Ifdhal Kasim

� “law that deals with the protection of individuals

and groups against violations by governments of their internationally guaranteed rights, and with the promotion of these rights”. (Buergental, 1:1992)

� “… consists of the body international rules, procedures,

and institutions developed to implement this concept and to promote respect for human rights in all countries

on a worldwide basis”. (Bilder, 3:1984).

� “suatu klaim yang dapat dibenarkan, berdasarkan landasan moral dan hukum, untuk memiliki atau memperoleh sesuatu, atau untuk bertindak dengan cara tertentu”. (Dworkin, 267:1978)

� “klaim-klaim yang bisa kita buat semata-mata

karena kita adalah manusia”. (Natural Rights

Theory, Locke).

� Klaim-klaim atas kemerdekaan dan

kebebasan;

� Klaim-klaim atas pengakuan terhadap status sipil,

Legal dan politis;

� Klaim-klaim atas keamanan sosial dan standar hidup

� Teori Hukum Kodrati (Natural Law Theory)

- Santo Thomas Aquinas : pendekatan teistik

- Hugo de Groot (Grotius): pendekatan sekularistik

� Teori Hak Kodrati (Natural Rights Theory)

- Hak yang melekat pada setiap insan semata-mata

karena ia adalah manusia (Jhon Locke)

Bantahan pokok: Teori hak-hak kodrati tidak bisa

dikorfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.

� Edmund Burke:

“propaganda terhadap ‘rekaan yang menakutkan

tentang persamaan manusia”

“ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang

sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani

hidup yang tidak jelas dan susah payah”.

� Jeremy Bentham (Utilitarian): “hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak

yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong

kosong yang retorik, atau puncak omong kosong yang

berbahaya”.

“Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama,

karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi

saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi

hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah

anak yang tidak pernah punya ayah”.

� John Austin (Positivism):

“Eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan

dari hukum negara”

“Satu-satunya hukum yang sahih adalah

perintah dari yang berdaulat, bukan datang

dari “alam atau “moral”.

Karl Max (Marxism):

“hak asasi manusia merupakan “bualan ideologis”

(ideological nonsense) dan “sampah kata-kata yang

kedaluwarsa” (obselute verbal rubbish).

“HAM hanya mutlak diperlukan dalam kurun pra

sejarah ketika individu-individu membutuhkan

perlindungan dari dunia yg tidak sempurna. Tatkala

dunia itu sudah diubah, manusia yang telah

teremansipasi akan berkembang dan melepaskan

dirinya dari kebutuhan akan hak-hak”.

� HAM adalah ikhtiar melindungi individu2 agar tidak menjadi korban utilitarianisme (“the Greatest Happiness of the Greatest Number”);

� HAM adalah ikhtiar melawan paksaan2 komunitarianisme (“utilitas populi suprema lex est”);

� HAM adalah ikhtiar melawan kediktaroran dengan alasan penciptaan “dunia baru”.

� Pra Perang Dunia II

◦ Hukum Internasional Klasik

◦ Intervensi Kemanusiaan

◦ Penghapusan Perbudakan (Mandate System)

◦ Palang Merah Internasional

◦ Liga Bangsa-Bangsa

� Pasca PD II

◦ Piagam PBB

◦ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

◦ Komisi Hak Asasi Manusia PBB

◦ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

◦ Kovenan Internasional Hak-hakl Ekonomi, Sosial dan

Budaya.

� Perjanjian atau “Treaty”

� Kebiasaan atau “Customary”

� Opini Jurist atau Doktrin

� Individu sebagai pemegang hak (rights-holders)

� Negara sebagai pemegang kewajiban

(duty- holders)

� Masyarakat Internasional (PBB) sebagai

pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut

� Kewajiban untuk Memajukan (obligation to

promote)

� Kewajiban untuk Melindungi (obligation to

protect)

� Kewajiban untuk memenuhi (obligation to

fulfil)

� Dewan Hak Asasi Manusia

� Komite yang Dibentuk oleh Konvensinya (treaty based organs)

� Hukum Nasional

� Ajaran Dualis

◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakan

dua sistem hukum yang terpisah

� Ajaran Monist

◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakan

bagian integral dari sistem yang sama.

� Konvensi Hak Anak;

� Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

� Konvensi Anti Penyiksaan;

� Konvensi Anti Diskriminasi Rasial;

� Kovenan Hak Sipil dan Politik

� Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

� Perdebatan Awal

◦ Soekarno dan Soepomo

◦ Hatta, Yamin, dan Liem Koen Hian

� Perdebatan Kedua

◦ Konstituante

� Perdebatan Ketiga

◦ Awal Orde Baru

� I. Melalui Hukum Dasar

1. TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM

2. Amandemen UUD 1945

� II. Melalui Legislasi

1. UU No. 39/1999 tentang HAM

2. UU Ratifikasi

3. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM

4. UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran

& Rekonsiliasi

� UUD 1945

� UUD Sementara

� UUD RIS

� Kembali Ke UUD 1945

� UUD 1945 setelah Perubahan

� Diperbolehkan pada saat terjadi keadaan darurat

yg mengancam negara;

� Diperbolehkan demi menjaga ketertiban umum,

moralitas dan kesehatan umum;

� Diperbolehkan demi melindungi hak dan

kebebasan orang lain.

hak atas hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

- hak atas kebebasan berkumpul;

- hak atas kebebasan berserikat;

- hak atas kebebasan menyatakan pendapat,

berekspresi, mencari dan memperoleh informasi