IBRD Loan USDRP Pekerjaan Umum

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAURBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT IBRD Loan No. 4786 IND/PHRD Grant No. TF.053555-IND

LAPORAN BULANAN

OLEH :

MOHAMMAD SAGAF LAMUREKE INDIVIDUAL CONSULTANT GENERIC CAPACITY BUILDING

: KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROPINSI SULAWESI TENGAH

DESEMBER 2008Association with :

Departemen Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS

Departemen Dalam Negeri

THE WORD BANK

GCB

USDRP IBRD Loan No 4786 ND, PHRD GRANT No, TF 053555-IND

DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Daftar Gambar I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Sasaran 1.3. Lingkup Pekerjaan 1.4. Stake Holder yang Dilibatkan 1.5. Struktur Laporan II. PROFIL DAERAH 2.1. Profil Daerah 2.1.1. Letak Geografis, Luas Wilayah Darat Laut 2.1.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dimiliki 2.2. Profil dan Status Sub Proyek 2.3. Baseline Agenda Reformasi III. STATUS DAN PROGRES 3.1. Rencana Tindak Reformasi 3.1.1. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan aset 3.1.2 Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan aset Triwulanan 3.1.3 Rencana Tindak Penanganan Temuan Misi Supervisi 6 USDRP Kabupaten Parigi Moutong Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan aset 3.2. Status dan Progres Rencana 3.2.1. Status dan Progres Pembangunan Infrastruktur 3.2.2 Status dan Progres Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan aset 3.2.3 Status dan Progres Tindak penanganan Temuan Misi Supervisi-6 USDRP 3.2.4 Status dan Progres Pelaksanaan agenda Reformasi Di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong IV. AKTIFITAS KOORDINASI 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1 4.3.2 Rencana Kerja Bulanan Realisasi Kegiatan Koordinasi Hasil dan Kesepakatan Koordinasi Perda Yang Mengatur Pengelolaan Retribusi Terminal Input Retribusi Terminal iii 27 28 29 29 31 i ii iii iv v vi 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 17 17 18 19 21 21 22 23 24

GCB


V. MASALAH, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI 5.1. 5.2. 5.3. Permasalahan Tindak Lanjut Rekomendasi 33 33 34

Lampiran- Lampiran

iv

GCB


DAFTAR TABEL No 1. 2. 3. 4. 5. Teks Pembentukan Kecamatan Baru, Desa/Kelurahan Baru Kabupaten Parigi Moutong Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Proyek Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset USDRP Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset USDRP Kabupaten Parigi Moutong Triwulanan (Desember 2008 Pebruari 2009) Matriks Tindak Lanjut Misi Supervisi 6 USDRP di Kabupaten Parigi Moutong Status dan Progress Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur USDRP Matriks Pelaksanaan Tindak reformasi Bidang peningkatan Pengelolaan Aset bulan desember 2008 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Temuan Misi Supervisi 6 USDRP Rencana Kerja Konsultan Individu Generic Capacity Building Bulan Januari 2009 Matriks Kegiatan Koordinasi Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten Parigi Moutong Bulan Desember 2008 Jumlah Kenderaan dan Penumpang Masuk Terminal Toboli, Tahun 2005 Realisasi Penerimaan dan jumlah kenderaan Masuk terminal Toboli hingga Bulan September 2008 Halaman 6 7 8 17

19 20 21 22 23 27 28 31 32

6 7 8 9 10 11 12 13

v

GCB


DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Tindak Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten Paringi Moutong Trwulan I Tahun 2008/2009 2. Rencana Tindak Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten Paringi Moutong Tahun 2008/2009 3. Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Usulan Pendanaanya Melalaui APBD 4. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 34 Tahun 2005 5. Laporan Arus masuk Keluar Kendaraan Umum dan Penumpang di semua terminal kabupaten Parigi Moutong Januari September 2008 Laporan Arus masuk Keluar Kendaraan Umum dan Penumpang di terminal Tboli kabupaten Parigi Moutong Januari September 2008 6. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 sampai Bulan Oktober 2008 7. Dokumentasi Kegiatan 8. Lembar Waktu/Time sheet 9. Daftar Hadir Konsultan Individu Kabupaten Parigi Moutong 10 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan

vi

GCB


KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah Subhana Wata`ala, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga segala aktifitas kita dalam mengemban amanat reformasi dibidang tata pemerintahan dapat terus berjalan. kekacauan. Sebagai sebuah program yang bertujuan untuk mempercepat reformasi, Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dikembangkan di Kabupaten Parigi Moutong. Program yang mengedepankan dua strategi pendekatan (bantuan teknis dan fasilitasi pendanaan infrastruktur) . Dalam rangka pelaksanaan bantuan teknis, maka ditempatkan konsultan individual dengan empat latar belakang keahlian, yang salah satunya adalah Konsultan Individual bidang Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan aset daerah. Keberadaan Konsultan tidak akan memberikan banyak manfaat tanpa bantuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Maoutong maupun dari semua komponen USDRP . Untuk itu, sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan kami mengharapkan masukan dan kerjasama semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan optimal. Didalam laporan ini juga memuat beberapa Rencana Tindak Reformasi yang kami ajukan sebagai program kerja konsultan individu bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas yang memerlukan masukan dari Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Team Leader, maupun para User pengguna Jasa Konsultan Perseorangan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Bulanan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu mendapat perbaikan , karena itu saran dan kritik manjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaanya dan untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih Wassalam Agar arah reformasi berjalan sesuai yang di harapkan maka diperlukan sebuat tatanan system yang mengatur sehingga tidak berakhir pada

MOH. SAGAF LAMUREKE Konsultan Individu Bidang Generic Capacity Building Kabupaten Parigi Moutong

Laporan Bulan Des.08 - GCB


I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan , USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan tiga strategi pembangunan dengan fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal dan strategi peningkatan pelayanan publik; dengan tiga komponen kegiatan yng meliputi peningkatan kapasitas, pembaruan/reformasi dasar dan investasi pembangunan infrastruktur perkotaan. Kabupaten Parigi moutong adalah salah satu daerah tingkat dua di Indonesia yang sedang dalam upaya menjabarkan reformasi dalam sistem pemerintahan daerahnya. Ini terwujud dari komitmen yang di bangun bersama antara pimpinan daerah bersama jajarannya dengan dukungan masyarakat . Namun demikian agenda yang disepakati belum sepenuhnya dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan , karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak guna mempercepat kamandirian daerah ini. USDRP dengan tiga strategi pembangunan yang mengedepankan pendekatan holisrtik merupakan bentuk strategi yang dianggap cukup ideal untuk mengeliminir kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses reformasi. Ini diakui oleh Pemerintah Daerah Parigi Moutong sangat membantu mencapai tujuan pembangunan. Kehadiran konsultan individual diharapkan dapat menjadi katalis yang bisa mempercepat proses kemandirian, walaupun waktu 12 (duabelas) bulan dianggap bukan waktu yang ideal karena dinilai terlalu singkat dan prematur. Peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola pembangunan adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan agar aset-aset pemerintah daerah yang telah dibangun dapat memberikan kontribusi yang signifikan guna membiayai pembangunan berikutnya. Sistem akan berjalan bila masing masing berjalan pada tugas pokok dan fungsinya. Ibarat sistem tatasurya yang berjalan teratur, dimana masing-masing planet beredar pada garis orbitnya dan tidak bertabrakan satu

-1



dengan yang lain. Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan aset yang bertumpu pada kemampuan sumberdaya manusia dan regulasi yang mengatur tatanan tersebut. Selanjutnya diperlukan sebuah proses yang tidak instan namun setahap demi setahap. Proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam koridor USDRP, yakni Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Donatur (World Bank) dan Konsultan Individual dalam suatu sistem kendali operasional yang baik. Dr. W. Edwards Deming, seorang doktor statistik berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan pakar kualitas ternama mengajarkan kepada Jepang tentang konsep pengendalian kualitas, mengemukakan bahwa proses pengelolaan harus dipandang sebagai perbaikan kualitas secara terus menerus (continous quality improvement), yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi sampai, dengan distribusi. Seterusnya berdasarkan informasi sebagai umpan balik yang dikumpulkan dari pengguna produk dikembangkan ide-ide untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk lama. Ketentuan ini juga berlaku bagi sistem pemerintahan yang pada dasarnya adalah penyedia jasa layanan publik bagi warga negara dimana produk layanan ini dikonsumsi. Buruknya kualitas layanan publik berakibat pada hancurnya sistim pemerintahan dan menimbulkan kekacauan. Menurut Deming. Untuk membangun sistim kualitas modern diperlukan transformasi manajemen menuju kondisi perbaikan terus-menerus (continuous improvement) . 1.2. Tujuan dan Sasaran Urban Sector Development Reform Project (USDRP) bertujuan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Sasaran dari pengadaan konsultan individual Generic Capacity Building adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam mempercepat terwujudnya kemandirian melalui proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengelolaan aset USDRP dan asetaset lainnya serta perbaikan manajemen, mendorong terbentuknya regulasi yang menjamin keberlanjutan proses tersebut dalam kontrol pemerintah daerah.

-2



1.3. Lingkup Pekerjaan Berdasarkan kerangka acuan kerja, mala kingkup pekerjaan konsultan individu bidang Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas (Generic Capacity Building) adalah : a. Melaksanakan studi mengenai program dan aset yang dapat memberikan pendapatan bagi Pemerintah Daerah baik aset yang telah ada maupun yang potensial, serta membantu pemerintah dalam menganalisa apakah aset-aset tersebut telah digubakan secara optimal dan dikelola secara profesional. b. Membantu Pemerintah Daerah untuk mengembangkan program dan rencana kerja peningkatan pendapatan. c. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan proyek perintis program dan rencana aksi yang akan dikembangkan. d. Mereview pelaksanaan dan kinerja pengelolaan aset yang telah ada saat ini dan serupa. e. Membantu Pemerintah Daerah untuk menentukan skema terbaik pengelolaan aset USDRP. f. Membantu Pemerintah Daerah untuk membentuk skema yang telah dipilih sebelumnya. serta sistem dan prosedur kendali interal yang baik. h. Membantu merancang sistem tata pemerintahan dan prosedur untuk memastikan pelayanan jasa dan keberlanjutan keuangan yang baik dari aset USDRP segera setelah aset tersebut berada dalam tahap operasional. 1.4. Stakeholdler Yang Dilibatkan Dalam implementasi kegiatan dilapangan, maka ada dua komponen stakeholdler yang harus dilibatkan : a. Komponen internal USDRP, yang terdiri atas ; 1) Konsultan individu lain selain Generic Capacity Building didaerah Kabupaten Parigi Moutong, 2) Project Implementation Unit (PIU) Pasar dan terminal, 3) Project Manajemen Unit (PMU) di daerah Kabupaten Parigi Moutong, 4) Central Projec Manajemen Unit dan Konsultan di tingkat pusat, 5) Wold Bank b. Pemerintah Daerah Parigi Moutong beserta dinas-dinasnya yang secara operasional menangani pengelolaan proyek USDRP maupun aset-aset lainnya, Dan Pemerintah pusat beserta Departemen-Departemen yang terlibat dalam kegiatan ini. g. Membantu Pemerintah Daerah dalam merancang dan melaksanakan operasional, akuntasi,

-3



1.5. Struktur Laporan a. Pendahuluan berisi hal-hal umum yang berkaitan dengan USDRP temasuk didalamnya tujuan pelaksanaan proyek serta komponen yang terlibat di dalamnya b. Profil daerah berisikan karakteristik daerah termasuk sumberdaya yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan proses reformasi c. Status dan progres berisikan Rencana tindak reformasi yang disepakati yang merupakan rencana kerja konsultan selama enam bulan d. Aktifitas koordinasi berisikan hal-hal yang dilakukan konsultan indifidu di Kabupaten Parigi Moutong termasuk rencana kerja bulanan, realisasi kegiatan dan kesepakatan koordinasi e. Permasalahan, Tindak lanjut dan Rekomendasi berisikan kendala-kendala yang dihadapii dalam pelaksanaan USDRP diKabupaten Parigi Moutong serta tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan f. Lampiran terdiri dari, Rencana tindak reformasi dan rencana kerja bulanan, perkembangan pekerjaan fisik. . Surat Rekomendasi PMU atas hasil laporan , Time sheet, dokumentasi kegiatan dan laporan

-4



II. PROFIL DAERAH 2.1. Profil Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tergolong Kabupaten muda di Sulawesi Tengah, terbentuk berdasarkan UU No 10 tahun 2002 yang sebelumnya termasuk wilayah Kabupaten Donggala. Kabupaten ini terletak kurang lebih 90 km arah timur Kota Palu, ibukota Propinsi Sulawesi Tengah yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat selama kurang lebih 1,5 jam Sejak berpisah dengan kabupaten induk (kabupaten Donggala), Kabupaten Parigi Moutong memiliki kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2006 mencapai 7,80 %. Sektor pertanian merupakan primadona dalam distribusi PDRB yakni 55,5 % disusul sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,39 % dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 7,78 %. Selain itu Pendapatan perkapita juga meningkat, dari Rp 8.415.828,- pada tahun 2005 menjadi Rp 9.594.621,- pada tahun 2006. Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 65,6 berada pada klasifikasi menengah . Sedangkan Indeks Harapan Hidup (IHH) termasuk kategori rendah , yaitu 64,5 . Indeks Pendidikan termasuk dalam kategori sedang yaitu 74,2 atau masih berada dibawah ratarata Propinsi Sulawesi Tengah (80,2) . Namun Indeks daya beli termasuk tingi yakni 85,5 jauh diatas rata-rata Sulawesi Tengah yang hanya 57,8. 2.1.1. Letak Geografis, Luas Wilayah (Darat dan Laut)

Kabupaten Parigi Moutong terletak di pesisir / belahan timur pulau Sulawesi yang membentang sepanjang teluk tomini sec ara geografis, tepatnya pada posisi 119o45 - 121006 Bujur Timur dan posisi 0o14 Lintang Selatan 04o40 Bujur Utara. Dengan batas-batas wilayah : - Sebelah Utara - Sebelah Timur - Sebelah selatan - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan Propinsi Gorontalo : berbatasan dengan Teluk Tomini : berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Propinsi Sulawesi Selatan : berbatasan dengan Kota Palu dan Kabupaten Donggala

-5



Kabupaten Parigi Moutong juga memiliki keistimewaan dilewati oleh garis meridian 120o Bujur Timur yang menjadi acuan dari penentuan waktu untuk wilayah yang termasuk dalam Waktu Indonesia Tengah (Wita) selain itu Kabupaten Parigi Moutong berada pada ketinggian 0 2.900 mdpl dan garis pantai sepanjang 472 km di Teluk Tomini, yang membentang dari ujung Kecamatan Sausu bagian selatan hingga Kecamatan Moutong di bagian utara dengan luas wilayah 6.231,85 km 2 . Musim di Kabupaten Parigi Moutong dipengaruhi oleh keadaan iklim, letak geografis, perputaran arus udara dan dua musim secara tetap yaitu musim barat yang kering dan musim timur yang banyak membawa uap air. Musim timur terjadi sekitar bulan April sampai September yang ditandai dengan banyak turun hujan, sedangkan musim barat terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Maret yang ditandai dengan kurangnya hujan. Di Kabupaten Parigi Moutong umumnya rata-rata curah hujan pada tahun 2006, bervariasi dari 5 135,5 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 135,5 mm. Tiupan angin di Kabupaten Parigi Moutong yang sering terjadi sekitar lembah palu mempunyai kecepatan maksimum antara lain 15 21 knots, sedangkan kecepatan angin rata-rata umumnya berkisar 3 -5 knots pada tahun 2006. 2.1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Dimiliki Secara administrasi Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2008 terdiri dari 20

Kecamatan, 176 Desa, dan 5 Kelurahan. Untuk mengetahui perkembangan pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan sejak Dibentuknya Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel : 1 .Pembentukan Kecamatan baru, desa/kelurahan baru Kabupaten Parigi Moutong. No. 1 2 3 Kegiatan Pemekaran Kecamatan Desa Tahun 2 2002 6 04 2003 6 04 2004 8 115 2005 10 118 2006 14 143 2 2007 19 175 2008 20 176

4 4 Kelurahan 4 4 4 4 4 4 5 Kondisi perangkaan diatas diharapkan akan lebih ditingkatkan melalui pelaksanaan

program USDRP yang melakukan pembangunan sarana perekonomian pasar sentral parigi yang terletak di Desa Kampal dan terminal di Desa Toboli.

-6



2.2. Profil dan status Sub Proyek USDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi pembangunan infrastruktur perkotaan yang disulkan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka memperbaiki / meningkatkan pelayanan umum perkotaan. Pembiayaan kegiatan USDRP yang utama bersumber dari Pinjaman Bank Dunia dan hibah Pemerintah Jepang Policy and Human Resources Developmen (PHRD) Fund. Namun dalam pelaksanaanya USDRP mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersama-sama menyediakan dana pendamping guna mencapai hasil pelaksanaan yang lebih optimal. Berikut ini adalah status sub Proyek USDRP di Kabupaten Parigi Moutong. a. Pembangunan Pasar Sentral Parigi : Pembangunan bangunan Pasar Sentral Parigi seluas 7000 m2 diatas lahan seluas 4 Ha. Yang akan menampung 64 unit Ruko , 100 los, 100 kios dan 150 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Dilengkapi dengan fasilitas bangunan Kantor pengelola pasar, tempat parkir, jalan, MCK, Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) dan saluran drainase. b. Pembangunan Terminal Toboli. Pembangunan terminal bus tipe C diatas lahan seluas 1,7 Ha. Terdiri dari bangunan utama berupa peron seluas 1.500 m2 . Tempat parkir seluas 1.200 m2, saluran drainase sepanjang 1.000 m, perkantoran seluas 700 m2, ruang tunggu 270 m2 , pos penjagaan, penginapan berkapasitas 16 kamar, 16 kios, kantin, jaringan air bersih perpipaan (670 m) , pagar dan gerbang. c. Status sub proyek Tabel 2 Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Proyek Paket Pekerjaan Jenis Perusahaan Sumber Dana SLA (Rp) Nilai Kontrak (Rp) Komposisi IBRD Komposisi APBD Mulai Kontrak Selesai Kontrak Konstruksi Pasar Fisik PT Waskita Karya IBRD 21.500.000.000,19.444.940.000,19.444.940.000,29 Oktober 2007 29 Oktober 2009 Kons.Terminal Fisik PT.Ariescount Perdana IBRD 6.500.000.000,8.493.095.000.5.901.054.000,2.592.041.000,05 September 2007 5 Maret 2009 Supervisi Pasar Non fisik PT. Duta Teknik Utama APBD 395.750.000,395.750.000,29 Oktober 2007 29 Oktober 2009 Superv. Terminal Non fisik PT. Multikarsa Medatama APBD 395.353.000,395.353.000,27 Agustus 2007 27 Februari 2009

-7



2.3. Baseline Agenda Reformasi Reformasi tata pemerintahan dasar dimaksudkan untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efesiensi tat pemerintahan di kabupaten/kota peserta USDRP guna mencapai keberlanjutan pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi local . Inisiatif reformasi dalam USDRP mencakup transparansi dan partisipasi dalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan public, pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa. Sesuai amanat UU no 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal secara adil bagi semua golongan. Komitmen Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk menlaksanakan reformasi patut menjadi contoh bagi daerah lainnya. Ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2004. Berikut ini adalah agenda reformasi Kabupaten Parigi Moutong yang dituangkan dalam matriks prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut : Tabel 3. Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 No 11

Rencana tindak

transparansi dan partisipasi di

Proritas Pembagunan 2Penanggulangan Kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja dan investasi

Sasaran 3-Adanya Singkroisasi penanggulangan kemiskinan di daerah -Adanya pemantauan terhadap programprogram penanggulangan kemiskinan -Meningkatnya kualitas belajar masyarakat miskin -Tersedianya Tenaga kerja trampil dan Produktif. -Terwujudnya Keharmonisan kerja dan Berusaha -Menetapkan dan

SKPD yang Melaksanakan 41. Dinas Sosial 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Dukcapil 5. Dinas Nakertrans 6. Dinas Koperasi, UKM dan Namdal. 7. Bagian Ekbang 8. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 9. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11. BAPPEDA 12. Badan Pemberdayaan Perempuan. 13. Badan Keluarga

Nama Program 51. Pemberdayaan Fakir Miskin 2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. 3. Pengadaan obat pelayanan Gakin 4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5. Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontasepsi bagi keluarga miskin. 6. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejhteraan Sosial (PMKS) lainya 7. Pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 8. Pengadaan sarana dan prasarana pendukng usaha

-8



mengembangkan potensi unggulan daerah -Menjalin koordinasi dengan investor dan berpartisipasi dalam pameran-pameran investasi -Pembuatan Master Plan pengembangan penanaman modal. -Melaksanakan kajian tentang aturan dan kebijakan penanaman modal dan potensinya -Penyediaan sarana pendukung Pengembangan Investasi

Berencana

2

Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

- Terdidik dan terlatihnya SDM aparatur secara formal

1.

2.

Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Badan

bagi keluarga miskin 9. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial , Pemberdayaan Fakir Miskin , KAT dan PMKS lainnya. 10. Perbaikan gizi masyarakat. 11. Peningkatan kesempatan kerja 12. Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan. 13. Program Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. 14.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 16. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya sarana dan Prasarana. 17. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 18. Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 19. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 20. Pembinaan para penyandag cacat dan Trauma. 21. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya). 22. Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga kerja 23. Program Pengembangan Nilai Budaya. 24. Pelestarian dan aktualisasi adat daerah 25. Program Pengembangan dan pemasaran pariwisata 26. Program pengembangan Destinasi Pariwisata 27. Program pengelolaan keragaman budaya 28. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 29. Progam pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal. 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

-9



- Memenuhi Kebutuhan peningkatan sumberdaya aparatur - Menigkatnya kapasitas masyarakat dalam mendapatkan informasi - Membuka aksesbilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar - Menurunkn tingkat kematian ibu hamil - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin - Mencegah dan menanggulani wabah penyakit menular - Sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik dan memadai - Profesionalitas tenaga penajar dan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. - Menuntaskan buta aksara dan melek teknologi - Meningkatkan Layanan informasi dan minat baca kalangan siswa dan pelajar - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan informasi

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kesehatan RSUD Anuntaloko Badan Dukcapil Bagian Ekbang Dinas Dikjar Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Bappeda Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Kesbang, Politik dan Linmas Badan Pemberdayaan Perempuan Bagian Kesra Badan Keluarga Berencana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

Program Bidang Manajmen Pemerintahan. Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. Program Obat Perbekalan Kesehatan dan Makanan Prgram Upaya Kesehatan Masyarakat. Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Program Promosi Kesehatan dan Pemeberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pencegahan dan Penanggulangan Penayakit Menular. Progrm Standarisasi pelayanan kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pelayanan Kesehatan Lansia. Program Satandarisasi Pelayanan Kesehatan. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Program Peningkatan KesehatanIbu melahirkan dan Anak. Program Peningkatan Kesehatan . Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Program Pelayanan Kontrasepsi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumaha sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata. Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit ternak.

- 10



24. Pengembangan Data/Informasi 25. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 26. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27. Program pendidikan Menengah Umum da Kejuruan. 28. Pemerataan Layanan Pendidikan 29. Peningkatan Manajemen Pendidikan 30. Pendidikan Luar Sekolh, pemuda dan Olaharaga 31. Pengembangan Kebijakan dan keserasian Kebijakan Pemuda 32. Pembinaan dan Pengembngan Pendidikan Luar Sekolah 33. Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga 34. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 35. Pemeliharaan rutin berkala Sarana Pengolahan dan penyimpanan arsip 36. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi. 37. Perencanaan Pembanguna Sosial Budaya. 38. Pogram Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa 39. Program pendidkan politik masyarakat. 40. Perlindungan hak Perempuan dan anak. 3 Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan Mencapai Kestabilan Ketahanan Pangan Meningkatnya Pemasran Hasil Produksi pertanian Meninkatnya Penerapan Teknologi Hasil Pertanian 1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritaha Desa 4. Bagiam Ekbang 5. Bagian Tapem 6. Dinas Kelautan da 1. 2. 3. 4. 5. 6. Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian. Peningkatan Produksi Pertanian Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

-

-

- 11



-

Tersedianya Penyuluh Pertanian yang profesional dilapangan. Terpeliharanya Hutan dan Lahan Berkembangnya Produksi hasil hutan non kayu Mengembangkan lembaga ekonomi perdesaan Optimalnya Pengolaha dan Pemasaran produksi Perikanan Berkembangnya Usaha Budidaya perikanan air payau, laut dan air tawar Tertatanya daerahperbatasan dan daerah otonomi baru.

-

Perikanan 7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 9. BAPPEDA

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

-

-

-

-

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Rehabilitasi Hutan dan lahan. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan, pertanian/perkebunan. Peningkatan Pemasaran hasil prodksi Pertanian /perkebunan. Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perekbunan Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Perkebunan Lapangan Penigkatan Produksi Perkebunnan. Program Bidang Penelitian dan pengembangan daerah. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Pengemangan Sistem Penyuluh Perikanan. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi perikanan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya PayauLau dan air tawar Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlam membangun desa Kerjasama pembangunan Program penataan dan Penggunaan Tanah. Program Penataan daerah perbatasan. Program Penataan erah otonomi baru Program Pembainaa desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan. Peningkatan kesejahteraan

4

Pembangunan

-

Terciptanya

1. Dinas Pekerjaan

1.

- 12



Infrasruktur

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terciptanya Wilayah strategis yang berkembang dan cepat umbuh Meingkatnya kinerja Pengolahan Persampahan Tercapainya Kestabilan ketenagalistrikan Teraturnya jasa konstruksi Terpeliharanya jalan dan jembatan Menormalisasikan dan mengendalikan sungai. Tersedianya sistem Informasi Sumberdaya air Terciptanya sarana dan prasarana jaringanirirgasi rawa dn jaringan pengairan lainnya yang lebih baik. Terpeliharanya struktur jalan dan jembatan. Terciptanya Perlindungan dan Konserfasi Sumberdaya alam Terkendalinya Polusi

Umum 2. Dinas Perhubugan, Komunikasi dan Informatika. 3. BAPPEDA 4. Dians Nakertrans 5. Dinas Pertambangan dan energi.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

-

-

-

-

-

-

5 Pengelolaan Sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan -

18. 19.

petani Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Wilayah Startegis dan cepat tumbuh. Progam Pembangunan Sarana dan fasilitas perhubungan. Program Peningkatan Pelayanan Transportasi laut. Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga istrikan. Program Pembangunan jalan dan jembatan Program Tanggap darurat jalan dan jembatan Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program eaturan jasa konstruksi Program pemberdayaan jasa konstruksi Program rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan. Program Pembangunan sistem informasi database jalan dan jembatan. Program pengembangandan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanpengaiaran lainnya. Program Pemanfaatan ruang Pengembangan wilayah Transmigrasi. Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam Peningkatan Pengem=ndalian Polusi Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumbrdaya alam dan lingkunagan hidup Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengembagan Kineja

1. 2. 3. 4.

-

Badan Pengelolaan Lingkunan hidup Dinas Pekerjaan Umum Badan Kesbang, Politik dan Linmas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

1. 2. 3. 4. 5.

- 13



5. 6. 7.

pemerintahan Desa Dinas Perambangan dan Energi Dinas Kalautan dan Perikanan. BAPPEDA

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15.

6

Pemberdayaan Koperasi Mikro Kecil dan Menengah.

-

1. 2. 3.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan BAPPEDA.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pengelolaan persampahan. Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup Rehabilitasi dan Pemulihan Sumberdaya Alam Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut. Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan sumberdaya air lainnya Program Pengendalian Banjir Program enyusunan Tataruang wilayah dan survey pemetaan (SIG) Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana alam. Program Pembinaan, Pengawasan Bidang pertambangan. Program Pengwasan dan penertiban Kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pemeberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah Program peningkatan Kemampuan teknologi industri Program Penataan Struktur industri Program pengembangan sentra-sentra industriberbasis potensi lokal Program Perlindunga Konsumen Program Peningkatan dan pengembangan eksport Program efesiaensi perdagangan dalam negeri Program Pedagang kakilima dan asongan ProgramPenciptaan iklim usaha UKM yang Kondusif Program Pengembangan kewirausahaan dan

- 14



keunggulan kompetitif UKM 12. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 13. Program Penigkatan kulitas kelembagaan koperasi 14. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15. Program Pembangunan Bidang Ekonomi 16. Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi Investasi 17. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya sarana dan prasarana 7 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah 1 2 3 4 5 6 7 Dinas Dikjar Bapusarda Dinas Kesehatan RSUD Anuntaloko Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Nakertrans Disparsenibud Badan Satpol PP. Sekretariat DPRD Bagian Perlum Bagian Ekbang Sekretariat DPRD Bagian Kumdang Dinas pendapatan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas kehutanan Distamben Dinas Kelautan dan Perikanan Badan Kesbang, politik dan Linmas Badan Pemberdayaan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2. Program Peningkatan disiplin aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur 4. Program pelayanan administrasi perkantoran 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program pemberntasan Penyakit Msyarakat 9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 10. Pembinaan Organisasi Perempuan dan rawan Sosial 11. Penigkata pemberdayaan Perempuan 12. Pogram Laporan akuntabilitas pemerintah Derah 13. Program peningkatan sitem laporan capaian kinerja keuangan. 14. Program Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. 15. Program Koordinasi programPengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan realisasi PKPT pada inspektorat

8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23

- 15



Perempuan.

16. Publikasi Peraturan Perundang-undagan. 17. Program Penigkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pengawasan kebijakan 18. Program penataan peraturan perundang-undangan 19. Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah 20. Program Bidang penjenjangan dan teknis Fungsional 21. Peningkatan Pelayanan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 22. Pembainaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keungan Desa. 23. Kerjasama Informasi degan Media Massa. 175 Program

Jumlah

- 16



III. STATUS DAN PROGRES 3.1. Rencana Tindak Reformasi Reformasi adalah sebuah proses menuju kemandirian yang mesti dijalani agar tatanan pemerintahan dan masyarkat dapat menjadi lebih baik. Bagi sebuah daerah yang belum satu dasawarsa dimekarkan dari Kabupaten induk, Kabupaten Parigi Moutong tergolong maju dalam proses reformasi. 3.1.1. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aset Kehadiran proyek USDRP adalah sebagai bagian dari upaya untuk mendorong percepatan reformasi karena itu masing-masing bidang dalam lingkup Urban Institutonal Development Program bergerak dengan target masing-masing yang ingin dicapai oleh ke empat komponen UIDP. Bedasarkan kesepakatan Rapak Koordinasi Teknis USDRP tanggal 15 16 bulan Desember 2008, maka Konsultan perorangan Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan aset mengagendakan Rencana Tindak sebagai berikut. Tabel 4. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset USDRP Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009No 1 Lingkup Pekerjaan Studi kondisi dan potensi serta program Pemda mengenai komponen komponen pendapatan retribusi Pengembangan program perbaikan penerimaan alatalat produksi dan penerimaan Partner Kerja Pemda Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas terkait lainnya Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas terkait lainnya Kondisi saat ini Pengelolaan komponen retribusi belum maksimal Pengelolaan program belum optimal dan belum ditunjang oleh Teknologi dan sumberdaya yang memadai dimasingmasing SKPD Belum dilaksanakan Manajemen aset yang ada belum Kondisi yang diharapkan Teriventarisirnya inputinput retribusi Secara detail Bertambahnya Kuantitas dan kualitas input penerimaan Daerah Parigi Moutong yang akuntable

2.

3

Ujicoba program perbaikan penerimaan Mengkaji manajemen aset yang sudah ada.,

Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas Pendapatan Sekretaris Kabupaten

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat Manajemen aset yang dilaksanakan

4

- 17



penguatan kelembagaan dan analisa atas organisasi kerja 5 Membantu Pemda menetapkan skema pengelolaan terbaik, kajian dari lima skema pengelolaan dalam PMM Membantu Pemda membentuk kelembagaan skema yang terpilih , menyusun struktur organisasi, training pengelola dan study banding Membantu Pemda mendesain dan melaksanakan sistem pengendalian dan prosedur yang baik, menyusun organisasi dan tupoksi pengelola potensi pendapatan serta sistem pengawasan internal Mendesain sitem tata pemerintahan dan prosedur untuk menjamin pemberian pelayanan yang baik dan berkelanjutan atas aset USDRP Dinas Perhubungan dan Komunikasi , Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas terkait lainnya Dinas Perhubungan dan Komunikasi , Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas terkait lainnya

berjalan optimal

merupakan wujud sistem tata pemerintahan yang baik Dipilihnya skema pengelolaan terbaik melalui lokakarya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Parigi Moutong Pengelola aset USDRP memiliki kemampuan manajerial yang baik dan profesional.

Belum dilaksanakan

6

Belum dilaksanakan

7

Sekretaris Daerah

Belum dilaksanakan

Terbentuknya manajemen profesional serta layanan publik yang berkualitas dengan sistem kendali internal berbasis teknologi informasi.

8

Bappeda, Sekda serta Dinas terkait

Belum dilaksanakan

Pengelolaan aset USDRP yang profesional, sustainable dan akuntable yang didukung oleh dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum .

3.1.2. Rencana tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aset triwulanan (Desember 2008 Pebruari 2009) Pelaksanaan agenda reformasi merupakan merupakan target utama proyek USDRP di Kabupaten Parigi Moutong, karena itu keberadan konsultan individual UIDP diharapkan dapat mempercepat proses tersebut dengan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah

- 18



Kabupaten Parigi Moutong. Berikut adalah langkah strategis dan bantuan teknis yang mungkin diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan program kerja triwulanan konsultan individu. Tabel 5. Rencana Tindak Reformasi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Aset USDRP Kabupaten Parigi Moutong triwulanan (Desember 2008 Pebruari 2009)No 1 Lingkup Pekerjaan Studi kondisi dan potensi serta program Pemda mengenai komponen komponen pendapatan retribusi Pengembangan program perbaikan penerimaan alatalat produksi dan penerimaan Ujicoba program perbaikan penerimaan Partner Kerja Pemda Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas terkait lainnya Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas terkait lainnya Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas Pendapatan Langkah Pelaksanaan Kegiatan a. b. c. d. a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f. Koordinasi Inventarisasi Data Kunjungan Lapangan Studi literatur Koordinasi Analisis Data Penentuan skala prioritas Peningkatan kapasitasTenaga Pengelola Study banding Sosialisasi Koordinasi Perbaikan kelembagaan Penyedian perangkat keras dan perangkat lunak sistim informasi manajemen Oparsional kegiatan Monitoring dan evaluasi Koordinasi Analisis Data Perbaikan/penguatan kelembagaan Analisis kelemahan dan peluang Peningkatan kapasitas sumberdaya Koordinasi Analisis Data Penyiapan perangkat lunak/software berbasis teknologi informasi Penyiapan perda sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan. Penyiapan sumbedaya pengelola yang profesional Monitoring dan evaluasi.

2

3

4

5

Mengkaji manajemen aset yang sudah ada., penguatan kelembagaan dan analisa atas organisasi kerja Membantu Pemda mendesain dan melaksanakan sistem pengendalian dan prosedur yang baik, menyusun organisasi dan tupoksi pengelola potensi pendapatan serta sistem pengawasan internal

Sekretaris Kabupaten


3.1.3. Rencana Tindak Penanganan Temuan Misi Supervisi ke 6 USDRP Kabupaten Parigi Moutong Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Aset. Monitoring adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah mekanisme proyek .Harus diakui bahwa manusia cenderung melakukan kekeliruan karena itu pengawasan menjadi - 19



bagian yang sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian dan perbaikan dapat terus dilakukan. Dengan tujuan tersebut diatas, maka misi supervisi 6 USDRP tiba dikabupaten Parigi Moutong dan meneemukan beberapa-kelamahan kelemahan proyek tang harus diperbaiki. Tabel 6 . Matriks Tindak Lanjut Misi Supervisi-6 USDRP di Kabupaten Parigi MoutongPENGELOLAAN PASAR DAN TERMINAL 1 Menyiapkan mekanisme pengelolaan pasar dan terminal PENANGGUNG JAWAB PMU, PIU Dinas Perhubungan, PIU Dinas Pasar dan Instansi TINDAK lANJUT Sedang dilakukan pengumpulan data-data teknis sebagai pendukung Penentuan mekanisme pengelolaan dan konsultan sedang melaksanakan koordinasi dengan pimpinan SKPD terkait untuk mensosialisasikan PMM mekanisme pengeloaan aset USDRP Sedang menunggu pendanaan pelaksanaan lokakarya penetapan model pengeloaan aset USDRP Akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Parigi Moutong Sudah di masukkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2009 untuk membiayai pelaksanaan lokakarya dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengelola, namun penetapan belum dilaksanakan karena masih akan terjadi perubahan strutur oerganisasi pemerintahan sebagai akaibat dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah Survey dan sosialisasi awal telah dilaksanakan untuk mengetahui minat pedagang pasar tradisional (pasar inpres Tagunu Parigi) untuk mendapatkan fasilitas berjualan di pasar sentral yang sementara dibagun namun strategi pemasaran belum disusun

2

Menyampaikan mekanisme pengelolaan Pasar & Terminal kepada CPMU dan Bank Dunia Pemkab akan memastikan bahwa jalur kendaraan umum yang melewati lokasi pasar sudah dapat dioperasikan saat pasar akan dioperasikan. Pemkab akan menyusun skema pengelolaan pasar yang sedang dibangun, agar saat selesainya konstruksi pasar sudah dapat dioperasikan dengan baik.

PMU

3 4

PMU, Dinas Perhubungan PMU, Instansi Pengelola, Konsultan Pendamping

5

Pemkot akan segera menyusun rencana tindak untuk pemasaran pasar Sentral Parigi

Instansi pengelola pasar

- 20



3.2. Status dan Progres Rencana Pelaksanaan kegiatan USDRP, khususnya program kerja konsultan individu di Kabupaten Parigi Moutong pada dasarnya dapat berjalan sesuai jadwal yang diinginkan, walaupun beberapa bagian proses awal kegiatan tidak berjalan secara optimal, karena kendala situasi politik yang masih labil pasca pilkada ikut mempengaruhi kiistem erja elemen pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong. Namun secara fisik pembangunan aset USDRP mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dimana kemajuan pekerjaan fisik per 30 september 2008 secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut : 3.2.1. Status dan Progres Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur USDRP Status dan progres pelaksanaan pekerjaan infrastruktur USDRP di Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan bulan Desember 2008 dapat dijabarkan sebagai berikut : Tabel 7. Status dan progress pelaksanaan pembangunan Infrastruktur USDRP Kabupaten Parigi Moutong sampai bulan Desember 2008 No Infrastruktur yang dibagun 1 2 3 4 Realisasi Pendanaan Sisa Pendanaan Target Pekerjaan Fisik Realisasi Pekerjaan Fisik Pasar Sentral Parigi Rp. 7.019.526.115,Rp.12.425.413.885,52,15 % 56,20 % Terminal Toboli Rp. 4.950.387.900,Rp. 950.666.100,99,17 % 92,76 %

Gambar 1. Desain Pasar Sentral Parigi

- 21



3.2.2.

Status dan Progress Tindak Reformasi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengeloaan Aset Peningkatan Kapasitas pengelolaan aset merupakan bagian penting dari output infrastruktur yang telah terbangun dapat

pelaksanaan UIDP yang merupakan bagian organik dari pelaksanaan proyek USDRP. Diharapkan dengan kapasitas pengeloaan aset yang baik memberikan tambahan pendapatan yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah Parigi

Moutong. Kami menyadari benar bahwa kegagalan penyiapan mekanisme pengelolaan yang cocok bagi Pemda Parigi Moutong bisa menimbulkan kerugian besar bagi Pemda. Karena itu dalam pengambilan keputrusan mengenai mekanisme pengeloaan diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak menhasilkan keputusan yang prematur dan tidak tepat. Tabel berikut berisi matriks pelaksanaan kegiatan konsultan UIDP selama bulan desember 2008 Tabel 8.No 1

Matriks Pelaksanaan Tindak reformasi bidang peningkatan pengelolaan aset bulan desember 2008Langkah Pelaksanaan Kegiatan a. b. c. d. a. b. c. d. Koordinasi Inventarisasi Data Kunjungan Lapangan Studi literatur Realisasi Fokus kegiatan lebih dimaksimalkan pada inventarisasi data terminal untuk memperoleh gambaran rill sesuai keinginan Pemda. Masih dalam tahap persipan pelaksanaan , akan tetapi analisis awal data penerimaan terminal selama tahun 2008 dapat menjadi acuan untuk perbaikan . Belum dilaksanakan , menunggu kesiapan Pemda dan Pelantikan Pejabat Penaggung jawab Kegiatan dan pendanaan APBD

Lingkup Pekerjaan Studi kondisi dan potensi serta program Pemda mengenai komponen komponen pendapatan retribusi Pengembangan program perbaikan penerimaan alat-alat produksi dan penerimaan

2

Koordinasi Analisis Data Penentuan skala prioritas Peningkatan kapasitasTenaga Pengelola e. Study banding f. Sosialisasi a. Koordinasi b. Perbaikan kelembagaan c. Penyedian perangkat keras dan perangkat lunak sistim informasi manajemen d. Oparsional kegiatan e. Monitoring dan evaluasi a. b. c. d. e. Koordinasi Analisis Data Perbaikan/penguatan kelembagaan Analisis kelemahan dan peluang Peningkatan kapasitas sumberdaya

3

Ujicoba program perbaikan penerimaan

4

Mengkaji manajemen aset yang sudah ada., penguatan kelembagaan dan analisa atas organisasi kerja

Dilakukan melalui diskusi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, PMU dan PIU dan PAU serta Bagian Hukum Pemda Parigi Moutong.

- 22



5

Membantu Pemda mendesain dan melaksanakan sistem pengendalian dan prosedur yang baik, menyusun organisasi dan tupoksi pengelola potensi pendapatan serta sistem pengawasan internal

a. Koordinasi b. Analisis Data c. Penyiapan perangkat lunak/software berbasis teknologi informasi d. Penyiapan perda sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan. e. Penyiapan sumbedaya pengelola yang profesional f. Monitoring dan evaluasi.

Belum dilaksanakan , menunggu kesiapan Pemda dan Pelantikan Pejabat Penaggung jawab Kegiatan dan pendanaan APBD (Rencana Tindak Lanjut terlampir)

3.2.3. Status dan Progress Tindak Penanganan Temuan Misi Superfisi 6 USDRP Temuan Misi Supervisi 6 adalah realitas kelemahan dan kekurangan yang terjadi dilapangan yang mesti disingkapi secara arif oleh semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Akan tetapi kita juga memberikan apresiasi yang lebih baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang walaupun dengan segala keterbatasan yang ada mampu utnuk terus melakukan perbaikan. Tabel berikut berisi matriks pelaksanaan kegiatan penanganan temuan misi supervisi 6 selama bulan desember 2008 Tabel 9. Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Temuan Misi Supervisi - 6 USDRPPENGELOLAAN PASAR DAN TERMINAL 1 Menyiapkan mekanisme pengelolaan pasar dan terminal PENANGGUNG JAWAB PMU, PIU Dinas Perhubungan, PIU Dinas Pasar dan Instansi TINDAK lANJUT Sedang dilakukan pengumpulan data-data teknis sebagai pendukung Penentuan mekanisme pengelolaan dan konsultan sedang melaksanakan koordinasi dengan pimpinan SKPD terkait untuk mensosialisasikan PMM mekanisme pengeloaan aset USDRP Sedang menunggu pendanaan pelaksanaan lokakarya penetapan model pengeloaan aset USDRP Akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Parigi Moutong REALISASI Sudah dialaksanakan

2

Menyampaikan mekanisme pengelolaan Pasar & Terminal kepada CPMU dan Bank Dunia Pemkab akan memastikan bahwa jalur kendaraan umum yang melewati lokasi pasar sudah dapat dioperasikan saat pasar akan dioperasikan.

PMU

Belum dilaksanakan karena mekanisme pengeloaan belum ditetapkan Sudah dilaksanakan

3

PMU, Dinas Perhubungan

- 23



4

Pemkab akan menyusun skema pengelolaan pasar yang sedang dibangun, agar saat selesainya konstruksi pasar sudah dapat dioperasikan dengan baik.

PMU, Instansi Pengelola, Konsultan Pendamping

5

Pemkot akan segera menyusun rencana tindak untuk pemasaran pasar Sentral Parigi

Instansi pengelola pasar

Sudah di masukkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2009 untuk membiayai pelaksanaan lokakarya dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengelola, namun penetapan belum dilaksanakan karena masih akan terjadi perubahan strutur oerganisasi pemerintahan sebagai akaibat dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah Survey dan sosialisasi awal telah dilaksanakan untuk mengetahui minat pedagang pasar tradisional (pasar inpres Tagunu Parigi) untuk mendapatkan fasilitas berjualan di pasar sentral yang sementara dibagun namun strategi pemasaran belum disusun

Belum dilaksanakan karena mekanisme pengeloaan belum ditetapkan

Sudah dilaksanakan sesuai tindak lanjut

3.2.4. Status dan progres pelaksanaan agenda reformasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten tahun 2009 , telah disusun dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008. Dalam RKPD memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama satu tahun , dengan kontribusi dari seluruh sumber dana (APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan tersebut , perlu dukungan anggaran. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang diguanakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran, maka disusun Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS). Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) sebelum disepakati di DPRD.

- 24



PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masingmasing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan . Dengan demikian PPAS disusun untuk mengimplementasikan kebijakan umum APBD degan klasifikasi rusan pemerintahan daerah. Dasar penyusunan PPAS adalah : 1) Undang undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, 2) Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3) Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentag Pemeriksaan Pertanggung jawaban Keuangan, 4) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 5) Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 6) Peraturan Pemeritah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 7) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBD 2009. APBD merupakan instrumen kebijaka fiskal ditingkat daerah. Karena iu APBD merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan, memberkan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. APBD pada hakekatnya adalah perwujudan amanah rakyat kepada eksekutif dan legislatif, karen itu APBD harus mencerminkan kebutuha riil masyarakat.. Total penerimaan APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2007 sebesar Rp. 445.678.528.007,- meningkat 21, 2 % dibanding tahun 2006 yang bersumber dari dana perimbangan. Sedangkan tahun 2008 alokasi APBD Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 471.318.288.421,- atau meningkat 5,4 % dibanding tahun 2007. Dari struktur penerimaan APBD tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Parigi Moutong terhadap Dana Perimbangan masih sangat tinggi , sementara iu peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Sebagai contoh, pada tahun 2006 PAD Kabupaten Parigi Moutong adalah Rp. 6.856.028.000,- sedangkan pengeluaran rutin sebesar Rp. 185.908.085.000,-sehingga Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Parigi Moutong hanyalah 3,6 %. Atau dengan kata lain APBD hanya mampu membiayai 3,6 % dari keseluruhan pengeluaran rutin.

- 25



Ketergantungan kepada Kepada bantuan Pemerintah Pusat sedikit demi sedikit harus dikurangi oleh karena itu diharapkan PAD menjadi sumber keuangan terbesar bagi daerah. Dalam konteks ini pengelolaan aset aset daerah menjadi bagian terpenting dimasa yang akan datang UIDP-USDRP adalah salah satu agenda penting dalam rangkaian reformasi menuju kearah yang lebih baik.

- 26



IV. AKTIFITAS DAN KOORDINASI 4.1. Rencana Kerja Bulanan Rencana kerja bulanan adalah detail kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana kerja konsultan per-triwulan yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan UIDP di Jakarta pada tanggal 15 dan 16 Desember 2008 di jakarta . Rencana kerja bulan Januari 2009 dapat dijabarkan sebagaii berikut : Tabel 10 Rencana Kerja Konsultan Individu Generic Capacity Building Bulan Januari 2009No 1 Lingkup Pekerjaan Ujicoba program perbaikan penerimaan Partner Kerja Pemda Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Dinas Pendapatan Langkah Pelaksanaan Kegiatan a. Koordinasi b. Perbaikan kelembagaan c. Penyedian perangkat keras dan perangkat lunak sistim informasi manajemen d. Oparsional kegiatan e. Monitoring dan evaluasi a. b. c. d. e. Koordinasi Analisis Data Perbaikan/penguatan kelembagaan Analisis kelemahan dan peluang Peningkatan kapasitas sumberdaya

2

Mengkaji manajemen aset yang sudah ada., penguatan kelembagaan dan analisa atas organisasi kerja Membantu Pemda mendesain dan melaksanakan sistem pengendalian dan prosedur yang baik, menyusun organisasi dan tupoksi pengelola potensi pendapatan serta sistem pengawasan internal


3


a. Koordinasi b. Analisis Data c. Penyiapan perangkat lunak/software berbasis teknologi informasi d. Penyiapan perda sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan. e. Penyiapan sumbedaya pengelola yang profesional f. Monitoring dan evaluasi.

Rencana kerja bulan Januari 2009 adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan bulan sebelumnya . Observasi yang telah dilakukan menyebabkan kami menarik kesimpulan bahwa dalam rangka perbaikan pengelolaan aset diperlukan analisis data dan kajian kebijakan sebelumnya yang kemudian di sandingkan dengan peluang dan kendala yang terjadi dilapangan.

- 27



4.2. Realisasi Kegiatan Koordinasi Realisasi kegiatan koordinasi konsultan individu Generic Capacity Building disajikan dalam bentuk matriks berikut ini : Tabel 11. Matriks kegiatan koordinasi Konsultan Individu Generic Capacity Building Kabupaten Parigi Moutong Bulan Desemberr 2008 Jenis koordinasi Komponen yang terlibat Hal - hal yang dikoordinasikan Rapat koordinasi Teknis Tanggal 15 dan 16 Desember 2008 di Jakarta 1. Konsultan Individu 2. CPMU 3. MTAS 4. PPK Kebijakan dan Strategi 5. World Bank - SOPP (Standar Operasional Prosedur dan Penugasan, - RAB kontrak kerja - Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan masing-masing konsultan individu - Rencana Tindak GCB tahun 2009 - Rencana Tindak GCB triwulan Koordinasi di Tingkat Pemda 1. Konsultan Individu 2. PMU, PIU 3. PAU dan Instansi Terkait (Dinas Perhubungan) - Pengumpulan Data - Rencana Tindak Reformasi - Rencana tindak misi supervisi 6 Ditingakat Pemda Parigi Moutong - Dukungan anggaran APBD untuk pelaksanaan Agenda Reformasi yang diusulkan melalui PPAS - Implementasi PP 41 dan konsekwensinya terhadap pelaksanaan USDRP Koordinasi Moutong antar konsultan 1. Konsultan GCB 3. Konsultan PR 4. Konsultan TPA - Rencana Tindak Reformasi - Singkronisasi rencana dan jadwal kerja - Data Lapangan Pelaporan individu di Kabupaten Parigi 2. Konsultan FMR per -

- 28



4.3.

Hasil dan Kesepakatan Koordinasi. Dari pelaksanaan koordinasi awal yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting

yang sangat mendukung pelaksanaan reformasi di Kabupaten Parigi Moutong dan menunjang pelaksanaan program kerja konsultan individu, diantaranya : a. Konsultan Individual UIDP akan melaksanakan kegiatan sesuai hasil Rapat Koordinasi Teknis tanggal 15 16 Desember 2008 a. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sangat mendukung program kerja Konsultan individu dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi di daerah ini b. Seluruh komponen USDRP di Kabupaten Parigi Moutong memberikan respon positif penempatan konsultan individu dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam implementasi proyek dan pelaksanaan agenda reformasi c. Terinventarisirnya beberapa data dasar yang sangat mendukung pelaksanaan program kerja konsultan individu selanjutnya. d. Rencana Tindak Lanjut bulanan, Triwulan dan Rencana Tindak Tahun 2009 . e. Dukungan Anggaran APBD yang di usulkan melalui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Parigi Moutong 4.3.1. Perda yang mengatur Pengelolaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal yang masih menjadi acuan pungutan retribusi hingga saat ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 34 tahun 2005 dinyatakan bahwa : (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kenderaan dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan asas pelayanan yang berlaku diwilayah Daerah dengan tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, peningkatan kualitas pelayanan.Dalam hal tarif mekanisme pasar yang sulit dihitung, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa , yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- 29



a. Biaya Operasional Langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai , belanja barang, belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan, baiaya listrik dan semua biaya rutin/pariodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa b. Biaya Tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya akttiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa , seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (4) Ketentuan sebagimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam (%) persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal. (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut Jenis Pelayaan Jenis Kenderaan/Ukuran Fasilitas Tarif Rp 2.000 /sekali masuk/ sekali parkir Rp 3.000 /sekali masuk/ sekali parkir Rp 1.000 /sekali masuk/ sekali parkir Rp 1.000 /sekali masuk/ sekali parkir Rp 1.000 /sekali masuk/ sekali parkir Pemakaian tempat parkir 1. Bis umum 10 s/d 25 tempat duduk kendaraan penumpang dan bis umum 2. Lebih dari 26 tempat duduk 3. Mobil Penumpang Umum 4. Angkutan pedesaan 5. Angkutan Kota Pemakaian Tempat Usaha

1. Rumah makan, kios, PO/Agen, kantin dan Wartel Rp. 12.000/M2/bulan 2. Parkir Kendaraan Pribadi a. Roda 4 (empat) b. Roda 2 (dua) 3. Parkir Kendaraan Umum 4. Pedagang asongan, gerobak Rp. 1.000 / sekali parkir Rp. 500 / sekali parkir Rp. 1.000 / jam

- 30



barang dan sejenisnya 5. Tempat Penitipan Barang 6. Sewa Kamar 7. Izin pemasangan reklame Pemakaian fasilitas lainnya 1. MCK/WC a. Buang air besar b. Buang air kecil c. Mandi 2. Karcis masuk

Rp. 500 / hari Rp. 2.000 / m3 / hari Rp. 3.500 / jam / kamar Rp. 15.000 / m3 / bulan

Rp. 1.000 / orang Rp. .500 / orang Rp. 2.000 / orang Rp. 500 / orang

4.3.2. Input Retribusi Terminal Hingga saat ini komponen utama pemasukan terminal adalah pemakaian tempat parkir dalam bentuk rettribusi karcis parkir. Berdasarkan studi kelayakan proyek yang dilaksankan pada tahunm 2006, maka jumlah kenderaan dan penumpang yang memasuki Terminal Toboli disajikan dalam tabel berikut Tabel 12 Jumlah Kenderaan dan Penumpang Masuk terminal Toboboli, tahun 2005 No 1 2 3 Jenis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Angkutan Pedesaan Jumlah Sumber : Dokumen UKL-UPL terminal Toboli Berdasarkan data pengelolaan terminal hingga triwulan ke III bulan september tahun 2008 maka di peroleh perbandingan penerimaan retribusi dan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar terminal toboli dalam tabel berikut Kendaraan (Unit) 10.080 32.000 63.000 105.080 Penumpang (orang) 241.920 384.000 504.000 1.129.920

- 31



Tabel. 13. Realisasi Penerimaan dan Jumlah kendaraan msuk terminal Toboli hingga bulan september 2008 No Jenis Kendaraan Jumlah Harga Penerimaan (Unit) Karcis Potensial Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) 1 Angkutan 8.620 1.000 8.620.000 6.900.000 Pedesaan 2 Bis Antar Kota 8.140 2.000 16.280.000 12.600.000 Dalam Propinsi 3 Bis Antar Kota 2.511 3.000 7.533.000 6.900.000 Antar Propinsi 4 Jumlah 19.271 32.433.000 26.400.000 Sumber : 1. Laporan arus masuk-keluar kendaraan umum terminal toboli 2. Laporan realisasi penerimaan retribudsi terminal bulan oktober 2008 Berdasarkan tabel diatas, maka pemasukan terminal yang berasal dari karcis parkir kendaraan umum cukup potensial untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi hingga saat ini metode pengeloaan masih belum dilakukan secara profesional sehingga masih banyak terjadi kekeliruan input data maupun kekeliruan yang terjadi ditingkat lapangan. Apabila seluruh pekerjaan infrastruktur terminal sudah selesai dan terminal dapat dimanfaatkan secara optimal maka penerimaan retribusi pasti akan lebih meningkat lagi, karena seluruh input-input penerimaan yang ditetapkan dalanm perda dapat dioptimalkan.

- 32



V. MASALAH, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI 5,1. Permasalahan Dalam pelaksanaan tugas pendampingan di Kabupaten Parigi Moutong, konsultan individu mengidentifikasi berbagai permasalahan, diantaranya : c. Belum terbentuknya struktur pemerintahan yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi tata pemerintahan yang baik, karena masih dlalam pembahasan di tinkat legislatif daerah. d. e. f. g. Terbatasnya sumberdaya pengelola sehingga laporan penerimaan terminal toboli masih belum memenuhi standar akuntabilitas Kurangnya pasokan energi listrik, menghambat kinerja beberapa SKPD dan mempengaruhi produktifitas konsultan individu. Beberapa item pekerjaan infrastruktur terhambat karena berbagai sebab, sehingga progres yang dicapai pada bulan ini tidak sesuai target yang direncanakan Belum optimalnya peningkatan sumberdaya manusia sehingga beberapa bagian dari pelaksana proyek tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena terbatasnya pengetahuan tentang USDRP. h. Keterlambatan pembiayaan konsultan menyebabkan beberapa item pekerjaan yang membutuhkan pembiayaan dan belum optimal dilaksanakan 5.2. Tindak Lanjut a. b. c. Konsultan melakukan koordinasi kegiatan ketingkat PIU dari masing masing kegiatan fisik, yakni PIU Pasar Sentral Parigi dan PIU Terminal Toboli Kebutuhan sarana perkantoran bagi konsultan akan di koordinasikan kembali dengan Pemerintah Daerah Parigi Moutong. Dengan telah terpilihnya PMU yang baru diharapkan pelaksanaan agenda reformasi dapat berjalan lebih optimal sehingga penyiapan kerangka operasional pengelolaan aset USDRP dan aset-aset lainnya dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. d. Konsultan individu akan terus berkoordinasi dengan CPMU dan konsultan pusat mengenaii pelaksanaan proyek USDRP di daerah Parigi Moutong dan dengan tangan terbuka

- 33



menerima saran perbaikan bagi penyempurnaan pelaksanaan agenda reformasi dan pengelolaan aset di Kabupaten Parigi Moutong.

5.3. Rekomendasi a. Perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui SKPD untuk penyediaan data-data yang dibutuhkan bagi study pengelolaan aset dan review pengelolaan aset yang telah dilakukan selama ini sehingga perbaikan dan penyempurnaanya dapat dilakukan secara sistematis, bertahap dan terencana dengan menggunakan kaidah-kaidah profesionalisme. Sehingga dapat mendatangkan keuntungan nyata bagi Pemerintah daerah Parigi Moutong b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan agenda reformasi sudah sangat baik, ini dibuktikan dengan dokumen PPAS c. d. e. yang menfokuskan kegiatan pelaksanan pembanguan yang transparan dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan . Perlu dukungan DPRD untuk penyiapan regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan dan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan aset daerah pasca pelaksanaan USDRP Perlu dukungan pembayaran dana pembiayaan konsultan yang tepat waktu sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat berjalan optimal Perlu dilaksanakan lokakarya untuk menentukan langkah strategis pengelolaan aset-aset pemerintah daerah yang bernilai ekononomi guna menunjang tersediaanya dana pembiayaan pembangunan dengan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah.

- 34

PROGRAMKERJADANRENCANATINDAKLANJUTPENDAMPINGANKONSULTANINDIVIDUUIDPBIDANGPENGEMBANGANKAPASITASPENGELOLAANASETUSDRPKABUPATENPARIGIMOUTONGTAHUN 2009No LingkupPekerjaan PartnerKerjaPemda BappedaDinasterkait BappedaDinasterkait KondisiSaatIni PengelolaanKomponenretribusibelum maksimalmenunjangPAD PengelolaanProgrambelumoptimaldan belumditunjangPenggunaanTeknologi Informasi Belumdilaksanakan KondisiyangDiharapkan Terinventarisirnyakomponeninputretribusi secaradetail. BertambahnyaKuantitasdanKualitasinput PenerimaanDaerah PendapatanAsliDaerahyangmeningkat 1 2 3 4 Bulan 5 6 7 8 9

1 Studikondisidanpotensisertaprogrampemda komponen2pendapatanretsibusi 2 mengembangkanprogramperbaikanpenerimaan alat2produksidanpemasaran

3 ujicobaatasprogramperbaikanpenerimaan (ujicobapoint2) 4 mengkajimanajemenasetygsudahada pembentukankelembagaananalisaatasorganisasikerja membantupemdamenetapkanskemapengelolaanyg 5 terbaik kajiandari5skemadalamPMMpilihygterbaik 6 membantupemdamembentukskemayangterpilih penyusunanstrukturorganisasitrainingpengelolastudi banding membantupemdamendesaindanmelaksanakansistem 7 pengendaliandanprosedurygterbaik menyusunorganisasi&tupoksipengelolapotensi pendapatansatuanpengawasaninternal

Dinasterkaitpasar&terminal Sekda ManajemenAsetYangadabelum Manajemenasetdikelolasecaraprofesional memenuhistandarPMMdanpengelolaan belumoptimal Skemapengelolaanterbaikditetapkanmelalui Belumdilaksanakansecaraformal lokakakaryadaerahyangdapatmengakomodir Dinasterkaitpasar&terminal kepentingansemuapihaksecararasional Insansiteknisterkaitmemilikitebaga profesionaldibidangpengelolaanasetyang didukungolehpenguasaanteknologiinformasi Terciptanyalayananpublikyangberkualitas dandidukungolehmanajemenyang profesional PengelolaanasetUSDRPyangprofesional, sustainabledanakuntableyangdidukungoleh landasanhukumyangkuat(Perda)

Dinasterkaitpasar&terminal Belumdilaksanakansecaraformal

Sekda

Belumdilaksanakansecaraformal

Masihpadatatarankonsep mendesainsistemtatapemerintahandanproseduruntuk menjaminpemberianpelayananygbaikdanberkelanjutan Bappeda,Sekda&Dinas terkait 8 atasassetUSDRP perdaSKdankomitmenpemdadalampengelolaanpasar

Mengetahui PMUUSDRPKabupatenParigiMoutong

Parigi,Desember2008 IndividualConsultantUIDPforUSDRP

Ir.MOHAMMADIDRUS,M.Si Nip.080105973

MohammadSagafLamureke GCBConsultant

PROGRAMKERJADANRENCANATINDAKLANJUTPENDAMPINGANKONSULTANINDIVIDUUIDPBIDANGPENGEMBANGANKAPASITASPENGELOLAANASETUSDRPKABUPATENPARIGI MOUTONGTRIWULANITAHUN2009No 1 LingkupPekerjaan Studikondisidanpotensisertaprogrampemda komponen2pendapatanretsibusi mengembangkanprogramperbaikanpenerimaan alat2produksidanpemasaran ujicobaatasprogramperbaikanpenerimaan (ujicobapoint2) mengkajimanajemenasetygsudahada pembentukankelembagaananalisaatasorganisasi kerja PartnerKerjaPemda BappedaDinasterkait KondisiSaatIni KondisiyangDiharapkan 1 2 3 4 Minggu 5 6 7 8 9 10 11 12

PengelolaanKomponenretribusi Terinventarisirnyakomponeninput belummaksimalmenunjangPAD retribusisecaradetail.

2

3 4

PengelolaanProgrambelumoptimal BertambahnyaKuantitasdanKualitas danbelumditunjangPenggunaan inputPenerimaanDaerah Dinasterkaitpasar&terminaBelumdilaksanakan PendapatanAsliDaerahyangmeningkat

BappedaDinasterkait

Sekda

ManajemenAsetYangadabelum memenuhistandarPMMdan pengelolaanbelumoptimal Belumdilaksanakansecaraformal

Manajemenasetdikelolasecara profesional Terciptanyalayananpublikyang berkualitasdandidukungolehmanajemen yangprofesional

7

membantupemdamendesaindanmelaksanakansistem pengendaliandanprosedurygterbaik Sekda menyusunorganisasi&tupoksipengelolapotensi pendapatansatuanpengawasaninternal

Mengetahui PMUUSDRPKabupatenParigiMoutong

Parigi,Desember2008 IndividualConsultantUIDPforUSDRP

Ir.MOHAMMADIDRUS,M.Si Nip.080105973

MohammadSagafLamureke GCBConsultant

No Program Kegiatan

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS , PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PARIGI MOUTONG USULAN PENDANAAN APBD TAHUN 2009 Sasaran Target Kebutuhan Dana SKPD Pelaksana a. Mengetahui potensi pengembangan yang masih dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah terhadap aset-aset yang sudah ada b. Menginnventarisir aset-aset yang menjadi bagian dari kekayaan milik daerah c. Menghindari duplikasi kepemilkan aset d. Mencegah penyalagunaan aset oleh pihakPihak yang tidak bertanggung jawab. 150,000,000 Bappeda

1 Study dan inventarisasi aset-aset dan review pengelolaan aset yang dapat memberikan pendapatan bagi Pemda a b. c d. Pengelolaan Pasar Tradisional Pengelolaan Terminal Pengelolaan Galian C Pengelolaan Aset-aset lainya yang dapat memberikan pendapatan

2 Menyusun Rancangan Pilot Proyek program aksi prioritas bagi peningkatan pendapatan di Kecamatan yang paling potensial

Membuat kecamatan percontohan yang memiliki dukungan aset yang memadai bagi pengelolaan sistem tata pemerintahan yang baik (god Governance) untuk menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Parigi Moutong a. Penentuan skema pengelolaan yang paling ekonomis b. Skema pengelolaan pasar dan terminal diharapkan mampu memenuhi target pembayaran cicilan hutang Pemda Parigi Moutong kepada pihak World Bank

75,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3 Lokakarya Penentuan skema terbaik pengelolaan aset USDRP (pasar sentral dan terminal Toboli) pasca pembangunan infrastruktur yang akan selesai di tahun 2009 4 Penetapan skema pengelolaan aset USDRP dalam bentuk Perda 5 Workshop/pelatihan mengenai sistem informasi akuntasi/ manajemen bagi tenaga teknis pengelola aset USDRP (Pasar sentral dan terminal) serta aplikasi Sistem Informasi Manajemen 6 Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah 7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan

75,000,000 Dinas Perhubungan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Adanya dasar hukum/regulasi pengelolaan aset USDRP

85,000,000 DPRD Bagian Hukum dan Perundang-undangan 45,000,000 Dinas Perhubungan Dinas Pendapatan

a. Tersedianya perangkat lunak sistim akuntansi dan manajemen yang mudah diakses b. Tersedianya tenaga teknis yang dapat mengoperasikan sistem secara baik dan benar

Peningkatan Kinerja aparat Kelembagaan yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan program pembangunanan yang berorientasi swadaya

Masing-masing SKPD Bappeda

Jumlah Mengetahui, PMU- USDRP Kabupaten Parigi Moutong

430,000,000 Parigi November 2008

Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si Nip. 080105973

MOHAMMAD SAGAF LAMUREKE INDIVIDUAL CONSULTANT GCB

LEMBARWAKTUKERJADANPRESTASINAMA KONSULTAN WILAYAH KERJA : MOH. SAGAF LAMUREKE : KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERIODE PELAPORAN : DESEMBER 2008NO. DAFTAR KEGIATAN KONSULTAN ALOKASI WAKTU 0,09 KETERANGAN

1.

Work Shoop Rapat Koordinasi teknis Semua komponen USDRP di jakarta

Analisis kelemahan dan kekurangan program kerja dan pelaksanaan kegiatan UIDP dan penyusunan rencana tindak lanjut sesuai bidang masing-masing konsultan individu Data tentang input terminal dan landasan hukum retribusi terminal -Informasi tentang pendapatan terminal oleh Dinas Perhubungan -Surat Keputusan Bupati tentang PMU

2. 3.

Koordinasi dengan dinas terkait dengan pengelolaan terminal toboli Survay data tentang output model pengelolaan terminal saat ini oleh SKPD dan SK PMU Koordinasi dengan PMU dan DPRD tentang struktur anggaran Kabupaten Parigi Moutong tahun 2009 Penyusunan rencana tindak lanjut dan alokasi APBD 2009 bagi pelaksanaan reformasi UIDP Diskusi dengan PAU tentang model publikasi pelaksanaan agenda Reformasi Kabupaten Parigi Moutong Kunjungan Lapangan KeLokasi Pembangunan infrastruktur USDRP Penyelesaian administrasi pelaporan Total

0,09 0,18

4.

0,27

DPRD mendorong aloksi anggaran untuk kegiatan Reformenasi UIDP pada SKPD terkait dalam bentuk Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) Dokumen PPAS menjadi bahan acuan bagi Rencana tindak konsultan Tahun 2009 PAU mengusulkan alokasi anggaran publikasi kegiatan reformasi Strategi percepatan penyelesaian pekerjaan fisik, permasalahan dan pemecahannya

5.

0,14

6.

0,09

7. 8

0,05 0,09 100 %

Waktu kerja 26 ONovember 25 Deseember 2008 (19 hari )

Deskripsi mengenai Prestasi Kerjaober (Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan) Kepercayaan dan dukungan Pemerintah daerah kepada konsultan individi dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi di Kabupaten Parigi moutong. Pemda mengalokasikan anggaran kegiatan bagi pelaksanaan agenda reformasi ditingkat SKPD dalam bentuk Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk tahun 2009 Disampaikan oleh, tanggal 25 November 2008 Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal: Januari 2009

PMU Kabupaten Parigi Moutong

MOH. SAGAF LAMUREKE Konsultan Individu GCB KETERANGAN:

Ir. MOHAMMAD IDRUS, M.Si. Nip.080105973

Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur menurut periode waktu pelaporan. Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi adalah 1 hari penuh efektif, maka ditulis 0.1.

IBRD Loan USDRP Pekerjaan Umum

Documents

Transcript of IBRD Loan USDRP Pekerjaan Umum