TUGAS FINAL

PENDIDIKAN TATA NEGARA

OLEH ABDULLAHA1B3 12 053

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASARFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI2015

SOAL FINAL HUKUM TATA NEGARA JURUSAN/PROGRAM STUDI PGSD1. Jelaskan perkembangan hukum Tata Negara pada zaman (Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi)2. Menurut Anda bagaimanakah perbedaan hukum tata negara di Indonesia dengan Negara lain(Amerika, Inggris, Australia) pilih dua di antara Negara tersebut.3. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan sistem ketatanegaraan Indonesia ?4. Bagaimana menurut pandangan hukum tata negara Indonesia tentang Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka ?5. Jelaskan pandangan anda tentang kasus penambangan liar yang terjadi di daerah kita dari segi keuntungan dan kekurangan dari akibat yang ditimbulkannya.JAWABAN1. Perkembangan Hukum Tata Negaraa. Zaman Orde LamaAkibat badan konstituante belum juga berhasil merumuskan Undang Undang Dasar yang baru hingga akhir tahun 1959, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 Yang isinya; membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, serta membentuk MPRS dan DPRS. Sistem yang diberlakukan pada masa ini adalah sistem pemerintahan presidensil.Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakannya kembali UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin. Isinya ialah:1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 19502. Pembubaran Konstituante3. Pembentukan MPRS dan DPASCiri periode ini ialah dominasi dari presiden sehingga banyak peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan peraturan konstitusi, terbatasnya peranan partai politik, berkembang pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Pada masa ini Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan ,dan dibreidel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.b. Zaman Orde BaruDi dalam Penjelasan UUD 1945, dicantumkan pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada era Orde baru, antara lain sebagai berikut :1. Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsaat). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, dalam melaksanakan tugasnya/ tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.2. Sistem Pemerintahan PresidensiilKarena kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.3. Sistem KonstitusionalPemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Berdasarkan pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 urutannya adalah sebagai berikut:1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. UU4. Peraturan Pemerintah5. Keputusan Presiden6. Peraturan Menteri7. Peraturan pelaksana4. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan RakyatTugas MPR adalah:a. Menetapkan Undang-Undang Dasar,b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara,c. Mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis.5. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUDDalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab penuh ada di tangan Presiden. Hal itu karena Presiden bukan saja dilantik oleh Majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya.6. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan RakyatKedudukan Presiden dengan DPR adalah sejajar. Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR.7. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan RakyatPresiden memilih, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kapada DPR dan kedudukannya tidak tergantung dari Dewan., tetapi tergantung pada Presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.8. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatasMeskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti ia diktator atau tidak terbatas. Presiden, selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suara-suara dari DPR karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap Presiden (DPR adalah anggota MPR). DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden, apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tarcela.

9. Sistem Kepartaian.Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai, tetapi hanya ada 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Secara faktual hanya ada 1 partai yang memegang kendali yaitu partai Golkar dibawah pimpinan Presiden Soeharto.c. Zaman ReformasiPelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 sekarang) ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi adalah sebagai berikut.1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2. Perbedaan Perbedaan Hukum Tata Negara di Indonesia dengan negara lain:a. Inggris dengan Indonesia Inggris menganut system pemerintahan parlementer sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial. Inggris tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis, sedangkan Indonesia memiliki Konstitusi tunggal dan tertulis dalam UUD 1945. Dalam pemerintahan Inggris menteri-menteri dalam kabinet bertanggung jawab kepada parlemen sedangkan menteri dalam kabinet pada pemerintahan Indonesia bertanggung jawab kepada eksekutif dalam hal ini presiden. Pemegang kekuasaan eksekutif inggris dalam hal ini perdana menteri, dipilih oleh ratu dari partai yang berkuasa sedangkan Presiden di Indonesia dipilh oleh rakyat melalui PEMILU Langsung. Inggris tidak memiliki lembaga perdilan tertinggi, Indonesia memiliki lembaga peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung.b. Australia dan Indonesia Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Australia menganut sistem parlementer (kolegia) Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan (Republik), sedangkan bentuk negara Australia yaitu federal (monarki konstitusional). Pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah Presiden, sedangkan di Australia yaitu Perdana Mentri. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan di Australia terbagi 2 yaitu di negara bagian adalah Supreme Court dan di negara tingkat federal adalah Pengadilan Federal, namun keduanya dipersatukan oleh Mahkamah Agung (High Court) Perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan degan cara Yuridis Formal, sedangkan di Australia bersifat Rigid, yaitu memerlukan persetujuan dari mayoritas rakyat dan kanton, dandiserahkan pada rakyat melalui referendum.

3. Kelebihan dan kekurangan sistem ketatanegaraan Indonesia.a. Kelebihan : Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Masa jabatan presiden dan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun. Penyusunan program kerja kabinet akan lebih mudah karena disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.b. Kekurangan Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Penegakkan hukum kurang merata dan kurang menimbulkan efek jera.

4. Pandangan Hukum Tata Negara Indonesia tentang pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka : Pengibaran bendera GAM bertentangan dengan Undang-Undang dan mengancam keutuhan NKRI. Pengibaran bendera GAM juga sangat menabrak nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pemerintah Indonesia menerbitkan PP No. 77/2007, yang mengatur Simbol Daerah. Dalam pasal 6, disebutkan larangan memasang bendera atau logo yang memiliki kesamaan dengan Organisasi, kelompok, istitusi atau gerakan separatis. Karena GAM merupakan gerakan separatis, maka pengibaran bendera GAM jelas menentang (bertentangan)/ melanggar hukum NKRI.5. Kasus penambanan liar di daerah kitaa. Keuntungan Sebagai sumber devisa negara. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan lahan pekerjaan. Akses ke daerah yang dulunya terpencil menjadi lebih mudah diakses. Dst....b. Kekurangan Dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Limbah tambang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Lahan pekerjaan untuk masyarakat menjadi bekurang. Aktifitas masyarakat yang tinggal di sekitar tambang menjadi terbatas. Pendapatan daerah daerah dari hasil tambang sebagian besar hanya dinikmati segelintir orang.