HUKUM PERDATA

Hukum perdata berbicara tentang orang dengan orang ( hukum yang menyangkut individu satu dengan yang lain ), berbicara tentang semenjak orang belum dilahirkan sampai mencapai kematian. Orang dikatakan sebagai subjek hukum ( orang yang mempunyai hak dan kewajiban ).

Cakap hukum adalah dapat bertindak sendiri tanpa diwakili. Seseorang dapat dikatakan sebagai dewasa dalam konsep hukum perdata apabila telah berusia 21 tahun.KIitab hukum perdata adalah produk colonial.Objek hukum perdata adalah harta kekayaan.Benda bergerak adalah benda yang dapat bergerak atau yang dapat dipindahtangankan menurut konsep hukum perdata ( tergantung pada perjanjiannya ).

SEJARAH HUKUM PERDATA :Awalnya pada tahun 1804 seorang yang bernama NAPHOLEON mengkodifikasikan kode

NAPHOLEON ( Raja Perancis yang ingin mneguasai dunia ). Pada 1930lahirlah BW ( Burgelijk Wetbook ) yang artinya adalah buku undang – undang.

Pasal 131 dan 163 I SGolongan penduduk :

1. Penduduk Eopa ( hukum BW )2. Penduduk Pribumi ( hukum adat )3. Penduduk Timur Asing ( adat masing – masing ).

Presidium kalimat No. 21 / U / 12 / 1966 telah intruksikan kepada mentri kehakiman serta kantor cacatan sipil Indonesia untuk tidak menggunakan pasal 131 dan 163 I S pada kantor dicatatan sipil di Indonesia.Berdasarakan Staatblack 1917 No.12 tentang penundukan sukarela kepada Eropa.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATABerdasarkan KUHPer dikenal dengan 4 pembagian :1. Buku I Tentang Orang2. Buku II Tentang Benda3. Buku III Tentang kekayaan 4. Buku IV Tentang daluwarsa dan Pembuktian

Sistematika hukum perdata berdasarkan doktrin 1. Hukum tentang diri seseorang2. Hukum keluarga3. Hukum kekayaan4. Hukum waris

1) Buku I “ tentang diri seseorang “Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum.Objek hukum ialah segala sesuatu yang berada didalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinyaatas objek hukum yang bersangkutan.Definisi hukukm peroreangan menurut Subekti tentang diri seseorang adalah peraturan – peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum ( peraturan – peraturan ) perihal kekayaan, serta hal – hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

Menurut Wiryono. P, badan huku adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak – hak serta kewajiban- kewajiban dalam hubungan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain.

Menurut Sri Sudewi.M.S, badan hukum adalah kumpulan dari orang – orang yang bersama – sama mendirikan suatu badan dan harta kekayaan yang terpisah.

Menurut Kuruso hukum pribadi adalah seluruh tentang atau subjek – subjek hukum yang mengatur kewenangan hukum dan kewenangan bertindak.

Menurut Sudiman, Hukum pribadi adalah semua kaidah hukum yang mengatur siapa – siapa yang dapat membawa hak yang menjadi pembawa hak dan kedudukannya dalam hukum.

Ada 3 arti hukum perorangan :1. Apeldorn menyatakan person2. Sudiman Karto.H menyatakan hukum pribadi3. Subekti menyatakan hukum tentang diri seseorang

SISTEM KETURUNANAnak sah yaitu anak yang lahir dari akibat suatu perkawinan yang sah, atatu dengan kata lain

bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri dari perkawinan yang sah.Menurut KUHPer anak sah adalah sebelum pernikahan orang tua terlebih dahulu diakui sebagai

anak yang sah.Anak yang tidak sah adalah dapat berubah menjadi sah apabila telah diakui oleh orang tuanya.

SISTEM PERWALIANMenurut SUbekti : Permalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak

di bawah pengawasan orang tua………………….

1. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang – orang sekerabat

2. Keluarga sedarah adalah hubungan keluarga yang memiliki hubungan darah ( saudara kandung )3. Keluarga semenda adalah hubungan keluarga yang ada akibat perkawinan.

Menurut KUHPer bersifat absolute.Menurut UU No.1 Tahun 1974 bersifat tidak absolute.

BUKU 2 “ BENDA “Benda atau ZAKEN RECHTBenda pada pasal 499 ( KUHPER ) :

1. Tiap – tiap barang atau benda2. Tiap – tiap hak3. Hak milik ( hak terkuat / terpenuh )

Pada tiap barang atau benda melekat hak yang disebut dengan hak milik.Golongan benda :

1. Menurut Undang – undang2. Karena tujuannya3. Karena sifatnya

Klasifikasi benda :1. Benda bergerak ( Roerende goederen )

Adalah benda – benda yang karena sifat, tujuan dan menrut undang –undang dinyatakan sebagai benda bergerak ( 509, 510 dan 511 BW )a. Menurut sifatnya artinya dapat dipindah – pindahkan dari suatu tempat ke tempat lain

( sepeda, motor, mobil,dll )b. Menurut penetapan undang – undang yaitu segala hak atas benda – benda bergerak ( hak

memetik hasil dan hak memakai ; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang )

@ Benda berwujud ( mobi , motor ,dll )@ Benda tak berwujud ( Hak kekayaan intelektual (Hak cipta , hak paten, hak merk, hak

penemuan, lisensi), saham – saham, hak terhadap surat – surt berharga, rahasia dagang.

2. Benda Tak Bergerak ( Onroerende goederen )Adalah benda yang karena sifat, tujuan dan penetapan undang – undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak ( 506, 507 dan 508 BW )a. Menurut sifatnya :

1. Tanah2. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang3. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah didirikan diatas tanah yaitu karena tertanam

dan terpaku seperti bangunan

b. Menurut tujuannya : Pada pabrik , perkebunan rumah kediaman , barang – barang reruntuhan.

c. Menurut undang – undang :1. Hak –hak atau penagihan suatu benda yang tak bergerak seperti hak postal, hak hipotek,

hak tanggungan, dll )2. Kapal – kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (WvK )

Pentingnya pembedaan antar benda bergerak dan tak bergerak :1. Dalam hal penyerahan ( levering )

B : dari tangan ke tangan ( penyerahan nyata ) yakni pada pasal 612 BW≠ B : Penyerahan secara yuridis ( balik nama ) yakni pada pasal 616 BW

2. Dalam hal pembebanan / jaminan ( bezwaring )B : menggunakan lembaga jaminan gadai≠ B : Mengguanakan lembaga jaminan hypotheek ( pasal 1150 dan 1162 BW ) atau hak

tanggungan.3. Dalam hal Bezit / penguasaan

B : barang siapa yang memiliki barang maka dia yang menguasai≠ B : barang siapa yang memiliki barang maka belum tentu dia yang menguasai

4. Dalam dal Daluwarsa / lampau waktu ( verjaring )B : mengenal daluwarsa atau batas waktu≠ B : tidak mengenal daluwarsa atau tidak memiliki batas waktu

5. Dalam hal Penyitaan ( beslag )B : dikenal≠ B : tidak dikenal

Sistem benda pada dasarnya menggunakan system tertutup yang artinya adalah orang tidak dapat mengadakan hak – hak kebendaan yang baru selain sudah ditetapkan oleh undang – undang. Oleh karena itu, hak kebendaan harus sesuai dengan UU, tidak boleh mendasarkan pada ketentuan lain seperti perjanjian.

Berlakunya buku II sangat dipengaruhi oleh UUPA No. 5 / 1960. Sepanjang menyangkut tentang Bumi, Air,dan kekayaan yang tergantung didalamnya , BW dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan tentang hipotik. Buku II, karena adanya UUPA dan sepanjang diatur oleh UUPA, maka :

1. Ada pasal yang tidak berlaku lagi ( tentang tanah )2. Ada pasal yang tidak berlaku sepenuhnya3. Ada pasal yang berlaku sepenuhnya.

Asas hukum benda :1. Close system yaitu suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaanya sebagaimana

disebutkan oleh undang – undang2. Asas Individualisme / Individualiteit yaitu Objek hak kebendaan selalu adalah yang dapat

ditentukan

3. Asas Totaliteit yaitu yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang mempunyai hak kebendaan pula atas benda itu dan juga bagiannya yang tidak tersendiri

4. Asas Prioriteit yaitu semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis5. Asas Publiciteit yaitu pada barang bergerak penyerahan nyata ke nyata sedangkan barang tidak

bergerak bersifat yuridis.

Syarat – syarat pewarisan :1. Harus ada ahli waris2. Harus ada pewaris ( telah meninggal dunia )3. Harus ada harta

Berdasarkan Undang – undang ditentuka siapa – siapa yang masuk dalam ahli waris dan dalam wasiat ditentukan sendiri oleh pewarisnya.Ahli waris legating fortie ( Barat ) adalah :

1. Orang tua2. Anak 3. Suami / Istri

BUKU 3 “ Perjanjian ( Karbintenis ) “

Perjanjian adalah perbuatan dimana pihak yang satu mengikatkan / memberikan sesuatu dan pihak lain berhak memenuhi sesuatu tersebut.Perjanjian ini menganut system terbuka karena orang boleh membuat perjanjian walaupun perjanjian itu belum atau tidak diatur dalam UU.Perjanjian itu timbul sejak adanya kata sepakat antara para pihak.Perikatan adalah hubungan hukum dimana pihak yang satu mengikatkan / memberikan sesuatu dan pihak lain berhak memenuhi sesuatu tersebut yang mana mendapat konsekuensi berupa sanksi, yang mana bisa timbul karena UU dan perjanjian

Sesuatu yang disebut itu adalah prestasi :1. Menyerahkan sesuatu2. Berupa berbuat sesuatu3. Berupa tidak berbuat sesuatu ( larangan menjiplak )

Perjanjian ini biasa berupa hak dan kewajiban.Syarat sah perjanjian adalah :

1. Pada pasal 1320 KUHPer a. Sepakat mereka yang mengikatnya sendiri ( kesepakatan )b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanc. Suatu hal tertentu ( objek )d. Suatu sebab yang halal ( tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, undang –

undang ,ketertiban umum/ norma / nilai – nilai yang hidup dimasyarakat ).2. Syarat sah perjanjian secara umum

1. Subyektif : sepakat, ada kesepakatan antara para pihak. Cara terjadinya kesepakatan :

1. Secara lugas : lisan, tertulis dan isyarat2. Secara diam – diam

1. Perjanjian yang dibuat secara tertulis atau tidak tertulis disini mempunyai kekuatan mengikat yang sama, bedanya apabila ada sengketa sulit untuk membuktikan apabila dilakukan secara lisan

2. Suatu hal tertentu

2. Subyektif : kecakapan, dilakukan oleh subyek yang cakap bertindak.Orang yang telah dianggap dewasa oleh hukum, atau berumur 18 tahun berdasarkan hukum perkawinan ( ini berlaku pada hukum perdata ) atau dalam KUHPer 21 tahun. Subyek tidak cakap hukum :1. Dibawah 18 tahun2. Dibawah pengampuan3. Seorang istri ( menurut KUHPer )Subyek tidak cakap dalam membuat perjanjian agar tidak terancam pembatalan maka :1. Dibawah umur : dilakukan oleh orang tua2. Dibawah pengampuan : dilakukan oleh pengampunya. Namun demikian hak

membatalkan perjanjian tetap berada pada anak atau orang yang diampu.

3. Obyektif : Sesuatu hal tertentu adalah obyek perjanjian itu sendiri ( prestasi )

4. Obyektif : Sebab yang halal ( klausa halal ), tidak melawan hukum ( tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, undang – undang ,ketertiban umum/ norma / nilai – nilai yang hidup dimasyarakat) .

Akibat hukum bila syarat tersebut dilanggar :Subyektif Dapat dibatalkan artinya perjanjian tetap mengikat selama belum ada

ketentuan pembatalan ( batalnya oleh hukum ).Obyektif Batal demi Hukum artinya sejak semula perjanjian hukum itu dianggap tidak

mempunyai kekuatan hukum, atau dianggap tidak ada ( Null Envoi ).

Asas perjanjian / perikatan :1. Asas Konsensualisme ( 1458 KUHPer )

Perjanjian itu harus didasarkan pada kata sepakat, sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak ada kata sepakat. Pengecualian :1. Perjanjian Riil : apabila perjanjian itu telah dilaksanakan secara nyata ( riil ). Contoh :

perjanjian penitipan barang.2. Pejanjian Formil : apabila perjanjian itu dituangkan atau dibuat dalam bentuk tertentu.

2. Asas kebebasan Berkontrak / Freedom Of Contrack ( 1338 KUHPer )Setiap perjanjian yang dobuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.Yang dimaksud disini adalah :1. Bebas untuk membuat perjanjian dan bebas untuk tidak membuat perjanjian2. Bebas untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian

3. Bebas menentukan subyek dan obyek dalam perjanjian4. Bebas menentukan isi perjanjian5. Bebas menentukan isi perjanjian@ Pacta Sum Servanda

Setiap perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya dan dilaksankan dengan itikad baik

@ Bersifat Universal 3. Asas kelengkapan( Optimal Sistem )

Bila para pihak yang mengadaka perjanjian lain, mereka bisa menyingkirka pasal – pasal pada undang – undang. Akan tetapi, jika tidak secara jelas dalam pasal – pasal maka asas UU- lah yang dianggap berlaku.

4. Asas Personalian ( 1315 KUHPer ), pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Perikatan ada yang bersumber dari perjanjian namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum baik perbuatan hukum yang melanggar hukum ( onrechmatige daad ) maupun yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan ( zaakwarneming )

1. Perjanjiana. Bernama ( yang dibuat berdasarkan KUHPer dan UU )b. Tidak Bernama ( yang dibuat diluar KUHPer dan UU )

Contohnya : Lesing, Factaring, Franchise, Joint venture, joint enterprise, kontrak karya, pembiayaan konsumen.

2. UUa. UU saja : Hak alimentasi ( 104 KUHPer ) “ kewajiban seorang anak untuk menghidupi orang

tuanya karena sudah mampu.b. UU karena perbuatan orang

1. Perbuatan yang halal : perwakilan suka rela / pemberian kuasa, pembayaran tanpa utang

2. Perbuatan melanggar hukum ( 1365 KUHPer ) dan wanprestasi Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur :

1. Tidak melakukan prestasi / perjanjian2. Terlambat3. Tidak sebagaimana mestinya4. Melakukan perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Debitur : pihak yang berutangKreditur : pihak yang member utang / menagih

Wanprestasi bersifat kontraktual dan diperjanjikan sebelumnya.Onrechmarige Daad (1365 KUHPer ) belum diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 1139 KUHPer merupakan hak istimewa ( privilege khusus )

Pasal 1149 KUHPer merupakan privilege umum Hak yang diutamakan : pemegang jaminan ( Gadai, Fidusia, Hipotik, Hak tanggungan )

BUKU 4 “ Pembuktian dan Lewat Waktu “

Pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal – hal yang berkenaan perkara yang bertujuan agar dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.

Pembuktian ditujukan dengan ( pasal 1865 – 1945 KUHPer ) :1. Bukti Tulisan

Sifatnya tertulis yang mana berupa :1. Akta Otentik

Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh suatu undang – undang dibuat dan atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk ditempat mana akta dibuatnya.

2. Akta dibawah TanganAkta yang tidak dibuat di hadapan para pejabat umum dan hanya ditanda tangani oleh para pihak.

2. Kesaksian Keterangan yang diberikan secara lisan yang diberikan pihak ketiga di depan pengadilan tentang apa yang dilihat, di dengar dan di alami ( harus cakap )

3. PersangkaanSuatu kesimpulan yang oleh undang – undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang tidak dikenal kea rah peristiwa yang dikenal. Biasa digunakan bila tidak ada saksi kunci.

4. PengakuanPernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa.

5. Bukti SumpahBerjanji akan berbicara yang sebenarnya.

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perkataan dengan lewatnya sewaktu – waktu tertentu dan atas syarat – syarat yang dibutuhkan oleh undang – undang.

1. Lewat Waktu untuk memperoleh Hak Milik- Ada itikad baik- Ada alas hak yang sah- Menguasai barang tersebut secara terus menerus selama 20 – 30 tahun tanpa ada yang

menggugat2. Lewat Waktu untuk di bebaskan dari suatu tuntutan.

Segala tuntutan baikyang bersifat kebendaan atau perorangan akan hapus dengan lewatnya waktu 30 tahun.