hukum perseroan dan bentuk-bentuk kegiatanusaha
description
Transcript of hukum perseroan dan bentuk-bentuk kegiatanusaha
HUKUM PERSEROAN DAN BENTUK-BENTUK KEGIATAN
USAHA
1. Pengertian Perusahaan
Istilah perusahaan merupakan istilah yang tidak asing. Apalagi saat ini telah banyak
bermunculan perusahaan-perusahaan kecil di masyarakat. Semakin berkembangnya
sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang akan terserap. Kata
perusahaan merupakan istilah yang diartikan dalam bahasa inggris yaitu enterprise dan
bedrijf dalam bahasa belanda, yang berarti satu atau lebih unit-unit usaha atau bisa
disebut juga pabrik.
Secara umum, perusahaan diartikan sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan
dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau
insentif keuntungan. Selain sebagai lembaga, perusahaan juga bisa dianggap sebagai
suatu wadah yang di organisasikan, didirikan, dan diterima dalam tata kehidupan
masyarakat. Selain Pengertian Secara umum, terdapat pengertian perusahaan menurut
para ahli. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut :
1. Molengraaff
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,
bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan
atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan
2. Murti Sumarni (1997)
Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya
ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
3. Much Nurachmad
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutun, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekrjakan pekerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain
1
4. Polak
Suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus
mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.
5. Komar Andasasmita
Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka
bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah
payah) keuntungan bagi diri mereka.
Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie) atau KUHD, tidak disebutkan mengenai penafsiran atau definisi dari
perusahaan. Meski begitu, istilah perusahaan sudah terdapat di dalam KUHD yaitu
dalam pasal 6 yang mengatur tentang penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan
setiap orang yang menjalankan perusahaan.
Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan
atau laba.
Sedangkan Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan
sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang
perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
2 menjelaskan bahwa Perusahaan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak
terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.
Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk
kegiatan ekonomi.
2
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan
sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:
1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan
Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Bentuk perusahaan berdasarkan jumlah pemilik :
● Perusahaan perseorangan
● Perusahaan persekutuan
2. Bentuk perusahaan berdasarkan status pemilik :
Perusahaan milik pemerintah
Perusahaan Swasta
3. Bentuk perusahaan berdasarkan hukum :
Perusahaan berbadan hukum
Perusahaan tidak berbadan hukum
Dari klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan terdapat tiga bentuk perusahaan pada
umumnya, yaitu :
1. Perusahaan perseorangan : Perusahaan yang di kelola secara perorangan serta
memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan dan modalnya
berasal dari milik sendiri. Contoh : usaha dagang yang dimiliki seorang diri
2. Perusahaan tidak berbadan hukum : Tidak terdapat pemisahan antara kekayaan
badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Contoh : firma, persekutuan komanditer,
dsb.
3. Perusahaan berbadan hukum : Terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan
kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta
yang dimilikinya.
Badan Usaha Milik Negara : Perusahaan yang dimiliki oleh negara dan
pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah. contoh : Adhi Karya, Telkom, Askes.
3
Perusahaan Swasta : Perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh
swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah. Contoh : PT Pupuk Kaltim,
PT Krakatau Steel, dsb.
2.1. Perusahaan Perseorangan
1. Pengertian Perusahaan Perseorangan
Bentuk-bentuk usaha ditinjau dari jumlah pemilik modalnya dapat dibedakan
menjadi Perusahaan Perseorangan dan Perusahaan Persekutuan. Perusahaan
Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan
tujuan mencari keuntungan. Pengusaha tersebut memiliki, mengelola, memimpin, serta
bertanggungjawab penuh atas seluruh resiko dan aktivitas yang ada di perusahaan
perseorangan tersebut. Perusahaan Perseorangan (Po) biasanya berbentuk Perusahaan
Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), sedangkan Perusahaan Persekutuan biasanya
berbentuk Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Fa), atau Persekutuan Komanditer
(CV). Perusahaan Dagang (PD) adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah
diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama itu belum
dikukuhkan. Perusahaan dagang bukan merupakan bentuk badan hukum dan tidak
termasuk dalam persekutuan. Perbedaan perusahaan perseorangan dengan persekutuan
ialah pada jumlah pengusahanya, dimana pada perusahaan perseorangan jumlah
pengusaha hanya 1 (satu) orang yang biasanya merangkap sebagai direktur dan
kebanyakan juga menjadi buruh dari perusahaan perseorangan tersebut, sedangkan
untuk perusahaan persekutuan, jumlah pengusaha terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
Perusahaan perseorang yang dimiliki oleh satu orang menyebabkan modal hanya
berasal dari satu orang sehingga biasanya modal perusahaan ini termasuk modal kecil
atau modal lemah. Perusahaan perseorangan dibentuk atas kehendak seorang pengusaha
yang memiliki modal yang cukup untuk melakukan usaha. Jika modal yang dimiliki
kecil maka Ia akan bekerja sendirian, namun apabila modal yang dimiliki cukup besar
maka Ia akan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya, namun untuk
keahlian teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Sama halnya
dengan keuntungan dan kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha. Bentuk
4
perusahaan perseorangan relatif banyak di Indonesia, namun volume penjualan dari
masing-masing perusahaan relatif kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lain.
2. Ciri-ciri Perusahaan Perseorangan
Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan ialah:
1. Jumlah pengusaha hanya satu orang
2. Modal usaha dimiliki oleh satu orang dan biasanya kecil atau menengah
3. Pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau hibah
4. Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan
perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas
Perdagangan setempat
5. Tidak perlu dibuatkan akta pendirian
6. Merupakan bentuk usaha paling sederhana
7. Pengusaha memiliki tanggung jawab tidak terbatas atas perusahaan, dimana
pengusaha mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan dan apabila terjadi
kerugian maka pengusaha harus menanggungnya dengan menggunakan harta
pribadi (jika diperlukan).
8. Bentuk perusahaan adalah perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD).
9. Kelangsungan usaha bergantung pada pengusaha.
10. Keuntungan untuk sendiri.
3. Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan
A. Kelebihan dari perusahaan perorangan:
1. Prosedur pendirian perusahaan dagang itu mudah, maka bila si pengusaha
kurang berhasil dalam usaha yang sekarang dilakukan, maka dia dengan
mudah mengganti dengan usaha yang lain, tanpa prosedur yang kompleks,
atau dengan kata lain mudah untuk didirikan.
2. Mobilitas perusahaan sangat tinggi karena pengusahanya yang hanya terdiri
atas 1 (satu) orang.
3. Seluruh keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan.
4. Pemilik perusahaan bebas mengambil keputusan tanpa terikat dengan orang
lain.
5
5. Keputusan-keputusan dalam perusahaan perseorangan cenderung dapat
dengan cepat diambil oleh si pengusaha.
6. Pengelolaan badan usaha relatif mudah
7. Rahasia perusahaan lebih terjamin.
8. Biaya pengelolaan perusahaan lebih murah karena sumber daya yang
digunakan juga terbatas
9. Pemilik perusahaan dapat bekerja lebih giat karena menjalan perusahaan
sendiri.
10. Pajak yang dibayar relatif kecil.
11. Pajak dibebankan kepada pemilik perusahaan, bukan pada perusahaan.
12. Peraturan yang mengikat perusahaan sedikit.
13. Perusahaan perseorangan lebih mudah mendapatkan kredit karena tanggung
jawab atau jaminannya tidak terbatas pada modal sendiri saja, namun juga
pribadi dari pemilik usaha sehingga risiko kreditnya lebih kecil.
B. Kelemahan dari perusahaan perorangan :
1. Sumber keuangan perusahaan relatif terbatas karena sumber dana hanya
bergantung pada satu orang.
2. Besarnya perusahaan terbatas, karena penanaman modal yang dijalankan
oleh perusahaan relatif terbatas, walaupun pemilih berusaha memperluas
perusahaan, kredit yang diberikan juga terbatas.
3. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas bahkan sampai kekayaan pribadi.
4. Kelangsungan usaha kurang terjamin.
5. Perusahaan perorangan mengalami kesulitan dalam soal kepemimpinan
karena seluruh kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh pengusaha seperti
masalah pencarian kredit, mengatur tenaga kerja, pembelanjaan, keuangan,
produksi, dan kegiatan memasarkan produk
6. Manajemen perusahaan rendah.
7. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung
pemilik perusahaan.
6
4. Prosedur Mendirikan Perusahaan Perseorangan
1. Mengajukan permohonan izin usaha (Surat Permohonan Izin Usaha/ SIUP),
yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP
digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan
barang/jasa di Indonesia, atau dengan kata lain merupakan bagian dari proses
mendirikan perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi sesuai KLUI
(Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) kepada kepala Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota/ Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk
permohonan SIUP-Menengah dan SIUP-Kecil. Sedangkan untuk permohonan
SIUP-Besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan
Kota/Provinsi.
2. Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat
(Surat Izin Tempat Usaha/ SITU), yaitu surat yang menjelaskan tentang izin
tempat usaha.
3. Mengajukan permohonan izin gangguan (HO), yaitu pernyataan bahwa
perusahaan yang didirikan tidak menganggu lingkungan sekitarnya kepada
pemerintah daerah setempat bila sekiranya usaha tersebut dapat menimbulkan
gangguan pada masyarakat sekitar.
4. Mengajukan permohonan NPWP pribadi kepada Kantor Pelayanan Pajak.
5. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bagian dari proses
mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.
Sedangkan syarat-syarat yang diperlukan berkaitan dengan izin usaha pendirian
Usaha Dagang (UD) dengan lama memprosesan permohonan sekitar 30 hari kerja,
yaitu:
1. Fotokopi KTP para pendiri, minimal dua orang.
2. Fotokopi KK penanggung jawab/direktur.
3. Fotokopi PBB terakhir tempat usaha/kantor.
4. Pasfoto penanggung jawab/direktur ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
7
5. Akta Pendirian Perusahaan Perseorangan
Untuk memperkuat kedudukan hukum perusahaan, pengusaha dapat membuat akta
pendiriannya kepada notaris. Akta pendirian ini sangat sederhana karena tidak
diperlukan adanya anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini maka
kedudukan hukum perusahaan akan lebih kuat, tetapi sebetulnya hal ini tidak diwajibkan
dan akta pendirian tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat
dan tidak perlu diumumkan dalam Berita Tambahan Negara Republik Indonesia.
6. Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
Apabila tempat usaha perusahaan dagang itu berada di tengah-tengah kompleks
perumahan dan pelaksanaan perusahaan itu bisa mengganggu ketenangan atau
ketenteraman orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, maka pengusaha harus
meminta izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder ordonnantie, S. 1926-226)
yang dapat diminta kepada Pemerintah Daerah setempat.
7. Kewajiban Pengusaha Perusahaan Perseorangan
1. Pembukuan
Berdasarkan Pasal 6 KUHD, setiap orang yang menjalankan perusahaan
diwajibkan mengerjakan pembukuan, yakni catatan-catatan mengenai harta
kekayaan pribadinya dan harta kekayaan yang dipergunakan dalam
perusahaannya, sehingga dari catatan-catatan itu setiap waktu dapat diketahui
hak-hak dan kewajibannya. Karena perusahaan perseorangan merupakan salah
satu jenis perusahaan, maka pengusaha tersebut wajib menjalankan pembukuan.
2. Mendaftarkan Perusahaan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan
dalam daftar perusahaan dan pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau
pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain
dengan memberikan surat kuasa yang sah. Dalam pasal 10 disebutkan,
pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) setelah
perusahaan mulai menjalankan usahanya.
8
3. Membayar Pajak
Menurut Undang-undang Perpajakan RI, setiap orang, badan usaha dan badan
hukum tertentu, wajib membayar pajak kepada negara. Karena perusahaan
perseorangan adalah suatu badan yang menjalankan perusahaan, maka wajib
membayar pajak kepada negara. Jenis pajak itu bermacam-macam, seperti:
A. Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983);
B. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (UU No. 8 Tahun 1983);
C. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No. 8 Tahun 1983);
D. Pajak Bumi dan Bangunan (UU No. 12 Tahun 1985), dan lain-lain
8. Hal-Hal yang Wajib Didaftarkan Bagi Perusahaan Perseorangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, Perusahaan Perseorangan wajib mendaftarkan :
1. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya.
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1.
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri.
4. Alamat tempat tinggal yang tetap.
5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal
tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha
7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia.
8. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran.
9. Hubungan Antara Pengusaha dan Pembantunya
Pada umumnya sedikit atau banyak, perusahaan dagang itu mempunyai pembantu-
pembantu untuk menyelenggarakan perusahaannya. Dengan adanya pembantu-pembantu
ini timbulah hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu-pembantunya.
Hubungan hukum tersebut adalah hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa.
Dalam hubungan perburuhan pengusaha berfungsi sebagai majikan, sedangkan pelayan
berfungsi sebagai buruh. Hubungan perburuhan ini diatur dalam Bab VII-A, Buku
Ketiga, KUHPER, dalam hubungan mana pelayan harus mematuhi perintah pengusaha,
9
sedangkan pengusaha berkewajiban membayar upah pelayan. Dalam hubungan
pemberian kuasa, pengusaha bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan pelayan
bertindak sebagai pemegang kuasa Hubungan hukum ini datur dalam Bab XVI, Buku
ketiga, KUHPER.
10. Hubungan Antara Pengusaha dan Pihak Ketiga
Perbuatan pengusaha atau pembantunya dapat menimbulkan perikatan-perikatan
terhadap pihak ketiga. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha atau
pembantunya ini dapat merupakan perbuatan hukum dan dapat pula merupakan
perbuatan melawan hukum, sehingga perikatan-perikatan yang timbul menjadi berbeda,
yaitu:
1. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dan perbuatan hukum, pengusaha
terikat, artinya pengusaha harus melaksanakan perikatan-perikatan itu. Begitu
juga kalau perbuatan hukum itu dilakukan oleh pembantu atas namanya.
Pembantu pengusaha ini bertindak sebagai pemegang kuasa dari pengusaha,
yang berakibat bahwa semua perikatan yang timbul dan perbuatan hukum itu
harus dilaksanakan oleh pengusaha.
2. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik
yang dilakukan oleh pengusaha sendiri, maupun oleh pembantunya, menjadi
tanggung jawab pengusaha, artinya pengusaha berkewajiban menanggung, bila
ada salah atas pelaksanaan perikatan tersebut. Apabila perbuatan melawan
hukum tersebut dilakukan oleh pengusaha sendiri, maka tuntutan
pertanggungjawaban itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasar Pasal 1365
KUHPER, sedangkan bila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh
pembantu pengusaha, maka penuntutan pertanggungjawaban itu dapat
dilakukan oleh pihak ketiga berdasar Pasal 1367 KUHPER. Perbuatan melawan
hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPER itu menghendaki
adanya akibat yang merugikan pihak ketiga yang menuntut itu. Kerugian inilah
yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Sebaliknya kalau akibat kerugian itu
tidak ada, maka menurut hemat saya penuntutan melalui Pasal 1365 atau 1367
KUHPER itu tidak dapat diterima.
10
2.2. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum
1. Perusahaan bukan badan hukum
Merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang
perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan). Contohnya : Persekutuan
perdata, Firma, CV.
Beberapa penjelasan singkat mengenai Perusahan Bukan Badan Hukum, antara
lain:
1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan
badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi
subjek hukum.
2. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek
hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang
dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga
3. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum
adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung
pembayaran ganti rugi /pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat
menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk
keseluruhan
4. Harta perusahan bersatu dengan harta pribadi para
pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta
pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
5. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Perusahaan Perseorangan, Firma,
CV.
2. Persekutuan Perdata
Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan
sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang
diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). Suatu perjanjian diantara dua orang
atau lebih untuk memasukkan uang tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu
11
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan
bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.
Inbreng adalah keadaan dimana masing-masing sekutu diwajibkan untuk
memberikan pemasukkan ke dalam persekutuan (Pasal 1619 KUHPerdata).
Pemasukkan tersebut dapat berupa uang, benda-benda yang layak sebagai
pemasukkan (kendaraan bermotor, alat perlengkapan kantor, dll), tenaga kerja baik
secara fisik maupun pikiran.
A. Bentuk-bentuk persekutuan perdata
1. Persekutuan perdata yang terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan
suatu pekerjaan bebas (profesi) dan tidak menggunakan nama bersama
misalnya : pengacara, dokter, arsitek, akuntan, dsb.
2. Persekutuan perdata yang secara nyata menjalankan perusahaan
3. Suatu perjanjian kerja sama dari suatu transaksi, tetapi tidak menggunakan
nama bersama dan tidak bersifat terus-menerus (tidak tampak unsur
menjalankan perusahaan)
B. Jenis-jenis Persekutuan perdata
1. Persekutuan Perdata Umum/ Penuh : Persekutuan dimana para sekutu
memasukkan seluruh hartanyaatau bagian yang sepadan dengan-nya tanpa
adanya suatu perincian apapun. Persekutuan yang demikian dilarang undang-
undang, kecuali diperjanjikan masing-masing sekutu akan mencrahkan
segala kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang bisa dibagi antara
para sekutu.
2. Persekutuan Perdata Khusus : Persekutuan perdata dimana para sekutu
menjanjikan pemasukkanbenda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerja-
nya.
C. Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata
Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata dilakukan dengan cara :
1. Diatur sekaligus bersama dengan akta pendirian persekutuan perdata: sekutu
statuer (gerant statutaire)
12
2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah pendirian : sekutu mandater (gerant
mandater)
D. Berakhir nya persekutuan perdata
Persekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646-1651 KUHPerdata)
1. Lewatnya waktuuntuk mana persekutuan telah diadakan
2. Musnahnya barang atau diselesaikanya perbuatan yang menjadi pokok
persekutuan
3. Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu
4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
5. Salah seorang sekutu meninggal, diletakkandibawah pengapungan, atau
dinyatakan pailit.
3. Firma
Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu
usaha di bawah satu nama bersama. Nama bersama di dalam firma berarti :
1. Nama Seorang Sekutu
2. Nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarga
3. Himpunan nama para sekutu atau sebagian sekutu
4. Nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga
5. Nama bidang usaha perusahaan
Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga
perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero
yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu
orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Dalam perseroan firma tiap-tiap
persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-
perikatan perseroannya. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma
terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap
pemberi pinjaman uang.
A. Pendirian Firma
Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya
kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.
13
Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang
disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri)
daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Akan tetapi para persero firma
diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam
bentuk otentik. Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang
terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.
B. Akta Pembuatan Firma
Akta Pembuatan Firma terdiri atas :
1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma
2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum,
ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan
dalam hal terakhir dengan menunjukkan cabang khusus itu (KUHD 17)
3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas
nama firma;
4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya
5. Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang
harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.
(KUHD 27 dst)
Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau
petikannya itu dibawa kepada panitera. Di samping itu para persero wajib untuk
mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan
pasal 26. Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan
firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala
urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada
seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda
tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan
yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.
14
C. Tanggung Jawab Sekutu Firma
Sekutu Firma bertanggung jawab secara :
1. Intern
Tanggung jawab yang seimbang dengan inbreng
2. Ekstern
Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas semua perikatan
persekutuan
E. Pembubaran Firma
Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh
seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila
diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila
dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam
hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan
mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang
ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang
tercantum dalam pasal 29.
Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam
perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan
waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan
yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak
ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-
ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah
disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan
diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan
waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.
4. Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap (CV)
Persekutuan komanditer itu ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau
beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya
menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan,
15
sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam
persekutuan. Status seorang sekutu komanditer itu dapat disamakan dengan seorang
yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil
keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan dia sama
sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.
Pengaturan mengenai persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD.
Tiga di antara pasal-pasal itu, yakni Pasal 19, 20 dan 21 adalah aturan untuk
persekutuan komanditer. Pasal 19 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perseroan
yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan
komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang
bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang
atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
Pengaturan tentang persekutuan komanditer dalam KUHD berada di tengah-
tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19, 20 dan 21. Letak aturan
persekutuan komanditer di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan
firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga disebut
persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya
sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma
hanya ada sekutu kerja atau firmant, sedangkan dalam persektuan komanditer, kecuali
sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang
hanya memberikan pemasukannya saja, tidak turut mengurus perusahaan.
A. Jenis Sekutu pada Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu
kerja (sekutu komplementer) dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua
sekutu itu adalah sebagai berikut:
1. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada
persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima
keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas
pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu
komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer),
16
yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar,
maka Pasal 21 KUHD memperluas tangung jawabnya sekutu komanditer
sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tangung
jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).
2. Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas
mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk
keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang, harus ditegaskan apakah di
antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar (Pasal 17 KUHD).
Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung
jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.
B. Pendirian Persekutuan Komanditer
Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran,
maupun pengumumannya, sehingga dalam prosedur pendirian persekutuan
komanditer sama dengan pendirian persekutuan firma. Sehingga pasal 22 s/d 28
KUHD juga berlaku untuk prosedur mendirikan persekutuan komanditer.
C. Jenis Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer itu ada tiga macam, yaitu
1. Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang
belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga
sebagai persekutuan komanditer. Keluar, persekutuan itu masih menyatakan
dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah
menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang
sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang
dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer
kepada pihak ketiga. Misalkan papan nama di muka kantomya, reklame-
reklame yang diumumkan, dan segala tindakan-tindakan hukum bagi
kepentingan persekutuan, baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus
selalu menyatakan atas nama persekutuan komanditer. Jadi, istilah "terang-
17
terangan" itu tertuju pada pemyataan diri sebagai persekutuan komanditer
kepada pihak ketiga.
3. Persekutuan komanditer dengan saham, adalah persekutuan komanditer
terang-terangan, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan
bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakekatnya
persekutuan bentuk ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer
biasa (terang-terangan), perbedaan dengan persekutuan komanditer biasa
terletak pada pembentukan modal, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-
saham. Hal pembentukan dan cara mendapatkan modal semacam ini
dimungkinkan oleh Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1337 KUHPER bersama
dengan Pasal 1 KUHD. Dan karena itu persekutuan ini adalah juga semacam
persekutuan komanditer biasa, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHD
berlaku juga ada persekutuan jenis ini.
D. Hubungan Hukum Antar sekutu
Hubungan intern antarsekutu ialah hubungan hukum antara sekutu kerja
dengan sekutu komanditer. Hubungan ini tidak bisa dilihat dari Pasal 19, 20 dan
21 KUHD. Dengan melalui Pasal 16 KUHD, di mana persekutuan firma, dalam
hal ini sebagai persekutuan komanditer dinyatakan persekutuan perdata yang
didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka
hubungan intern antarsekutu kita bisa melihat bagian kedua, bab VIII, Buku II,
KUHPER, mulai Pasal 1624 s/d 1641. Hubungan ini mengenai:
1. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 dan selanjutnya. Benda
pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik
dan/atau pikiran);
2. Pembagian untung rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPER.
Biasanya mengenai dua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian
persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur,
barulah aturan tersebut di atas berlaku.
Bila ada untung, maka sekutu komanditer mendapat bagian sebesar sebagai
yang diatur dalam perjanjian pendirian. Tetapi kalau dalam perjanjian tidak ada
18
aturannya, maka Pasal 1633 KUHPER memberi pedoman. Begitu pula kalau
persekutuan menderita rugi, sekutu komanditer dibebani juga membayar
kerugian itu, tetapi beban itu tidak boleh melebihi jumlah pemasukannya. Bagi
sekutu kerja, beban kerugian itu tidak terbatas, sehingga bila perlu, harta
kekayaan sendiri disentuh sebagai jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan
(Pasal 18 KUHD bsd. Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
Jadi, kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan, sama
dengan kedudukan pesero atau pemegang saham pada sebuah PT (Pasal 40 ayat
(2) KUHD), yang tidak boleh dibebani lebih dari jumlah nominal sahamnya. Dan
dia pun tidak boleh dituntut untuk menambah pemasukannya dan tidak dapat
diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya (Pasal
1625 KUHPER bsd Pasal 20 ayat (3) KUHD).
E. Pengurusan Persekutuan Komanditer
Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD sekutu komanditer dilarang melakukan
pengurusan (beheren), meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi dia boleh
mengawasi pengurusan itu, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian.
Meskipun begitu pengawasan ini harus bersifat intern, yang tidak boleh berarti
bahwa tindakan pengawasan sekutu komanditer itu dapat menimbulkan kesan
seolah-olah dia juga pengurus persekutuan. Dalam perjanjian pendirian juga
dapat ditentukan bahwa mengenai beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu
kerja harus minta izin terlebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas
persekutuan, bila akan melakukannya. Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan
pemberian izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang diperkenankan oleh
perjanjian pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri persoalan
pengurusan. Bila larangan ini dilanggar, maka sekutu komanditer yang
bersangkutan kena sanksi sebagai tersebut dalam Pasal 21 KUHD, yaitu
tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab sekutu kerja, yaitu
pribadi untuk keseluruhan.
19
F. Berakhirnya Persekutuan Komanditer
Karena persekutuan komanditer itu pada hakekatnya adalah persekutuan
firma, (Pasal 19 KUHD), dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata
(Pasal 16 KUHD), yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama
bersama (firma), maka aturan tentang berakhimya persekutuan juga dikuasai oleh
Pasal 1646 s/d 1652 KUHPER ditambah dengan Pasal 21 s/d 35 KUHD.
2.3. Perusahaan Berbadan Hukum
2.3.1. Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara)
1. Pengertian BUMN
Menurut UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan. Pendirian BUMN diusulkan oleh Menteri
kepada Presiden dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama
dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
2. Maksud dan Tujuan pendirian BUMN
A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
B. Mengejar keuntungan;
C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak;
D. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
E. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
3. Ciri-ciri BUMN
A. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
B. Sebagai sumber pemasukan negara
C. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
20
D. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam
permodalan perusahaan
E. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
F. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan
kebijakan perusahaan
G. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik brupa bank maupun
nonbank
H. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan
rakyat
4. Sumber Modal
Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan penyertaan
modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN
bersumber dari:
A. APBN, ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah meliputi pula proyek-
proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola
oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan
sebagai penyertaan modal negara.
B. Kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal disetor yang
berasal dari cadangan. Contohnya adalah
C. Sumber lainnya contohnya surplus revaluasi aset.
5. Struktur BUMN
A. Pemilik yaitu Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan
Menteri Negara Investasi dan BUMN
B. Direksi yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan untuk
kepentingan dan tujuan BUMN, dimana Direksi diharuskan untuk
mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang beragam
sesuai dengan industri BUMN berjalan.
C. Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas yang bertanggung jawab
penuh dalam pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan
21
BUMN. Terdiri dari para pejabat Departemen Keuangan,
Kementrian Negara Investasi dan BUMN serta departemen lainnya.
6. Jenis BUMN
Perusahaan Perseroan Perusahaan Umum
Pengertian BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau
paling sedikit 51 % (lima puluh
satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia
yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.
BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi
atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa
yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan
Peraturan Bab II pasal 10-34 UU 19/2003 Bab III pasal 35-62 UU 19/2003
Pendirian Diusulkan oleh menteri kepada Presiden dengan pertimbangan Menteri
Teknis dan Menteri Keuangan
Maksud
dan Tujuan
Menyediakan barang dan/atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat serta mengejar
keuntungan guna meningkatkan
nilai perusahaan
Menyelenggarakan usaha yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang atau jasa
yang berkualitas dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat
berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat
Organ RUPS, Direksi dan Komisaris Menteri, Direksi dan Dewan
Pengawas
Sifat
Usaha
Profit Oriented Public service dan Profit Oriented
seimbang
22
Modal Seluruh saham atau 51% dimiliki
oleh Pemerintah RI
Seluruh modal dimiliki oleh negara
dan tidak terbagi atas saham
Kewenang
an
Tertinggi
RUPS dan Menteri Dewan Pengawas
Contoh Adhi Karya, Angkasa Pura, Antam,
Bank Mandiri, Bank BRI, Garuda
Indonesia, Pos Indonesia, Taspen
Bulog, Damri, Pegadaian,
Percetakan Uang Negara, Jasa Tirta
7. Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk
memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja
dan meningkatkan nilai perusahaan.
Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
A. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
B. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
C. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif
kepada konsumen; dan
D. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.
Restrukturisasi BUMN meliputi :
A. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan
kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
B. Restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
1) Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-
sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun
monopoli alamiah;
23
2) Penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku
regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di
dalamnya penerapan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan
yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan
kewajiban pelayanan publik.
3) Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/
manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
8. Privatisasi
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan
kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan
masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
A. Maksud Privatisasi
Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
1) Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero
2) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan
3) Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang
baik/kuat
4) Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif
5) Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global
6) Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar
7) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja
dan nilai tambah
8) Perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pemilikan saham Persero.
B. Persero yang tidak dapat diprivatisasi
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
1) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
24
2) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan negara;
3) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
4) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang
secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dilarang untuk diprivatisasi.
C. Contoh perusahaan yang di privatisasi
Contoh perusahaan yang di privatisasi, antara lain :
1) PT Semen Baturaja Persero, PT BTN Tbk, PT Kimia Farma Tbk,
PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero, PT Industri
Sandang Nusantara Persero, PT Industri Gelas Persero, dan PT
Waskita Karya Persero (Tahun 2012)
2) PT Pembangunan Perumahan (PP) (Tahun 2010)
3) PT Telekomunikasi Indonesia (Tahun 1995)
4) PT Aneka Tambang (Tahun 1997)
5) PT Pelindo II (Tahun 1995)
D. Pelaksanaan Privatisasi
Pelaksanaan Privatisasi, antara lain :
1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria:
a) industri usahanya kompetitif;
b) industri usahanya yang unsur teknologinya cepat
berubah (Ps 76 UU BUMN).
2) Privatisasi harus diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN
Persero harus seijin Menteri sebagai pemegang saham.
3) Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi,
yang dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yang didalamnya
dipimpin oleh Presiden sebagai penasihat dan Meneg BUMN
25
c.q. Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN.
(lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19 Th 2003).
4) Hasil privatisasi disetorkan kepada Kas Negara.
9. Teknik Privatisasi
A. Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO)
B. Penempatan langsung (Direct Placement), yaitu penjualan saham
perusahaan s.d. 100% kepada pihak-pihak lain dengan cara
negosiasi, umumnya melalui tender.
C. Private Placement, yaitu penjualan langsung kepada satu
investor secara borongan.
D. Management Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut
berpartisipasi disebut Management and/or Employee Buy-Out
(MEBO); adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu
konsursium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen
perusahaan yang bersangkutan.
10. Peran BUMN dalam Pasar Modal
A. BUMN sebagai badan usaha mempunyai peranan yang sangat
besar dalam menciptakan likuiditas pasar mengingat pada
umumnya BUMN memiliki asset yang besar.
B. BUMN dapat pula mempengaruhi perkembangan pasar modal
karena faktor daya tarik BUMN bagi masyarakat.
C. Dengan masuknya BUMN ke pasar modal diharapkan akan
berdampak positif terhadap pengembangan pasar modal di
Indonesia
D. Semakin banyak BUMN yang Go Public, diharapkan akan
menciptakan iklim yang semakin baik bagi pengembangan pasar
modal yang pada akhirnya akan meningktakan efisiensi ekonomi
nasional.
26
11. Konsekuensi Privatisasi BUMN
A. Dapat menciptakan persaingan, efisiensi dan kekayaan serta
keberhasilan
B. Terdapatnya pergeseran monopoli milik negara yang tidak
sensitif dengan monopoli swasta yang lebih sensitif terhadap
lingkungan
2.3.2. Perusahaan Swasta
1. Pengertian Perusahaan Swasta
Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali
oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal
33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah
mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis
atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
Perusahaan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal
mungkin, untuk mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka
lapangan pekerjaan. Selain berperan dalam menyediakan barang, jasa,
perusahaan swasta juga membantu pemerintah dalam usaha mengurangi
pengangguran serta memberi kontribusi dalam pemasukkan dana berupa
pajak. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan alinea ketiga
penjelasan pasal 33 UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya
perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh
ada di tangan seseorang yang kemudian di kenal dengan swasta.
Perusahaan swasta dibedakan menjadi 3 jenis yaitu perusahaan
swasta dalam negeri, perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta
campuran. Pengertian dari perusahaan swasta dalam negeri adalah
perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat dalam
negeri. Sedangkan arti dari perusahaan swasta asing adalah perusahaan
yang modalnya miliki oleh pihak masyarakat asing. Perusahaan swasta
campuran, yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan
warga negara asing.
27
Perusahaan swasta yang Berbadan Hukum adalah perusahaan yang
dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat
menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek
hukum adalah manusia (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechts-
persoon). Badan hukum sebagai subjek hukum menurut Satjipto
Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian
diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan
perlindungan terhadap manusia. Menurut doktrin hukum suatu badan
akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat
sebagai berikut :
A. Adanya kekayaan yang terpisah
B. Mempunyai tujuan tertentu
C. Mempunyai kepentingan sendiri
D. Adanya organisasi yang teratur
2. Fungsi dan Peranan Perusahaan Swasta
Perusahaan swasta memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam
perekonomian. Kekuatan dana (finansial), profesionalisme dan
fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan swasta sehingga pemerintah
berinisiatif melibatkan perusahaan swasta dalam membangun
perekonomian Indonesia, maka dari itu fungsi dan peranan perusahaan
swasta selama ini adalah sebagai berikut :
Fungsi Perusahaan Swasta
A. Sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
B. Sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya
C. Merupakan dinamisator dalam perekonomian masyarakat
D. Memberikan pelayanan bagi masyarakat
Peranan Perusahaan Swasta
A. Sebagai Mitra BUMN
B. Sebagai Penambah produksi nasional
28
C. Sebagai pembuka kesempatan kerja
D. Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional
E. Membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan
kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah.
F. Membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan
3. Ciri-Ciri Perusahaan Swasta Berbadan Hukum
Dari beberapa ketentuan yang dijumpai dan beberapa teori yang ada
maka dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan sebagai badan
hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
Memiliki kekayaan sendiri
A. Menurut teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie), yang
dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum
memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan
tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan
tertentu.
B. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti
orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat
mengadakan hubungan bisnis atau dagang dengan pihak lain,
sehingga dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan
pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari
kekayaan yang dimilikinya itu.
C. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah
D. Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara
resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan
pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan
tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga
menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka
sejak itu pula perusahaan yang bersangkutan memperoleh status
29
badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri
yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri
E. Diwakili oleh pengurus
F. Menurut teori fiksi (fictie theorie) dari Von Savigny, sebagaimana
dikutip Abdulkadir Muhammad, badan hukum itu dianggap sebagai
hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan
untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai
kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga
tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika
manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka
badan hukum juga mempunyai tanggung jawab atas tindakan yang
dilakukannya.
G. Perusahaan swasta yang berbadan hukum dalam praktik hanya
dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas.
4. Contoh-Contoh Perusahaan Swasta Berbadan Hukum
Di Indonesia sendiri ada banyak perusahaan yang dimiliki oleh swasta
yang menjalankan fungsi dan peranannya di indonesia baik itu badan
usaha dalam negeri maupun badan usaha luar asing. Contoh Badan
Usaha Milik Swasta (BUMS) yang adalah sebagai berikut :
A. PT Pupuk Kaltim
B. PT Union Metal
C. PT Djarum
D. PT Holcim
E. PT Karakatau Steel
F. PT XL Axiata Tbk
G. PT Aneka Elektrindo Nusantara
H. PT fasfood Indonesia
I. PT Astra Internasional
J. PT Ghobel Dharma Nusantara
K. PT Freeport Indonesia
30
L. PT Exxon Company
5. Bentuk-Bentuk Perusahaan Swasta Berbadan Hukum
Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan ke dalam
hukum publik dan hukum perdata, maka badan hukum juga dapat
digolongkan ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata.
Di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara
Republik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum
orisinil. Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi
atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara
bentuk badan hukum perdata, adalah : Perseroan Terbatas (PT)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian, dan yayasan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
A. Perseroan Terbatas (PT)
Dahulu sebelum kemerdekaan NKRI Perseroan Terbatas dikenal
dengan sebutan naamlooze vennootschap yang disingkat nv, tetapi
dewasa ini sebutan itu sudah secara resmi diganti menjadi Perseroan
Terbatas yang disingkat PT (Soekardono, 1957 : 126).
Perseroan Terbatas atau dulu yang lebih sering dikenal dengan
sebutan N.V (naamlooze vennootschap) ialah suatu bentuk usaha yang di
tahun-tahun akhir banyak dipakai pedagang-pedagang, pengusaha-
pengusaha dan sebagainya, untuk mencapai maksud dan tujuannya
dalam lapangan industri, perdagangan dan sebagainya dan berstatus
badan hukum (Soemitro, Rochmat, 1993 : 2).
Sedangkan KUHD sendiri tidak memberikan definisi tentang
Perseroan Terbatas dan KUHD hanyalah mengatur perseroan ini secara
terbatas dan sederhana. Hanya ada 20 Pasal dalam KUHD yang khusus
mengatur Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 36-56. Dalam KUHD pasal 36
disebutkan perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak
31
memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun
diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-
mata. Sebelum suatu perusahaan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka
akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan
terlebih dahulu kepada menteri kehakiman, untuk mendapat
pengesahaanya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat
pendiriannya dan dalam hal perpanjangan waktu harus diperoleh
pengesahan yang sama.
Dikutip dalam bukunya Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, kata
“perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham).
Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang
saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan
dimilikinya (Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000 : 1).
Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas N0. 40
Tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya
disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan
untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu
yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham
(persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan
melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama,
dengan tidak bertanggyung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan
perseroan itu (dengan tangging-jawab yang semata-nata terbatas pada
modal yang mereka setorkan) (Kansil, C.S.T., 1992 : 90).
Menurut Agus Budiarto, S.H., M.Hum yang mengutip dari bukunya
Sutantya dan Sumatoro, dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD disimpulkan
32
bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai
berikut:
a) Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-
masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk
sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
b) Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya
terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan
mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS),
merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris,
berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan
perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam
anggaran dasar dan lain-lain.
c) Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang
merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawas terhadap perseroan
dan tanggung jawabannya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai
dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS (Budiarto, Agus, 2002 :
24).
B. Koperasi
Secara Umum Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari
UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal
33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian
nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem
perekonomian nasional.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi
ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi
demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi
tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus
33
mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu
bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan
kaidah-kaidah ekonomi.
Koperasi adalah suatu kumpulan orang–orang untuk bekerja sama
demi kesejahteraan bersama. Koperasi Indonesia adalah organisasi
ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang – orang,
badan–badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi berkaitan dengan fungsi – fungsi :
a) Fungsi sosial
b) Fungsi ekonomi
c) Fungsi politik
d) Fungsi etika
I. Definisi Koperasi menurut ILO
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam
koperasi, yaitu :
a) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
b) Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
c) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
d) Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan
secara demokratis
e) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
f) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
II. Definisi Koperasi menurut Chaniago
Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian
Indonesia memberikan definisi, “ Koperasi adalah suatu perkumpulan
yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang
memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan
bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.
34
III. Definisi Koperasi menurut Hatta
Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta
adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan
ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
IV. Definisi Koperasi Menurut UU No.25 Tahun 1992
Koperasi adalaah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.
V. Tujuan Koperasi
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian pasal , tujuan koperasi adalah memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional,
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
VI. Prinsip – Prinsip Koperasi
Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai
berikut:
a) Keanggotaan bersifat sukarela
b) Keanggotaan terbuka
c) Pengembangan anggota
d) Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
e) Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
f) Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
g) Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
h) Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
i) Perkumpulan dengan sukarela
j) Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
k) Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
35
l) Pendidikan anggota
3. Yayasan
Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah
Stichting yang berasal dari kata Stichen yang berarti membangun atau
mendirikan dalam Bahasa Belanda dan Foundation dalam Bahasa Inggris.
Kenyataan di dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut
Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak
dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang
non komersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.
Untuk dapat mengetahui apakah yayasan itu ada beberapa pandangan para
ahli, antara lain :
a) Menurut Poerwadarminta dalam kamus umumnya memberikan
pengertian yayasan adalah Badan yang didirikan dengan maksud
mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya (sebagai badan
hukum bermodal, tetapi tidak mempunyai anggota). dan Gedung-
gedung yang teristimewa untuk sesuatu maksud yang tertentu (seperti
: rumah sakit dsb)
b) Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota,
karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan
berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu
(sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya
dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah,
dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu
c) Menurut Zainul Bahri dalam kamus umumnya memberikan suatu
definisi yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk
memberikan bantuan untuk tujuan sosial.
d) Menurut UU No.28 Tahun 2004 Yayasan merupakan badan hukum
yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat pula
36
dipahami sebagai Badan Hukum yang mempunyai unsur-unsur
Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan
pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang
dan barang, Mempunyai tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang
bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan Mempunyai alat
perlengkapan yaitu meliputi pengurus, pembina dan pengawas.
37
DAFTAR PUSTAKA
Aline Alfiana, Adora, Aji Winarno, Arif Yuli Anwar. (2013). Perusahaan Perseorangan.
https://www.academia.edu/6498871/Makalah_Hukum_Bisnis_Perusahaan_Perseorang
an Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Artikelsiana. Pengertian BUMS, Fungsi, Ciri-Ciri dan Bentuk-Bentuknya.
http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-bums-fungsi-ciri-ciri-bentuk-bentuk-
bums.html#_ Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Badanusaha.com. Badan Usaha Milik Swasta. http://badanusaha.com/swasta Diakses pada
8 Maret 2015
Chandra, Dewi. Bentuk-Bentuk Perusahaan. http://eprints.uny.ac.id/2615/1/BENTUK-
BENTUK_PERUSAHAAN.pdf Diakses pada tanggal 9 Maret 2015
Dilihatya. (2014) . Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli.
http://dilihatya.com/831/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli Diakses pada
tanggal 8 Maret 2015
Endah, Aprilianti. (2013). Prinsip dan Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli.
https://aprilyantiendah.wordpress.com/2013/10/01/prinsip-dan-pengertian-koperasi-
menurut-para-ahli/ Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Gunadarma. BUMN. http://peni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7889/bumn.ppt .
Diakses pada tanggal 7 Maret 2015
38
Husni. (2011). Macam-Macam BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).
https://husnil91.wordpress.com/2011/03/20/macam-macam-bums-badan-usaha-milik-
swasta/ Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Indra. (2013). Jenis-Jenis Perusahaan dan Cara Mendirikannya.
https://juniorcore.wordpress.com/2013/11/26/jenis-jenis-perusahaan-dan-cara
mendirikannya/ Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Inilahcom. (2012). Inilah 7 BUMN Diprivatisasi 2012.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1868963/inilah-7-bumn-diprivatisasi
2012#sthash.ChcpM5dS.dpuf . Diakses pada 7 Maret 2015
Indonesia.go.id. BUMN. http://www.indonesia.go.id/in/bumn Diakses pada tanggal 7 Maret
2015
Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara. Jakarta : Author.
Kania, Dewi Pratiwi. (2013). Organisasi Perusahaan Bukan Badan Hukum (Perusahaan
Perseorangan). https://nibumzkey.wordpress.com/2013/06/18/organisasi-perusahaan-
bukan-badan-hukum-perusahaan-perseorangan/ Diakses pada tanggal 9 Maret 2015
Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simanunsuong. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:
Grasindo.
Legalbanking. Hukum Perusahaan.
https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-perusahaan/ Diakses pada
tanggal 8 Maret 2015
39
Lepank. (2014). Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli.
http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perusahaan-menurut-beberapa.html
Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Prawirohardjo, Septiyono. (2014). Privatisasi.
http://septiyono92.blogspot.com/2014/02/privatisasi.html . Diakses pada tanggal 7
Maret 2015
Purwosutjipto, H.M.N. 1984. Pengertian Hukum Dagang Indonesia : Bentuk-Bentuk
Perusahaan. Jakarta : Djambatan,
Putri, Nandasa. (2013). Pengantar Hukum Bisnis, Pengertian Perusahaan.
https://nandasaputri189.wordpress.com/2013/10/18/pengantar-hukum-bisnis-
pengertian-perusahaan/ Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Raharjo, Handri. (2009). Hukum Perusahaan. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
Refdina, Asshar. (2014). Pengertian Perusahaan Perseroan Beserta Kelebihan dan
Kelemahannya”. http://assharrefdino.blogspot.com/2013/11/pengertian-perusahaan-
perorangan.html Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Republik Indonesia. (1982). Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
Perusahaan. Jakarta : Author.
Subekti, R dan Tjitrosudibio. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Jakarta : Pradnya Paramita
Subekti, R dan Tjitrosudibio. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Jakarta : Pradnya Paramita
40
UMK. Perusahaan Swasta. http://eprints.umk.ac.id/333/3/BAB_II.pdf Diakses pada
tanggal 8 Maret 2015
UNS. BUMN-BUMD. http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2010/03/bumn-bumd.ppt . Diakses
pada tanggal 7 Maret 2015
Walisongo. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-
871-BAB2_210-2.pdf Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
Wirasakti, Ranggi. (2012). Pengertian Dasar Tentang Perseroan Terbatas.
http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/01/pengertian-dasar-tentang-perseroan.html
Diakses pada tanggal 8 Maret 2015
41