1

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS(2005)

PART I – DEFINITIONS, PURPOSE ANDSCOPE, PRINCIPLES AND RESPONSIBLE

AUTHORITIES

Article 1 - Definitions

1. For the purposes of the International HealthRegulations (hereinafter the “IHR” or “Regulations”):

“affected” means persons, baggage, cargo, containers,conveyances, goods, postal parcels or human remainsthat are infected or contaminated, or carry sources ofinfection or contamination, so as to constitute a publichealth risk;

“affected area” means a geographical locationspecifically for which health measures have beenrecommended by WHO under these Regulations;

“aircraft” means an aircraft making an internationalvoyage;

“airport” means any airport where international flightsarrive or depart;

“arrival” of a conveyance means:(a) in the case of a seagoing vessel, arrival or

anchoring in the defined area of a port;

(b) in the case of an aircraft, arrival at an airport;

(c) in the case of an inland navigation vessel on aninternational voyage, arrival at a point of entry;

(d) in the case of a train or road vehicle, arrival at apoint of entry;

“baggage” means the personal effects of a traveller;

PERATURAN KESEHATAN INTERNASIONAL( INTERNATIONAL HEALTH

REGULATION/IHR 2005)

BAGIAN I – DEFINISI, MAKSUD DAN RUANGLINGKUP, PRINSIP-PRINSIP DAN OTORITA

YANG BERKOMPETEN

Pasal 1 – Definisi

1. Dalam International Health Regulation (selanjutnyadisebut “IHR” atau “Peraturan”) ini, yang dimaksuddengan:

“affected” (terpapar) adalah orang, bagasi, kargo,petikemas, alat angkut, barang, paket pos, atau jenazahmanusia yang terinfeksi atau terkontaminasi ataupembawa sumber infeksi atau kontaminasi, yangmerupakan risiko bagi kesehatan masyarakat;

“affected area” (daerah terjangkit) adalah lokasi dimana telah direkomendasikan berbagai tindakan olehWHO sesuai dengan IHR ini;

“aircraft” (pesawat udara) adalah pesawat udarayang melakukan penerbangan internasional;

“airport” (bandar udara/bandara) adalah setiapbandara di mana penerbangan internasional datang danberangkat;

“arrival” (kedatangan) alat angkut adalah:(a) dalam hal kapal laut, saat tiba atau

merapat/berlabuh di lokasi yg telah ditentukan dipelabuhan;

(b) dalam hal pesawat udara, saat tiba di suatubandara;

(c) dalam hal kendaraan navigasi darat yangmelakukan perjalanan internasional, saat tiba dipos lintas batas;

(d) dalam hal keretapi atau kendaraan bermotor, saattiba di pos lintas batas

“baggage”(bagasi) adalah barang pribadi dari seorangpenumpang;

2

“cargo” means goods carried on a conveyance or in acontainer;

“competent authority” means an authorityresponsible for the implementation and application ofhealth measures under these Regulations;

“container” means an article of transport equipment:

(a) of a permanent character and accordingly strongenough to be suitable for repeated use;

(b) specially designed to facilitate the carriage ofgoods by one or more modes of transport, withoutintermediate reloading;

(c) fitted with devices permitting its ready handling,particularly its transfer from one mode of transportto another; and

(d) specially designed as to be easy to fill and empty;

“container loading area” means a place or facility setaside for containers used in international traffic;

“contamination” means the presence of an infectiousor toxic agent or matter on a human or animal bodysurface, in or on a product prepared for consumption oron other inanimate objects, including conveyances, thatmay constitute a public health risk;

“conveyance” means an aircraft, ship, train, roadvehicle or other means of transport on an internationalvoyage;

“conveyance operator” means a natural or legalperson in charge of a conveyance or their agent;

“crew” means persons on board a conveyance who arenot passengers;

“decontamination” means a procedure whereby healthmeasures are taken to eliminate an infectious or toxic

“cargo” (kargo) adalah barang yang dibawa oleh suatualat angkut atau di dalam petikemas;

“competent authority” (otorita yang berkompeten)adalah otorita yang bertanggung jawab bagi penerapanberbagai tindakan yang disyaratkan IHR

“container” (petikemas) adalah suatu alat pembawabarang yang:(a) cukup kuat dan cocok untuk penggunaan berulang

kali;(b) dirancang khusus untuk kemudahan membawa

barang dengan berbagai alat angkut tanpa perlumembongkarnya kembali.;

(c) dilengkapi dengan alat guna memudahkanpemindahan ke alat angkut lain

(d) dirancang khusus untuk memudahkan pengisiandan pengeluaran barang;

“container loading area” (lokasi pemuatanpetikemas) adalah tempat khusus untuk bongkar muatpeti kemas yang digunakan pada rute internasional;

“contamination” (pencemaran) adalah ditemukannyakuman penyakit atau bahan beracun pada permukaantubuh manusia atau hewan atau pada suatu produk yangakan dikonsumsi atau pada benda mati lainnya,termasuk alat angkut, yang dapat menimbulkangangguan kesehatan masyarakat;

“conveyance” (alat angkut) adalah pesawat udara,kapal laut, keretapi, kendaraan bermotor atau alatangkut lainnya yang digunakan dalam melakukanperjalanan internasional;

“conveyance operator” (operator alat angkut)adalah seseorang yang berwenang untukmengoperasikan alat angkut atau agen suatuperusahaan

“crew” (kru/awak) adalah mereka yang berada dalamalat angkut yang bukan penumpang;

“decontamination” (dekontaminasi) adalah proseduruntuk menghilangkan kuman penyakit atau bahan

3

agent or matter on a human or animal body surface, inor on a product prepared for consumption or on otherinanimate objects, including conveyances, that mayconstitute a public health risk;

“departure” means, for persons, baggage, cargo,conveyances or goods, the act of leaving a territory;

“deratting” means the procedure whereby healthmeasures are taken to control or kill rodent vektors ofhuman disease present in baggage, cargo, containers,conveyances, facilities, goods and postal parcels at thepoint of entry;

“Director-General” means the Director-General of theWorld Health Organization;

“disease” means an illness or medical condition,irrespective of origin or source, that presents or couldpresent significant harm to humans;

“disinfection” means the procedure whereby healthmeasures are taken to control or kill infectious agentson a human or animal body surface or in or onbaggage, cargo, containers, conveyances, goods andpostal parcels by direct exposure to chemical orphysical agents;

“disinsection” means the procedure whereby healthmeasures are taken to control or kill the insect vektorsof human diseases present in baggage, cargo,containers, conveyances, goods and postal parcels;

“event” means a manifestation of disease or anoccurrence that creates a potential for disease;

“free pratique” means permission for a ship to enter aport, embark or disembark, discharge or load cargo orstores; permission for an aircraft, after landing, toembark or disembark, discharge or load cargo or stores;and permission for a ground transport vehicle, uponarrival, to embark or disembark, discharge or loadcargo or stores;

beracun pada permukaan tubuh manusia atau hewanatau pada suatu produk yang akan dikonsumsi ataupada benda mati lainnya, termasuk alat angkut, yangdapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat;

“departure” (keberangkatan) bagi orang, bagasi,kargo, alat angkut atau barang, adalah keadaan saatmeninggalkan suatu wilayah;

“deratting” (hapus tikus) adalah prosedur untukmemberantas atau membunuh binatang mengerat/tikusyang terdapat didalam bagasi, kargo, petikemas, alatangkut, ruangan, barang dan paket pos di pelabuhanmasuk;

“Director-General” (Direktur Jenderal) adalahDirektur Jenderal WHO;

“disease” (penyakit) adalah suatu penyakit ataukondisi medik, terlepas dari asal atau sumbernya, yangdapat membahayakan manusia;

“disinfection” (hapus hama) adalah prosedur untukmenghilangkan kuman penyakit pada permukaan tubuhmanusia atau hewan, pada bagasi, kargo, petikemas,alat angkut, barang dan paket pos, denganmenggunakan bahan kimia atau bahan fisika;

“disinsection” (hapus serangga) adalah proseduruntuk mengendalikan atau membunuh serangga yangmembawa penyakit pada manusia, yang terdapat dalambagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan paketpos;

“event” (kejadian/KLB) adalah manifestasi daripenyakit atau suatu keadaan yang berpotensimenimbulkan penyakit;

“free pratique” (izin bebas masuk) adalah izin bagikapal laut untuk memasuki suatu pelabuhan, menaikanatau menurunkan penumpang , membongkar ataumemuat kargo atau menyimpannya; izin bagi pesawatudara, setelah mendarat, untuk menaikkan ataumenurunkan penumpang, membongkar atau memuatkargo atau menyimpannya; dan izin bagi kendaraan

4

“goods” mean tangible products, including animalsand plants, transported on an international voyage,including for utilization on board a conveyance;

“ground crossing” means a point of land entry in aState Party, including one utilized by road vehicles andtrains;

“ground transport vehicle” means a motorizedconveyance for overland transport on an internationalvoyage, including trains, coaches, lorries andautomobiles;

“health measure” means procedures applied toprevent the spread of disease or contamination; a healthmeasure does not include law enforcement or securitymeasures;

“ill person” means an individual suffering from oraffected with a physical ailment that may pose a publichealth risk;

“infection” means the entry and development ormultiplication of an infectious agent in the body ofhumans and animals that may constitute a public healthrisk;

“inspection” means the examination, by the competentauthority or under its supervision, of areas, baggage,containers, conveyances, facilities, goods or postalparcels, including relevant data and documentation, todetermine if a public health risk exists;

“international traffic” means the movement ofpersons, baggage, cargo, containers, conveyances,goods or postal parcels across an international border,including international trade;

bermotor, pada waktu kedatangan untuk menaikkanatau menurunkan penumpang, membongkar ataumemuat kargo atau menyimpannya;

“goods” (barang) adalah produk-produk nyata,termasuk hewan dan tumbuhan, yang dibawa dari/keluar negeri, termasuk yang digunakan oleh alat angkut;

“ground crossing” (lintas batas darat) adalah batasdarat di suatu negara yang digunakan untuk melintaske negara lain, termasuk yang dilalui oleh kendaraanbermotor dan kereta api.

“ground transport vehicle” (kendaraan bermotor)adalah alat angkut untuk transportasi darat dalamperjalanan internasional, termasuk kereta api, bus, loridan mobil;

“health measure” (tindakan penyehatan) adalahprosedur yang dilakukan untuk mencegah penyebaranpenyakit atau kontaminasi; prosedur ini tidakmencakup tidak termasuk penegakan hukum danmenjaga keamanan;

“ill person” (orang sakit) adalah seseorang yangmenderita gangguan fisik yang dapat membahayakankesehatan masyarakat;

“infection” (infeksi) adalah masuk dan berkembang-biaknya kuman penyakit dalam badan manusia danhewan yang dapat membahayakan kesehatanmasyarakat;

“inspection” (pemeriksaan) adalah pemeriksaan olehotorita yang berkompeten atau yang dibawahpengawasannya terhadap wilayah, bagasi, petikemas,alat angkut, ruangan, barang atau paket pos, termasukdata dan dokumentasi yang relevan, untuk menentukanada tidaknya risiko bagi kesehatan masyarakat;

“international traffic” (lalu-lintas internasional)adalah pergerakan orang, bagasi, kargo, petikemas, alatangkut, barang atau paket pos melintasi perbatasaninternasional, termasuk perdagangan internasional;

5

“international voyage” means:

(a) in the case of a conveyance, a voyage betweenpoints of entry in the territories of more than oneState, or a voyage between points of entry in theterritory or territories of the same State if theconveyance has contacts with the territory of anyother State on its voyage but only as regards thosecontacts;

(b) in the case of a traveller, a voyage involving entryinto the territory of a State other than the territoryof the State in which that traveller commences thevoyage;

“intrusive” means possibly provoking discomfortthrough close or intimate contact or questioning;

“invasive” means the puncture or incision of the skinor insertion of an instrument or foreign material intothe body or the examination of a body cavity. For thepurposes of these Regulations, medical examination ofthe ear, nose and mouth, temperature assessment usingan ear, oral or cutaneous thermometer, or thermalimaging; medical inspection; auscultation; externalpalpation; retinoscopy; external collection of urine,faeces or saliva samples; external measurement ofblood pressure; and electrocardiography shall beconsidered to be non-invasive;

“isolation” means separation of ill or contaminatedpersons or affected baggage, containers, conveyances,goods or postal parcels from others in such a manner asto prevent the spread of infection or contamination;

“medical examination” means the preliminaryassessment of a person by an authorized health workeror by a person under the direct supervision of thecompetent authority, to determine the person’s healthstatus and potential public health risk to others, andmay include the scrutiny of health documents, and aphysical examination when justified by thecircumstances of the individual case;

“international voyage” (perjalanan internasional)adalah:(a) dalam hal alat angkut, suatu perjalanan yang

mencakup lebih dari satu negara. Atau perjalananyang meliputi satu atau beberapa wilayah negarayang sama, dalam hal alat angkut tersebut telahmelalui wilayah negara lain, tanpa singgah,sepanjang perjalanannya.

(b) bagi seseorang yang melakukan perjalanan,memasuki wilayah Negara lain. .....

“intrusive” (intrusif) adalah kemungkinan munculnyaketidak-nyamanan karena adanya kontak erat atauintim atau mencecar dengan pertanyaan ;

“invasive”(invasif) adalah tusukan atau sayatan padakulit atau memasukan alat atau benda-benda asingkedalam tubuh, atau pemeriksaan pada rongga tubuh.Dalam IHR, pemeriksaan telinga, hidung dan mulut,pengukuran suhu tubuh menggunakan termometertelinga/mulut/kulit atau pemindai panas; inspeksi;auskultasi; palpasi luar; retinoskopi; pengumpulan airseni, feses atau sampel air liur; pengukuran tekanandarah; dan elektrokardiografi, harus dianggap sebagaitindakan non-invasif;

“isolation” (isolasi) adalah pemisahan orang sakit atauorang yang terkontaminasi kuman penyakit. Ataupemisahan bagasi, peti kemas, alat angkut, barang,atau paket pos yang terpapar kuman penyakit dariorang/barang lainnya sedemikian rupa untuk mencegahpenyebaran penyakit atau kontaminasi;

“medical examination” (pemeriksaan medik) adalahpemeriksaan awal terhadap seseorang oleh petugaskesehatan yang berwenang atau oleh seseorang yangberada dibawah pengawasan otorita yang berkompeten,untuk menentukan status kesehatan orang tersebut dankemungkinan membahayakan kesehatan orang lain.Pemeriksaan dapat pula mencakup dokumenkesehatan, dan pemeriksaan fisik bila hal ini benarbenar dibutuhkan.

6

“National IHR Focal Point” means the nationalcentre, designated by each State Party, which shall beaccessible at all times for communications with WHOIHR Contact Points under these Regulations;

“Organization” or “WHO” means the World HealthOrganization;

“permanent residence” has the meaning asdetermined in the national law of the State Partyconcerned;

“personal data” means any information relating to anidentified or identifiable natural person;

“point of entry” means a passage for internationalentry or exit of travellers, baggage, cargo, containers,conveyances, goods and postal parcels as well asagencies and areas providing services to them on entryor exit; Tidak jelas apa yg dimaksud.

“port” means a seaport or a port on an inland body ofwater where ships on an international voyage arrive ordepart;

“postal parcel” means an addressed article or packagecarried internationally by postal or courier services;

“public health emergency of international concern”means an extraordinary event which is determined, asprovided in these Regulations:

(i) to constitute a public health risk to other Statesthrough the international spread of disease, and

(ii) to potentially require a coordinated internationalresponse;

“public health observation” means the monitoring ofthe health status of a traveller over time for the purposeof determining the risk of disease transmission;

“public health risk” means a likelihood of an event

“National IHR Focal Point” (Focal-Point IHRNasional) adalah institusi/individu yang ditunjuk olehsetiap negara, yang setiap waktu dapat dihubungi olehContact-Point IHR WHO, sesuai dengan ketentuandalam IHR ini.

“Organization” or “WHO” (Organisasi” atau“WHO”) adalah Organisasi Kesehatan Dunia;

“permanent residence” (izin tinggal tetap)pengertiannya sesuai dengan ketentuan hukum negarayang bersangkutan;

“personal data” (data pribadi) adalah setiapinformasi yang terkait dengan identitas seseorang;

“point of entry” (pintu masuk) adalah suatuperlintasan internasional untuk masuk dan keluar bagimereka yang melakukan perjalanan, bagasi, kargo,petikemas, alat angkut, barang dan paket pos.

“port” (pelabuhan) adalah pelabuhan laut ataupelabuhan yag terletak pada suatu badan sungai, dimana kapal yang melakukan perjalanan internasionaltiba dan berangkat

“postal parcel” (paket pos) adalah suatu barang yangberalamat atau paket yang dikirim secara internasionalmelalui layanan pos atau layanan pengiriman lainnya;

“public health emergency of international concern”(kedaruratan kesehatan masyarakat yangmeresahkan dunia, disingkat: PHEIC) adalahkejadian/KLB luar biasa dengan ciri ciri berikut:(i) membahayakan kesehatan masyarakat negara lain

melalui lalu lintas/perjalanan internasional, dan(ii) berpotensi memerlukan kerjasama/koordinasi

internasional;

“public health observation” (pengamatankesehatan) adalah pemantauan status kesehatanseseorang selama beberapa waktu untuk menentukanapakah ybs tertular penyakit;

“public health risk” (risiko kesehatan masyarakat)

7

that may affect adversely the health of humanpopulations, with an emphasis on one which mayspread internationally or may present a serious anddirect danger;

“quarantine” means the restriction of activities and/orseparation from others of suspect persons who are notill or of suspect baggage, containers, conveyances orgoods in such a manner as to prevent the possiblespread of infection or contamination;

“recommendation” and “recommended” refer totemporary or standing recommendations issued underthese Regulations;

“reservoir” means an animal, plant or substance inwhich an infectious agent normally lives and whosepresence may constitute a public health risk;

“road vehicle” means a ground transport vehicle otherthan a train;

“scientific evidence” means information furnishing alevel of proof based on the established and acceptedmethods of science;

“scientific principles” means the acceptedfundamental laws and facts of nature known throughthe methods of science

“ship” means a seagoing or inland navigation vessel onan international voyage;

“standing recommendation” means non-bindingadvice issued by WHO for specific ongoing publichealth risks pursuant to Article 16 regardingappropriate health measures for routine or periodicapplication needed to prevent or reduce theinternational spread of disease and minimizeinterference with international traffic;

adalah risiko yang mungkin berpengaruh burukterhadap kesehatan masyarakat dengan pengutamaanpada faktor risiko yang dapat menyebar secarainternasional atau dapat menyebabkan gangguanlangsung dan serius;

“quarantine” (karantina) adalah pembatasan kegiatandan/atau pemisahan seseorang tersangka (suspek) yangtidak sakit atau barang, petikemas, alat angkut, ataubarang yang tersangka (suspek) dari orang/ barang lain,sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinanpenyebaran penyakit atau kontaminasi;

“recommendation” and “recommended”(rekomendasi” dan “direkomendasikan) adalahrekomendasi sementara atau rekomendasi tetap yangditerbitkan sesuai dengan ketentuan IHR;

“reservoir” (sumber penularan) adalah hewan,tumbuhan atau benda di mana bibit penyakit biasanyahidup. Sumber penularan ini dapat merupakan risikobagi kesehatan masyarakat;

“road vehicle” (kendaraan bermotor) adalahkendaraan bermotor selain kereta api;

“scientific evidence” (bukti ilmiah) adalah informasiyang sudah berlandaskan metode ilmiah dan dapatdijadikan bukti

“scientific principles” (prinsip ilmiah), adalah hukumdasar atau fakta alamiah telah dikenal melalui metodeilmiah.

“ship” (kapal) adalah kapal laut atau kapal navigasidomestik dalam suatu perjalanan internasional;

“standing recommendation” (rekomendasi tetap)adalah anjuran tidak mengikat yang dikeluarkan olehWHO dalam menghadapi risiko kesehatan masyarakat ,sesuai dengan Pasal 16, menyangkut tindakan rutinatau periodik yang sesuai dengan, yang diperlukanuntuk mencegah atau mengurangi penyebaran penyakitsecara internasional dengan sesedikit mungkinmenimbulkan hambatan pada lalu-lintas internasional;

8

“surveillance” means the systematic ongoingcollection, collation and analysis of data for publichealth purposes and the timely dissemination of publichealth information for assessment and public healthresponse as necessary;

“suspect” means those persons, baggage, cargo,containers, conveyances, goods or postal parcelsconsidered by a State Party as having been exposed, orpossibly exposed, to a public health risk and that couldbe a possible source of spread of disease

“temporary recommendation” means non-bindingadvice issued by WHO pursuant to Article 15 forapplication on a time-limited, risk-specific basis, inresponse to a public health emergency of internationalconcern, so as to prevent or reduce the internationalspread of disease and minimize interference withinternational traffic;

“temporary residence” has the meaning asdetermined in the national law of the State Partyconcerned;

“traveller” means a natural person undertaking aninternational voyage;

“vektor” means an insect or other animal whichnormally transports an infectious agent that constitutesa public health risk;

“verification” means the provision of information by aState Party to WHO confirming the status of an eventwithin the territory or territories of that State Party;

“WHO IHR Contact Point” means the unit withinWHO which shall be accessible at all times forcommunications with the National IHR Focal Point.

2. Unless otherwise specified or determined by thecontext, reference to these Regulations includes theAnnexes thereto.

“surveillance” (pengamatan) adalah pengumpulan,pengolahan dan analisis data secara sistematis untukkepentingan kesehatan masyarakat serta penyebaraninformasi secara tepat waktu untuk penilaian danpengambilan tindakan sesuai dengan kebutuhan;

“suspect” (tersangka) adalah orang, bagasi, kargo,petikemas, alat angkut, barang, atau paket pos yangdianggap telah terpapar atau mungkin terpapar suatufaktor risiko yang dapat menjadi sumber penularanpenyakit;

“temporary recommendation” (rekomendasisementara) adalah anjuran tidak mengikat yangdikeluarkan oleh WHO sesuai dengan Pasal 15, untukditerapkan dalam waktu terbatas, spesifik sesuaidengan faktor risiko, sebagai respons terhadap PHEIC,untuk mencegah atau mengurangi penyebaran penyakitsecara internasional, dan dengan sesedikit mungkinmenimbulkan hambatan terhadap terhadap lalu-lintasinternasional;

“temporary residence” (tempat tinggal sementara)interpretasi sama seperti yang tercantum dalamundang-undang negara yang bersangkutan

“traveller” (orang yang bepergian) adalah seseorangyang melakukan perjalanan internasional;

“vektor” (vektor) adalah serangga atau hewan lainyang biasanya membawa kuman penyakit yangmerupakan suatu risiko bagi kesehatan masyarakat;

“verification” (verifikasi) adalah penyediaaninformasi oleh negara anggota kepada WHO untukmengkonfirmasikan status suatu kejadian/KLB di satuatau beberapa wilayah negara tersebut;

“WHO IHR Contact Point” (Contact-Point IHRWHO) adalah unit di dalam WHO yang dapatdihubungi setiap waktu oleh Focal-Point IHR Nasional.

2. Kecuali ditentukan lain, acuan pada IHR termasuklampirannya.

9

Article 2 Purpose and scope

The purpose and scope of these Regulations are toprevent, protect against, control and provide a publichealth response to the international spread of disease inways that are commensurate with and restricted topublic health risks, and which avoid unnecessaryinterference with international traffic and trade.

Article 3 Principles

1. The implementation of these Regulations shall bewith full respect for the dignity, human rights andfundamental freedoms of persons.

2. The implementation of these Regulations shall beguided by the Charter of the United Nations andthe Constitution of the World Health Organization.

3. The implementation of these Regulations shall beguided by the goal of their universal applicationfor the protection of all people of the world fromthe international spread of disease.

4. States have, in accordance with the Charter of theUnited Nations and the principles of internationallaw, the sovereign right to legislate and toimplement legislation in pursuance of their healthpolicies. In doing so they should uphold thepurpose of these Regulations.

Article 4 Responsible authorities

1. Each State Party shall designate or establish aNational IHR Focal Point and the authoritiesresponsible within its respective jurisdiction forthe implementation of health measures under theseRegulations.

2. National IHR Focal Points shall be accessible at alltimes for communications with the WHO IHRContact Points provided for in paragraph 3 of thisArticle. The functions of National IHR FocalPoints shall include:

(a) sending to WHO IHR Contact Points, on behalfof the State Party concerned, urgent

Pasal 2 Tujuan dan Ruang Lingkup

IHR bertujuan mencegah, melindungi terhadap,mengendalikan penyebaran penyakit secarainternasional sesuai dengan dan terbatas pada faktorrisiko yang dapat mengganggu kesehatan., dengansesedikit mungkin menimbulkan hambatan pada lalu-lintas dan perdagangan internasional;

Pasal 3 Prinsip

1. Pelaksanaan IHR harus menghormati sepenuhnyamartabat, hak asasi dan kebebasan hakiki manusia.

2. Pelaksanaan IHR harus mengikuti Piagam PBBdan Konstitusi WHO.

3. Pelaksanaan IHR harus bersifat universal gunamelindungi seluruh dunia dari ancaman penyakit.

4. Negara anggota, sesuai dengan Piagam PBB danhukum internasional, memiliki kedaulatan untukmembuat dan melaksanakan undang-undang sesuaidengan kebijakan kesehatannya. Dalammenerapkan kedaulatannya, tujuan IHR harussenantiasa diperhatikan.

Pasal 4 Otorita/Pejabat yang berkompeten

1. Setiap negara anggota harus menunjuk Focal-Point nasional IHR dan pejabat yang bertanggungjawab di wilayah dalam pelaksanaan IHR.

2. Focal-Point Nasional IHR harus dapat dihubungisetiap waktu oleh Contact-Point(orang yang harusdihubungi) IHR WHO sesuai dengan paragraf 3Pasal ini. Fungsi Focal-Point Nasional IHRmeliputi:

(a) mengirimkan kepada Contact-Point IHRWHO, laporan mengenai pelaksanaan IHR

10

communications concerning the implementationof these Regulations, in particular underArticles 6 to 12; and

(b) disseminating information to, and consolidatinginput from, relevant sectors of theadministration of the State Party concerned,including those responsible for surveillance andreporting, points of entry, public healthservices, clinics and hospitals and othergovernment departments.

3. WHO shall designate IHR Contact Points, whichshall be accessible at all times for communicationswith National IHR Focal Points. WHO IHRContact Points shall send urgent communicationsconcerning the implementation of theseRegulations, in particular under Articles 6 to 12, tothe National IHR Focal Point of the States Partiesconcerned. WHO IHR Contact Points may bedesignated by WHO at the headquarters or at theregional level of the Organization.

4. States Parties shall provide WHO with contactdetails of their National IHR Focal Point andWHO shall provide States Parties with contactdetails of WHO IHR Contact Points. These contactdetails shall be continuously updated and annuallyconfirmed. WHO shall make available to all StatesParties the contact details of National IHR FocalPoints it receives pursuant to this Article.

PART II – INFORMATION AND PUBLICHEALTH RESPONSE

Article 5 Surveillance

1. Each State Party shall develop, strengthen andmaintain, as soon as possible but no later than fiveyears from the entry into force of theseRegulations for that State Party, the capacity todetect, assess, notify and report events inaccordance with these Regulations, as specified inAnnex 1.

khususnya yang menyangkut Pasal 6 sampai12; dan

(b) menyebarluaskankan informasi kepada danmenghimpun laporan dari sektor terkait,termasuk mereka yang bertanggung jawabterhadap pengamatan penyakit dan pelaporan,pintu masuk, sarana pelayanan kesehatan,klinik dan rumah sakit.

3. WHO harus menunjuk Contact-Point IHR, yangharus dapat dihubungi setiap waktu oleh Focal-Point Nasional IHR. Contact-Point IHR WHOharus mengirimkan hal-hal penting mengenaipelaksanaan IHR ini, utamanya menyangkut Pasal6 sampai Pasal 12, kepada Focal-Point NasionalIHR. Contact-Point IHR WHO ada di kantor pusatdan di tingkat regional.

4. Negara anggota harus menginformasikan kepadaWHO data rinci dari Focal-Point IHR Nasional.Demikian pula sebaliknya. Data tersebut harusterus dimutakhirkan. WHO akan mengirimkankepada seluruh negara anggota informasi yangmenyangkut focal point nasional IHR yang telahditerimanya sesuai dengan pasal ini.

BAGIAN II – INFORMASI DAN RESPONSKESEHATAN MASYARAKAT(Respons di bidang kesehatan)

Pasal 5 Pengamatan (surveillance)

1. Setiap Negara Anggota harus mengembangkan,memperkuat dan memantapkan, sesegera mungkintetapi tidak lebih dari lima tahun sejak berlakunyaIHR kemampuan untuk mendeteksi, menilai,memberitahukan dan melaporkan kejadian/KLBsesuai dengan IHR sebagaimana digariskan padaLampiran 1.

11

2. Following the assessment referred to in paragraph2, Part A of Annex 1, a State Party may report toWHO on the basis of a justified need and animplementation plan and, in so doing, obtain anextension of two years in which to fulfil theobligation in paragraph 1 of this Article. Inexceptional circumstances, and supported by a newimplementation plan, the State Party may request afurther extension not exceeding two years from theDirector-General, who shall make the decision,taking into account the technical advice of theCommittee established under Article 50(hereinafter the “Review Committee”). After theperiod mentioned in paragraph 1 of this Article,the State Party that has obtained an extension shallreport annually to WHO on progress made towardsthe full implementation.

3. WHO shall assist States Parties, upon request, todevelop, strengthen and maintain the capacitiesreferred to in paragraph 1 of this Article.

4. WHO shall collect information regarding eventsthrough its surveillance activities and assess theirpotential to cause international disease spread andpossible interference with international traffic.

Information received by WHO under this paragraphshall be handled in accordance with Articles 11 and 45where appropriate.

Article 6 Notification

1. Each State Party shall assess events occurringwithin its territory by using the decision instrumentin Annex 2. Each State Party shall notify WHO, bythe most efficient means of communicationavailable, by way of the National IHR Focal Point,and within 24 hours of assessment of public healthinformation, of all events which may constitute a

2. Sebagai tindak lanjut penilaian, sesuai denganparagraf 2, Bagian-A dari Lampiran- 1, suatuNegara Anggota dapat melaporkan kepada WHOberdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya danrencana pelaksanaan. Dengan melakukan hal iniakan diberikan tambahan waktu selama dua tahununtuk memenuhi syarat yang tercantum padaparagraf-1 Pasal ini. Dalam keadaan khusus, dandidukung oleh rencana pelaksanaan baru, NegaraAnggota dapat meminta lagi perpanjangan untukwaktu paling lama dua tahun dari DirekturJenderal. Sebelum memutuskan, Direktur Jenderalakan meminta pertimbangan suatu Komite sesuaidengan Pasal 50 (selanjutnya disebut “KomitePenelaah/Review Committee”). Setelah jangkawaktu yang disebutkan pada paragraf 1 Pasal ini,Negara anggota yang telah memperolehperpanjangan waktu harus melaporkan setiap tahunkepada WHO tentang kemajuan pelaksanaan IHRsecara menyeluruh.

3. Apabila diminta, WHO harus membantu NegaraAnggota, untuk mengembangkan, memperkuat danmemantapkan kemampuan negara yangbersangkutan sesuai dengan paragraf-1 Pasal ini.

4. WHO harus mengumpulkan informasi mengenaikejadian/KLB/KLB melalui kegiatan surveilansnyadan menilai potensi kejadian/KLB/KLB tersebutdalam penyebaran penyakit dan kemungkinanterhambatnya lalu-lintas internasional.

Informasi yang diterima oleh WHO sesuai denganparagraf ini, bila perlu, harus ditangani sesuai denganPasal 11 dan 45.

Pasal 6 Pelaporan

1. Setiap Negara Anggota harus menilai kejadian/KLBdi wilayahnya dengan menggunakan algoritme padaLampiran- 2. Setiap Negara Anggota harus melaporke WHO dalam waktu 24 jam semuakejadian/KLB/KLB yang mungkin merupakanPHEIC, dengan alat komunikasi paling efisien yangtersedia, melalui Focal-Point Nasional IHR. Selain

12

public health emergency of international concernwithin its territory in accordance with the decisioninstrument, as well as any health measureimplemented in response to those events. If thenotification received by WHO involves thecompetency of the International Atomic EnergyAgency (IAEA), WHO shall immediately notifythe IAEA.

2. Following a notification, a State Party shallcontinue to communicate to WHO timely, accurateand sufficiently detailed public health informationavailable to it on the notified event, where possibleincluding case definitions, laboratory results,source and type of the risk, number of cases anddeaths, conditions affecting the spread of thedisease and the health measures employed; andreport, when necessary, the difficulties faced andsupport needed in responding to the potentialpublic health emergency of international concern.

Article 7 Information-sharing during unexpected orunusual public health events

If a State Party has evidence of an unexpected orunusual public health event within its territory,irrespective of origin or source, which may constitute apublic health emergency of international concern, itshall provide to WHO all relevant public healthinformation. In such a case, the provisions of Article 6shall apply in full.

Article 8 Consultation

In the case of events occurring within its territory notrequiring notification as provided in Article 6, inparticular those events for which there is insufficientinformation available to complete the decisioninstrument, a State Party may nevertheless keep WHOadvised thereof through the National IHR Focal Pointand consult with WHO on appropriate health measures.Such communications shall be treated in accordancewith paragraphs 2 to 4 of Article 11. The State Party in

itu, tindakan yang telah diambil dalam menghadapikemungkinan PHEIC tersebut harus pula dilaporkan.Bila kejadian/KLB/KLB yang dilaporkan ke WHOmerupakan kompetensi/domain Badan TenagaAtom Internasional (IAEA), WHO harus segeramelapor ke IAEA.

2. Setelah melapor suatu kejadian/KLB NegaraAnggota ybs harus terus memberitahu WHO,mengenai definisi kasus, hasil laboratorium, sumberdan jenis risiko, jumlah kasus dan kematian, kondisiyang menimbulkan penyebaran penyakit dantindakan penyehatan yang dilakukan. Bila perlulaporkan pula kesulitan yang dihadapi dan bantuanyang diperlukan dalam menanggulangikejadian/KLB yang berpotensi menimbulkanPHEIC.

Pasal 7 Informasi menyangkut Kejadian/KLB

Negara Anggota harus melapor ke WHO bilamendeteksi kejadian/KLB luar biasa yang dapatmenimbulkan PHEIC di wilayahnya, terlepas darimana sumbernya.Semua informasi yang berkaitandengan kejadian/KLB ini harus disampaikan keWHO.Bila menghadapi kejadian/KLB seperti ini,semua ketentuan dalam Pasal-6 harus dipegangteguh/diikuti.

Pasal 8 Konsultasi

Dalam hal kejadian/KLB di wilayah negara anggotatidak memerlukan pelaporan sebagai dimaksud padaPasal 6, khususnya menyangkut kejadian/KLB di manatidak cukup tersedia informasi untuk melengkapialgoritme pada Lampiran 2, WHO tetap meminta untukdiberitahu melalui Focal-Point IHR Nasional perihaljenis tindakan yang telah diambil sekaligus konsultasijenis tindakan yang paling tepat. Komunikasi tersebutakan diperlakukan sesuai dengan paragraf 2 s/d 4 Pasal

13

whose territory the event has occurred may requestWHO assistance to assess any epidemiologicalevidence obtained by that State Party.

Article 9 Other reports

1. WHO may take into account reports from sourcesother than notifications or consultations andshallassess these reports according to establishedepidemiological principles and then communicateinformation on the event to the State Party in whoseterritory the event is allegedly occurring? Beforetaking any action based on such reports, WHO shallconsult with and attempt to obtain verification fromthe State Party in whose territory the event isallegedly occurring in accordance with the procedureset forth in Article 10. To this end, WHO shall makethe information received available to the StatesParties and only where it is duly justified may WHOmaintain the confidentiality of the source. Thisinformation will be used in accordance with theprocedure set forth in Article 11.

2. States Parties shall, as far as practicable, informWHO within 24 hours of receipt of evidence of apublic health risk identified outside their territorythat may cause international disease spread, asmanifested by exported or imported:

(a) human cases;(b) vektors which carry infection or contamination;

or(c) goods that are contaminated.

Article 10 Verification

1. WHO shall request, in accordance with Article 9,verification from a State Party of reports fromsources other than notifications or consultations ofevents which may constitute a public healthemergency of international concern allegedlyoccurring in the State’s territory. In such cases,WHO shall inform the State Party concerned

11. Akhirnya Negara Anggota dapat meminta bantuanWHO untuk menilai setiap data epidemilogi yang telahdikumpulkan oleh Negara tersebut.

Pasal 9 Laporan Lain

1. WHO mungkin menerima laporan lain selainlaporan dari negara anggota ybs. Setelah melakukananalisis epidemiologis yang mendalam, WHO akanmemberitahu negara di mana diduga telah terjadisuatu kejadian/KLB Sebelum mengambil tindakanterhadap kejadian/KLB ini, WHO harus berusahamemperoleh verifikasi dari Negara Anggota yangbersangkutan, sesuai dengan prosedur yang tertuangpada Pasal-10. Kejadian/KLB ini akan dilaporkan kesemua negara anggota. Sumber laporan biladianggap perlu untuk dilindungi, akan dirahasiakan.Informasi tentang kejadian/KLB itu akan digunakansesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Pasal11.

2. Negara Anggota, sepanjang memungkinkan, harusmemberitahu WHO dalam waktu 24 jam setelahmemperoleh bukti adanya faktor risiko di luarwilayahnya yang dapat mengganggu kesehatanmasyarakat dan mungkin menyebar ke negara lain.Manifestasinya dapat berupa impor dan ekspor:(a) kasus manusia;(b) vektor yang membawa infeksi/ kontaminasi atau;(c) barang yang terkontaminasi.

Pasal 10 Verifikasi

1.WHO harus meminta, sesuai dengan Pasal 9,verifikasi dari Negara Anggota, laporan dari sumberlain, selain yang berasal dari laporan atau hasilkonsultasi negara ybs, yang menyangkut berbagaikejadian/KLB yang dapat menimbulkan PHEIC,yang diduga berada di wilayahnya. Dalam hal ini,WHO harus meminta negara ybs untuk

14

regarding the reports it is seeking to verify.

2. Pursuant to the foregoing paragraph and to Article 9,each State Party, when requested by WHO, shallverify and provide:(a) within 24 hours, an initial reply to, or

acknowledgement of, the request from WHO;

(b) within 24 hours, available public healthinformation on the status of events referred to inWHO’s request; and

(c) information to WHO in the context of anassessment under Article 6, including relevantinformation as described in that Article.

3. When WHO receives information of an event thatmay constitute a public health emergency ofinternational concern, it shall offer to collaboratewith the State Party concerned in assessing thepotential for international disease spread, possibleinterference with international traffic and theadequacy of control measures. Such activities mayinclude collaboration with other standard-settingorganizations and the offer to mobilize internationalassistance in order to support the national authoritiesin conducting and coordinating on-site assessments.When requested by the State Party, WHO shallprovide information supporting such an offer.

4. If the State Party does not accept the offer ofcollaboration, WHO may, when justified by themagnitude of the public health risk, share with otherStates Parties the information available to it, whilstencouraging the State Party to accept the offer ofcollaboration by WHO, taking into account theviews of the State Party concerned.

Article 11 Provision of information by WHO

1. Subject to paragraph 2 of this Article, WHO shallsend to all States Parties and, as appropriate, torelevant intergovernmental organizations, as soon aspossible and by the most efficient means available,in confidence, such public health information which

memverifikasi laporan dimaksud.

2.Sesuai dengan paragraf di atas, setiap negaraanggota harus memverifikasi dan menyampaikankepada WHO:(a) dalam waktu 24 jam, informasi awal atau

konfirmasi telah menerima permintaan untukverifikasi suatu kejadian/KLB di wilayahnya.

(b) dalam waktu 24 jam, informasi yang dimilikidari kejadian/KLB tersebut besertaperkembangannya dan,

(c) penilaian yang telah dilakukan sesuai denganketentuan Pasal-6, termasuk informasi yangberkaitan, sebagaimana tertuang pada Pasaltersebut.

3.Apabila WHO menerima informasi mengenaikejadian/KLB yang dapat menimbulkan PHEIC,WHO harus menawarkan bantuan guna menilaipotensi penyebaran penyakit ke negara lain,kemungkinan menimbulkan hambatan pada lalu-lintas internasional dan kesesuaian dengan tindakanyang telah diambil. Dalam kegiatan ini, WHO dapatbekerjasama dengan organisasi lain` sertamemobilisasi bantuan internasional. Bila dimintaoleh Negara Anggota tersebut, WHO harusmemberikan dukungan informasi untukmemudahkan kerjasama tersebut.

4.Bila suatu Negara Anggota tidak bersedia menerimatawaran kerjasama, WHO, denganmempertimbangkan besarnya risiko terhadapkesehatan masyarakat, dapat memberikan informasitentang kejadian/KLB tersebut kepada Negara lainsambil membujuk negara anggota yang tidak maubekerjasama tersebut karena suatu alasan tertentu.

Pasal 11 Penyediaan Informasi oleh WHO

1. Sesuai dengan paragraf-2 Pasal ini, WHO harussecepat dan seefisien mungkin mengirimkan kepadaseluruh Negara Anggota, dan sesuai dengankebutuhan, kepada organisasi antar pemerintah yangrelevan, informasi yang telah diterima sesuai

15

it has received under Articles 5 to 10 inclusive andwhich is necessary to enable States Parties torespond to a public health risk. WHO shouldcommunicate information to other States Parties thatmight help them in preventing the occurrence ofsimilar incidents.

2. WHO shall use information received under Articles6 and 8 and paragraph 2 of Article 9 for verification,assessment and assistance purposes under theseRegulations and, unless otherwise agreed with theStates Parties referred to in those provisions, shallnot make this information generally available toother States Parties, until such time as:

(a) the event is determined to constitute a publichealth emergency of international concern inaccordance with Article 12; or

(b) information evidencing the international spreadof the infection or contamination has beenconfirmed by WHO in accordance withestablished epidemiological principles; or

(c) there is evidence that:(i) control measures against the international

spread are unlikely to succeed because of thenature of the contamination, disease agent,vektor or reservoir; or

(ii) the State Party lacks sufficient operationalcapacity to carry out necessary measures toprevent further spread of disease; or

(d) the nature and scope of the internationalmovement of travellers, baggage, cargo,containers, conveyances, goods or postal parcelsthat may be affected by the infection orcontamination requires the immediateapplication of international control measures.

3. WHO shall consult with the State Party in whoseterritory the event is occurring as to its intent tomake information available under this Article.

4. When information received by WHO underparagraph 2 of this Article is made available to

dengan Pasal-5 s/d Pasal-10, yang dibutuhkan olehnegara Negara Anggota guna mengambil tindakanyang diperlukan. WHO harus memberitahu NegaraAnggota lainnya, agar dapat bertindak dengan tepatapabila mengalami kejadian/KLB serupa..

2. WHO harus menggunakan informasi yang diterima,sebagaimana diatur pada Pasal-6 dan Pasal-8 danparagraf-2 dari Pasal-9, untuk verifikasi, penilaiandan bantuan sesuai dengan IHR. Apabila negarabersangkutan tidak menyetujui, informasi ini tidakakan diteruskan ke negara anggota lainnya, kecuali:

(a) besar kemungkinan kejadian/KLB tersebut bisamenjadi PHEIC, sesuai dengan Pasal 12; atau

(b) WHO membuktikan, secara epidemiologis, telahterjadi penyebaran infeksi atau kontaminasi kenegara lain.atau,

(c) adanya bukti bahwa:(i) penanggulangan peneyebaran penyakit

kemungkinan besar tidak akan berhasilkarena sifat tertentu dari kontaminasi, kumanpenyakit, vektor atau reservoir; atau

(ii) Negara Anggota tidak memilki kemampuanyang memadai untuk mencegah perluasanpenyebaran penyakit; atau

(d) sifat dari lalu lintas internasional yangmemungkinkan terpaparnya manusia, bagasi,kargo, petikemas, alat-angkut, barang atau paketpos terhadap infeksi atau kontaminasi,membutuhkan tindakan internasional secepatnya;

3. WHO harus berkonsultasi dengan Negara Anggotadi mana ada kejadian/KLB di wilayahnya, sebelummenyebarluaskan informasi ke negara anggota laininformasi yang tertera pada Pasal ini.

4. Apabila WHO ingin menyebarluaskan informasiyang diperoleh sesuai dengan paragraf-2 Pasal ini,

16

States Parties in accordance with these Regulations,WHO may also make it available to the public ifother information about the same event has alreadybecome publicly available and there is a need for thedissemination of authoritative and independentinformation.

Article 12 Determination of a public healthemergency of international concern

1. The Director-General shall determine, on the basisof the information received, in particular from theState Party within whose territory an event isoccurring, whether an event constitutes a publichealth emergency of international concern inaccordance with the criteria and the procedure setout in these Regulations.

2. If the Director-General considers, based on anassessment under these Regulations, that a publichealth emergency of international concern isoccurring, the Director-General shall consult withthe State Party in whose territory the event arisesregarding this preliminary determination. If theDirector-General and the State Party are inagreement regarding this determination, theDirector-General shall, in accordance with theprocedure set forth in Article 49, seek the views ofthe Committee established under Article 48(hereinafter the “Emergency Committee”) onappropriate temporary recommendations.

3. If, following the consultation in paragraph 2 above,the Director-General and the State Party in whoseterritory the event arises do not come to a consensuswithin 48 hours on whether the event constitutes apublic health emergency of international concern, adetermination shall be made in accordance with theprocedure set forth in Article 49.

4. In determining whether an event constitutes a publichealth emergency of international concern, theDirector-General shall consider:

(a) information provided by the State Party;

kepada Negara Anggota lainnya sesuai dengan IHR,WHO dapat juga mengumumkannya secra luas, bilainformasi tentang kejadian/KLB yang sama tersebuttidak menjadi rahasia umum lagi dan ada kebutuhanpenyebarluasan informasi dari sumber yang dapatdipercaya dan bertanggungjawab.

Pasal 12 Ketentuan tentang PHEIC

1. Direktur Jenderal harus menetapkan, berdasarkaninformasi yang diterima, dari suatu NegaraAnggota, apakah kejadian/KLB yang dilaporkan itusuatu PHEIC atau bukan dengan mengacu padakriteria dan prosedur dalam IHR.

2. Bila dari paragraf 1 di atas Direktur Jenderalmenduga bahwa PHEIC sedang berlangsung, iaharus berkonsultasi dengan Negara Anggota yangmelaporkan kejadian/KLB tersebut. Bila DirekturJenderal dan Negara Anggota ybs sepakat dengandugaan tersebut, Direktur Jenderal selanjutnya,sesuai dengan prosedur dalam Pasal-49, akanmeminta pendapat Komite yang dibentuk menurutPasal-48 (selanjutnya disebut Komite Darurat)untuk mengeluarkan rekomendasi sementara yangtepat.

3. Bila, setelah berkonsultasi sesuai dengan paragraf 2di atas, Direktur Jenderal dan Negara Anggota ybstidak mencapai konsensus dalam 48 jam tentangtelah terjadinya PHEIC, keputusan harus dibuatsesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 49.

4. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/KLBmerupakan PHEIC, Direktur Jenderal harusmempertimbangkan:

(a) Informasi yang diberikan oleh Negara Anggota

17

(b) the decision instrument contained in Annex 2;(c) the advice of the Emergency Committee;(d) scientific principles as well as the available

scientific evidence and other relevantinformation; and (e) an assessment of the risk tohuman health, of the risk of international spreadof disease and of the risk of interference withinternational traffic.

5. If the Director-General, following consultations withthe State Party within whose territory the publichealth emergency of international concern hasoccurred, considers that a public health emergencyof international concern has ended, the Director-General shall take a decision in accordance with theprocedure set out in Article 49.

Article 13 Public health response

1. Each State Party shall develop, strengthen andmaintain, as soon as possible but no later than fiveyears from the entry into force of these Regulationsfor that State Party, the capacity to respond promptlyand effectively to public health risks and publichealth emergencies of international concern as setout in Annex 1. WHO shall publish, in consultationwith Member States, guidelines to support StatesParties in the development of public health responsecapacities.

2. Following the assessment referred to in paragraph 2,Part A of Annex 1, a State Party may report to WHOon the basis of a justified need and animplementation plan and, in so doing, obtain anextension of two years in which to fulfil theobligation in paragraph 1 of this Article. Inexceptional circumstances and supported by a newimplementation plan, the State Party may request afurther extension not exceeding two years from theDirector-General, who shall make the decision,taking into account the technical advice of theReview Committee. After the period mentioned inparagraph 1 of this Article, the State Party that hasobtained an extension shall report annually to WHO

yang bersangkutan;(b) Algoritme pada Lampiran 2;(d) Anjuran dari Komite Darurat;(e) Prinsip dan bukti ilmiah yang ada dan informasi

lain yang relevan; dan(f) Penilaian risiko terhadap kesehatan manusia,

risiko penyebaran penyakit secara internasionaldan risiko terhambatnya lalu-lintas internasional.

5. Bila Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi denganNegara Anggota ysng melaporkan terjadinyaPHEIC, beranggapan bahwa PHEIC telah berakhir,ia harus mengambil keputusan sesuai denganprosedur pada Pasal 49.

Pasal 13 Tindakan di bidang kesehatan

1. Setiap Negara Anggota harus mengembangkan,memperkuat dan memantapkan, sesegera mungkintetapi tidak lebih dari lima tahun dari mulaiberlakunya IHR bagi Negara tersebut, kapasitasuntuk menanggulangi secara cepat dan efektif risikokesehatan PHEIC seperti diatur dalam Lampiran-1.WHO harus menerbitkan, setelah berkonsultasidengan Negara Anggota, pedoman yang akandigunakan oleh Negara Anggota gunameningkatkan kemampuan penanggulangan PHEIC.

2. Sebagai kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksuddalam Paragraf-2, Bagian A dari Lampiran--1,Negara Anggota dapat meminta kepada WHO,dengan alasan yang masuk akal disertai rencanapenerapan IHR, perpanjangan waktu sampai 2 tahununtuk memenuhi ketentuan yang tercantum padaparagraf 1 Pasal ini. Dalam hal yang sangat khususdan didukung oleh rencana penerapan IHR baru,Negara Anggota dapat meminta perpanjanganberikutnya paling lama dua tahun. Sebelummemutuskan, Direktur Jenderal akan memintapertimbangan Komite Penelaah. Setelah jangkawaktu yang disebutkan di dalam paragraf 1 Pasal ini,Negara Anggota yang memperoleh perpanjangan

18

on progress made towards the full implementation.

3. At the request of a State Party, WHO shallcollaborate in the response to public health risks andother events by providing technical guidance andassistance and by assessing the effectiveness of thecontrol measures in place, including the mobilizationof international teams of experts for on-siteassistance, when necessary.

4. If WHO, in consultation with the States Partiesconcerned as provided in Article 12, determines thata public health emergency of international concern isoccurring, it may offer, in addition to the supportindicated in paragraph 3 of this Article, furtherassistance to the State Party, including an assessmentof the severity of the international risk and theadequacy of control measures. Such collaborationmay include the offer to mobilize internationalassistance in order to support the national authoritiesin conducting and coordinating on-site assessments.When requested by the State Party, WHO shallprovide information supporting such an offer.

5. When requested by WHO, States Parties shouldprovide, to the extent possible, support to WHO-coordinated response activities.

6. When requested, WHO shall provide appropriateguidance and assistance to other States Partiesaffected or threatened by the public healthemergency of international concern.

Article 14 Cooperation of WHO withintergovernmetal organizations and international

bodies

1. WHO shall cooperate and coordinate its activities, asappropriate, with other competent intergovernmentalorganizations or international bodies in theimplementation of these Regulations, includingthrough the conclusion of agreements and othersimilar arrangements.

harus melaporkan kemajuan penerapan IHR secaralengkap, setiap tahun kepada WHO.

3. Atas permintaan Negara Anggota, WHO harusmemberikan bantuan penanggulangan terhadaprisiko yang dapat mengganggu kesehatan sertamenilai efektivitas tindakan pengendalian setempat.Bila perlu, akan dikerahkan pakar internasionalguna membantu negara ybs.

4. Bila WHO, setelah berkonsultasi dengan NegaraAnggota terkait sesuai dengan dengan Pasal-12,menetapkan bahwa PHEIC sedang berlangsung,WHO dapat menawarkan bantuan, di sampingdukungan yang tercantum dalam paragraf-3 Pasalini. Bantuan dapat mencakup penilaian terhadapbesarnya risiko yang mengancam masyarakat duniadan efektivitas penanggulangan. Selain itu WHOdapat pula mengerahkan pakar internasional gunamembantu analisa setempat. Bila diminta olehNegara Anggota, WHO harus menyertakaninformasi yang berkaitan dengan bantuan tersebut.

5. Bila diminta oleh WHO, Negara Anggota sebisamungkin harus menyediakan dukungan bagikegiatan penanggulangan dengan koordinasi WHO.

6. Bila diminta, WHO harus menyediakan pedomandan bantuan yang sesuai dengan kepada NegaraAnggota lain yang terjangkit atau terancam olehPHEIC.

Pasal 14 Kerjasama WHO dengan Organisai antarPemerintah dan Badan Internasional

1. WHO harus bekerjasama dan mengkoordinasikankegiatannya, sesuai dengan keperluan, denganorganisasi antar pemerintah lainnya yang kompetenatau badan internasional dalam penerapan IHRtermasuk melalui kesepakatan lainnya.

19

2. In cases in which notification or verification of, orresponse to, an event is primarily within thecompetence of other intergovernmentalorganizations or international bodies, WHO shallcoordinate its activities with such organizations orbodies in order to ensure the application of adequatemeasures for the protection of public health.

3. Notwithstanding the foregoing, nothing in theseRegulations shall preclude or limit the provision byWHO of advice, support, or technical or otherassistance for public health purposes.

PART III – RECOMMENDATIONS

Article 15 Temporary recommendations

1. If it has been determined in accordance with Article12 that a public health emergency of internationalconcern is occurring, the Director-General shallissue temporary recommendations in accordancewith the procedure set out in Article 49. Suchtemporary recommendations may be modified orextended as appropriate, including after it has beendetermined that a public health emergency ofinternational concern has ended, at which time othertemporary recommendations may be issued asnecessary for the purpose of preventing or promptlydetecting its recurrence.

2. Temporary recommendations may include healthmeasures to be implemented by the State Partyexperiencing the public health emergency ofinternational concern, or by other States Parties,regarding persons, baggage, cargo, containers,conveyances, goods and/or postal parcels to preventor reduce the international spread of disease andavoid unnecessary interference with internationaltraffic.

3. Temporary recommendations may be terminated incordance with the procedure set out in Article 49 atany time and shall automatically expire three months

2. Dalam hal suatu kejadian/KLB merupakankompetensi instansi antar pemerintah atau lembagainternasional lainnya, WHO harusmengkoordinasikan kegiatannya dengan berbagaiorganisasi tersebut untuk menjamin bahwa tindakanyang diambil telah sesuai dengan IHR.

3. Meskipun banyak pengaturan yang diberlakukansebagaimana dikemukan sebelumnya/di atas, tidaksatupun ketentuan IHR yang dapat menghalangiWHO untuk memberikan nasihat, dukungan,bantuan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat

BAGIAN III - REKOMENDASI

Pasal 15 Rekomendasi Sementara

1. Bila sudah disepakati terjadinya PHEIC sesuaidengan Pasal 12, Direktur Jenderal harusmengeluarkan rekomendasi sementara sesuai denganprosedur yang diatur pada Pasal 49. Rekomendasisementara tersebut dapat diubah atau diperluassesuai dengan keperluan, termasuk keputusan bahwaPHEIC telah berakhir. Pada saat yang sama,rekomendasi sementara lain dapat dikeluarkan sesuaidengan keperluan untuk mencegah berulangnyakejadian/KLB serupa.

2. Rekomendasi sementara dapat meliputi tindakanpenanggulangan yang harus dilaksanakan olehNegara Anggota yang mengalami PHEIC, atau olehNegara Anggota lainnya, yang mencakup orang,bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barangdan/atau paket pos untuk mencegah atau mengurangipenyebaran penyakit ke negara lain dan menghindarilalu-lintas internasional dari hambatan yang tidakpada tempatnya.

3. Rekomendasi sementara dapat diakhiri sesuaidengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 49,dan otomatis tidak berlaku tiga bulan setelah

20

after their issuance. They may be modified orextended for additional periods of up to threemonths. Temporary recommendations may notcontinue beyond the second World Health Assemblyafter the determination of the public healthemergency of international concern to which theyrelate.

Article 16 Standing recommendations

WHO may make standing recommendations ofappropriate health measures in accordance with Article53 for routine or periodic application Such measuresmay be applied by States Parties regarding persons,baggage, cargo, containers, conveyances, goods and/orpostal parcels for specific, ongoing public health risksin order to prevent or reduce the international spread ofdisease and avoid unnecessary interference withinternational traffic. WHO may, in accordance withArticle 53, modify or terminate such recommendations,as appropriate.

Article 17 Criteria for recommendations

When issuing, modifying or terminating temporary orstanding recommendations, the Director-General shallconsider:

(a) the views of the States Parties directly concerned;

(b) the advice of the Emergency Committee or theReview Committee, as the case may be;

(c) scientific principles as well as available scientificevidence and information;

(d) health measures that, on the basis of a riskassessment appropriate to the circumstances, arenot more restrictive of international traffic andtrade and are not more intrusive to persons thanreasonably available alternatives that wouldachieve the appropriate level of health protection;

diterbitkan. Rekomendasi ini dapat diubah ataudiperpanjang paling lama 3 bulan lagi. Rekomendasisementara tidak boleh dilanjutkan setelah sidangkedua Majelis Kesehatan Sedunia di mana PHEICtersebut dtetapkan..

Pasal 16 Rekomendasi Tetap

WHO dapat membuat rekomendasi tetap terhadapberbagai tindakan sesuai dengan Pasal 53, yang dapatditerapkan secara rutin atau berkala. Tindakan tersebutdapat diterapkan oleh Negara Anggota terhadap orang,bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan/ataupaket pos, sebagai suatu tindakan khusus dalammenghadapi faktor risiko yang sedang berlangsung,guna mencegah atau mengurangi penyebaran penyakitke negara lain dan menghindari hambatan yang tidaksemestinya pada lalu-lintas internasional. WHO, sesuaidengan Pasal 53, bila perlu dapat mengubah ataumengakhiri rekomendasi tetap tersebut .

Pasal 17 Kriteria untuk menetapkan dan mengakhirisuatu Rekomendasi

Sewaktu mengeluarkan, mengubah atau mengakhirirekomendasi tetap atau sementara, Direktur Jenderalharus mempertimbangkan:

(a) Pandangan Negara Anggota yang terkaitlangsung;

(b) Nasehat dari Komite Darurat atau KomitePenelaah;

(c) Prinsip ilmiah, dan bukti ilmiah serta informasiyang tersedia;

(d) Tindakan berdasarkan penilaian risiko sesuaidengan situasi yang dihadapi, tidak terlalumembatasi lalu lintas dan perdaganganinternasional, serta tindakan yang diambil adalahyang terbaik dari berbagai alternatif gunamelindungi kesehatan;

21

(e) relevant international standards and instruments;

(f) activities undertaken by other relevantintergovernmental organizations and internationalbodies; and

(g) other appropriate and specific information relevantto the event.

With respect to temporary recommendations, theconsideration by the Director-General of subparagraphs(e) and (f) of this Article may be subject to limitationsimposed by urgent circumstances.

Article 18 Recommendations with respect to persons,baggage, cargo, containers, conveyances, goods and

postal parcels

1. Recommendations issued by WHO to States Partieswith respect to persons may include the followingadvice:- no specific health measures are advised;

- review travel history in affected areas;

- review proof of medical examination and anylaboratory analysis;

- require medical examinations;- review proof of vaccination or other prophylaxis;- require vaccination or other prophylaxis;

- place suspect persons under public healthobservation;

- implement quarantine or other health measures forsuspect persons;

- implement isolation and treatment where necessaryof affected persons;

- implement tracing of contacts of suspect oraffected persons;

- refuse entry of suspect and affected persons;

- refuse entry of unaffected persons to affectedareas; and

- implement exit screening and/or restrictions onpersons from affected areas.

(e) Metode dan standar internasional yang relevan;

(f) Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi antarpemerintah lainnya dan lembaga internasional, dan

(g) Informasi lain yang sesuai dengan kejadian/KLB.

Menyangkut rekomendasi sementara, pertimbanganoleh Direktur Jenderal pada sub paragraf (e) dan (f)pada Pasal ini kemungkinan tidak dapat sepenuhnyadiberlakukan sehubungan dengan mendesaknya situasi.

Pasal 18 Rekomendasi yang berkaitan dengan orang,bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang dan

paket pos

1. Berbagai rekomendasi yang mungkin dikeluarkanoleh WHO menyangkut orang adalah :

- periksa riwayat perjalanan di wilayah yangterjangkit;

- periksa dokumen kesehatan termasuk hasilpemeriksaan laboratorium;

- diperlukan pemeriksaan kesehatan;

- periksa bukti vaksinasi atau profilaksis lain;- diperlukan vaksinasi atau profilaksis lain;- observasi orang yang kemungkinan menderita

penyakit;- karantina atau tindakan lain bagi orang yang

kemungkinan menderita penyakit;- isolasi dan bila diperlukan pengobatan bagi mreka

yang sakit;- pelacakan kontak dari tersangka penderita atau

penderita- tolak masuknya tersangka penderita atau

terjangkit;- tolak masuknya mereka yang sehat ke daerah

terjangkit dan- laksanakan penjaringan bagi mereka yang akan

pergi ke luar negeri (exit-screening) dan/atau- lakukan pembatasan masuknya orang dari daerah

terjangkit;

22

2. Recommendations issued by WHO to States Partieswith respect to baggage, cargo, containers,conveyances, goods and postal parcels may includethe following advice:

- no specific health measures are advised;- review manifest and routing;- implement inspections;- review proof of measures taken on departure or in

transit to eliminate infection or contamination;- implement treatment of the baggage, cargo,

containers, conveyances, goods, postal parcels orhuman remains to remove infection orcontamination, including vektors and reservoirs;

- the use of specific health measures to ensure thesafe handling and transport of human remains;

- implement isolation or quarantine;- seizure and destruction of infected or contaminated

or suspect baggage, cargo, containers,conveyances, goods or postal parcels undercontrolled conditions if no available treatment orprocess will otherwise be successful; and

- refuse departure or entry.

PART IV – POINTS OF ENTRY

Article 19 General obligations

Each State Party shall, in addition to the otherobligations provided for under these Regulations:

(a) ensure that the capacities set forth in Annex 1 fordesignated points of entry are developed within thetimeframe provided in paragraph 1 of Article 5 andparagraph 1 of Article 13;

(b) identify the competent authorities at eachdesignated point of entry in its territory; and

(c) furnish to WHO, as far as practicable, whenrequested in response to a specific potential publichealth risk, relevant data concerning sources ofinfection or contamination, including vektors andreservoirs, at its points of entry, which could resultin international disease spread.

2. Rekomendasi yang ditetapkan WHO yangberhubungan dengan bagasi, kargo, petikemas, alatangkut, barang dan paket pos;

- periksa daftar muatan dan rutenya;- laksanakan pemeriksaan;- periksa bukti tindakan yang dilakukan pada saat

keberangkatan atau transit untuk menghilangkaninfeksi atau kontaminasi;

- lakukan tindakan terhadap bagasi, kargo,petikemas, alat angkut, barang, paket pos ataujenazah manusia untuk menghilangkan infeksi ataukontaminasi termasuk vektor dan reservoir;

- lakukan tindakan khusus untuk memastikankeamanan penanganan dan transportasi jenazahmanusia;

- laksanakan isolasi atau karantina;- sita dan hancurkan barang yang terinfeksi atau

terkontaminasi atau bagasi, kargo, petikemas, alatangkut, barang dan paket pos yang dicurigai, dibawah pengawasan, sebagai upaya terakhir dan

- tolak keluar atau masuknya alat angkut.

BAGIAN IV – PINTU MASUK

Pasal 19 Kewajiban Umum

Setiap Negara Anggota wajib, di samping kewajibanlain yang telah ditentukan dalam IHR memastikan agarpelabuhan /pos lintas batas yang telah ditentukan bagikeluar masuknya lalu lintas internasional :(a) memiliki kemampuan, seperti yang tercantum pada

Lampiran-1, dikembangkan dalam jangka waktuyang ditetapkan pada paragraf 1, Pasal 5 danparagraf 1 Pasal 13;

(b) mengidentifikasi otorita yang berkompeten dan

(c) apabila diminta dan memungkinkan, menyampaikankepada WHO data yang berkaitan dengan adanyasumber penularan atau sumber kontaminasitermasuk vektor dan reservoir penyakit, yang dapatmenyebar secara internasional.

23

Article 20 Airports and ports

1. States Parties shall designate the airports and portsthat shall develop the capacities provided in Annex 1.

2. States Parties shall ensure that Ship SanitationControl Exemption Certificates and Ship SanitationControl Certificates are issued in accordance with therequirements in Article 39 and the model provided inAnnex 3.

3. Each State Party shall send to WHO a list of portsauthorized to offer:

(a) the issuance of Ship Sanitation Control Certificatesand the provision of the services referred to inAnnexes 1 and 3; or

(b) the issuance of Ship Sanitation Control ExemptionCertificates only; and

(c) extension of the Ship Sanitation ControlExemption Certificate for a period of one monthuntil the arrival of the ship in the port at which theCertificate may be received. Each State Party shallinform WHO of any changes which may occur tothe status of the listed ports. WHO shall publishthe information received under this paragraph.

4. WHO may, at the request of the State Partyconcerned, arrange to certify, after an appropriateinvestigation, that an airport or port in its territorymeets the requirements referred to in paragraphs 1 and3 of this Article. These certifications may be subject toperiodic review by WHO, in consultation with the StateParty.

5. WHO, in collaboration with competentintergovernmental organizations and internationalbodies, shall develop and publish the certificationguidelines for airports and ports under this Article.WHO shall also publish a list of certified airports andports.

Pasal 20 Bandara dan Pelabuhan

1. Negara Anggota harus menentukan bandar udaradan bandar laut yang harus dikembangkankemampuannya seperti yang ditentukan padaLampiran-1.2. Negara Anggota harus menjamin bahwa SertifikatBebas Pengawasan Sanitasi Kapal (SSCEC) danSeritifikat Pengawasan Sanitasi Kapal (SSCC)diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dancontoh seperti pada Lampiran- 3.

3. Setiap Negara Anggota harus mengirimkan keWHO daftar pelabuhan yang berwenang untukmengeluarkan:(a) SSCC dan pemberian layanan seperti tercantum

pda Lampiran- 1 dan 3, atau

(b) SSCEC saja, dan

(c) Perpanjangan SSCEC dalam waktu satu bulan,sampai alat angkut tiba di pelabuhan di manaSSCEC bisa diperbaharui. Setiap Negara Anggotaharus memberitahu WHO setiap perubahan yangterjadi pada daftar bandara/pelabuhan yang telahdisampaikan sebelumnya. WHO harusmemasukkan perubahan yang diterima sesuaidengan paragraf ini pada publikasi selanjutnya.

4. WHO, atas permintaan Negara Anggota, dapatmengeluarkan sertifikat, setelah melalui penilaiantertentu yang menyatakan bahwa suatubandara/pelabuhan di wilayahnya telah memenuhisyarat yang ditentukan pada paragraf 1 dan 3 Pasal ini.Sertifikat yang telah dikeluarkan akan ditinjau secaraperiodik oleh WHO, dengan sepengetahuan NegaraAnggota ybs.

5. WHO, bekerja sama dengan instansi antarpemerintah yang berwenang dan lembaga internasional,harus membuat pedoman sertifikasi bagi bandar udaradan bandar laut sesuai dengan Pasal ini. WHO harusmenerbitkan daftar bandar udara dan bandar laut yangsudah memperoleh sertifikat.

24

Article 21 Ground crossings

1. Where justified for public health reasons, a StateParty may designate ground crossings that shalldevelop the capacities provided in Annex 1, takinginto consideration:

(a) the volume and frequency of the various types ofinternational traffic, as compared to other pointsof entry, at a State Party’s ground crossingswhich might be designated; and

(b) the public health risks existing in areas in whichthe international traffic originates, or throughwhich it passes, prior to arrival at a particularground crossing.

2. States Parties sharing common borders shouldconsider:(a) entering into bilateral or multilateral agreements

or arrangements concerning prevention orcontrol of international transmission of disease atground crossings in accordance with Article 57;and

(b) joint designation of adjacent ground crossingsfor the capacities in Annex 1 in accordance withparagraph 1 of this Article.

Article 22 Role of competent authorities

1. The competent authorities shall:(a) be responsible for monitoring baggage, cargo,

containers, conveyances, goods, postal parcelsand human remains departing and arriving fromaffected areas, so that they are maintained insuch a condition that they are free of sources ofinfection or contamination, including vektorsand reservoirs;

(b) ensure, as far as practicable, that facilities usedby travellers at points of entry are maintained ina sanitary condition and are kept free of sourcesof infection or contamination, including vektorsand reservoirs;

Pasal 21 Perlintasan Darat

1. Bila diperlukan karena alasan kesehatan masyarakat,suatu Negara Anggota dapat menetapkanperlintasan darat yang harus mempunyai kapasitassebagaimana tercantum pada Lampiran-1, denganmempertimbang-kan:(a) volume dan frekuensi lalu-lintas internasional,

dibandingkan dengan pintu masuk lain diNegara tersebut, dan

(b) adanya faktor risiko di wilayah di mana lalu-lintas internasional berawal, atau melaluiwilayah itu, sebelum sampai di perlintasan darattersebut.

2. Negara Anggota yang memiliki perbatasan bersama,hendaknya mempertimbangkan:(a) membuat perjanjian atau pengaturan bilateral

atau multilateral mengenai pencegahan ataupengendalian penularan penyakit padaperlintasan darat sesuai dengan Pasal-57; dan

(b) penetapan bersama perlintasan darat yangberdekatan yang memiliki kapasitas sepertitercantum pada Lampiran-1, dan paragraf-1Pasal ini.

Pasal 22 Peran Otorita yang berkompeten

1. Otorita yang berkompeten harus:(a) bertanggung jawab terhadap pemantauan bagasi,

kargo, petikemas, alat angkut, barang, paket posdan jenazah manusia yang berangkat dan datangdari wilayah terpapar, sedemikian rupa sehinggadapat dijamin bahwa yang disebutkansebelumnya bebas dari infeksi atau kontaminasi,termasuk vektor dan reservoir;

(b) memastikan, sejauh mungkin, bahwa fasilitasumumpada pintu masuk dalam kondisi bersihdan bebas dari sumber infeksi atau kontaminasi,termasuk vektor penyakit dan reservoir;

25

(c) be responsible for the supervision of anyderatting, disinfection, disinsection ordecontamination of baggage, cargo, containers,conveyances, goods, postal parcels and humanremains or sanitary measures for persons, asappropriate under these Regulations;

(d) advise conveyance operators, as far in advanceas possible, of their intent to apply controlmeasures to a conveyance, and shall provide,where available, written information concerningthe methods to be employed;

(e) be responsible for the supervision of theremoval and safe disposal of any contaminatedwater or food, human or animal dejecta,wastewater and any other contaminated matterfrom a conveyance;

(f) take all practicable measures consistent withthese Regulations to monitor and control thedischarge by ships of sewage, refuse, ballastwater and other potentially disease-causingmatter which might contaminate the waters of aport, river, canal, strait, lake or otherinternational waterway;

(g) be responsible for supervision of serviceproviders for services concerning travellers,baggage, cargo, containers, conveyances,goods, postal parcels and human remains atpoints of entry, including the conduct ofinspections and medical examinations asnecessary;

(h) have effective contingency arrangements todeal with an unexpected public health event;and

(i) communicate with the National IHR FocalPoint on the relevant public health measurestaken pursuant to these Regulations.

2. Health measures recommended by WHO fortravellers, baggage, cargo, containers,conveyances, goods, postal parcels and humanremains arriving from an affected area may be

(c) Bertanggung jawab terhadap pengawasan setiapkegiatan hapus tikus, hapus hama, hapusserangga atau dekontaminasi dari bagasi, kargo,petikemas, alat angkut, barang, paket pos danjenazah manusia atau tindakan sanitasi bagiorang sesuai dengan IHR ini;

(d) memberitahu para operator alat angkut, seawalmungkin, mengenai rencana tindakan yang akandiambil. Metode yang akan digunakan padatindakan tersebut, bila tersedia, harus diberikansecara tertulis;

(e) bertanggung jawab/mensupervisi keamananpembuangan air atau makanan yang tercemar,limbah manusia atau hewan, air limbah danbenda lain yang terkontaminasi yang dibawa alatangkut;

(f) mengambil segala tindakan yang dimungkinkan,sesuai dengan IHR, untuk memantau danmengawasi kapal yang membuang limbah cair,limbah padat, pemberat dan benda lain yangdapat menyebabkan penyakit dan berpotensimencemari air di pelabuhan, sungai, kanal, selat,danau atau perairan internasional lainnya;

(g) bertanggung jawab dalam mengawasi penyedialayanan penumpang, bagasi, kargo, petikemas,alat angkut, barang, paket pos dan jenazahmanusia pada pintu masuk, termasuk melakukanpemeriksaan medik bila diperlukan;

(h) memiliki rencana kontingensi dalam menghadapikejadian/KLB luar biasa dan

(i) melapor ke Focal-Point IHR Nasional mengenaitindakan yang diambil, sesuai dengan IHR.

2. Tindakan yang direkomendasikan oleh WHO bagipara penumpang, bagasi, kargo, peti kemas, alatangkut, barang, paket pos, dan jenazah manusia yangtiba dari wilayah yang terpapar dapat diulang pada

26

reapplied on arrival, if there are verifiableindications and/or evidence that the measuresapplied on departure from the affected area wereunsuccessful.

3. Disinsection, deratting, disinfection,decontamination and other sanitary proceduresshall be carried out so as to avoid injury and as faras possible discomfort to persons, or damage to theenvironment in a way which impacts on publichealth, or damage to baggage, cargo, containers,conveyances, goods and postal parcels.

PART V – PUBLIC HEALTH MEASURES

Chapter I – General provisions

Article 23 Health measures on arrival and departure

1. Subject to applicable international agreements andrelevant articles of these Regulations, a State Partymay require for public health purposes, on arrival ordeparture:

(a) with regard to travellers:(i) information concerning the traveller’s

destination so that the traveller may becontacted;

(ii) information concerning the traveller’s itineraryto ascertain if there was any travel in or near anaffected area or other possible contacts withinfection or contamination prior to arrival, aswell as review of the traveller’s healthdocuments if they are required under theseRegulations; and/or

(iii) a non-invasive medical examination which isthe least intrusive examination that wouldachieve the public health objective;

(b) inspection of baggage, cargo, containers,conveyances, goods, postal parcels and humanremains.

saat kedatangan, bila ada indikasi atau bukti kuatbahwa tindakan yang dilakukan pada saatkeberangkatan dari daerah terpapar gagal.

3. Hapus serangga, hapus tikus, hapus hama,dekontaminasi dan tindakan sanitasi lainnya harusdilakukan sedemikian rupa untuk menghindaricedera dan ketidaknyamanan bagi orang, ataukerusakan lingkungan yang berdampak terhadapkesehatan masyarakat, atau kerusakan terhadapbagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang danpaket pos.

BAGIAN V - TINDAKAN UNTUK MELINDUNGIKESEHATAN MASYARAKAT

BAB I – Ketentuan Umum

Pasal 23 Tindakan pada saat kedatangan dankeberangkatan

1. Mengacu pada penerapan perjanjian internasionalyang telah disepakati dan Pasal yang relevan dariIHR, Negara Anggota, untuk melindungi kesehatanmasyarakatnya, pada saat kedatangan ataukeberangkatan dapat mensyaratkan:(a) yang menyangkut penumpang:

(i) informasi tentang tujuan penumpang,sehingga yang bersangkutan dapatdihubungi;

(ii) riwayat perjalanan penumpang, gunameyakinkan apakah ybs melakukanperjalanan ke atau dekat daerah terjangkitpenyakit atau daerah terkontaminasi sebelumkedatangan, dan meneliti dokumen kesehatanpenumpang bila disyaratkan dalam IHR;dan/atau

(iii) pemeriksaan kesehatan non-invasif yangtidak begitu mengganggu namun mencapaitujuan yang diinginkan;

(b) pemeriksaan terhadap bagasi, kargo, petikemas,alat angkut, barang, paket pos dan jenazahmanusia.

27

2. On the basis of evidence of a public health riskobtained through the measures provided inparagraph 1 of this Article, or through othermeans, States Parties may apply additional healthmeasures, in accordance with these Regulations, inparticular, with regard to a suspect or affectedtraveller, on a case-by-case basis, the leastintrusive and invasive medical examination thatwould achieve the public health objective ofpreventing the international spread of disease.

3. No medical examination, vaccination, prophylaxisor health measure under these Regulations shall becarried out on travellers without their prior expressinformed consent or that of their parents orguardians, except as provided in paragraph 2 ofArticle 31, and in accordance with the law andinternational obligations of the State Party.

4. Travellers to be vaccinated or offered prophylaxispursuant to these Regulations, or their parents orguardians, shall be informed of any risk associatedwith vaccination or with non-vaccination and withthe use or non-use of prophylaxis in accordancewith the law and international obligations of theState Party. States Parties shall inform medicalpractitioners of these requirements in accordancewith the law of the State Party.

5. Any medical examination, medical procedure,vaccination or other prophylaxis which involves arisk of disease transmission shall only beperformed on, or administered to, a traveller inaccordance with established national orinternational safety guidelines and standards so asto minimize such a risk.

2. Berdasarkan bukti adanya risiko yang dapatmengganggu kesehatan masyarakat yang diperolehmelalui tindakan yang dimuat dalam paragraf 1Pasal ini, atau melalui cara lain, Negara Anggotadapat menerapkan tindakan tambahan sesuaidengan IHR, khususnya, dalam kaitan denganseorang penumpang tersangka atau terjangkitpenyakit, kasus demi kasus, dilakukannyapemeriksaan kesehatan dengan tingkat invasif dangangguan minimal, guna mencegah penyebaranpenyakit secara internasional;

3. Tanpa persetujuan penumpang atau orang tua atauwalinya, tidak boleh dilakukan pemeriksaankesehatan, vaksinasi, profilaksis atau tindakanpenyehatan sesuai dengan IHR, kecualidisyaratkan pada paragraf 2 Pasal 31, dan sejalandengan undang-undang dan kewajibaninternasional dari Negara Anggota tersebut.

4. Para penumpang, orang tua atau walinya yangakan divaksinasi atau ditawari profilaksis sesuaidengan IHR, harus diberitahu lebih dahulu tentangrisiko apabila divaksinasi atau tidak divaksinasi,risiko profilaksis atau tidak diprofilaksis, sejalandengan undang-undang dan kewajibaninternasional dari Negara bersangkutan. NegaraAnggota harus memberitahu para dokter yangpraktek mengenai persyaratan ini sesuai denganundang-undang Negara tersebut.

5. Setiap pemeriksaan medik, prosedur medis,vaksinasi atau profilaksis lain yang mungkinmenularkan penyakit hanya boleh dilakukan ataudiberikan kepada penumpang sesuai denganpetunjuk atau standard nasional atau internasional,guna meminimalkan hal yang tidak diinginkantersebut.

28

Chapter II – Special provisions for conveyances andconveyance operators

Article 24 Conveyance operators

1. States Parties shall take all practicable measuresconsistent with these Regulations to ensure thatconveyance operators:

(a) comply with the health measuresrecommended by WHO and adopted by theState Party;

(b) inform travellers of the health measuresrecommended by WHO and adopted by theState Party for application on board; and

(c) permanently keep conveyances for which theyare responsible free of sources of infection orcontamination, including vektors andreservoirs. The application of measures tocontrol sources of infection or contaminationmay be required if evidence is found.

2. Specific provisions pertaining to conveyances andconveyance operators under this Article areprovided in Annex 4. Specific measures applicableto conveyances and conveyance operators withregard to vektor-borne diseases are provided inAnnex 5.

Article 25 Ships and aircraft in transit

Subject to Articles 27 and 43 or unless authorized byapplicable international agreements, no health measureshall be applied by a State Party to:

(a) a ship not coming from an affected area whichpasses through a maritime canal or waterway in theterritory of that State Party on its way to a port inthe territory of another State. Any such ship shallbe permitted to take on, under the supervision ofthe competent authority, fuel, water, food andsupplies;

BAB II – Ketentuan khusus bagi alat angkut danoperator alat angkut

Pasal 24 Operator alat angkut

2. Negara Anggota harus mengambil semuatindakan yang memungkinkan sesuai dengan IHRuntuk memastikan bahwa operator alat angkut:

(a) mematuhi tindakan yang direkomendasikanWHO dan telah disetujui oleh Negara ybs;

(b) memberitahu penumpang tentang tindakanyang direkomendasikan WHO dan disetujuioleh Negara Anggota terhadap alat angkut;dan

(c) untuk seterusnya menjaga alat angkut ysngmrnjadi tanggung jawabnya bebas dari sumberpenyakit atau kontaminasi, termasuk vektor,dan reservoir. Tindakan akan diambil untukmeniadakan sumber penyakit atau kontaminasibila ditemukan bukti adanya kedua haltersebut.

3. Ketentuan khusus yang berhubungan dengan alatangkut dan operator alat angkut pada Pasal initerdapat dalam Lampiran- 4. Tindakan khususyang dilakukan pada alat angkut dan operator alatangkut yang menyangkut penyakit yang ditularkanmelalui vektor, terdapat pada Lampiran- 5.

Pasal 25 Kapal dan pesawat yang sedang trransit

Sesuai dengan Pasal 27 dan 43, tindakan penyehatantidak boleh dilakukan oleh suatu Negara Anggota,kecuali disetujui dalam perjajnjian internasional,terhadap:(c) kapal laut yang tidak datang dari daerah terjangkit

penyakit yang meliwati wilayah perairan Negaratersebut dalam perjalanannya menuju pelabuhan dinegara lain. Kapal tersebut harus diiizinkanmengambil bahan bakar, air, makanan dankebutuhan lain, di bawah pengawasan otorita yangberkompeten;

29

(b) a ship which passes through waters within itsjurisdiction without calling at a port or on thecoast; and

(c) an aircraft in transit at an airport within itsjurisdiction, except that the aircraft may berestricted to a particular area of the airport with noembarking and disembarking or loading anddischarging. However, any such aircraft shall bepermitted to take on, under the supervision of thecompetent authority, fuel, water, food andsupplies.

Article 26 Civilian lorries, trains and coaches intransit

Subject to Articles 27 and 43 or unless authorized byapplicable international agreements, no health measureshall be applied to a civilian lorry, train or coach notcoming from an affected area which passes through aterritory without embarking, disembarking, loading ordischarging.

Article 27 Affected conveyances

1. If clinical signs or symptoms and informationbased on fact or evidence of a public health risk,including sources of infection and contamination,are found on board a conveyance, the competentauthority shall consider the conveyance as affectedand may:

(a) disinfect, decontaminate, disinsect or derat theconveyance, as appropriate, or cause thesemeasures to be carried out under itssupervision; and

(b) decide in each case the technique employed tosecure an adequate level of control of thepublic health risk as provided in theseRegulations. Where there are methods ormaterials advised by WHO for theseprocedures, these should be employed, unlessthe competent authority determines that othermethods are as safe and reliable. Thecompetent authority may implement additional

(d) kapal laut yang melintas diperairan yang menjadibagian dari negara anggota tanpa melapor kepelabuhan atau penjaga pantai; dan

(e) pesawat udara yang transit di suatu bandara diwilayahnya, kecuali meminta pesawat untukberada di lokasi khusus bandara tanpa melakukankegiatan bongkar muat. Namun demikian, pesawattersebut harus diizinkan mengambil bahan bakar,air, makanan dan pasokan lainnya, di bawahpengawasan otorita yang berkompeten.

Pasal 26 Lori, keretapi dan bus yang transit

Berdasarkan Pasal 27 dan 43, kecuali dimungkinkanoleh suatu perjanjian internasional, tindakan tidakboleh dilakukan terhadap lori, keretapi atau bus yangtidak datang dari daerah terjangkit penyakit yangmeliwati suatu wilayah tanpa melakukan kegiatanbongkar muat.

Pasal 27 Alat angkut yang terpapar faktor risiko

1. Bila dijumpai tanda atau gejala klinis dan adainformasi tentang adanya suatu faktorrisiko,sumber infeksi dan kontaminasi yangditemukan pada suatu alat angkut, maka otoritayang berkompeten harus menganggap alat angkuttersebut terpapar suatu faktor risiko dapatmelakukan tindakan sbb:(a) disinfeksi, dekontaminasi, hapus serangga, atau

hapus tikus, atau meminta tindakan tersebutdilaksanakan pihak lain namun di bawahpengawasannya; dan

(b) menentukan bagi setiap tindakan tersebutmetode yang menjamin tercapainya hasilseperti yang dikehendaki oleh IHR. Bila adametode, bahan atau perlengkapan yangdisarankan oleh WHO untuk melakukantindakan ini maka hal tersebut hendaknyaditerapkan kecuali kalau otorita yangberkompeten menetapkan metode lain yangtingkat keamanan dan keandalannya sama

30

health measures, including isolation of theconveyances, as necessary, to prevent thespread of disease. Such additional measuresshould be reported to the National IHR FocalPoint.

2. If the competent authority for the point of entry isnot able to carry out the control measures requiredunder this Article, the affected conveyance maynevertheless be allowed to depart, subject to thefollowing conditions:

(a) the competent authority shall, at the time ofdeparture, inform the competent authority forthe next known point of entry of the type ofinformation referred to under subparagraph (b);and

(b) in the case of a ship, the evidence found andthe control measures required shall be noted inthe Ship Sanitation Control Certificate. Anysuch conveyance shall be permitted to take on,under the supervision of the competentauthority, fuel, water, food and supplies.

3. A conveyance that has been considered as affectedshall cease to be regarded as such when thecompetent authority is satisfied that:(a) the measures provided in paragraph 1 of this

Article have been effectively carried out; and(b) there are no conditions on board that could

constitute a public health risk.

Article 28 Ships and aircraft at points of entry

1. Subject to Article 43 or as provided in applicableinternational agreements, a ship or an aircraft shallnot be prevented for public health reasons fromcalling at any point of entry. However, if the point

dengan yang disarankan WHO. Otorita yangberkompeten dapat melakukan tindakantambahan bila dianggap perlu, termasukmengisolasi alat angkut, untuk mencegahpenyebaran penyakit. Tindakan tambahan iniharus dilaporkan kepada Focal-point IHRNasional.

2. Bila otorita yang berkompeten pada pintu masuktidak mampu melakukan tindakan sebagaimanadisyaratkan IHR, maka alat angkut yang terpapartersebut harus diizinkan berangkat, denganpersyaratan berikut:

(a) Otorita yang berkompeten, sewaktu berangkat,harus menginformasikan kepada otoritaberwenang pada pintu masuk berikutnya jenisinformasi yang terdapat dalam subparagraf-b;dan

(b) untuk kapal laut, bukti yang ditemukan dantindakan yang diperlukan harus dicatat didalamSPSK. Kapal laut ini harus diizinkanmengambil bahan bakar, air, makanan danpasokan lain di bawah pengawasan otoritayang berkompeten.

3. Alat angkut yang sebelumnya dinyatakan terpapar,harus dipulihkan statusnya, bila otorita yangberkompeten puas, bahwa :

(a) tindakan yang terdapat dalam paragraf-1 Pasalini telah dilakukan dengan benar dan

(b) tidak dijumpai lagi adanya hal yang dapatmenimbulkan risiko kesehatan di kapal lauttersebut.

Pasal 28 Kapal laut dan Pesawat udara pada saatberada di Pintu Masuk

1. Sesuai dengan pasal 43 atau mengacu padaperjanjian internasional yang ada, suatu kapal lautatau pesawat udara, tidak boleh dilarang untukberlabuh di suatu pintu masuk dengan alasan dapat

31

of entry is not equipped for applying healthmeasures under these Regulations, the ship oraircraft may be ordered to proceed at its own riskto the nearest suitable point of entry available to it,unless the ship or aircraft has an operationalproblem which would make this diversion unsafe.

2. Subject to Article 43 or as provided in applicableinternational agreements, ships or aircraft shall notbe refused free pratique by States Parties forpublic health reasons; in particular they shall notbe prevented from embarking or disembarking,discharging or loading cargo or stores, or taking onfuel, water, food and supplies. States Parties maysubject the granting of free pratique to inspectionand, if a source of infection or contamination isfound on board, the carrying out of necessarydisinfection, decontamination, disinsection orderatting, or other measures necessary to preventthe spread of the infection or contamination.

3. Whenever practicable and subject to the previousparagraph, a State Party shall authorize thegranting of free pratique by radio or othercommunication means to a ship or an aircraftwhen, on the basis of information received from itprior to its arrival, the State Party is of the opinionthat the arrival of the ship or aircraft will not resultin the introduction or spread of disease.

4. Officers in command of ships or pilots incommand of aircraft, or their agents, shall makeknown to the port or airport control as early aspossible before arrival at the port or airport ofdestination any cases of illness indicative of adisease of an infectious nature or evidence of apublic health risk on board as soon as suchillnesses or public health risks are made known tothe officer or pilot. This information must beimmediately relayed to the competent authority forthe port or airport. In urgent circumstances, such

menimbulkan gangguan kesehatan. Namun, bilapintu masuk ini tidak dilengkapi peralatan untukmelaksanakan tindakan yang dibutuhkan sesuaidengan IHR , maka kapal laut atau pesawat udaratersebut dapat diperintahkan untuk menuju pintumasuk dengan risiko sendiri, kecuali kalau kapallaut atau pesawat udara tersebut mengalamimasalah tehnis, sehingga membuatnya tidak amanuntuk melanjutkan perjalanan.

2. Sesuai dengan Pasal 43 atau mengacu padaperjanjian internasional yang ada, maka kapal lautatau pesawat udara, harus diberi free pratique.Selanjutnya tidak boleh dicegah untuk menaikkanatau menurunkan penumpang, bongkar muat kargo, mengambil bahan bakar, air, makanan danpasokan lainnya. Negara Anggota dapatmempertimbangkan untuk tidak memberikan freeparatique, apabila ternyata setelah melakukanpemeriksaan ditemukan sumber infeksi ataukontaminasi di atas kapal, dilakukan hapus hama,dekontaminasi, hapus serangga atau hapus tikus,atau perlu dilakukannya tindakan lain gunamencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi.

3. Bila memungkinkan dan tidak bertentangandengan paragraf sebelumnya, suatu NegaraAnggota harus memberikan fre pratique melaluiradio atau melalui alat komunikasi lainnya kepadasuatu kapal laut atau pesawat udara, bila,berdasarkan informasi yang diterima sebelumkedatangannya, Negara Anggota berpendapatbahwa kedatangan kapal laut atau pesawat udaratersebut tidak akan menyebarkan penyakit.

4. Nahkoda kapal laut atau pilot pesawat terbang atauagennya harus memberitahu pengawas pelabuhanatau bandara tujuan sedini mungkin sebelumkedatangan, tentang kemungkinan adanya penyakityang mungkin menular atau adanya faktor risiko diatas kapal segera setelah mereka ketahui.Informasi ini harus segera disampaikan kepadaotorita yang berkompeten di pelabuhan ataubandara tersebut. Dalam keadaan mendesak,informasi tersebut harus disampaikan langsungkepada otorita pelabuhan atau bandara yang

32

information should be communicated directly bythe officers or pilots to the relevant port or airportauthority.

5. The following shall apply if a suspect or affectedaircraft or ship, for reasons beyond the control ofthe pilot in command of the aircraft or the officerin command of the ship, lands elsewhere than atthe airport at which the aircraft was due to land orberths elsewhere than at the port at which the shipwas due to berth:

(a) the pilot in command of the aircraft or theofficer in command of the ship or other personin charge shall make every effort tocommunicate without delay with the nearestcompetent authority;

(b) as soon as the competent authority has beeninformed of the landing it may apply healthmeasures recommended by WHO or otherhealth measures provided in these Regulations;

(c) unless required for emergency purposes or forcommunication with the competent authority,no traveller on board the aircraft or ship shallleave its vicinity and no cargo shall beremoved from that vicinity, unless authorizedby the competent authority; and

(d) when all health measures required by thecompetent authority have been completed, theaircraft or ship may, so far as such healthmeasures are concerned, proceed either to theairport or port at which it was due to land orberth, or, if for technical reasons it cannot doso, to a conveniently situated airport or port.

5. Notwithstanding the provisions contained in thisArticle, the officer in command of a ship or pilot incommand of an aircraft may take such emergencymeasures as may be necessary for the health andsafety of travellers on board. He or she shallinform the competent authority as early as possibleconcerning any measures taken pursuant to thisparagraph.

relevan.

5. Hal berikut harus dilakukan bila suatu pesawatudara atau kapal laut yang tersangka atau terpaparsuatu penyakit, yang karena sesuatu hal di luarkendali pilot atau nahkoda, terpaksa mendarat atauberlabuh di tempat lain:

(a) Pilot atau nahkoda atau orang lain yangbertugas harus segera berupaya untukmemberitahu otorita berwenang yang terdekat;

(b) Segera setelah otorita yang berkompetendiberitahu tentang pendaratan, ia dapatmelakukan tindakan yang direkomendasikanWHO atau tindakan lain yang sesuai denganIHR

(c) apabila diperlukan untuk keperluan darurat atauuntuk berkomunikasi dengan otorita yangberkompeten, para penumpang tidakdiperbolehkan meninggalkan tempatpendaratan/berlabuh. Demikian pula halnyadengan kargo, kecuali diizinkan oleh otoritayang berkompeten; dan

(d) Bila semua tindakan yang disyaratkan olehotorita yang berkompeten telah selesai, pesawatudara atau kapal laut dapat melanjutkanperjalanan ke tempat tujuannya. Apabila karenaalasan teknis ia tidak dapat melakukannya, iamelanjutkan ke bandara atau pelabuhan yangdapat dicapai dengan mudah.

6. Meski berbagai ketentuan telah ditetapkan padaPasal ini, nahkoda atau pilot dapat mengambiltindakan darurat yang diperlukan bagi keamanandan kesehatan para penumpang. Ia harusmemberitahu otorita yang berkompeten secepatmungkin, setiap tindakan yang telah diambil sesuaidengan paragraf ini.

33

Article 29 Civilian lorries, trains and coaches atpoints of entry

WHO, in consultation with States Parties, shall developguiding principles for applying healthmeasures tocivilian lorries, trains and coaches at points of entryand passing through ground crossings.

Chapter III – Special provisions for travellers

Article 30 Travellers under public health observation

Subject to Article 43 or as authorized in applicableinternational agreements, a suspect traveler who onarrival is placed under public health observation maycontinue an international voyage, if the traveller doesnot pose an imminent public health risk and the StateParty informs the competent authority of the point ofentry at destination, if known, of the traveller’sexpected arrival. On arrival, the traveller shall report tothat authority.

Article 31 Health measures relating to entry oftravellers

1. Invasive medical examination, vaccination or otherprophylaxis shall not be required as a condition ofentry of any traveller to the territory of a StateParty, except that, subject to Articles 32, 42 and45, these Regulations do not preclude StatesParties from requiring medical examination,vaccination or other prophylaxis or proof ofvaccination or other prophylaxis:

(a) when necessary to determine whether a publichealth risk exists;

(b) as a condition of entry for any travellersseeking temporary or permanent residence;

(c) as a condition of entry for any travellerspursuant to Article 43 or Annexes 6 and 7; or

Pasal 29 Lori, keretapi dan bus di pintu masuk

WHO, setelah berkonsultasi dengan Negara Anggota,harus mengembangkan pedoman bagi berbagaitindakan di bidang kesehatan terhadap lori, keretapidan bus di pintu masuk dan tempat perlintasan darat.

BAB III – Ketentuan khusus bagi penumpang

Pasal 30 Penumpang yang sedang diobservasi

Sesuai dengan Pasal 43 atau yang diperkenankan olehperjanjian internasional terkait, seorang penumpangyang dicurigai menderita penyakit yang sewaktu datangsedang dalam status observasi, dapat melanjutkanperjalanannya ke negara lain, bila ia diyakini tidakakan menyebarkan penyakit dan Negara Anggotamemeberitahu otorita yang berkompeten di pintumasuk negara tujuan, bila diketahui, tanggalkedatangan penumpang tersebut. Begitu tiba,penumpang tersebut harus melapor kepada otoritatersebut.

Pasal 31 Tindakan yang berhubungan denganmasuknya penumpang

1. Pemeriksaan medik yang invasif, vaksinasi atauprofilaksis lainnya, tidak boleh dijadikan syaratmasuk bagi setiap penumpang ke wilayah suatuNegara Anggota, kecuali, sesuai dengan Pasal 32,42 dan 45, IHR, tidak menghalangi NegaraAnggota guna melakukan pemeriksaan medik,vaksinasi atau profilaksis lainnya ataumenunjukkan bukti vaksinasi atau profilaksislainnya:(d) bila diperlukan untuk menentukan ada tidaknya

faktor risiko.(e) sebagai suatu persyaratan masuk bagi setiap

penumpang yang akan tinggal sementara atautetap;

(f) sebagai suatu persyaratan masuk bagi setiappenumpang sesuai dengan Pasal 43 atauLampiran- 6 dan 7; atau

34

(d) which may be carried out pursuant to Article 23.

2. If a traveller for whom a State Party may require amedical examination, vaccination or otherprophylaxis under paragraph 1 of this Article failsto consent to any such measure, or refuses toprovide the information or the documents referredto in paragraph 1(a) of Article 23, the State Partyconcerned may, subject to Articles 32, 42 and 45,deny entry to that traveller. If there is evidence ofan imminent public health risk, the State Partymay, in accordance with its national law and to theextent necessary to control such a risk, compel thetraveller to undergo or advise the traveller,pursuant to paragraph 3 of Article 23, to undergo:

(a) the least invasive and intrusive medicalexamination that would achieve the publichealth objective;

(b) vaccination or other prophylaxis; or(c) additional established health measures that

prevent or control the spread of disease,including isolation, quarantine or placing thetraveller under public health observation.

Article 32 Treatment of travellers

In implementing health measures under theseRegulations, States Parties shall treat travelers withrespect for their dignity, human rights and fundamentalfreedoms and minimize any discomfort or distressassociated with such measures, including by:

(a) treating all travellers with courtesy and respect;(b) taking into consideration the gender, sociocultural,

ethnic or religious concerns of travellers; and(c) providing or arranging for adequate food and

water, appropriate accommodation and clothing,protection for baggage and other possessions,appropriate medical treatment, means of necessarycommunication if possible in a language that theycan understand and other appropriate assistance for

(g) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 23.

2. Bila suatu Negara mensyaratkan pemeriksaanmedik, vaksinasi atau profilaksis lain sesuaidengan paragraf-1 Pasal ini kepada seorangpenumpang yang tidak menyetujui suatu tindakanatau menolak memberikan informasi ataudokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf 1(a) Pasal 23, maka Negara tersebut , sesuai denganPasal 32, 42 dan 45 dapat menolak masuknyapenumpang tersebut. Bila ada bukti akan adanyafaktor risiko yang dapat mengancam kesehatanmasyarakat, Negara tersebut dapat, sesuai denganundang-undang Negara-nya dan ketentuan yangdiperlukan untuk mengendalikan risiko tersebut,memaksa penumpang tersebut menjalani ataumenyarankan penumpang tersebut, sesuai denganparagraf-3 Pasal-23, untuk menjalani:

(a) pemeriksaan Medik yang paling tidak invasifdan mengganggu, yang dapat mencapai tujuanyang dikehendaki; atau

(b) vaksinasi atau profilaksis lain, atau(c) tindakan tambahan tertentu,yang dapat

mencegah atau mengendalikan penyebaranpenyakit, termasuk isolasi, karantina, ataudalam status observasi.

Pasal 32 Perlakuan terhadap penumpang

Dalam pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan IHR,Negara Anggota harus menghormati martabat, hakasasi manusia dan kebebasan dasar, dan meminimalkansetiap tindakan yang tidak nyaman atau menyusahkan,yang terkait dengan tindakan tersebut, termasuk:(a) memperlakukan semua penumpang dengan sopan

dan rasa hormat;(b) mempertimbangkan aspek jender, sosial budaya,

etnis atau agama penumpang; dan(c) menyediakan atau membantu menyediakan

makanan dan air yang mencukupi, akomodasi danpakaian yang memadai, perlindungan terhadapbagasi dan barang lain miliknya, pengobatan medisyang tepat, alat komunikasi yang diperlukan, bilamungkin dalam bahasa mereka, dan bantuan lain

35

travellers who are quarantined, isolated or subjectto medical examinations or other procedures forpublic health purposes.

Chapter IV – Special provisions for goods,containers and container loading areas

Article 33 Goods in transit

Subject to Article 43 or unless authorized by applicableinternational agreements, goods, other than liveanimals, in transit without transhipment shall not besubject to health measures under these Regulations ordetained for public health purposes.

Article 34 Container and container loading areas

1. States Parties shall ensure, as far as practicable,that container shippers use international trafficcontainers that are kept free from sources ofinfection or contamination, including vektors andreservoirs, particularly during the course ofpacking.

2. States Parties shall ensure, as far as practicable,that container loading areas are kept free fromsources of infection or contamination, includingvektors and reservoirs.

3. Whenever, in the opinion of a State Party, thevolume of international container traffic issufficiently large, the competent authorities shalltake all practicable measures consistent with theseRegulations, including carrying out inspections, toassess the sanitary condition of container loadingareas and containers in order to ensure that theobligations contained in these Regulations areimplemented.

4. Facilities for the inspection and isolation ofcontainers shall, as far as practicable, be availableat container loading areas.

yang dibutuhkan bagi penumpang yangdikarantina, diisolasi atau yang harus menjalanipemeriksaan kesehatan atau prosedur lain untukkepentingan kesehatan masyarakat.

BAB IV – Ketentuan khusus bagi barang,petikemas dan wilayah untuk memuat petikemas

Pasal 33 Barang dalam Transit

Sesuai dengan Pasal 43 atau bila diperbolehkan olehperjanjian internasional yang berlaku, barang, selainhewan hidup, sewaktu transit tanpa pergantian kapal,tidak boleh dilakukan tindakan yang diatur dalam IHR,atau ditahan untuk kepentingan kesehatan masyarakat,.

Pasal 34 Petikemas dan wilayah untuk memuatpetikemas

1. Negara Anggota harus menjamin, sejauh mungkin,agar para pengirim petikemas menggunakan petikemas yang bebas dari sumber infeksi ataukontaminasi, termasuk vektor dan reservoir,khususnya selama proses pengemasan.

2. Negara Anggota harus menjamin, sejauh mungkin,agar wilayah untuk memuat petikemas dijaga bebasdari sumber infeksi atau kontaminasi, termasukvektor dan reservoir.

3. Bila, menurut pendapat Negara Anggota, volumepetikemas dalam lalu-lintas internasional cukupbesar, maka otorita yang berkompeten harusmengambil seluruh tindakan sesuai dengan IHR ini,termasuk melakukan pemeriksaan, menilai kondisisanitasi dari wilayah tempat memuat petikemas danpetikemasnya, guna memastikan bahwa kewajibanyang termuat dalam IHR dilaksanakan.

4. Fasilitas bagi pemeriksaan dan isolasi petikemasharus, sejauh mungkin, tersedia di wilayah tempatme muat petikemas.

36

5. Container consignees and consignors shall makeevery effort to avoid cross-contamination whenmultiple-use loading of containers is employed.

PART VI – HEALTH DOCUMENTS

Article 35 General rule

No health documents, other than those provided forunder these Regulations or in recommendations issuedby WHO, shall be required in international traffic,provided however that this Article shall not apply totravellers seeking temporary or permanent residence,nor shall it apply to document requirements concerningthe public health status of goods or cargo ininternational trade pursuant to applicable internationalagreements. The competent authority may requesttravellers to complete contact information forms andquestionnaires on the health of travellers, provided thattheymeet the requirements set out in Article 23.

Article 36 Certificates of vaccination or otherprophylaxis

1. Vaccines and prophylaxis for travellersadministered pursuant to these Regulations, or torecommendations and certificates relating thereto,shall conform to the provisions of Annex 6 and,when applicable, Annex 7 with regard to specificdiseases.

2. A traveller in possession of a certificate ofvaccination or other prophylaxis issued inconformity with Annex 6 and, when applicable,Annex 7, shall not be denied entry as aconsequence of the disease to which the certificaterefers, even if coming from an affected area, unlessthe competent authority has verifiable indicationsand/or evidence that the vaccination or otherprophylaxis was not effective.

5. Penerima dan pengirim petikemas harus melakukansegala upaya untuk mencegah kontaminasi silangakibat digunakannya alat muat petikemas yang multiguna

BAGIAN V I- DOKUMEN KESEHATAN

Pasal 35 Ketentuan Umum

Tidak ada dokumen kesehatan, selain yang ditentukandalam IHR atau yang direkomendasikan WHO, yangdiperlukan dalam lalu-lintas internasional, kecuali bagimereka yang akan menetap sementara atauseterusnya.Ketentuan serupa berlaku pula bagi barangatau kargo yang diperdagangkan sesuai denganperjanjian internasional yang telah berlaku. Otoritayang berkompeten dapat meminta penumpang untukmengisi formulir di mana yang bersangkutan dapatdihubungi dan kwesioner tentang kesehatannya, selamamereka memenuhi persyaratan Pasal-23.

Pasal 36 Sertifikat vaksinasi atau profilaksis lainnya

1. Sertifikat vaksinasi dan profilaksis lainnya yangdiberikan kepada penumpang sesuai dengan IHRatau rekomendasi dan sertifikat yang terkait denganhal tersebut, harus sesuai dengan ketentuan didalamLampiran- 6 dan bila diperlukan, dengan Lampiran-7yang diperuntukkan bagi penyakit khusus.

2. Seorang penumpang yang memiliki sertifikatvaksinasi atau profilaksis lainnya yang dikeluarkansesuai dengan Lampiran-6 atau Lampiran- 7, tidakboleh ditolak masuk, sebagai konsekwensi daripenyakit yang dinyatakan dalam sertifikat tersebut,meskipun datang dari daerah terjangkit penyakit,kecuali kalau otorita yang berkompeten telahmenemukan indikasi dan/atau bukti bahwa vaksinasiatau profilaksis lainnya yang telah diperoleh olehyang bersangkutan tidak efektif.

37

Article 37 Maritime Declaration of Health

1. The master of a ship, before arrival at its first portof call in the territory of a State Party, shallascertain the state of health on board, and, exceptwhen that State Party does not require it, themaster shall, on arrival, or in advance of thevessel’s arrival if the vessel is so equipped and theState Party requires such advance delivery,complete and deliver to the competent authorityfor that port a Maritime Declaration of Healthwhich shall be countersigned by the ship’ssurgeon, if one is carried.

2. The master of a ship, or the ship’s surgeon if one iscarried, shall supply any information required bythe competent authority as to health conditions onboard during an international voyage.

3. A Maritime Declaration of Health shall conform tothe model provided in Annex 8.

4. A State Party may decide:

(a) to dispense with the submission of theMaritime Declaration of Health by all arrivingships; or

(b) to require the submission of the MaritimeDeclaration of Health under a recommendationconcerning ships arriving from affected areasor to require it from ships which mightotherwise carry infection or contamination.The State Party shall inform shipping operatorsor their agents of these requirements.

Article 38 Health Part of the Aircraft GeneralDeclaration

1. The pilot in command of an aircraft or the pilot’sagent, in flight or upon landing at the first airport inthe territory of a State Party, shall, to the best of hisor her ability, except when that State Party does notrequire it, complete and deliver to the competentauthority for that airport the Health Part of the

Pasal 37 Maritime Declaration of Health

1. Nakhoda kapal sebelum berlabuh pada pelabuhanpertama dalam wilayah suatu Negara harusmemastikan status kesehatan kapal, dan, kecuali bilaNegara Anggota tidak mensyaratkannya, nakhodabegitu datang atau sebelum kapal datang bila kapaldilengkapi peralatan untuk keperluan ini dan Negaraybs mensyaratkan hal ini, MDH diisi denganlengkap dan ditandatangani oleh dokter kapal, bilaada untuk diberikan kepada otorita yangberkompeten.

2. Nahkoda atau dokter kapal, bila ada, harusmemberikan setiap informasi yang diperlukanmenyangkut kondisi kesehatan kapal selamaperjalanan,yang diminta oleh otorita yangberkompeten.

3. MDH harus mengikuti contoh yang terdapat padaLampiran- 8.

4. Negara Anggota dapat memutuskan:

(a) tidak diperlukannya MDH bagi semua kapalyang datang; atau

(b) mensyaratkan penyerahan MDH berdasarkansuatu rekomendasi terhadap kapal yang datangdari daerah terjangkit penyakit atau darikemungkinan kapal membawa penyakit atauterkontaminasi. Negara Anggota harusmenginformasikan persyaratan ini kepadaoperator kapal atau agennya.

Pasal 38 Bagian Kesehatan dari General DeclarationPesawat Udara

1. Pilot atau perusahaan yang mempekerjakannya,selama penerbangan atau sewaktu mendarat dibandara pertama di wilayah suatu Negara Anggota,harus, sedapat mungkin, kecuali bila NegaraAnggota tersebut tidak memerlukannya, untukmengisi secara lengkap dan menyerahkan Bagian

38

Aircraft General Declaration which shall conform tothe model specified in Annex 9.

2. The pilot in command of an aircraft or the pilot’sagent shall supply any information required by theState Party as to health conditions on board duringan international voyage and any health measureapplied to the aircraft.

3. A State Party may decide:

(a) to dispense with the submission of the HealthPart of the Aircraft General Declaration by allarriving aircraft; or

(b) to require the submission of the Health Part ofthe Aircraft General Declaration under arecommendation concerning aircraft arrivingfrom affected areas or to require it from aircraftwhich might otherwise carry infection orcontamination. The State Party shall informaircraft operators or their agents of theserequirements.

Article 39 Ship sanitation certificates

1. Ship Sanitation Control Exemption Certificates andShip Sanitation Control Certificates shall be validfor a maximum period of six months. This periodmay be extended by one month if the inspection orcontrol measures required cannot be accomplished atthe port.

2. If a valid Ship Sanitation Control ExemptionCertificate or Ship Sanitation Control Certificate isnot produced or evidence of a public health risk isfound on board a ship, the State Party may proceedas provided in paragraph 1 of Article 27.

3. The certificates referred to in this Article shallconform to the model in Annex 3.

4. Whenever possible, control measures shall be carriedout when the ship and holds are empty. In the case ofa ship in ballast, they shall be carried out beforeloading.

kesehatan Gendec kepada otorita yang berkompetendi bandara tersebut, sesuai dengan contoh yangterdapat dalam Lampiran-9.

2. Pilot atau perusahaan yang mempekerjakannyaharus memberikan setiap informasi yang diperlukanoleh Negara Anggota mengenai kondisi kesehatandi pesawat selama perjalanan dan setiap tindakanyang dilakukan pada pesawat.

3. Suatu Negara Anggota dapat memutuskan:

(f) tidak mengharuskan penyerahan Gendec yangmenyangkut kesehatan terhadap semua pesawatyang datang, atau

(g) mensyaratkan penyerahan bagian kesehatan dariGendec berdasarkan rekomendasi bagi pesawatyang datang dari daerah terjangkit penyakit ataumensyaratkannya bagi pesawat yang mungkinmembawa penyakit atau kontaminasi. NegaraAnggota harus menginformasikan persyaratan inikepada operator pesawat atau agennya.

Pasal 39 Sertifikat sanitasi kapal

1. Sertifikat Bebas Pengawasan Sanitasi Kapal SSCECdan Setifikat Pengawasan Sanitasi Kapal SSCCberlaku paling lama enam bulan. Jangka waktu inibisa diperpanjang selama satu bulan bilapemeriksaan atau tindakan yang diperlukan tidakdapat dilakukan pada pelabuhan tersebut.

2. Tanpa memiliki SSCEC atau SSCC yang masihberlaku tidak berhasil atau ditemukan faktor risikodi atas kapal, Negara Anggota dapat melakukantindakan sesuai dengan paragraf-1 Pasal-27.

3. Sertifikat sebagaimana tertera di dalam Pasal iniharus sesuai dengan contoh pada Lampiran- 3.

4. Bila memungkinkan, tindakan harus dilakukansewaktu kapal dan palkanya kosong. Dalam halkapal berada dalam keadaan stabil, tindakan ini bisadilaksanakan sebelum kargo dan barang dimuat.

39

5. When control measures are required and have beensatisfactorily completed, the competent authorityshall issue a Ship Sanitation Control Certificate,noting the evidence found and the control measurestaken.

6. The competent authority may issue a Ship SanitationControl Exemption Certificate at any port specifiedunder Article 20 if it is satisfied that the ship is freeof infection and contamination, including vektorsand reservoirs. Such a certificate shall normally beissued only if the inspection of the ship has beencarried out when the ship and holds are empty orwhen they contain only ballast or other material, ofsuch a nature or so disposed as to make a thoroughinspection of the holds possible.

7. If the conditions under which control measures arecarried out are such that, in the opinion of thecompetent authority for the port where the operationwas performed, a satisfactory result cannot beobtained, the competent authority shall make a noteto that effect on the Ship Sanitation ControlCertificate.

PART VII – CHARGES

Article 40 Charges for health measures regardingtravelers

1. Except for travellers seeking temporary orpermanent residence, and subject to paragraph 2 ofthis Article, no charge shall be made by a State Partypursuant to these Regulations for the followingmeasures for the protection of public health:

(a) any medical examination provided for in theseRegulations, or any supplementary examinationwhich may be required by that State Party toascertain the health status of the travellerexamined;

(b) any vaccination or other prophylaxis provided toa traveller on arrival that is not a published

5. Bila diperlukan tindakan dan telah dilaksanakandengan memuaskan, otorita yang berkompeten harusmengeluarkan SSCC, berisi bukti yang ditemukandan tindakan yang diambil

6. Otorita yang berkompeten dapat mengeluarkanSSCEC di setiap pelabuhan sesuai dengan Pasal 20,bila telah terbukti bahwa kapal tersebut bebas daripenyakit dan kontaminasi, termasuk vektor danreservoir. Sertifikat tersebut biasanya dikeluarkanapabila pemeriksaan dilakukan pada saat kapaldalam keadaan kosong atau pada saat ia bermuatanpemberat atau bahan lainnya, sehingga pemeriksaandapat dilakukan secara menyeluruh.

7. Apabila menurut otorita yang berkompeten tidakmemungkinkan untuk mengambil tindakan denganhasil yang memuaskan, maka hal tersebut harusdicatat pada SSCC nya.

BAGIAN VII – BIAYA YANG DIKENAKAN

Pasal 40 Biaya tindakan terhadap penumpang

1. Kecuali bagi penumpang yang akan tinggalsementara atau tetap, dan sesuai dengan paragraf -2Pasal ini, tidak boleh ada biaya yang dipungut olehNegara anggota sesuai dengan IHR, bagi tindakankesehatan masyarakat berikut ini:

(a) pemeriksaan medik yang diberikan sesuaidengan IHR atau setiap pemeriksaan tambahanyang disyaratkan oleh Negara anggota untukmemastikan status kesehatan penumpang yangdiperiksa tersebut;

(b) vaksinasi atau profilaksis lainnya yang diberikankepada seorang penumpang saat kedatangan

40

requirement or is a requirement published lessthan 10 days prior to provision of the vaccinationor other prophylaxis;

(c) appropriate isolation or quarantine requirementsof travellers;

(d) any certificate issued to the traveller specifyingthe measures applied and the date of application;or

(e) any health measures applied to baggageaccompanying the traveller.

2. State Parties may charge for health measures otherthan those referred to in paragraph 1 of this Article,including those primarily for the benefit of thetraveller.

3. Where charges are made for applying such healthmeasures to travellers under these Regulations, thereshall be in each State Party only one tariff for suchcharges and every charge shall:

(a) conform to this tariff;(b) not exceed the actual cost of the service

rendered; and(c) be levied without distinction as to the nationality,

domicile or residence of the traveler concerned.

4. The tariff, and any amendment thereto, shall bepublished at least 10 days in advance of any levythereunder.

5. Nothing in these Regulations shall preclude StatesParties from seeking reimbursement for expensesincurred in providing the health measures inparagraph 1 of this Article:

(a) from conveyance operators or owners withregard to their employees; or

(b) from applicable insurance sources.

6. Under no circumstances shall travellers orconveyance operators be denied the ability to departfrom the territory of a State Party pending paymentof the charges referred to in paragraphs 1 or 2 of thisArticle.

yang tidak menjadi persyaratan secara tertulisatau persyaratan tertulis yang diterbitkan kurangdari 10 hari sebelum vaksinasi atau profilaksislainnya dilaksanakan;

(c) Isolasi dan karantina yang memadai yang harusdijalani penumpang;

(d) sertifikat yang dikeluarkan kepada penumpang,yang memuat tanggal tindakan yang telahdilakukan; atau

(e) tindakan yang dilakukan pada bagasi yangdibawa penumpang.

3. Negara Anggota dapat memungut biaya untuktindakan selain yang tercantum dalam paragraf-1Pasal ini, termasuk hal yang utamanyamenguntungkan bagi penumpang.

4. Apabila tindakan kepada penumpang sesuai denganIHR dikenakan biaya, di masing-masing NegaraAnggota harus berlaku satu tarif dan setiap biayayang dikenakan harus:

(a) sesuai dengan tarif ini;(b) tidak melebihi biaya dari layanan yang

diberikan; dan(c) dikenakan tanpa membedakan kewarganegaraan,

atau tempat tinggal dari penumpang tersebut;

4. tarif, dan setiap perubahannya, harus diterbitkansekurang-kurangnya 10 hari sebelumpemberlakuannya.

5. IHR tidak menghalangi Negara Anggota untukmeminta pembayaran atas pengeluaran bagi tindakandalam paragraf-1 Pasal ini:

(a) dari operator atau pemilik alat angkut bagikaryawannya yang bepergian; atau

(b) dari asuransi penumpang.

6. Tidak dibenarkan sama sekali adanya laranganberangkat bagi penumpang atau operator alat angkutdari wilayah negara anggota yang menunggakpembayaran biaya sebagaimana tercantum padaparagraf-1 atau 2 Pasal ini.

41

Article 41 Charges for baggage, cargo, containers,conveyances, goods or postal parcels

1. Where charges are made for applying healthmeasures to baggage, cargo, containers,conveyances, goods or postal parcels under theseRegulations, there shall be in each State Party onlyone tariff for such charges and every charge shall:

(a) conform to this tariff;(b) not exceed the actual cost of the service

rendered; and(c) be levied without distinction as to the nationality,

flag, registry or ownership of the baggage, cargo,containers, conveyances, goods or postal parcelsconcerned. In particular, there shall be nodistinction made between national and foreignbaggage, cargo, containers, conveyances, goodsor postal parcels.

2. The tariff, and any amendment thereto, shall bepublished at least 10 days in advance of any levythereunder.

PART VIII – GENERAL PROVISIONS

Article 42 Implementation of health measures

Health measures taken pursuant to these Regulationsshall be initiated and completed without delay, andapplied in a transparent and non-discriminatorymanner.

Article 43 Additional health measures

1. These Regulations shall not preclude States Partiesfrom implementing health measures, in accordancewith their relevant national law and obligationsunder international law, in response to specificpublic health risks or public health emergencies ofinternational concern, which:(a) achieve the same or greater level of health

protection than WHO recommendations; or

Pasal 41 Biaya untuk bagasi, kargo, petikemas, alatangkut, barang atau paket pos

1. Apabila dipungut biaya untuk melakukan tindakanterhadap bagasi, kargo, petikemas, alat angkut,barang atau paket pos sesuai dengan IHR, setiapNegara Anggota diharuskan hanya memiliki satutarif untuk biaya tersebut dan setiap biaya harus:

(a) sesuai dengan tarif yang berlaku;(b) biaya tidak melebihi biaya yang dibutuhkan bagi

layanan tersebut; dan(c) dikenakan tanpa membedakan kewarganegaraan,

bendera, kepemilikan bagasi, kargo, petikemas,alat angkut, barang atau paket pos. Khususnya,tidak ada perbedaan tarif bagi bagasi, kargo,petikemas, alat angkut, barang atau paket posmilik nasional dan asing.

2. Tarif, dan setiap perubahannya, harus diberitahukansekurang-kurangnya sepuluh hari sebelumdiberlakukan.

BAGIAN VIII – KETENTUAN UMUM

Pasal 42 Pelaksanaan tindakan

Tindakan yang diambil sesuai dengan IHR harusdimulai dan diselesaikan sesegera mungkin, dandilakukan secara transparan tanpa diskriminasi.

Pasal 43 Tindakan tambahan

1. IHR tidak boleh menghalangi Negara anggota untukmelaksanakan tindakan, sesuai dengan undang-undang dan kewajiban internasionalnya, sebagairespons terhadap PHEIC, yang:

(a) menghasilkan tingkat perlindungan kesehatanyang sama atau lebih besar dibandingrekomendasi WHO; atau

42

(b) are otherwise prohibited under Article 25, Article26, paragraphs 1 and 2 of Article 28, Article 30,paragraph 1(c) of Article 31 and Article 33,provided such measures are otherwise consistentwith these Regulations. Such measures shall notbe more restrictive of international traffic and notmore invasive or intrusive to persons thanreasonably available alternatives that wouldachieve the appropriate level of healthprotection.

2. In determining whether to implement the healthmeasures referred to in paragraph 1 of this Article oradditional health measures under paragraph 2 ofArticle 23, paragraph 1 of Article 27, paragraph 2 ofArticle 28 and paragraph 2(c) of Article 31, StatesParties shall base their determinations upon:(a) scientific principles;(b) available scientific evidence of a risk to human

health, or where such evidence is insufficient, theavailable information including from WHO andother relevant intergovernmental organizationsand international bodies; and

(c) any available specific guidance or advice fromWHO.

3. A State Party implementing additional healthmeasures referred to in paragraph 1 of this Articlewhich significantly interfere with internationaltraffic shall provide to WHO the public healthrationale and relevant scientific information for it.WHO shall share this information with other StatesParties and shall share information regarding thehealth measures implemented. For the purpose ofthis Article, significant interference generally meansrefusal of entry or departure of internationaltravellers, baggage, cargo, containers, conveyances,goods, and the like, or their delay, for more than 24hours.

4. After assessing information provided pursuant toparagraph 3 and 5 of this Article and other relevantinformation, WHO may request that the State Partyconcerned reconsider the application of themeasures.

(b) tidak dilarang dalam Pasal 25, Pasal 26, paragraf1 dan 2 Pasal 28, Pasal 30, paragraf 1 (c) Pasal31 dan Pasal 33, dan tindakan tersebut sesuaidengan IHR. Tindakan tersebut tidak bolehmembatasi lalu-lintas internasional dan tidaklebih invasif atau mengganggu orang ketimbangalternatif lain yang menghasilkan tingkatperlindungan kesehatan yang memadai.

2. Dalam memutuskan apakah akan melaksanakantindakan sesuai dengan paragraf-1 Pasal ini atautindakan penyehatan tambahan pada paragraf-2 Pasal23, paragraf-1 Pasal 27, paragraf-2 Pasal-28 danparagraf 2(c) Pasal-31, Negara Anggota harusmendasarkan keputusannya atas:(a) kaidah ilmiah;(b) bukti ilmiah pengaruh suatu risiko terhadap

kesehatan masyarakat, atau bila bukti tersebuttidak mencukupi, berdasarkan informasi yangtersedia termasuk dari WHO dan organisasi antarpemerintah dan lembaga internasional lainnya;dan

(c) setiap petunjuk khusus atau anjuran dari WHO.

3. suatu negara yang melaksanakan tindakan tambahansesuai dengan paragraf 1 Pasal ini, yang secarabermakna menghambat lalu-lintas internasional,harus memberitahu WHO alasan yang rasional dandasar ilmiahnya. WHO harus menyebarkaninformasi ini kepada Negara anggota lainnyamengenai tindakan yang dilakukan oleh negaratersebut. Yang termasuk hambatan bermakna padaumumnya adalah penolakan masuk atau berangkatpenumpang internasional, bagasi, kargo, petikemas,alat angkut, barang, dan sejenisnya, ataupenangguhannya selama lebih dari 24 jam..

4. Setelah menilai informasi yang diberikan sesuaidengan paragraf 3 dan 5 Pasal ini dan informasiterkait lainnya, WHO dapat meminta Negaraanggota untuk mempertimbangkan kembalipenerapan tindakan tersebut.

43

5. A State Party implementing additional healthmeasures referred to in paragraphs 1 and 2 of thisArticle that significantly interfere with internationaltraffic shall inform WHO, within 48 hours ofimplementation, of such measures and their healthrationale unless these are covered by a temporary orstanding recommendation.

6. A State Party implementing a health measurepursuant to paragraph 1 or 2 of this Article shallwithin three months review such a measure takinginto account the advice of WHO and the criteria inparagraph 2 of this Article.

7. Without prejudice to its rights under Article 56, anyState Party impacted by a measure taken pursuant toparagraph 1 or 2 of this Article may request the StateParty implementing such a measure to consult withit. The purpose of such consultations is to clarify thescientific information and public health rationaleunderlying the measure and to find a mutuallyacceptable solution.

8. The provisions of this Article may apply toimplementation of measures concerning travelerstaking part in mass congregations.

Article 44 Collaboration and assistance

1. States Parties shall undertake to collaborate witheach other, to the extent possible, in:(a) the detection and assessment of, and response to,

events as provided under these Regulations;

(b) the provision or facilitation of technicalcooperation and logistical support, particularly inthe development, strengthening and maintenanceof the public health capacities required underthese Regulations;

(c) the mobilization of financial resources tofacilitate implementation of their obligationsunder these Regulations; and

5. Suatu Negara Anggota yang melaksanakan tindakantambahan sesuai dengan paragraf 1 dan 2 Pasal iniyang secara bermakna menghambat lalu-lintasinternasional, harus memberitahukan kepada WHOdalam waktu 48 jam setelah pelaksanaan tindakaantersebut dan alasannya, kecuali kalau hal ini telahdinyatakan dalam rekomendasi tetap ataurekomendasi sementara.

6. Suatu Negara Anggota yang melaksanakan tindakansesuai dengan dengan paragraf 1 atau 2 Pasal ini,dalam waktu tiga bulan harus meninjau tindakantgersebut dengan mempertimbangkan anjuran WHOdan kriteria pada paragraf 2 Pasal ini.

7. Tanpa prasangka akan haknya dalam Pasal 56, setiapNegara anggota yang terkena dampak dari tindakanyang diambil sesuai dengan paragraf 1 atau 2 Pasalini, dapat meminta Negara anggota yangmelaksanakan tindakan tersebut untuk berkonsultasidengannya. Tujuan konsultasi adalah untukmengklarifikasi dasar ilmiah dan alasan kesehatanmasyarakat yang melatarbelakangi tindakan tersebutserta untuk menemukan jalan keluar yang bisaditerima bersama.

8. Ketentuan pada Pasal ini berlaku dalam pelaksanaantindakan kepada para penumpang yang bepergiandalam kelompok yang besar.

Pasal 44 Kerjasama dan Bantuan

1. Negara anggota sejauh mungkin harus bekerjasamadalam:(a) penemuan, penilaian dan respons terhadap

berbagai kejadian/KLB sebagaimana diatur didalam IHR;

(b) Penyediaan atau fasilitasi bagi kerjasama teknisdan dukungan logistik, khususnya terhadappengembangan, penguatan dan pemeliharaankapasitas di bidang kesehatan masyarakat yangdibutuhkan sesuai dengan IHR:;

(c) Mobilisasi dana untuk kelancaran pelaksanaankewajibannya sesuai dengan IHR ; dan

44

(d) the formulation of proposed laws and other legaland administrative provisions for theimplementation of these Regulations.

2. WHO shall collaborate with States Parties, uponrequest, to the extent possible, in:(a) the evaluation and assessment of their public

health capacities in order to facilitate theeffective implementation of these Regulations;

(b) the provision or facilitation of technicalcooperation and logistical support to StatesParties; and

(c) the mobilization of financial resources to supportdeveloping countries in building, strengtheningand maintaining the capacities provided for inAnnex 1.

3. Collaboration under this Article may beimplemented through multiple channels, includingbilaterally, through regional networks and the WHOregional offices, and through intergovernmentalorganizations and international bodies.

Article 45 Treatment of personal data

1. Health information collected or received by a StateParty pursuant to these Regulations from anotherState Party or from WHO which refers to anidentified or identifiable person shall be keptconfidential and processed anonymously as requiredby national law.

2. Notwithstanding paragraph 1, States Parties maydisclose and process personal data where essentialfor the purposes of assessing and managing a publichealth risk, but State Parties, in accordance withnational law, and WHO must ensure that thepersonal data are:

(a) processed fairly and lawfully, and not furtherprocessed in a way incompatible with thatpurpose;

(d) Penyusunan undang-undang yang diusulkandan peraturan pelaksanaannya guna penerapanIHR .

2. WHO atas permintaan Negara Anggota, harusbekerjasama sejauh mungkin dalam:(a) evaluasi dan asesmen kapasitas di bidang

kesehatan masyarakat untuk memfasilitasipelaksanaan IHR secara efektif;

(b) Penyediaan atau fasilitasi kerjasama teknis dandukungan logsitik kepada Negara Anggota; dan

(c) Mobilisasi dana untuk mendukung Negaraberkembang dalam membangun, memperkuatdan memelihara kapasitas sesuai denganLampiran- 1.

3. Kerjasama yang menyangkut Pasal ini dapatdilaksanakan melalui berbagai cara seperti secarabilateral, jejaring regional dan kantor regional WHO,serta melalui organisasi antar pemerintah danlembaga internasional.

Pasal 45 Perlakuan terhadap data pribadi

1. Informasi kesehatan yang dikumpulkan atau diterimaoleh Negara Anggota sesuai dengan IHR, yangberasal dari Negara lain atau dari WHO, yangberkaitan dengan identitas seseorang, harus dijagakerahasiaannya dan diproses tanpa nama sepertiyang ditentukan oleh undang-undang Negaratersebut.

2. Meski ada ketentuan yang harus merahasiakan datapribadi dalam paragraf 1, Negara yangbersangkutan dapat mengumumkan dan memprosesdata sesorang guna menilai dan mengelola risikoterhadap kesehatan masyarakat. Namun demikianNegara Anggota, sesuai dengan undang-undangnyadan WHO harus memastikan bahwa data pribaditersebut:(a) diproses secara adil dan menurut hukum, dan

tidak diproses lebih lanjut bila tidak sesuaidengan maksud semula;

45

(b) adequate, relevant and not excessive in relationto that purpose;

(c) accurate and, where necessary, kept up to date;every reasonable step must be taken to ensurethat data which are inaccurate or incomplete areerased or rectified; and

(d) not kept longer than necessary.

3. Upon request, WHO shall as far as practicableprovide an individual with his or her personal datareferred to in this Article in an intelligible form,without undue delay or expense and, whennecessary, allow for correction.

Article 46 Transport and handling of biologicalsubstances, reagents and materials for diagnostic

purposes

States Parties shall, subject to national law and takinginto account relevant international guidelines, facilitatethe transport, entry, exit, processing and disposal ofbiological substances and diagnostic specimens,reagents and other diagnostic materials for verificationand public health response purposes under theseRegulations.

PART IX – THE IHR ROSTER OF EXPERTS,THE EMERGENCY COMMITTEE AND THE

REVIEW COMMITTEE

Chapter I – The IHR Roster of Experts

Article 47 Composition

The Director-General shall establish a roster composedof experts in all relevant fields of expertise (hereinafterthe “IHR Expert Roster”). The Director-General shallappoint the members of the IHR Expert Roster inaccordance with the WHO Regulations for ExpertAdvisory Panels and Committees (hereinafter the“WHO Advisory Panel Regulations”), unless otherwiseprovided in these Regulations. In addition, the

(b) mencukupi, relevan dan tidak berlebihan;

(c) akurat dan di mana perlu, dimutakhirkan; setiaplangkah harus diambil untuk memastikan bahwadata yang tidak akurat atau tidak lengkap dihapusatau diperbaiki; dan

(d) disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan.

3. Atas permintaan, WHO sejauh memungkinkan,secepatnya memberikan kepada seseorang datapribadinya sesuai dengan Pasal ini dalam formatyang dapat dimengerti tanpa membebani biaya yangtidak-tidak dan bila perlu dapat diperbaiki.

Pasal 46 Pengangkutan dan penanganan bahanbiologis, reagen dan bahan untuk keperluan

diagnostik

Negara Anggota harus, berdasarkan undang-undangyang berlaku di negaranya dan mempertimbangkanpedoman internasional terkait, memfasilitasipengangkutan, masuk, keluar, pemeriksaan danpembuangan bahan biologis dan spesimen untukdiagnosis, reagen serta bahan diagnostik lainnya untukkeperluan verifikasi dan respons di bidang kesehatanmasyarakat sesuai dengan ketentuan IHR.

BAGIAN IX – DAFTAR NAMA PARA AHLIIHR, KOMITE KEDARURATAN DAN KOMITE

PENELAAH

Bab I – Daftar Nama Para Ahli IHR

Pasal 47 Komposisi

Direktur Jenderal harus membuat daftar nama ahli diberbagai bidang keahlian yang terkait dengan IHR(selanjutnya disebut dengan “Expert-Roster IHR”).Direktur Jenderal harus menunjuk para anggota dariExpert-Roster IHR sesuai dengan peraturan yang telahdigunakan WHO dalam penunjukkan anggota ExpertsAdvisory Panels and Committee (selanjutnya disebutWHO Advisory Panel Regulations), kecuali ditentukan

46

Director-General shall appoint one member at therequest of each State Party and, where appropriate,experts proposed by relevant intergovernmental andregional economic integration organizations. InterestedStates Parties shall notify the Director-General of thequalifications and fields of expertise of each of theexperts they propose for membership. The Director-General shall periodically inform the States Parties, andrelevant intergovernmental and regional economicintegration organizations, of the composition of theIHR Expert Roster.

Chapter II - The Emergency Committee

Article 48 Terms of reference and composition

1. The Director-General shall establish an EmergencyCommittee that at the request of the Director-General shall provide its views on:

(a) whether an event constitutes a public healthemergency of international concern;

(b) the termination of a public health emergency ofinternational concern; and

(c) the proposed issuance, modification, extensionor termination of temporary recommendations.

2. The Emergency Committee shall be composed ofexperts selected by the Director-General from theIHR Expert Roster and, when appropriate, otherexpert advisory panels of the Organization. TheDirector-General shall determine the duration ofmembership with a view to ensuring its continuity inthe consideration of a specific event and itsconsequences. The Director-General shall select themembers of the Emergency Committee on the basisof the expertise and experience required for anyparticular session and with due regard to theprinciples of equitable geographical representation.At least one member of the Emergency Committeeshould be an expert nominated by a State Partywithin whose territory the event arises.

3. The Director-General may, on his or her owninitiative or at the request of the EmergencyCommittee, appoint one or more technical experts to

lain dalam IHR. Direktur Jenderal harus menunjuk satuanggota atas permintaan setiap Negara Anggota dan,bila diperlukan, para ahli yang diajukan oleh organisasiantar pemerintah dan organisasi ekonomi regionalyang terkait. Negara yang berkepentingan harusmemberitahu Direktur Jenderal kualifikasi dan bidangkeahlian dari masing-masing ahli yang mereka ajukan.Direktur Jenderal harus secara periodik memberitahusemua Negara Anggota, dan lembaga antar pemerintahserta organisasi ekonomi regional yang terkait,komposisi dari para ahli IHR.

Bab II – Komite Kedaruratan

Pasal 48 Kerangka Acuan dan komposisi

1. Direktur Jenderal harus membentuk KomiteKedaruratan yang atas permintaan Direktur Jenderalharus memberikan pandangannya mengenai:

(a) apakah suatu kejadian/KLB merupakan PHEICatau bukan;

(b) pencabutan suatu PHEIC; dan

(c) usul penerbitan, modifikasi, perluasan ataupencabutan rekomendasi sementara..

2. Komite Kedaruratan harus terdiri dari ahli yangsudah diseleksi oleh Direktur Jenderal dari DaftarAhli IHR, dan bila perlu, dari panel ahli WHOlainnya. Direktur Jenderal harus menetapkan jangkawaktu keanggotaan Komite Kedaruratan untukkelanjutan pemberi pertimbangan dari setiapkejadian/KLB khusus dan konsekuensinya. DirekturJenderal harus memilih para anggota komiteberdasarkan keahlian dan pengalaman yangdiperlukan untuk setiap masalah dan denganmempertimbangkan keseimbangan geografis.Sekurang-kurangnya satu anggota KomiteKedaruratan harus berasal dari negara di manakejadian/KLB tersebut muncul.

3. Direktur Jendral dapat, atas inisiatifnya sendiri atauatas permintaan komite kearuratan, menunjuk satuatau lebih pakar untuk membantu komite.

47

advise the Committee.

Article 49 Procedure

1. The Director-General shall convene meetings of theEmergency Committee by selecting a number ofexperts from among those referred to in paragraph 2of Article 48, according to the fields of expertise andexperience most relevant to the specific event that isoccurring. For the purpose of this Article,“meetings” of the Emergency Committee mayinclude teleconferences, videoconferences orelectronic communications.

2. The Director-General shall provide the EmergencyCommittee with the agenda and any relevantinformation concerning the event, includinginformation provided by the States Parties, as well asany temporary recommendation that the Director-General proposes for issuance.

3. The Emergency Committee shall elect itsChairperson and prepare following each meeting abrief summary report of its proceedings anddeliberations, including any advice onrecommendations.

4. The Director-General shall invite the State Party inwhose territory the event arises to present its viewsto the Emergency Committee. To that effect, theDirector-General shall notify to it the dates and theagenda of the meeting of the Emergency Committeewith as much advance notice as necessary. The StateParty concerned, however, may not seek apostponement of the meeting of the EmergencyCommittee for the purpose of presenting its viewsthereto.

5. The views of the Emergency Committee shall beforwarded to the Director-General for consideration.The Director-General shall make the finaldetermination on these matters.

6. The Director-General shall communicate to StatesParties the determination and the termination of apublic health emergency of international concern,

Pasal 49 Prosedur

1. Direktur Jenderal harus melaksanakan pertemuanKomite Kedaruratan dengan memilih sejumlah ahlisebagaimana disyaratkan pada paragraf 2 Pasal 48,sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman yangdimilikinya yang berkaitan dengan suatukejadian/KLB yang dihadapi. Pertemuan KomiteKedaruratan dapat berupa telekonferensi,videokonferensi atau komunikasi elektronik.

2. Direktur Jenderal harus memberikan kepada KomiteKedaruratan agenda dan informasi yang terkaitdengan kejadian/KLB yang akan dibahas, termasukinformasi yang diberikan oleh Negara Anggota, danrekomendasi sementara yang diusulkan DirekturJenderal untuk diterbitkan.

3. Komite Kedaruratan harus memilih seorang ketuadan membuat laporan singkat sehabis pertemuan.Laporan mencakup jalannya pertemuanpertimbangannya, termasuk rekomendasi yangdianjurkan.

4. Direktur Jenderal harus mengundang NegaraAnggota di mana suatu kejadian/KLB berasal, untukmemberikan pandangannya kepada KomiteKedaruratan. Untuk itu, Direktur Jenderal harusmemberitahu tanggal dan agenda pertemuan denganKomite Kedaruratan seawal mungkin. Perluditekankan bahwa Negara Anggota tersebut tidakdiperkenankan untuk menunda pertemuan KomiteKedaruratan di mana negara ybs akan memberikanpandangannya.

5. Komite Kedaruratan harus menyampaikanpandangannya kepada Direktur Jenderal untuk bahanpertimbangan. Keputusan akhir ada pada DirekturJenderal.

6. Direktur Jenderal harus berkomunikasi denganNegara Anggota mengenai penetapan danpencabutan PHEIC tersebut, tindakan yang diambil

48

any health measure taken by the State Partyconcerned, any temporary recommendation, and themodification, extension and termination of suchrecommendations, together with the views of theEmergency Committee. The Director-General shallinform conveyance operators through States Partiesand the relevant international agencies of suchtemporary recommendations, including theirmodification, extension or termination. TheDirector-General shall subsequently make suchinformation and recommendations available to thegeneral public.

7. States Parties in whose territories the event hasoccurred may propose to the Director-General thetermination of a public health emergency ofinternational concern and/or the temporaryrecommendations, and may make a presentation tothat effect to the Emergency Committee.

Chapter III – The Review Committee

Article 50 Terms of reference and composition

1. The Director-General shall establish a ReviewCommittee, which shall carry out the followingfunctions:(a) make technical recommendations to the Director-

General regarding amendments to theseRegulations;

(b) provide technical advice to the Director-Generalwith respect to standing recommendations, andany modifications or termination thereof;

(c) provide technical advice to the Director-Generalon any matter referred to it by the Director-General regarding the functioning of theseRegulations.

2. The Review Committee shall be considered anexpert committee and shall be subject to the WHOAdvisory Panel Regulations, unless otherwiseprovided in this Article.

3. The Members of the Review Committee shall beselected and appointed by the Director-General fromamong the persons serving on the IHR Expert Roster

oleh Negara Anggota tersebut, rekomendasisementara, dan perubahan, perluasan dan pencabutandari rekomendasi tersebut, bersama pandangan dariKomite Kedaruratan. Direktur Jenderal harusmemberitahu operator alat angkut melalui NegaraAnggota dan badan internasional terkait mengenairekomendasi sementara, termasuk perubahan,perluasan atau pencabutannya. Direktur Jenderalselanjutnya menyebarluaskan informasi danrekomendasi tersebut kepada masyarakat umum.

7. Negara Anggota yang diwilayahnya muncul PHEICdapat mengusulkan kepada Direktur Jenderalpencabutan PHEIC dan/atau rekomendasi sementara,dan dapat membuat suatu presentasi tentang alasandari permintaannya di depan Komite Kdaruratan.

Bab III – Komite Penelaah

Pasal 50 Kerangka Acuan dan komposisi

1. Direktur Jenderal harus membentuk KomitePenelaah, yang berfungsi sebagai berikut:

(a) membuat rekomendasi teknis kepada DirekturJenderal mengenai perubahan IHR ;

(b) memberikan anjuran teknis kepada DirekturJenderal dengan memperhatikan rekomendasitetap, dan setiap perubahan atau pencabutannya;

(c) memberikan anjuran teknis kepada DirekturJenderal mengenai berbagai hal yang dimintakanoleh Direktur Jenderal mengenai memfungsikanIHR ini.

2. Komite Penelaah adalah suatu Komite Ahli di manasemua peraturan Panel Penasihat WHO berlakubaginya, kecuali ditentukan lain dalam Pasal ini.

3. Para anggota Komite Penelaah harus diseleksi dandiangkat oleh Direktur Jenderal dari daftar Para ahliIHR, dan bila diperlukan, dari panel penasihat ahli

49

and, when appropriate, other expert advisory panelsof the Organization.

4. The Director-General shall establish the number ofmembers to be invited to a meeting of the ReviewCommittee, determine its date and duration, andconvene the Committee.

5. The Director-General shall appoint members to theReview Committee for the duration of the work of asession only.

6. The Director-General shall select the members of theReview Committee on the basis of the principles ofequitable geographical representation, genderbalance, a balance of experts from developed anddeveloping countries, representation of a diversity ofscientific opinion, approaches and practicalexperience in various parts of the world, and anappropriate interdisciplinary balance.

Article 51 Conduct of business

1. Decisions of the Review Committee shall be takenby a majority of the members present and voting.

2. The Director-General shall invite Member States, theUnited Nations and its specialized agencies andother relevant intergovernmental organizations ornongovernmental organizations in official relationswith WHO to designate representatives to attend theCommittee sessions. Such representatives maysubmit memoranda and, with the consent of theChairperson, make statements on the subjects underdiscussion. They shall not have the right to vote.

Article 52 Reports

1. For each session, the Review Committee shall drawup a report setting forth the Committee’s views andadvice. This report shall be approved by the Review

WHO lainnya.

4. Direktur Jenderal harus menentukan jumlah negaraanggota yang akan diundang ke pertemuan KomitePenelaah dan menetapkan tanggal serta lamanyapertemuan Komite.

5. Direktur Jenderal mengangkat para anggota KomitePenelaah hanya untuk satu masa persidangan.

6. Direktur Jenderal harus memilih para anggotaKomite Penelaah berdasarkan prinsip keseimbangangeografis, jender, negara maju dan negaraberkembang serta keanekaragaman pendapat ilmiah,pendekatan dan pengalaman praktis di berbagaibelahan dunia, dan keseimbangan antar ilmu yangmemadai.

Pasal 51 Aturan persidangan

1. Keputusan Komite Penelaah harus diambilberdasarkan mayoritas para anggota yang hadir danmelalui pemungutan suara.

2. Direktur Jenderal harus mengundang para NegaraAnggota WHO, badan PBB dan lembaga yangberstatus khusus (disebut “specialized agencies”),dan organisasi antar pemerintah lain yang terkaitatau organisasi non pemerintah yang mempunyaihubungan resmi dengan WHO untuk menunjukwakilnya guna menghadiri sidang Komite. Wakiltersebut dapat menyampaikan memoranda, dan atasizin Ketua sidang, membuat pernyataan tentangtopik yang dibahas. Mereka tidak mempunyai hakdalam pemungutan suara.

Pasal 52 Pelaporan

1. Untuk setiap sidang, Komite Penelaah harusmembuat laporan mengenai pandangan dan anjuranKomite. Laporan ini harus disetujui oleh Komite

50

Committee before the end of the session. Its viewsand advice shall not commit the Organization andshall be formulated as advice to the Director-General. The text of the report may not be modifiedwithout the Committee’s consent.

2. If the Review Committee is not unanimous in itsfindings, any member shall be entitled to express hisor her dissenting professional views in an individualor group report, which shall state the reasons why adivergent opinion is held and shall form part of theCommittee’s report.

3. The Review Committee’s report shall be submittedto the Director-General, who shall communicate itsviews and advice to the Health Assembly or theExecutive Board for their consideration and action.

Article 53 Procedures for standing recommendations

When the Director-General considers that a standingrecommendation is necessary and appropriate for aspecific public health risk, the Director-General shallseek the views of the Review Committee. In addition tothe relevant paragraphs of Articles 50 to 52, thefollowing provisions shall apply:

(a) proposals for standing recommendations, theirmodification or termination may be submitted tothe Review Committee by the Director-General orby States Parties through the Director-General;

(b) any State Party may submit relevant informationfor consideration by the Review Committee;

(c) the Director-General may request any State Party,intergovernmental organization ornongovernmental organization in official relationswith WHO to place at the disposal of the ReviewCommittee information in its possessionconcerning the subject of the proposed standingrecommendation as specified by the ReviewCommittee;

Penelaah sebelum sidang berakhir. Pandangan danpertimbangannya tidak harus mengikat Organisasidan harus dirumuskan sebagai anjuran kepadaDirektur Jenderal. Isi laporan tidak boleh diubahtanpa persetujuan Komite.

2. Bila Komite Penelaah tidak satu suara dalamtemuannya, setiap anggota berhak untuk menyatakanpandangan yang berbeda sebagai laporan peroranganatau kelompok, yang harus mengutarakan alasanmengapa beragam pendapat diperkenankan, danharus menjadi bagian dari lapora Komite.

3. Laporan Komite Penelaah harus disampaikan kepadaDirektur Jenderal, yang selanjutnya harusmenyampaikan pandangan dan anjurannya kepadaMajelis Umum Kesehatan Sedunia/WHA atauDewan Eksekutif untuk dipertimbangkan danditindaklanjuti.

Pasal 53 Prosedur untuk Rekomendasi Tetap

Bila Direktur Jenderal mempertimbangkan bahwasuatu rekomendasi tetap diperlukan dan cocok bagisuatu risiko di bidang kesehatan masyarakat, DirekturJenderal harus meminta pandangan Komite Penelaah.Selain paragraf terkait pada Pasal 50 sampai 52,berlaku ketentuan berikut:

(f) Usulan bagi rekomendasi tetap, perubahan ataupencabutannya dapat diajukan kepada KomitePenelaah oleh Direktur Jenderal atau oleh NegaraAnggota melalui Direktur Jenderal;

(g) Setiap Negara dapat mennyampaikan informasiyang berkaitan sebagai bahan pertimbangan bagiKomite Penelaah;

(h) Direktur Jenderal dapat meminta setiap NegaraAnggota, instansi antar pemerintah atau organisasinon pemerintah yang mempunyai hubungan resmidengan WHO, untuk menyampaikan pada KomitePenelaah, informasi yang dimiliki untuk usulanrekomendasi tetap, yang telah disetujui olehKomite Penelaah;

51

(d) the Director-General may, at the request of theReview Committee or on the Director-General’sown initiative, appoint one or more technicalexperts to advise the Review Committee. Theyshall not have the right to vote;

(e) any report containing the views and advice of theReview Committee regarding standingrecommendations shall be forwarded to theDirector-General for consideration and decision.The Director-General shall communicate theReview Committee’s views and advice to theHealth Assembly;

(f) the Director-General shall communicate to StatesParties any standing recommendation, as well asthe modifications or termination of suchrecommendations, together with the views of theReview Committee;

(g) standing recommendations shall be submitted bythe Director-General to the subsequent HealthAssembly for its consideration.

PART X – FINAL PROVISIONS

Article 54 Reporting and review

1. States Parties and the Director-General shall reportto the Health Assembly on the implementation ofthese Regulations as decided by the HealthAssembly.

2. The Health Assembly shall periodically review thefunctioning of these Regulations. To that end it mayrequest the advice of the Review Committee,through the Director-General. The first such reviewshall take place no later than five years after theentry into force of these Regulations.

3. WHO shall periodically conduct studies to reviewand evaluate the functioning of Annex 2 The firstsuch review shall commence no later than one yearafter the entry into force of these Regulations. The

(i) Direktur Jenderal dapat, atas permintaan KomitePenelaah atau atas inisiatifnya sendiri, menunjuksatu atau lebih pakar untuk membantu KomitePenelaah. Pakar tidak mempunyai hak dalampemungutan suara;

(j) Setiap laporan yang berisikan pandangan dananjuran dari Komite Penelaah yang menyangkutrekomendasi tetap harus disampaikan kepadaDirektur Jenderal sebagai bahan pertimbangan dankeputusan. Direktur Jenderal harus menyampaikanpandangan dan anjuran dari Komite Penelaahkepada Majelis Kesehatan;

(k) Direktur Jenderal harus memberitahu semuaNegara Anggota setiap rekomendasi tetap, danperubahan atau pencabutan rekomendasi tersebut,bersama pandangan Komite Penelaah;

(l) Rekomendasi tetap harus diajukan oleh DirekturJenderal ke sidang Majelis Kesehatan berikutnyasebagai bahan pertimbangan.

BAGIAN X – KETENTUAN AKHIR

Pasal 54 Pelaporan dan peninjauan kembali

1. Negara anggota dan Direktur Jenderal harusmelaporkan kepada Majelis Kesehatan mengenaipelaksanaan IHR ini sebagaimana yang telahdiputuskan oleh Majelis Kesehatan.

2. Majelis Kesehatan secara periodik harus meninjaupelaksanaan IHR. Untuk ini Majelis Kesehatan dapatmeminta anjuran dari Komite Penelaah, melaluiDirektur Jenderal. Tinjauan pertama harus dilakukantidak lebih dari lima tahun setelah diberlakukannyaIHR.

3. WHO secara periodik harus mengkaji danmengevaluasi kegunaan Lampiran- 2. Kajianpertama harus dimulai tidak lebih dari satu tahunsetelah berlakunya IHR. Hasil kajian harus

52

results of such reviews shall be submitted to theHealth Assembly for its consideration, asappropriate.

Article 55 Amendments

1. Amendments to these Regulations may be proposedby any State Party or by the Director-General. Suchproposals for amendments shall be submitted to theHealth Assembly for its consideration.

2. The text of any proposed amendment shall becommunicated to all States Parties by the Director-General at least four months before the HealthAssembly at which it is proposed for consideration.

3. Amendments to these Regulations adopted by theHealth Assembly pursuant to this Article shall comeinto force for all States Parties on the same terms,and subject to the same rights and obligations, asprovided for in Article 22 of the Constitution ofWHO and Articles 59 to 64 of these Regulations.

Article 56 Settlement of disputes

1. In the event of a dispute between two or more StatesParties concerning the interpretation or applicationof these Regulations, the States Parties concernedshall seek in the first instance to settle the disputethrough negotiation or any other peaceful means oftheir own choice, including good offices, mediationor conciliation. Failure to reach agreement shall notabsolve the parties to the dispute from theresponsibility of continuing to seek to resolve it.

2. In the event that the dispute is not settled by themeans described under paragraph 1 of this Article,the States Parties concerned may agree to refer thedispute to the Director-General, who shall makeevery effort to settle it.

3. A State Party may at any time declare in writing tothe Director-General that it accepts arbitration as

disampaikan kepada Majelis Kesehatan untuk bahanpertimbangan, seperlunya

Pasal 55 Perubahan

1. Perubahan pada IHR dapat diusulkan oleh setiapNegara anggota atau oleh Direktur Jenderal. Usulanperubahan tersebut harus diserahkan kepada MajelisKesehatan untuk dipertimbangkan.

2. Teks dari setiap usulan perubahan harus dikirimkankepada seluruh Negara Anggota oleh DirekturJenderal sekurang-kurangnya empat bulan sebelumdiajukan ke Majelis Kesehatan yang selanjutnyaakan memberikan pertimbangan.

3. Perubahan pada IHR yang telah disyahkan olehMajelis Kesehatan sesuai dengan yang ditetapkanpada Pasal ini harus berlaku tanpa kecuali bagiseluruh Negara, dengan hak dan kewajiban yangsama, sesuai dengan Pasal 22 konstitusi WHO danPasal 59 sampai 64 IHR.

Pasal 56 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan diantara dua atau lebihNegara Anggota dalam penafsiran atau penerapanIHR, Negara -Negara Anggota tersebut pertamatama harus mencari cara untuk menyelesaikanperselisihan tersebut melalui perundingan atau caradamai lain yang mereka pilih sendiri, termasukmediasi. Kegagalan untuk mencapai kesepakatantidak akan membebaskan mereka dari tanggungjawab untuk terus mencari penyelesaiannya.

2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikandengan cara dalam paragraf-1 Pasal ini, NegaraAnggota dapat meminta Direktur Jenderal untukmengupayakan penyelesaiannya.

3. Suatu Negara anggota setiap waktu dapatmenyampaikan secara tertulis kepada Direktur

53

compulsory with regard to all disputes concerningthe interpretation or application of these Regulationsto which it is a party or with regard to a specificdispute in relation to any other State Party acceptingthe same obligation. The arbitration shall beconducted in accordance with the Permanent Courtof Arbitration Optional Rules for ArbitratingDisputes between Two States applicable at the timea request for arbitration is made. The States Partiesthat have agreed to accept arbitration as compulsoryshall accept the arbitral award as binding and final.The Director-General shall inform the HealthAssembly regarding such action as appropriate.

4. Nothing in these Regulations shall impair the rightsof States Parties under any international agreementto which they may be parties to resort to the disputesettlement mechanisms of other intergovernmentalorganizations or established under any internationalagreement.

5. In the event of a dispute between WHO and one ormore States Parties concerning the interpretation orapplication of these Regulations, the matter shall besubmitted to the Health Assembly.

Article 57 Relationship with other internationalagreements

1. States Parties recognize that the IHR and otherrelevant international agreements should beinterpreted so as to be compatible. The provisions ofthe IHR shall not affect the rights and obligations ofany State Party deriving from other internationalagreements.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, nothing inthese Regulations shall prevent States Parties havingcertain interests in common owing to their health,geographical, social or economic conditions, fromconcluding special treaties or arrangements in orderto facilitate the application of these Regulations, andin particular with regard to:

Jenderal bahwa ia menerima penyelesaian yangdiharuskan melalui arbitrasi yang menyangkutperbedaan interpretasi atau penerapan IHR. Dalamkaitan ini ia menjadi pihak yang berselisih dengannegara lain yang telah pula menerima ketentuanyang sama dalam menyelesaikan perselisihan.Arbitrasi harus dilaksanakan dengan mengacu padaperaturan Pengadilan Tetap Arbitrase, yang berlakupada saat permohonan arbitrase dibuat. NegaraAnggota yang telah menyetujui arbitrasi harusmenerima keputusan arbitrasi sebagai keputusanyang mengikat dan bersifat final. Direktur Jenderalharus memberitahu Majelis Kesehatan mengenaikesepakatan tersebut.

4. IHR tidak mengurangi hak Negara Anggota yangterikat perjanjian internasional di mana merekamenjadi pihak yang turut menyelesaikan perselisihandari organisasi antar pemerintah lain atau yangditetapkan dalam perjanjian internasional lainnya.

5.Apabila terjadi perselisihan antara WHO dengan satuatau beberapa Negara mengenai interpretasi ataupenerapan IHR, hal ini harus disampaikan ke MajelisKesehatan.

Pasal 57 Kaitan dengan perjanjian internasionallainnya

1. Negara Anggota mengakui bahwa IHR danperjanjian internasional lain harus ditafsirkansedemikian rupa sehingga tidak bertentangan.Ketentuan dalam IHR tidak akan mempengaruhi hakdan kewajiban setiap Negara Anggota yang telahtercantum dalam perjanjian internasional lainnya.

2. Sesuai dengan paragraf 1 Pasal ini, IHR tidak dapatmencegah Negara Anggota yang memilikikepentingan bersama karena adanya kesamaanderajat kesehatan, kondisi geografis, sosial atauekonomi, untuk membuat perjanjian gunamelancarkan penerapan IHR, khususnya yangberkaitan dengan:

54

(a) the direct and rapid exchange of public healthinformation between neighbouring territories ofdifferent States;

(b) the health measures to be applied to internationalcoastal traffic and to international traffic inwaters within their jurisdiction;

(c) the health measures to be applied in contiguousterritories of different States at their commonfrontier;

(d) arrangements for carrying affected persons oraffected human remains by means of transportspecially adapted for the purpose; and

(e) deratting, disinsection, disinfection,decontamination or other treatment designed torender goods free of disease-causing agents.

3. Without prejudice to their obligations under theseRegulations, States Parties that are members of aregional economic integration organization shallapply in their mutual relations the common rules inforce in that regional economic integrationorganization.

Article 58 International sanitary agreements andregulations

1. These Regulations, subject to the provisions ofArticle 62 and the exceptions hereinafter provided,shall replace as between the States bound by theseRegulations and as between these States and WHO,the provisions of the following international sanitaryagreements and regulations;

(a) International Sanitary Convention, signed inParis, 21 June 1926;

(b) International Sanitary Convention for AerialNavigation, signed at The Hague, 12 April 1933;

(c) International Agreement for dispensing withBills of Health, signed in Paris, 22 December1934;

(d) International Agreement for dispensing withConsular Visas on Bills of Health, signed inParis, 22 December 1934;

(a) Pertukaran informasi langsung dan segera dibidang kesehatan masyarakat antar wilayah yangberbatasan dari Negara yang berbeda;

(b) tindakan yang dilakukan terhadap lalu-lintaspantai dan lalu-lintas internasional pada perairandi dalam wilayah hukum mereka;

(c) tindakan yang dilakukan di wilayah yangmenyatu dari Negara yang berbeda diperbatasan;

(d) pengaturan untuk membawa orang sakit ataujenazah manusia yang terjangkit penyakit denganalat angkut yang khusus digunakan untuk ini;dan

(e) Hapus tikus, hapus serangga, hapus hama,dekontaminasi atau penanganan lain yg ditujukanuntuk membebaskan barang dari bibit penyakit;

3. Tanpa prasangka terhadap kewajiban merekaterhadap IHR, Negara yang menjadi anggotaorganisasi ekonomi regional, harus menerapkandalam kerjasama mereka peraturan yang berlakudalam organisasi ekonomi regional tersebut..

Pasal 58 Perjanjian dan peraturan sanitasiinternasional

1. Berbagai perjanjian di bidang sanitasi, berdasarkanketentuan Pasal 62 dan pengecualian yang ada, akanmenggantikan peraturan yang berlaku bagi Negarayang terikat dengan IHR ini, dan diantara Negara inidengan WHO, perjanjian dan peraturan sanitasiinternasional berikut ini:

(a) Konvensi Sanitasi Internasional yang ditandatangani di Paris, 21 Juni 1926;

(b) Konvensi Sanitasi Internasional mengenainavigasi udara yang ditanda tangani di DenHague, 12 April 1933;

(c) Kesepakatan Internasional mengenai penetapanUU Kesehatan ditandatangani di Paris, 23 Des1934;

(d) Kesepakatan Internasional mengenai penetapanVisa Konsuler dari UU Kesehatan yang ditandatangani di Paris 22 Desember 1934;

55

(e) Convention modifying the International SanitaryConvention of 21 June 1926, signed in Paris, 31October 1938;

(f) International Sanitary Convention, 1944,modifying the International Sanitary Conventionof 21 June 1926, opened for signature inWashington, 15 December 1944;

(g) International Sanitary Convention for AerialNavigation, 1944, modifying the InternationalSanitary Convention of 12 April 1933, openedfor signature in Washington, 15 December 1944;

(h) Protocol of 23 April 1946 to prolong theInternational Sanitary Convention, 1944, signedin Washington;

(i) Protocol of 23 April 1946 to prolong theInternational Sanitary Convention for AerialNavigation, 1944, signed in Washington;

(j) International Sanitary Regulations, 1951, and theAdditional Regulations of 1955, 1956, 1960,1963 and 1965; and

(k) the International Health Regulations of 1969 andthe amendments of 1973 and 1981.

2. The Pan American Sanitary Code, signed at Havana,14 November 1924, shall remain in force with theexception of Articles 2, 9, 10, 11, 16 to 53 inclusive,61 and 62, to which the relevant part of paragraph 1of this Article shall apply.

Article 59 Entry into force; period for rejection orreservations

1. The period provided in execution of Article 22 of theConstitution of WHO for rejection of, or reservationto, these Regulations or an amendment thereto, shallbe 18 months from the date of the notification by theDirector-General of the adoption of theseRegulations or of an amendment to theseRegulations by the Health Assembly. Any rejectionor reservation received by the Director-General afterthe expiry of that period shall have no effect.

(e) Konvensi perubahan Konvensi SanitasiInternasional pada tanggal 21 Juni 1926 yangditanda tangani di Paris, 31 Oktober 1938;

(f) Konvensi Sanitasi Internasional, 1944 yangmerubah Konvensi Sanitasi Internasional tanggal21 Juni 1926, yang ditanda tangani diWashington, 15 Desember 1944;

(g) Konvensi Sanitasi Internasional mengenaiNavigasi Udara,1944, yang mengubah KonvensiSanitasi Internasional tanggal 12 April 1933,yang di tanda tangani di Washington tanggal 15Desember 1944;

(h) Protokol 23 April 1946 untuk memperpanjangKonvensi sanitasi Internasional,1944,yang ditanda tangani di Washington;

(i) Protokol 23 April 1946 untuk memperpanjangKonvensi sanitasi Internasional mengenaiNavigasi udara,1944, yang di tanda tangani diWashington;

(j) Peraturan Sanitasi Internasional,1951, danPeraturan Tambahan tahun 1955, 1956, 1960,1963 dan 1965; dan

(k) IHR,1969, dan perubahannya tahun 1973 dan1981.

2. UU Sanitasi Pan Amerika, yang di tanda tangani diHavana tanggal 14 Nopember 1924, harus tetapberlaku dengan pengecualian pada Pasal 2, 9, 10, 11,16 sampai 53, Pasal 61 dan 62, di mana bagian yangrelevan dari paragraaf-1 Pasal ini harus dilakukan.

Pasal 59 Mulai berlakunya IHR; batas waktupengajuan penolakan atau keberatan

1. Waktu yang diberikan Pasal 22 Konstitusi WHOuntuk mengajukan penolakan atau keberatanterhadap IHR atau atas perubahannya, adalah 18bulan dari tanggal pemberitahuan oleh DirekturJenderal tentang pengesahan IHR, atau perubahanIHR oleh Majelis Kesehatan. Setiap penolakan ataukeberatan yang diterima oleh Direktur Jenderalsetelah berakhirnya jangka waktu tersebut tidak akanditanggapi.

56

2. These Regulations shall enter into force 24 monthsafter the date of notification referred to in paragraph1 of this Article, except for:

(a) a State that has rejected these Regulations or anamendment thereto in accordance with Article 61;

(b) a State that has made a reservation, for whichthese Regulations shall enter into force asprovided in Article 62;

(c) a State that becomes a Member of WHO after thedate of the notification by the Director-Generalreferred to in paragraph 1 of this Article, andwhich is not already a party to these Regulations,for which these Regulations shall enter into forceas provided in Article 60; and

(d) a State not a Member of WHO that accepts theseRegulations, for which they shall enter into forcein accordance with paragraph 1 of Article 64.

3. If a State is not able to adjust its domestic legislativeand administrative arrangements fully with theseRegulations within the period set out in paragraph 2of this Article, that State shall submit within theperiod specified in paragraph 1 of this Article adeclaration to the Director-General regarding theoutstanding adjustments and achieve them no laterthan 12 months after the entry into force of theseRegulations for that State Party.

Article 60 New Member States of WHO

Any State which becomes a Member of WHO after thedate of the notification by the Director-General referredto in paragraph 1 of Article 59, and which is notalready a party to these Regulations, may communicateits rejection of, or any reservation to, these Regulationswithin a period of twelve months from the date of thenotification to it by the Director-General afterbecoming a Member of WHO. Unless rejected, theseRegulations shall enter into force with respect to thatState, subject to the provisions of Articles 62 and 63,upon expiry of that period. In no case shall theseRegulations enter into force in respect to that Stateearlier than 24 months after the date of notificationreferred to in paragraph 1 of Article 59.

2. IHR akan berlaku 24 bulan setelah tanggalpemberitahuan pada paragraf 1 Pasal ini, kecualiuntuk:

(a) Suatu Negara yang telah menolak IHR atauperubahannya, sesuai dengan Pasal 61;

(b) Suatu Negara telah mengajukan keberatan,sehingga IHR diberlakukan sesuai dengan Pasal62;

(c) Suatu Negara yang menjadi anggota WHOsetelah tanggal pemberitahuan oleh DirekturJenderal sesuai dengan paragraf 1 Pasal ini, dandengan sendirinya belum terikat pada IHR, makaIHR diberlakukan sesuai dengan Pasal 60; dan

(d) Bagi Negara yang bukan anggota WHO tetapimenerima IHR, pemberlakuan IHR mengacupada paragraf 1 Pasal 64.

3. Bila suatu Negara tidak mampu sepenuhnyamenyesuaikan peraturan perundang-undangannyayang berkaitan dengan IHR, dalam jangka waktuyang ditentukan dalam paragraf 2 Pasal ini, Negaratersebut harus menyerahkan kepada DirekturJenderal dalam jangka waktu yang ditentukan dalamparagraf 1 Pasal ini, pernyataan untukmenyesuaikannya dalam waktu tidak lebih dari 12bulan setelah berlakunnya IHR bagi Negaratersebut.

Pasal 60 Anggota Baru WHO

Negara yang menjadi anggota WHO setelah tanggalpemberitahuan oleh Direktur Jenderal sesuai denganparagraf 1 Pasal 59, namun belum mengakui IHR,dapat mengajukan penolakan atau keberatan, dalamwaktu 12 bulan sejak negara tersebut resmi menjadianggota WHO. Apabila penolakan atau keberatanterhadap IHR yang diajukan diterima, IHR akandiberlakukan bagi Negara tersebut, sesuai denganketentuan pada Pasal 62 dan 73, sampai bertakhirnyajangka waktu tersebut. Pemberlakuan IHR di Negarabaru tersebut tidak dimungkinkan kurang dari 24 bulansetelah tanggal pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1Pasal 59.

57

Article 61 Rejection

If a State notifies the Director-General of its rejectionof these Regulations or of an amendment thereto withinthe period provided in paragraph 1 of Article 59, theseRegulations or the amendment concerned shall notenter into force with respect to that State. Anyinternational sanitary agreement or regulations listed inArticle 58 to which such State is already a party shallremain in force as far as such State is concerned.

Article 62 Reservations

1. States may make reservations to these Regulations inaccordance with this Article. Such reservations shallnot be incompatible with the object and purpose ofthese Regulations.

2. Reservations to these Regulations shall be notified tothe Director-General in accordance with paragraph 1of Article 59 and Article 60, paragraph 1 of Article63 or paragraph 1 of Article 64, as the case may be.A State not a Member of WHO shall notify theDirector-General of any reservation with itsnotification of acceptance of these Regulations.States formulating reservations should provide theDirector-General with reasons for the reservations.

3. A rejection in part of these Regulations shall beconsidered as a reservation.

4. The Director-General shall, in accordance withparagraph 2 of Article 65, issue notification of eachreservation received pursuant to paragraph 2 of thisArticle. The Director-General shall:

(a) if the reservation was made before the entry intoforce of these Regulations, request thoseMember States that have not rejected theseRegulations to notify him or her within sixmonths of any objection to the reservation, or

(b) if the reservation was made after the entry intoforce of these Regulations, request States Partiesto notify him or her within six months of anyobjection to the reservation. States objecting to a

Pasal 61 Penolakan

Bila suatu Negara memberitahu Direktur Jenderalmengenai penolakannya terhadap IHR atauperubahannya dalam jangka waktu sesuai denganparagraph-1 Pasal 59, IHR atau perubahannya tidakboleh diberlakukan pada Negara tersebut. Sebagaikonsekuensinya, perjanjian sanitasi internasional yangtecantum dalam daftar di Pasal-58 dan telah diakuiNegara tersebut akan tetap berlaku baginya.

Pasal 62 Keberatan

1. Negara anggota dapat menyatakan keberatanterhadap IHR sesuai dengan Pasal ini. Keberatantersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan danmaksud IHR.

2. Keberatan terhadap IHR harus diberitahukan kepadaDirektur Jenderal sesuai dengan paragraph-1 Pasal59 dan Pasal 60, paragraf 1 Pasal 63 atau paragraf 1Pasal 64, tergantung materinya. Negara yang bukananggota WHO harus memberitahu Direktur Jenderalsetiap keberatan bersamaan dengan pernyataanbahwa negara ybs menerima IHR. Negara yangmenyatakan keberatan harus menyatakan alasan darikeberatan tersebut kepada Direktur Jenderal.

3. Penolakan terhadap sebagian IHR akan dianggapsebagai keberatan.

4. Direktur Jenderal sesuai dengan paragraf 2 Pasal 65,harus memberitahu semua negara anggota setiapmerima pernyataan keberatan dari mereka sesuaidengan paragraf 2 Pasal ini. Direktur Jenderal harus:

(a) meminta Negara Anggota yang tidak menolakIHR, bila keberatan dibuat sebelum berlakunyaIHR, untuk memberitahunya dalam kurunwaktu enam bulan bila menolak suatu keberatan,atau

(b) meminta Negara Anggota, bila pernyataankeberatan dibuat setelah berlakunya IHR, untukmemberitahunya dalam kurun waktu enambulan, bila menolak suatu keberatan. Negara

58

reservation should provide the Director-Generalwith reasons for the objection.

5. After this period, the Director-General shall notifyall States Parties of the objections he or she hasreceived with regard to reservations. Unless by theend of six months from the date of the notificationreferred to in paragraph 4 of this Article areservation has been objected to by one-third of theStates referred to in paragraph 4 of this Article, itshall be deemed to be accepted and theseRegulations shall enter into force for the reservingState, subject to the reservation.

6. If at least one-third of the States referred to inparagraph 4 of this Article object to the reservationby the end of six months from the date of thenotification referred to in paragraph 4 of this Article,the Director-General shall notify the reserving Statewith a view to its considering withdrawing thereservation within three months from the date of thenotification by the Director-General.

7. The reserving State shall continue to fulfil anyobligations corresponding to the subject matter ofthe reservation, which the State has accepted underany of the international sanitary agreements orregulations listed in Article 58.

8. If the reserving State does not withdraw thereservation within three months from the date of thenotification by the Director-General referred to inparagraph 6 of this Article, the Director-Generalshall seek the view of the Review Committee if thereserving State so requests. The Review Committeeshall advise the Director-General as soon as possibleand in accordance with Article 50 on the practicalimpact of the reservation on the operation of theseRegulations.

9. The Director-General shall submit the reservation,and the views of the Review Committee ifapplicable, to the Health Assembly for its

yang menolak suatu keberatan yang diajukanoleh negara lain harus memberikan alasanpenolakannya kepada Direktur Jenderal.

5. Setelah kurun waktu ini, Direktur Jenderal harusmemberitahu segenap Negara Anggota, jumlahnegara yang menolak pernyataan keberatan yangditerimanya. Apabila setelah enam bulan berlaluterhitung dari tanggal pemberitahuan sesuai denganparagraf 4 Pasal ini, keberatan telah ditolak oleh 1/3dari Negara Anggota sesuai dengan paragraf 4 Pasalini, IHR dinyatakan diterima, dan berlaku bagiNegara yang mengajukan keberatan tersebut.

6. Bila sekurang-kurangnya 1/3 Negara sesuai denganparagraf 4 Pasal ini menolak keberatan yangdiajukan pada akhir bulan keenam sejak tanggalpemberitahuan sesuai dengan paragraf 4 Pasal ini,Direktur Jenderal harus memberitahu Negara yangmengajukan keberatan agar negara tersebutmempertimbangkan untuk mencabut keberatannyadalam kurun waktu 3 bulan sejak tanggalpemberitahuan oleh Direktur Jenderal.

7. Negara yang mengajukan keberatan tersebut harustetap memenuhi setiap kewajiban yang tercantumdalam pernyataan keberatannya di mana Negaratersebut telah menerimanya sesuai dengan perjanjiansanitasi internasional atau peraturan yang terdapatdalam daftar pada Pasal 58.

8. Bila Negara yang mengajukan keberatan tersebuttidak mencabut pernyataan keberatannya dalamwaktu 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan olehDirektur Jenderal sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini,Direktur Jenderal harus meminta pandangan KomitePenelaah bila Negara tersebut memintanya. KomitePenelaah harus menyampaikan pendapat kepadaDirektur Jenderal sesegara mungkin dan sesuaidengan Pasal 50 mengenai dampak dari keberatanyang diajukan terhadap penerapan IHR.

9. Direktur Jenderal harus menyampaikan keberatanyang diajukan oleh negara anggota, dan pandanganKomite Penelaah, bila perlu, kepada Majelis

59

consideration. If the Health Assembly, by a majorityvote, objects to the reservation on the ground that itis incompatible with the object and purpose of theseRegulations, the reservation shall not be acceptedand these Regulations shall enter into force for thereserving State only after it withdraws its reservationpursuant to Article 63. If the Health Assemblyaccepts the reservation, these Regulations shall enterinto force for the reserving State, subject to itsreservation.

Article 63 Withdrawal of rejection and reservation

1. A rejection made under Article 61 may at any timebe withdrawn by a State by notifying the Director-General. In such cases, these Regulations shall enterinto force with regard to that State upon receipt bythe Director-General of the notification, exceptwhere the State makes a reservation whenwithdrawing its rejection, in which case theseRegulations shall enter into force as provided inArticle 62. In no case shall these Regulations enterinto force in respect to that State earlier than 24months after the date of notification referred to inparagraph 1 of Article 59.

2. The whole or part of any reservation may at any timebe withdrawn by the State Party concerned bynotifying the Director-General. In such cases, thewithdrawal will be effective from the date of receiptby the Director-General of the notification.

Article 64 States not Members of WHO

1. Any State not a Member of WHO, which is a partyto any international sanitary agreement orregulations listed in Article 58 or to which theDirector-General has notified the adoption of theseRegulations by the World Health Assembly, maybecome a party hereto by notifying its acceptance tothe Director-General and, subject to the provisionsof Article 62, such acceptance shall become

Kesehatan untuk dipertimbangkan. Bila MajelisKesehatan dengan suara mayoritas, menolakkeberatan yang diajukan dengan alasan tidak sesuaidengan tujuan dan maksud dari IHR, maka IHRharus diberlakukan kepada Negara tersebut setelahybs menarik pernyataan keberatannya sesuai denganPasal 63. Bila Majelis Kesehatan menerimakeberatan yang diajukan,, IHR harus diberlakukanterhadap Negara tersebut, sesuai dengan materiyang diajukan.

Pasal 63 Pencabutan atas pernyataanpenolakan atau pernyatan keberatan

1. Suatu pernyataan penolakan yang dibuat sesuaidengan Pasal 61 dapat dicabut setiap saat olehNegara ybs dengan memberitahu Direktur Jenderal.Dalam hal ini, IHR mengikat Negara tersebutsesuai dengan Pasal-62 setelah menerimapemberitahuan dari Direktur Jenderal, kecualiNegara tersebut menyampaikan keberatan sewaktumenarik pernyataan penolakannya. IHR tidak bolehdiberlakukan kepada Negara tersebut kurang dari 24bulan setelah tanggal pemberitahuan sesuai denganparagraf-1 Pasal-59.

2. Seluruh atau sebagian materi yang disampaikan padapernyataan keberatan setiap saat dapat ditarik olehNegara Anggota ybs dengan memberitahu DirekturJenderal. Dalam hal ini, penarikan pernyataankeberatan akan berlaku pada saat pemberitahuanditerima oleh Direktur Jenderal.

Pasal 64 Negara yang bukan Anggota WHO

1. Setiap Negara yang bukan anggota WHO, yangmenerima perjanjian atau peraturan sanitasiinternasional sesuai dengan daftar pada Pasal-58atau di mana Direktur Jenderal telah memberitahupengesahan IHR oleh Majelis Kesehatan Dunia,dapat menerima IHR setelah memberitahu DirekturJenderal dan, sesuai dengan ketentuan Pasal-62,pernyataan menerima IHR akan efektif pada tanggal

60

effective upon the date of entry into force of theseRegulations, or, if such acceptance is notified afterthat date, three months after the date of receipt bythe Director-General of the notification ofacceptance.

2. Any State not a Member of WHO which has becomea party to these Regulations may at any timewithdraw from participation in these Regulations, bymeans of a notification addressed to the Director-General which shall take effect six months after theDirector-General has received it. The State whichhas withdrawn shall, as from that date, resumeapplication of the provisions of any internationalsanitary agreement or regulations listed in Article 58to which it was previously a party.

Article 65 Notifications by the Director-General

1. The Director-General shall notify all StatesMembers and Associate Members of WHO, and alsoother parties to any international sanitary agreementor regulations listed in Article 58, of the adoption bythe Health Assembly of these Regulations.

2. The Director-General shall also notify these States,as well as any other State which has become a partyto these Regulations or to any amendment to theseRegulations, of any notification received by WHOunder Articles 60 to 64 respectively, as well as ofany decision taken by the Health Assembly underArticle 62.

Article 66 Authentic texts

1. The Arabic, Chinese, English, French, Russian andSpanish texts of these Regulations shall be equallyauthentic. The original texts of these Regulationsshall be deposited with WHO.

2. The Director-General shall send, with thenotification provided in paragraph 1 of Article 59,

berlakunya IHR. Bila pernyataan menerima tersebutdisampaikan setelah tanggal tersebut, IHR baruberlaku bagi negara tersebut 3 bulan setelah DirekturJenderal menerima pemberitahuan dari ybs.

2. Setiap Negara yang bukan anggota WHO yangmenerima IHR, dapat menarik kembalipernyataannya setiap saat, dengan memberitahuDirektur Jenderal.Tindakan ini akan efektif enambulan setelah Direktur Jenderal menerimapemberitahuan tersebut. Negara yang telah menarikkembali dukungannya terhadap IHR, sejak tanggaltersebut harus melaksanakan kembali ketentuan dariperaturan dan perjanjian sanitasi internasional sesuaidengan daftar pada Pasal-58 di mana sebelumnya iatelah menerima ketentuan yang tertuang didalamnya.

Pasal 65 Pemberitahuan oleh Direktur Jenderal

1. Direktur Jenderal harus memberitahukan kepadasegenap Negara Anggota dan “associate members”WHO, dan juga pihak-pihak lain yang telahmenerima perjanjian sanitasi internasional atauperaturan peraturan dalam daftar pada Pasal 58,tentang pengesahan IHR oleh Majelis Kesehatan.

2. Direktur Jenderal harus juga memberitahu setiapNegara yang telah menerima IHR atau perubahandari IHR, setiap pemberitahuan yang diterima olehWHO dari negara anggota sesuai dengan Pasal 60sampai dengan Pasal 64, dan setiap keputusan yangdiambil oleh Majelis Kesehatan sesuai dengan Pasal-62.

Pasal 66 Teks Asli

1. Teks IHR ini dalam bahasa Arab, Cina, Inggeris,Perancis, Rusia dan Spanyol harus sesuai denganaslinya. Teks asli dari IHR disimpan di WHO.

2. Direktur Jenderal harus mengirimkan, denganpemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 Pasal 59,

61

certified copies of these Regulations to all Membersand Associate Members, and also to other parties toany of the international sanitary agreements orregulations listed in Article 58.

3. Upon the entry into force of these Regulations, theDirector-General shall deliver certified copiesthereof to the Secretary-General of the UnitedNations for registration in accordance with Article102 of the Charter of the United Nations.

ANNEX 1

A. CORE CAPACITY REQUIREMENTS FORSURVEILLANCE AND RESPONSE

1. States Parties shall utilize existing national structuresand resources to meet their core capacityrequirements under these Regulations, includingwith regard to:(a) their surveillance, reporting, notification,

verification, response and collaborationactivities; and

(b) their activities concerning designated airports,ports and ground crossings.

2. Each State Party shall assess, within two yearsfollowing the entry into force of these Regulationsfor that State Party, the ability of existing nationalstructures and resources to meet the minimumrequirements described in this Annex. As a result ofsuch assessment, States Parties shall develop andimplement plans of action to ensure that these corecapacities are present and functioning throughouttheir territories as set out in paragraph 1 of Article 5and paragraph 1 of Article 13.

3. States Parties and WHO shall support assessments,planning and implementation processes under thisAnnex.

4. At the local community level and/or primary publichealth response level.The capacities:

salinan resmi IHR kepada seluruh anggota dan“associate members”, dan juga kepada pihak lainyang telah menerima perjanjian sanitasi internasionalatau peraturan yang tertera pada daftar di Pasal 58.

3. Pada waktu IHR ini diberlakukan, Direktur Jenderalharus mengirimkan salinan resminya kepadaSekretaris Jenderal PBB untuk pendaftaran sesuaidengan Pasal 102 Piagam PBB.

LAMPIRAN- I

A. KAPASITAS YANG HARUS DIMILIKI DIBIDANG SURVEILANS DAN RESPONS

1. Negara Anggota harus menggunakan sumberdayadan infrastruktur yang telah tersedia untuk mencapaikapasitas yang disyaratkan IHR, yang mencakup:

(i) surveilans, pelaporan, pemberitahuan, verifikasi,respons dan kerjasama dalam kegiatan; dan

(j) penunjukan bandara, pelabuhan laut danperlintasan darat.

2. Setiap Negara Anggota harus menilai, dalam jangkawaktu dua tahun sejak berlakunya IHR bagi NegaraAnggota tersebut, kemampuan sumberdaya daninfrastruktur yang ada untuk memenuhi persyaratanminimal seperti yang tertera pada Lampiran- ini.Dari penilaian tersebut, Negara Anggota harusmembuat dan melaksanakan rencana-aksi untukmemastikan bahwa kapasitas yang disyaratkan telahdicapai dan berfungsi di seluruh wilayah, sesuaidengan paragraf 1 Pasaal 5 dan paragraf Pasal 13.

3. Negara Anggota dan WHO harus mendukungpenilaian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatansesuai dengan Lampiran- ini.

4. Pada tingkat masyarakat dan/atau tingkatPuskesmas.Kapasitas yang harus dimiliki:

62

(a) to detect events involving disease or death aboveexpected levels for the particular time and placein all areas within the territory of the State Party;and

(b) to report all available essential informationimmediately to the appropriate level ofhealthcare response. At the community level,reporting shall be to local community health-careinstitutions or the appropriate health personnel.At the primary public health response level,reporting shall be to the intermediate or nationalresponse level, depending on organizationalstructures. For the purposes of this Annex,essential information includes the following:clinical descriptions, laboratory results, sourcesand type of risk, numbers of human cases anddeaths, conditions affecting the spread of thedisease and the health measures employed; and

(c) to implement preliminary control measuresimmediately.

5. At the intermediate public health response levelsThe capacities:(a) to confirm the status of reported events and to

support or implement additional controlmeasures; and

(b) to assess reported events immediately and, iffound urgent, to report all essential informationto the national level. For the purposes of thisAnnex, the criteria for urgent events includeserious public health impact and/or unusual orunexpected nature with high potential for spread.

6. At the national level

Assessment and notification. The capacities:

(a) to assess all reports of urgent events within 48hours; and

(b) to notify WHO immediately through theNational IHR Focal Point when the assessmentindicates the event is notifiable pursuant toparagraph 1 of Article 6 and Annex 2 and toinform WHO as required pursuant to Article 7and paragraph 2 of Article 9.

(a) mendeteksi kejadian/KLB luar biasa yangmeliputi penyakit atau kematian di seluruhwilayah negara anggota tersebut, dan

(b) melaporkan semua informasi penting yang adasecepat mungkin kepada pejabat di tingkatpelayanan kesehatan yang telah ditentukan. Darimasyarakat, laporan harus disampaikan kePuskesmas atau kepada petugas kesehatan yangtelah ditunjuk. Puskesmas harus melapor keDinas Kesehatan Kabupaten, Propinsi atau Pusat.Informasi penting mencakup: gambaran klinis,hasil laboratorium, sumber dan jenis risiko,jumlah kasus dan kematian pada manusia,kondisi yang mempengaruhi penyebaranpenyakit dan tindakan yang dilakukan; dan

(c) melaksanakan tindakan penanggulangan awalsesegera mungkin.

5. Pada tingkat kabupaten atau propinsi.Kapasitas yang harus dimiliki:(a) Memastikan status kejadian/KLB yang

dilaporkan dan mendukung atau melaksanakantindakan penanggulangan tambahan; dan

(b) menilai kejadian/KLB yang dilaporkan dengansegera dan bila dianggap mendesak, melapor kepusat.Yang dimaksud dengan kejadian/KLBpenting adalah dampak terhadap kesehatanmasyarakat yang cukup serius dan/ataukejadian/KLB luar biasa atau yang tidak terdugadengan potensi penyebaran yang tinggi.

6. Pada tingkat pusat

Penilaian dan pemberitahuan. Kapasitas yang harusdimiliki:(a) Menilai seluruh laporan mengenai kejadian/KLB

yang mendesak dalam 48 jam; dan(b) Memberitahu WHO dengan segera melalui

Focal-point IHR Nasional apabila ada indikasiterjadinya peristiwa yang harus dilaporkanmenurut paragraf 1 Pasal 6 dan Lampiran- 2 danmemberitahu WHO sesuai dengan Pasal 7 danparagraf 2 Pasal 9.

63

Public health response. The capacities:

(a) to determine rapidly the control measuresrequired to prevent domestic and internationalspread;

(b) to provide support through specialized staff,laboratory analysis of samples (domestically orthrough collaborating centres) and logisticalassistance (e.g. equipment, supplies andtransport);

(c) to provide on-site assistance as required tosupplement local investigations;

(d) to provide a direct operational link with seniorhealth and other officials to approve rapidly andimplement containment and control measures;

(e) to provide direct liaison with other relevantgovernment ministries;

(f) to provide, by the most efficient means ofcommunication available, links with hospitals,clinics, airports, ports, ground crossings,laboratories and other key operational areas forthe dissemination of information andrecommendations received from WHO regardingevents in the State Party’s own territory and inthe territories of other States Parties;

(g) to establish, operate and maintain a nationalpublic health emergency response plan,including the creation ofmultidisciplinary/multisectoral teams to respondto events that may constitute a public healthemergency of international concern; and

(h) to provide the foregoing on a 24-hour basis.

B. CORE CAPACITY REQUIREMENTS FORDESIGNATED AIRPORTS, PORTS AND

GROUND CROSSINGS

1. At all timesThe capacities:(a) to provide access to (i) an appropriate medical

service including diagnostic facilities located so

Respons di bidang kesehatan masyarakat. Kapasitasyang harus dimiliki:

(a) Menentukan dengan cepat tindakanpenanggulangan yang diperlukan unrukmencegah penyebaran di dalam dan ke luarnegeri;

(b) Menyediakan staf khusus, pemeriksaanlaboratorium (di dalam negeri atau dicollaborating centers WHO) dan bantuan logistik(misalnya peralatan, bahan dan pengiriman);

(c) Menyediakan bantuan yang diperlukan untukmelengkapi penyelidikan setempat;

(d) Membentuk sistem yang memungkinkanpengambilan keputusan yang cepat gunamelaksanakan tindakan penanggulangan.

(e) Menyediakan akses langsung ke departementerkait;

(f) Menyediakan alat komunikasi yang palingefisien, untuk keperluan komunikasi denganrumah sakit, klinik, bandara, pelabuhan,perlintasan darat, laboratorium dan daerahpenting lainnya untuk penyebaran informasi danrekomendasi yang diterima dari WHOsehubungan dengan kejadian/KLB dalamwilayah Negara Anggota tersebut dan dalamwilayah Negara Anggota lainnya;

(g) Membuat, melaksanakan dan memutahirkansuatu rencana tanggap darurat kesehatan,termasuk pembentukan tim lintas sektor untukmerespons kejadian/KLB yang mungkinmenjadi PHEIC; dan

(h) Menyediakan fasilitas tersebut di atas selama 24jam.

B. KAPASITAS YANG HARUS DIMILIKIBANDARA, PELABUHAN DAN LINTAS

BATAS DARAT

1. Setiap saatKapasitas yang harus dimiliki:(a) Menyediakan (i)pelayanan kesehatan yang

memadai termasuk fasilitas diagnostik, yang

64

as to allow the prompt assessment and care of illtravellers, and (ii) adequate staff, equipment andpremises;

(b) to provide access to equipment and personnel forthe transport of ill travellers to an appropriatemedical facility;

(c) to provide trained personnel for the inspection ofconveyances;

(d) to ensure a safe environment for travellers usingpoint of entry facilities, including potable watersupplies, eating establishments, flight cateringfacilities, public washrooms, appropriate solidand liquid waste disposal services and otherpotential risk areas, by conducting inspectionprogrammes, as appropriate; and

(e) to provide as far as practicable a programme andtrained personnel for the control of vektors andreservoirs in and near points of entry.

2. For responding to events that may constitute apublic health emergency of international concern

The capacities:

(a) to provide appropriate public health emergencyresponse by establishing and maintaining apublic health emergency contingency plan,including the nomination of a coordinator andcontact points for relevant point of entry, publichealth and other agencies and services;

(b) to provide assessment of and care for affectedtravellers or animals by establishingarrangements with local medical and veterinaryfacilities for their isolation, treatment and othersupport services that may be required;

(c) to provide appropriate space, separate from othertravellers, to interview suspect or affectedpersons;

(d) to provide for the assessment and, if required,quarantine of suspect travellers, preferably infacilities away from the point of entry;

terletak sedemikian rupa sehinggamemungkinkan penilaian dan perawatan secaracepat bagi penumpang yang sakit dan (ii) staf,peralatan dan ruangan yang memadai;

(b) Menyediakan peralatan dan staf untuk merujukpenumpang yang sakit ke sarana kesehatan yangmemadai;

(c) Menyediakan staf yang terlatih untukpemeriksaan alat angkut;

(d) Memastikan lingkungan yang aman bagi parapenumpang yang menggunakan fasilitas yangtersedia, termasuk air bersih, tempat makan,fasilitas katering pesawat udara, kamar kecil,sistem pembuangan sampah cair dan padat yangmemadai, serta tempat lain berpotensimenimbulkan risiko, dengan melaksanakaninspeksi yang memadai; dan

(e) menyediakan sejauh memungkinkan staf terlatihguna pengendalian vektor dan reservoir.

2. Merespons kejadian/KLB yang dapatmenimbulkan PHEIC

Kapasitas yang harus dimiliki:

(a) Menanggulangi keadaan darurat kesehatanmasyarakat secara memadai dengan membuatdan memutahirkan rencana tanggap daruratkesehatan masyarakat, termasuk penunjukankoordinator dan petugas pada pintu masuk,layanan kesehatan masyarakat dan layananlainnya;

(b) Menyediakan fasilitas untuk diagnosis danperawatan bagi penumpang atau hewan yangterjangkit melalui kerjasama dengan fasilitaskesehatan dan kesehatan hewan setempat dalammelaksanakan isolasi pengobatan dan layananlain yang diperlukan;

(c) Menyediakan ruangan yang memadai yangterpisah dari penumpang lain, untukmewawancarai orang yang terjangkit penyakitatau kemungkinan menderita penyakit;

(d) Menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu,fasilitas karantina terhadap penumpang yangmungkin menderita penyakit, bila

65

(e) to apply recommended measures to disinsect,derat, disinfect, decontaminate or otherwise treatbaggage, cargo, containers, conveyances, goodsor postal parcels including, when appropriate, atlocations specially designated and equipped forthis purpose;

(f) to apply entry or exit controls for arriving anddeparting travellers; and

(g) to provide access to specially designatedequipment, and to trained personnel withappropriate personal protection, for the transferof travellers who may carry infection orcontamination.

ANNEX 2DECISION INSTRUMENT FOR THE

ASSESSMENT AND NOTIFICATION OFEVENTS THAT MAY CONSTITUTE A PUBLICHEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL

CONCERN

Events detected by national surveillance system (seeAnnex 1)

An event involving the following diseases shallalways lead to utilization of the algorithm, becausethey have demonstrated the ability to cause seriouspublic health impact and to spread rapidlyinternationally b):- Cholera- Pneumonic plague- Yellow fever- Viral haemorrhagic fevers(Ebola, Lassa,Marburg)- West Nile fever- Other diseases that are of special national orRegional concern, e.g. dengue fever, Rift Valleyfever, and meningococcal disease.

Any event of potential international public healthconcern, including those of unknown causes or

memungkinkan di sarana kesehatan yang jauhdari pintu masuk;

(e) Bila dianggap perlu melaksanakan tindakanhapus serangga, hapus tikus, hapus hama,dekontaminasi pada bagasi, kargo, petikemas,alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi yangtelah ditetapkan dan dilengkapi untuk keperluanini.

(f) Menerapkan pengawasan masuk dan keluarnyapenumpang; dan

(g) Menyediakan peralatan yang dirancang khususdan personel terlatih yang menggunakan alatperlindungan diri yang memadai, guna merujukpenumpang yang mungkin menularkan penyakitatau kontaminasi.

LAMPIRAN-2ALGORITME UNTUK PENILAIAN DAN

PELAPORAN SUATU KEJADIAN/KLB YANGDAPAT MENIMBULKAN PHEIC

Kejadian/KLB yang dideteksi oleh sistem surveilans(lihat Lampiran-1)

Suatu kejadian/KLB yang menyangkut penyakitberikut, harus selalu menggunakan algoritma ini,karena penyakit tersebut telah terbukti dapatmenyebabkan dampak kesehatan masyarakat yangserius dan menyebar dengan cepat ke seluruh duniab):- Kolera;- Pes Paru;- Demam Kuning;- Demam berdarah oleh virus (Ebola, Lassa,Marburg)- Demam West-Nile;-Penyakit lain yang mendapatkan perhatian khususdi tingkat nasional atau regional, seperti DemamDengue, Demam Rift-Valley, dan penyakit yangdisebabkan oleh kuman meningokokus;

Setiap kejadian/KLB yang berpotensi menimbulkanPHEIC, termasuk yang tidak dikenal sumber atau

66

sources and those involving other events or diseasesthan those listed in the box on the left and the boxon the right shall lead to utilization of the algorithm.

A case of the following diseases is unusual orunexpected and may have serious public healthimpact, and thus shall be notified a, b):- Smallpox- Poliomyelitis due to wild-type poliovirus- Human influenza caused by a new subtype- Severe acute respiratory syndrome (SARS).

EVENT SHALL BE NOTIFIED TO WHO UNDERTHE INTERNATIONAL HEALTHREGULATIONS

Not notified at this stage. Reassess when moreinformation becomes available.

Is there a significant risk of international travel ortrade restrictions?

Is the public health impact of the event serious?

Is the event unusual or unexpected?

Is there a significant risk of international spread?

Is there a significant risk of international spread?

Is the event unusual or unexpected?

a) As per WHO case definitionsb) The disease list shall be used only for the purposeof these Regulations

EXAMPLES FOR THE APPLICATION OF THEDECISION INSTRUMENT FOR THEASSESSMENT AND NOTIFICATION OFEVENTS THAT MAY CONSTITUTE

penyebabnya serta kejadian/KLB atau penyakitlain yang tidak termasuk dalam kotak di atas dan dibawah, harus menggunakan algoritma ini;

Satu kasus dari penyakit beikut ini adalah suatukejadian/KLB luar biasa/KLB atau tidak didugadan dapat berdampak serius terhadap kesehatanmasyarakat, sehingga harus dilaporkan a,b):-Cacar;- Influenza manusia yang disebabkan oleh subtipebaru;- SARS;

PENYAKIT DI ATAS HARUS DILAPORKAN KEWHO MENURUT IHR

Tidak dilaporkan pada tingkat ini. Nilai kembalibila telah tersedia informasi yang lebih banyak.

Adakah keharusan membatasi lalu lintas danperdagangan internasional ?

Apakah dampak kesehatan masyarakat darikejadian/KLB ini serius ?

Apakah ini kejadian/KLB luar biasa atau tidakdiduga ?Apakah ada kemungkinan menyebar secarainternasional ?

Adakah suatu risiko yang bermakna bagipenyebarannya secara internasional ?

Apakah kejadian/KLB ini luar biasa atau tidakdiduga ?

a) sesuai dengan definisi kasus WHO;b) daftar penyakit ini hanya digunakan dalam IHR

CONTOH PENERAPAN ALGORITME DALAMPENILAIAN DAN PELAPORANKEJADIAN/KLB YANG DAPATMENIMBULKAN PHEIC

67

A PUBLIC HEALTH EMERGENCY OFINTERNATIONAL CONCERN

The examples appearing in this Annex are notbinding and are for indicative guidancepurposes to assist in the interpretation of the decisioninstrument criteria.DOES THE EVENT MEET AT LEAST TWO OFTHE FOLLOWING CRITERIA?

I. Is the public health impact of the event serious?

1. Is the number of cases and/or number of deaths forthis type of event large for the given place, time orpopulation?

2. Has the event the potential to have a high publichealth impact?THE FOLLOWING ARE EXAMPLES OFCIRCUMSTANCES THAT CONTRIBUTE TO HIGHPUBLIC HEALTH IMPACT:�Event caused by a pathogen with high potential to cause epidemic (infectiousness of the agent, high casefatality, multiple transmission routes or healthycarrier).�Indication of treatment failure (new or emerging antibiotic resistance, vaccine failure, antidote resistanceor failure).�Event represents a significant public health risk evenif no or very few human cases have yet been identified.

�Cases reported among health staff.�The population at risk is especially vulnerable (refugees, low level of immunization, children, elderly,low immunity, undernourished, etc.).�Concomitant factors that may hinder or delay the public health response (natural catastrophes, armedconflicts, unfavourable weather conditions, multiplefoci in the State Party).

�Event in an area with high population density.

�Spread of toxic, infectious or otherwise hazardousmaterials that may be occurring naturally or otherwisethat has contaminated or has the potential tocontaminate a population and/or a large geographical

Contoh yang terdapat dalam Lampiran ini tidakmengikat dan hanya merupakan petunjuk gunamembantu menafsirkan algoritme

APAKAH KEJADIAN/KLB TERSEBUTMEMENUHI SEKURANG-KURANGNYA 2 DARIKRITERIA BERIKUT INI ?I. Apakah dampaknya terhadap kesehatanmasyarakat serius?1. Apakah jumlah kasus dan/atau jumlah kematiancukup besar dilihat dari segi lokasi, waktu atau jumlahpenduduk ?

2. Apakah berpotensi menimbulkan dampak besar bagikesehatan masyarakat?BERIKUT ADALAH CONTOH KEADAAN YANGDAPAT MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIFBAGI KESEHATAN MASYARAKAT:- kejadian/KLB yang disebabkan oleh kuman yangsangat mungkin menimbulkan wabah ( kemampuanmenular bibit penyakit, kematian kasus yang tinggi,berbagai cara penularan atau adanya karier);- indikasi kegagalan pengobatan (resistensi antibiotik,kegagalan vaksin, kegagalan atau resistensi zatpenawar racun)- Kejadian/KLB yang dapat membahayakan kesehatanmasyarakat, meski belum ditemukan penderita ataujumlah penderita yang sudah diketahui sangat kecil.-Ada petugas kesehatan yang terkena penyakit;-Penduduk yang berisiko sangat rentan (parapengungsi, cakupan imunisasi rendah, anak, orang tua,kurang gizi, dll.).-faktor yang pada saat bersamaan dapat menghalangiatau menunda tindakan di bidang kesehatan masyarakat(bencana alam, konflik bersenjata, cuaca buruk, sumberpenularan di beberapa wilayah Negara Anggota).- Kejadian/KLB di wilayah yang sangat padatpenduduknya-penyebaran bahan beracun, bahan yang dapat menularatau bahan berbahaya yang ada di alam atau yangberpotensi mencemari penduduk dan atau wilayahyang luas.

68

area.3. Is external assistance needed to detect, investigate,respond and control the current event, or prevent newcases?

THE FOLLOWING ARE EXAMPLES OF WHENASSISTANCE MAY BE REQUIRED:�Inadequate human, financial, material or technical resources – in particular:– Insufficient laboratory or epidemiological capacity toinvestigate the event (equipment, personnel, financialresources)– Insufficient antidotes, drugs and/or vaccine and/orprotective equipment, decontamination equipment, orsupportive equipment to cover estimated needs– Existing surveillance system is inadequate to detectnew cases in a timely manner.

IS THE PUBLIC HEALTH IMPACT OF THEEVENT SERIOUS?Answer “yes” if you have answered “yes” toquestions 1, 2 or 3 above.

II. Is the event unusual or unexpected?

4. Is the event unusual?THE FOLLOWING ARE EXAMPLES OFUNUSUAL EVENTS:�The event is caused by an unknown agent or the source, vehicle, route of transmission isunusual or unknown.�Evolution of cases more severe than expected (including morbidity or case-fatality) orwith unusual symptoms.�Occurrence of the event itself unusual for the area,season or population.

5. Is the event unexpected from a public healthperspective?THE FOLLOWING ARE EXAMPLES OFUNEXPECTED EVENTS:�Event caused by a disease/agent that had already been eliminated or eradicated from theState Party or not previously reported.

3. Apakah bantuan luar negri diperlukan untukmendeteksi, investigasi, respons dan menanggulangikejadian/KLB yang sedang berlangsung, atau untukmencegah kasus-kasus baru ?BERIKUT ADALAH CONTOH PERLUNYABANTUAN LUAR NEGERI:-terbatasnya sumberdaya manusia, dana, bahan dankemampuan teknis, khususnya:-terbatasnya kapasitas laboratorium atau kapasitasepidemiologis untuk menyelidiki kejadian/KLB (peralatan, staf, keuangan)-terbatasnya anti racun, obat dan/atau vaksin dan/ataualat pelindung, alat dekontaminasi;-sistem surveilans yang ada tidak mampu mendeteksikasus baru pada waktunya.

APAKAH DAMPAK TERHADAP KESEHATANMASYARAKAT DARI KEJADIAN/KLB INISERIUS ?Jawab “ya” bila anda memiliki jawaba “ya” padapertanyaan nomor 1, 2 atau 3 di atas.II. Apakah kejadian/KLB ini luar biasa atau takterduga ?4. Apakah ini kejadian/KLB luar biasa ?BERIKUT ADALAH CONTOH KEJADIAN/KLBLUAR BIASA:- Kejadian/KLB yang tidak diketahui penyebab atausumbernya, media atau rute penularan yang tidak biasaatau tidak diketahui.- Perkembangan klinis kasus lebih berat dari yangdiharapkan (termasuk kematian atau angka kematian)atau dengan gejala yang tidak biasa.- Kejadian/KLBnya sendiri luar biasa bagi suatuwilayah, musim atau penduduk;

5. Apakah kejadian/KLB ini tidak terduga dariperspektif kesehatan masyarakat ?BERIKUT ADALAH CONTOH KEJADIAN/KLBYANG TIDAK TERDUGA:- Kejadian/KLB yang disebabkan oleh suatupenyakit/penyebab penyakit yang telah tereliminasiatau terbasmi dari Negara Anggota atau yang tidakpernah dilaporkan sebelumnya.

69

IS THE EVENT UNUSUAL OR UNEXPECTED?Answer “yes” if you have answered “yes” toquestions 4 or 5 above.

III. Is there a significant risk of internationalspread?

6. Is there evidence of an epidemiological link tosimilar events in other States?

7. Is there any factor that should alert us to thepotential for cross border movement of theagent, vehicle or host?THE FOLLOWING ARE EXAMPLES OFCIRCUMSTANCES THAT MAY PREDISPOSE TOINTERNATIONAL SPREAD:�Where there is evidence of local spread, an index case (or other linked cases) with ahistory within the previous month of:– international travel (or time equivalent to theincubation period if the pathogen is known)– participation in an international gathering(pilgrimage, sports event, conference, etc.)– close contact with an international traveller or ahighly mobile population.�Event caused by an environmental contamination that has the potential to spread across international borders.�Event in an area of intense international traffic withlimited capacity for sanitary control or environmentaldetection or decontamination.

IS THERE A SIGNIFICANT RISK OFINTERNATIONAL SPREAD?Answer “yes” if you have answered “yes” toquestions 6 or 7 above.

IV. Is there a significant risk of international travelor trade restrictions?

8. Have similar events in the past resulted ininternational restriction on trade and/or travel?

APAKAH KEJADIAN/KLB INI LUAR BIASAATAU TIDAK TERDUGA ?Jawab “ya” bila anda memiliki jawaban “ya” padapertanyaan nomor 4 atau 5 di atas.

III. Adakah kemungkinan yang cukup besar untukpenyebaran internasional?

6. Adakah kaitan epidemiologis dengen kejadian/KLBserupa di Negara lain ?

7. Adakah faktor yang harus kita waspadai dalampergerakan lintas batas dari penyebab penyaki,mediapenularan atau manusia?BERIKUT ADALAH CONTOH SITUASI YANGBERPENGARUH TERHADAP PENYEBARANINTERNASIONAL:-ada bukti penyebaran lokal, kasus indeks (atau kasusterkait lainnya) memiliki riwayat pada bulansebelumnya melakukan:

- perjalanan internasional ( yang waktunya samadengan masa inkubasi, bila penyakitnya diketahui)

- ikutserta dalam pertemuan internasional (haji,olahraga, konperensi, dll.)

- kontak erat dengan seorang penumpanginternasional atau penduduk dengan mobilitas tinggi- Kejadian/KLB yang disebabkan oleh pencemaranlingkungan yang berpotensi menyebar melintasi batasinternasional.- Kejadian/KLB di suatu wilayah dengan lalu-lintasinternasional yang ramai, dengan fasilitas sanitasi yangterbatas, atau kemampuan mendeteksi pencemaranlingkungan dan dekontaminasi yang terbatas.

ADAKAH KEMUNGKINAN YANG CUKUPBESARAGI PENYEBARAN INTERNASIONAL ?Jawab “ya” bila anda memiliki jawaban “ya” padapertanyaan nomor 6 atau 7 di atas.

IV. Adakah kemungkinan dibatasinya lalu lintasdan perdagangan internasional ?

8. Adakah kejadian/KLB serupa di masa lalu yangmengharuskan pembatasan pada perdagangandan/atau lalu lintas internasional ?

70

9. Is the source suspected or known to be a foodproduct, water or any other goods that might becontaminated that has been exported/imported to/fromother States?

10. Has the event occurred in association with aninternational gathering or in an area of intenseinternational tourism?

11. Has the event caused requests for more informationby foreign officials or international media?

IS THERE A SIGNIFICANT RISK OFINTERNATIONAL TRADE OR TRAVELRESTRICTIONS?Answer “yes” if you have answered “yes” toquestions 8, 9, 10 or 11 above.

States Parties that answer “yes” to the questionwhether the event meets any two of the four criteria(I-IV) above, shall notify WHO under Article 6 ofthe International Health Regulations.

ANNEX 3MODEL SHIP SANITATION CONTROLEXEMPTION CERTIFICATE/SHIPSANITATION CONTROL CERTIFICATE

Port of………. Date: …………..This Certificate records the inspection and 1)exemption from control or 2) control measures appliedName of ship or inland navigationvessel…......................Flag….......................Registration/IMO No. ……….......At the time of inspection the holds were unladen/ladenwith ...... tonnes of .......................... cargoName and address of inspectingofficer…………………..

Ship Sanitation Control Exemption CertificateAreas , [systems, and services] inspected

9. Apakah sumber penyakit yang dicurigai ataudiketahui adalah produk makanan, air atau baranglainnya yang terkontaminasi yang telah diekspor/impor ke/dari Negara lain ?

10. Apakah kejadian/KLB terjadi saat berlangsungnyapertemuan internasional atau dalam suatu wilayahyang banyak dkunjungi wisatawan mancanegara ?

11. Apakah kejadian/KLB ini menyebabkanpermintaaninformasi yang lebih banyak dari pejabatasing atau media internasional ?

ADAKAH KEMUNGKINAN DIBATASINYALALU LINTAS DAN PERDAGANGANINTERNASIONAL ?Jawab “ya” bila anda meiliki jawabn “ya” padapertanyaan nomor 8, 9, 10, atau 11 di atas.

Negara Anggota yang menjawab “ya” padapertanyaan apakah kejadian/KLBnya memenuhi 2dari 4 kriteria (I-IV) di atas, harus memberitahuWHO sesuai denganPasal-6 IHR.

LAMPIRAN-3CONTOH SERTIFIKAT BEBAS PENGAWASANSANITASI KAPAL/ SERTIFIKATPENGAWASAN SANITASI KAPAL

Pelabuhan............... Tanggal.....................Sertifikat ini mencatat pemeriksaan dan 1)Bebas dari pengawasan atau 2) tindakan pengendalianyang dilakukan padaNama kapal atau kapal sungai pedalaman: .........Bendera ..................Nomor Registrasi/IMO:....................Pada waktu diperiksa, palka-palka tidakmemuat/memuat dengan ....... ton dari ....... kargo;Nama dan alamat petugas pemeriksa:...................

Sertifikat Bebas Pemeriksaan Sanitasi Kapal;Bagian, (sistem, dan layanan) yang diperiksa;

71

Galley Pantry StoresHold(s)/cargoQuarters:- crew- officers- passengers- deckPotable waterSewageBallast tanksSolid and medical wasteStanding waterEngine roomMedical facilitiesOther areas specified - see attachedNote areas not applicable, by markingN/A.

Evidence found1…………………..…………………..Sample results2…………………..…………………..Documents reviewedMedical logShip’s logOther

Ship Sanitation Control Certificate

Control measures applied……………………………………………………Re-inspection date……………………………………………………Comments regarding conditions found……………………………………………………

No evidence found. Ship/vessel is exempted fromcontrol measures. Control measures indicated wereapplied on the date below.Name and designation of issuing officer………………………………............

DapurPalka/KargoTempat tinggal:- ABK- Pimpinan- penumpang- geladakAir bersihSampah cairTanki pemberat atau penyeimbang?Sampah medik dan padatAir cadanganRuang mesinFasilitas medikBagian lainnya- lihat lampiranCatatan bagian yang tidak di[periksa, tulis N/A

Bukti yang ditemukan;................................................................Hasil sampel................................................................Dokumen yang diperiksaBuku harian medikBuku harian kapalLain-lain

Sertifikat Pemeriksaan Sanitasi Kapal

Tindakan Pengendalian yang dilakukan......................................................................................Tanggal pemeriksaan ulang;......................................................................................Komentar terhadap kondisi yang ditemukan......................................................................................

Tidak ditemukan bukti. Kapal/Alat angkut dibebaskandari tindakan pengendalian. Indikasi tindakanpengendalian dilakukan pada tanggal dibawah.Nama dan pangkat petugas yang menerbitkan.............................................

72

Signature and seal ………… Date ………….........1 (a) Evidence of infection or contamination, including:vektors in all stages of growth; animal reservoirs forvektors; rodents or other species that could carryhuman disease, microbiological, chemical and otherrisks to human health; signs of inadequate sanitarymeasures. (b) Information concerning any human cases(to be included in the Maritime Declaration of Health).2 Results from samples taken on board. Analysis to beprovided to ship’s master by most expedient meansand, if re-inspection is required, to the next appropriateport of call coinciding with the re-inspection datespecified in this certificate.Sanitation Control Exemption Certificates andSanitation Control Certificates are valid for amaximum of six months, but the validity period may beextended by one month if inspection cannot be carriedout at the port and there is no evidence of infection orcontamination.

ATTACHMENT TO MODEL SHIP SANITATIONCONTROL EXEMPTION CERTIFICATE/SHIPSANITATION CONTROL CERTIFICATE

Areas/facilities/systems inspectedFoodSource;Storage;Preparation;ServiceWaterSource; Storage; DistributionWasteHolding; Treatment; DisposalSwimming pools/spasEquipment; OperationMedical facilitiesEquipment and medical devices; OperationMedicinesOther areas inspected

Evidence found…………………….…………………….Sample results…………………….…………………….Documents reviewed

Tanda tangan dan stempel......... Tanggal...............1 (a) Bukti infeksi atau kontaminasi, termasuk vektordalam semua tingkat pertumbuhan; reservoir hewanbagi vektor; rodent atau spesies lain yang dapatmembawa penyakit manusia, mikrobiologi, kimia danrisiko lainnya pada kesehatan manusia; tanda-tandakekurangan tindakan sanitasi. (b) Informasi mengenaisetiap kasus manusia ( dimasukkan dalam MDH).2 Hasil dari sampel yang diambil di atas kapal. Analisisdibeikan kepada Nahkoda Kapal melalui alatpengiriman, bila pemeriksaan ulang diperlukan, padapelabuhan berikutnya bersamaan dengan tanggalpemeriksaan ulang yang dicantumkan dalam sertifikatini.Sertifikat Bebas Pengawasan Sanitasi Kapal danSertifikat Pengawasan Sanitasi Kapal ini berlaku palinglama 6 bulan, namun dapat diperpanjang selama 1bulan bila pemeriksaan tidak dapat dilakukan dipelabuhan dan tidak ada bukti adanya infeksi ataukontaminasi

LAMPIRAN CONTOH SERTIFIKAT BEBASPENGAWASAN SANITASI KAPAL/ SERTIFIKATPENGAWASAN SANITASI KAPAL

Bagian/fasilitas/sistem yang diperiksaMakanan:Sumber; Penyimpanan; Penyiapan; Pelasyanan;Air:Sumber; Penyimpanan; Distribusi;Sampah:Penanganan; Pengendalian; Pembuangan;Kolam Renang:Peralatan; pengoperasian;Fasiltas Medik:Alat dan bahan medik; Operasi;Obat-obatan;Bagian lainnya yang diperiksa:

Bukti yang ditemukan:................................................................Hasil pemeriksaan sampel:................................................................Dokumen yang diperiksa

73

……………………..……………………..Control measures applied……………………..……………………..Re-inspection date……………………..……………………..Comments regarding conditions found……………………..……………………..

Indicate when the areas listed are not applicable bymarking N/A.

ANNEX 4TECHNICAL REQUIREMENTS PERTAININGTO CONVEYANCES ANDCONVEYANCE OPERATORS

Section A Conveyance operators1. Conveyance operators shall facilitate:(a)inspections of the cargo, containers and conveyance;(b) medical examinations of persons on board;(c) application of other health measures under theseRegulations; and(d) provision of relevant public health informationrequested by the State Party.

2. Conveyance operators shall provide to the competentauthority a valid Ship Sanitation Control ExemptionCertificate or a Ship Sanitation Control Certificate or aMaritime Declaration of Health, or the Health Part ofan Aircraft General Declaration, as required underthese Regulations.

Section B Conveyances

1. Control measures applied to baggage, cargo,containers, conveyances and goods under theseRegulations shall be carried out so as to avoid as far aspossible injury or discomfort to persons or damage tothe baggage, cargo, containers, conveyances and goods.Whenever possible and appropriate, control measuresshall be applied when the conveyance and holds are

................................

................................Tindakan Pengendalian yang dilakukan:................................................................Tanggal Pemeriksaan Ulang:................................................................Komentar mengenai kondisi yang ditemukan:................................................................

Tandai bagian dalam daftar yang tidak diperiksadengan memberi tanda N/A

LAMPIRAN- 4PERSYARATAN TEKNIS BAGI ALAT ANGKUTDAN OPERATOR ALAT ANGKUT

Bagian A. Operator Alat Angkut1. Para operator alat angkut harus memfasilitasi:(a) Pemeriksaan kargo, petikemas dan alat angkut;(b) Pemeriksaan medis terhadap penumpang di ataskapal;(c) Tindakan lain sesuai dengan IHR; dan(d) pemberian informasi kesehatan masyarakat yangdiminta oleh Negara Anggota.

2. Operator alat angkut harus memberikan kepadaotorita yang berkompeten suatu SBPSK yang sah atauSertifikat Kontrol Sanitasi Kapal atau suatu MDH, atauHPAGD sesuai dengan yag disyaratkan IHR.

Bagian B. Alat angkut

1. Tindakan yang dilakukan pada bagasi, kargo,petikemas, alat angkut dan barang sesuai dengan IHRharus dilakukan sedemikian rupa untuk sejauh mungkinmencegah ruda paksa atau ketidaknyamanan terhadappenumpang atau kerusakan pada bagasi, kargo,petikemas, alat angkut dan barang. Bila memungkinkantindakan harus dilakukan saat alat angkut dan palkanya

74

empty.

2. States Parties shall indicate in writing the measuresapplied to cargo, containers or conveyances, the partstreated, the methods employed, and the reasons fortheir application. This information shallbe provided inwriting to the person in charge of an aircraft and, incase of a ship, on the Ship Sanitation ControlCertificate. For other cargo, containers or conveyances,States Parties shall issue such information in writing toconsignors, consignees, carriers, the person in chargeof the conveyance or their respective agents.

ANNEX 5SPECIFIC MEASURES FOR VEKTOR-BORNEDISEASES

1. WHO shall publish, on a regular basis, a list of areaswhere disinsection or other vektor control measures arerecommended for conveyances arriving from theseareas. Determination of such areas shall be madepursuant to the procedures regarding temporary orstanding recommendations, as appropriate.

2. Every conveyance leaving a point of entry situated inan area where vektor control is recommended shouldbe disinsected and kept free of vektors. When there aremethods and materials advised by the Organization forthese procedures, these should be employed. Thepresence of vektors on board conveyances and thecontrol measures used to eradicate them shall beincluded:(a) in the case of aircraft, in the Health Part of theAircraft General Declaration, unless this part of theDeclaration is waived by the competent authority at theairport of arrival;(b) in the case of ships, on the Ship Sanitation ControlCertificates; and(c) in the case of other conveyances, on a written proofof treatment issued to the consignor, consignee, carrier,the person in charge of the conveyance or their agent,respectively.

3. States Parties should accept disinsecting, deratting

dalam keadaan kosong.

2. Negara Anggota harus menyatakan secara tertulistindakan yang telah dilakukan pada kargo, petikemas,atau alat angkut, bagian di mana tindakandilaksanakan, metode yang digunakan, dan alasanpenerapannya. Informasi ini harus diberikan secaratertulis kepada orang yang bertanggungjawab dipesawat udara dan, dalam hal kapal laut, ditulis padaSPSK. Untuk kargo, petikemas atau alat angkutNegara Anggota harus memberikan informasi tersebutsecara tertulis kepada pengirim barang, penerimabarang, pembawa, orang yang bertanggungjawab dialat angkut atau agennya.

LAMPIRAN- 5TINDAKAN KHUSUS TERHADAP PENYAKITYANG MENULAR MELALUI VEKTOR

1. WHO harus menerbitkan secara teratur, daftar lokasidi mana hapus serangga dan tindakan pengendalianvektor lainnya direkomendasikan terhadap alat angkutyang datang dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi iniharus dibuat sesuai dengan rekomendasi sementara ataurekomendasi tetap, sesuai dengan keperluan.

2. Setiap alat angkut yang meninggalkan pintu masukyang terletak dalam suatu daerah di mana pengendalianvektor direkomendasikan harus dihapus seranggakandan dijaga bebas dari vektor. Bila ada metode danbahan yang dianjurkan oleh WHO bagi prosedur ini,maka hal ini harus dilaksanakan. Keberadaan vektorpenyakit di atas alat angkut dan tindakan pengendalianyang digunakan untuk membasminya harus meliputi:(a) Dalam hal pesawat udara, ada pada bagiankesehatan dari HPAGD, kecuali kalau bagian dariKeterangan ini tidak diminta oleh otorita yangberkompeten pada saat kedatangan di bandara;(b) Dalam hal kapal laut, ada dalam SPSK, dan;

(c) Dalam hal alat angkut lain, ada dalam bukti tertulisdari tindakan yang telah dilakukan yang dikeluarkankepada pengirim, pemilik barang, pembawa atau orangyang bertugas di alat angkut tersebut, atau agennya..3. Negara Anggota harus menyetujui hapus serangga,

75

and other control measures for conveyances applied byother States if methods and materials advised by theOrganization have been applied.

4. States Parties shall establish programmes to controlvektors that may transport an infectious agent thatconstitutes a public health risk to a minimum distanceof 400 metres from those areas of point of entryfacilities that are used for operations involvingtravellers, conveyances, containers, cargo and postalparcels, with extension of the minimum distance ifvektors with a greater range are present.

5. If a follow-up inspection is required to determine thesuccess of the vektor control measures applied, thecompetent authorities for the next known port or airportof call with a capacity to make such an inspection shallbe informed of this requirement in advance by thecompetent authority advising such follow-up. In thecase of ships, this shall be noted on the Ship SanitationControl Certificate.

6. A conveyance may be regarded as suspect andshould be inspected for vektors and reservoirs if:(a) it has a possible case of vektor-borne disease onboard;(b) a possible case of vektor-borne disease has occurredon board during an international voyage; or(c) it has left an affected area within a period of timewhere on-board vektors could still carry disease.

7. A State Party should not prohibit the landing of anaircraft or berthing of a ship in its territory if thecontrol measures provided for in paragraph 3 of thisAnnex or otherwise recommended by the Organizationare applied. However, aircraft or ships coming from anaffected area may be required to land at airports ordivert to another port specified by the State Party forthat purpose.

8. A State Party may apply vektor control measures to

hapus tikus dan tindakan pengendalian lainnyaterhadap alat angkut yang dilakukan oleh Negara lain,selama metode dan bahan yang digunakan sesuaidengan anjuran WHO.

4. Negara Anggota harus melaksanakan pengendalianvektor yang dapat membawa bibit penyakit danmenimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat padajarak minimum 400 meter dari pintu masuk yangdigunakan oleh penumpang, alat angkut, petikemas,kargo, dan paket pos, dengan perluasan dari jarakminimum bila terdapat vektor pada daerah yang lebihluas.

5. Bila tindak lanjut pemeriksaan diperlukan untukmenentukan keberhasilan tindakan pengendalian vektor,otorita yang berkompeten pada pelabuhan ataubandara berikut yang memiliki kapasitas untukmelakukan pemeriksaan harus diberitahu terlebihdahulu oleh otorita yang meminta tindak lanjut. Dalamhal kapal, hal ini harus dicatat pada SPSK.

6. Suatu alat angkut dapat dicurigai dan harus diperiksauntuk memastikan ada tidaknya vektor dan reservoir,bila:(a) kemungkinan ada kasus penyakit yang ditularkanmelalui vektor di atas kapal;(b) kemungkinan kasus penyakit yang ditularkanmelalui vektor telah terjadi di atas kapal selamaperjalanan internasional; atau(c) alat angkut telah meninggalkan daerah yangterjangkit dalam periode yang masih memungkinkanvektor di kapal membawa penyakit.

7. Suatu Negara Anggota tidak boleh melarangpendaratan pesawat udara atau kapal merapat dalamwilayahnya bila telah dilaksanakan tindakan sesuaidengan paragraph-3 Lampiran ini atau yang telahdirekomendasikan oleh WHO. Namun, pesawat udaraatau kapal yang datang dari daerah terjangkit dapatdisyaratkan mendarat pada bandara atau dialihkankepelabuhan lain yang ditetapkan oleh NegaraAnggota tersebut.

8. Suatu Negara Anggota dapat melakukan tindakan

76

a conveyance arriving from an area affected by avektor-borne disease if the vektors for the foregoingdisease are present in its territory.

ANNEX 6

VACCINATION, PROPHYLAXIS ANDRELATED CERTIFICATES

1. Vaccines or other prophylaxis specified in Annex 7or recommended under these Regulations shall be ofsuitable quality; those vaccines and prophylaxisdesignated by WHO shall be subject to its approval.Upon request, the State Party shall provide to WHOappropriate evidence of the suitability of vaccines andprophylaxis administered within its territory underthese Regulations.

2. Persons undergoing vaccination or other prophylaxisunder these Regulations shall be provided with aninternational certificate of vaccination or prophylaxis(hereinafter the “certificate”) in the form specified inthis Annex. No departure shall be made from the modelof the certificate specified in this Annex.

3. Certificates under this Annex are valid only if thevaccine or prophylaxis used has been approved byWHO.

4. Certificates must be signed in the hand of theclinician, who shall be a medical practitioner or otherauthorized health worker, supervising theadministration of the vaccine or prophylaxis. Thecertificate must also bear the official stamp of theadministering centre; however, this shall not be anaccepted substitute for the signature.

5. Certificates shall be fully completed in English or inFrench. They may also be completed in anotherlanguage, in addition to either English or French.

6. Any amendment of this certificate, or erasure, or

pengendalian vektor terhadap alat angkut yang datangdari daerah terjangkit penyakit yang ditularkan melaluivektor, bila vektor penyakit terdahulu ada diwilayahnya.

LAMPIRAN- 6

SERTIFIKAT VAKSINASI, SERTIFIKATPROFILAKSIS DAN SERTIFIKAT TERKAIT

1. Vaksin atau profilaksis lain yang tertera padaLampiran-7 atau direkomendasikan IHR harusmemadai kualitasnya; vaksin dan profilaksis tersebutyang harus terlebih dahulu mendapat persetujuanWHO. Bila diminta oleh WHO, Negara Anggota harusmemberikan bukti yang cukup mengenai kecocokanvaksin dan profilaksis yang diberikan di wilayahnyasesuai dengan IHR ini.

2. Orang yang divaksinasi atau mendapat profilaksislain sesuai dengan IHR harus diberikan ICV atausertifikat profilaksis (selanjutnya disebutsertifikat/ICV) dalam bentuk sesuai dengan Lampiran.Tidak diperkenankan bentuk yang berbeda denganmodel ICV seperti pada Lampiran.

3. Sertifikat pada Lampira hanya berlaku bila vaksinatau profilaksis yang digunakan telah diakui olehWHO.

4. Sertifikat harus ditandatangani oleh dokter praktekatau petugas kesehatan lain yang berwenang, yangmengawasi pemberian vaksin atau profilaksis tersebut.Sertifikat harus juga diberi stempel resmi dari saranakesehatan; namun, stempel tidak boleh menggantikantandatangan.

5. Sertifikat harus ditulis lengkap dalam bahasa Inggrisatau Perancis. Bahasa lain dapat pula ditambahkannamun hanya sebagai pelengkap bahasa Inggris atauPerancis.

6. Setiap perubahan dari sertifikat ini seperti adanya

77

failure to complete any part of it, may render it invalid.

7. Certificates are individual and shall in nocircumstances be used collectively. Separatecertificates shall be issued for children.

8. A parent or guardian shall sign the certificate whenthe child is unable to write. The signature of anilliterate shall be indicated in the usual manner by theperson’s mark and the indication by another that this isthe mark of the person concerned.

9. If the supervising clinician is of the opinion that thevaccination or prophylaxis is contraindicated onmedical grounds, the supervising clinician shallprovide the person with reasons, written in English orFrench, and where appropriate in another language inaddition to English or French, underlying that opinion,which the competent authorities on arrival should takeinto account. The supervising clinician and competentauthorities shall inform such persons of any riskassociated with non-vaccination and with the non-useof prophylaxis in accordance with paragraph 4 ofArticle 23.

10. An equivalent document issued by the ArmedForces to an active member of those Forces shall beaccepted in lieu of an international certificate in theform shown in this Annex if:(a) it embodies medical information substantially thesame as that required by such form; and(b) it contains a statement in English or in French andwhere appropriate in another language in addition toEnglish or French recording the nature and date of thevaccination or prophylaxis and to the effect that it isissued in accordance with this paragraph

MODEL INTERNATIONAL CERTIFICATE OFVACCINATION OR PROPHYLAXIS

This is to certify that [name] ...................................,date of birth ..................., sex ...............................,nationality ....................................national identification

bagian yang dihapus atau ada bagian yang tidaklengkap diisi, dapat mengakibatkan sertifikat ini tidakberlaku

7. Sertifikat bersifat individu, dan tidak bolehdigunakan secara kolektif. Sertifikat tersendiri harusdikeluarkan untuk anak.

8. Orang tua atau pengawal harus menandatanganisertifikat bagi anaknya bila ybs tidak dapat menulis.Tandatangan seorang yang buta huruf biasanyaditunjukkan dengan suatu tanda dan dinyatakan olehyang lain bahwa ini adalah tanda orang tersebut.

9. Bila dokter pengawas berpendapat bahwa vaksinasiatau profilaksis merupakan kontraindikasi dari segimedis bagi seseorang, maka ia harus menuliskanalasannya secara tertulis dalam bahasa Inggeris ataubahasa Perancis, dan bila perlu dalam bahasa lainselaian bahasa Inggeris dan Perancis, sehingga otoritayang berkompeten pada tempat kedatangan akanmempertimbangkannya. Dokter pengawas dan otoritayang berkompeten harus memberitahu orang tersebuttentang risiko yang dihadapi tanpa vaksinasi dan tanpaprofilaksis sesuai dengan paragraph-4 Pasal 23.

10. Dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh AngkatanBersenjata bagi anggotanya yang aktif, harus diterimasebagi pengganti ICV seperti yang tercantum padaLampiran, bila:(a) informasi medik yang dicantumkan sebagian besarsama dengan ICV; dan(b) berisi pernyataan dalam bahasa Inggeris atauPerancis dan bila perlu dalam bahasa lain selain bahasaInggeris dan Perancis yang mencatat jenis dan tanggalvaksinasi atau profilaksis dan dokumen tersebutdikeluarkan sesuai dengan paragraf ini.

MODEL SERTIFIKAT INTERNASIONALUNTUK VAKSINASI ATAU PROFILAKSIS (ICV)

Dengan ini menerangkan bahwa (nama)……………..tanggal lahir.……,jenis kelamin……Kewarganegaraan..................... KTP(bila ada)..............

78

document, if applicable ..................................................whose signature follows ……………………….............has on the date indicated been vaccinated or receivedprophylaxis against:(name of disease or condition) ………..……………….Inaccordancewith the International Health Regulations.Vaccine or prophylaxis:Date:Signature and professional status of supervisingclinician:Manufacturer and batch No. of vaccine orProphylaxis:

Certificate valid from .................. until ......................Official stamp of administering centre:1.2.

This certificate is valid only if the vaccine orprophylaxis used has been approved by the WorldHealth Organization.

This certificate must be signed in the hand of theclinician, who shall be a medical practitioner or otherauthorized health worker, supervising theadministration of the vaccine or prophylaxis. Thecertificate must also bear the official stamp of theadministering centre; however, this shall not be anaccepted substitute for the signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failureto complete any part of it, may render it invalid.

The validity of this certificate shall extend until thedate indicated for the particular vaccination orprophylaxis. The certificate shall be fully completed inEnglish or in French. The certificate may also becompleted in another language on the same document,in addition to either English or French.

ANNEX 7REQUIREMENTS CONCERNING

Yang tandatangannya di bawah ini...................

Pada tanggal yang tercantum telah divaksinasi ataumendapat profilaksis terhadap penyakit:(nama penyakit atau keadaan)……………..........…sesuai dengan IHRVaksin atau Profilaksis:.............Tanggal:Tanda tangan dan profesi dari dokter pengawas

Pabrik pembuat vaksin dan nomor batch vaksin atauprofilaksis

Sertifikat ini berlaku mulai ........ sampai........Stempel dinas sarana kesehatan1.2.

Sertifikat ini berlaku bila vaksin atau profilaksis yangdigunakan telah diakui oleh WHO.

Sertifikat ini harus ditandatangani oleh dokter praktek,atau petugas kesehatan berwenang yang mengawasipemberian vaksin atau profilaksis. Sertifikat ini harusdibubuhi cap dinas dari sarana kesehatan, namun tidakberlaku sebagai pengganti tandatangan

Setiap perubahan dari sertifikat ini seperti adanyabagian yang dihapus atau ada bagian yang tidaklengkap diisi, dapat mengakibatkan sertifikat ini tidakberlaku

Sertifikat ini berlaku sampai tanggal yang telahdituliskan bagi vaksinasi atau profiklaksis yang telahdiberikan. Sertifikat ini harus ditulisdalam bahasaInggris dan Perancis. Sertifikat ini dapat jugadilengkapi dengan bahasa lain pada dokumen yangsama, selain bahasa Inggris dan Perancis.

LAMPIRAN-7KETENTUAN MENGENAI VAKSINASI ATAU

79

VACCINATION OR PROPHYLAXIS FORSPECIFIC DISEASES

1. In addition to any recommendation concerningvaccination or prophylaxis, the following diseases arethose specifically designated under these Regulationsfor which proof of vaccination or prophylaxis may berequired for travellers as a condition of entry to a StateParty: Vaccination against yellow fever.

2. Recommendations and requirements for vaccinationagainst yellow fever:(a) For the purpose of this Annex:(i) the incubation period of yellow fever is six days;(ii) yellow fever vaccines approved by WHO provideprotection against infection starting 10 days followingthe administration of the vaccine;(iii) this protection continues for 10 years; and(iv) the validity of a certificate of vaccination againstyellow fever shall extend for a period of 10 years,beginning 10 days after the date of vaccination or, inthe case of a revaccination within such period of 10years, from the date of that revaccination.(b) Vaccination against yellow fever may be requiredof any traveller leaving an area where the Organizationhas determined that a risk of yellow fever transmissionis present.(c) If a traveller is in possession of a certificate ofvaccination against yellow fever which is not yet valid,the traveller may be permitted to depart, but theprovisions of paragraph 2(h) of this Annex may beapplied on arrival.

(d) A traveller in possession of a valid certificate ofvaccination against yellow fever shall not be treated assuspect, even if coming from an area where theOrganization has determined that a risk of yellow fevertransmission is present.

(e) In accordance with paragraph 1 of Annex 6 theyellow fever vaccine used must be approved by theOrganization.(f) States Parties shall designate specific yellow fevervaccination centres within their territories in order toensure the quality and safety of the procedures and

PROFILAKSIS TERHADAP PENYAKITTERTENTU

1. Selain rekomendasi mengenai vaksinasi atauprofilaksis, penyakit berikut adalah penyakit yangkhusus ditetapkan oleh IHR, di mana bukti telahdivaksinasi atau telah mendapatkan profilaksis dapatdisyaratkan bagi penumpang untuk memasuki suatuNegara: Vaksinasi terhadap penyakit demamkuning/Yellow Fever.

2. Rekomendasi dan ketentuan untuk vaksinasiterhadap penyakit demam kuning:(a) Untuk keperluan pada Lampiran ini:(i) masa inkubasi demam kuning adalah 6 hari.(ii) Vaksin penyakit demam kuning yang disetujui olehWHO akan memberikan perlindungan setelah 10 haridari saat pemberian vaksinnya;(iii) Perlindungan berlangsung selama 10 tahun; dan(iv) Masa berlaku sertifikat vaksinasi demam kuningini berlaku selama 10 tahun, mulai sepuluh hari setelahtanggal vaksinasi atau dalam hal vaksinasi ulang,segera setelah vaksinasi diberikan.

(b) Vaksinasi terhadap demam kuning dibutuhkan olehsetiap penumpang yang meninggalkan daerah yangtelah ditetapkan WHO sebagai daerah risikopenyebaran demam kuning.(c) Bila seorang penumpang mempunyai sertifikatvaksinasi terhadap demam kuning yang belum berlaku,maka para penumpang diijinkan untuk berangkat, tetapiketentuan pada paragraf 2(h) dari Lampiran- ini dapatdiberlakukan pada saat kedatangan.(d) seorang penumpang yang memiliki sertifikatvaksinasi terhadap demam kuning yang masih berlakutidak akan diperlakukan sebagai seseorang tersangka,meskipun ia datang dari wilayah di mana WHO telahmenetapkan adanya risiko penularan demam kuning.(e) Sesuai dengan paragraf 1 Lampiran- 6, vaksindemam kuning yang digunakan harus yang diakui olehWHO.

(f) Negara Anggota harus menunjuk sarana kesehatandi mana vaksinasi demam kuning dapat diberikanuntuk memastikan kualitas dan keamanan vaksinasi.(g) Setiap orang yang bertugas di pintu masuk suatu

80

materials employed.(g) Every person employed at a point of entry in anarea where the Organization has determined that a riskof yellow fever transmission is present, and everymember of the crew of a conveyance using any suchpoint of entry, shall be in possession of a validcertificate of vaccination against yellow fever.(h) A State Party, in whose territory vektors of yellowfever are present, may require a traveller from an areawhere the Organization has determined that a risk ofyellow fever transmission is present, who is unable toproduce a valid certificate of vaccination againstyellow fever, to be quarantined until the certificatebecomes valid, or until a period of not more than sixdays, reckoned from the date of last possible exposureto infection, has elapsed, whichever occurs first.(i) Travellers who possess an exemption from yellowfever vaccination, signed by an authorized medicalofficer or an authorized health worker, maynevertheless be allowed entry, subject to the provisionsof the foregoing paragraph of this Annex and to beingprovided with information regarding protection fromyellow fever vektors. Should the travellers not bequarantined, they may be required to report anyfeverish or other symptoms to the competent authorityand be placed under surveillance.

ANNEX 8MODEL OF MARITIME DECLARATION OFHEALTH

To be completed and submitted to the competentauthorities by the masters of ships arriving fromforeign ports.

Submitted at the port of……..…………………….Date…………Name of ship or inland navigation vessel……........…Registration/IMO No....................arriving from………… sailing to .................(Nationality)(Flag of vessel)…………………..……….Master’s name ...............................................................Gross tonnage (ship)……………..

wilayah di mana WHO telah menetapkan adanya risikopenularan demam kuning dan setiap awak alat angkutyang menggunakan pintu masuk tersebut harusmemiliki sertifikat vaksinasi demam kuning yangmasih berlaku.(h) Suatu Negara Anggota, yang di wilayahnya adavektor demam kuning, dapat mesyaratkan penumpangdari daerah di mana WHO telah menetapkan adanyarisiko penularan demam kuning, yang tidak memilikiICV yang berlaku terhadap demam kuning, untuk dikarantina sampai ICVnya berlaku, atau sampai jangkawaktu tidak lebih dari 6 hari, terhitung sejak tanggalterakhir ia kemungkinan terpapar infeksi, tergantungyang mana yang berlaku lebih dahulu.(i) Para penumpang yang dibebaskan dari keharusanvaksinasi demam kuning, yang oleh pejabat ataupetugas kesehatan yang berwenang, harus diizinkanmasuk, sesuai dengan paragraf dalam Lampiran ini dandiberikan penjelasan tentang cara menghindari gigitanvektor demam kuning. Apabila penumpang ini tidak dikarantina, mereka harus diminta untuk melapor bila adagejala demam atau gejala lainnya kepada otorita yangberkompeten dan terus diawasi.

LAMPIRAN- 8MODEL PERNYATAAN KESEHATANMARITIM

Untuk dilengkapi dan diajukan kepada otorita yangberkompeten oleh nahkoda kapal yang tiba daripelabuhan asing, khususnya ketika tiba dari daerahyang merupakan bagian dari rekomendasi WHO ataumasuk dalam ketentuan IHR.

Diajukan pada pelabuhan……………………..tanggal……………….Nama Kapal yang mendarat………………….Nomor Registrasi/IMO:.............................Tiba dari………… Berlayar menuju……………Kewarganegaraan………………………………Nama nakoda……………………………………Berat Kotor (ship):....………………………..Tonnage (kapal sungai).........……………….Apakah Sertifikat Bebas dari Kontrol sanitasi kapalmasih berlaku? Ya… tidak…….

81

Tonnage (inland navigation vessel)…………………Valid Sanitation Control Exemption/Control Certificatecarried on board? yes............ no….........Issued at….....…..…… date……..........…..Re-inspection required? yes……. no…….

Has ship/vessel visited an affected area identified bythe World Health Organization? yes..... no…..Port and date of visit …………………….…….............List ports of call from commencement of voyage withdates of departure, or within past thirty days, whicheveris shorter:...............................................................................................................................................................................................................................Upon request of the competent authority at the port ofarrival, list crew members, passengers or other personswho have joined ship/vessel since international voyagebegan or within past thirty days, whichever is shorter,including all ports/countries visited in this period (addadditional names to the attached schedule):(1) Name …………………………………joined from:(1)…………..……....…..(2)…....…..……………....(3)..........................................(2) Name …………………………………joined from:(1)…………………........(2)……………….........….(3)..........................................(3) Name………………………………….joined from:(1)……………….....…...(2)……..….....…...………(3)..........................................Number of crew members on board…………Number of passengers on board…………….

Health questions(1) Has any person died on board during the voyageotherwise than as a result of accident? yes.... no…..If yes, state particulars in attached schedule.Total no. of deaths ..........

(2) Is there on board or has there been during theinternational voyage any case of disease which yoususpect to be of an infectious nature? yes........ no….....If yes, state particulars in attached schedule.

(3) Has the total number of ill passengers during thevoyage been greater than normal/expected? yes....

dikeluarkan di…… tanggal……….Apakah pemeriksaan ulang diperlukan? Ya……..Tidak.......Apakah kapal mengunjungi wilayah terjangkit yangditetapkan WHO? Ya……. Tidak….Pelabuhan dan Tanggal kunjungan ………………Daftar pelabuhan yang didatangi sejak awal perjalananbeserta tanggal keberangkatan, atau dalam kurun waktu30 hari, tergantung mana yang lebih singkat…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………Atas permintaan otorita yang berkompeten dipelabuhan kedatangan, daftar awak kapal, penumpangatau orang lain yang mengikuti pelayaran sejak awalperjalanan atau dalam 30 hari terakhir, tergantungmana yang lebih singkat, termasuk semuapelabuhan/Negara yang dikunjungi selama jangkawaktu tersebut (tambahkan nama tambahan padajadwal terlampir berikut ini).

(1) Nama…………………………… bergabung dari(1)…………..(2)…………..(3)…………………(2) Nama…………………………… bergabung dari(1)…………..(2)…………..(3)…………………(3) Nama…………………………… bergabung dari(1)…………..(2)…………..(3)…………………

Jumlah awak di dalam kapal…………………Jumlah penumpang di atas kapal…………………….

Pertanyaan mengenai kesehatan(1) Apakah ada orang yang meninggal di atas kapalselama dalam perjalaanan yang bukan diakibatkan olehkecelakaan? Ya……. Tidak……….Bila ya, jelaskan pada jadwal terlampir.

(2). Apakah di atas kapal selama dalam perjalananterdapat kasus penyakit yang anda duga karenapenyakit menular ? Ya……. Tidak…..Bila ya, jelaskan pada jadwal terlampir.

(3). Apakah jumlah penumpang yang sakit selamapelayaran lebih besar dari biasanya? Ya... Tidak..Berapa banyak orang yang sakit ?...............

82

no…..How many ill persons? ..........

(4) Is there any ill person on board now? yes........no…..... If yes, state particulars in attached schedule.

(5) Was a medical practitioner consulted? yes.......no…... If yes, state particulars of medical treatment oradvice provided in attached schedule.

(6) Are you aware of any condition on board whichmay lead to infection or spread of disease? yes........no….....If yes, state particulars in attached schedule.

(7) Has any sanitary measure (e.g. quarantine,isolation, disinfection or decontamination) been appliedon board? yes ....... no…...If yes, specify type, place and date.................................

(8) Have any stowaways been found on board? yes....... no…... If yes, where did they join the ship (ifknown)? ....................................

(9) Is there a sick animal or pet on board? yes .........no........

Note: In the absence of a surgeon, the master shouldregard the following symptoms as grounds forsuspecting the existence of a disease ofan infectiousnature:(a) fever, persisting for several days or accompanied by(i) prostration; (ii) decreased consciousness; (iii)glandular swelling; (iv) jaundice; (v) cough orshortness of breath; (vi) unusual bleeding; or (vii)paralysis.

(b) with or without fever: (i) any acute skin rash oreruption; (ii) severe vomiting (other than sea sickness);(iii) severe diarrhoea; or (iv) recurrent convulsions.

I hereby declare that the particulars and answers to thequestions given in this Declaration of Health (including

(4) Apakah ada orang yang sakit di atas kapal saat ini ?ya..... Tidak.......Bila ya, jelaskan pada jadwal terlampir

(5) Apakah sisakit dikonsulkan ke dokter praktek ?ya... tidak...Bila ya, jelaskan pengobatan medik atau anjuran yangdiperoleh dalam jadwal terlampir;

(6) apakah anda mengetahui kondisi di atas kapal yangdapat menimbulkan infeksi atau penyebaran penyakit ?ya..... tidak.....Bila ya, jelaskan dalam jadwal terlampir;

(7) Apakah tindakan sanitasi (seperti karantina, isolasi,hapus hama atau dekontaminasi) telah dilakukan di ataskapal ? ya..... tidak.....Bila ya, uraikan jenis, tempat dan tanggal................

(8) Apakah ada penumpang gelap yang ditemukan diatas kapal ? ya...... tidak........Bila ya, di mana mereka bergabung di kapal (bilatahu)?..................................................

(9) apakah ada hewan atau hewan piaraan yang sakit diatas kapal ? ya...... tidak.......

Catatan: bila tidak ada dokter kapal, nahkoda harusmencurigai gejala berikut ini sebagai tanda adanyapenyakit menular:

(a)demam, menetap beberapa hari atau disertai oleh (i)kelemahan; (ii) penurunan kesadaran; (iii)pembengkakan kelenjar; (iv) tubuh yang berwarnakuning(v) batuk atau sesak nafas; (vi) perdarahan luarbiasa; atau (vii) kelumpuhan.

(b) dengan atau tanpa demam: (i)ruam di kulit yangbersifat akut atau kulit melepuh; (ii) muntah hebat(selain mabuk laut); diare berat; atau (iv) kejangberulang;

Dengan ini saya menyatakan bahwa jawaban ataspertanyaan dalam MDH ini (termasuk jawaban dalamjadwal) adalah benar sejauh yang saya ketahui serta

83

the schedule) are true and correct to the best of myknowledge and belief.

Signed ……………………………………….MasterCountersigned ………………………..Ship’s Surgeon (if carried)Date………………………………………

ATTACHMENT TO MODEL OF MARITIMEDECLARATION OF HEALTHName ; Class or rating; Age; Sex; NationalityPort, date joined ship/vessel; Nature of illness;Date of onset of symptoms;Reported to a port medical officer?Disposal of case*;Drugs medicines or other treatment given to patientComments;

State: (1) whether the person recovered, is stillill or died; and (2) whether the person is still onboard, was evacuated (including the name ofthe port or airport), or was buried at sea.

ANNEX 9THIS DOCUMENT IS PART OF THE AIRCRAFTGENERAL DECLARATION, PROMULGATEDBY THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATIONORGANIZATION 1)

HEALTH PART OF THE AIRCRAFT GENERALDECLARATION

Declaration of HealthPersons on board with illnesses other than airsicknessor the effects of accidents (including persons withsymptoms or signs of illness such as rash, fever, chills,diarrhoea) as well as those cases of illness disembarkedduring the flight………………………………………..…………………………………...............................................…………………………………………………………………………………………………...............

sesuai dengan keyakinan saya.

Tanda tangan………………….........................Tanda tangan Nakoda .........................................Dokter Kapal (bila ada) ...................................Tanggal:.............................................................

Lampiran dari MODEL MDH

Nama; Kelas atau Peringkat; Umur; Kelamin;Warga Negara; Pelabuhan, Tanggal naik kapal;Jenis Sakit;Tanggal mulai timbul gejala;Dilaporkan ke Petugas Kesehatan Pelabuhan ?Penyelesaian kasus ? *)Obat atau pengobatan lain yang diberikan kepasienKomentar;

*) Jelaskan (1) apakah orang tersebut sembuh ataumasih sakit atau telah meninggal; dan (2) apakah orangtersebut masih di atas kapal, telah dievakuasi (termasuk nama pelabuhan atau bandara), atau telahdikubur di laut.

LAMPIRAN 9DOKUMEN INI ADALAH BAGIAN DARIPERNYATAAN UMUM PESAWAT UDARA,DIRESMIKAN OLEH ORGANISASIPENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL 1)

BAGIAN KESEHATAN DARI PERNYATAANUMUM PESAWAT UDARA (HP-AGD)

Pernyataan KesehatanMereka yang berada di atas pesawat, yang menderitasakit selain mabuk udara atau karena kecelakaan(termasuk orang dengan gejala dan tanda sakit sepertiruam di kulit, demam, mengggil, diare) termasuk kasuspenyakit yang turun selama penerbangan:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

84

Any other condition on board which may lead to thespread of disease………………………………………………………………….………………………………………...............Details of each disinsecting or sanitary treatment(place, date, time, method) during the flight. If nodisinsecting has been carried out during the flight, givedetails of most recent disinsecting……………………………………………………………………………………...............................................……………………………………………………………………………………………………………………Signature, if required: …………………………………

Crew member concerned

Eighth plenary meeting, 23 May 2005A58/VR/8

= = =1) An informal working group met during the secondsession of the Intergovernmental Working Group andrecommended changes to this document which WHOwill transmit to the International Civil AviationOrganization for appropriate consideration.

RETRANSLATED AND EDITED BY: dr. Kumara Rai

Kondisi lain di atas pesawat yang dapat menyebarkanpenyakit................................................................................................................................................................................Rincian tindakan hapus serangga atau tindakan sanitasi(tempat, tanggal, jam, metode) selama penerbangan.Bila hapus serangga tidak dilakukan selamapenerbangan, berikan rincian dari tindakan hapusserangga yang terakhir dilakukan........................................................................................................................................................................................................................................................................Tanda tangan bila disyaratkan:.......................................

Awak pesawat yang bertugas,

Rapat pleno ke-8, 23 Mei 2005A58/VR/8

= = =1) Pertemuan kelompok kerja informal sesi ke-2 darikelompok kerja antar pemerintah dan perubahanrekomendasi dari dokumen ini di mana WHO akanmengirimkan kepada ICAO untuk dipertimbangkan.

DITERJEMAHKAN ULANG DAN DI EDIT OLEH: dr.Kumara Rai