NAMA KELOMPOK 5:

1. ROCKY B. WONGKAR / 100212041

2. CAESAR C. WULLUR / 13021102100

3. FADILLAH D. ELDIJA / 13021102045

4. RISKA B. PAYUYU / 13021102062

5. KARTIKA PULUKADANG / 13021102086

6. VIKA MAKARAU / 13021102096

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup

• lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Mengapa perlu dibuat Undang-Undang mengenai lingkungan hidup? :

• Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup yang sungguh-sungghuh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

• Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan pertimbangan itulah maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Isi dari Undang-Undang itu sendiri:

• Undang-Undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup yg kita ambil disini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isinya sendiri ada 17 BAB , berikut perinciannya :

• BAB I Ketentuan Umum• BAB II Asas, Tujuan, dan ruang lingkup• BAB III Perencanaan• BAB IV Pemanfaatan• BAB V Pengendalian• BAB VI pemeliharaan

• BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

• BAB VIII Sistem Informasi• BAB IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan

Pemerintah Daerah• BAB X Hak, Kewajiban dan larangan• BAB XI Peran Masyarakat• BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif• BAB XIII Penyelesaian Sengketa lingkungan• BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian• BAB XV Ketentuan Pidana• BAB XVI Ketentuan Peralihan• BAB XVII Ketentuan Penutup

D. hubungannya dengan Arsitektur

• Undang-Undang mengenai lingkungan hidup ini jelas sangat erat hubungannya dengan Arsitektur, dimana seorang arsitek yang tugasnya merancang suatu bangunan mesti mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, agar tidak merusak lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

1.UMUM• Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia

harus diselanggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tesebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara social (socially acceptable), dan ramah lingkungan (environtmentally sound).

• Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tesebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

• Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengemdalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha atau kegiatan

Contoh kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup :

• Penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini sering kita jumpai di sekitar kita. Peraturannya terdapat pada BAB XIII pasal 8, isinya :

• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diuar pengadilan.

• Pillihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

• Gugatan melaui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diplih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

• Bagian kedua, Penyelesaian sengketa lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, pasal 85

• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

• Bentuk dan besarnya ganti rugi• Tindakan pemullihan akibat dan/atau perusakan;pencemaran• Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya

pencemaran • Tindakan dampak untuk negatif mecegah terhadap timbulnya

lingkungan hidup.• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku

terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

• Dalam penyelasaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa llingkungan hidup.