Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengartian dari Hukum Perdata:1. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan2. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.3. Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Sejarah Hukum PerdataHukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

KUHP PerdataYang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang –

Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Isi KUHPerdataKUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en BewijsHukum perdata IndonesiaSalah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. 4Aturan Hukum PerdataHukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:• Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.• Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda

berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.• Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.

Diposkan oleh BuDi WaLuYo di Minggu, April 04, 2010    

KEP. MARI NO. 1037 K/SIP/1973:

Berdasarkan azas umum dalam hukum perdata, dalam hal ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama dan memuat ketentuan yang berlainan, maka demi kepastian hukum berlakulah peraturan yang terbaru, kecuali kalau ditentukan lain dengan undang-undang.

KEP MARI NO. 170 K/SIP/1959:

Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjajinan dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstemning) yang bebas, haruslah dinyatakan batal.

KEP MARI NO. 698 K/SIP/1969:

Jual beli yang objeknya tidak ada adalah tidak sah (i.c. jual beli mengenai hak erfpacht yang telah gugur).

KEP MARI NO. 539 K/SIP/1973:

Bahwa suatu perjanjian hanya mengikat tentang hal-hal yang diperjanjikan;Bahwa yang diperjanjikan dalam akte perdamaian No. 162/PDT/1966 itu hanyalah tentang penyakapan tanah tersebut kepada J. Nengah Badera (Penggugat I) apabila Nang Djigeh (tergugat I) tidak kuat lagi untuk mengerjakannya; tidak diperjanjikan bahwa Nang Djigeh dilarang untuk menjual atau memindah-tangankan tanah tersebut maka penjualan sawah itu dari Nang Djigeh kepada tergugat II, tidaklah bertentangan dengan putusan perdamaian Pengadilan

Negeri tersebut dan tuntutan penggugat akan pembatalan jual beli itu harus ditolak karena tidak beralasan.

KEP MARI NO. 523 K/SIP/1973:

Dalam perkara ini adanya keputusan pidana yang membebaskan Penggugat untuk kasasi (dibebaskan dari tuduhan penipuan) tidak membebaskannya dari tanggung jawab secara hukum perdata (dalam rangka perjanjian pembelian truck)

KEP MARI NO. 1230 K/SIP/1980:

Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

KEP MARI NO. 1245 K/SIP/1974:

Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapt didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. i.c. berdasarkan sifat dari pada bangunan lantai atas (loods) maka hal ini merupakan suatu "bestending engebruikelijk beding" terhadap pasal X dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (pasal 1347 jo pasal 1339 KUHPerdata)

KEP MARI NO. 80 K/SIP/1975:

Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (onggeoorloofde oorzaak) addalah tidak sah (i.c. perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara Tergugat dan penggugat)

KEP MARI NO. 38 K/SIP/1961:

Terhadap perjanjian yang diadakan antara orang-orang Indonesia asli, sekalipun barang-barang yang diperjanjikan (i.c rumah dan tanah) tunduk pada Hukum Barat, haruslah diperlakukan hukum adat.

KEP MARI NO. 212 K/SIP/1953:

Putusan Pengadilan tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, tetapi juga terhadap seseorang yang mendapat hak dari pihak yang kalah itu (rechtverkrijgende).

KEP MARI NO. 145 K/SIP/1967:

Dalam hal telah ada putusan Pengadilan yang menetapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, maka apabila salah satu pihak meninggal, hak-hak dan kewajiban kewajiban hukum yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan beralih kepada ahli warisnya.

KEP MARI NO. 145 K/SIP/1953:

Pasal 1342 BW hanya dianggap dilanggar, apabila hakim menganggap kata-kata dari surat perjanjian adalah terang benderang dan meskipun demikian, toh menyimpang dari kata-kata

tersebut secara penafsiran, sedangkan in casu ternyata Pengadilan Negeri menganggap kata-kata dalam surat perjanjian yang bersangkuta tidaklah terang benderang.

PENDAHULUAN

 

Hukum

acara perdata merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum formil perdata yakni

ilmu pengetahuan tentang peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara

memelihara dan mempertahankan hukum perdata materi atau peraturan yang mengatur

bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata kepada pengadilan perdata dan

bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan, ini merupakan ilmu pengetahuan

yang harus dimiliki oleh mahasiswa akademis, terutama mahasiswa yang

berkecimpung dalam masalah hukum syari'ah maupun umum.

Pada

makalah yang penulis buat ini akan dibahas mengenai pengertian acara perdata,

sejarah acara perdata di indonesia

yang mencakup sumber hukum acara perdata dan azaz-azaz hukum acara perdata

untuk menambah wawasan umum.

 

 

PEMBAHASAN

PENGERTIAN,

SEJARAH , SUMBER

DAN

AZAZ-AZAZ HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

1.     

PENGERTIAN

Menurut

Rr. Rina Antasari, SH, M.Hum, kata hukum acara perdata dipergunakan sebagai

terjemahan asli dari bahasa belanda "BURGERLIJKE PROSES RECHT" dan Prof. Sudigno

memberikan batasan yakni :

              

Hukum acara perdata adalah kumpulan

aturan yakni yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata

dengan perantara hukum.

              

Hukum acara perdata adalah peraturan

hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum

perdata

materiil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara

perdata kemuka pengadilanperdata dan bagaimana cara hakim perdata memberikan

putusan.

              

Hukum acara perdata adalah rangkaian

peraturan-peraturan yang membuat bagaimana orang harus bertindak terhadap dan

dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama

lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. {Wirjono, 1982}

2.     

SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA

Berawal pada tahun 1950 pada pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara Republik

Indonesia menetukan antara lain, bahwa hukum acara perdata diatur dengan UU

dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk

mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan peralihan berturut-turut

tersebut diatas, maka untuk mengetahui hukum acara perdata yang sekarang

berlaku di Indonesia,

orang harus mulai meninjau keadaan dizaman belanda dan perubahan-perubahan yang

diadakan pada zaman-zaman yang berikut sampai sekarang.

       

Pada Masa Belanda

Pada

masa belanda ada " Raad Van Justitie" dan "Residentiegerecht" sebagai hakim

sehari untuk orang-orang Eropa yang disamakan dengan mereka, sedang bagi orang Indonesia

asli dan disamakan denga mereka "Lendraad"lah yang menjadi hakim sehari-hari

didampingi oleh beberapa badan-badan untuk perkara-perkara kecil seperti

pengadilan kabupaten, pengadilan distric dan lain-lain.

       

Pada Masa Jepang

Lenyapnya

Raad Van Justitie dan Residentiegerecht sebagai hakim sehari-hari untuk orang

–orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan di adakan satu macam

pengadilan sehari-hari untuk semua orang, yaitu pengadilan negri {Tihoo Hooin} sebagai

pelanjutan dari landraad dahulu.

Pada

pokoknya selama masa jepang hukum acara perdata yang berlaku adalah yang

termuat dalam "Herziene Inlandesch Reglement" dan itu merupakan salah satunya.

       

Pada Masa Republuk Indonesia

Pada

pokonya tiada perubahan perihal hukum acara perdata dan pada masa jepang maka

tetaplah berlaku herziene inlandsch reglement {HIR}.

 

3.     

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Sumber

hukum acara perdata tertulis di indonesia

dimulai ada pda tahun 1848 yakni:

       

Reglement Op De Burgelijke Rechtvordering {BRVRV}

       

Het Islandsch Reglement {HIR}

       

Untuk daerah-daerah lain diluar jawadan madura

di adakan peraturan-peraturan tersendiri untuk tiap-tiap daerah masing-masing.

       

Yurisprudensi

Disamping

itu beberapa bersumber lain dapat dijadikan sumber hukum acara perdata seperti

KUH-Perdata, KUH-Dagang, UU No. 1 tahun 1974, beberapa yurisprudensi,

perjanjian internasional, doktrin dan lain-lain.

 

4.     

AZAZ-AZAZ HUKUM ACARA PERDATA

Azaz-azaz

hukum acara perdata :

1. Merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam

beracara

2. Hakim bersikap menunggu

3. Hakim bersifat pasif

4.

Peradilan terbuka untuk umum

5. Hakim mengadili kedua beah pihak

6. Pemeriksaan dalam dua tingkat

7. Pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi

8. Putusan hakim harus disertai alasan

9. Berperkara dikenai biaya

10. Tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara

11.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

12. Proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

13.

Hak menguji tidak dikenal

14. Azaz objektivitas

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain dan hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan perseorangan privat. ( Utrecht).

Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan mengunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN.

Ruang Lingkup Hukum Administarsi NegaraIsi dan ruang lingkup Hukum Administarsi Negara menurut Van Vallen Hovendalam bukunya yang berjudul :Omtrek van het administratiefrecht, memberikanskema tentang hukum administrasi Negara didalam kerangka hukum seluruhnyasebagai berikut :a. Hukum Tata Negara/Staatsrecht meliputi :1. Pemerintah/Bestuur2. Peradilan/Rechtopraak3. Polisi/Politie4. Perundang-undangan/Regelingb. Hukum Perdata / Burgerlijkc. Hukum Pidana/ Strafrechtd. Hukum Administarsi Negara/ administratief recht yang meliputi :1. Hukum Pemerintah / Bestuur recht2. Huku Peradilan yang mel;iputi :a. Hukum Acara Pidanab. Hukum Acara Perdatac. Hukum Peradilan Administrasi Negara3. Hukum Kepolisian

4. Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht.

Sejarah hokum adm Negara

Sejarah dari hukum administrasi negara dari negara belanda yang disebut administratif recht atau bestuursrecht yang berarti lingkungan kekuasaan/ administratif diluar dari legislatif dan yudisil.pada tahun 1946 di universitas amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara, dan mr. vegting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara. tahun 1948 universitas leiden mengikuti jejak universitas amsterdam memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara yang diberikan oleh kranenburg. di indonesia sebelum perang dunia kedua pada rechtshogeschool di jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam staats en administratiefrecht yang diberikan oleh mr. logemann sampai tahun 1941. baru pada tahun 1946 universitas

indonesia di jakarta hukum administrasi negara dan hukum tata negara diberikan secara tersendiri. hukum tata negara diberikan oleh prof. resink, sedangkan hukum administrasi negara diberikan oleh mr. prins. berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa ilmu hukum administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan negara/masyarakat, sehingga lapangan yang kan digalinyapun sangat luas dan beranekan ragam dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Sistem hukum adat/kebiasaan

Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat.

Asas hokum adatIstilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : “Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemjuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

Sejarah hokum adat

Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum Adat itu sendiri.

Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman pra Hindu. Adat istiadat tersebut merupakan adat Melayu. Lambat laun datang di kepulauan kita ini kultur Hindu, kemudian kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli kita.

Sejarah hukum Adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan.

Sebelum zaman Kompeni–sebelum 1602–tidak diketemukan catatan ataupun tidak terdapat perhatian terhadap hukum Adat. Dalam zaman Kompeni itulah baru bangsa Asing mulai menaruh perhatian terhadap adat istiadat kita.

Sejarah kedudukan hukum Adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Pada periode ini, setidaknya dapat kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) masa menjelang tahun 1848, 2) pada tahun 1848 dan seterusnya, dan 3) sejak tahun 1927, yaitu hukum Adat berganti haluan dari ‘unifikasi’ beralih ke ‘kodifikasi’.

Hokum agrarian

Hukum agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengannya, tetapi tidak melulu mengenai tanah.[1]b. Subekti menjelaskan bahwa “Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.c. Menurut Lemaire hukum agraria sebagai suatu kelompok hukum yang bulat meliputi bagian hukum privat maupun bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[2]S.J. Fockema Andreae merumuskan Agrarische Recht sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi tertentu.

Sejarah hokum agrarian

dalam pembahasan tentang sejarah Hukum Agraria Indonesia ada dua fase penting yang harus dipertimbangkan, yaitu fase sebelum September 1960, dan fase sesudah tanggal itu.

Dalam fase sebelum September 1960 Hukum Agraria Indonesia terdiri atas bagian-bagian dari Hukum Perdata Barat, Hukum Adat orang Indonesia asli, Hukum Antar Golongan dan hukum sesudah proklamasi merupakan pengaruh dari Hukum Tata Negara.

Dari semua hal di atas yang paling penting dijadikan landasan Hukum Agraria Indonesia pada zaman penjajahan Belanda adalah Pasal 51 I.S. tahun 1870, juga dikenal dengan nama bahasa

Belanda Agrarische Wet. Sebagai pelaksanaan daripada Agrarische Wet adalah Penyataan Domein (Domein Verklaring) yang berbunyi bahwa:

"Semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa itu eigendomnya adalah tanah domein atau milik Negara."

Jadi, Pernyataan Domein ini mempunyai fungsi sangat penting sebagai:

suatu landasan untuk pemerintah supaya dapat memberikan tanah dengan hak-hak Barat, seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan lain sebagainya.

pembuktian pemilikan tanah. Kalau ada seseorang yang mengakui bahwa sebidang tanah adalah hak eigendom-nya, orang itu diwajibkan untuk membuktikan hak ini.

Jadi, jelas bahwa tujuan Agrarische Wet bertentangan dengan keadaan alam kemerdekaan sekarang ini, karena Agrarische Wet itu bertujuan untuk "memberi kemungkinan pada modal besar asing agar berkembang di Indonesia". Sekarang ini Indonesia dalam keadaan merdeka maka modal asing hanya merupakan upaya dan bukan merupakan tujuan. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dengan sangat jelas menolak dasar -dasar pikiran pemerintah Belanda yang lebih meberikan keuntungan bagi perusahaan asing di Indonesia daripada untuk orang Indonesia pada masa penjajahan itu:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat."

Jadi, tujuan dari UUD 1945 adalah bahwa sumber daya alam atau kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memberikan keuntungan bagi pemilik modal asing saja seperti pada Agrarische Wet.

Hindia Belanda menjadi jajahan Belanda sejak tahun 1815 praktis kondisi hukum di Hindia Belanda khususnya hukum perdata bersifat dualistis, atau pluralistis. Di samping Hukum Adat yang merupakan Hukum Perdata untuk penduduk pribumi, penduduk Belanda (penjajah) menerapkan hukum perdata dari negara asalnya.

Ketentuan Pasal 131 I.S. adalah ketentuan yang memperlakukan hukum perdata bagi golongan-golongan penduduk, dan menerapkan hukum perdata yang berbeda untuk golongan-golongan penduduk tersebut, sehingga menjadikan adanya sistem hukum yang bersifat pluralistis di dalam lapangan hukum perdata.

Penerapan hukum perdata ini setelah Indonesia merdeka tetap sama, dan menurut ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini."

Berdasarkan ketentuan Pasal II A.P. UUD 1945 itu jelas bahwa berlakunya Hukum Perdata Barat ke dalam tatanan hukum Indonesia hanya bersifat sementara sampai diganti dengan yang baru oleh bangsa Indonesia sendiri, jika dinilai Hukum Perdata Barat ini bertentangan atau tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan falsafah Pancasila.

Asas hokum agrarian

Asas nasinalitas

Asas hak menguasai hak dari Negara

Asas mempunyai fungsi sosial

Asas berdasarkan hokum adat