HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.docx

7/29/2019 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.docx

1/18

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PENGERTIAN

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai berikut :

... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature

involving different nations.

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut :

1. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengaturhubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.

2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbedanegara.

ALASAN MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

a. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas,b. Adanya manfaat yang diperoleh dari adanya perbedaan harga,c. Adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara,

misal Indonesia memiliki banyak sumber minyak bumi tetapi memerlukan

tenaga ahli yang handal untuk mengambilnya,

d. Perbedaan sosial budaya,e. Perbedaan selera masyarakat,f. Adanya sarana komunikasi dan transportasi.

PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Prinsip Dasar Kebebasan BerkontrakKebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum

perdagangan internasional.

Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para

pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi

kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia

termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa


2/18

dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan

berlaku terhadap kontrak, dll.

Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum,

kesusilaan, kesopanan, dll sesuai masing-masing sistem hukum.

2. Prinsip Dasar Pacta Sunt ServandaPacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan

atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap

sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui ArbitraseArbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian

sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin

banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.Oleh karena itulah,

prinsip ketiga ini memang relevan.

4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk

berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan

melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara,

atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi

terlaksananya perdagangan internasional.

Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini.

TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindarikebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara

lainnya,

Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakanperdagangan yang menguntungkan pembangunan ekonomi semua negara,

Meningkatkan standar hidup manusia, Meningkatkan lapangan tenaga kerja,


3/18

Mengembangkan sistem perdagangan multilateral yang akanmengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil,

Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia,meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

HAMBATAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perbedaan mata uang antar negara

Kualitas sumber daya yang rendah

Pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar

Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara

Terjadinya perang

Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional

SUBJEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Yang dimaksud subjek hukum disini adalah:

1. Para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampumempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan

2. Para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenanguntuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan

internasional.

Subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, meliputi :

1. Negara Negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan

internasional (dikenal sebagai subjek hukum yang paling sempurna). Pertama,

negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Kedua,

negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia,

misalnya WTO, UNCTAD, UNCITRAL. Ketiga, negara juga bersama-sama

dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur

transaksi perdagangan di antara mereka, misalnya perjanjian penghindaran

pajak berganda, perjanjian penanaman modal bilateral. Keempat, negara


4/18

berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang.Dalam posisinya ini, negara adalah salah satu pelaku utama dalam perdagangan

internasional. Ketika negara bertransaksi dagang dengan negara lain,

kemungkinan hukum yang akan mengaturnya adalah hukum internasional.

Ketika negara bertransaksi dengan subjek hukum lainnya, hukum yang

mengaturnya adalah hukum nasional (dari salah satu pihak).

2. Organisasi InternasionalOrganisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapaitujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu

dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional.

Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi dan struktur organisasi

perdagangan internasional yang bersangkutan.

3. Individu Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan

internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan

hukum perdagangan internasional.

Biasanya, individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum

perdata (legal persons of a private law nature).

Individu hanya terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang

negaranya buat, individu tidak tunduk pada aturan hukum perdagangan

internasional. Oleh karena itu, negara jarang sekali membuat kesepakatan

yang mengikat individu. Umumnya, kesepakatan negara-negara hanya

mengikat mereka.

Apabila individu merasa haknya terganggu atau dirugikan, yang dapat

dilakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim

terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan peradilan internasional.

Hanya dalam keadaan tertentu saja individu dapat mempertahankan haknya

berdasarkan suatu perjanjian internasional, misalnya Konvensi ICSID.

4. Bank Faktor-faktor yang membuat bank penting dalam hukum perdagangan

internasional, adalah :


5/18

a. Peran bank dalam perdagangan internasional sebagai pemain kunci.Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan,

b. Bank memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli,c. Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum

perdagangan intenasional khususnya dalam mengembangkan hukum

perbankan internasional.

SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Perjanjian InternasionalPerjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

Perjanjian multilateral, adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih

dari dua pihak (Negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.

Perjanjian regional, adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang

perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang berada dalam

suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, pembentukan AFTA

(Asean Free Trade Area) yang dibentuk pada saat KTT di Singapura pada

tahun 1992.

Perjanjian bilateral, adalah perjanjian yang hanya mengikat dua subjek

hukum internasional (negara atau organisasi internasional). Misalnya,

perjanjian penghindaran pajak berganda.

* Perjanjian Internasional (International Convention)

Merupakan kesepakatan yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh

banyak negara di dunia.

Perjanjian Internasional ini berlaku bagi negara yang menjadi peserta

konvensi sehingga menjadi bagian dari hukum nasionalnya.

Tetapi kadang kala ada negara yang tidak ikut dalam perjanjian

Internasional, sehingga secara diam-diam negara tersebut tunduk kepada

perjanjian Internasional tersebut.

2. Hukum Kebiasaan InternasionalMerupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang

pertama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan


6/18

internasional justru lahir karena adanya praktik-praktik para pedagang yang

dilakukan berulang-ulang sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan

waktu yang relatif lama menjadi mengikat.

* Hukum Kebiasaan ( Custom Law )

Disebut juga Lex mercatoria atau hukum para pedagang (the law of the

merchant),

Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya

menjadi hukum,

Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-

syarat berikut :

a. Suatu praktik berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari duapihak (praktik negara),

b. Praktik ini diterima sebagai mengikat (opnio iuris sive necessitatis)3. Prinsip Hukum UmumSumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan

hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan.

Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip itikad baik,

pacta sunt servanda.

*Prinsip-Prinsip Hukum Umum ( General Contract Law )

Dalam KUHPerdata juga merupakan salah satu dasar hukum bagi suatu

kontrak yang bersifat umum (general contract law), artinya banyak ketentuan

Buku III KUHPerdata yang mengatur secara umum yaitu berlaku bagi seluruh

macam perjanjian. Apabila terhadap pedagang internasional berlaku hukum

Indonesia.

4. Putusan-Putusan Pengadilan (Yurispridensi )Terkadang apa yang terdapat dalam praktek dagang sehari-hari kemudian

dikukuhkan dalam suatu yurisprudensi yakni diputuskan oleh Pengadilan

yang kemudian keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perdagangan

internasional, terutama dalam hal yang belum diatur dalam undang-undang

atau yang memerlukan penafsiran-penafsiran terhadap suatu Undang-undang.


7/18

5. KontrakSumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan

sumber utama dan terpenting adalah kontrak yang dibuat oleh para pedagang

sendiri. Kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya.

6. Hukum NasionalPeran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa

sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal ini, pengadilan (badan arbitrase)

pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk

menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.

DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP

PEREKONOMIAN INDONESIA

1. DAMPAK POSITIFa. Saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara

Terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang melakukan

perdagangan dapat memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang

kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri. Mereka dapat saling

membantu mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan

masyarakat terpenuhi.

b. Meningkatkan produktivitas usahaDengan adanya perdagangan internasional, kemajuan teknologi yang

digunakan dalam proses produksi akan meningkat. Meningkatnya

teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas

perusahaan dalam menghasilkan barang-barang.

c. Mengurangi pengangguranPerdagangan internasional dapat membuka kesempatan kerja baru,

sehingga hal ini menjadi peluang bagi tenaga kerja baru untuk memasuki

dunia kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan oleh

perusahaan, maka pengangguran dapat berkurang.


8/18

d. Menambah devisa bagi pendapatan negaraDalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara akan

memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara lain,

perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak.

2. DAMPAK NEGATIFa. Adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor

Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak diproduksi dalam

negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor

ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara pengimpor.

b. Masyarakat menjadi konsumtifBanyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri

menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar baik dari jumlah,

jenis, dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih

konsumtif, karena semakin banyak barang-barang yang dapat menjadi

pilihan untuk dikonsumsi.

c. Mematikan usaha-usaha kecilPerdagangan internasional dapat menimbulkan persaingan industri dengan

negara-negara lain. Industri yang tidak mampu bersaing tentu akan

mengalami kerugian, sehingga akan mematikan usaha produksinya. Dalam

jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengangguran.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kebijakan yang diberlakukan pada perdagangan internasional, bertujuan untuk

melindungi industri dalam negeri. Kebijakan untuk melindungi barang-barang

dalam negeri dari persaingan barang-barang impor disebut proteksi.

Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas kebijakan :

1.Tarif

Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-

barang impor. Apabila suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual

barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. Hal ini menyebabkan


9/18

masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut, sehingga barang-barang

hasil produksi dalam negeri lebih banyak dinikmati oleh masyarakat.

2. Kuota

Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah

maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode

tertentu. Sama halnya tarif, pengaruh diberlakukannya kuota mengakibatkan

harga-harga barang impor menjadi tinggi karena jumlah barangnya terbatas.

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan jumlah barang impor

sehingga menyebabkan biaya rata-rata untuk masing-masing barang

meningkat. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat melindungi

barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri.3. Larangan ImporLarangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya

barang-barang tertentu ke dalam negeri.

Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang

dapat merugikan masyarakat. Misalnya melarang impor daging sapi yang

mengandung penyakit Anthrax.4. Subsidi

Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepadaproduk dalam negeri. Subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berupa

keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank yang murah

ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Adanya subsidi,

harga barang dalam negeri menjadi murah, sehingga barang-barang hasil

produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang-barang impor.5. Dumping

Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara

menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri.

METODE PEMBAYARAN

Ada dua metode pembayaran, yaitu :

1. Non Letter of Credit : Advance Payment

Advance Payment atau pembayaran dimuka dimana pembayaran

dilakukan oleh pembeli/buyer kepada seller sebelum barang

dikapalkan. Cara pembayaran seperti ini dapat terjadi apabila pasar


10/18

dikuasai oleh penjual (seller Market) atau penjual tidak yakin akan

buyer atau Negara si buyer.

Kelemahan dari jenis pembayaran ini barang tidak dikirim oleh seller

atau kualitas barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau

pengiriman barang terlambat atau barang yang dikirim tidak sesuai

dengan perjanjiannya.

Open Account

Merupakan kebalikan dari Advance Payment, yaitu Eksportir

mengirimkan barang beserta dokumen langsung kepada importer,

dan selanjutnya menunggu importer melakukan pembayaran. Hal ini

dapat terjadi apabila buyer memiliki posisi tawar yang tinggi.

Kelemahan cara pembayaran ini adalah adanya ketidakpastian

pembayaran seperti pembayaran terlambat atau melewati batas

waktu pembayaran atau jumlah nominal yang dibayarkan tidak

sesuai dengan perjanjian.

Consignment

Seller hanya menitipkan barang kepada buyer (buyer bukanlah

pembeli akhir) dan pembayaran dilakukan oleh buyer apabila barang

telah terjual. Kelemahan cara pembayaran seperti ini adalah tidak

ada kepastian kapan pembayaran dilakukan.

Collection

Pembayaran dilakukan dengan cara seller mengirimkan dokumen

kepada buyer dengan menggunakan jasa bank untuk menagih

pembayaran, baik dengan menggunakan draft atau promissory note.

Dalam hal ini seller meminta kepada banknya untuk menyerahkan

dokumen kepada buyer atas dasar :

Yang pertama adalah Documents against Payment (D/P). Dimana

dokumen beserta draft dikirim kepada buyer dan pembayaran

dilakukan oleh buyer pada saat buyer menerima dokumen.

Yang kedua adalah Documents agains Acceptance (D/A). Dokumen

dan draft dikirim kepada buyer dan pada saat buyer menerima


11/18

dokumen ia melakukan akseptasi sedangkan pembayaran dilakukan

oleh buyer pada saat jatuh tempo. Kelemahan dari jenis pembayaran

ini adalah kurang pastinya pembayaran dan potensi kerugian apabila

buyer menolak menebus dokumen.

Counter Trade

Adalah pembayaran dilakukan dengan cara tukar menukar barang

dengan barang. Counter Trade atau perdagangan timbal balik ini

sampai saat ini masih ada biasanya dilakukan atas dasar perjanjian 2

negara dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU).

2. Letter of Credit ( L/C ) Menurut UCP (Pasal 2 UCP 500), L/C adalah janji membayar dari bank

penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan

oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit

dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Untuk menjembatani kepentingan pihak Ekportir agar barang dikirimsetelah harga dibayar, sementara pihak importir punya kepentingan agar

harga dibayar setelah barang diterima, maka dipakailah suatu pembayaran

dengan documentary credit (L/C),

Alasan utama para pedagang menyukai sistem ini adalah karena adanyaunsur janji bayar yang ada pada sistem ini.

Penerima yang menjual barang kepada pemohon merasa aman dibayar

dengan cara L/C karena adanya janji pembayaran dari bank penerbit

kepadanya. Sebaliknya, pemohon juga merasa aman membelibarang

dengan cara L/C karena akan menerima dokumen-dokumen yang

dikehendakinya sebab pemenuhannya merupakan syarat pembayaran

langsung.

JENIS LETTER OF CREDIT

1. Revocable L/CAdalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara

sepihak tanpa persetujuan dari pihak penerima.


12/18

2. Irrevocable L/CAdalah L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa

persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu

penerima dan bank penerbit.

3. Irrevocable Confirmed L/CJenis L/C adalah Irrevocable apabila L/C tersebut mendapatkan konfirmasi

sebuah bank pengonfirmasi (Confirming Bank).

4. Sight (Payment) L/CAdalah L/C yang pembayarannya dilakukan secara tunai segera setelah

dokumen-dokumen yang disyaratkan diajukan atau diserahkan.

5. Acceptance L/CAdalah L/C yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu

tertentu setelah wesel diunjukan atau setelah barang dikapalkan.

PERAN LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANG INTERNASIONAL

Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor; Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang

impor;

Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT

pembukaan L/C merupakan jaminan pula bagi importir untuk memperolehpengapalan barang secara utuh sesuai dengan kontrak. Sedangkan dana

L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan.

Dengan demikian L/C tampak sebagai suatu instrumen yang ditawarkan

bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi

dagang internasional,

tampak bahwa sangatlah wajar bila L/C kemudian menjadi lebih banyakdisukai oleh para pihak, khususnya penjual dan pembeli dalam

bertransaksi dagang secara lintas batas. Alasan utama para pedagang

menyukai sistem ini, adalah karena adanya unsur janji bayar yang ada

pada sistem ini.


13/18

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

LETTER OF CREDIT

Applicant(buyer atau pembeli)adalah pihak yang memintakepada sebuahbank untuk membuka L/C atas namanya (sebagai pembeli).

Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebutkan dalam L/C sebagaipenjual).

Bank penerbit (Opening Bank atau issuing bank) adalah bank yangmembuka atau menerbitkan L/C (Bank pembeli).

Bank penerus atauAdvising Bankadalah Bank yang meneruskanL/C yangditerima dari opening bankkepada beneficiary (bisaBank penjual).

KEUNGGULAN TRANSAKSI LETTER OF CREDIT

cara pembayaran dalam suatu transaksi perdagangan internasional atautransaksi ekspor - impor yang paling aman bagi seller/eksportir maupun

bagi buyer/importer,

sebagai sarana pembayaran, sifat L/C yang independen atau terlepas darikontrak penjualan. Sehingga ketidakabsahan suatu kontrak penjualan tidak

mengakibatkan tidak sahnya pembayaran yang dilakukan melalui L/C,

instrumen atau alat yang dapat melindungi eksportir dan importir daritidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan kedua-belah

pihak.

KELEMAHAN TRANSAKSI LETTER OF CREDIT

Bagi eksportirJika dokumen mengandung penyimpangan, maka meskipun barang telah

dikapalkan/dikirim sesuai dengan pesanan, eksportir berpotensi tidak

memperoleh pembayaran (karena bank hanya berurusan dengan dokumen)

atau bila dibayarkan dipotong biaya discrepancy.

Bagi ImportirBiaya-biaya yang sehubungan dengan transaksi L/C, pembukaan L/C,

Akseptasi, dll.
http://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/11/pembayaran-dalam-perdagangan.htmlhttp://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/11/pembayaran-dalam-perdagangan.htmlhttp://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/11/pembayaran-dalam-perdagangan.htmlhttp://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/11/pembayaran-dalam-perdagangan.html


14/18

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

1. Umumnya sengketa-sengketa dagang didahului oleh penyelesaian dengancara negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah

ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau

arbitrase.

2. Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerapkali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak.

3. Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akanmenangani sengketa adalah kesepakatan para pihak.

PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa

perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk

dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini

pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang

sudah berlangsung diakhiri. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase)

harus menghormati apa yang para pihak sepakati.

2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian SengketaPrinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan

dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan

(principle of free choice of means).

Penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau

perjanjian para pihak, artinya penyerahan suatu sengketa ke badan

arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk

memilihnya.

3. Prinsip Kebebasan Memilih HukumPrinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang

akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan

(arbitrase) terhadap pokok sengketa.


15/18

Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan

untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono).

Prinsip ini adalah sumber dimana pengadilan akan memutus sengketa

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu

penyelesaian sengketa.

4. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para

pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap :

1. Prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya

sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di

antara negara,

2. Prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan

sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal

dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi,

mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan

pihak lainnya.

5. Prinsip Exhaustion of Local RemediesPrinsip ini lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional.

Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa

sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional,

langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh

hukum nasional suatu Negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

1. NegosiasiPenyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan cara yang paling

penting. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat

mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya

pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.


16/18

Kelemahan dalam negosiasi, yang pertama ketika para pihak

berkedudukan tidak seimbang, dalam keadaan ini salah satu pihak kuat

berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Kelemahan kedua

adalah proses berlangsungnya negosiasi sering lambat dan memakan

waktu yang lama. Kelemahan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu

keras dengan pendiriannya, maka dapat mengakibatkan proses negosiasi

ini menjadi tidak produktif.

2. MediasiMediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga

ini bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau

dagang. Mediator ikut serta aktif dalam proses negosiasi.

Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya

mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian

sengketa.

Usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat agak tidak

resmi (informal). Usulan ini dibuat berdasarkan informasi-informasi yang

diberikan oleh para pihak, bukan atas penyelidikannya. Tidak ada prosedur

khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas

menentukan prosedurnya.

3. KonsiliasiKonsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah

melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Namun menurut Behrens,

ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal

daripada mediasi.

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan

yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa

sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk

menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para

pihak. Namun, putusannya tidak mengikat para pihak.


17/18

4. ArbitraseArbitrase adalah penyerahan sengketa secara suka rela kepada pihak ketiga

yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau

arbitrase sementara (ad hoc). Dengan arbitrase, penyelesaian sengketa

relatif lebih cepat daripada melalui pengadilan. Putusan arbitrase sifatnya

final dan mengikat. Arbitrase juga dapat dijamin kerahasiaannya. Para

pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang netral dan ahli

mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi.

Bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase, artinya klausul

tersebut memberi kewenangan kepada arbitrator untuk menyelesaikan

sengketa.

Apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam kontraknya

terdapat klausul arbitrase, pengadilan harus menolak untuk menangani

sengketa.

5. Pengadilan (Nasional & Internasional)Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian

yang ada ternyata tidak berhasil.

Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya hanya

dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam

klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Dalam

klausul tersebut hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk

menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan (negeri) suatu negara

tertentu.

Kemungkinan kedua, para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada

badan pengadilan internasional, misalnya WTO.


18/18

KASUS HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Philip Morris Asia Ajukan Gugatan Terhadap Pemerintah Australia Terkait

Kemasan Polos

Philip Morris Asia Limited (PMA), Hong Kong, pemilik afiliasi di Australia,

Philip Morris Limited (PML), hari ini mengumumkan telah memulai proses

hukum terhadap Pemerintah Australia dengan mengumumkan Pemberitahuan

Arbitrase menurut Perjanjian Investasi Bilateral Australia dengan Hong Kong.

Pemberitahuan Arbitrase ini diberikan kepada Pemerintah sesegera mungkin

setelah pengesahan undang-undang kemasan polos/tanpa merek untuk produk

tembakau oleh Parlemen Australia.

Mengomentari pengumuman hari ini, juru bicara PMA, Anne Edwards berujar:

Kami melakukan ini tanpa adanya pilihan lain. Pemerintah telah mengeluarkan

undang-undang ini meskipun tidak mampu menunjukkan bahwa hal tersebut akan

efektif untuk mengurangi rokok dan telah mengabaikan kekhawatiran yang

meningkat di Australia dan internasional mengenai masalah hukum yang serius

terkait dengan kemasan polos."

PMA tengah mencari penangguhan undang-undang dan kompensasi penting

atas hilangnya merek dagang yang bernilai dari perusahaan dan investasi di

Australia yang disebabkan oleh kemasan polos. Perusahaan ini menimbulkan

kerugian bernilai miliaran dolar dan proses hukumnya akan berlangsung dalam 2

hingga 3 tahun.

"Kami yakin bahwa argumen hukum kami amat kuat dan kami pada akhirnya

akan memenangkan kasus ini," tambah Anne Edwards.

PML juga ingin memperoleh klaim menurut hukum dalam negeri sebelum

Pengadilan Tinggi Australia.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.docx

Documents

Transcript of HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.docx