HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
-
Upload
endangkusdiana -
Category
Documents
-
view
407 -
download
0
Transcript of HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
DAFTAR ISI
I.
PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang........................................................................................................................21.2. Pembangunan Ekonomi......................................................................................................3
II. LANDASAN PEMIKIRAN2.1. Pengaruh Luar Negeri dalam Perekonomian............................................................42.2. Definisi Hutang.......................................................................................................................52.2. 1. Hutang lancar...................................................................................................52.2.2. Hutang jangka panjang......................................................................................52.3. Hutang Luar Negeri..............................................................................................................62.4. Lembaga Keuangan Dunia.................................................................................................72.4.1. International Monetary Fund (MF)...........................................................................72.4.1.1. Sejarah IMF....................................................................................................72.4.1.2. IMF Sebagai Lembaga Komplementer Bank Dunia......................................82.4.1.3. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Produk IMF.......................................................92.4.1.4. Keanggotaan IMF.........................................................................................112.4.1.5. Tujuan-tujuan Dibentuknya IMF..................................................................11
III. PEMBAHASAN3.1. Peranan Hutang dalam Dunia Usaha dan Perekonomian..................................133.2. Dampak Buruk dari Adanya Hutang..........................................................................143.3. Dampak Positif dari Adanya Hutang dalam Perekonomian..............................183.4. Perkembangan Hutang Luar Negeri Indonesia......................................................20
TABEL1: PERKEMBANGAN JUMLAH HUTANG INDONESIA DARI TAHUN 2001-2008...........................................................................................21GAMBAR 1: RASIO HUTANG INDONESIA TERHADAP PDB, TAHUN 2001-2009 DALAM PROSENTASE...........................................22
3.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keungan 2010...........223.6. Pembiayaan Defisit Anggaran dan Pengelolaan Utang........................................233.7. Publikasi Hutang Luar Negeri Indonesia..................................................................24
IV. PENUTUP4.1. Kesimpulan.............................................................................................................................254.2. Rekomendasi..........................................................................................................................25
DAFTAR REFERENSI.................................................................................................26
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
1
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu usaha atau proses untuk
menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya yang dilaksanakan secara
bersama-sama dan berkesinambungan. Secara umum pembangunan meliputi bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan.
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari upaya atau proses
mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang paling mendasar
sebagaimana di muat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 45
“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapiskan karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan...............
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Makna yang terkandung dari alinea tersebut adalah tujuan nasional negara dan
Bangsa Indonesia, yang terdiri dari : Tujuan khusus : 1) melindungai seganap bangsa
Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan umum : ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selanjutnya tujuan nasional diimplementasikan dalam visi, misi, dan tujuan
pembanggunan nasional yang mana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :
“Indonesia Yang Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis, serta Aman dan Bersatu
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 ini jelas mengarah pada pencapaian
tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di
atas.
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh Misi-misi
Pembangunan Nasional sebagai berikut :
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
2
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju,
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan; serta
didukung oleh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
2. Mendorong pembangunan yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen,
tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan masyarakat luas, serta meneruskan
konsolidasi demokrasi bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik agar
demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu
menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan kedaulatan negara dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap
bangsa dari setiap ancaman.
1.2. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari proses mewujudkan
tujuan pembangunan nasional, yang intinya pembangunan ekonomi mengakar pada
pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya terutama pasal 33. Dalam RPJM 2005-2025
juga telah dirumuskan arah pembangunan ekonomi sebagai berikut :
1. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional
untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut.
o Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan
o Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
o Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
o Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
o APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
3
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah adanya
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bagaikan
dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas
produksi (GNP) yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Sedangkan pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan GNP riil.
Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan pembangunan
ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi,
tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, produksi, output
yang dihasilkan, dan kesejahteraa.
II. LANDASAN PEMIKIRAN
2.1. Pengaruh Luar Negeri dalam Perekonomian
Dalam pembangunan ekonomi tentunya harus didukung dengan pembangunan
dan kebijakan bidang lainnya diantaranya bidang politik, dan kebijakan luar negeri
dimana ekonomi saat ini memasuki ekonomi global, pengaruh luar negeri sangat besar
terhadap perekonomian Indonesia. Seperti disebutkan juga dalam misi pembangunan
nasional Indonesia yang Maju dan Mandiri menuntut pelaksanaan politik luar negeri
yang bebas dan aktif mengacu pada kepentingan nasional. Selanjutnya dalam RPJP
2005-2025 dijelaskan sebagai berikut :
1. Peranan hubungan luar negeri ditingkatkan dengan penekanan pada proses
pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara bangsa, termasuk peningkatan
kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-organisasi
internasional, yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan
hubungan luar negeri dengan memaknai secara positif berbagai peluang
menguntungkan bagi kepentingan nasional yang muncul dari perspektif baru dalam
hubungan internasional yang dinamis; penguatan kapasitas dan kredibilitas politik
luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam
tata hubungan internasional, dan ikut berupaya mencegah disparitas yang terlalu
besar di antara negara adidaya yang berbeda ideologi, sekaligus mencegah
munculnya kekuatan hegemonik-unilateralistik di dunia; peningkatan kualitas
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
4
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional,
integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional serta
antisipasi terhadap berbagai isu-isu baru dalam hubungan internasional yang akan
ditangani dengan parameter utamanya kepentingan nasional.; peningkatan efektivitas
dan perluasan fungsi jaringan-jaringan kerjasama yang ada demi membangun
kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, kebudayaan, dan keamanan menuju
terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid; pemeliharaan perdamaian dunia
melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antar negara
maupun antar masyarakat di dunia; peningkatan kerjasama internasional dalam
membangun tatanan hubungan dan kerjasama ekonomi internasional yang lebih
seimbang; penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktor-
aktor negara dan aktor-aktor non-negara yang menyelenggarakan hubungan luar
negeri.
Dalam kehidupan perekonomian suatu negara tidak bisa terlepas dari pengaruh
ekonomi global sehingga terjadi interaksi dan saling hutang piutang dalam kerjasama
perekonomian. Sebagaimana pada skoop mikro misalnya perusahaan, pribadi, suatu
usaha akan cepat mengalami kemajuan dan berkembang dengan adanya bantuan dana
dari luar sehingga akan timbul namanya hutang dalam arti luas, hutang dalam
perusahaan hutang swasta, dan hutang negara baik hutang hutang luar negeri maupun
hutang dalam negeri.
2.2. Definisi Hutang
Hutang adalah sejumlah dana, uang, barang, atau jasa yang dipinjamkan oleh
pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak lainnya yang berhutang. Hutang
merupakan kewajiban resmi dari sebuah usaha yang timbul baik dari perjanjian tertulis
maupun lisan. (Siege! dan Shim 1998:128).
Hutang dapat dikelompokkan menjadi :
2.2. 1. Hutang lancar
Hutang lancar merupakan hutang yang diharapkan dapat dibayar dari aktiva lancar
yang ada dan hams dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau daJam satu masa
perputaran usaha yang sesuai dengan masa yang digunakan dalam penggolongan
aktiva lancar.
2.2.2. Hutang jangka panjang
Hutang jangka panjang merupakan hutang sekarang yang berasal dari transaksi-
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
5
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
transaksi yang terjadi di masa tampan, yang masa pelunasannya lebih dari satu tahun
atau satu masa perputaran usaha, tergantung mana yang lebih lama.
Disamping banyak membantu dan manfaatnya, dalam keadaan tertentu adanya
hutang piutang bisa menjadi masalah bagi yang berhutang. Suatu hutang dapat
dikatakan menjadi hutang yang bermasalah apabiia debitur tidak dapat melakukan
pelunasan sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi. Hal ini terjadi mungkin karena
kondisi keuangan debitur tersebut sedang mengalami kesulitan. Hutang bermasalah
dapat dikategorikan menjadi tiga macam :
1. Kredit kurang lancar
Kredit kurang lancar merupakan pinjaman masih dikembalikan tetapi pengembalian
tersebut sifatnya tidak rutin atau (epat pada saat jatuh tempo pern bay aran.
2. Pinjaman yang diragukan
Pinjaman yang diragukan merupakan hutang yang tidak lagi sekedar tidak lancar,
tetapi kemampuan untuk melakukan pembayaran diragukan oleh pihak kreditur.
3. Pinjaman yang benar-benar macet
Pinjaman yang benar-benar macet merupakan pinjaman yang sudah benar-benar
tidak dapat dikembalikan lagi.
2.3. Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri atau hutang negara adalah hutang yang ditanggung atau
menjadi beban negara terutama untuk membiayai beban atau defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam publikasi Bank Indonesia, utang luar negeri didefinisikan sebagai utang
penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan
penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri tersebut mengacu
pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and Users (2003).
Dewasa ini sebetulnya tidak ada standar utang internasional dalam bentuk
formal. Yang ada adalah apa yang disebut convergence criteria dalam Undang-undang
Dasar pendirian Uni Eropa, yang dikenal dengan Maastricht Treaty, yang mensyaratkan
utang pemerintah tidak boleh lebih besar dari 60 persen dari PDB. Sementara defisit
APBN negara anggota tidak boleh melebihi 3,0 persen dari PDB.
Standar inilah yang akhirnya menyebar ke mana-mana, termasuk digunakan
Indonesia dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, dilengkapi Peraturan
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
6
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Pemerintah No 23/2003. Peranan hutang luar negeri yang paling utama adalah untuk
menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2.4. Lembaga Keuangan Dunia
Kita ketahui dalam komunitas yang lebih kecil kita kenal adanya lembaga-
lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, dengan berbagai level tingkatan. Dalam
tingkat Internasional kita ketahui adanya lembaga keuangan Bank Dunia, IBRD, ADB,
dan IMF. Berikut ini akan penulis jelaskan tentang peranan IMF dalam perekonomian
Indonesia yang kami kutif dari buku pedoman IMF yang diterbitkan oleh International
Monetary Fund, Layanan Publikasi, tahun 2003, website: http://www.imf.org)
2.4.1. International Monetary Fund (MF)
Dana Moneter Internasional (IMF) sering terdengar dalam pemberitaan, tetapi
peranan maupun berbagai fungsinya sering pula dipahami secara salah. Dana Moneter
Internasional (IMF) adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-
bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk
membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia. Dengan markas besarnya
berlokasi di Washington, D.C., IMF diperintah oleh keanggotaannya yang hampir global
yang terdiri dari 184 negara.
IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional—yaitu sistem
pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang
memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia.
2.4.1.1. Sejarah IMF
IMF dilahirkan di bulan Juli tahun 1944 pada konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, A.S., ketika
perwakilan dari 45 pemerintah menyetujui suatu kerangka kerjasama ekonomi yang
dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut
mengakibatkan Depresi Besar (Great Depression) di tahun 1930an.
Pada waktu yang sama ketika IMF dibentuk, Bank Internasional untuk
Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and
Development—IBRD) lebih umum dikenal sebagai Bank Dunia, didirikan untuk
mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang, termasuk melalui pembiayaan
proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan meningkatkan suplai air. IMF dan
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
7
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
kelompok Bank Dunia—yang termasuk Korporasi. Pembiayaan Internasional
(International Finance Corporation—IFC) dan Asosiasi Pembangunan Internasional
(InternationalDevelopment Association—IDA)—saling melengkapi pekerjaan masing-
masing. Sementara perhatian IMF terutama pada kinerja ekonomi makro, dan pada
kebijakan makro ekonomi dan sekor keuangan, Bank Dunia terutama menangani
pembangunan jangka panjang dan isu-isu pengurangan kemiskinan. Kegiatannya
termasuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dan negara-negara
yang berada dalam transisi, pembiayaan proyek infrastruktur, reformasi sektor ekonomi
khusus, dan reformasi struktural yang lebih luas.
Sedangkan IMF sebaliknya, tidak menyediakan pembiayaan untuk sektor atau
proyek khusus tetapi sebagai dukungan umum terhadap neraca pembayaran maupun
cadangan devisa suatu negara sementara negara tersebut sedang mengambil langkah
kebijakan untuk mengatasi kesulitannya.
2.4.1.2. IMF Sebagai Lembaga Komplementer Bank Dunia
Bank Dunia dan IMF menyediakan dukungan bagi pemerintah yang sedang
membangun strategi mereka, tetapi tanpa menentukan hasil akhir. Bank Dunia dan
manajemen IMF menyadari bahwa ini memerlukan perubahan dalam kebudayaan dan
perilaku organisasional baik di dalam organisasi tersebut maupun di dalam lembaga
mitra. Perubahan ini sedang dilaksanakan. Dengan mengkoordinasi awal dan
mempertahankan saluran komunikasi terbuka dengan otoritas negara—khususnya
dengan memberikan informasi diagnostik yang tersedia—Bank Dunia dan IMF dapat
memastikan bahwa mereka membantu sejumlah negara dengan tepat waktu dan dengan
cara yang komprehensif.
Setiap lembaga harus memfokuskan pada bidang keahliannya. Sehingga, staf
Bank Dunia menjadi pemberi nasihat utama mengenai kebijakan sosial yang terlibat
dalam pengurangan kemiskinan, termasuk kerja diagnostik yang diperlukan. IMF
menasihati pemerintah di bidang yang secara tradisional merupakan mandatnya,
termasuk mempromosikan kebijakan makro ekonomi yang bijaksana. Di mana Bank
Dunia dan IMF keduanya memiliki bidang keahlian—seperti manajemen fiskal,
eksekusi anggaran, transparansi anggaran, dan administrasi bea cukai dan pajak—
mereka mengkoordinasikan secara erat.
IMF berkolaborasi secara aktif dengan Bank Dunia, bank-bank pembangunan
regional, Organisasi Perdagangan Dunia, lembaga-lembaga PBB, dan badan-badan
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
8
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
internasional lainnya. Setiap lembaga tersebut memiliki bidang spesialisasi dan bantuan
khusus bagi ekonomi dunia. Kolaborasi IMF dengan Bank Dunia mengenai
pengurangan kemiskinan adalah sangat erat karena bukannya IMF melainkan Bank
Dunia tersebut yang memiliki keahlian untuk membantu negara-negara meningkatkan
kebijakan sosial mereka (lihat bagian berikut). IMF dan Bank Dunia bekerja secara erat
di bidang lain termasuk penilaian sektor keuangan negara anggota yang bertujuan
menitikberatkan kelemahan sistematik, memerangi penyelundupan uang dan
pembiayaan kegiatan bersifat teroris, pengembangan standar dan kode, dan peningkatan
kwalitas, ketersediaan, dan liputan data hutang eksternal.IMF adalah bukan lembaga
bantuan atau bank pembangunan. IMF memberikan pinjaman untuk membantu
anggotanya mengatasi masalah neraca pembayaran dan membangun kembali
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Valuta asing yang disediakan, dengan
batasannya yang ditetapkan berdasarkan kuota anggota dalam IMF, didepositokan ke
bank sentral negara tersebut untuk menambah cadangan internasionalnya dan dengan
demikian memberikan dukungan umum bagi neraca pembayaran. Tidak seperti
pinjaman lembaga pembangunan, dana IMF tidak disediakan untuk membiayai proyek
atau kegiatan khusus.
2.4.1.3. Fasilitas-Fasilitas Pinjaman Produk IMF
Pinjaman IMF adalah bersyarat pada kebijakan dimana negara peminjam harus
mengadopsi kebijakan yang menjanjikan pembetulan masalah neraca pembayarannya.
Persyaratan yang berhubungan dengan pinjaman IMF membantu memastikan bahwa
dengan meminjam dari IMF, sebuah negara tidak hanya menunda langkah yang sulit
dan mengakumulasi lebih banyak hutang, tetapi dapat memperkuat ekonominya dan
membayar kembali pinjaman. Negara tersebut dan IMF harus setuju dengan tindakan
kebijakan ekonomi yang dibutuhkan. IMF juga memberikan dana dalam beberapa fase,
yang dikaitkan dengan dipenuhi atau tidaknya kewajiban kebijakan yang dijadwalkan
oleh negara peminjam serta disesuaikan dengan jenis pinjaman yang tersedia. Adapun
jenis-jenis fasilitas pinjaman yang tersedia di IMF adalah :
Pinjaman Siaga (Stand-By Arrangements)
Adalah untuk membiayai nasalah neraca pembayaran dalam jangka pendek, dengan
sejumlah tertentu, , biasanya selama 12–18 bulan.
Fasilitas Pendanaan yang Lebih Panjang.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
9
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Dengan fasilitas ini IMF memberikan kepastian bahwa sebuah negara anggota bisa
menarik sampai sejumlah tertentu, biasanya selama tiga sampai empat tahun, untuk
membantu negara itu mengatasi masalah ekonomi struktural yang menyebabkan
kelemahan serius dalam neraca pembayarannya.
Fasilitas Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan
Fasilitas berbunga rendah untuk membantu negara anggota termiskin menghadapi
masalah neraca pembayaran yang terlalu lama (lihat halaman 46, “Pendekatan Baru
terhadap Pengurangan Kemiskinan”). Biaya bagi para peminjam disubsidi melalui
hasil dari penjualan emas milik IMF di masa lalu, bersama dengan pinjaman dan
dana bantuan yang disediakan kepada IMF untuk tujuan tersebut oleh anggota-
anggotanya.
Fasilitas Cadangan Tambahan.
Menyediakan pembiayaan jangka pendek tambahan kepada negara anggota yang
mengalami kesulitan neraca pembayaran yang terkecuali karena hilangnya
kepercayaan pasar yang mendadak dan mengganggu yang tercermin dalam arus
modal keluar.
Kredit Kontinjen (Contingent Credit Lines—CCL).
Untuk mencegah lebih awal memudahkan anggota melaksanakan kebijakan
ekonomi kuat untuk memperoleh pembiayaan IMF jangka pendek ketika
menghadapi hilangnya kepercayaan pasar yang mendadak dan mengganggu yang
diakibatkan dari penularan kesulitan di negara lain.
Bantuan Darurat.
Diperkenalkan di tahun 1962 untuk membantu anggota mengatasi masalah neraca
pembayaran yang timbul dari bencana alam yang mendadak dan tidak disangka,
bentuk bantuan ini diperpanjang di tahun 1995 untuk mencakup situasi tertentu di
mana anggota telah keluar dari konflik militer yang telah mengganggu kapasitas
administratif dan institusional.
Umumnya pinjaman IMF adalah bersifat temporer, tergantung pada fasilitas
pinjaman yang digunakan, pinjaman bisa diberikan dalam waktu sesingkat 6 bulan dan
sepanjang sampai empat tahun. Periode pembayaran kembali adalah tiga seperempat
sampai lima tahun dari pinjaman jangka pendek (di bawah Pinjaman Siaga), atau empat
setengah sampai sepuluh tahun untuk pembiayaan jangka menengah (di bawah
Pinjaman yang Lebih Panjang); tetapi di bulan Nopember 2000, Dewan Eksekutif
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
10
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
menyetujui diperkenalkannya ekspektasi pembayaran lebih awal—dalam waktu dua
seperempat sampai empat tahun bagi Pinjaman Siaga dan empat setengah sampai tujuh
tahun bagi Pinjaman yang Lebih Panjang. Periode pembayaran kembali untuk pinjaman
negara berpendapatan rendah di bawah fasilitas pinjaman bersyarat IMF, PRGF, adalah
10 tahun dengan tenggang waktu lima setengah tahun pada pembayaran pokok.
IMF mengharapkan para peminjam memberikan prioritas untuk membayar
kembali pinjamannya. Negara peminjam harus mengembalikan ke IMF sesuai jadwal,
sehingga dana tersebut tersedia untuk pinjaman bagi negara lain yang membutuhkan
pembiayaan neraca pembayaran. IMF memiliki prosedur yang disiapkan untuk
menghindari bertumpuknya tunggakan, atau pembayaran yang terlambat dan suku
bunga. Namun, paling penting, adalah masyarkat international menekankan betapa
pentingnya status IMF sebagai kreditor yang lebih disukai. Ini memastikan bahwa IMF
adalah di antara yang pertama dilunasi walaupun IMF sering merupakan pemberi
pinjaman terakhir
2.4.1.4. Keanggotaan IMF
IMF memiliki anggota 184 negara memiliki hak yang sama dan bekerja untuk
mencapai kemakmuran global dengan mempromosikan • ekspansi yang seimbang dari
perdagangan dunia, • stabilitas nilai tukar, • penghindaran devaluasi kompetitif, dan
koreksi secara tertib terhadap masalah neraca pembayaran.
2.4.1.5. Tujuan-tujuan Dibentuknya IMF
Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mencegah krisis ekonomi, dan
memulihkan kondisi perekonomian setelah krisis. IMF juga merupakan suatu dana yang
dapat dimanfaatkan oleh anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk
menyelesaikan masalah neraca pembayaran.
Selain itu Tujuan IMF berdasarkan akta pendiriannya meliputi :
1. Sebagai upaya promosi perluasan secara seimbang perdagangan dunia, stabilitas nilai
tukar, pencegahan devalusasi mata uang kompetitif, dan mengoreksi secara tertib
persoalan neraca pembayaran suatu negara.
2. Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen
yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kolaborasi tentang masalah
moneter internasional.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
11
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
3. Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan
internasional, dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan
tingkat kesempatan kerja maupun pendapatan riil yang tinggi dan pengembangan
sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.
4. Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan
pertukaran yang tertib di antara anggota, dan untuk menghindari depresiasi
pertukaran yang kompetitif.
5. Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam rangka
menghormati transaksi berjalan antara anggota dan untuk menghapuskan pembatasan
valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.
6. Untuk memberikan kepercayaan diri bagi para anggotanya dengan menyediakan
sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan
sumberdaya secara memadai, sehingga mamapu memberi kesempatan kepada
anggota untuk mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca pembayaran mereka tanpa
mengambil langkah-langkah yang menghambat kemakmuran nasional atau
internasional.
7. Untuk memperpendek waktu dan mengurangi tingkat ketidakseimbangan dalam
neraca pembayaran internasional para anggota.
Untuk mencapai tujuan tersebut IMF melakukan pemantauan perkembangan dan
kebijakan ekonomi dan keuangan dari negaranegara anggotanya dan pada tingkat
global, dan memberikan nasihat dan masukan kebijakan kepada anggotanya berdasarkan
pengalamannya yang lebih dari lima puluh tahun.
Peranan IMF dalam Pereknomian Global
IMF memberikan pinjaman kepada negara anggota yang menghadapi masalah neraca
pembayaran, tidak hanya untuk menyediakan pembiayaan sementara tetapi juga
untuk mendukung proses penyesuaian dan kebijakan reformasi yang bertujuan untuk
mengoreksi permasalahan medasar perekonomian.
IMF menyediakan bantuan teknis dan pelatihan di bidang yang menjadi keahliannya
kepada pemerintah dan bank sentral dari negara anggotanya.
Sebagai satu-satunya badan internasional dengan aktivitas yang dimandatkan
meliputi pelaksanaan dialog aktif dengan hampir semua negara tentang kebijakan
ekonomi, IMF merupakan forum utama untuk mendiskusikan tidak hanya kebijakan
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
12
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
ekonomi nasional dalam konteks global, tetapi juga isu-isu yang penting bagi
terjaganya stabilitas sistem keuangan
Dana moneter internasional bekerja untuk memperkuat sistem keuangan internasional
dan mempercepat kemajuan, pengurangan kemiskinan, juga mempromosikan
kebijakan ekonomi yang baik di antara semua negara anggotanya, IMF membantu
agar globalisasi dapat memberikan manfaat bagi semua orang.
Setelah mengetahui peranan dan keberadaan IMF seperti tersebut di atas, penulis
menilai bahwa keberadaan IMF memang diperlukan dalam tatanan perekonomian
global, kerjasaman internasional sangat diperlukan dalam tatanan ekonomi global.
Namun seperti telah disinggung di atas bahwa ada sebagian kalangan yang
menilai keberadaan IMF bagaikan monster bagi perekonomian Indonesia, banyak yang
menilai IMF menggerogoti perekonomian Indonesia, memanfaatkan negara-negara
berkembang untuk kemajuan negara maju. Untuk itu dalam pembahasan selanjutnya
penulis ingin memaparkan bagaimana peranan hutang bagi sebuah perekonomian, baik
skala lokal, privat, regional dan nasional.
III. PEMBAHASAN
31. Peranan Hutang dalam Dunia Usaha dan Perekonomian
Dewasa ini hutang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
perekonomian baik pribadi/swasta, perusahaan, baik dalam skala kecil maupun skala
besar, regional dan nasional, sampai ke taraf internasional. Dalam setiap perekonomian
peranan hutang sangat membantu dalam memotivasi aktifitas perekonomian, karena
selain adanya bantuan financial biasanya si pemberi pinjaman ikut mengawasi jalannya
suatu usaha secara tidak langsung.
Dalam skoop mikro hutang perusahaan sangat membantu dalam pengembangan
usaha, penyelamatan dari kebangkrutan, dan meningkatkan produktivitas. Konteks yang
lebih kecil dalam keluarga hutang bisa membantu kita dalam melakukan aktifitas
ekonomi, sosial, maupun yang lainnya.
Dengan adanya hutang piutang perekonomian jadi lebih dinamis dan komplek,
timbulah beberapa lembaga hutang piutang baik pada level individu maupun negara dan
timbullah yang nama nya lembaga permodalan, penjamin dana, koperasi dan perbankan.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
13
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Di level internasional adanya lembaga (IMF, IBRD/Word Bank, ADB) dengan hutang
perekonomian dapat lebih cepat berkembang daripada tidak dengan hutang.
Bayangkan seandainya tida ada lembaga pendanaan dalam suatu usaha, suatu
usaha bisa berjalan tapi sudah pasti akan lambat dan akan ketinggalan dengan yang lain
yang memanfaatkan fasilitas hutang dalam pembiayaan usaha atau proyek.
Begitu juga dalam membiayai pembangunan dan perekonomian. Anggaran yang
telah ditetapkan sebenarnya merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dimana
target-target dari pengeluaran itu sebelumnya telah digariskan baik dalam RKP maupun
RPJP/RPJM dan telah dianalisa oleh para ahli ekonomi, dan telah mendapat persetujuan
pemerintah dan DPR. Jadi seandainya tidak berhutang lalu bagaimana menutupnya jika
penerimaan lain terutama pajak tidak mampu menutupinya. Namun demikian sisi buruk
dan baiknya dari hutang dalam perekonomian selalu ada sebagaimana dikemukanan
oleh beberapa pakar dan ahli/pakar ekonomi.
3.2. Dampak Buruk dari Adanya Hutang
Sebagian besar kalangan, praktisi dan pengamat ekonomi menilai bahwa
keberadaan dan penambahan hutang negara terhadap luar negeri khususnya IMF dan
Bank Dunia adalah sesuatu yang negatif dan berdampak buruk bagi perekonomian.
Mereka menilai bahwa hutang adalah hal yang negatif dalam perekonomian namun
disertai alasan-alasan yang rasional.
Indonesia tidak dapat seterusnya bergantung pada sumber utang, baik utang
dalam negeri maupun utang luar negeri, dalam pembiayaan APBN, karena eskalasi
utang yang mengarah pada jebakan utang justru menjadi beban bagi perekonomian
Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan harus lebih
diutamakan dari sumber-sumber dana domestik non-utang, karena bagaimanapun juga
beban utang akan membuat anggaran fiskal semakin tidak sehat.
Beban utang yang semakin besar membuat pemerintah memiliki keterbatasan
ruang dalam pembiayaan fiskal pada setiap tahun anggaran berjalan. Keterbatasan fiskal
tersebut harus disikapi oleh Presiden terpilih dengan menggali potensi sumber-sumber
pendanaan dalam negeri, utamanya dari Pajak dan keuntungan BUMN secara optimal.
Dengan mengoptimalkan sumber-sumber dana dalam negeri non-utang, diharapkan
Indonesia dapat segera keluar dari jebakan utang, yang tampaknya sudah semakin
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
14
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
berlarut membebani perekonomian Indonesia. (Economic Review ● No. 215 ● Maret
2009)
Masalah utang luar negeri yang dihadapi Bangsa Indonesia bisa dibilang dalam
kondisi yang memprihatinkan, pasalnya posisi utang Indonesia berada pada jajaran top
rank dalam daftar negara pengutang dunia. Dalam menjalankan pemerintahan serta
menyelenggarakan pembangunan Indonesia masih mengandalkan utang luar negeri.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mencatat total utang luar negeri
Indonesia hingga meret 2010 sebesar 65,06 miliar dollar AS. Itu pun belum seberapa
jika ditambah dengan utang dalam negeri dan surat berharga Negara. Republik ini
menopang utang sebesar Rp 1.600 triliun. Sebuah angka yang fantastis ?
Semenjak pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Indonesia bersatu
sekarang salah satu kebijakan ekonomi yang tidak pernah berubah adalah penggunaan
utang sebagai sumber dana pembangunan –yang senantiasa tercantum dalam struktur
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tidak mengherankan kalau akumulasi
penumpukan utang pemerintah semakin membengkak dari tahun ke tahun.
Bisa jadi menurunkan jumlah utang justru yang terjadi malah sebaliknya. Jumlah
utang pemerintah cenderung semakin meningkat pada setiap tahunnya. Dengan
peningkatan jumlah utang tersebut secara rasional tidak bisa dihindari adanya lonjakan
dalam pembayaran cicilan pokok utang dan bunga pada setiap tahunnya menjadi beban
APBN dan pajak tentunya. Ironisnya untuk membayar utang yang meliputi cicilan
pokok utang dan bunga pemerintah harus mengusahakan utang baru. Jumlahnya tidak
pernah mencukupi untuk melunasi kewajiban utang pada setiap tahun.
Menurut data yang penulis peroleh, pada 2008 jumlah pembayaran cicilan pokok
utang dan bunga sebesar 8,8 miliar dolar AS. Namun, penambahan utang baru hanya
sebesar 3,9 miliar dolar AS sehingga terdapat selisih sebesar -4,9 miliar dolar AS.
Berdasarkan data tersebut Indonesia dapat dikatakan sudah masuk ke dalam
jebakan hutang (debt trap) yang memaksa pemerintah melakukan “gali utang bayar
utang” setiap tahunnya. Memang rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB)
yang mengindikasikan peningkatan kemampuan Indonesia dalam membayar utang
cenderung menurun pada setiap tahunnya.
Data lain menunjukan pada 2003 rasio utang terhadap PDB masih sebesar 61,0
persen turun menjadi 33,0 persen pada 2008, dan pada maret 2010 menjadi 27,0 persen.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
15
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Tetapi, peningkatan jumlah utang pemerintah yang mengarah pada jebakan utang
tentunya memberikan beberapa dampak negatif yang akan menimpa bangsa Indonesia.
Peningkatan eskalasi utang pemerintah yang mengarah pada jebakan utang
tentunya memberikan beberapa dampak negatif yang akan menimpa bangsa Indonesi,
diantaranya :
Pertama, rakyat pembayar pajak harus merelakan sebagian pajak yang dibayarkannya
dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga.
Semua harga naik. Harga mobil dan motor lebih mahal dari harga di luar negeri
disebabkan oleh pajaknya yang tinggi.
Ditambah kasus yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan tentang makelar
kasus pajak.
Alih-alih rakyat sudah rela bayar pajak ke pemerintah eh, malah uang rakyat itu
tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
Selain itu rakyat juga harus menerima dan ikhlas membiarkan pemerintah
memotong jatah dana pembangunan dari APBN yang semestinya bisa untuk
membiayai program peningkatan kesejahteraan rakyat terpaksa harus digunakan
untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga.
Utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga
anggaran negara tersebut tidak memiliki kebebasan lagi. Anggaran pengeluaran
habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri.
APBN merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting, dengan
adnya beban hutang luar negeri akan mengakibatkan arah kebebasan dari APBN
itu jadi terganggu termasuk kepentingan ekonomi rakyat.
Kedua, utang akan menyuburkan lahan korupsi bagi aparat birokrasi terkait di negara
penerima. Ini berkaitan dengan makelar kasus pajak di Indonesia yang sudah
dibahas sedikit di atas. Beberapa studi membuktikan bahwa semakin besar utang
suatu negara semakin besar pula potensi korupsi dan penyalahgunaan dana utang
tersebut.
Ketiga, rendahnya nilai tambah utang sebagai sumber dana pembangunan. Ibaratkan
rentenir, dalam setiap pemberian utang kepada Indonesia negara-negara kreditor
bisa saja memaksakan persyaratan yang memberatkan dan kadang merugikan
bangsa Indonesia.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
16
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Pada setiap pemberian utang negara-negara kreditor juga bisa mewajibkan
Indonesia untuk membeli barang-barang dan penggunaan konsultan dari negara-
negara kreditor yang tarifnya relatif tinggi. Dampaknya terjadilah arus
pembalikan dana yang cukup besar dari Indonesia kembali ke negara-negara
kreditor tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi program
pembangunan di Indonesia.
Keempat, dampak yang teramat serius adalah ancaman terampasnya kedaulatan dalam
pengelolaan ekonomi Indonesia. Negara-negara kreditor, melalui Bank Dunia
dan IMF, juga biasanya mendesak agar dalam perumusan setiap kebijakan
ekonomi Indonesia yang sesuai dengan keinginan mereka, yang tentunya
kebijakan tersebut disesuaikan dengan kepentingan negara-negara kreditor.
Rumusan kebijakan ekonomi yang seolah-olah “dipaksakan” oleh Bank Dunia
dan IMF selama ini dapat berdampak terhadap berkurangnya kemandirian ekonomi
Indonesia yang dapat bermuara pada proses penyengsaraan terhadap rakyat kebanyakan.
“Pemaksaan” kehendak IMF untuk lebih menekankan pada pemberlakuan ekonomi
pasar bebas dalam perumusan kebijakan penghapusan subsidi secara total dan
privatisasi BUMN sering dianggap sebagai pengikisan kemandirian ekonomi bangsa.
Kita sebagai rakyat bangsa Indonesia seharusnya sadar akan hal-hal di atas. Kita
tidak bisa selamanya seperti ini yang bergantung terhadap utang. Kita dapat melakukan
upaya-upaya untuk keluar dari keterperosokan jebakan utang yang tampaknya semakin
dalam saja.
Selama ini utang selalu dipersepsikan sebagai sumber dana pembangunan
potensial seharusnya diubah paradigmanya menjadi beban pembangunan. Sehingga,
harus dikeluarkan dari struktur APBN. Selain itu mengadakan restrukturisasi utang
untuk memotong mata rantai jebakan “gali utang bayar utang”.
Program restrukturisasi itu diupayakan untuk penyelesaian beban pembayaran
cicilan pokok utang dan bunga hingga tidak ada lagi di dalam APBN. Baik lewat
perjanjian maupun penjadwalan ulang dan penghapusan utang tanpa harus menambah
utang baru.
Dengan tidak mengharapkan lagi tambahan utang baru dari negara-negara
kreditor bargaining power Indonesia mestinya semakin kuat untuk bisa merundingkan
penyelesaian utang yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia tidak dapat
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
17
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
seterusnya bergantung pada sumber utang karena eskalasi utang yang mengarah pada
jebakan utang justru menjadi beban bagi perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu kebutuhan pembiayaan pembangunan harus lebih diutamakan
dari sumber-sumber dana domestik non-utang. Karena, bagaimana pun juga beban utang
akan membuat anggaran fiskal semakin tidak sehat. Dengan mengoptimalkan sumber-
sumber dana dalam negeri non-utang diharapkan Indonesia dapat segera keluar dari
jebakan utang –yang tampaknya sudah semakin berlarut membebani perekonomian
Indonesia.
http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/beban%20utanghttp://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_1.htmhttp://bisniskeuangan.kompas.com/
3.3. Dampak Positif dari Adanya Hutang dalam Perekonomian
Dalam suatu acara Talksow di Televisi Swasta (Wimar Live Metro TV, 05 Juni
2009), Sri Mulyani yang kala itu masih menjadi menteri Keuangan RI mengemukakan
pendapatnya yang intinya adalah bahwa : “ Hutang adalah Instrumen untuk Mencapai
Kesejahteraan.” Pernyataan selengkapnya dirilis dan diedit oleh Didiet Adiputro
sebagai berikut :
Setiap bicara mengenai hutang luar negeri sebagian besar masyarakat kita pasti
berpikir tentang lunturnya kemandirian bangsa, intervensi asing, runtuhnya kedaulatan
ekonomi nasional, menggadaikan harga diri bangsa, sampai isu-isu seperti
Neoliberalisme, istilah yang tidak jelas pemakaiannya.
Pikiran emosional yang cenderung kurang rasional ini jika terus didiamkan bisa
menjadi ajang pembodohan buat masyarakat biasa yang kini bisa dengan sangat mudah
mengakses informasi. Selanjutnya Dr Sri Mulyani Indrawati, memberikan penjelasan
secara gamblang, tenang dan rasional tentang hutang luar negeri, isu IMF dan
kemandirian ekonomi.
Sebenarnya persepsi negatif masyarakat kita terhadap hutang luar negeri tidak
terlepas dari trauma masa lalu pada zaman Orde Baru, dimana kita berhutang dalam
jumlah yang sangat besar tanpa ada transparansi dalam pemakaiannya. Belum lagi
pendapat beberapa ekonom yang mejadi panutan seperti Prof. Sumitro
Djojohadikusumo yang mengatakan 30 persen dari APBN kita pasti bocor (dikorupsi)
kala itu. Hal tersebut ditengarai menjadi penyebab masyarakat kita hingga kini bersikap
antipati terhadap hutang.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
18
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Padahal menurut Sri Mulyani, hutang hanyalah instrumen penerimaan negara
untuk mengatasi defisit. Karena kita tidak hanya bisa mengandalkan sektor penerimaan
pajak disaat kondisi kesadaran pajak masyarakat kita masih rendah. Belum lagi
kewajiban membayar beban hutang masa lalu (Orde Baru) yang membuat kebutuhan
kita semakin besar.
Dengan kondisi hutang luar negeri kita yang mencapai 1.640 Triliun, Sri
Mulyani mengakui jumlah hutang kita memang bertambah, tapi itu tidak buruk. Jika
dibandingkan dengan Jepang yang hutangnya mencapai 150 persen dari PDB,
sementara kita 30 persen dari PDB. Indonesia masih masuk kategori aman dengan
jumlah hutang tersebut. Disaat banyak negara-negara raksasa ekonomi seperti India
yang mengalami defisit APBN sekitar 6 persen dan AS yang mencapai defisit 9 persen,
justru Indonesia tahun 2008 hanya defisit sebesar 0,1 persen. Secara makro kondisi
hutang kita sebenarnya masih dalam situasi yang belum membahayakan.
Namun Sri Mulyani menyayangkan sikap para politisi saat ini yang sering
menggunakan kata hutang sebagai salah satu jargon politik untuk mendapatkan simpati
masyarakat. "Kekhawatiran masyarakat akan hutang justru disebabkan karena
ketidaktahuan itu sendiri", ujar mantan Kepala Bappenas ini.
Yang penting di era keterbukaan sekarang pengawasan penggunaan hutang
dilakukan secara bersama dan berlapis. Jika dulu tidak pernah jelas jumlah dan
penggunaannya untuk apa, saat ini anggaran yang ada diawasi oleh internal auditor
seperti BPKP, ditambah kondisi DPR yang makin kritis dan BPK yang independen.
Masyarakat, LSM. Pengamatpun bebas mengontrol dan mengetahui penggunaan hutang
yang selalu diupdate dalam website. Sehingga hutang yang kita punya bisa digunakan
untuk membangun berbagai hal yang mempunyai manfaat ekonomi yang lebih besar
dari nilai hutang tadi.
Menjawab isu yang mengaitkan dirinya sebagai antek IMF yang punya stigma
buruk di masyarakat. Mantan ketua LPEM UI ini mengatakan bahwa sebagian orang
yang mencekoki masyarakat dengan konsep seperti itu sehingga menimbulkan
ketakutan di masyarakat akan IMF. Mungkin ini dilakukan agar mereka terlihat seperti
pahlawan dan berkepentingan untuk membuat masyarakat Indonesia tetap bodoh, agar
dia bisa berkuasa. "Indonesia anggota IMF, makanya seluruh menteri keuangan yang
menjadi anggota IMF otomatis menjadi anggota board, ini sama seperti Presiden
mengirim dubes saja", tuturnya. Sri Mulyani sendiri ditunjuk sebagai anggota Board
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
19
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Director di IMF oleh Presiden Megawati. “itu bukan keinginan saya sendiri tapi
ditunjuk oleh Presiden Megawati untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan 11
negara lainnya”, ujarnya
3.4. Perkembangan Hutang Luar Negeri Indonesia
Sejak pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Indonesia
bersatu, salah satu kebijakan ekonomi yang tidak pernah berubah adalah
penggunaan utang sebagai sumber dana pembangunan, yang senantiasa
tercantum dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Tidak mengherankan kalau akumulasi penumpukan utang pemerintah
semakin membengkak saja dari tahun ke tahun. Bahkan pembubaran IGGI
pada saat pemerintahan Soeharto, maupun pembubaran CGI pada
saatB
pemerintahan SBY-JK, ternyata tidak berperan sama sekali dalam
menurunkan jumlah utang pemerintah. Alih-alih bisa menurunkan jumlah
utang, justru yang terjadi malah sebaliknya, jumlah utang pemerintah
cenderung semakin meningkat pada setiap tahunnya.
Tim Indonesia Bangkit (TIB) mencatat utang Indonesia dalam 5 tahun terakhir
justru mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun per 1 April
2009. Utang sebesar ini merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.
Demikian disampaikan Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli dalam Jumpa Pers di
Hotel Bumi Karsa, Jakarta, Selasa (1/4/2009). Dalam lima tahun terakhir jumlah utang
Indonesia meningkat sebesar 31 persen dari Rp 1.275 triliun pada Desember 2003
menjadi Rp 1.667 triliun pada bulan Januari 2009 atau naik kurang lebih sebesar Rp 392
triliun.
Sementara itu, Rizal juga mengatakan jumlah utang per kapita Indonesia pun
meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 jutan per kepala,
maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala.
Perkembangan nilai riil hutang negara Indonesia juga dapat dari perkembangan
selisih antara penambahan dan pembayaran hutang pokok dan bunga seperti dapat
dilihat tabel berikutini .
Tabel Perkembangan Jumlah Hutang Indonesia dari tahun 2001-2008
(dalam juta USD)
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
20
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Keterangan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Penambahan Utang Baru
5.511 5.646 5.224 2.602 5.538 3.661 4.009 3.892
Pokok Utang 4.245 4.567 4.955 5.222 5.626 5.787 6.322 6.569
Bunga 2.912 2.782 2.656 2.495 1.339 2.280 2.298 2.272
Jumlah 7.157 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841
Selisih (1.646) (1.703) (2.387) (5.115) (1.427) (4.406) (4.611) (4.949)
Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI
Dilihat dari perkembangan jumlah selisih antara penambahan hutang baru dan
pelunasan kewajiban lama nampak bahwa nilainya dari 2001 sampai 2004 terus
mengalami penambahan, sedangkan pada 2005 terjadi penurunan dan tahun berikutnya
hingga 2008 terus mengalami peningkatan dengan mendekati stabil penambahannya.
Mengutip pernyataan menteri keuangan Dr. Sri Mulyani di atas yang pernyataan
bahwa beban hutang Indonesia hanya 30 % dari PDB dibandingkan negara Jepang yang
150 % dari Total PDBnya. Kalau hanya 30% dari PDB hutang itu tak usah
dikhawatirkan, masih beruntung ada pihak lain yang memberi hutang. bebarti potensi
pendapatan nasional kita telah dibantu 30% oleh pihak lain/luar negeri. Namun
demikian persentase hutang terhadap PDB terus mengalami penurunan berarti nilai riil
hutang dari nominal hutang kita memang cenderung mengalami peningkatan namun
secara riil prosentasinya menurun
Tapi yang harus menjadi perhatian adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri
Mulyani di atas bahwa harus ada transparansi dalam penggunaan hutang tersebut.
Memang rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), yang
mengindikasikan peningkatan kemampuan Indonesia dalam membayar utang,
cenderung menurun pada setiap tahunnya. Pada 2001 rasio utang terhadap PDB masih
sebesar 77,0 persen turun menjadi 34,7 persen pada 2008, pada 2009 turun lagi
menjadi 31,3 persen, seperti yang ditunjukan pada grafik di bawah ini.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
21
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Gambar 1 : Rasio Hutang Indonesia terhadap PDB, Tahun 2001-2009 (dalam Prosentase)
Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang DepKeuangan RI
3.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keungan 2010
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31
Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun
ditetapkan dengan Undang-Undang.
Dalam penyusunan APBN 2010 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-
pokok Kebijakan Fiskal tahunan yang tentunya telah dirumuskan dan disepakati
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun sebelumnya yang
selanjuynya dituangkan dalam Nota Keuangan dan APBN 2010 tahun berjalan.
Berikut ini disajikan arah dan strategi kebijakan fiskal dan APBN tahun 2010,
dengan pokok-pokok besaran sebagai berikut :
a. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp 949,7 triliun, atau berarti
mengalami kenaikan 9,05 persen dari APBN-P tahun 2009. Kenaikan rencana
pendapatan negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan
perpajakan.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
22
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
b. Total belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.047,7 triliun (17,5 persen terhadap
PDB). Alokasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp46,9 triliun atau 4,7 persen
dari APBN-P 2009. Belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 direncanakan
sebesar Rp725,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp33,7 triliun atau 4,9 persen
dari APBNP 2009. Sementara itu, dalam tahun 2010, anggaran transfer ke daerah
direncanakan sebesar Rp322,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan Rp13,1
triliun atau 4,2 persen dari APBN-P 2009.
c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB).
d. Pembiayaan defisit. Untuk membiayai defisit APBN 2010, direncanakan
pembiayaan defisit dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun.
Pembiayaan anggaran dalam negeri tahun 2010 tersebut didominasi oleh
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar Rp107,9 triliun. Di sisi lain, pembiayaan
dari luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun.
3.6. Pembiayaan Defisit Anggaran dan Pengelolaan Utang
Untuk membiayai defisit APBN 2010 direncanakan pembiayaan dalam jumlah
yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan dalam
negeri sebesar Rp107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp9,9
triliun.
Kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh di tahun 2010 diantaranya :
(1) mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak (jangka panjang dan biaya relatif
ringan);
(2) mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri guna pengembangkan
pasar modal dan membantu pengelolaan likuiditas pasar;
(3) membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional untuk meningkatkan
posisi tawar Pemerintah dalam penarikan pinjaman;
(4) menarik pinjaman siaga (IMF) yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan
internasional dan belum dapat direalisasikan di tahun 2009.
Pembiayaan anggaran dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang
direncanakan sekitar minus 1,6 persen terhadap PDB. Untuk memanfaatkan sumber
utama pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri (pinjaman program dan
proyek), Pemerintah telah menyusun strategi operasional dalam melakukan pengelolaan
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
23
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
pinjaman, yaitu dengan pengelolaan portofolio dan risiko serta penilaian kesiapan
proyek. Pengelolaan portofolio dan risiko antara lain dilakukan dengan:
(1) mengutamakan pinjaman dengan persyaratan yang favorable (tingkat bunga yang
kompetitif dan tenor relatif panjang);
(2) mengutamakan pembiayaan program pembangunan nasional, termasuk Millenium
Development Goals (MDGs);
(3) melakukan restrukturisasi untuk mengurangi biaya utang dalam jangka panjang.
Untuk membiayai defisit APBN dalam 5 tahun terakhir, pemerintah secara
bertahap merubah kebijakan pembiayaan dengan memprioritaskan sumber dari surat
berharga negara (SBN) dibandingkan dari pinjaman luar negeri. Kebijakan tersebut
didukung dengan diversifikasi. SBN yang diterbitkan Pemerintah yang semakin
beragam, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tenor yang lebih bervariasi.
Di sisi lain sumber pembiayaan dari nonutang semakin berkurang, baik itu melalui
penjualan aset eks BPPN maupun langkah
3.7. Publikasi Hutang Luar Negeri Indonesia
Sebagai perwujudan dari pelaksanaan transparansi informasi mengenai
perkembangan utang luar negeri Indonesia, Bank Indonesia bersama-sama dengan
Kementerian Keuangan telah berinisiatif menerbitkan publikasi Statistik Utang Luar
Negeri Indonesia. Publikasi ini menyajikan data utang luar negeri Pemerintah Pusat,
Bank Indonesia dan sektor swasta.
Penyusunan Statistik Utang Luar Negeri dilatarbelakangi oleh kebutuhan
informasi utang luar negeri Indonesia yang komprehensif, dapat dan mudah
dibandingkan (comparable) serta terpercaya (realiable). Kebutuhan dimaksud juga
didorong oleh kepentingan untuk melakukan monitoring bagi otoritas dan pelaku pasar
dalam mengukur potensi risiko utang luar negeri yang dapat menjadi salah satu pemicu
kerentanan (vulnerability) perekonomian Indonesia.
IV. PENUTUP
Di akhir tulisan ini penulis ingin membuat kesimpulan dari yang telah diuraikan
di atas dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan
hutang luar negeri :
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
24
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
4.1. Kesimpulan
1. Untuk mencapai tujuan nasional maka dilakukan pembangunan dimana
pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan nasional.
2. Dalam suatu kegiatan ekonomi tentunya memerlukan pembiayaan, begitupun dalam
pembangunan ekonomi, diperlukan biaya-biaya program rutin maupun biaya
pengeluaran pembangunan.
3. Untuk melanjutkan proses pembangunan dalam perekonomian memang
sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari adanya hutang. Perekonomian atau usaha
tanpa menggunakan fasilitas bantuan dana pihak lain akan sulit maju dan jalan di
tempat kalau tidak terjadi kemunduran. Dengan berhutang perekonomian dapat terus
berjalan dan lebih produktif.
4. Banyak kalangan yang menilai bahwa dengan semakin besarnya hutang negara akan
menyulitkan perekonomian negara. Tapi ada sebagian kalangan yang menilai bahwa
dengan adanya hutang maka akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan
keberlangsungan pembangunan dapat terjamin.
5. Yang terpenting dari suatu pinjaman adalah proporsinya terhadap PDB dan
transparansi dalam penggunaannya.
6. Dengan diterbitkannya publikasi Statistik Hutang Indonesia oleh BI mulai tahun
2010, pengawasan penggunaan hutang dapat dilakukan secara bersama-sama dan
berlapis. Jika dulu tidak pernah jelas jumlah dan penggunaannya untuk apa, saat ini
bisa diawasi oleh internal auditor seperti BPKP, ditambah kondisi DPR yang makin
kritis dan BPK yang independen.
4.2. Rekomendasi
1. Hendaknya dalam menambah jumlah pinajamn memperhatikan juga peningkatan
PDB yang mana besarnya pinjaman tidak melebihi 30% dari PDB
2. Pinjaman yang masih di kisaran angka 30 % dari PDB tidak usah dikhawatirkan,
karena dengan adanya bantuan pinjaman tersebut kita dapat lebih produktif dan lebih
meningkatkan output produksi untuk menambah cadangan devisa guna menutup
hutang kembali.
3. Selain itu yang paling penting dalam pengelolaan hutang luar negeri adalah
transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan.
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
25
HUTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
4. Dilihat dari besaran tingkat defisit suatu anggaran sebenarnya bisa direncanakan
(misalnya berhutang dengan pertumbuhan yang tinggi atau tidak berhutang tapi
dengan pertumbuhan yang lambat) dan berarti merencanakan besaranan nilai hutang
yang akan diemban tahun itu yang kaitannya dengan beban pembangunan tahun
berjalan, setelah direncakan lalu dicarikan solusi untuk menutupinya.
5. Dalam kebijakan pengawasan hutang negara hendaknya masyarakat umum, LSM.
dan pengamat diberi ruang dan kebebasan dalam mengontrol dan mengetahui
penggunaan hutang. Sehingga hutang yang kita punya bisa digunakan untuk
membangun berbagai hal yang mempunyai manfaat ekonomi yang lebih besar dari
nilai hutang itu sendiri, “ingat hutang negara adalah hutang penduduk atau rakyat.”
DAFTAR REFERENSI
Economic Review ● No. 215 ● Maret 2009
Nota Keungan dan APBN RI TAHUN 2010
International Monetary Fund, Layanan Publikasi, 700 19th Street, N.W. Washington, D.C., 20431, U.S.A. Tel.: (202) 623-7430 Telefax: (202) 623-7201 E-mail : [email protected], website: http://www.imf.org
http://www.dmo.or.id/content.php?section=46 http//www//depkeu.go.idhttp://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/beban%20utanghttp://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_1.htmhttp://bisniskeuangan.kompas.com/http//www//bi.go.id
Tugas Kuliah Ekonomi MakroProgram Pascasarjana (S2) Ilmu Ekonomi FE Untan, 2010
26