II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter menurut uu No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

“Kebijakan Moneter Bank Indonesia adalah kebijakan yang ditetapkan dan

dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui antara lain pengendalian jumlah uang

beredar dan/ atau suku bunga untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Kebijakan

moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai

keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,

pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca

pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi

ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca

pembayaran internasional yang seimbang.

Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk

mencapai tujuan tersebut Bank Sentral berusaha mengatur keseimbangan antara

persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai

kesempatan kerja penuh dan kelancaran distribusi barang. Kebijakan moneter

dilakukan antara lain tidak terbatas pada instrumen suku bunga, giro wajib minimum,

21

intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk

meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7

tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan

terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai

tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan

moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting

Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating).

Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan

sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai

tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk

mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk

mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,

pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca

pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi

ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca

pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan

perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan

22

(tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh

sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Berikut merupakan

contoh dari kebijakan moneter:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu

kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu

kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga

dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan

moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah

cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat

berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang

beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin

jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat

berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain

diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU

atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah

uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank

umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus

meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah

23

menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat

bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib

adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana

cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah

jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan

jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter

untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada

pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit

untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang

beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk

memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan

kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar

atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan

oleh Pemerintah. Berikut merupakan sasaran-sasaran pengendalian dalam kebijakan

moneter:

1. Sasaran Operasional

Dalam konsep sasaran operasional, Bank sentral akan segera mencapai sasaran

ini dalam operasi moneter yang dilakukan olehnya. Bank sentral menggunakan

24

variabel sasaran operasional untuk mengarahkan agar sasaran antara dapat

tercapai.

Kriteria sasaran operasional antara lain: (1). Dipilih dari variabel moneter yang

memiliki hubungan yang stabil dengan sasaran antara, (2). Dapat dikendalikan

oleh Bank Sentral, (3). Akurat dan tidak sering direvisi (Mishkin, 2004:347).

2. Sasaran Antara

Hubungan antara sasaran operasional dan sasaran akhir kebijakan moneter

bersifat tidak langsung dan kompleks serta membutuhkan time lag yang panjang.

Untuk alasan itu, para ahli moneter dan praktisi bank sentral mendesain simple

rule untuk membantu pelaksanaan kebijakan moneter dengan cara menambahkan

indikator yang disebut sebagai sasaran antara. Sasaran tersebut merupakan

indikator untuk menilai kinerja keberhasilan kebijakan moneter, sasaran ini

dipilih dari varibel-variabel yang memiliki keterkaitan stabil dengan sasaran

akhir, cakupannya luas, dapat dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif

cepat, akurat dan tidak sering direvisi. Variabel sasaran antara meliputi: agregat

moneter (M1dan M2), kredit perbankan dan nilai tukar (Bofinger, 2001:125).

3. Sasaran Akhir

Bank sentral memiliki sasaran akhir dari sebuah kebijakan moneter yang ingin

dicapai. Sasaran akhir tersebut tergantung pada tujuan yang diamanahkan oleh

UU bank sentral suatu negara. Tujuan akhir kebijakan moneter di Indonesia

mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 yang secara eksplisit

mencantumkan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah (stabilitas moneter).

25

Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan

instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah

maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib

minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat

melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam dunia yang didominasi oleh ekonomi dan keuangan kapitalis (konvensional),

kebijakan moneter yang dikenal luas adalah kebijakan moneter dalam perspektif

konvensional. Sejak 30 tahun terakhir, ekonomi dan keuangan Syariah telah secara

bertahap diterapkan di berbagai negara, secara tunggal maupun berdampingan dengan

yang konvensional. Dengan semakin besar dan signifikannya ekonomi dan keuangan

Islam, kebijakan moneter dalam perspektif Islam juga ikut berkembang

(Ascarya:287).

Banyak negara yang telah menerapkan sistem moneter ganda seperti yang diterapkan

di Indonesia. Negara-negara yang menerapkan sistem moneter ganda, seperti

Pakistan, Malaysia dan Indonesia, Bank sentralnya harus melakukan kebijakan

moneter konvensional maupun kebijakan moneter syariah untuk dapat secara efektif

mempengaruhi situasi makroekonomi secara menyeluruh.

B. Konsep Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Secara sederhana, mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah saluran yang

menghubungkan antara kebijakan moneter dan perekonomian. Mekanisme transmisi

moneter dimulai sejak otoritas moneter atau bank sentral bertindak menggunakan

26

instrumen moneter dalam implementasi kebijakan moneternya hingga terlihat

pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, langsung maupun secara bertahap.

Dampak tindakan otoritas moneter terhadap aktivitas perekonomian ini terjadi

melalui berbagai channel, yakni: saluran uang atau langsung, saluran suku bunga,

saluran kredit, nilai tukar, harga asset dan saluran ekspektasi (Pohan, 2008).

Kerangka strategis kebijakan moneter bank sentral dipengaruhi oleh keyakinan bank

sentral yang bersangkutan terhadap suatu proses tertentu mengenai berbagai

kebijakan moneter berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Proses yang

dimaksud dikenal sebagai sebutan mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku

bunga, nilai tukar dan harga saham disamping volume dana masyarakat yang

disimpan di bank, kredit yang disalurkan pada dunia usaha serta penanaman dana

pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Di sektor riil, kebijakan ini

berpengaruh pada perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor sehingga

kebijakan moneter ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang

merupakan sasaran akhir kebijakan tersebut.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses yang kompleks, dan

karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan “black box”

(Miskhin, 2004).

Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh tiga

faktor, yaitu :

27

1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan para pelaku ekonomi dalam

berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal ini terkait dengan perilaku

antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku

bank sentral.

2. Lamanya tenggang waktu ( lag ) sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran

inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan

pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu

berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan.

3. Terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut

sesuai dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh

kebijakan moneter dalam mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter yaitu

inflasi dan GPD riil. (Taylor, 1995). Kotak hitam dapat dilihat pada Gambar 6 Jika

ingin menggambarkan bagaimana proses mekanisme transmisi kebijakan moneter

melalui jalur-jalur transmisi sejak dari perubahan kebijakan moneter melalui shock

instrumen kebijakan moneter hingga terwujudnya tujuan/sasaran akhir kebijakan

moneter, maka Gambar 6 dikembangkan menjadi Gambar 7. Pada skema tersebut

terlihat bahwa konsep standar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari

ketika bank sentral mengubah instrumennya yang selanjutnya mempengaruhi sasaran

operasional, sasaran antara dan sasaran akhir. Misalnya bank sentral atau BI

meningkatkan suku bunga SBI. Peningkatan tersebut mendorong naiknya suku

bunga PUAB, suku bunga deposito, kredit perbankan, harga aset, nilai tukar dan

28

ekspektasi inflasi di masyarakat. Perkembangan ini mencerminkan bekerjanya jalur-

jalur transmisi moneter yang akan selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi dan

investasi, ekspor dan impor yang merupakan komponen permintaan eksternal dan

keseluruhan permintaan agregat.

Sumber: Mishkin (2004:357).

Gambar 6. Mekanisme Tranmisi Kebijakan Moneter sebagai Black Box

Secara empiris, besarnya permintaan agregat tidak selalu sama dengan penawaran

agregat. Jika terjadi selisih antara permintaan dan penawaran atau terjadi outpt gap

maka akan memberi tekanan terhadap kenaikan harga-harga (inflasi) dari sisi

domestik. Karena ketika jumlah permintaan naik secara signifikan melebihi jumlah

penawaran artinya terjadi selisih anatar demand dan supply maka akan menyebabkan

harga-harga naik sesuai dengan hukum permintaan sehingga hal tersebut akan

memberikan tekanan kenaikan harga dan menyebabkan inflasi. Proses ini yang

disebut sebagai indirect exchange rate pass-through. Sementara itu, tekanan inflasi

dari sisi luar negeri terjadi melalui pengaruh langsung perubahan nilai tukar terhadap

perkembangan harga barang-barang yang diimpor, proses ini yang disebut direct

exchange rate pass-through.

Kebijakan

Moneter ?

Tujuan Akhir :

Inflasi

29

Sumber: Warjiyo (2004:5)

Gambar 7. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

C. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Saluran Kredit

Saluran kredit menurut Warjiyo dan Agung (2002) dalam Amaluddin (2005) lahir

karena adanya ketidaksempurnaan pasar keuangan. Saluran ini terdiri dari dua sub-

saluran, yaitu:

1. Saluran Pinjaman Bank (Bank Lending Channel)

2. Saluran Neraca Perusahaan (Balance Sheet Channel)

Saluran pinjaman bank menitikberatkan perhatian pada dampak kebijakan moneter

terhadap neraca bank khususnya pada sisi asset, sedangka saluran neraca perusahaan

memfokuskan pengamatan pada dampak kebijakan moneter terhadap neraca

30

perusahaan atau akses terhadap kredit perbankan (Warjiyo dan Agung, 2002 dalam

Amaluddin 2005).

Pada saluran pinjaman bank, kebijakan moneter ditransmisikan ke perekonomian

terutama melalui pengaruhnya terhadap sisi asset bank khususnya pinjaman atau

kredit bank (Warjiyo dan Agung, 2002 dalam Amaluddin 2005). Ekspansi moneter

akan meningkatkan cadangan perbankan (bank reserve) sehingga kemampuan bank

untuk memberikan pinjaman semakin meningkat (Agung dkk, 2002 dalam

Amaluddin 2005). Hal ini akan mendorong peningkatan pemberian kredit kepada

nasabah debitur. Selanjutnya nasabah akan meningkatkan belanja investasi dan

konsumsinya. Akibatnya perekonomian akan meningkat. Dampak output akan

meningkat pula.

Pada kontraksi moneter, cadangan perbankan (bank reserve) akan menurun sehingga

kemampuan perbankan dalam memberikan pinjaman akan menurun pula. Apabila

penurunan tersebut tidak dapat ditutup dengan dana-dana lain yang bebas dari

peraturan cadangan wajib minimum atau dengan menjual sekuritas yang dimiliki,

amak penyaluran kredit akan turun. Selanjutnya investasi dan aktivitas perekonomian

dengan sendirinya akan menurun. Pada gilirannya hal ini akan menurunkan tingkat

output dan inflasi (Amaluddin, 2005).

Pada saluran neraca perusahaan, kebijakan moneter sitransmisikan ke perekonomian

dan harga-harga melalui pengaruhnya terhadap posisi keuangan atau kekayaan bersih

perusahaan yang dapat mempengaruhi kemudahan perusahaan dalam mendapatkan

31

dana pinjaman. Posisi keuangan atau kekayaan bersih perusahaan termasuk

kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan eksternal akan mempengaruhi

keputusan investasi perusahaan. Selanjutnya keputusan investasi perusahaan akan

mempengaruhi aktifitas perekonomian dan inflasi.

Kebijakan moneter ekspansif akan menurunkan suku bunga pinjaman. Dampaknya

terhadap perusahaan adalah peningkatan nilai kekayaan bersih karena peningkatan

nilai present value dari asset yang dimiliki dan penurunan nilai kewajiban riil

(Hubbard, 2005). Peningkatan nilai kekayaan bersih dan penurunan nilai kewajiban

riil akan menurunkan biaya pembiayaan eksternal sehingga kemampuan perusahaan

untuk melakukan investasi meningkat. Selanjutnya keputusan perusahaan untuk

melakukan investasi akan meningkatkan output dan permintaan agregat.

Sebaliknya kebijakan moneter kontraktif akan menaikkan suku bunga pinjaman.

Dampaknya pada perusahaan adalah penurunan dari aset yang dimiliki dan

peningkatan nilai kewajiban riil. Penurunan nilai kekayaan bersih dan peningkatan

nilai kewajiban riil akan meningkatkan biaya pembiayaan eksternal sehingga

kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi menjadi berkurang. Akibatnya

perusahaan akan mengurangi atau membatasi kegiatan investasinya sehingga output

dan permintaan agregat akan berkurang (Amaluddin, 2005).

Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku

ekonomi dalam proses perputaran uang, mekanisme transmisi kebijakan moneter

melalui saluran kredit dapat diterangkan sebagai berikut. Pada tahap pertama,

32

kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dengan menetapkan BI rate yang

menjadi suku bunga acuan akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga

jangka pendek (misalnya suku bunga SBI) di pasar uang rupiah. Perkembangan ini

selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada

simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada para

debiturnya. Terdapat proses atau tenggang waktu, terutama karena kondisi internal

perbankan dalam manajemen aset dan kewajibannya.

Pada tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor riil akan

bergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam

perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terjadi terutama

karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat (income

effect). Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi

karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal (cost of capital), di

samping yield obligasi dan dividen saham, dalam pembiayaan investasi. Pengaruh

melalui investasi dan konsumsi tersebut selanjutnya bakan berdampak pada besarnya

permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan output riil dan tingkat inflasi

dalam ekonomi.

D. Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional

Transmisi kebijakan moneter dari perspektif konvensional dapat melalui jalur suku

bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan

digunakannya instrumen suku bunga dalam rezim moneter inflation targeting.

33

transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga (interest rate pass-through)

menjadi salah satu topik bahasan penting. Kebijakan moneter bertujuan untuk

mencapai kestabilan ekonomi yang diwujudkan dalam kestabilan harga-harga barang

sehingga iklim berusaha terkondisi sedemikian rupa dan pada gilirannya tercapai

peningkatan kegairahan berusaha.

Tujuan kebijakan moneter meliputi:

a. Stabilitas ekonomi

Suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan

berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa dan arus uang berjalan

seimbang.

b. Kesempatan kerja

Desempatan kerja akan meningkat apabila produksi meningkat. Peningkatan

produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi

upah maupun keselamatan verja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran para karyawan.

c. Kestabilan Harga dari waktu ke waktu

Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada

tingkat harga yang akan datang.

d. Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran dikatakan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor

sama dengan nilai barang yang diimpor. Misalnya: pemerintah melakukan devaluasi

(penurunan nilai uang dalam negeri terhadap uang luar negeri).

34

1. BI rate

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan

moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate

diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur

bulanan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank

Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi ke depan

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia

akan menurunkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah

sasaran yang telah ditetapkan dengan berdasarkan tujuan awal dari kebijakan

moneter. Selain inflasi sasaran bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan

moneter melalui suku bunga adalah kestabilan nilai tukar rupiah dan kestabilan

perekonomian yang terjadi.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia

menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target

suku bunga). Stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga

kebijakan (BI rate).

BI rate diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia

melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai

sasaran operasional kebijakan moneter.

35

2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Peraturan Bank Indonesia nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia

(SBI) menyatakan bahwa SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang

diterbitkan bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI

ditebitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti dalam Operasi Pasar

Terbuka (OPT). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek

(1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk

mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat

menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku

pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem

lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI),

yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan

pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para

pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki SBI sebagai instrumen utama yang

digunakan dalam operasi pasar terbuka. Penjualan SBI oleh Bank Indonesia yang

dilakukan melalui lelang bertujuan untuk memenuhi target base money yang telah

ditetapkan. Bila Bank Indonesia ingin mengurangi likuiditas pasar maka jumlah

penawaran dari peserta lelang SBI yang diambil lebih besar dari jumlah SBI yang

36

jatuh tempo, hal tersebut dapat meningkatkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto

SBI. Tingkat bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentuan suku bunga di

Indonesia, setiap perubahan pada tingkat bunga SBI akan segera direspon oleh suku

bunga PUAB (pasar uang antar bank) dan suku bunga deposito. Sehingga suku

bunga SBI mencerminkan perilaku pasar uang. Suku bunga SBI menjadi patokan

bagi perbankan untuk menetapkan tingkat bunga yang akan diberikan kepada para

deposan.

3. Suku bunga deposito bank konvensional

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja atau sesuai dengan jatuh temponya

sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka (Raharja, 2003).

Sebagaimana layaknya tabungan yang sudah memasyarakat, deposito juga banyak

dipilih orang sebagai alternatif lain dalam menyimpan uangnya.

Bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis dana pun

akan berkembang lebih cepat. Inilah biasanya yang menjadi daya tarik utama

deposito, sehingga deposito lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan

tabungan (Dwiastuti, 2006).

4. Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Suku bunga pinjaman, merupakan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank

kepada kreditur yang meminjam uang dari bank. Suku bunga kredit modal kerja

37

adalah suku bunga kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi

dalam operasionalnya. Contoh diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji

pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Tingkat suku bunga kredit modal kerja akan mempengaruhi jumlah permintaan kredit

perbankan dan pada akhirnya akan mempengaruhi output riil dan inflasi.

5. Kredit Bank Konvensional

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit terdiri dari:

a. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk

keperluan perluasan usaha atau bisa juga digunakan untuk keperluan rehabilitasi.

Contoh membangun pabrik, atau membeli mesin-mesin, masa pemakaiannya untuk

suatu produk yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif cukup besar.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan

produksi dalam operasionalnya. Contoh diberikan untuk membeli bahan baku,

membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses

produksi perusahaan.

38

c. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk

digunakan/dikonsumsi secara pribadi oleh perorangan. Contoh kredit untuk membeli

mobil pribadi, kredit untuk perumahan, dll.

E. Transmisi Kebijakan Moneter Syariah

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, transmisi kebijakan moneter

tidak hanya mempengaruhi perbankan konvensional saja, namun juga mempengaruhi

perbankan syariah karena mekanisme transmisi juga dapat melewati jalur syariah.

Transmisi kebijakan moneter lending channel juga tidak terbatas hanya menggunakan

saluran kredit konvensional saja, tetapi dapat pula menggunakan saluran pembiayaan

syariah. Dengan demikian, dalam sistem moneter ganda, transmisi moneter saluran

kredit konvensional menggunakan interest rate passthrough atau bisa disebut sebagai

policy rate pass-through, dimana policy rate untuk konvensional menggunakan suku

bunga, sedangkan policy rate untuk transmisi moneter saluran pembiayaan syariah

dapat menggunakan bagi hasil atau margin.

Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia terdapat hubungan antara sistem

moneter yang ada di Indonesia dengan sistem perbankan syariah, yaitu dengan

keikutsertaan perbankan syariah di dalam kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama. Bank Indonesia menyatakan bahwa

39

cara-cara pengendalian moneter di Indonesia bisa dilakukan berdasarkan prinsip

Syariah yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Totok, 2006).

Peraturan institusi keuangan syariah kontemporer tidak jauh berbeda dengan

peraturan institusi keuangan konvensional yang sudah berdiri, sehingga instrumen-

instrumen kebijakan moneter syariah juga banyak yang mirip dengan instrumen-

instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena cara kerja instrumen

kebijakan moneter syariah memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara

kerja instrumen kebijakan moneter konvensional, transmisi kebijakan moneter syariah

dapat sama atau berbeda dengan transmisi kebijakan moneter konvensional.

Namun demikian, beberapa studi empiris mulai bermunculan untuk melihat adanya

transmisi kebijakan moneter syariah dengan karakteristiknya. Sukmana dkk (2010)

meneliti upaya awal untuk mengetahui adanya transmisi kebijakan moneter pada jalur

pembiayaan melalui perbankan Syariah Malaysia ke pertumbuhan ekonomi.

1. Tingkat Imbal Hasil SBIS

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Syariah menyatakan bahwa SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah

berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia menggunakan Akad Jua‟lah. SBIS dibuat oleh Bank Indonesia dalam

rangka meningkatkan efektifitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah. Kedua

instrumen ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai instrumen Operasi Pasar

40

Terbuka dalam rangka pengendalian moneter dengan tujuan akhir kestabilan nilai

rupiah dan tingkat inflasi.

Penggunaan akad Jua‟lah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah berarti suatu janji

atau komitmen (iltizam) untuk memberi imbalan tertentu (ju‟ul) atas hasil (natijah)

yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini Bank Indonesia bertindak

sebagai pemberi pekerjaan (Ja‟il), bank syariah bertindak sebagai penerima

perkerjaan (Maj‟ullah) dan objek/ underlying Ju‟alah (mahall al-„aqd) adalah

partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian

moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank

Indonesia dalam jumlah dan waktu tertentu. Di dalam prakteknya yaitu saat Bank

Indonesia akan melakukan transaksi lelang SBIS maka Bank Indonesia akan

mengumumkan bahwa Bank Indonesia akan melakukan kebijakan moneternya yaitu

akan menyerap likuiditas yang beredar di masyarakat.

Maka bank syariah akan membeli SBIS tersebut dan mendapatkan imbalan tertentu.

Jumlah nominal Ju‟ul atau imbalannya harus dibayarkan oleh Ja‟il yang ditetapkan

saat terjadinya akad dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Tingkat suku bunga pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingkat imbal hasil

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) nantinya akan digunakan sebagai proksi

bagi kebijakan moneter, oleh karenanya perubahan pada tingkat suku bunga SBI

diharapkan mampu memberi pengaruh pada tingkat suku bunga kredit. Dengan kata

lain tingkat suku bunga SBI dijadikan barometer untuk menentukan tingkat suku

bunga deposito, kemudian suku bunga pinjaman akan merespon perubahan tersebut.

41

Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi syariah adalah:

a. Dapat mengetahui lebih mendalam bagaimana mekanisme uang, bagi hasil

dan lembaga keuangan.

b. Menganalisis fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan

moneter terhadap kegiatan ekonomi syariah berdasarkan prinsip bagi hasil:

- Bagi hasil ditentukan besarnya rasio pada waktu akad dengan berpedoman

pada kemungkinan terjadinya untung/rugi yang diperoleh.

- Bagi hasil bergantung pada kegiatan ekonomi yang dilakukan.

c. Melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya dalam rangka

menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.

- Menciptakan stabilitas harga, bank sentral menciptakan dan meminjamkan

nominal uang kepada pemerintah untuk mengendalikan perilaku bunga.

- Adanya keseimbangan surplus pembayaran.

2. Tingkat Bagi Hasil

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga

secara mutlak. Teori profit-loss sharing (PLS) dibangun sebagai tawaran baru di luar

sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) karena

memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para

pelaku ekonomi (Sadeq, 1992). Principles of Islamic finance di bangun atas dasar

larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung

bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa

keadilan (Alsadek, et al., 2006). Profit-loss sharing berarti keuntungan dan atau

42

kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-

sama.

Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return

sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan

produktifitas nyata dari produk tersebut (Adiwarman, 2001). Sebenarnya dalam

perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam

berbagai kegiatan penyertaan modal (equity financing) bisnis. Kepemilikan saham

dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal.

Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden sekaligus menanggung

resiko jika perusahaan mengalami kerugian (Anto, 2003).

Dalam sistem Profit Loss Sharing harga modal ditentukan secara bersama dengan

peran dari kewirausahaan. Price of capital dan entrepreneurship merupakan kesatuan

integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga

faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan

suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak

menghasilkan produktifitas.

3. Pembiayaan Bank Syari’ah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit

unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

43

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha

produksi, perdagangan, maupun investasi

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi

kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1)

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun

secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk

keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal

(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

4. Deposito Mudharabah Bank syari’ah

Deposito bank syariah menggunakan prinsip syariah, besarnya keuntungan (return)

yang diberikan kepada deposan tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh

bank dari pembiayaan.

Saat ini, bank syariah dalam menentukan besarnya lending rate dan funding rate

masih dipengaruhi oleh perhitungan cost of fund. Metode ini menggunakan suku

bunga pasar sebagai benchmark (rujukan) dan menggunakan filosofi cost of money

pada teknis perhitungan lending rate yaitu dengan menghitung estimated cost of fund

ketika terjadi perubahan pada suku bunga SBI.

44

Mudharabah adalah suatu akad penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah,

jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahib al-maal) kepada

pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan

jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (keuntungan) tersebut dibagi

berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak

mendatangkan hasil (rugi), maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh

pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

F. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit

produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam

perhitungan PDB ini, termasuk produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh

perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan.

Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan

penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari PDB dianggap bersifat

bruto/kotor. (Sukirno, 1997).

Nilai PDB dibedakan menurut harga berlaku (current year price) dan harga konstan

(base-year price). Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung

berdasarkan pada harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, yang berarti

termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan nilai

barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar (IHK =

100).

45

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana sebuah perekonomian

menggunakan sumberdaya yang langka, para ekonom mencoba memilah-milah

komposisi PDB menjadi beberapa macam pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

Y = AE + ( X – M ) (2.1)

Keterangan:

Y = PDB

AE = Aggregate Expenditure = C + I + G

C = Konsumsi

G = Government Expenditure

I = Investasi

X-M = Selisih antara ekspor dan impor/ekspor neto

Komponen pertama yaitu konsumsi oleh sektor perorangan. Komponen kedua yaitu

pembelian pemerintah atas barang dan jasa, misalnya saja pengeluaran untuk

pertahanan nasional, pembuatan jalan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

dan gaji pegawai negeri. Komponen ketiga yaitu investasi domestik bruto swasta

yang berarti penambahan persedian fisik modal. Investasi mencakup pembangunan

konstruksi rumah, pembuatan mesun, konstruksi pabrik, dan penambahan persediaan

barang perusahaan. Komponen keempat menunjukkan pengaruh dari pengeluaran

domestik atas barang-barang luar negeri dan pengaruh pengeluaran luar negeri atas

barang-barang domestik terhadap permintaan agregat dan output domestik.

Dalam perhitungan pendapatan diketahui beberapa metode yaitu: (1) metode

pendapatan, (2) metode produksi, dan (3) metode pengeluaran. PDB harga berlaku

nominal menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu

46

negara. PDB harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Perhitungan kenaikan PDB/GDP secara matematis adalah sebagai berikut:

R(t-1,t) = GDPt - GDPt-1 x 100%

GDPt-1 (2.2)

Dimana:

R(t-1,t) = Persentase kenaikan GDP

GDPt = GDP tahun tertentu

GDPt-1 = GDP tahun sebelumnya

Kebijakan moneter yang dianut oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, sasaran

utama Bank Indonesia adalah inflasi dan nilai tukar rupiah, namun selain kedua hal

tersebut pertumbuhan ekonomi juga merupakan sasaran Bank Indonesia. Maka

apabila inflasi dan nilai tukar rupiah masih dalam kestabilan maka tujuan sasaran

Bank Indonesia berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi (Mardani, 2013).

G. Inflasi

Menurut Bodie dan Marcus (2001:331) inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat

harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu

peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga

barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Inflasi

merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak menghendaki.

Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan merupakan fenomena

moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan yang kelebihan dan tidak stabil.

(Dournbursch & Fischer, 2001).

47

Menurut Sukirno (2004: 333), inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa,

yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan

penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu

barang yang sedikit. Inflasi menunjuk pada harga-harga lain (harga perdagangan

besar, upah, harga, asset, dan sebagainya).

Apabila didefinisikan, inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan

tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus – menerus. Dari definisi

tersebut ada 3 kriteria yang perlu dilihat untuk melihat terjadinya inflasi, yaitu

kenaikan harga yang bersifat umum, dan terjadi terus–menerus dalam rentang waktu

tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang yang tidak mempengaruhi

harga barang lain, sehingga harga tidak naik secara umum, kejadian tersebut bukanlah

inflasi. Kecuali yang naik tersebut adalah harga BBM, ini berpengaruh terhadap

harga lain sehingga secara umum semua produk semua mengalami kenaikan harga.

Bila kenaikan itu terjadi naik dan sesaat turun lagi, itu pun belum dapat dikatakan

inflasi karena kenaikan harga yang diperhitungkan dalam inflasi mempunyai rentang

waktu dalam sebulan.

Inflasi yang terus berlanjut apalagi sampai melampaui angka dua digit dapat

berpengaruh pada distribusi pendapatan dan alokasi faktor produksi nasional. Selai

itu prospek pembangunan jangka panjang merupakan bagian penting dari kegiatan

ekonomi suatu negara. Inflasi akan terus bertambah cepat apabila tidak diatasi.

Inflasi yang bertambah serius akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi

48

ekspor dan mengurangi impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan

perekonomian (Sadono Sukirno, 2002 : 16).

Penyebab terjadinya inflasi yaitu yang pertama permintaan (demand pull inflation).

Inflasi ini didasarkan pandangan karena adanya perubahan permintaan agregat, yaitu

terjadinya kelebihan permintaan (excess demand) terhadap barang-barang dalam

perekonomian secara keseluruhan. Inflasi ini yang timbul karena adanya permintaan

total (agregat demand) sementara produksi berada dalam kondisi full employment.

Penambahan permintaan akan menyebabkan terjadinya inflationary gap yang

menimbulkan inflasi. Jadi, Demand pull inflation adalah diakibatkan oleh perubahan-

perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat (AD) dari barang dan jasa pada

suatu perekonomian. Yang kedua, Inflasi penawaran (cost push inflation), yaitu

inflasi yang disebabkan adanya dorongan biaya, misalnya karena adanya tuntutan

kenaikan harga dari pemilik faktor produksi. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan

harga dan turunnya produksi (inflasi yang diikuti oleh resesi. Kenaikan biaya

produksi antara lain disebabkan oleh perjuangan buruh menuntut kenaikan upah,

industri yang bersifat monopoli, dan kenaikan harga bahan baku industri. Jadi, Cost

Push Inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada

sisi penawaran agregat (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

Seberapa jauh pengaruh inflasi dalam perekonomian sangat tergantung pada tingkat

keparahan inflasi tersebut. Kadangkala kenaikan harga yang terlalu tinggi mempunyai

pengaruh yang positif terutama terhadap iklim investasi karena kenaikan harga pada

dasarnya merupakan insentif bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan produksinya.

49

Secara teori, laju inflasi yang terlalu rendah menunjukkan adanya kelesuan ekonomi.

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak keatas

sehingga menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu

rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang

pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kesepakatan para ahli

bahwa efek positif pertumbuhan dicapai secara maksimal pada kisaran inflasi sebesar

5 - 6% pertahun.

Mengingat adanya distorsi yang ditimbulkan oleh inflasi, maka kebijakan

pengendalian inflasi akan memiliki manfaat ganda (multi benefit) karena disatu sisi

akan memperkuat daya beli masyarakat terutama mereka yang mempunyai

pendapatan relatif tetap dan juga berfungsi untuk memperbaiki eksternal ekuilibrium

(neraca perdagangan).

Dilihat dari segi permintaan, bank sentral selaku otoritas moneter dapat menetapkan

tingkat diskonto (suku bunga pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank

umum) dalam sistem moneter konvensional dan dapat memberikan acuan untuk

perbankan syariah dalam menetapkan tingkat bagi imbal/bagi hasil pada sistem

moneter syariah. Apabila suku bunga pinjaman tinggi, maka akan terjadi penurunan

pinjaman bank umum yang dikarenakan tingkat pengembalian pinjaman menjadi

besar. Hal tersebut akan menyebabkan rendahnya uang yang beredar, dalam kata lain

disebut dengan kebijakan moneter kontraktif, sehingga pada akhirnya tingkat inflasi

akan menurun. Begitu pula dari sisi tabungan, apabila suku bunga tabungan tinggi,

50

masyarakat cenderung akan meningkatkan jumlah tabungannya sehingga uang yang

beredar berkurang dan menurunkan tingkat inflasi. Sama halnya dengan perbankan

syariah, apabila tingkat imbal/bagi hasil yang disepakati besar maka akan terjadi

penurunan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga jumlah

pembiayaan mengecil, jumlah uang beredar turun dan inflasi rendah. Selain itu,

politik pasar terbuka, yang dilakukan dengan cara menjual surat berharga sehingga

bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar agar laju inflasi

menjadi rendah.

Namun, dilihat dari segi penawaran, apabila suku bunga kredit dan tingkat bagi hasil

pembiayaan syariah tinggi, maka biaya modal yang harus dikeluarkan para pelaku

usaha akan meningkat. Hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga

barang secara berkala yang pada akhirnya akan meyebabkan inflasi tinggi. Begitu

pula sebaliknya.

H. Vector Auto Regression (VAR) & Vector Error Correction Model (VECM)

Model Vector Auto Regression atau disingkat dengan VAR dikembangkan oleh ahli

ekonometrika untuk menyelesaikan persoalan yang seringkali terjadi, yaitu ketika

teori ekonomi belum mampu menentukan spesifikasi yang tepat. Misalnya teori

terlalu komplek sehingga simplifikasi harus dibuat atau sebaliknya fenomena yang

ada terlalu kompleks jika hanya dijelaskan dengan teori yang ada. Model VAR

dibangun dengan pertimbangan meminimalkan pendekatan teori dengan tujuan agar

51

Data Time Series

Uji Stasioneritas Data

Stasioner Tidak Stasioner

VAR bentuk Level/

Unrestricted VAR

VAR bentuk Diferensi

Uji Kointegrasi

Tidak Terkointegrasi Terkointegrasi

VAR In Differences Restricted VAR/VECM

mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Dengan demikian VAR adalah

model non struktural atau merupakan model tidak teoritis (ateoritis).

Model VAR adalah model persamaan regresi yang menggunakan data time series.

Langkah pertama pembentukan model VAR adalah dengan melakukan uji

stasioneritas data.

Sumber: Widarjono, 2009 (diolah)

Gambar 8. Proses Pembentukan VAR

Jika data adalah stasioner pada tingkat level maka model VAR-nya adalah model

VAR biasa (unrestricted VAR). Sebaliknya apabila data tidak stasioner pada level

tetapi stasioner pada proses diferensi data, maka harus diuji apakah data mempunyai

hubungan dalam jangka panjang atau tidak dengan melakukan uji kointegrasi.

52

Apabila terdapat kointegrasi maka model yang digunakan adalah Vector Error

Correction Model (VECM). Model VECM ini merupakan model yang terestriksi

(restricted VAR) karena adanya kointegrasi yang menunjukan adanya hubungan

jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR. Spesifikasi VECM merestriksi

hubungan perilaku jangka panjang antar variabel agar konvergen ke dalam hubungan

kointegrasi namun tetap membiarkan perubahan dinamis dalam jangka pendek.

Terminologi kointegrasi ini dikenal sebagai koreksi kesalahan (error correction)

karena bila terjadi deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi

melalui penyesuaian parsial jangka pendek secara bertahap. Apabila data stasioner

pada proses diferensi data namun variabel tidak terkointegrasi maka disebut model

VAR dengan data diferensi (VAR in Difference).

Selain uji stasioneritas dan kointegrasi data, hal yang juga penting dalam estimasi

VAR adalah masalah penentuan panjangnya kelambanan di dalam sistem VAR.

Panjangnya kelambanan variabel yang optimal diperlukan untuk menangkap

pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel yang lain di dalam sistem VAR.

Penentuan panjangnya kelambanan optimal ini bisa menggunakan beberapa kriteria

seperti Akaike Information Criteria (AIC). Schwartz Information Criteria (SIC), atau

dengan menggunakan Hannan-Quin Criteria (HQ). Ada beberapa analisis penting

yang bisa dihasilkan di dalam model VAR yaitu Peramalan, Impulse Response,

Variance Decomposition, dan Uji Kausalitas.

53

I. Studi Empirik

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil

penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang ditulis yang telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Tabel 2 dibawah ini berupa ringkasan penelitian yang dilakukan

oleh Ascarya (2010). Penelitian Ascarya ini penulis gunakan sebagai rujukan utama

dalam penulisan skripsi ini.

Tabel 2. Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di

Indonesia periode januari 2003 sampai desember 2009

Penulis Judul Variabel yang dipakai Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Ascarya,

2010 Alur

Transmisi

dan

Efektivitas

Kebijakan

Moneter

Ganda di

Indonesia

periode

januari 2003

sampai

desember

2009

- SBI 1 bulan

- tingkat Imbal hasil

SBIS

- Suku bunga pasar

uang antar bank

- Tingkat bagi hasil

pasar uang antarbank

syariah

- Suku bunga kredit

(modal kerja)

- Tingkat bagi hasil

pembiayaan

- Total kredit bank

konvensional

- Total pembiayaan

bank syariah

- Tingkat inflasi

Model

Penelitian

yang

digunakan

dalam

penelitian ini

adalah

Granger

Causality dan

Vector

Autoregression

(VAR) /

Vector Error

Correction

Model

(VECM).

- alur transmisi kebijakan

moneter konvensional

sesuai teori, sedangkan

alur transmisi kebijakan

moneter Syariah belum

dapat diidentifikasi

secara jelas dan

terputus di PUAS.

- kesimpulan empiris

bahwa kebijakan

moneter

untuk(pengurangan

inflasi) dengan pola

Syariah lebih efektif

dari pada dengan pola

Konvensional.

Ringkasan penelitian pada Tabel 3 di bawah ini menggunakan analisis VAR yang

digunakan untuk menganalisis efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di

indonesia melalui jalur suku bunga selama periode 1990:2–2007:1. Penelitian ini

dilakukan oleh Natsir

54

Tabel 3. Ringkasan Penelitian “Analisis Empiris Efektivitas Transmisi

Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga”

Penulis Judul Variabel yang

dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Natsir,

Agust

2011

Analisis

Empiris

Efektivita

s

Transmisi

Kebijakan

Moneter

Di

Indonesia

Melalui

Jalur Suku

Bunga

- Inf : Inflasi

- OG : Output

Gap

- rPUAB : Suku

bunga pasar

uang antar

bank

- rDEPO : Suku

bunga

deposito

- rKRDT : Suku

bunga kredit

- rSBI : Suku

bunga SBI

Model

Penelitian

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini adalah

Vector

Auto

Regressio

n (VAR)

- Melalui jalur ini dibutuhkan time lag

sekitar 10 triwulan atau dua tahun

enam bulan hingga terwujudnya

sasaran akhir kebijakan moneter.

- Respons variabel-variabel pada jalur

ini terhadap shock rSBI relatif kuat

dan variable utama jalur ini yaitu

rPUAB mampu menjelaskan variasi

sasaran akhir kebijakan moneter secara

signifikan yakni sebesar 63,11%. Hasil

ini sekaligus menunjukkan bahwa

rPUAB berfungsi secara efektif

sebagai sasaran operasional kebijakan

moneter di Indonesia.

Ringkasan penelitian pada Tabel 4 di bawah ini menggunakan analisis VAR/VECM

yang digunakan untuk menganalisis Mekanisme Transmisi Syariah pada Sistem

Moneter Ganda di Indonesia periode 2002:06 sampai 2008:05.

Tabel 4. Ringkasan Penelitian “Mekanisme Transmisi Syariah pada Sistem

Moneter Ganda di Indonesia”

Penulis Judul Variabel yang

dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Ali

Sakti,

2009

Mekanisme

Transmisi Syariah

pada Sistem

Moneter Ganda di

Indonesia

- Finc : Total

Pinjaman yang

diberikan oleh

perbankan

syariah

- Inf : Tingkat

inflasi yang

dihitung dengan

Indeks Harga

Konsumen

- PUAB :

Tingkat bunga

pasar uang

antar bank

- Mat : tingkat

bunga

maturities

- rSBI : tingkat

bunga sertifikat

Model

Penelitian yang

digunakan

dalam penelitian

ini adalah

Vector Auto

Regression

(VAR).

- instrumen moneter

konvensional –dalam hal

ini PUAB dan SBI-

berkontribusi lebih besar

(yakni 23.1 persen)

terhadap variabel

pembiayaan perbankan

syariah (LNFINCG)

dibanding instrumen

syariah sendiri (PUAS

dan SWBI yang hanya

sebesar 11.2 persen).

- Dengan melihat dampak

dari instrumen moneter

syariah SWBI atau SBI

Syariah yang

menyebabkan turunnya

pembiayaan perbankan

syariah secara umum,

55

- bank indonesia

- PUAS : tingkat

bagi hasil

perbankan

syariah

- rSBIS : tingkat

bagi hasil

sertifikat bank

indonesia

syari’ah

kiranya perlu peninjauan

ulang terhadap instrumen

ini.

- dengan semakin tinggi

jumlah pembiayaan

perbankan syariah

Indonesia maka akan

berpengaruh positif pada

penurunan tingkat inflasi

Indonesia.

Tabel 5 di bawah ini berisi ringkasan penelitian yang dilakukan oleh Dini Hasanah

(2011). Penelitian ini menganalisis tentang Analisis Efektivitas Jalur Pembiayaan

Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Dengan Metode

VAR/VECM.

Tabel 5. Ringkasan Penelitian “Analisis Analisis Efektivitas Jalur

Pembiayaan Dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di

Indonesia Dengan Metode VAR/VECM”

Penulis Judul Variabel yang

dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Dini

Hasanah,

Mei 2011

Analisis

Efektivitas Jalur

Pembiayaan

Dalam

Mekanisme

Transmisi

Kebijakan

Moneter Di

Indonesia Dengan

Metode

VAR/VECM

- Inf : Inflasi

- rSBIS : tingkat

bagi hasil

sertifikat bank

indonesia

syari’ah

- rPUAS : tingkat

bagi hasil pasar

uang antar bank

syariah

- LFIN :

Pembiayaan

bank syariah

- LIPI : indeks

produksi industri

Model yang

digunakan

dalam

penlitian ini

yaitu model

VAR/VECM

- Efektivitas jalur

pembiayaan dalam

mekanisme transmisi

kebijakan moneter di

Indonesia masih

lemah.

- Hasil uji impuls

response function

membuktikan pola

hubungan satu arah

rSBIS terhadap

rPUAS positif,

rPUAS terhadap

pembiayaan negatif,

pembiayaan terhadap

produksi industri

positif dan produksi

industri terhadap

inflasi positif.

Tabel 4. (Lanjutan)

56

Tabel 6 di bawah ini berisi ringkasan penelitian oleh Aam Slamet Rusydiana (2009)

bertujuan untuk mengidentifikasi proses transmisi moneter syariah di Indonesia

melalui salah satu jalur, yakni jalur pembiayaan/financing (dalam konvensional

dikenal sebagai jalur kredit).

Tabel 6. Ringkasan Penelitian “Mekanisme Transmisi Syari’ah pada

Sistem Moneter Ganda di Indonesia”

Penulis Judul Variabel

yang dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Aam

Slamet

Rusydi

ana

Mekanisme

Transmisi

Syari’ah pada

Sistem Moneter

Ganda di

Indonesia

- LNFinc

- SWBI

- SBI

- PUAS

- PUAB

- LNIHK

Model yang

digunakan

dalam penlitian

ini yaitu model

Vector Auto

Regression

(VAR) dan

Vector Error

Correction

Model (VECM)

- Jika melihat struktur

dekomposisi varian, variabel-

variabel dalam model yang

berkontribusi terhadap

pembiayaan perbankan syariah

(LNFINCG) berturut-turut

adalah: variabel Pasar Uang

Antar Bank/PUAB (sebesar

12.7%), SBI (10.4%), PUAS

(6.6%), SWBI (4.6%) dan

LNIHK/inflasi (1.7%). Hasil

ini menunjukkan bahwa

instrumen moneter

konvensional –dalam hal ini

PUAB dan SBI- berkontribusi

lebih besar (yakni 23.1 persen)

terhadap variabel pembiayaan

perbankan syariah (LNFINCG)

dibanding instrumen syariah

sendiri (PUAS dan SWBI yang

hanya sebesar 11.2 persen).

Hal ini adalah wajar dan dapat

dipahami karena saat ini

pangsa industri perbankan

konvensional jauh lebih besar

dibanding perbankan syariah

yang hanya sekitar 2%-share

perbankan secara umum.

- Hasil IRF lain memperlihatkan

bahwa pola hubungan

LNFINCG dengan SBI adalah

negatif.

- Kesimpulan lain yang tidak

kalah penting adalah bahwa

pola hubungan antara

LNFINCG dengan LNIHK

(inflasi) adalah juga negatif..

57

Tabel 7 di bawah ini berisi ringkasan penelitian yang dilakukan oleh Saijad Zaheer,

Steven Ongena, dan Sweder van ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan

respon perbankan terhadap guncangan kebijakan moneter melalui bank konvensional

dan bank syari’ah di Pakistan. Penelitian ini dilakukan oleh dosen fakultas ekonomi

dan bisnis universitas amsterdam.

Tabel 7. Ringkasan Penelitian “The Transmission of Monetary Policy

through Conventional and Islamic Banks”

Penulis Judul Variabel yang

dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Saijad

Zaheer,

Steven

Ongena,

dan

Sweder

van,

April

2012

“The

Transmission of

Monetary Policy

through

Conventional and

Islamic Banks”

- Deposito

- Uang primer

- Tingkat bunga

obligasi

pemerintah

- LOAN

Model yang

digunakan

dalam

penelitian ini

yaitu the

Bernanke and

Blinder (1988)

model

- Bank-bank Islam yang

setara dengan bank-

bank kecil dalam hal

ukuran aset dan

sebagai bank Islam

menggunakan tingkat

bunga konvensional

sebagai patokan

utama, seseorang

dapat mengharapkan

bahwa saluran

pinjaman bank juga

akan beroperasi

melalui bank syariah .

Namun, karena bank

Islam memperluas

selama periode

sampel, pertumbuhan

deposito mereka

mungkin telah kurang

dipengaruhi oleh

kebijakan moneter

yang ketat . Selain itu,

pangsa deposito tetap

mereka secara total

deposito lebih tinggi

dari bank

konvensional .

58

Tabel 8 di bawah ini berisi ringkasan penelitian oleh David / D.J.C. Smant (2012)

bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kredit perbankan dalam transmisi

kebijakan moneter.

Tabel 8. Ringkasan Penelitian “Bank credit in the transmission of monetary

policy: A critical review of the issues and evidence”

Penulis Judul Variabel yang

dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

David /

D.J.C.

Smant,

Maret

Tabel 8.

Bank credit in the

transmission of

monetary policy:

A critical review

(Lanjutan)

- Cadangan

Bank

- Obligasi

- LOAN

Model yang

digunakan

dalam

penelitian ini

Pandangan kredit

menekankan dampak

kebijakan moneter pada

jumlah dan kondisi kredit

2012 of the issues and

evidence

- Deposito Bank yaitu the

Bernanke and

Blinder (1988)

model

yang diberikan oleh sektor

perbankan sebagai saluran

utama elemen

transmission. Pertama ,

dalam sistem perbankan

cadangan fraksional ada

uang dan penciptaan kredit

elemen di mana bank-bank

meningkatkan jumlah daya

beli ekonomi yang luas

Kedua , pinjaman bank

kepada sektor swasta

mungkin menjadi istimewa

karena bank perantara

kredit sangat efisien .

Tabel 9 di bawah ini berisi ringkasan penelitian oleh Sinaga, Juwita (2012) bertujuan

untuk mengidentifikasi bagaimana efektivitas mekanisme transmisi kebijakan

moneter jalur kredit di indonesia.

59

Tabel 9. Ringkasan Penelitian “Analisis Efektivitas Mekanisme Transmisi

Kebijakan Moneter Jalur Kredit Di Indonesia” Penulis Judul Variabel yang

dipakai

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Juwita

Sinaga

Analisis

Efektivitas

Mekanisme

Transmisi

Kebijakan

Moneter Jalur

Kredit Di

Indonesia

- data kredit

- jumlah uang

beredar

- suku bunga

SBI

- suku bunga

kredit

- Produk

Domestik

Bruto

- Inflasi

Model yang

digunakan

dalam

penelitian ini

yaitu metode

Vector

Autoregressi

on (VAR),

Impluse

Response

Function

(IRF) dan

Varian

Decompositi

on (VD)

- seluruh variabel saling

memberikan pengaruh

terhadap variabel yang

lainnya sehingga

mencapai keseimbangan

jangka panjang. Hal

tersebut ditunjukkan

hasil estimasi uji IRF

pada setiap variabel.

- Semua variabel masing-

masing saling

berkontribusi terhadap

variabel lainnya, hal

tersebut ditunjukkan oleh

hasil estimasi uji VD

dalam penelitian ini,

dimana setiap variabel

memberikan sumbangan

terhadap variabel

lainnya.