HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

120
i TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HARGA TIKET PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK (Analisis Peraturan Mentri Perhubungan No. 26 Tahun 2010) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Oleh: HUSNUL AZMI RITONGA NIM : 1111048000003 K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435 H/2015 M

Transcript of HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

Page 1: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

i

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HARGA TIKET PESAWAT UDARA

PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK

(Analisis Peraturan Mentri Perhubungan No. 26 Tahun 2010)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

HUSNUL AZMI RITONGA

NIM : 1111048000003

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1435 H/2015 M

Page 2: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

ii

Page 3: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

iii

Page 4: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

iv

Page 5: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

v

ABSTRAK

Husnul Azmi Ritonga, NIM 1111048000003, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP

PENERAPAN HARGA TIKET PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI GARUDA

INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK (Analisis Peraturan Mentri

Perhubungan No. 26 Tahun 2010)”, Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatyullah Jakarta, 1436

H/2014 M. xi + 100 halaman. Skrpisi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan praktik Penerapan harga tiket pada maskapai Garuda Indonesia penerbangan

domestik di Indonesia. Latar Belakang skiripsi ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen/

pemakai jasa angkutan terhadap praktik Penerpan harga tiket oleh pihak maskapai Garuda

Indonesia.

Hukum pengangkutan yang ada di Indonesia khususnya mengenai tarif batas atas tidak memberi

kepastian perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara. Penelitian ini menggunakan

tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu dpreskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan data sekunder

berupa buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ada tiga bahan hukum

yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan non-hukum. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan harga

tiket tariff batas atas untuk kelas ekonomi terkait dengan perlindungan hukum bagi penumpang

angkutan udara dalam hal ini konsumen belum memiliki kerangka dan kekuatan hukum yang

jelas.

Hal ini dibuktikan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang

Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas

Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, memang harus diperbaiki baik dalam

teori maupun praktiknya agar hak penumpang angkutan jasa penerbangan terlindungi. Dalam hal

ini kebijakan yang sangat dibutuhkan agar menimbulkan efek bagi para pelaku.

Kata Kunci : Garuda Indonesia, Penerapan Harga Tiket, Penerbangan Domestik

Pembimbing : Prof.Dr. Abdullah Sulaiman, S.H. M.H

Daftar Pustaka : Tahun 1962 s. Tahun 2015

Page 6: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Tuhan Seru Sekalian Alam. Tidak ada kata yang pantas kecuali

pujian yang terus dilafalkan oleh lisan dan tidak ada perbuatan baik dan perbuatan ketaatan

kecuali tertuju hanya kepada-Nya. Hanya Allah lah yang pantas dipuji dan hanya Allah lah yang

pantas disembah, kepada-Nya pula hamba memohon pertolongan, sehingga penulisan karya

ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw yang tidak ada

tandingannya, membuat hukum dengan kemaslahatan yang mengelilinginya, menegakkan hukum

dengan penuh kebersihan akal dan jiwa sehingga setiap keputusan sesuai tidak ada yang

menentangnya. Semoga sholawat dan salam menolong hamba pada saat penghakiman di akhirat

kelak, serta memberikan atsar semangat dan keteguhan dalam perjuangan penulis dalam

menegakkan hukum di kehidupan sehari-hari hamba.

Penulisan skripsi ini bukanlah akhir dari studi dari penulis lakukan mudah-mudahan penulis

akan terus melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi lagi. Itu semua penulis persembahkan kepada

Kepada Ayahanda dan Ibunda semoga Allah swt, memelihara serta memberikan nikmat

terbaikNya. Kepada kakak-kakak dan abang tercinta mudah-mudahan Allah swt, melancarkan

semua urusan kita. Amiin.

Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada orang-orang yang turut

mempengaruhi hamba dalam mendewasakan penulis, yang terhormat:

1. Dr. H. JM Muslimin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Arip

Purkon, MA selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Prof.Dr. Abdullah Sulaiman, S.H. M.H, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian, dan

ketelitian.

Page 7: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

vii

4. Prof Salman Manggalatung, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing akademik dari semester

satu hingga akhir perkuliahan.

5. Bapak Nurrohim yang memberi arahan untuk selalu mengingat dan menghapal Al-qur’an

serta mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan segenaf dosen pembimbing

setoran hafalan Al-qura’an di fakultas syariah dan hukum.

6. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan fasilitas

untuk mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya

dosen program studi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus

ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan

bagi penulis dan semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa-jasa beliau serta menjadikan

semua kebaikan ini sebagai amal jariyah untuk beliau semua.

8. Orang tua, dan sanak saudara, terima kasih atas dukungan semangat yang tidak pernah

padam serta do’a, motivasi, kasih sayang, perhatian, dan bantuan (moril, materiil, dan

spiritual) yang telah diberikan dengan tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan

pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri.

9. Teman-teman ilmu hukum angkatan 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik konsentrasi

hukum bisnis maupun konsentrasi hukum kelembagaan negara.

10. Keluarga besar HMI Cab. Ciputat, LKBHMI Ciputat, FKADU Jakarta, HIMLAB Jakarta

Raya, KMSU Jakarta, yang telah memberikan ilmu dalam diskusi-diskusi dan kematangan

dalam berorganisasi;

11. Teman-teman seperjuangan Muhammad Azhar Rizki Dalimunthe, Mupida Warni, Wanda,

Faisal Tanjung, Denny Arman Siregar yang bersama-sama penulis berjuang dalam

melanjutkan studi di perguruan tinggi di ibu kota ini.

Page 8: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

viii

12. Teman-teman kos “white house” Bang Abdul Karim Munthe yang senantiasa selalu memberi

arahan dalam menyelesaikan skrisi ini, Bang Zullisan Sidqi memberi masukan, Bang juki

yang menasehati, Bang Fikri yang selalu membuat semangat dan ceria, Azhar sohibku,

Syawal semargaku, Irfan, Habib, Sapta, Adinda Eka dan spesial kepada Ibu Kos yang terus

memotivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi penulis;

Akhirnya penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis

tuliskan, semoga doa dan harapan kita semua dikabulkan-Nya, Amiin. Wabillihi taufik

walhidayah wassalammu’alaikum Wr.Wb

Jakarta, Februari 2015

Husnul Azmi Ritonga

Page 9: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………………… ii

LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………... iii

LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………………….. iv

ABSTRAK ……………………………………………………………………….. v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………... vi

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………... ix

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. 1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………. 1

B. Identifikasi Masalah…………………………………………… 8

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ………………………… 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………….. 10

E. Kajian Terdahulu ……………………………………………… 11

F. Kerangka Terori Dan Konseptual……………………………… 13

G. Metode Penelitian……………………………………………… 16

H. Sistematika Penulisan………………………………………….. 20

BAB II PERATURAN TERHADAP HARGA

TIKET PESAWAT UDARA DI INDONESIA…………………. 21

A. Pengaturan Pengangkutan Udara………………………………. 21

1. Pengertian umum Angkutan Udara………………………… 26

2. Sejarah Singkat Angkutan Udara…………………………... 30

3. Dasar Hukum Pengangkutan Udara………………………... 32

Page 10: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

x

B. Ketentuan-ketentuan Harga Tiket Penumpang

Pesawat Udara………………………………………………… 33

1. Tinjauan Umum Tentang Harga…………………………… 33

2. Systematika Harga Dalam Pasar…………………………… 37

3. Dasar hukum penetapan harga……………………………... 39

C. Penerapan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara Menurut

Undang-Undang………………………………………………... 40

BAB III PERATURAN HARGA TIKET

PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK

PENERBANGAN DOMESTIK……………………………….... . 45

A. Profil Garuda Indonesia……………………………………… 45

1. Sejarah Singkat Garuda Indonesia………………………… 45

2. Dasar Hukum Garuda Indonesia ………………………….. 50

3. Struktur Organisasi Garuda Indonesia…………………….. 52

B. Penerapan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia……….. 54

1. Pengertian Harga Tiket Pesawat Udara…………………… 54

2. Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia………. 57

C. Strategi Dan Kebijakan Dalam Menetapan Kenaikan

Harga Tiket Pesawat Udara Maskapai

Garuda Indonesia Pada Waktu Liburan…………………… 62

D. Prinsip-Prinsip Garuda Indonesia Dalam

Menetapkan Harga…………………………………………… 67

Page 11: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

xi

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET

DI INDONSIA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA……. 71

A. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga

Tiket Garuda Indonesia Pada

Penerbangan Domestik ……………………………………………. 71

B. Analisis Mengenai Pemakai Jasa/ Penumpang

Pesawat Udara Maskapai Garuda Indonesia Pada

Penerbangan Domestik Persfektif Perlindungan Konsumen……… 77

C. Analisis Peran Pemerintah Terhadap Peraturan

Dalam Menetapkan Harga Tiket Pesawat Udara

Mengenai Tarif Batas Atas Penerbangan Domestik……………… 94

BAB V. PENUTUP ……………………………………………………………. 99

A. Kesimpulan……………………………………………………….. 99

B. Saran-saran……………………………………………………….. 103

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. ….. 104

Page 12: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia

karena tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan melakukan

aktivitas untuk memenuhi kehidupan. Pentingnya transportasi pada saat ini

tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas

orang serta barang di dalam negeri, dari dan keluar negeri, serta berperan

sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan

pengembangan wilayah.1

Pada era modern ini transportasi yang cepat dan efisien adalah satu

keharusan jika tidak mau ketinggalan satu langkah dari yang lainnya.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja penerbangan

nasional dan kebijakan ini berdampak positif bagi perusahaan penerbangan,

pada tahun 2010 jumlah penumpang semakin meningkat sampai mendekati

rata-rata dunia. Dengan adanya globalisasi ini kota harus mampu bekerja

dengan cerdas sebab dengan transportasi itulah kita bisa berhubungan dengan

masyarakat menengah dikarenakan beberapa maskapai penerbangan memang

menyiapkan kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. 2

1Abdul Kadir, Transportai: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi

Nasional, (Yogyakarta: tp, ttp), h.122.

2 Chappy Hakim,dkk, Pelangi Dirgantara,(Jakarta: Compas 2010) h.74.

Page 13: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

2

Munculnya banyak perusahaan penerbangan, masyarakat yang

diuntungkan. Mendadak terjadi perubahan besar di bandara-bandara Indonesia

setelah maraknya angkutan udara, seperti bandara Sumatera Utara yang

disebut bandara Internasional Kuala Namu yang baru-baru ini dibangun

dengan bangunan yang elit dan begitu modern dan luas. Disini menunjukkan

bahwa angkutan pesawat udara berkembang sangat pesat.3

Belakangan ini banyak maskapai penerbangan mencari strategi untuk

menaikkan harga tiket khususnya di hari-hari besar, kesempatan ini

dipergunakan oleh perusahaan penerbangan meningkatkan harga tiket yang

melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah. Posisi konsumen

yang dibawah dijadikan perusahaan sebagai modal untuk meningkatkan harga

tiket pesawat. 4

Harga pesawat yang begitu melesat tinggi dapat dilihat pada bulan Juli

dan Agustus lalu yang bersamaan dengan liburan bulan Ramadhon dan

syawal. Disini yang menjadi pertanyaan adalah apakah harga-harga batas

maksimum tidak diatur oleh pemerintah? Faktanya batas maksimum harga

tiket pesawat telah diatur oleh pemerintah. Belakangan, aturan ini digugat oleh

pihak maskapai penebangan agar aturan ini dihapuskan. Seandainya batas

maksimum dihapuskan kebijakan ini sangat merugikan pihak pemakai jasa

penerbangan, terutama pada hari-hari besar.

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasioal_Kualanamu/ akses, 7

November 2014, Pukul 10.00 wib.

4 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum

Acara Serta Kendala Implementasi. (Jakarta: Kencana 2011), h.2.

Page 14: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

3

Dalam Keputusan Kementrian Perhubungan Nomor. KM 36/2005

tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, diatur bahwa

biaya operasi rata-rata angkutan udara per-penumpang per-KM Rp.376,00,-

atau Rp. 338.386,00,- per-jam per-penumpang. Angka itu memang sebagai

pedoman bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh maskapai

penerbangan tersebut menetapkan tarif rendah akan tetapi tanpa mengurangi

biaya keselamatan.5

Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri

Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya tambahan

tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal

dalam Negri menetapkan bahwa dalam beberapa pasal di bawah ini :

(1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara

niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan

usaha angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak dan

dibebankan kepada penumpang.

(2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan

berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang menyangkut

pesawat udara jenis jet dan propeller.

(3) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha

angkutan udara.

(4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat sementara.6

Dalam penjelasan pasal di atas terlihat bahwa perhitungan penetapan

tarif masih kurang maksimal, belum ada yang betul-betul menetapkan hanya

berlaku/bersifat sementara, kurangnya pemerintah mensosialisasikan peratutan

5 Lihat putusan Mentri perhubungan No 36 tahun 2005 mengenai Tarif Referensi Untuk

Penumpang Angkutan Udara.

6 Lihat putusan Mentri perhubungan No 2 tahun 2014 mengenai biaya tambahan tarif

penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri.

Page 15: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

4

di atas kepada masyarakat yang menggunakan maskapai pesawat udara di

Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun

2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas

Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas atas adalah

harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha

angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif

jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya

tuslah/tambahan (surcharge).7

Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Jarak adalah rata-rata jarak

terbang pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan “Tarif penumpang

pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga bejadwal dalam negeri

dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan

biaya tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas”.

Pada pasal 2 ayat (5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) rnerupakan biaya yang dikenakan karena terdapat

biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara

diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat khusus

yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan besarannya

ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri.

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan “(1) Badan usaha

angkutan udara niaga berjadwal wajib menetapkan besaran tarif normal. (2)

Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif

batas atas yang ditetapkan oleh Menteri. Bila diamati peraturan ini bagus,

hanya saja yang menjadi pertanyaan adakah pengawasan intensif yang

7 Lihat peraturan Mentri perhubungan Nomor 26 tahun 2010 tentang Mekanisme

Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Page 16: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

5

dilakukan untuk mengontrol agar tarif masih dalam batas wajar (di bawah

batas atas).8

Salah satu contoh kasus mengenai peraturan di atas yang mengatur

batas maksimum/atas “Berdasarkan KM 26/2010, tarif batas atas Jakarta-

Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat

mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket

kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2,3 juta dan tiket kelas

eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4,6 juta”.

Dari harga yang tercantum sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas jelas

dilanggar oleh maskapai Garuda Indonesia yang menjadi pertanyaan apakah

memang kesalahan maskapai, dan apakah kesalahan agen portal. Hal ini

terjadi karena minimnya pengawasan terhadap pesawat udara.9

Dari contoh kasus di atas yang dirugikan tentu para pemakai jasa

pesawat udara, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen? Yang

bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan konsumen dalam hal ini adalah penumpang pesawat udara.

Upaya perlindungan konsumen itu tampak dalam UU perlindungan konsumen

di mana penumpang pesawat udara memiliki hak untuk mendapatkan

advokasi/perlindungan di dalam hukum dan juga memiliki hak untuk

8 Sarti, Wawancara dengan Sarti duos trevel melalui telpon, pendapat tentang Peraturan

Mentri Perhubungan no 26 tahun 2010. November , 2014 pukul 10.17 wib. .

9 http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4

April 2015, Pukul 05.30 wib.

Page 17: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

6

mendapatkan kompensasi/ganti rugi bilamana penumpang telah melaksanakan

kewajibannya.10

Pada tahun 2007 Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii

Djamal mengingatkan maskapai penerbangan dilarang memberlakukan tarif

kelas ekonomi, di atas batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Musim

ramai pada angkutan Lebaran ini, maskapai kita diharapkan tidak jual tarif

kelas ekonomi di atas tarif batas atas.11

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 11/2006 tentang

Tarif Referensi untuk tarif kelas ekonomi, misalnya untuk rute Jakarta-

Makassar Rp. 480.000, Jakarta-Medan Rp. 487.000, Jakarta-Semarang Rp.

225.000, Jakarta-Surabaya Rp. 363.000, dan Jakarta-Yogyakarta Rp. 223.000.

Kemudian tarif batas atasnya untuk masing-masing rute tersebut adalah 45

persen lebih besar dari angka referensi yang telah ditetapkan pemerintah.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) T.

Burhanuddin, menyatakan dalam era keterbukaan dan pemberdayaan

konsumen, sudah selayaknya mereka dilibatkan. Artinya, melalui transparansi

kepada penumpang soal tarif referensi dan tarif batas atas yang ditempelkan

atau lewat brosur di setiap loket penjualan maskapai penerbangan, agar

haknya sebagai konsumen terlindungi.12

10

. Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannyan dengan

Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003), h.105.

11

Berita Koran di sumatera utara waspada Pelita.com, 4 Oktober 2007.

Page 18: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

7

Menurut E. Suherman, unsur perlindungan hukum bagi penumpang

dalam penerbangan terdiri dari unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan,

pelayanan dan tarif serta perjanjian. Kemudian yang menjadi pokok dalam

suatu perlindungan jasa angkutan udara adalah kepentingan konsumen, karena

kepentingan konsumenlah yang menjadi alasan pokok seluruh kegiatan

angkutan pesawat udara. Kalau tanpa konsumen maka tidak ada justifikasi

bagi investasi untuk sarana dan prasarana angkutan udara yang begitu besar.

Kalau pihak maskapai tidak ada konsumen maka penerbangan di Indonesia

juga bakal perlahan-lahan tidak beroprasi lagi.13

Mestinya pemerintah memerintahkan seluruh maskapai menempelkan

tarif batas dan referensi sesuai ketentuan sehingga konsumen tak merasa ditipu

atau ragu terhadap harga tiket yang dibelinya. Burhanuddin menyatakan

bahwa selama ini tidak semua konsumen tahu bahwa dalam total harga setiap

tiket yang dibayar, ada variabel biaya yang berubah-ubah yakni biaya

tambahan bahan bakar pesawat (fuel surcharge).14

Jika ditambah beberapa

variabel di atas, umumnya selama ini, tarif batas di musim ramai penumpang

selalu dilanggar. Namun ini tak melanggar ketentuan karena yang diatur

pemerintah adalah tarif biaya pokok saja, belum termasuk fuel surcharge.15

12

. http://tabloidaviasi.com/uncategorized/pajak-sewa-pesawat-naik-maskapai-resah/akses

kamis 6 november 2014 20.31 wib.

13

.E.Suherman, Aneka Masalah Kedirgantaraan, Himpunan Makalah 1996-1995,

(Bandung: Mandar Maju,200), h.112. 14

.E.Suherman, pernyataan burhanuddin dalam Aneka Masalah Kedirgantaraan,

Himpunan Makalah, h.113.

Page 19: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

8

Di sinilah memang terlihat bahwa ketidak jelasan mengenai tarif batas

atas untuk kelas ekonomi baik penerbangan lokal maupun Internasional, para

konsumen merasa bahwa seperti ada keterpaksaan mereka untuk mendapatkan

tiket apalagi di hari-hari besar, konsumen juga bingung untuk menyalahkan

siapa, apakah pihak maskapai dan apakah kontrol pemerintah yang masih

kurang.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana mekanisme penjualan

harga tiket pesawat di Indonesia, atas dasar latar belakang masalah tersebut

pada penjualan tiket di maskapai penerbangan, penyusun tertarik untuk

melakukan penelitian dengan ini penyusun mengangkat tema dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HARGA TIKET

PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK

PENERBANGAN DOMESTIK. (Analisis Peraturan Mentri Perhubungan No.

26 Tahun 2010).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pesawat udara dan penetapan harga tiket

pesawat udara ?

2. Apa yang harus dilakukan pihak maskapai dalam menetapkan harga tiket

pesawat udara khususnya penerbangan domestik kelas ekonomi?

15

http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38021akses, 29 September 2014, pukul 20.00 wib.

Page 20: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

9

3. Bagaimana pandangan hukum terhadap penerapan harga tiket oleh

maskapai Garuda Indonesia?

4. Bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi

mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas

pada penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya

terfokus pada penerbangan rute Jakarta-medan dan sebaliknya medan-

jakarta pada maskpai Garuda Indonesia dan terfokus hanya pada waktu

hari besar seperti libur idul fitri, tahun baru dan hari-hari besar lainnya

pada maskapai Garuda Indonesia. Peneltian ini hanya membahas

penerapan harga tiket pesawat dan tidak membahas perlindungan

konsumen.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Mentri perhubungan Nomor 26 tahun 2010

mengenai formulasi perhitungan tarif batas atas angkutan niaga berjadwal

tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax,

maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada

tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum

Rp 2,3 juta dan tiket kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama

ditawarkan dengan harga Rp 4,6 juta”. Dari harga yang tercantum

sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas jelas dilanggar oleh

Page 21: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

10

maskapai Garuda Indonesia yang menjadi pertanyaan apakah memang

kesalahan maskapai, dan apakah kesalahan agen portal. Hal ini terjadi

karena minimnya pengawasan terhadap pesawat udara sehingga penulis

dapat merumuskan masalah yang akan diteliti. Bahwa masih banyak

maskapai-maskapai lain yang bisa diteliti penerapan harganya dan ada

juga sebagian yang melebihi aturan yang ditetapkan. Untuk mempermudah

menjawab rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah secara

rinci sebagai berikut:

a. Bagaimana penetapan harga tiket pesawat pada penerbangan maskapai

Garuda Indonesia?

b. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penerapan harga tiket pesawat

pada penerbangan maskapai Garuda Indonesia?

c. Bagaimana peran pemerintah dalam penetapan harga tiket pesawat

udara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mendeskripsikan penerapan harga pesawat oleh maskapai

Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik

b. Untuk memberikan pandangan hukum terhadap strategi penerapan

harga maskpai Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik.

c. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penetapan harga tiket

pesawat.

Page 22: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

11

2. Manfaat penelitian

a. Evaluasi kepada pemerintah yang mengatur tentang penerbangan

b. Menambah pemahaman bagi pemakai jasa penerbangan di

Indonesia.

c. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis

khususnya, dan umumnya pada semua pembaca

d. Memberikan masukan bagi pengamat dibidang hukum serta pelaku

bisnis.

E. Review Studi Terlebih Dahulu

Mendukung penelaahan yang lenbih komprehensif, penyusun juga

berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya

yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa

buku, jurnal yang biasa dijadikan perbandingan maupun rujukan,

meskipun pembahasannya pada masalah etika bisnis hanya secara global.

Sedangkan, sejauh pencarian penyusunan, belum ada karya tulis (skripsi)

yang secara khusus membahas tinjauan hukum terhadap strategi penerapan

harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Indonesia.

Sebelumnya terdapat beberapa skripsi yang membahas penerapan

harga tiket, diantaranya:

1. Skripsi Rudi Pradoko Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007, Tinjauan

Hukum Islam Tehadap Penerapan Tiket di Yogyakarta, akan tetapi lebih

Page 23: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

12

kepada tinjauan islamnya dan itupun khusus pada ibukotanya,

sedangkan penulis spesipikasinya membahas mengenai tinjauan

hukum terhadap strategi penerapan harga tiket pada maskapai di

Indonesia.

2. Skripsi Vinna Vanindia UPN “Veteran” Jawa Timur, Perlindungan

Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara, lebih meneliti Hak-hak

penumpang seperti pelayanan, keselamatan dan tanggung jawab

pengangkut dan asuransi dan skripsi ini juga menyingkung msalah

harga tiket standart dan promo, sedangkan penulis lebih meneliti

kepada tinjauan hukum terhadap harga batas atas.

Disini juga terdapat beberapa buku yang membahas secara umum

Tinjauan Hukum mengenai tarif penumpang pada penerbangan di

Indonesia, diantaranya :

1. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Perusahaan penerbangan

Terhadap Penumpang Menurut hukum udara Indonesia, Jurnal hukum

Bisnis, Volume 25, No.1, tahun 2006. Penulis buku ini membahsa

perlindungan konsumen pemakai jasa penerbangan dan tanggung

jawab perusahaan penerbangan, sedang penyusun lebih membahas

mengenai tinjauan hukum terhadap penetapan harga tiket pesawat dan

pesawat yang diteliti hanya pesawat Garuda Indonesia.

2. K.Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa,

Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, 1995. Penulis buku ini

membahas mekanisme Hukum Udara dan seberapa banyak yang

Page 24: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

13

diangkut serta berapa ketinggian yang boleh ditempuh, sedangkan

penyusun lebih membahas mekanisme harga penerbangan domestik

(nasional).

F. Kerangka Teori dan konseptual

Secara umum Penerbangan merupakan suatu kegiatatan dalam

mengangkut barang dan jasa dari tujuan A ke tujuan B dan sebaliknya,

penerbangan juga berkaitan dengan bisnis karena proses penerbangan

memimiliki biaya operasional.

Angkutan udara atau pesawat udara memiliki ketentuan-ketentuan

dalam mengangkut, yang diatur oleh pemerintah. Dengan tujuan agar

aman dan tentram karena tujuan pesawat yakni membantu dalam

mengangkut secara cepat di udara dan tujuan pemerintah dalam mengatur

untuk mencapai keadilan bagi pemakai jasa penerbangan yakni konsumen.

Dalam ketentuan umum undang-undang No 1 tahun 2009

mengenai penerbangan dimuat pengertian mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan pengangkutan udara, baik menyangkut kegiatan

pengangkutan, asministrasi, sarana prasarana, dan kualifikasi sumber daya

manusia, dan lain-lain.

Berikut ini beberapa penjelasan ketentuan umum memuat istilah-

istilah yang berhubungan dengan pengangkutan udara, antara lain :

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan

wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi

Page 25: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

14

penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta

fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya

2. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah

daratan dan perairan Indonesia.

3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di

atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena

reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk

penerbangan

4. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda

pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia

5. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,

kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi

dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

6. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat

udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu

perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain

atau beberapa bandar udara.

7. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan

memungut pembayaran

8. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat

udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi 16

Selanjutnya Para pengguna jasa angkutan udara dapat

dikategorikan sebagai konsumen yang menggunakan jasa penerbangan

udara sehingga oleh karenanya hak-hak konsumen tersebut dilindungi

dalam Undang-Undang No.8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UU Perlindungan Konsumen). Pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan

Konsumen, yang menyatakan : “Pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang

diderita konsumen akibat mempergunakan barang / jasa yang dihasilkan

atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya”17

Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun

2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif

Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga

Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas

16

Lihat ketentuan umum undang-undang No 1 tahun 2009 mengenai penerbangan.

17

Lihat Undang-Undang No.8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Page 26: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

15

atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan

oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung

berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib

asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).18

Sebagaimana penjelasan

pasal-pasal tersebut akan dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Jarak adalah rata-rata jarak terbang

pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan “Tarif penumpang

pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga bejadwal dalam negeri

dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan

biaya tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas”.

Pada pasal 2 ayat (5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) rnerupakan biaya yang dikenakan karena terdapat

biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara

diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat

khusus yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan

besarannya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri.19

Beberapa aturan di atas menyimpulkan bahwa aturan mengenai

angkutan udara/ pesawat udara memiliki tujuan yang baik bagi penumpang

angkutan udara yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang

selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna,

dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan

mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang

18

Lihat peraturn mentri perhubungan no 26 tahun 2010 mengenai formulasi perhitungan

tariff batas atas angkutan niaga berjadwal dalam Negri. 19

Lihat Penjelasan pasal-pasal Peraturan Mentri Perhubungan no 26 tahun 2010.

November, 2014.

Page 27: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

16

pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan

penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.20

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penerapan Harga Tiket Pesawat Udara dikaitkan dengan

perlindungan konsumen yakni pemakai jasa penerbangan adalah isu

utama yang diteliti dalam skripsi ini. Dengan demikian penelitian yang

cocok untuk tema ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif

(dogmatic).21

Suatu penelitian yang menganalisis hukum posistif

maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara

sistematis ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum

tertentu, menganilisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan

dan memprediksi pengembangan kedepan.

Penelitian ini juga memfokuskan beberapa hal, sebagaimana

Spradley dalam Sanapiah mengumukakan 4 alternatif untuk

menetapkan fokus yaitu :

a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh

informan.

b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing

domain.

20

Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap

Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu

Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008),h.26.

21

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986),

h.51.

Page 28: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

17

c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk

pengembangan iptek

d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan

teori-teori yang telah ada. 22

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan

cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk

dipahami, dianalisis dan disimpulkan. Penulis akan menggambarkan

menguraikan, dan menganalisis data tentang strategi penetapan harga

tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Indonesia.

3. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian

ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada

kaedah peraturan pemerintah tentang tarif penjualan tiket pesawat

menurut hukum dan wawancara yang dilakukan kepada responden

yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid

penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun

teknik-teknik tersebut adalah :

22

Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B, memfokuskan beberapa

hal yang bisa menjadi alternative dalam melakukan penelitian. cet ke-14 (Bandung: Alfabeta,

2011), h.209.

Page 29: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

18

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara

langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya

langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk

mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada penjual tiket

dan agen travel, staf pegawai maskapai penerbangan tentang peran

serta data-data lain yang relevan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

dengan sistematik phenomena-penomena yang diteliti. Adapun

metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan

langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan

pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap

penulisan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola

dokumen atau data literal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data

penulis menggunakan studi pustaka (library research) dengan

metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi, dari asal

katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam

Page 30: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

19

melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki data-data

atau dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, artikel.

Peraturan-peraturan, undang-undang, dan sebagainya.23

5. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Adapun untuk menganalisis data kualitatif ini penulis

mengunakan pola berpikir deduktif-induktif, yaitu Metode deduktif-

induktif ini digunakan untuk menjelaskan bab II dan bab III. Setelah

dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, kemudian

dilakukan analisis data kualitatif menggunakan metode berpikir

induktif dengan tinjauan umum etika bisnis dalam hukum. Metode

Deduktif Dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu

permasalahan konkret yang dihadapi, sedangkan metode induktif

dilakuakan dengan menerjemahkan berbagai sumber dengan taufik

dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan

penelitian yang telah dirumuskan.24

6. Tehnik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan

pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Juga melihat dari

23

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. Ke-12.

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.135.

24

.Peter Mahmudi Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2005), h.14.

Page 31: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

20

teknis penulisan-penulisan di pedoman lainnya agar menambah

wawasan pada penulian skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum

skripsi ini, penulis menyajikan sitematika pembahasan yang dibagi

kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas tinjauan umum tentang harga,

systematika harga dalam pasar, pengertian umum tentang maskapai

penerbangan, peraturan pemerintah tentang harga tiket didalam maskapai

penerbangan.

Bab ketiga berisi tentang strategi penerapan tiket di Indonesia.

Dengan menganalisis harga tiket Jakarta-Medan atau sebaliknya pada

waktu hari besar seperti hari raya idul fitri, tahun baru dan hari besar

lainnya.

Bab keempat penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan

hukumnya apakah penerapan oleh maskapai penerbangan sesuai tidak

dengan undang-undang yang berlaku

Bab kelima kesimpulan akan yang dikaji yakni tinjauan hukum

penerafan harga tiket pada maskapai penerbanagan di indonesia.

Page 32: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

21

BAB II

PERATURAN TERHADAP HARGA TIKET PESAWAT UDARA DI

INDONESIA

A. Pengaturan Pengangkutan Udara

Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan

hukum yang bersifat perdata, akan tetapi mengingat transportasi udara telah

menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan

pemerintah dalam kegiatan pangangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-

kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara

sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi.1

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk

pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian Burgerlijk Wetboek

(KUH Perdata), akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai

peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan

dalam hal memabuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakkan berbagai

kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam

perjanjian.2

1 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya1995),h.70.

2 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya1995),h.71.

Page 33: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

22

Berkenaan dengan hal tersebut menurut Sri Redjeki Hartono, negara

mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang

berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang

ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur

tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan

menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus

memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun,

diantaranya ialah pelaku ekonomi.3

Perangkat peraturan dapat meliputi pengaturan yang mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1. Menjaga keseimbangan semua pihak yang kepentingannya berhadapan.

2. Memberikan sanksi apabila memang sudah terjadi sengketa dengan cara

amenegakan hukum yang berlaku.

3. Menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.4

Pelaku selanjutnya yang melanggar perlindungan konsumen, sebagaimana

dijelaskan Peraturan perlindungan konsemen dijelaskan sebagai berikut

1. Memformulasikan perlindungan konsumen melalui proses legislasi (undang-

undang),

3 Sri Redjeki Hartono , Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayu Media 2007), h.132.

4 Sri Redjeki Hartono , Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayu Media 2007), h.133.

Page 34: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

23

2. Melakukan pendekatan secara holistic, yaitu bahwa secara khusus ada

undang-undang yang mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus

menjadi “payung” undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen,

bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang

tersendiri yang dipertegas lagi dalam undang-undang sektoral.5

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk penerbangan Indonesia

Presiden Republik Indonesia dalam salah satu surat keputusan pada tanggal 11

Januari 2007 juga ikut andil dalam mengatur angkutan udara dengan membentuk

tim nasional evaluasi keselamatan dan keamanan transportasi (Timnas EKKT).

Tim ini bekerja 3 bulan dan telah resmi menyerahkan evaluasinya. Evaluasi

tersebut banyak yang memang perlu diperbaiki berkaitan dengan keselamatan dan

keamanan transportasi khususnya penerbangan.6

Angkutan udara juga mengatur mengenai Tanggung jawab pengangkut,

pada angkutan Udara memiliki beberapa prinsip yang dijumpai dalam bidang

angkutan udara adalah sebagi berikut:

1. Prinsip praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atau

persumption of liability.

5 Model ini mengemuka di Kongres Konsumen Sedunia Akhir Tahun 1998 di Santiago, Cile.

Yaitu mempertanyakan bagaimana memfasilitasi konsumen dalam memperoleh keadilan (acces to

justice. Dalam sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen. Tahun 1999. hal 81.

6 Chappy Hakim, Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, cet-1

(Jakarta: Buku Kompas, 2010), h.271.

Page 35: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

24

2. Prinsip praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab

3. Prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute atau sriet liability

4. Prinsip pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability.7

Dalam KUHPdt pasal 1365 juga menganut prinsip tanggung jawab karena

praduga bersalah. Konsep tanggung jawab hukum (legal liability concept) atas

dasar praduga bersalah (presumption of liability) mulai diterapkan dalam

konvensi Warsawa 1929.26 Menurut konsep tanggung jawab hukum praduga

bersalah (presumption of liability concept), perusahaan penerbangan dianggap

(presumed) bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus

membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim

barang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali perusahaan penerbangan

membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.8

Dalam bidang penerbangan dan angkutan udara dapat dijumpai beberapa

sistem tanggung jawab dan memakai prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut di

atas, sistem mana yang terbaik terutama bagi indonesia, tergantung kepada siapa

yang ingin dilindungi dan sampai dimana tingkat perlindungan itu. Berikut

penjelasan sistem penerbangan yaitu:

1. Sistem warsawa 1992

7 Chappy Hakim, Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, h.272.

8.Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara. (Bandung: PT

Citra Aditiya Bakti 1991), h. 28.

Page 36: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

25

Pada prinsip ini dipergunakan untuk tanggung jawab kepada penumpang,

bagasi tercatat yang sebelum keberangkatan diserahkan kepada

pengangkut untuk diangkut dengan kargo.9

2. Sistem Roma

Pada prinsip ini konvensi roma 1952 mengatur bertanggung jawab

operator pesawat asing untuk kerugian yang didrita oleh pihak ketiga.

3. Sistem Montreal

Pada prinsip ini lebih kepada negara amerika serikat, dan inti dari prinsip

ini hampir sama dengan prinsip sistem roma akan tetapi letak perbedaan

prinsip ini bertanggung jawab mutlak dan perjanjian ini berlaku bagi

penumpang yang menuju ke Amerika dan dari Amerika menuju ke luar.10

4. Sistem Guatemala, Sistem Ordonansi pengangkutan udara, dan Sistem

Flat Rate.11

Dari penjelasan di atas bahwasanya aturan angkutan udara diatur oleh

pemerintah dan pihak pengangkut udara bertanggung jawab atas apa yang

mereka angkut, beberapa aturan tersebut menjelaskan mengenai pihak maskapai

siap bertanggung jawab atas apa yang mereka angkut, baik itu kecelakaan,

9 Tim Penulis , Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum

Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara,

(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman) h.10.

10

Tim Penulis, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum

Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, h.11.

11

Tim Penulis, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum

Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, h.12.

Page 37: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

26

kehilangan bagasi yang mereka titipkan, keterlambatan penerbangan dan lain-

lain.12

1. Pengertian umum Tentang Angkutan Udara

Defenisi pengangkutan secara umum menurut bahasa arti kata, angkut

berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan

artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari

suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Istilah pengangkutan dapat

disimpulkan yaitu sebagai suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu

tempat ke tempat lain.13

Pesawat udara atau angkutan udara juga dapat diartikan sebagai alat

yang ditempatkan dalam lingkungan uap sehubungan dengan kekuatan/daya

yang dipengaruhi oleh udara dan dapat pula memperoleh gaya dari reaksi

udara.14

Menurut H.M.N. Purwosutjipto mengatakan pengangkutan memiliki

arti yaitu suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan

penumpang atau pengirim barang dimana pihak pengangkut mengikatkan diri

untuk menyelenggarakan pengangkutan bang/oaring dari suatu tempat ke

12

Tim Penulis, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum

Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, h.14.

13

Louis Adi Putra, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui

Pesawat Udara Negara,” Skripsi fakultas hokum, Universitas Hasanuddin Makasar 2013. h.17.

14

Wiwoho Soedjono, Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-

Konvensi Internasional, (Yogyakarta:Liberty), h.83.

Page 38: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

27

tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak lainnya (pengirim,

penerima, dan penumpang) mengikatkan dirinya untuk berkewajiban untuk

membayar sejumlah biaya tertentu dalam penyelenggaraan pengengkutan

tersebut.15

Menurut Subekti Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu

pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu

tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar

ongkosnya.16

.

Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana

kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.

Soegijatna Tjakranegara menjelaskan bahwa pengangkutan adalah

memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu

tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau

produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau

pengiriman barang- barangnya.17

Dalam ketentuan umum undang-undang No 1 tahun 2009 mengenai

penerbangan dimuat pengertian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

15

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan 1991),

h.1.

16

R. Subekti. Hukum Perjanjian. PT Internasional. (Jakarta. 1985), h.1.

17

Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga

Berjadwal Nasional,” Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang 2008. h. 33.

Page 39: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

28

pengangkutan udara, baik menyangkut kegiatan pengangkutan, asministrasi,

sarana prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia, dan lain-lain.

Pengertian-pengertian dalam ketentuan umum memuat istilah-istilah

yang berhubungan dengan pengangkutan udara, antara lain :

a. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan

wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi

penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas

penunjang dan fasilitas umum lainnya

b. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan

dan perairan Indonesia.

c. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di

atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi

udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan

d. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara,

bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.

e. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda

pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia

f. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan

instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan

penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

g. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk

kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga

h. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk

kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai

tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing

i. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara

dan dalam kondisi aman untuk beroperasi

j. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat

udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu

perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau

beberapa bandar udara.

k. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan

memungut pembayaran

l. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan

untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung

kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.

Page 40: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

29

m. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga

untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara

lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

n. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk

melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar

udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

sebaliknya.

o. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam

negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk

menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum

terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum

menguntungkan.18

Penjelasan undang-undang diatas mengenai istilah umum pengangkutan

pesawat udara dan jenis-jenis angkutan pesawat dapat di lihat bahwa dalam

pengangkutan udara banyak angkutan udara dan banyak jenis-jenis angkutan

udara dan berbgai macam kegunaannya, berupa kegunaan keamanan Negara,

kegunaan masyarakat dan kegunaan pejabat-pejabat di seluruh Negara, dan

semua itu harus memiliki aturan aturan baik itu keamanan, tanggung jawab biaya

dan keselamatan.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa angkutan memiliki tujuan-

tujuan yang baik masyarakat tujuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 3

Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 disebutkan tujuan dari angkutan, yaitu

bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat,

aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan

melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan

18

Lihat ketentuan umum Undang-Undang No 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan.

Page 41: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

30

stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan

nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.19

2. Sejarah Singkat Angkutan Udara Di Indonesia

Pada awalnya pesawat udara/ angkutan udara itu untuk keamanan

yakni pada tahun 1946, Tentara Republik Indonesia(TRI) udara di Yogyakarta

telah membentuk Biro Rencana dan Kontruksi Pesawat Terbang. Mereka telah

menciptakan pesawat WEL-X. WEL-X adalah pesawat zogling yang

menggunakan mesin motor Harley Davidson. 1 Agustus 1954, pesawat

mereka yang diberi nama Si Kumbang berhasil diterbangkan. Pada 16

Desember 1961, diresmikan lembaga Persiapan Industri Penerbangan untuk

mengembangkan industri pesawat agar lebih maju lagi.

Selanjutnya perkembangan semakin meningkat dalam meningkatkan

pesawat udara di Indonesia, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie adalah pendiri PT.

Industri Pesawat Terbang Nusantara. Tahun 1976, IPTN mulai membuat

helicopter MBO-105 yang bekerja sama dengan MMB Jerman Barat. Tanggal

22-30 Juni 1996, masyarakat dapat menyaksikan pergelaran akbar Indonesia

Air Show `96. Kegiatan itu sangat membantu pasar industri kedirgantaraan

dikawasan Asia-Pasifik.

Setelah 15 tahun terakhir, pasar dunia penerbangan telah berubah. Para

operator penerbangan memahami kebutuhan penumpang dengan

19

Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap

Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008),h.26.

Page 42: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

31

mempertimbangkan menggunakan pesawat penumpang yang benar-benar

bisa mengekonomiskan perjalan penumpang. Hal itu bisa terjadi jika

kapasitas tempat duduk bertambah dengan pesawat penumpang besar bisa

mengatasi biaya. Hal itu menyebabkan penggunaan pesawat jet kecil

(kapasitas dibawah 130 penumpang) anjlok selama periode 1980-an.

Selanjutnya perkembangan juga semakin berkembangan Si Elang

Biru. Elang Biru adalah tim aerobatik angkatan udara republik Indonesia

yang lahir tahun 1995. Tim ini lahir ketika Marsekel Rito Pambudi masih

menjabat Kasau ingin TNI-AU mempunyai tim aerobatik seperti negara lain.

Umumnya anggota tim aerobatik Elang Biru memiliki jam terbang minimal

1000 jam. Hubungan antara mereka dan pesawatnya tidak hanya mampu

menghadirkan adegan yang mendebarkan, tetapi juga sebuah seni

tampaknya muskal yaitu melukis di udara. Manuver dan tarian aerobatik

mereka membuat orang-orang terhibur.20

Semakin tahun semakin berkembang secara pesat sehingga pemerintah

membuat angkutan pesawat udara penerbangan nasional dikarenakan semakin

pesatnya pertumbuhan transportasi di Indonesia, sehingga Pada tanggal 1

maret 1950 Garuda Indonesia beroperasi penuh dengan sejumlah pesawat

yang diterima pemerintah Republik Indonesia mengudara dari perusahaan

penerbangan KLM, yang terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan delapan

20

http://www.scribd.com/doc/77426538/Sejarah-Singkat-Transportasi-Udara#scribd, akses

Sabtu 4 april 2015, pukul 06.05 wib.

Page 43: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

32

pesawat jenis PBY Catalina Amphibi.21

Inilah yang merupakan armada

Garuda Indonesia Arways yang pertama, melayani jaringan penerbangan di

dalam Negri.

Penjelasan diatas menjelaskan beberapa tahapan pesawat udara di

Indonesia dari pesawat udara untuk keamanan Negara sampai pada

mengangkut penumpang bagi masyarakat Indonesia.

3. Dasar Hukum Pengangkutan Udara

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2012 tentang Perusahaan

Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan

Indonesia

3. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2012 tentang Pembangunan

dan pelestarian lingkungan hidup Bandar Udara

4. Peraturan pemerintah nomor 03 tahun 2001 tentang Keamanan

dan Keselamatan Penerbangan

5. Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 50 mengenai Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety

Regulation Part 39) Tentang Perintah Kelayak Udaraan

(Airwothiness Directive).

21

Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, Cet-1, (Jakarta: Ganesia

PR, 1989), h.29.

Page 44: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

33

Banyak lagi peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang

penerbangan, akan tetapi peraturan diatas menjelaskan pokok-pokok penting

dalam pesawat udara.

B. Ketentuan-ketentuan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara

1. Tinjauan Umum Tentang Harga

Dalam hidup ini selalu ada harga yang harus dibayar. Ungkapan itu

pasti sering kita dengarkan dan diucapkan dalam berbagai kesempatan.

Kebenaran ungkapan tersebut memang telah cukup terbukti dalam kehidupan

kita sehari-hari bahwa selalu ada harga atau biaya yang harus dikeluarkan

untuk melakukan aktivitas.

Menurut Charles W Lamb (2003, p506) Definisi Harga adalah “

Price that wich is given up in an exchange to a cquire a good or service”.

Del I Hawkins dan Roger J Best (2004, p21) memberikan definisi harga

adalah “Price is the amount of money one must pay to obtin the right to use

the product”. Menurut Frank Bradly (2004, p221) definisi harga adalah “

Price is measure of expressed value or wanting, usually expressed in

monetary exchange. Price is the element of marketing mix that serves to generate

revenue, hence, the setting of price is a crucial decision for the organization

Dari defenisi menerut para ahli dijelaskan di atas intinya harga adalah

jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu

produk. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang

Page 45: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

34

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga

unsur lainnya (Produk, Promosi dan Distribusi) menyebabkan timbulnya

biaya.22

Dalam ilmu ekonomi ada namanya harga keseimbangan, defenisi

Harga Keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen

sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah dan konsumsi dan

dijual. Permintaan sama dengan penawaran, jika harga di bawah harga

keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, ebab permintaan akan

meningkat, dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi

harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran

meningkat, jumlah permintaan menurun.23

Dalam teori penentuan harga juga dijelaskan dengan besarnya

pendapatan juga tergantung atas kuantitas faktor produksi yang dipergunakan

oleh perusahaan dan tingkat harga penggunaannya yang berlaku. Oleh karena

itu ada hubungan fungsional antara tingkat harga dan kuantitas yang diberi

penghargaan, maka penentuan kuantitas yang dipergunakan dapat diturunkan

dari harganya.24

Harga berperan penting karena keputusan pilihan konsumen terhadap

suatu produk berkaitan langsung dengan tingkat harga. Masalah

22 http://dilihatya.com/2346/pengertian-jasa-menurut-para-ahli, akses 29 November sabtu

pukul 20 45 wib.

23

Prathama Raharja dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi, h.38.

24

Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro,Cet Ke-8 (Jakarta: LP3ES 1995), h.384.

Page 46: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

35

penetapan harga produk bagi produsen adalah hal yang amat penting.

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi tingkat kemampuan daya beli

masyarakat dengan biaya modal produk serta tingkat keuntungan yang

diharapkan. Kebijakan penetapan harga sangat penting, jika suatu harga

produk sejenis yang ada di pasar, maka produk tersebut tidak laku di pasaran.

Peran perusahaan dalam menentukan harga sangat diperlukan untuk menjaga

kinerja perusahaan tersebut.25

Dalam menetapkan harga tiket pesawat udara di Indonesia memang

pihak maskapai memiliki trik-trik masing-masing perusahaan seperti adanya

promo yang dibuat, adanya paket beserta liburan serta fasilitas hotel dan

beberapa trik yang dilakukan dalam menentukan harga tiket agar tiket laku,

akan tetapi terkadang ada beberapa yang melanggar baik itu dalam

menentukan harga terlalu tinggi, tiket promo yang sangat minim sekali

harganya yang ditakutkan pada analisis-analisis pengamat dapat mengurangi

tingkat pelayanan dan keselamatan dan yang lainnya.

Hukum Indonesi ada beberapa peraturan yang harus diperbaharui dan

pembaharuan ini merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

usaha pembangunan, konesksi radar dan pembangunan lainnya yang dapat

meningkatkan kinerja angkutan udara dan pembaharuan itu harus

dilaksanakan dengan cepat, terarah dan berencana. Semakin berkembang

25

M.Fuad dkk, Pengantar Bisnis, h.153.

Page 47: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

36

pesat pembahuruan semakin banyak aktivitas penerbangan di Negara

Indonesia dan perusahaan harus merancang bagaiman dalam menetapkan

harga para calon penumpang berminat membeli tiket dengan harga yang di

sajikan oleh perusahaan penerbangan 26

Penetapan harga merupakan salah satu stratergi yang dilakukan oleh

para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setingghi-

tinginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan antara pelaku

usaha, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang

mereka jual, akan tetapi dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan

atau servise dan perusahaan berusaha dalam menetapkan harga memanfaatkan

sumber daya yang seefesien mungkin.27

Perusahaan juga memerhatikan prilaku pasar yang menyangkut apakah

dan bagaimanakah setiap perusahaan individu bersaing satu sama lain, stuktur

pasar menyangkut jenis pasar tempat perusahaan beroprasi. Struktur

mempengaruhi tingkat kekuatan yang dimiliki perusahaan-perusahaan

individual untuk mempengaruhi variable pasar sepeti harga produk. Dalam

struktur pasar yang dikenal sebagai persaingan sempurna, setiap perusahaan

individu merupakan pengikut harga (price taker).28

26

E. Suherman, Hukum Udara Indonesia & Internasional, (Bandung: Alumni 1979), h.180.

27

Andi fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontex,(GTZ Gmbh:

Printed In Indonesia 2009), h.91.

28

Richard G.Lipsey dkk,Pengantar Mikroekonomi,(Jakarta: Erlangga 1997), h.18.

Page 48: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

37

Dari penjelasan di atas dalam menetapkan harga semua perusahaan

memiliki tujuannya masing-masing dan pada umumnya tujuan perusahaan

adalah bagaiman memaksimumkan laba, bukan memaksimumkan hasil

produksinya. Akibat yang sering terjadi tiap produsen tidak berusaha untuk

memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum akan tetapi

menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan

maksimum. Inilah yang sering dilakukan pihak-pihak perusahaan baik

perusahaan pesawat udara maupun perusahaan-perusahaan lainnya.29

2. Sistematika Harga Dalam Pasar

Dunia usaha dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang sebetulnya

tidak menunjang penumbuhan sikap positif terhadap ide produktivitas

dikalangan dunia usaha.Misalnya proteksi tarif impor. Mereka juga dimanja

dengan harga jual yang relatif tinggi di pasar dalam Negri. Ini membuat

mereka tidak siap dalam persaingan usaha Internasional.30

Dalam aspek pasar dan pemasaran sekurang-kurangnya harus

melingkupi peluang pasar, langkah-langkah yang perlu dilakukan di samping

kebijaksanaan yang diperlukan. Untuk pembahasan dalam peluang pasar perlu

disajikan angka-angka permintaan dan penawaran di daerah pemasaran dari

produk yang dihasilkan pada masa lalu dan membuat perkiraan perkembangan

29

Prathama Raharja dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi),(jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008), h.24.

30

Mathias Aroef dkk. stategy siasat memicu produktivitas untuk memenangkan persaingan

global.(Jakarta: Grand Thecno-economic). h.xIiX.

Page 49: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

38

permintaan terhadap produk yang direncanakan di masa yang akan datang,

selain itu dalam aspek pasar dan pemasaran harus diuraikan mengenai

kendala-kendala yang dihadapi dalam pasar dan pemasaran seperti pesaing,

kekuatan dan kelemahannya, serta menguraikan keunggulan-keunggulan dari

usaha yang direncanakan, penentuan market space dan market share

merupakan penentuan pasar yang didasarkan pada proyeksi permintaan dan

penawaran.

Dalam kebijakan pemasaran juga ditentukan harga pokok produk yang

dihasilkan yang dihitung berdasar biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan

biaya overhead pabrik , selain itu dalam aspek pasar dan pemasarn perlu

diuraikan mengenai cara pendistribusian produk, promosi, pengangkutan,

penjualan, pergudangan, sistem pembayaran dan lain lain.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam

dunia usaha. Pada kondisi usaha seperti sekarang ini, pemasaran merupakan

pendorong untuk meningkatkan penjualan sehingga tujuan perusahaan dapat

tercapai. Pengetahuan mengenai pemasaran menjadi penting bagi perusahaan

pada saat dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti menurunnya

pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh menurunnya daya beli

konsumen terhadap suatu produk sehingga mengakabatkan melambatnya

pertumbuhan perusahaan.31

31

. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1233/3/manajemen-arlina%20lbs3.pdf.txt

akses sabtu 10 januari 2015 pukul 11.30 wib.

Page 50: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

39

Dalam pemasaram pasar modal merupakan tempat kegiatan

perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya, bisa katakan

pasar modal merupakan investor yang dimiliki sebuah perusahaan dan

kemudahan seperti ini membantu terciptanya aset yang likuid.32

Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan

dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam

perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya.

Pembahasan di atas fungsinya dapat dikaitkan dengan fungsi pasar

modal yakni sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi

pembiayaan suatu perusahaan/emiten. Dengan demikian pasar modal

merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional

pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang

umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit

perbankan dan bantuan luar negeri darisini perusaan dapat menjalankan

sistematika harga dalam pasar dan perusahaan dapat memiliki beberapa

alternative dalam mengembangkan pasar.

3. Dasar Hukum Penetapan Harga Pesawat Udara

a. Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang Tarif

Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara.

32

Pandji anograhadkk, Pengantar pasar modal, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), h.15.

Page 51: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

40

b. Keputusan Mentri Perhubungan No 59 tahun 2014 mengenai perubahan

atas peraturan Mentri perhubungan Nomor PM, 51 tahun 2014 tentang

mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan Tarif batas atas

penumpang pelayanan kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Dalam Negri.

c. Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri

Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya

tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga

berjadwal dalam Negri.

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang

Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Dalam Negeri.33

C. Penetapan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang-

Undang

Dalam menetapkan harga banyak tahap-tahap yang dilakukan dalam

perusahaan, sama halnya dengan penetapan harga perusahaan-perusahaan

lainnya tidak hanya perusahaan penerbangan saja, dapat dilihat dalam

penetapan harga di pasar monopoli, di sini ada beberapa penetapan yang

ditetapkan, salah satunya yakni menurut teori monopoli yang mungkin paling

33

Peraturan-peraturan mentri tentang penetapan pesawat udara dalam menetapkan tarif.

Page 52: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

41

sederhana keseluruhan industri sepenuhn ya dipasok oleh satu perusahaan,

yang menetapkan satu harga untuk produknya.34

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mengenai

angkutan udara yang menjelaskan bagian ke empat mengenai tarif pada pasal

26 dan 27 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri

terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo. Kemudian

ayat (2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi. Dan

ayat (3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:

a. Tarif jarak;

b. Pajak;

c. Iuran wajib asuransi; dan

d. Biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Selanjutnya pada pasal 27 menjelaskan sanksi tarif yang dijelaskan di

atas yakni pada pasal 27 ayat (5) mengatakan bahwasanya Badan usaha

angkutan udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) mengenai tarif batas atas dikenakan sanksi administratif berupa sanksi

34

Richard G.Lipsey dkk,Pengantar Mikroekonomi,(Jakarta: Erlangga 1997), h.36.

Page 53: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

42

peringatan dan/atau pencabutan izin rute penerbangan. Tugas ini diwenangkan

kepada bagian mentri perhubungan.35

Mengenai Tiket pesawat udara selama ini memang masih banyak yang

kurang memahami tentang hal-hal yang menjadi hak kita, sebagai

penumpang pesawat terbang, setelah membeli tiket pesawat. Berbagai

permasalahan yang kemudian muncul terutama saat setelah terjadinya

kecelakaan pesawat terbang. Para keluarga yang ditinggalkan akan

menghadapi banyak permasalahan dan mereka kurang paham apa-apa saja

yang menjadi hak mereka yang menjadi ahli waris. Keterjadian juga sering

otot-ototan mengenai delay, mengenai keterlambatan penerbangan.36

Permasalahan-permasalahan mengenai harga tiket penumpang pesawat

udara memiliki inti yang bermaksud para penumpang memang harus teliti

terhadap harga tiket, calo dan lain lain, agar masing-masing memperhatikan

keamanan harga ketika hendak menaiki pesawat udara dan kita harus mengerti

undang-undang yang mengatur mengenai pesawat udara, ketika kewaspadaan

penumpang pesawat udara terhadap aturan maka penyimpangan yang

dilakukan pesawat jarang terjadi.

35

Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, sebagaimana bagian

keempat menjelaskan mengenai tarif.

36

Chappy Hakim, Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, cet-1

(Jakarta: Buku Kompas 2010), h.255.

Page 54: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

43

Berikut Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai mekanisme

penetapan harga tiket pesawat udara khususnya penetapan udara di indonesia

untuk penerbangan domestik (nasional). Sebagai berikut:

1. Dalam Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang

Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, diatur bahwa biaya

operasi rata-rata angkutan udara per-penumpang per-KM Rp.376,00,- atau

Rp. 338.386,00,- per-jam per-penumpang. Angka itu memang sekisar

referensi bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh maskapai

penerbangan tersebut menetapkan tarif rendah akan tetapi tanpa

mengurangi biaya keselamatan.37

2. Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri

Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya

tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga

berjadwal dalam Negri menetapkan bahwa dalam beberapa pasal di bawah

ini :

(1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan

udara niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang dikeluarkan

oleh badan usaha angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif

jarak dan dibebankan kepada penumpang.

(2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan

berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang

menyangkut pesawat udara jenis jet dan propeller.

(3) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan

oleh badan usaha angkutan udara.

37

Lihat Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang Tarif Referensi Untuk

Penumpang Angkutan Udara.

Page 55: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

44

(4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat sementara.38

3. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010

tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas

Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga

Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas

atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan

oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung

berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib

asuransi dan biaya tuslah/ tambahan (surcharge).39

38

lihat Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri Perhubungan

Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas

ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri.

39

Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme

Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Page 56: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

45

BAB III

PERATURAN HARGA TIKET PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA

UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK

A. Profil Garuda Indonesia

1. Sejarah Singkat Garuda Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka pesawat produk Garuda Indonesia sudah

lahir akan tetapi karena permasalahan dengan negara belanda yang menjajah

kita pesawat ini tidak bisa dinikmati Indonesia karena kurangnya dana dalam

membeli pesawat Garuda Indonesia, setelah diploklamirkan kemerdekaan

1945 Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat agar tidak terjadinya

serangan balik yang dilakukan Belanda, nama Garuda Indonesia Pesawat

pertama mereka bernama Seulawah atau Gunung Emas.1

Pada tanggal 26 Januari 1949 Garuda Indonesia dianggap sebagai hari

jadi maskapai penerbangan ini. Saat itu nama maskapai ini adalah Indonesian

Airways. dana untuk membeli pesawat ini didapatkan dari sumbangan

masyarakat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga 120,000 dolar malaya yang

sama dengan 20 kg emas. Maskapai ini tetap mendukung Indonesia sampai

revolusi terhadap Belanda berakhir. 2

1 Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, Cet-1, (Jakarta: Ganesia

PR, 1989), h.26.

2 Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.27.

Page 57: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

46

Adapun perusahaan penerbangan dengan nama Garuda Indonesia

Airways, dinyatakan didirikan bersamaan dengan pengakuan kedaulatan

Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Secara resmi, perusahaan

dengan nama tersebut dinyatakan didirikan sejak 31 maret 1950, pada tahap

mana dinyatakan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah Republik

Indonesia dengan perusahaan penerbangan Belanda bernama KLM.

Nama Garuda Indonesia Airways N.V. diberikan sendiri oleh Presiden

Republik Indonesia Soekarno pada saat berlangsungnya perundingan

pendirian perusahaan patungan tersebut. Penerbangan pesawat Garuda

Indonesia Arways terjadi ketika rombongan pimpinan negara melakukan

perpindahan ibu kota Republik Indonesia yang lama Yogyakarta, ke ibukota

yang baru, Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1949. 3

Pada tanggal 1 maret 1950 Garuda Indonesia Airways baru dapat

beroperasi penuh dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah

Republik Indonesia mengudara dari perusahaan penerbangan KLM, yang

terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan delapan pesawat jenis PBY Catalina

Amphibi. Inilah yang merupakan armada Garuda Indonesia Arways yang

pertama, melayani jaringan penerbangan di dalam Negri. 4

Pemerintah Burma (Myamar) banyak menolong Pesawat Garuda

Indonesia pada masa awal. Oleh karena itu, pada saat diresmikan sebagai

3 Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.28.

4 Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.29.

Page 58: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

47

perusahaan pada 31 Maret 1950, Garuda menyumbangkan Pemerintah Burma

sebuah pesawat DC-3. 5

Pada 1953, Garuda Indonesia memiliki 46 pesawat, tetapi pada 1955

pesawat Catalina mereka harus pensiun. Tahun 1956 mereka membuat jalur

penerbangan pertama ke Mekkah.

Tahun 1960-an adalah saat kemajuan pesat. Tahun 1965 Garuda

mendapat dua pesawat baru yaitu pesawat jet Convair 990 dan pesawat

turboprop Lockheed L-118 Electra. Pada tahun 1961 dibuka jalur menuju

Bandara Internasional Kai Tak di Hong Kong dan tahun 1965 tibalah era jet,

dengan DC-8 mereka membuat jalur penerbangan ke Bandara Schiphol di

Haarlemmeer, Belanda, Eropa.6

Tahun 1970-an Garuda mengambil perangkat DC-9 dan juga Pesawat

Jet kecil Fokker F28 saat itu Garuda memiliki 36 pesawat F28 dan merupakan

operator pesawat terbesar di dunia untuk jenis pesawat tersebut, sementara

pada 1980-an mengadopsi perangkat dari Airbus, seperti A300. Dan juga

Boeing 737, juga McDonnell Douglas MD-11.7

Penerbangan Garuda dirayakan setiap tanggal 26 januari . Seperti hari

perayaan tanggal lahir. Penetapan tanggal itu memeang unik karena melalui

5 Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.30.

6 Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, (Jakarta: Buku Kompas 2010), h.214.

7 Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, tentang Garuda mengambil perangkat DC-9

dan juga Pesawat Jet kecil Fokker F28 h.214

Page 59: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

48

surat Hibah. Biasanya perhibahan itu menyangkut aset atau harta warisan.akan

tetapi dalam kasus ini yang dihibahkan adalah mengenai tanggal lahir. Kepala

staf angkutan udara Ashadi Tjahjadi menghibahkan hari lahir Garuda

Indonesian Arways kepada Wieweko pimpinan Garuda Indonesian Arways

tanggal 26 januari 1979. 8

Surat hibah itu diketik rangkap 6 (tidak dicantumkan distribusi kepada

siapa saja) pada kertas dinas berlogo TNI AU dengan saksi Nugroho

Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI, namun tidak dilengkapi dengan

nomor registrasi dan cap jabatan KASAU. Dengan kata lain, surat ini tidak

tercatat dengan surat yang pernah dikeluarkan TNI AU melainkan dapat

dianggap sebagai surat pribadi Ashadi Tjahjadi yang kebetulan memakai surat

kertas dinas.9

Pada tahun 1990-an, Garuda mengalami beberapa musibah, dan

maskapai ini mengalami periode ekonomi sulit. Tetapi, dalam tahun 2000-an

ini maskapai ini telah dapat mengatasi masalah-masalah di atas dan dalam

keadaan ekonomi yang bagus.10

Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia,

garuda adalah nama burung tungga Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan.

8Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, h.214.

9 Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, h.215.

10

“Sejarah dan asal mula nama Garuda, Kategori: Maskapai penerbangan di Indonesia”, Dari

Wikipedia Indonesia, 4 November 2006, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia,

diakses 20 januari 2015 pukul 20.00 wib.

Page 60: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

49

Pada tahun 2007 maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya,

dilarang terbang menuju Eropa karena kejadian yang menimpa Garuda

Indonesia Penerbangan 200. Setahun kemudian, maskapai ini menerima

sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA yang

menunjukkan Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan

penerbangan Internasional. Pada 1 Juni 2010, Garuda Indonesia melakukan

pembukaan kembali rute Amsterdam yang di tutup pada tahun 2004 dengan

pesawat Airbus A330-200 dengan kapasitas sebanyak 222 penumpang dengan

perhentian di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini menunjukkan Garuda Indonesia

mulai tertarik dalam membuka rute ke Eropa. Pada tahun 2010, Garuda

mendapatkan penghargaan dari Skytrax yaitu "World's Most Improved

Airline" atas langkah Garuda yang dipimpin oleh Emirsyah Satar dalam

merombak maskapai nasional tersebut. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia

mendapat penghargaan dari Skytrax yaitu "World Best Economy Class" dan

"World Best Economy Class Seat".11

Pada tanggal 5 Maret 2014 Garuda Indonesia bergabung dengan

aliansi Sky Team sebagai anggota yang ke-20 dan berlangsung di Denpasar /

Bali. Garuda telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC

Inggris dan kini merupakan sponsor global untuk Liverpool FC. Pada tanggal

30 Mei 2014, Garuda Indonesia melayani rute ke Amsterdam dengan nonstop

menggunakan Boeing 777-300ER yang memiliki kabin terbaru dari semua

11

http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia, diakses 20 januari 2015 pukul 20.00 wib.

Page 61: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

50

armada. Pada tanggal 8 September 2014, Garuda Indonesia membuka kembali

rute Eropa kedua mereka yaitu London dengan armada yang sempat

digunakan untuk menerbangi rute nonstop menuju Belanda.12

Begitulaah penjelasan secara singkat mengenai sejarah asal pesawat

Garuda Indonesia yang banyak memiliki cerita karena memang di Indonesia

pesawat Garuda Indonesia adalah awal transportasi baik bagi para pemerintah

dan berkembang terus menerus sehingga Garuda Indonesia bisa dinikmati

masyarakat Indonesia.

2. Dasar Hukum Pesawat Garuda Indonesia

Peraturan IATA Operational Safety Audit (IOSA) mengatur standar

kelayakan keselamatan penerbangan internasional, pesawat Garuda Indonesia

telah memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional.

Peraturan Ordonansi Pengangkutan Udara (Stbl.1939 Nomor 100)

peraturan ini diperuntukkan bagi angkutan Udara Domestik, dalam aturan ini

nmenjelaskan bagaimana prasyarat yang harus dilakukan maskapai pesawat

udara dalam mengangkut penumpang tujuan domestik.13

Konvensi Chiciago

1944 pasal 17 dan 19 yang mengatur kewajiban perihal Pendaftaran dan

Pemindahan dari Register (publik) dalam Pesawat udara .14

12

. http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia akses, Selasa 13 januari 2015, pukul 12.20

wib.

13

Basoeki Moeljomihardjo, Hukum Udara Nasional Suatu pengantar,(jakarta: LPMG-ATG

Trisakti 2006), h.1.

Page 62: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

51

Undang-undang penerbangan 1958 nomor 83 undang-undang ini

menjelaskan aturan konsep kepemilikan pesawat udara yang dipersyaratkan

pada pesawat udara.15

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik

Negara. Peraturan BUMN ini menjelaskan peraturan mengenai perseroan,

karena garuda indonesia pada awalnya pemerintah turut serta dalam

mengembangkannya.16

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Aturan ini lebih memperjelas mengenai perusahaaan-perusahaan di Indonesia

baik itu pendiriannya, pelaksanaannya dan kemajuaannya yang diatur oleh

pemerintah.17

Beberapa aturan di atas terlihat jelas bahwa hukum mengenai pesawat

udara, syarat pendiriannya dan beberapa aturan dalam pendirian pesawat

khususnya di Negara Indonesia, dan Pesawat Garuda Indonesia sebagian besar

sudah memiliki persyaratan di atas, dikarenakan dia sudah lama beroperasi di

Indonesia dan dijelaskan juga pada era-soekarno pesawat sudah layak pakai

untuk mengangkut penumpang

14

Mieke Komar Kantaatnadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia

Ditinjau Dari Hukum Udara, Cet-1 (Bandung: PT Alumni 1989), h.61.

15

Mieke Komar Kantaatnadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia

Ditinjau Dari Hukum Udara, h.83.

16

Lihat undang-undang No:19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

17

Lihat undang-undang No:40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Page 63: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf
Page 64: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

53

bertahan hingga sekarang ini. Dari berbagai pengalaman yang telah dilewati

oleh PT. Garuda Indonesia, telah banyak melakukan perbaikan untuk

mencapai steuktur organisasi yang efektif dan efisien demi kelancaran

jalannya perusahaan. 19

PT. Garuda Indonesia menggunakan bentuk organisasi garis dan staff.

Hal ini disebabkan Garuda Indonesia sebagai perusahaan angkutan udara

sangatlah membutuhkan pemimpin dan karyawan yang terampil dan

berdedikasi tinggi dalam tugas pada perusahaan tersebut, pimpinan

memberikan perintah yang bersifat komando, dalam hal ini bawahan dapat

mengerti dan melaksanakan perintah tersebut.20

Setelah dicapai kemajuan-kemajuan dalam pembuatan pesawat udara,

perkembangan pemanfaatannya menempati dua arah utama, pertama untuk

tujuan militer dan kedua untuk tujuan komersial, dalam kegiatan penerbangan

untuk tujuan komersial mulai dilaksanakan dan mulailah didirikan

perusahaan-perusahaan penerbangan.21

Perlu dikemukakan bahwa sejak lahir kegiatan penerbangan dan

angkutan udara mempunya sifat internasional yang menonjol, baik dari aspek

ekonomis-komersial maupun aspek pengaturannya. Republik Indonesia

19

https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+doc,

tentang Sejarah Pesawat Garuda Indonesia akses, 22 januari 2015, pukul 08.00 wib.

20

https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+doc

akses, 22 januari 2015, pukul 09.15.00 wib.

21

https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+doc

akses, 22 januari 2015, pukul 09.59 wib.

Page 65: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

54

mendirikanm Garuda Indonesia Arways N.V. Dalam tahun 1950. (dengan

akta notaris Kadiman pada tanggal 30 Maret 1950) dengan modal campuran

RI dan KLM.22

Dalam tahun 1945 saham-saham KLM dalam Garuda Indonesia

Airways diambil alih oleh RI, dan Garuda Indonesia Airways menjadi PT

sampai tahun 1960 ketika berdasarkan PP No.2 tahun 1960, Garuda Indonesia

Arways menjadi sebuah Perusahaan Negara (PN).23

B. Penerapan Harga Tiket Pesawat Udara di Indonesia.

1. Pengertian Harga Tiket Pesawat Udara

Dalam semua undang-undang pengangkutan dipakai istilah

penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang

secara umum tidak diatur. Dalam Undang-Undang Penerbangan juga tidak

dijumpai rumusan pasal mengenai pengguna jasa. Dilihat dari pihak dalam

perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan

diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam

perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status yaitu sebagai

subyek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai obyek karena

dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian

22

Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat

Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, (Jakarta : Atas Kerjasama Dengan Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1991), h.09. 23

Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat

Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, h.10.

Page 66: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

55

pengangkutan, penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau

mampu membuat perjanjian.24

Definisi penumpang adalah seorang yang diangkut dengan pesawat

terbang berdasarkan suatu persetujuan pengangkutan udara. Dalam

melaksanakan kegiatan pengangkutan penumpang, perusahaan penerbangan

mengadakan perjanjian lebih dahulu kepada penumpang, yaitu dalam bentuk

tiket. Penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan udara wajib

memiliki tiket. Apabila penumpang telah memiliki tiket untuk sebuah

perjalanan, maka kedua pihak telah terikat pada ketentuan-ketentuan yang

telah dibuat dan pelaksanaan penerbangan dapat dilakukan.25

Ordonansi Pengangkutan Udara Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa

pengangkut udara wajib memberikan kepada para penumpang karcis

bepergian yang bertujuan untuk memastikan data penumpang dan bukti

penumpang sebagaimana yang harus memuat :

a. Tempat dan tanggal pemberian;

b. Tempat-tempat bertolak dan yang dituju;

24

Muhammad Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra

Aditya Bakti 1998), h.51.

25

E , Suherman. Tanggung Djawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia, (Bandung:

Eresco. 1962), h.311.

Page 67: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

56

c. Pendaratan antara yang mungkin diadakan, dengan ketentuan bahwa

pengangkut udara dapat mengadakan perubahan bila dipandang perlu,

berdasarkan haknya untuk berbuat demikian;

d. Nama dan alamat pengangkut udara atau para pengangkut udara;

e. Pemberitahuan tentang berlakunya ketentuan yang dibuat atas dasar

peraturan ini atau perjanjian Warsawa tentang pertanggungan jawab.26

Dalam praktik perjanjian pengangkutan udara, nama penumpang justru

harus dicantumkan dalam tiket penumpang. Pencantuman nama penumpang

perlu ditulis karena penumpang tersebut adalah pihak dalam perjanjian dan

untuk kepastian dalam angkutan udara (Abdulkadir Muhammad, 1998: 103).27

Berbicara mengenai penumpang dan tiket maka yang di butuhkan

prasyarat agar semuanya berjalan yakni harga tiket, harga tiket pesawat udara

sama halnya dengan berbicara mengenai transportasi lainnya, hanya letak

perbedaannya yakni pada umumnya lebih mahal harga tiket pesawat

dikarenakan kinerja pesawat lebih cepat tiba di tujuan, baik dalam negri

maupun luar negri dan interior dalam pesawat lebih mewah daripada pesawat

udara yang lebih murah.28

26

Basoeki Moeljomiharjo, Hukum Udara Nasional Suatu Pengantar, h.57.

27

Basoeki Moeljomiharjo, Hukum Udara Nasional Suatu Pengantar, dari Abdul Kadir

Muhammad 1998, h.103. 28

Bambang Susanto,Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,

(Jakarta: Buku Kompas 2013), h.291.

Page 68: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

57

Harga tiket pesawat udara adalah Suatu jumlah atau nominal yang

harus ditebus bagi pemakai jasa pesawat/ penumpang pesawat udara agar

dapat menggunakan transportasi udara ini ke tujuan yang kita inginkan.29

2. Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Dalam menetapkan harga tiket pesawat harga merupakan elemen penting

dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya

dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya

dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan

keseluruhan elemen. Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah

merupakan bagian dari tujuan yang menuntun strategi pemasaran secara

keseluruhan. Oleh karena itu tidaklah benar bila harga dipandang sebagai

elemen yang mandiri dari bauran pemasaran, karena harga itu sendiri adalah

elemen sentral dalam bauran pemasaran.30

PT. Garuda Indonesia dalam melakukan pengangkutan penumpang

mengeluarkan 2 jenis tiket yaitu :

a. Tiket Konvensional atau Paper Ticket Tiket

Konvensional atau Paper Ticket adalah tanda bukti perjanjian

pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang yang berwujud

29

Bambang Susanto,Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,

h.296.

30

Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap

Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.66.

Page 69: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

58

kertas yang diberikan kepada penumpang. Pemesanan dan pembayaran

tiket konvensional dilakukan di agen perjalanan atau di kantor-kantor

Garuda Indonesia.

b. Electronic Ticketing (E-Tiketing)

Electronic Ticketing (E-Tiketing) adalah tanda bukti perjanjian

pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang, dimana penumpang

tidak memegang tiket kertas tetapi suatu slip ITR (Itinerary Receipt) yaitu

tanda terima rincian perjalanan. E-Ticketing merupakan tiket elektronik

penerbangan yang dokumennya tercatat dalam database Garuda

Indonesia.31

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba

perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang

yang dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya,

karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam

kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga

mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi

penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan.32

31

Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap

Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.66.

32

Marsudi Djojodipuro, Teori Harga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Uneversitas Indonesia, 1991), h.141.

Page 70: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

59

Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan

sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat

yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (value) dapat didefinisikan

sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian

pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen

meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Seringkali pula dalam

penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen membandingkan

kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan

kemampuan barang atau jasa substitusi.33

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan

alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk

memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan

berdasarkan kekuatan membelinya, fungsi harga bisa dikatakan sebagi

lambang kekuatan. Bila permintaan akan melonjak maka harganyapun turut

melonjak, dan sebaliknya bila permintaan itu turun maka harga juga turun,

tergantung bagaimana punya peluang untuk memilih situasi.34

Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk

memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis

33

.Marsudi Djojodipuro, Teori Harga, h.141.

34

Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, (Semarang: Dahara

Prize), h.19.

Page 71: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

60

barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang

tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

Strategi penetapan harga menjadikan tantangan yang semakin meningkat

untuk banyak perusahaan, karena deregulasi, informasi dari pembeli,

persaingan global yang ketat, pertumbuhan pasar yang lambat dan peluang

perusahaan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Harga berdampak pada

kinerja keuangan dan berpengaruh penting pada nilai penempatan posisi

merek di benak pelanggan. Harga juga memungkinkan menjadi sebuah

perwakilan dari ukuran kualitas produk manakala pelanggan sulit

mengevaluasi produk yang kompleks.35

Proses penetapan harga jual suatu produk, perusahaan hendaknya

mengikuti prosedur yang terdiri dari enam langkah pokok, yaitu memilih

sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis

pesaing, memilih metode harga dan memilih harga akhir.36

Peranan perusahaan dalam proses penetapan harga jual barangnya

sangatlah berbeda-beda, tergantung daripada bentuk pasar yang dihadapinya.

Ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni :

a. Penetapan Harga jual oleh pasar (Market pricing)

Dalam bentuk penetapan harga jual ini, penjual tidak dapat mengkontrol

sama sekali harga yang dilempar di pasaran. Harga di sini betul-betul

35

.Marsudi Djojodipuro, Teori Harga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Uneversitas Indonesia, 1991), h.141.

36

Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, Cet-1, (jakarta: RINEKA

CIPTA 1990), h.13.

Page 72: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

61

ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam keadaan

seperti ini, penjual tidak bisa menetapkan harga jualnya.

b. Penetapan Harga jual oleh pemerintah (Government controlled pricing).

Dalam beberapa hal, pemerintah berwenang untuk menetapkan harga

barang/jasa, terutama untuk barang/jasa yang menyangkut kepentingan

umum. Perusahaan/penjual yang bergerak dalam eksploitasi barang/jasa

tersebut di atas tidak dapat menetapkan harga jual barang/jasanya.

c. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (Administrated

or business controlled pricing).37

Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual

menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih. “membeli atau tidak”. Harga

ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan,

walaupun faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan, serta

peraturan-peraturan pemerintah tetap diperhatikan. Sampai beberapa jauh

perusahaan dapat menetapkan harga, tergantung pada tingkat diferensiasi

produk, besar perusahaan dan persaingan.38

Sardjono IN menulis karya ilmiah yang berjudul “Peranan strategi

harga dalam kegiataan harga dalam kegiatan pemasaran” menulis antara lain

bahwa faktor yang perlu diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan

strategi penetapan harga adalah:

a. Penilaian subyektif oleh konsumen atas barang/jasa tersebut

b. Harga pokok daripada barang/jasa

c. Strategi harga oleh perusahaan-perusahaan saingan

37

Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga jual, h.13.

38

Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.14.

Page 73: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

62

d. Pengaturan oleh pemerintah. 39

Apabila diteliti dari faktor-faktor diatas merupakan akibat empat pihak

yang berhubungan dengan masalah penetapan harga, pihak-pihak itu yakni

Perusahaan itu sendiri, Konsumen/pembeli, Perusahaan saigan dan

Pemerintah.40

Dari teori-teori diatas bahwasanya dalam menetapkan harga setiap

perusahaaan memiliki berberapa cara dalam menetapkan harga tiket maskapai

penerbangan perusahaan mereka, karena harga merupakan elemen penting

dalam memajukan perusahaan, jikalau dalam menetapkan harga mereka salah

sehingga dapat mengakibatkan kerugian, setiap perusahaan harus jeli dalam

menetapkan harga agar perusahaan mendapatkan keuntungan.

C. Strategi Dan Kebijakan Dalam Menetapan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Udara Maskapai Garuda Indonesia Pada Waktu Liburan.

Dalam menetapkan Harga Strategi yang mereka lakukan pada hari-hari

besar seperti idul fitri, natal, tahun baru dan hari besar lainnya karena banyak

permintaan pada waktu lebaran maka mereka akan menetapkan harga yang sangat

tinggi pada waktu lebaran, natal dan hari besar lainnya, pada waktu inilah para

39 Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.16.

40

Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.16.

Page 74: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

63

konsumen tidak segan-segan dan mau tak mau membeli dengan harga yang

tinggi.41

Biaya produksi yang tinggi bukan merupakan senjata yang benar-benar

ampuh untuk menaikkan harga. Kesemuanya tergantung dari alam dan

pemerintah akan jenis produksi tersebut, bila pasaran memperlihat tanda-tanda

ramai, itulah saat terbaik dalam menentukan naiknya harga.42

Strategi yang lebih condong mereka lakukan Strategi yang dijelaskan

diatas, namun ada banyak strategi dan prinsip-prinsip lagi yang ditetapkan oleh

maskapai Garuda Indonesia dalam menaikkan harga disaat liburan, seperti Hari

Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal dan liburan lainnya.

Biasanya bila para pengusaha sudah mulai menaikan harga. Mereka jadi,

kurang sensitif lagi akan posisi konsumen. Dan yang ada dalam benak mereka

adalah keuntungan. Dari sinilah terkadang harga itu sangat naik berlipat-lipat

ganda, baik itu pihak maskapai, agen perusahaan penerbangan (trevel-trevel),

bahkan calo-calo yang menjual tiket pesawat.43

Ketatnya persaingan Udara di Indonesia tidak menyurutkan investasi dari

maskapai itu sendiri untuk berekspansi, tergantung bagaimana prinsip-prinsip

yang mereka lakukan dalam menentukan harganya masing-masing.44

41

Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, h.86.

42

Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, h.87.

43

Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, h.88.

Page 75: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

64

Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun nonjasa,

dalam melakukan kegiatan bisnis memerlukan strategi yang mampu

menempatkan perusahaan pada posisi yang terbaik, mampu bersaing serta terus

berkembang dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki.

Perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan nonjasa.

Pemasaran jasa penerbangan merupakan suatu proses penyesuaian antara

permintaan penumpang pada saat ini, permintaan potensial, permintaan masa

depan, dan penawaran dari suatu maskapai penerbangan.45

Pihak Garuda Indonesia melakukan cabang untuk masyarakat menegah

dan pihak Garuda Indonesia akhirnya melepas Citilink pada juli 2012, maskapai

yang melayani kelas tarif rendah, dan banyak lagi pesawat yang dibeli oleh

garuda Indonesia, seperti 18 peawat Bombardier CRJ 1000 NexGen senilai 1,32

Miliar Dollar AS, hal ini mereka lakukan untuk memperkuat posisi mereka di

pasar regional dan domestik.46

Setelah membuka memperlebar dunia bisnis dan mempertahankan kinerja

perusahaan Garuda Indonesia memerlukan kebijakan-kebijakan dalam

menerapkan harga, karena kebijakan menetapkan harga sangan penting agar dapat

44

Bambang Susanto, Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,

h.300.

45

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul

05.30 wib.

46

Bambang Susanto, Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,

h.301.

Page 76: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

65

menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk itu Joel Dean mengemukakan

pra syarat-prasyarat untuk kebijaksanaan harga yang baik yaitu:

1. Kebijaksanaan harga harus ditujukan untuk memaksimalkan laba (Sic) bagi

seluruh barang, yaitu dengan menciptakan kombinasi penjualan yang paling

menguntungkan.

2. Kebijaksanaan harga harus ditujukan untuk kesejahteraan perusahaan dalam

jangka panjang.47

3. Kebijaksanaan harga harus mencakup usaha-usaha untuk menanggulangi

situasi persaingan yang berbeda dengan anggapan semula.

4. Kebijaksanaan harga harus cukup fleksibel untuk berjaga-jaga terhadap

perubahan situasi ekonomi dari berbagai langganan.

5. Perlu disediakan cara sistematis dan tidak dikelompokkan terlebih dahulu

untuk barang-barang baru.

6. Harga-harga untuk penggantian alat-alat harus dikelompokkan berdasarkan

golongan alat-alat tersebut menurut jenis dan pabriknya. 48

Kaplen Et al menyebutkan juga adanya beberapa kebijaksanaan harga

yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan harga jual.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan itu adalah:

47

Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.19.

48

Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.20.

Page 77: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

66

1. Kebijaksanaan untuk mencapai target pengembalian atas investasi.

2. Kebijaksanaan untuk stabilitas harga dan margin laba

3. Kebijaksanaan untuk mempertahankan/memperluas pasar.

4. Kebijaksanaan untuk mengimbangi perusahaan saingan.

5. Kebijaksanaan diferensiasi produk 49

Berdasarkan hasil analisis matriks BCG, posisi bersaing Garuda berada

pada posisi “star” yang berarti bahwa Garuda memiliki pertumbuhan long-run

opportunities, yaitu Garuda akan memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi dalam

pertumbuhan pasar industri transpotasi udara yang relatif tinggi. Prasyarat konsep

SCA sebagai strategi pemasaran Garuda umumnya memiliki nilai baik (tinggi),

kecuali pada konsep pengenalan pesaing mempunyai nilai yang sangat baik

(sangat tinggi) dan untuk komponen sinergi memiliki nilai cukup baik (cukup

tinggi). Konsep SCA dapat diterapkan sebagai strategi pemasaran Garuda dengan

melakukan pembenahan terhadap beberapa komponen prasyarat SCA, seperti

sinergi pasar sebagai prioritas utama untuk dibenahi dan komponen pengenalan

pesaing mendapatkan prioritas.50

Maskapai garuda dilihat dari sisi keunggulannya biaya harga tiket

angkutan penumpang udara yang ditawarkan oleh Garuda tidak memiliki

keunggulan dibandingkan dengan harga tiket angkutan penumpang udara

maskapai penerbangan lain. Dari sisi diferensiasi produk terlihat bahwa Garuda

berusaha untuk membuat produknya khas. Namun, tetap saja produk Garuda

49

Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.20.

50

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul

5.45 wib.

Page 78: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

67

ditiru oleh perusahan jasa penerbangan lain sehingga Garuda perlu menciptakan

dan memperhatikan kondisi entry barrier-nya.51

Dari sisi keberadaan litbang, sebanyak 50% responden menyatakan

keberadaan litbang bermanfaat dan sangat bermanfaat tapi pemberian

penghargaan masih jarang (kadang-kadang). Untuk itu, Garuda perlu

memperbaiki reward system terutama bagi karyawan yang kreatif dan inovatif.

Data diatas juga mengindikasikan bahwa pasar dari produk-produk Garuda masih

belum fokus. Tanpa adanya fokus pasar dari produk-produk yang dihasilkan

tersebut, akan sulit bagi Garuda untuk menerapkan konsep SCA.52

Dari penjelasan diatas dalam menetapkan harga perlu strategi dan

langkah-langkah yang dimiliki perusahaan dalam menjalankannya, dan pada hari

besar kesempatan perusahaan-perusahaan untuk menaikkan dan menurunkan

harga yang mereka inginkan yaitu laba/keuntungan, dari keuntungan yang mereka

dapatkan perusahaan semakin berkembang dan semakin besar.

D. Prinsip-Prinsip Garuda Indonesia Dalam Menetapkan Harga

Garuda Indonesia dalam menetapkan harga tiket memiliki beberapa prinsip,

karena semakin pesatnya kemajuan penerbangan dan persaingan penerbngan,

sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

51

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul

08.00 wib. 52

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul

10.00 wib.

Page 79: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

68

1. Prinsip Efficient & Effective

Prinsip Efficient dan Efeective menjelaskan bahwa Maskapai

Garuda Indonesia senantiasa melakukan tugas yang diembannya secara teliti,

tepat, dan akurat dalam waktu sesingkat-singkat mungkin dan tenaga serta

biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk Garuda

Indonesia.

Pada prinsip ini hal-hal tersebut didasari dengan keyakinan bahwa

Garuda Indonesia berupaya menjamin pelanggan agar dapat memperoleh

layanan yang berkualitas. Inti dari prinsip ini yakni meningkatkan kinerja

layanan pihak Garuda Indonesia terhadap penumpang pesawat udara Garuda

Indonesia. 53

2. Prinsip Loyalty

Makna Loyalty adalah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan

tanggung jawab. Perilaku Utama dan Panduan Perilaku Loyalty. Dalam

prinsip ini Garuda Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk

melaksanakan setiap tugas-tugas yang di delegasikan kepadanya dengan

penuh dedikasi, tanggung jawab dan disiplin. 54

53https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_perjalana

n_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_world. akses, 20 februari 2015,

pukul 19.35.00 wib

54https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airline. akses, 20 februari 2015,

pukul 19.45.00 wib

Page 80: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

69

Garuda Indonesia berupaya menjamin konsistensi kualitas layanan

yang diberikan kepada pelanggan. Sebagaimana prinsip diatas pada intinya

bahwa Maskapai Garuda indonesia berusaha melaksanakan tugasnya seperti

dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

Pertama yakni Dispilin & bertanggung jawab terhadap penerbangan dan

pengaturan mesin. Kedua Bekerja keras, cerdas & tuntas. 55

3. Prinsip Customer Centricity

Makna nilai customer centricity adalah melayani dengan tulus dan

mengutamakan kepuasan pelanggan.

Pada prinsip ini pihak Garuda Indonesia senantiasa penuh perhatian

dan siap membantu serta melayani. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda

Indonesia berupaya menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. 56

4. Prinsip Honesty Dan Opennes

Maksud dari Honesty dan Opennes adalah menjunjung tinggi kejujuran,

ketulusan, keterbukaan dengan tetap memperhatikan perinsip kehati-hatian.

Pada prinsip ini Garuda Indonesia mengutamakan Jujur, tulus dan terbuka

kepada penumpang. Selanjutnya kepada petugas pelayanan mereka juga diemban

55https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_perjalana

n_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_world. akses, 20 februari 2015,

pukul 19.57.00 wib

56 https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines. akses, 20 februari 2015,

pukul 19.59.00 wib

Page 81: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

70

Menjaga Kerahasiaan Perusahaan serta berusaha memperhatikan perinsip kehati-

hatian dalam melayani pelanggan.

5. Prinsip Integrity

Makna dari Integrity adalah Menjaga harkat dan martabat serta

menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi

dan perusahaan. 57

Pada prinsip ini pihak Garuda Indonesia menjaga semaksimal mungkin

dalam menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela

yang dapat merusak citra dan profesi perusahaan itu sendiri.58

Dari prinsip-prinsip di atas pada intinya bahwa Garuda Indonesia mengutamakan

pelayanan serta kenyamanan bagi penumpang pesawat udara Garuda Indonesia. Prinsip

di atas juga mengutamakan keselamatan dan kualitas prosuk dari pesawat itu sendiri,

sehingga pada penerapan harga memang mereka lebih mahal sedikit dari pesawat-

pesawat lainnya baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

57https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_perjalana

n_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_world. akses, 20 februari 2015,

pukul 19.45.00 wib 58

https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines. akses, 20 februari 2015,

pukul 20.00 wib

Page 82: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

71

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET DI INDONSIA PADA

MASKAPAI GARUDA INDONESIA

A. Mekanisme Penetapan Harga Tiket Penumpang Garuda Indonesia

Dalam menetapkan harga tiket penumang perlu pertimbangan dalam

menetapkan harga oleh pesawat udara, pertimbangan harga tiket bisa dari

beerbagai aspek, diantaranya:

1. Harga bahan bakar dunia yang naik dan turun (fuel surcharge). Ini hal yang

paling berperan besar pada naik dan turunnya harga tiket.

2. Biaya mendarat (landing) dan parkir serta Garbarata. Ini hanya hal terkecil

dari penentuan harga tiket pesawat, tapi juga berpengaruh kepada beban

operasional. Contohnya ketika maskapai hendak mendarat ke Tokyo, ada 2

bandara besar yaitu Narita dan Haneda. Karena pertimbangan lokasi dan

biaya, serta padatnya jadwal mendarat dan terbang dari Narita, makanya

beberapa maskapai seperti Airasia X, Cathay Pacific, Singapore Airlines dan

Garuda Indonesia lebih memilih opsi mendarat ke Haneda, bukan Narita.

PT. Garuda Indonesia dalam melakukan pengangkutan penumpang

mengeluarkan 2 jenis tiket yaitu :

1. Tiket Konvensional atau Paper Ticket Tiket

Page 83: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

72

Konvensional atau Paper Ticket adalah tanda bukti perjanjian pengangkutan

antara pengangkut dengan penumpang yang berwujud kertas yang diberikan

kepada penumpang. Pemesanan dan pembayaran tiket konvensional dilakukan

di agen perjalanan atau di kantor-kantor Garuda Indonesia.

2. Electronic Ticketing (E-Tiketing)

Electronic Ticketing (E-Tiketing) adalah tanda bukti perjanjian pengangkutan

antara pengangkut dengan penumpang, dimana penumpang tidak memegang

tiket kertas tetapi suatu slip ITR (Itinerary Receipt) yaitu tanda terima rincian

perjalanan. E-Ticketing merupakan tiket elektronik penerbangan yang

dokumennya tercatat dalam database Garuda Indonesia.1

Penentu harga tiket pesawat tetap dari manajemen pengaturan harga

maskapai tersebut. Termasuk maskapai Garuda Indonesia. Cuma terkadang

pemerintah terlalu ikut campur dalam penentuan tarif batas bawah untuk

maskapai Low cost carrier (LCC) seperti Airasia. Dengan alasan keselamatan,

pemerintah melalui Ignasius Jonan (MenHub) menyatakan bahwa tarif batas

bawah akan dinaikkan dan maskapai yang sudah terbang tanpa izin resmi dari

pemerintah akan dibekukan izin terbangnya sementara2

1 Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap

Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum,

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.66.

2 Ary sukma, Wawancara agen barokah trevel Yogyakarta melalui telpon, mengenai

penentuan harga dalam pesawata udara, 27 januari 2015, pukul 20.00 wib.

Page 84: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

73

Dalam menetapkan Harga tiket Garuda Indonesia memiliki khas yang

berbeda pertimbangan yang mereka lakukan dari sisi diferensiasi produk terlihat

bahwa Garuda berusaha untuk membuat produknya khas. Namun, tetap saja

produk Garuda ditiru oleh perusahan jasa penerbangan lain sehingga Garuda perlu

menciptakan dan memperhatikan kondisi entry barrier-nya.

Dari sisi keberadaan litbang, sebanyak 50% responden menyatakan

keberadaan litbang bermanfaat dan sangat bermanfaat memerhatikan keutamaan

kualitas sehingga maskapai Garuda Indonesia walaupun kelas Ekonomi terlihat

lebih mewah daripada maskapai lain dan layanan yang mereka buat juga berbeda

dengan maskapai lain seperti lebih bergengsi, mereka menyajikan tangga pesawat

secara langsung tanpa bis dalam mengangkut penumpang naik ke pesawat, sajian

makan dan minum gratis untuk penumpang dan monitor hiburan di depan kursi

penumpang agar tidak jenuh, hal yang dilakukan Garuda Indonesia berdampak

baik sehingga konsumen seperti terhipnotis karena layanan dan kenyamanan

sehingga penumpang ingin kembali lagi menaiki maskapai Garuda Indonesia

walaupun agak mahal daripada maskapai lainnya beberapa konsumen mengalami

kepuasan sehingga bias menjadi pelanggan bagi maskapai Garuda Indonesia.3

Dalam menetapkan harga perlu hubungan dan cabang yang banyak agar

semakin banyak hubungan, baik dalam penjualan semakin banyak keuntungan

3 http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588, akses 23 januari 2015 pukul

5.45 wib.

Page 85: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

74

bagi perusahaan, semakin pesat kemajuan penerbangan perusahan pesawat udara

seperti garuda Indonesia, mereka mengadakan kerja sama oleh trevel agency.

Hubungannya Travel dengan maskapai udara seperti partner dalam kerja,

tidak lebih dari itu. Maskapai membutuhkan travel agent sebagai penyalur

kegiatan mereka dari pembukaan rute baru, diskon beberapa persen, bahkan

sampai free seat ke berbagai rute. Intinya saling membutuhkan satu sama lain.4

Istilah Travel agency dalam penerbangan pesawat udara adalah

perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan trip atau

tour bagi seorang yang merencanakan suatu mengadakannya.

Menurut R.S. Damardjati Travel agency adalah perusahaan yang khusus

mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang,

termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke tempat lain, baik di

luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri.

Dengan semakin banyaknya maskapai penerbangan maka semakin ketat

pula persaingan dalam mencari konsumen. Dengan ketatnya dalam mencari

konsumen maka pihak maskapai penerbangan melakukan inovasi dalam hal

pelayanan maupun harga tiket itu sendiri.

Dalam hal pemasaran jasa ini pihak maskapai penerbangan yang

beroperasi tidak dapat melayani secara langsung seluruh konsumennya. Dengan

semakin banyaknya konsumen yang harus memilih jasa penerbangan, maka pihak

4 Ary sukma, Wawancara via telpon agen barokah trevel Yogyakarta melalui telpon,

mengenai hubungan trevel dengan pihak pesawat udara, Pukul 20.00 Wib, 27 januari 2015.

Page 86: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

75

maskapai penerbangan harus mencari rekan bisnis yang mampu membantu

memasarkan produknya, dengan saling memberikan keuntungan yang seimbang

bagi kedua belah pihak. Hal ini mendorong adanya kerjasama yang terorganisir

dengan baik antara maskapai penerbangan dan rekan bisnisnya. Ini

memungkinkan bagi mereka untuk meminta para travel agent untuk mengurus

segala kebutuhan dan kepentingan perjalanan konsumen. Dan satu hal yang

penting dari travel agent adalah dia menghubungkan antara industri pariwisata

dengan maskapai penerbangan.

Travel agency atau disebut trevel transportasi melakukan kerja sama

dengan pihak maskapai di Indonesia seperti maskapai Garuda Indonesia, para

pihak saling menguntungkan satu sama lain, karena semakin pesatnya

pertumbuhan dan persaingan pesawat udara pihak maskapai kerepotan dalam

melayani pemesana tiket dan mereka melakukan kerjasama kepada trevel agar

pekerjaan dalam melayani penumpang semakin ringan, hasilnya relasi dalam

mencari penumpang semakin banyak agent trevel juga berusaha semaksimal

mungkin dalam menarik para konsumen agar membeli tiket yang mereka sajikan

dan mereka berusaha menghipnotis dengan pelayanan yang mereka sajikan.

Maskapai Garuda Indonesia Sejauh ini masih termasuk maskapai yang

stabil. Beberapa maskapai yang pernah dan sering memberi bonus untuk

penjualan yang banyak dalam satu bulan seperti Citilink dan Sriwijaya Air.

Biasanya dalam penjualan 1 bulan terjual sebanyak 30 tiket dari berbagai rute,

Page 87: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

76

beberapa maskapai memberi bonus 1 tiket PP untuk rute yang mereka punya

termasuk Garuda Indonesia.5

Hal ini menjadi keuntungan bagi travel karena bisa menjual dan memakai

sendiri bonus yang diberikan seperti dijelaskan diatas, dan para travel juga

menjadi semakin bersemangat dalam mempromosikan harga-harga yang mereka

sajikan dan akan berdampak juga kepada maskapai itu sendiri tentunya.

Mangenai Tanggung jawab trevel dengan harga dari maskapai di

Indonesia termasuk Garuda Indonesia hanya sebatas penjualan, promosi dan

refund jika ada penumpang yang batal terbang. Akan tetapi ada beberapa tiket

seperti Airasia dan Citilink memang tidak bisa di refund sama sekali. Jadi,

pastikan sebelum anda memesan tiket harus membaca syarat dan ketentuan yang

ada di tiket.

Dalam menetapkan Harga pihak perusahaan pesawat udara akan

memikirkan biaya tersebut dan aturan-aturan dari pemerintah sehingga

mempengaruhi dalam menetapkan harga.

Peraturan dari penetapan harga seharusnya bisa dipatuhi dari semua

maskapai, cuma ada beberapa maskapai yang menggunakan harga sesuka hati

karena di rute tersebut tidak ada saingan. Seperti Wings Air rute Batam-Kepri

yang mematok harga diatas 1 juta untuk sekali terbang dalam durasi yang pendek,

5Ari sukma, wawancara agent trevel Yogyakarta melalui telpon, mengenai kerjasama dalam

bidang pemasaran antara trevel dan maskapai penerbangan, 27 januari 2015 pukul 10.00 wib.

Page 88: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

77

juga rute Jogja-Bandung dengan mematok harga tinggi dengan durasi terbang

pendek.

Dalam menentukan Harga ada Biaya operasional untuk Maskapai,

meliputi:

1. Izin membuka rute

2. Potensi rute yang akan dibuka

3. Penerbangan langsung (direct) tanpa mampir di bandara lain (transit)

4. Penyediaan makanan dan minuman berbayar

5. Bagasi yang harus dibayar (additional baggage charge)

6. Pemilihan kursi

7. Hiburan selama penerbangan (In-flight entertainment) 6

B. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga Tiket Garuda

Indonesia Pada Penerbangan Domestik

Data harga yang terjual di hari-hari besar sangat melambung tinggi H-3

mendekati lebaran hampir terjual di atas 90 persen,” kata juru bicara Garuda,

Pujobroto, saat ditemui di Gedung Pos, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2011.7

6Ari sukma, Wawancara Agent trevel Yogyakarta melalui telpon, menjelaskan mengenai apa

itu trevel dan tanggung jawab trevel, 27 januari 2015, pukul 20.00 wib.

7 http://www.tempo.co/read/news/2011/08/22/090352957/Tiket-Mudik-Pesawat-Garuda-

Hampir-Ludes, akses 5 April tahun 2015, pukul 04.30 wib.

Page 89: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

78

Garuda sudah siap melayani pemudik masa Lebaran tahun ini dengan

menyiapkan sejumlah 176.442 kursi. “Bila terjadi penumpukan penumpang untuk

satu tujuan, kami berencana menggunakan pesawat Boeing 747-400 agar dapat

mengangkut lebih banyak dalam sekali terbang,” ujar Pujobroto.

Garuda memperkirakan kenaikan penumpang sebesar 15 hingga 20

persen. Garuda mengajukan permintaan izin penambangan penerbangan kepada

Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan pada masa Lebaran.8

Menjelang Natal dan Tahun Baru, sudah 80-100 persen tiket pesawat

dipesan. Kota-kota yang banyak dikunjungi antara lain Medan, Denpasar, dan

Yogyakarta. Adapun untuk rute Jakarta-Medan, harga tiket kelas ekonomi bahkan

terjual pada harga tertinggi Rp 1,7 juta. Harga ini jauh di atas harga non-liburan

Rp 400.000-Rp 500.000.

Gede Galih Biantoro, travel counsellor dari Smailing Tour, mengatakan,

tingginya permintaan tiket pesawat bahkan berlangsung dalam periode yang lebih

panjang, 19 Desember 2010 hingga 5 Januari 2011. ”Penerbangan domestik ke

Medan (Sumatera Utara) mendominasi permintaan penumpang menjelang Natal.

Di urutan berikutnya, jurusan ke Manado (Sulawesi Utara) juga penuh,” kata Ika,

petugas tiket Rota Tour & Travel.

Harga tiket akhir tahun ini melambung hingga Rp 3 juta untuk rute

Jakarta-Medan dengan maskapai Garuda Indonesia. Penerbangan lainnya seperti

8 http://www.tempo.co/read/news/2011/08/22/090352957/Tiket-Mudik-Pesawat-Garuda-

Hampir-Ludes, akses 5 April tahun 2015, pukul 04.30 wib.

Page 90: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

79

Lion Air tercatat Rp 1,8 juta dengan rute yang sama. Ika menambahkan, kursi

penuh mulai dari tanggal 20 Desember 2010 hingga 3 Januari 2011 untuk rute

Jakarta-Medan dan ke Denpasar, Bali.9

Dari data-data di atas terlihat bahwa permintaan tiket pesawat melambung

sangat tinggi, dari pemintaan konsumen banyak disini kesempatan pihak

maskapai menaikkan harga dan Garuda Indonesia juga menerapkan hal tersebut

sehingga penyimpangan-penyimpangan terjadi dan begitu halnya juga dengan

maskapai-maspakapai yang lainnya itu sangat mungkin terjadi, akan tetapi

penelitian ini lebih khusus meneliti maskapai Garuda Indonesia.

Hukum udara di Indonesia dalam menetapkan harga sebenarnya sudah

diatur baik itu mengenai harga minimum maupun harga maksimum, akan tetapi

dalam berbisnis yang dicari perusahaan adalah keuntungan dan semakin baiknya

perusahaan penerbangan mereka, disini terkadang kecurangan-kecurangan terjadi

baik itu kecurangan dalam hal penetapan harga, kelayakan pesawat, tanggung

jawab pesawat udara dan yang lainnya.10

Pesawat udara khususnya di Negara Indonesia semakin tahun semakin

banyak, kemajuan sangat pesat, bahkan jenis-jenisnya semakin bertambah,

pesawat boing, air bust dan lain sebagainya, semakin banyak persaingan maka

9 Permintaan konsumen meningkat terutama beberapa kota termasuk kota medan pada waktu

hari natal dan tahun baru Lihat berita Berita Kompas.com akses 3 januari tshun 2015, pukul 05.00 wib.

10

Ari Sukma, Wawancara Agent trevel Yogyakarta melauli telpon, menjelaskan mengenai

pandangan kecurangan yang dilakukan pihak maskapai pesawat udara, 27 januari 2015, pukul 21.00

wib.

Page 91: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

80

semakin banyak juga terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, karena dalam bisnis

apalagi bisnis mengenai transportasi yang memang masyarakat Indonesia

menggunakannya dalam aktivitas mereka sehari-hari.

Salah satu contoh kasus mengenai undang-undang yang mengatur batas

maksimum/atas “Berdasarkan Keputusan Mentri nomor 26/2010, mengatur tarif

batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun

airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama

dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2,3 juta dan tiket

kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4,6

juta”. Dari harga yang tercantum sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas

jelas dilanggar oleh maskapai Garuda Indonesia.

Penjelasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010

tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam

Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas atas adalah harga jasa

tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan

udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak

pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).11

11

Lihat Peraturan Mentri Perhubungan No 26 tahun 2010 tentang, Mekanisme Formulasi

Perhitungan dan Penerapan Tarif Batas Ataas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara

Niaga Berjadwal Dalam Negri.

Page 92: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

81

Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Jarak adalah rata-rata jarak terbang

pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan

oleh pemerintah.

Pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan “Tarif penumpang

pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga bejadwal dalam negeri dihitung

berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya

tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas”.Pada pasal 2 ayat

(5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

rnerupakan biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang

dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif

jarak, yang penerapannya bersifat khusus yaitu karena kondisi dan waktu

pemberlakuan tertentu, dan besarannya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan

tersendiri.

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan “(1) Badan usaha

angkutan udara niaga berjadwal wajib menetapkan besaran tarif normal. (2) Tarif

normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif batas atas

yang ditetapkan oleh Menteri. Bila diamati peraturan ini bagus, hanya saja yang

menjadi pertanyaan adakah pengawasan intensif yang dilakukan untuk

mengontrol agar tarif masih dalam batas wajar (di bawah batas atas).12

Terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga batas atas

tidak dipatuhi oleh maskapai garuda Indonesia, pada kasus diatas langkah yang

12

Lihat Peraturan mentri KM nomor 26 tahun 2010 .

Page 93: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

82

dilakukan belum nampak dan pelanggaran diatas juga belum ada kebijakan yang

menghukum pesawat Garuda Indonesia.

Mengenai kasus di atas aturan-aturan lain juga mengatur tarif batas atas

yang semestinya harus dipatuhi oleh maskapai-maskapai yang ada di Indonesia

khususnya penerbangan domestik, sebelum keputusan Mentri di tahun 2010 pada

contoh kasus yang terjadi di atas mengenai tarif batas atas pada tahun 2007

Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal mengingatkan maskapai

penerbangan dilarang memberlakukan tarif kelas ekonomi, di atas batas atas

yang telah ditetapkan pemerintah. Musim ramai pada angkutan Lebaran ini,

maskapai kita diharapkan tidak jual tarif kelas ekonomi di atas tarif batas atas.13

Aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam menyikapi hal

penerapan harga tiket sebenarnya sudah baik terlihat, akan tetapi ada beberapa

maskapai menerobos hal tersebut, sebagian lagi Trevel-Trevel pesawat udara

yang ada di Indonesia ini, ataupun calo-calo yang ada disekitar bandara.

Pemerintah juga memberikan sanksi bagi pelanggaran atas tarif dalam hal

ini sanksi atas pelanggaran tarif batas atas sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mengenai angkutan udara bagian ke

empat menjelaskan mengenai tarif pada pasal 26 dan 27 sebagaimana dijelaskan

sebagai berikut:

13

http://www.tempo.co/topik/tokoh/469/Jusman-Syafii-Djamal, akses sabtu 4 April 2015.

Pukul 16. 05 wib.

Page 94: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

83

Pasal 26 ayat (1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri

terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo. Kemudian ayat

(2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi. Dan ayat (3) Tarif

penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan komponen:

a. tarif jarak;

b. pajak;

c. iuran wajib asuransi; dan

d. biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Selanjutnya pada pasal 27 menjelaskan sanksi tarif yang dijelaskan di atas

yakni pada pasal 27 ayat (5) mengatakan bahwasanya Badan usaha angkutan

udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai

tarif batas atas dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan dan/atau

pencabutan izin rute penerbangan. Tugas ini diwenangkan kepada bagian mentri

perhubungan.14

Dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran mengenai tarif batas atas

peran pemerintah yang diharapkan para konsumen pemakai jasa penerbangan

baik itu mengenai aturan penerbangan Nasional (Domestik) maupun

penerbangan Internasional, pemerintah harus lebih mengkontrol dan mengecek

14

Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, sebagaimana bagian

keempat menjelaskan mengenai tarif.

Page 95: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

84

harga yang disajikan oleh pihak maskapai, apalagi kasus yang sering terjadi itu

di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, hari natal dan hari besar

lainnya, karena pada hari besar permintaan semakin banyak dan disinilah

kesempatan pihak maskapai dalam menaikkan harga mereka, terkadang mereka

tidak memikirkan para konsumen karena yang mereka pikirkan konsumen pasti

memerlukannya dikarenakan sebagian besar tradisi yang ada di Indonesia yaitu

Mudik, berkumpul keluarga di momen tersebut.

Lain halnya dengan harga bensin yang bisa dipatok pada harga tertentu

ataupun harga listrik yang bisa fixed pada level tertentu, harga tiket pesawat

udara bisa dikatakan bukan administered price murni tetapi lebih tepatnya semi-

administered price. Penetapan tarif pesawat udara memperhatikan banyak

faktor turunan yang rentan mengalami perubahan, sehingga pemerntah tidak

dapat mematok harga melainkan hanya menetukan tarif batas atas atau yang

dalam istilah ekonomi disebut ceiling price. Mencermati lebih dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 disebutkan bahwa tarif batas

atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diizinkan diberlakukan oleh

badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan

komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi, dan biaya

tuslah/tambahan (surcharge). Besaran tarif tersebut ditetapkan setelah

berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dan asosiasi pengguna jasa

penerbangan. Disebutkan juga bahwa penetapan tarif akan dievaluasi setiap satu

Page 96: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

85

tahun atau terdapat perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan

kegiatan badan usaha angkutan udara (maskapai udara) yang meliputi

perubahan harga avtur dan perubahan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi

biaya operasi pesawat dengan batasan tertentu.

Besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan jasa

yang diberikan oleh maskapai udara dengan ketentuan setinggi-tingginya 100%

dari tarif maksimum untuk pelayanan standar maksimum (full services),

setinggi-tingginya 90% dari tarif maksimum untuk pelayanan standar menengah

(medium services), dan 85% dari tarif maksimum untuk pelayanan dengan

standar minim (no frills services). Jika terjadi pelanggaran maka maskapai

udara akan dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan frekuensi,

pembekuan rute penerbangan, dan penundaan pemberian izin rute baru.

Lalu setelah melihat begitu ketatnya peraturan menteri perhubungan

mengapa inflasi harga tiket pesawat udara bisa sedemikan tingginya pada akhir

tahun 2010? Dengan sedikit analisis maka ditemukan bahwa titik rawan justru

terdapat pada batas atas tarif tersebut. Sebagai contoh Berdasarkan Keputusan

Mentri 26/2010, mengatur tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di

luar surcharge, tax, maupun airport tax.

Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama

dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2.300.000 dan tiket

kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp

Page 97: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

86

4.600.000. Dari harga yang tercantum sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas

atas jelas dilanggar oleh maskapai Garuda Indonesia.. Lonjakan harga dari

harga normal mendekati tarif batas atas pada momen-momen tertentu itulah

yang diduga menyebabkan tingginya inflasi harga tiket pesawat udara.15

Dalam islam terkait dengan penerapan harga tiket pesawat juga diatur baik

itu aturan akadnya maupun tentang transaksi jual/belinya sebagaimana Al-

qur’an menjelaskan mengenai akad tentang akad jual dijelaskan dalam suroh

Al-maidah ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

Makna dari potongan ayat di atas adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

(Potongan Uroh Al-maidah ayat 1)

Penjelasan dari ayat diatas bahwasanya Allah memerintahkan

kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji- janji yang telah

diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di

antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan

dan sebagainya,16

Dalam bertransaksi pada tiket pesawat akad juga diperlukan bagi

pihak yang menjual tiket baik Perusahaan Garuda Indonesia, Trevel maupun

agen dalam penjualan tiket. Karena jikalau akad tidak dipenuhi maka hal yang

15

http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4april

2015, Pukul 05.30 wib.

16

Penjelasan surah A-maidah ayat 1 tentang akad dalam Islam.

Page 98: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

87

terjadi seperti pada kasus diatas yakni terdapat kecurangan pada

maskapaiGaruda Indonesia melebihi tarif batas atas kelas ekonomi untruk

penerbangan domestik.

Selanjutnya Hukum Islam juga menjelaskan mengenai penentuan tarif/

penentuan harga dalam perdagangan/ jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam

Al-qur’an mengenai mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa

perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antaradim

minkum/mutual goodwill). Dalam Al Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 29, Allah

SWT berfirman:

: (92 )سورة النساء

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu[287]

; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”.17

[287]. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena

umat merupakan suatu kesatuan.

17

Lihat Al-qura’an Surat Annisa ayat 29, tentang jual-beli dalam islam/ mekanisme

penetapan harga dalam islam.

Page 99: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

88

Allah melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara bathil

yaitu tidak sesuai dengan hukum syar’i seperti riba, judi dan hal serupa lainnya

yang penuh dengan tipu daya. Ibnu Jarir berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas ra, ada seseorang menjual baju. Si penjual berkata, “Jika kamu suka

anda dapat mengambilnya dan jika tidak anda dapat mengembalikannya dengan

tambahan satu dirham. Karena kejadian tersebut, maka Allah SWT menurunkan

ayat “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bathil…..”.18

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Tak

kala Allah SWT menurunkan ayat tersbut, kaum muslimin berkata, “Allah SWT

telah melarang kita untuk makan harta diantara kita dengan bathil. Sedangkan

makanan adalah harta kita yang paling utama, sehingga tidak halal bagi kita

makan di tempat orang lain.

Sebagaimana Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Mazah dan at-Tirmidzi

menjelaskan mengenai penetapan harga dalam perdangan.

جو أن ألقى اهلل وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم إن اهلل هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني ألر

وال مال

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan,

Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap

dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas

kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam

masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi

penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber

kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan

terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahah

pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan maslahah penjual. Apabila

keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan

18

Lihat Terjemahan beserta penjelasan Al-quran pada surat Annisa ayat 29

Page 100: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

89

untuk melakukan ijtihad tentang maslahah keduanya. Pewajiban pemilik

barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan

ketetapan Allah SWT. 19

Dari aturan diatas terlihat bahwa dalam hokum islam juga mengatur

tentang mekanisme pasar, dalam menetapkan harga baik itu harga barang,

transportasi maupun jasa dan lain sebagainya.

Pergantian peraturan ini pada bulan April 2010 memberi ruang yang

lebih luas bagi maskapai udara untuk “berkreasi” dengan tarif tiket melalui

penetapan kelas-kelas tarif dengan tujuan memberikan fleksibilitas bagi calon

penumpang dalam memilih harga yang sesuai dengan pelayanan yang

diberikan. Banyaknya kelas-kelas tarif ini berpotensi menjadi moral hazard saat

permintaan tiket pesawat tinggi. Maskapai dapat menutup tarif kelas paling

dasar dengan alasan habis terjual maka dengan otomatis otomatis pembeli harus

membeli kelas yang lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal padahal belum

tentu ada peningkatan pelayanan yang signifikan antar kelas tersebut. Apalagi

menjelang momen Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, walaupun

harga tiket hampir menyentuh tarif maksimum tetap konsumen dengan rela hati

akan membayarnya.

Pada akhirnya resultan dari hal-hal tersebut diduga menimbulkan inflasi

yang tinggi pada kelompok transport, komunikasi, & jasa keuangan khususnya

pada tiket pesawat udara. Hal yang bisa dilakukan ke depan adalah penetapan

tarif batas atas (tarif maksimum) perlu berpedoman pada harga wajar sehingga

19

Lihat Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi beserta makna dan

penjelasannya mengenai mekanisme penetapan harga

Page 101: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

90

interval harga dapat diperpendek dalam rangka mencegah potensi kenaikan

harga yang tajam pada momen-momen tertentu.

Pada tahun 2006 memang biaya avtur untuk seluruh maskapai yang ada

di dunia naik, nah hal ini berkesinambungan sampai tahun 2007 bahkan 2008,

2009 dan 2010, hal ini mengakibatkan ketidak seimbangan tarif yang ditentukan

oleh pihak maskapai dengan aturan pemerintah disinilah terjadi permasalahan-

permasalahan mengenai tarif khusunya tarif batas atas.

Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, pada Mei 2006

mereka memberlakukan fuel surcharge dengan besaran Rp 20.000, dengan

dasar pertimbangan harga avtur saat itu dan pesawat yang digunakan basis

perhitungan adalah Boeing 737-400 dengan load factor 70%. Tetapi ternyata

besaran itu hanya sebuah angka yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan kalau

dibandingkan dengan harga fuel surcharge yang dipatok Pemerintah sangat

jauh. Dalam hal inilah maka kemudian dapat disimpulkan bahwa pada awalnya

tidak ada perhitungan baku untuk menghitung besaran fuel surcharge tersebut.

Hal inilah yang patut dicurigai kemudian mendorong fuel surcharge bergerak

liar seolah-olah menggunakan mekanisme pasar tanpa ada yang biasa

mengendalikannya. 20

Efek dari biaya avtur naik pihak maskapai merasa dirugikan karena

tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap keuntungan, malah bisa terancam

20

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/maluku/Documents/7fdee8bf39704

73586238d1c588020ebBoksInflasiHargaTiketPesawat.pdf, akses 30 januari 2015 pukul 23.00 wib.

Page 102: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

91

kerugian sebuah perusahaan, kejadian seperti ini membuat via maskapai, agen

trevel dan yang lainnya melakukan kecurangan dalam menetapkan harga tiket

mengenai tarif batas atas dan terjadi pelanggaran undang-undang.

Untuk Garuda misalnya, mereka dengan percaya diri menyatakan bahwa

pentarifan mereka relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan baik saat

peak maupun low season. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam kaitan

dengan menganalisis tarif secara keseluruhan, memang terasa mengherankan

mengapa maskapai justru menggunakan fuel surcharge sebagai komponen tarif

dengan komposisi yang terasa aneh, padahal ruang untuk menaikkan tarif masih

terbuka pada fare basic. Hal ini bisa dilihat dari tarif aktual yang disampaikan

oleh maskapai penerbangan kepada Pemerintah yang hampir semuanya masih

berada di bawah batas atas tarif.

Implementasi besaran fuel surcharge di lapangan, sudah menyimpang

dari definisi universal fuel surcharge, yakni untuk menutup biaya yang

diakibatkan oleh kenaikan harga avtur. Fuel surcharge telah digunakan

maskapai penerbangan juga untuk menutup kenaikan biaya lainnya, dan juga

berpotensi digunakan untuk meningkatkan pendapatan melalui eksploitasi

terhadap konsumen.21

Terdapat kelemahan kebijakan yang tidak mengantisipasi

diberlakukannya fuel surcharge sesuai mekanisme pasar. Tidak ada regulation

21

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/maluku/Documents/7fdee8bf39704

73586238d1c588020ebBoksInflasiHargaTiketPesawat.pdf, akses 30 januari 2015 pukul 23.20 wib

Page 103: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

92

framework yang mengantisipasi bahwa fuel surcharge adalah sebuah fixed cost,

yang mudah untuk dikontrol, sehingga penetapan besarannya harus senantiasa

sesuai dengan prosentase kenaikan/penurunan harga avtur di pasar.

Pada penjelasan diatas kita kembalikan ke contoh kasus kalau

Berdasarkan Keputusan Mentri 26/2010, mengatur tarif batas atas Jakarta-

Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat

mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket

kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2.300.000 dan tiket kelas

eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4.600.000.

kasus pada harga Jakarta-Medan yang dijelaskan bahwa harga yang dinyatakan

garuda diluar surcharge, maksud Foel Surcharge itu adalah sebuah komponen

tarif baru dalam maskapai penerbangan yang ditujukan untuk menutup biaya

yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang signifikan sebagai imbas dari

kenaikan harga minyak. Dari kasus tersebut diluar surcharge seperti

mengelabui aturan agar pemerintah tidak mengecek biaya surcharger yang di

alami oleh pihak maskapai.22

Permasalahan-permaslahan yang terjadi imbasnya kepada konsumen,

atas pelanggaran mengenai tarif batas atas untuk kelas ekonomi maupun kelas

lainnya khususnya dihari-hari besar , seperti idul-fitri, natal dan tahun baru pada

maskapai Garuda Indonesia.

22

http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4april

2015, Pukul 05.30 wib.

Page 104: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

93

Peran pemerintah yang diharapkan harus lebih berperan aktif dalam

mengatasi masalah-masalah mengenai tarif, memang pemerintah sudah bagus

dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan mereka akan tetapi

dalam praktiknya pemerintah lebih focus pada tanggung jawab pihak maskapai

terhadap kecelakaan, keterlambatan, kelayakan dan kelalaian bagasi

penumpang, akan tetapi mengenai tarif dalam praktinya pemerintah masih

kurang bijaksana dalam mengkontrol dan mengambil keputusan sehingga yang

terjadi kerugian yang diderita konsumen.23

Berbicara mengenai tahap penertiban masalah tiket perlu adanya

peraturan yang diperbaiki dan perlu adanya efek jera bagi pelanggaran tiket

terhadap pihak pengangkutan, kita dapat melihat bahwa tiket merupakan suatu

perjanjian kontrak dimana sama-sama sepakakat dan ada ikrar perjanjian baik

dalam tulisan maupun lisan, dalam perjanjian dapat melihat bahwa doktrin yang

sudah diterima dimana kontrak adalah suatu perjanjian, akan tetapi dalam kasus

mengenai tiket terdapat kerincuhan dan kelalaian peraturan, dalam kasus

mengenai tiket pada umumnya dalam pengangkutan dalam situasi sekarang

terlihat bahwa sebenarnya tiket itu sendiri tidak tercatat sebagai suatu

perjanjian. Tiket itu menjadi tidak lebih hanya sebuah penawaran dan terlihat

bahwa tidak akan terkena Hukum angkasa (Air Law).

23

http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_fuel_surcharge.pdf,

menjelaskan mengenai biaya fuel surcher (avtur minyak dunia menyebabkan biaya tambahan), akses

31 januari 2015. Pukul 5.00 wib.

Page 105: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

94

Akibat kelalaian dan suatu kerincuhan mengenai aturan mengenai tarif

banyak polemic-polemik mengenai tiket, berbicara mengenai tarif atas

khususnya yang dikatkan dengan biaya keselamatan semenjak air asia baru-baru

ini jatuh bahkan pemerintah menghapuskan tarif minimum, memang peraturan

yang dibuat mengenai tarif minimum baik untuk keselamatan akan tetapi

berdampak pada tarif batas atas dan konsumen/pemaka jasa penerbangan yang

dirugikan.24

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa sebenarnya pemerintah sudah

membuat peraturan khusus mengenai tarif batas atas akan tetapi dalam

praktiknya perlu diketatkan lagi dan perlu evaluasi lagi peraturan-peraturan

mengenai tarif agar hak konsumen terlindungi serta perlu kesadaran hukum bagi

maskapai dalam menentukan harga, peran peraturanlah yang dapat membuat

efek jera dan dapat membuat kestabilan dan kenyamanan baik itu mengenai

keselamatan maupun mengenai harga yang ditentukan untuk penumpang

pesawat udara baik itu penerbangan internasional maupun khususnya

penerbangan domestik, karena tujuan hokum adalah pelindung bagi masyarakat

agar terciptanya suatu keadilan.

24

Priyatna Abdurrasyid, Pertumbuhan tanggung jawab pengangkutan udara, (Jakarta:

Fikahati Aneka,2013), h.132.

Page 106: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

95

C. Analisis Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Dalam Menetapkan

Harga Tiket Pesawat Udara Mengenai Tarif Batas Atas Penerbangan

Domestik.

Pesawat udara semakin tahun semakin berkembang begitu pesat yang

dapat menimbulkan persaingan juga begitu ketat dikarenakan semakin tahun

semakin bertambahnya maskapai di Indonesia.

Semakin pesatnya perkembangan pesawat dapat menimbulkan kejadian

kecurangan terhadap penentuan tarif juga semakin besar, hal ini dapat terjadi

pada hari-hari besar, pemerintah juga membuat aturan-aturan mengenai tarif,

khususnya tarif batas atas sebagaimana salah satu aturan tersebut yakni

Keputusan Mentri nomor 26 tahun 2010, Mekanisme Formulasi Perhitungan

Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negri. aturan ini intinya adalah

melindungi penumpang pesawat udara/ konsumen mengenai tariff agar pihak

maskapai yang ada di Indonesia ini tidak semena-mena dalam menetapkan

harga tarif batas atas kelas ekonomi.

Aturan mengenai tarif menegnai tarif batas bawah Menteri Perhubungan

Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan yang

mengatur kebijakan tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas.

Menurut Jonan, harga tiket maskapai juga harus memperhitungkan aspek

keselamatan penerbangan.

Page 107: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

96

Tujuannya adalah kewajaran harga tiket tersebut bisa mempertahankan

unsur keselamatan dengan baik, kata Jonan di Kementerian Perhubungan

(Kemenhub), Jakarta, Selasa (6/1) malam.

Selain menata ketentuan tentang tarif, Kemenhub juga akan

memperketat aturan izin angkutan udara. Prosedur perizinannya akan sampai

tingkat menteri, dari yang sebelumnya hanya tingkat Direktur Jenderal

Perhubungan Udara. "Izin usaha angkutan udara yang selama ini cukup Dirjen

saja, nanti kemungkinan akan ditingkatkan ke menteri," kata Kepala Pusat

Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Kemenhub, Jakarta,

Selasa.25

Aturan yang dibuat oleh pemerintah terlihat bahwa memang sudah baik

dalam aturan mengenai penetapan tarif bahkan pemerintah mencabut izin rute

terhadap pesawat yang melanggar, dan terlihat bahwa dapat menimbulkan

ancaman kerugian bagi perusahaan pesawat penerbangan.

Dari beberapa aturan di atas terlihat bahwa pemerintah sudah antisipasi

hal-hal yang menjadi kecurangan terhadap hatga apalagi mentri perhubungan

yang baru membuat aturan tariff batas bawah dikarenakan kejadian air asia

baru-baru ini. Akan tetapi peran pemerintah belum maksimal terlihat mengenai

tarif batas atas.

25

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ad0d3298c7a/menko-perekonomian--

pemerintah-tidak-melarang-tiket-pesawat-murah, akses 19 februari 2015. Pukul 20.30 wib

Page 108: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

97

Dalam prakteknya masih ada pelanggaran tarif batas atas, nah peran

pemerintah sudah baik tapi kinerja dilapangan belum maksimal, dan yang

diharapkan oleh pihak pemakai jasa penerbangan dalam hal ini penumpang

dalam prakteknya juga harus teliti mengenai harga.

Apalagi pihak maskapai penerbangan mengenai pelayanan terhadap

pembelian tiket membuat beberapa ragam dalam melayani, sekarang

penumpang bisa dengan berbagai hal baik itu dari via online, via trevel-trevel

maupun langsung ke bandara.

Kemajuan-kemajuan mengenai pesawat harus di imbangi dengan

kemjuan-kemajuan hokum juga dalam mengatasi hal-hal yang dapat

menimbulkan kecurangan, khususnya perhatian pemerintah dalam pengawasan

praktek di hari-hari besar mengenai tarif batas atas yang menjulang tinggi

sehingga menimbulkan penderita bagi penumpang khususnya kelas ekonomi.

Salah satu kecurangan tersebut Berdasarkan Keputusan Mentri nomor

26/2010, mengatur tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar

surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia

pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum

Rp 2,3 juta. Berita ini terlihat berita online dari Koran waspada di share ke

berita online khusus penerbangan Jakarta-medan dan medan-jakarta.26

26

http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_fuel_surcharge.pdf,

menjelaskan mengenai biaya fuel surcher (avtur minyak dunia menyebabkan biaya tambahan), akses

20 februari 2015. Pukul 5.00 wib.

Page 109: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

98

Akan tetapi dalam kasus ini pihak penumpang tidak mau repot dan

perkembangannya hanya kecurangan yang terjadi, dan kasus-kasus mengenai

tariff batas atas juga jarang terlihat mencuat kemedia karena memang ini rahasia

perusahaan itu sendiri, dari kasusu ini peran pemerintahlah yang sangat

dibutuhkan.

Saat ini yang terjadi peran pemerintah terlihat lebih focus mengenai

keselamatan, kenyamanan dan gangguan terhadap penumpang yang dapat

menimbulkan kecelakaan dan hukuman bagi maskapai ganti rugi yang

diserahkan oleh warisnya, dan ini sudah terlihat baik dalam prakteknya.

Memang pada dasarnya kasus-kasus mengenai pesawat udara secara

detailnya jarang terlihat mencuat kemedia-media karena memang rahasia pihak

pesawat khususnya dalam pencitraan memang betul-betul dijaga pihak

perusahaan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan

harga tiket pesawat udara khususnya terhadap tarif batas atas dalam praktiknya

masih ada pesawat udara yang melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah,

khususnya pada contoh diatas untuk kelas ekonomi penerbangan domestic.

Perlu ditekankan lagi pengawasan pemerintah agar pihak maskapai tidak

ada yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan pemakai jasa

penerbangan/ konsumen, walaupun laporan kasus secara khusus jarang terjadi

dikarenakan penumpang yang belum begitu tahu mengenai aturan tarif, mudah-

Page 110: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

99

mudahan hal yang terjadi pada kasus Jakarta-medan dengan berpedoman

kepada kepurusan mentri perhubungan Nomor 26 tahun 2010 tidak terulang

lagi, walaupun ada aturan baru mengenai tiket pada putusan mentri tahun 2014,

akan tetapi putusan mentri sebelumnya menguatkan pada putusan mentri tahun

sebelumnya, memang secara aturan-aturan yang dibuat pemerintah sudah

semakin membaik akan tetapi kontrol pemerintah yang masih kurang dalam

mengatsi tindakan-tindakan kecurangan terutama pemerintah harus

mengkontrol penetapan harga tiket di hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal,

Tahun Baru serta hari libur lainnya, karena disini kesempatan baik itu maskapai

langsung, trevel-trevel maupun agen-agen portal lainnya melakukan

kecurangan.

Page 111: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan dan sekaligus sebagai jawaban atas beberapa perumusan

masalahyang penulis berikan.

1. Peraturan harga tiket pesawat di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah baik

itu tarif batas atas maupun tarif batas bawah, penjelasan tarif lebih khusus

meneliti tarif batas atas, sebagaimana dijelaskan beberapa peraturan

diantaranya:

a. Dalam Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang

Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, diatur bahwa

biaya operasi rata-rata angkutan udara per-penumpang per-KM

Rp.376,00,- atau Rp. 338.386,00,- per-jam per-penumpang. Angka itu

memang sekisar referensi bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa

jauh maskapai penerbangan tersebut menetapkan tarif rendah akan

tetapi tanpa mengurangi biaya keselamatan.

b. Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri

Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya

tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara

Page 112: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

100

niaga berjadwal dalam Negri menetapkan bahwa dalam beberapa pasal

di bawah ini :

(1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi

angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang

dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara di luar perhitungan

penetapan tarif jarak dan dibebankan kepada penumpang.

(2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan

berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang

menyangkut pesawat udara jenis jet dan propeller.

(3) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan

oleh badan usaha angkutan udara.

(4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat sementara.

c. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun

2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif

Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara

Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) :

Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan

diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang

dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai,

iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/ tambahan (surcharge).

2. Peraturan penetapan harga tiket pada maskapai Garuda Indonesia sebenarnya

sama halnya dengan maskapai-maskapai udara yang lainnya seperti lion, air

asia dan lain sebagainya, baik itu mengenai tarif batas atas, tarif batas bawah

maupun tanggung jawab maskapai dalam bidang keselamatan, layanan dan

yang lainnya, yang membedakan Garuda dengan pesawat lain hanya

Page 113: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

101

mengenai izin perusahaan dikarenakan Garuda Indonesia pemerintah ikut

serta dalam mengembangkannya seperti BUMN, sedangkan peraturan yang

lainnya sama dengan maskapai udara lainnya karena pemerintah membuat

aturan untuk semua maskapai khususnya penerbangan dalam negri.

sebagaimana aturan-aturan mengenai tarif batas atas penumpang dijelaskan

dalam aturan keputusan Mentri Perhubungan nomor 26 tahun 2010

mekanisme formulasi perhitungan penetapan tarif batas atas sebagaimana

sudah dijelaskan di atas, peraturan ini berlaku untuk semua maskapai udara di

Indonesia penerbanagn domestik.

Prinsip-prinsip penetapan harga tiket pesawat udara di Indonesia

oleh maskapai Garuda Indonesia memiliki keaneka ragaman, Garuda

Indonesia memiliki beberapa prinsip, Prinsip Efficient & Effective, Prinsip

Loyalty, Prinsip Customer Centricity, Prinsip Honesty Dan Opennes dan

Prinsip Integrity, prinsip- prinsip ini pada intinya memfokuskan kepada

pelayanan terhadap para konsumen dan menjaga kenyamanan kualitas

produk mereka dan menjaga harkat dan martabat serta menghindari dari

perbuatan tercela agar citra mereka tetap terjaga.

3. Menurut Hukum bahwasanya pihak maskapai Garuda Indonesia melanggar

peraturan pemerintah, sebagaimana pemerintah melarang praktik dalam

menetapkan harga melebihi yang diatur oleh pemerintah, hal ini di jelaskan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang

Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas

Page 114: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

102

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Dalam Negeri. Begitu juga peraturan-peraturan lainnya yang menerapkan

aturan mengenai tarif batas atas.

Maskapai Garuda Indonesia dalam menetapkan harga untuk kelas

ekonomi tarif batas atas ditemukan penetapan tarif melebihi batas atas,

walaupun memang biaya avture atau bahan bakar pesawat udara tidak stabil

yang menimbulkan ketidak stabilan laba, dan pertimbangan kualitas garuda

juga dengan pelayanan dan kenyamanan pesawat garuda Indonesia memang

lebih mahal daripada kelas ekonomy pesawat udara yang lainnuya, akan

tetapi pemerintah mengkontrol hal tersebut, sehingga maskapai udara tidak

boleh menentukan tarif batas atas melebihi apa yang ditetapkan pemerintah.

Melihat dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah memang

membuat pihak pesawat udara di Indonesian seperti terlalu mencampuri

sehingga seperti terjadi pembatasan keuntungan, akan tetapi tujuan

pemerintah melindungi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan

apalagi penerbangan nasional, walaupun peran pemerintah dalam praktiknya

masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu lebih jauh mengkontrol sehingga

tidak terjadi kecurangan dalam menetapkan tarif.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas penulis di sini akan

memberikan saran-saran terkait dengan perbaikan mengenai tarif batas

atas khususnya kelas ekonomi:

Page 115: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

103

1. Agar Pemerintah melakukan evaluasi dan meningkatkan aturan-aturan

mengenai tarif dan membuat aturan yang membuat efek jera bagi

pelaku dalam menentukan harga baik pihak maskapai pesawat udara

maupun travel-travel yang ada, sehingga tidak mengurangi hak yang

seharusnya diterima konsumen.

2. Agar badan pengawas khususnya dalam bidang pengawasan tarif lebih

ditingkatkan lagi agar tidak terjadi pelanggaran hokum oleh pihak

pesawat udara khususnya pada waktu hari-hari besar seperti hari raya idul

fitri, idul adha, hari natal, tahun baru dan hari libur sekolah, Karena pada

waktu hari besar pemintaan semakin banyak sehingga pihak maskapai

terkadang menggunakan kesempatan ini dalam melakukan kecurangan.

3. Agar para konsumen lebih berhati-hati dalam membeli tiket pesawat

udara agar tidak menimbulkan kerugian, karena tiket sebuah kontrak jadi

lebih berhati-hati baik itu dalam pemesanan, jenis tiketnya, biaya

tambahannya dan biaya lainnya.

4. Penelitian ini masih memerlukan penelitian lanjutan, khususnya

terhadap tinjauan hokum dalam menetapkan harga tiket pada

maskapai yang ada di Indonesia khususnya di hari besar,

Page 116: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

104

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrasyid, Priyatna. Pertumbuhan tanggung jawab pengangkutan udara, Jakarta:

Fikahati Aneka, 2013.

Adam, Asvi Warman. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Anograha, Pandji, dkk. Pengantar pasar modal. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RINEKA

CIPTA, 2003.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. Ke-12.

Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aroef , Mathias, dkk. stategy siasat memicu produktivitas untuk memenangkan

persaingan global. Jakarta: Grand Thecno-economic.

Hakim , Chappy. Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional,

Cet. Ke-1. Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Hartono, Sri Redjeki , Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayu Media, 2007.

Hutabarat, Aripin. Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, Cet. Ke-1. Jakarta:

Ganesia PR, 1989.

Kantaatnadja, Mieke Komar. Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara

Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, Cet. Ke-1. Bandung: PT Alumni,

1989.

Lipsey , Richard G, dkk. Pengantar Mikroekonomi, Jakarta: Erlangga, 1997.

Lubis , Andi fahmi dkk. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontex. GTZ

Gmbh: Printed In Indonesia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmudi. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2005.

Moeljomihardjo, Basoeki. Hukum Udara Nasional Suatu pengantar. Jakarta: LPMG-

ATG Trisakti, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara. Bandung:

PT Citra Aditiya Bakti, 1991.

Page 117: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

105

Muhammad, Abdul kadir. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1998.

Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari

Hukum Acara Serta Kendala Implementasi. Jakarta: Kencana 2011.

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan,

1991.

Raharja, Prathama dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi).

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Soedjono , Wiwoho, Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari

Konvensi-Konvensi Internasional. Yogyakarta:Liberty.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press,

1986.

Soemarso. Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual. Cet. Ke-1. Jakarta:

RINEKA CIPTA, 1990.

Sri Wahyuni, Endang, Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannyan dengan

Perlindungan Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003.

Subekti, R, Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya, 1995.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. PT Internasional, Jakarta, 1985.

Sudarsono. Pengantar Ekonomi Mikro, Cet. Ke-8. Jakarta: LP3ES, 1995.

Sudaryatmo. acces to justice. Dalam, Hukum dan Advokasi Konsumen. Tahun 1999.

Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B. Cet ke-14. Bandung:

Alfabeta, 2009.

Suherman, E. Hukum Udara Indonesia & Internasional. Bandung: Alumni, 1979.

Suherman, E. Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, (Himpunan Makalah 1961-

1995). Bandung: Alumni, 2000.

Suherman, E. Tanggung Djawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia.

Bandung: Eresco, 1962.

Susanto, Bambang. Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif

Multidimensi. Jakarta: Buku Kompas, 2013.

Page 118: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

106

Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang

Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional. Jakarta : Atas

Kerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

Kehakiman 1991.

Tim Penulis , Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan

Hukum Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam

Bidang Pengangkutan Udara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman.

Utomo, Tomi Suryo Hak Intelektual Kekayaan. cet. ke-5. Bandung: P.T. Alumni

Bandung 2006.

Winkler, Jhon. Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga. Cet. Ke- 4.

Semarang: Dahara Prize, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan mentri pehubungan Nomor PM ; 2 tahun 2014, tentang Tarif Biaya

Penumpang.

Peraturan Kepmenhub No. KM 36/2005, tentang Tarif Referensi Penumpang

Angkutan Udara.

Peraturan menteri perhubungan nomor KM 26 tahun 2010, tentang Mekanisme

Formulasi Perhitungan Dan Penerafan Tarif Batas Atas.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 mengenai penerbangan

Undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).

Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (PT).

Undang-undang repulik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Page 119: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

107

Internet

http://dilihatya.com/2346/pengertian-jasa-menurut-para-ahli akses 29 November

2014, sabtu pukul 20. 45 wib.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ad0d3298c7a/menkoperekonomian--

pemerintah-tidak-melarang-tiket-pesawat-murah, akses 19 februari 2015,

pukul 20.30 wib

http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia. akses selasa 13 januari 2015, pukul

12.20 wib.

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588, akses 23 januari 2015,

pukul 05.30 wib.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1233/3/manajemen-

arlina%20lbs3.pdf.txt akses sabtu 10 januari 2015, pukul 11.30 wib.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26827/4/Chapter%20I.pdf/ akses 6

november 2014, pukul 23.00 wib.

http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4

April 2015, pukul 05.30 wib.

http://tabloidaviasi.com/uncategorized/pajak-sewa-pesawat-naik-maskapai-

resah/akses kamis 6 november 2014, pukul 20.31 wib.

https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_per

jalanan_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_w

orld. akses, 20 februari 2015, pukul 20.00 wib.

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/maluku/Documents/7fdee8bf

3970473586238d1c588020ebBoksInflasiHargaTiketPesawat.pdf, akses 30

januari 2015, pukul 23.00 wib.

http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_fuel_surcharge.pdf

, akses 31 januari 2015, pukul 05.00 wib.

http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38021 akses, 29 September 2014, pukul 20.00

wib.

https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=skripsi+mengenai tinjauan hukum islam

terhadap harga tiket pesawat/ akses, 6 November 2014, pukul 22.00 wib.

Page 120: HUSNUL AZMI RITONGA-FSH.pdf

108

https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+d

oc, akse 22 januari 2015, pukul 09.00 wib.

Skripsi Dan Tesis

Putra, Louis Adi. “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang

Melalui Pesawat Udara Negara,” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makasar, 2013.

Wati, Sri Ambar. “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap

Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia (Persero),” Skripsi Sarjana,

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008

Zazili, Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara

Niaga Berjadwal Nasional,” Tesis Sarjana, Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang, 2008.

Lain-lain

Ary sukma, “mengenai penentuan harga dalam pesawata udara,” Wawancara agen

barokah trevel Yogyakarta, 2015.

Lihat Al-qur’an Surat Al-Maidah & An-nisa’ dengan Terjemahannya.

Lihat Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi.

Sarti, “Pendapat tentang Peraturan Mentri Perhubungan no 26 tahun 2010,”

Wawancara dengan Sarti trevel pesawat Duos Padang, 2014.