NO 110/Desember 2007 - Januari 2008/Tahun XXVII

Hukum, Integritas, Cita-cita Reformasi

2 NO 3/Juli 2008 - Agustus 2008/Tahun XXVIII

DAFTAR ISI

Kedudukan Peraturan BPK Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Suatu Pendekatan Yuridis Formal)

KESAKSIAN PADA PERSIDANGAN PERKARA OEY HOEY TIONG DAN RUSLI SIMANJUNTAK

PEMERIKSA PERLU TAHU ADA BANTUAN HUKUM

Adalah tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah oleh BPK dan tindakan KPK untuk memberantas korupsi telah ikut menghambat pembangunan dalam era reformasi dewasa ini. Terhambatnya pembangunan itu terjadi justru karena baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum berhasil, dalam masa 10 tahun terakhir, membangun kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

Masalah-masalah hukum yang muncul memer-lukan kerja ekstra keras dari pimpinan BPK untuk melakukan koordinasi yang rumit dengan berb-agai elemen terkait, baik internal maupun ekster-nal. Hal ini tidak lain agar setiap masalah hukum BPK yang ditangani penegak hukum, baik di pusat maupun perwakilan dari Perwakilan Aceh hingga Perwakilan Manokwari dapat dipahami, didukung, dan dilaksanakan dengan persepsi yang sama.

4 Editorial

18 Laporan Penerimaan Gratifikasi atas nama Anwar Nasution

30 Pola Pengkaderan Pimpinan Dan Kemungkinan Kemacetan Gerbong Untuk Promosi

32 Arah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kita

35 Kunjungan Delegasi Anao Dalam Rangka Implementasi Kerja Sama BPK RI dan ANAO

37 Pemaparan dan Praktik Mengenai Pengembangan Pribadi

38 Potret BPK

40 Humas: Urusan Citra Dan Wartawan

44 Cinta Kerja dan Cinta Keluarga

52 Keterbacaan dan Skema Pengetahuan

63 Pengelolaan Diabetes Melitus Selama Berpuasa

64 Gendit: Gendit Kedinginan

65 Etos Kerja Mukmin

67 Peluncuran Buku Audit Kinerja pada Sektor Publik

68 PMP di Kota Bukit Seribu Perak

70 Kabar Perwakilan

72 Resensi Buku

24

5 PENYELAMATAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

27

46

PENUNJANG & PENDUKUNG55

Adalah merupakan fitnah dan penghinaan kepada pribadi saya dan kepada BPK keterangan Oey Hoey Tiong, S.H. (OHT) dan Rusli Simanjuntak (RS) yang mengatakan bahwa saya, Anwar Nasution, pernah memerintahkan OHT untuk memusnahkan dokumen Ra-pat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang saya ikuti berkai-tan dengan Aliran Dana Rp 100 milyar dari YPPI Tahun 2003....

Dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun Anggaran 2008 pada Juli 2008, Sekretaris Jenderal BPK RI memaparkan capaian rencana

strategis Kesetjenan.

3NO 3/Juli 2008 - Agustus 2008/Tahun XXVIII

Diterbitkan oleh Biro Humas & LN, Badan Pemeriksa Keuangan,

STT No. 722/SK/Ditjen PPG/STT

Susunan Dewan RedaksiMajalah Pemeriksa

Pelindung

Dharma Bhakti

Pemimpin RedaksiCris Kuntadi

Anggota RedaksiYudhi RamdanM. Yusuf Jhon

Ekowati Tyas RahayuDian Desilia

Bestantia IndraswatiR. Edi Susila

Gunawan Wisaksono

Staf RedaksiNurmalasari

Barlis Baharuddin

Desain GrafisSutriono

Rianto PrawotoAlamat Redaksi dan Tata Usaha

Gedung BPK-RI Jln. Gatot Subroto No.3 Jakarta Telp.

(02)5704395-6 Pes.24/208 Fax.(02)57950285

Email: ksbhumas@bpk.go.id

Redaksi menerima kiriman artikel (disertai dengan softcopy dan foto penulis) sesuai dengan misi majalah PEMERIKSA.Redaksi berhak mengoreksi/mengubah naskah yang diterima sepanjang tidak mengubah isi naskah. Isi majalah ini tidaklah berarti sama dengan pendirian Badan Pemeriksa Keuangan.

MAJALAH DWIWULANAN BPK-RI

RALATDalam Penerbitan Majalah Pemeriksa Edisi No.112/Tahun 2008 hal. 43 pada artikel yang berjudul Bahasa yang Terukur, keterangan pada tabel tertulis Bahasa yang Terukur seharusnya adalah Bahasa yang Tidak Terukur .

Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Pemeriksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Majalah Pemeriksa, semoga ke depan MP terus menjadi lebih baik, bisa memberikan manfaat yang lebih untuk pembacanya. Selamat juga,.MP sekarang sudah berubah menjadi majalah yang cukup bagus, baik dari segi desain maupun isinya. Isinya sudah semakin komplit, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dari pimpinan sampai anak buah, mulai materi-materi teknis sampai materi keagamaan yang cukup menarik dan semoga bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, atau paling tidak bisa sebagai sarana penyejuk hati. Mengenai wacana MP menjadi majalah bulanan, bagi saya sebagai pegawai baru, hal itu cukup menarik dan tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya. Mungkin tidak ada salahnya apabila MP menerbitkan opini-opini/tulisan-tulisan dari para ahli di luar pegawai BPK untuk semakin memperkaya wawasan para pegawainya, tentunya dengan materi-materi yang berkaitan dengan tugas pokok BPK, dan pertimbangan porsi kolom untuk pegawai dan di luar pegawai. Selain itu, mungkin perlu pelatihan bagi para penulis artikel di MP, terutama untuk diri saya sendiri sebagai pemula. Seandainya ada pelatihan tersebut, tentunya akan amat sangat menarik. Sebagai seorang pegawai di lingkungan penunjang dan pendukung, mohon maaf saya hanya bisa latihan menulis artikel di bidang penunjang dan pendukung, yang mungkin kurang menarik dan hanya membuat penuh halaman. Sekali lagi saya mohon maaf, saya hanya berharap tulisan saya bisa sebagai penyeimbang isi MP, sehingga meliputi bidang teknis (audit) dan penunjang pendukung. Saya mengucapkan terima kasih, selama ini beberapa coretan-coretan saya sudah dimuat. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suwarno Perwakilan BPK RI di Banjarmasin

SURAT PEMBACANO 110/Desember 2007 - Januari 2008/Tahun XXVII

Hukum,Integritas,Cita-cita Reformasi

4 NO 3/Juli 2008 - Agustus 2008/Tahun XXVIII

Marhaban ya Ramadhan, mari kita ambil ibroh dari setiap peristiwa

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1429 H, Redaksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah shoum Ramadhan bagi seluruh muslim BPK dan selamat menikmati sajian kami. Semoga Ramadhan tahun ini kita dapat mengambil lebih banyak ibroh (pelajaran/contoh) dari lingkungan kita. Untuk itu, kami bermaksud menyajikan beberapa peristiwa yang dapat kita petik sebagai ibroh untuk menghadapi masa depan, dunia dan akhirat.

Pertama, saat Anwar Nasution melapor kepada KPK atas penerimaan gratifikasi berupa tiket & biaya kamar hotel dari The Southern Methodist University Dedman School of Law, Amerika Serikat dan dari National Committee of Integrity & Transparency, Qatar. Sebelumnya, beliau juga melaporkan penerimaan hadiah berupa tas seminar dan jam tangan, yang semuanya diputuskan oleh KPK apakah menjadi hak negara atau hak pribadi.

Kedua, pernyataan ketidakterlibatan beliau dalam mega skandal aliran dana YPPI senilai Rp100 miliar sebagaimana diungkapkan saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor. Ketiga, dorongan Ketua BPK terhadap perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana pidatonya di hadapan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga kami sajikan pada Edisi 113 ini.

Redaksi juga mengucapkan selamat & sukses kepada mas Heru Cahyono yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Publikasi & Layanan Informasi menggantikan Cris Gendit Kuntadi, yang migrasi dari Biro Humas & Luar Negeri ke Auditama KN II.

5NO 3/Juli 2008 - Agustus 2008/Tahun XXVIII

LIPUTAN UTAMA

PENYELAMATAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

Prof. Dr. Anwar Nasution

. Pendahuluan Adalah tidak benar pendapat yang

mengatakan bahwa pemeriksaan keu-angan Pemerintah Pusat dan Daerah oleh BPK dan tindakan KPK untuk memberantas korupsi telah ikut men-ghambat pembangunan dalam era reformasi dewasa ini. Terhambatnya pembangunan itu terjadi justru karena baik Pemerintah Pusat maupun Pe-merintah Daerah belum berhasil, dalam masa 10 tahun terakhir, membangun kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Refor-masi itu telah menggantikan sistem po-litik otoriter dengan sistem demokrasi, menggantikan sistem pemerintahan yang sentralistis dengan otonomi dae-rah dan menggantikan sistem ekonomi yang relatip tertutup dan serba negara, yang menciptakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dengan globalisasi berdasarkan mekanisme pasar.

Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut, ada em-pat bentuk kelembagaan atau institusi yang belum berhasil dibangun oleh Pe-merintah dalam era reformasi. Pertama, Presentasi pada Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua DPRD seluruh Indonesia di Dewan Per-wakilan Daerah (DPD-RI) perihal Penjelasan ten-tang Upaya-upaya Penyelamatan APBN di Daerah, Gedung Nusantara V MPR-RI/DPR-RI/DPD-RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jumat, 22 Agustus 2008, pukul 5:00-6:5.2 Guru Besar Fakultas Ekonomi UI dan Ketua BPK-RI periode 2004-2009.

lembaga di Pusat yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai hal, Pemerintah Daerah merasa bahwa Pemerintah Pusat masih bertindak se-tengah hati dalam memberikan otono-mi kepada daerah. Ini tercermin misal-nya dari sering terganggunya kepastian mengenai besarnya jumlah transfer dana dari pusat ke daerah beserta jad-wal kapan diterimanya. Peraturan Pusat pun sering berubah dan bersifat multi interprestasi sehingga menimbulkan kebingungan bagi pejabat daerah untuk menjalankannya. Sementara itu, proses evaluasi APBD Kabupaten/Kota oleh Provinsi dan APBD Provinsi oleh De-partemen Dalam Negeri masih tetap bersifat birokratis da