Hukum Adm Negara & Desentralisasi
Click here to load reader
-
Upload
anggoro-prajesta -
Category
Documents
-
view
249 -
download
4
Transcript of Hukum Adm Negara & Desentralisasi
BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu
pertama,hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori-teori dan
prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat pada bidang-
bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni hukum-hukum yang
terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang
, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara Hukum. Pemikiran atau konsepsi
manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh
karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Secara
embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh plato.Ada tiga unsur dari pemerintah
yang berkonstitusi yaitu peratama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua
pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan
umum,bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan
konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak
rakyat,bukan berupa paksaan – tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya
dengan konstitusi bahwa konstitusi meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan
menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap
masyarakat.
I.2 Tujuan Penulisan
Karya ilmiah ini dibuat untuk meamenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum
Administrasi Negara pada fakultas hukum di universitas sultan ageng tirtayasa dan ingin lebih
mengetahui dan mengkaji ilmu Hukum Administrasi Negara tentang Negara Hukum Dan Hukum
Administrasi Negara
I.3 Rumusan Masalah
1.Apa yang dimaksud dengan Negara hukum ?
2.Apakah Dasar Teoritis Negara Hukum ?
3.Bagaimanakah ruang Lingkup Negara Hukum ?
1.4 Sistematika Penulisan
Didalam makalah ini, terdapat sistematika penulisan makalah yang dirinci sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan
.Latar belakang masalah
.Rumusan masalah
.Tujuan penulisan
.Sistematika penulisa
BAB II : Pembahasan
BAB III: Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan
yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan
Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang,
kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep
rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara
hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat
menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum
Romawi. “Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut “civil law”
atau “modern roman law” Dalam perkembangannya konsepsi Negara hukum tersebut kemudian
mengalami penyempurnaan diantaranya :
1. sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar
atas hukum atau peraturan perundang-undangan,
3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Warga Negara)
4. adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri,arti lembaga
peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada
dibawah pengaruh eksekutif.,
6. adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk
turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. adanya system perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya
yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara.Perumusan unsur-unsur Negara hukum ini
tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatar belakanginya, terutama pengaruh
falsafah Individualisme, yang menempatkan individu atau warga Negara sebagai primus
interpares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu,unsur pembatasan kekuasaan Negara
untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi
kekuasaan Negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagiyum yang begitu popular dan
Lord Acton, yaitu “power tends to corrupt, but absolute power corruptabsolutely “ (Manusia
yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan
yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalah gunakan ). Model Negara hukum seperti ini
berdasarkan catatan sejarah disebut dengan demokrasi konstitusional, dengan cirri pemerintah
yang demokrtis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak
sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dengan kata lain , esensi dari Negara berkonstitusi
adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.Atas dasar itu keberadaan konstitusi dalam
suatu Negara merupakan condition sine quanon Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, bila Negara hukum diidentikan dengan
keberadaan konstitusi dalam suatu Negara dalam abad ke-20 ini hampir tidak suatu Negara pun
yang menganggap suatu Negara modern tanpa menyebutkan dirinnya “ Negara berdasar atas
hukum “ Negara hukum identik dengan Negara yang berkonstitusi atau Negara yang menjadikan
konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Telah disebutkan bahwa pada dataran implementasi Negara hukum itu memiliki karakteristik dan
model yang beragam. Terlepas dari berbagai model Negara hukum tersebut , Budiono mencatat
bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju kearah
kesimpulan, yaitu Negara merupakan Negara yang akan mewujudkan harapan pada warga
Negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika Negara itu bdiselenggarakan
berdasarkan hukum sebagai aturan main Dalam Negara hukum, hukum menjadi aturan
permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi
aturan permainan untuk menyelesaikan segala macamperselisihan, termasuk juga perselisihan
politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tadi. Dengan demikian, hukum tidak
mengabdi kepada kepentingan politik sectarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita
politik dalam kerangka kenegaraan
Negara Hukum Demokratis, Negara hukum bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-
undangan,dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui system demokrasi. Hubungan
antara Negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum
akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan
makna.Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara
hukum. Dengan demikian Negara hukum yang bertopeng pada sistem demokrasi dapat disebut
sebagai Negara hukum demokratis
Prinsip-prinsip Negara hukum
1. Asas legalitas
Pembatasan warga Negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang
yang merupakan peraturan umum.Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan
(terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang , kolusi dan
berbagai jenis tindakan yang tidak benar
b. Perlindungan hak-hak asasi
c. Pemerintah terikat pada hukum
Hukum harus dapat ditegakan ketika hukum itu dilanggar,pemerintah harus menjamin bahwa
ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum,pemerintah dapat
memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan Negara, memaksakan
hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
d. Pengawasan oleh hakim yang merdeka
Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar
kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan
dibawah kekuasaan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada
hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.
Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main sebagai dalam penyelenggaraan
kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain :
(diletakan untuk menata masyarakat yang damai ,adil dan bermakna) Artinya sasaran dari
Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
bertumpu pada keadilan,kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam Negara hukum,
eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan,
pemerintahan dan kemasyarakatan.
Pentingnya pemencaran dan pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan teori
pemencaran kekuasaan atau pemisahan kekuasaan . Dengan membaginya menjadi kekuasaan
legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan
kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negri) .Bahwa dalam suatu negara ada tiga
organ dan fungsi pemeritah yaitu legislatif,eksekutif, dan yudisial , Masing-masing organ ini
harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari satu fungsi dari satu orang atau organ
pemerintahan merupakan ancaman kebebasan individu. Seiring dengan perkembangan kenegaran
dan pemerintahan ajaran Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara didunia khususnya
setelah perang dunia kedua adalah Negara kesejahteraan (welfar state) dalam bidang ekonomi
yang melarang Negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat . Akibat
pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut
Negara penjaga malam . Karena timbul adanya kerusuhan-kerusuhan maka konsepsi Negara
penjaga malam telah gagal dalam implementasinya .Yang membuat negara mengalami kerugian
yang mungkian bukan kerugian materil saja tetapi juga kerugian formil seluruhnya yang dapat
menyengsarakan suluruh rakyatnya , demikian pula Negara juga tidak akan terkontrol dalam
mengatur segala bentuk-bentuk pemerintahannya dalam kondisi seperti sekarang ini yang belum
kondusif serta aman, damai dan sejahtera
Kegagalan inilah yang membuat suatu negara terimplementasi yang menempatkan pemerintah
yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan dapat mensejahterakan
masyarakatnya kembali seperti sediakala lagi.
Kegagalan implementasi tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya , Ciri utama Negara ini
adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya
.Dengan kata lain, ajaran merupakan bentuk konkret yang membatasi peran Negara dan
pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang menghendaki
pemerintah dan Negara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai
langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan .
sejak Negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan
pemerintah semakin lama makin luas. Admimistrasi Negara diserahi kewajiban untuk
menyelenggarakan kesejahteraan umum, diberinya tugas itu yang khusus bagi administrasi
Negara agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya,
penyelenggaraan pengajaran bagi semua warga Negara, dan sebaginya secara baik, maka
administrasi Negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri,
terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan
yang peraturan penyelenggaraan belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan kenegaraan yang
diserahi fungsi legislatif.
Pemberian kewenangan pada Negara kepada administrasi Negara untuk bertindak sebagai
inisiatif itu lazim yaitu, suatu yang didalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas.
Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan,sedangkan kekuasaan yang luas itu
menyiratkan adanya kebebasan memilih melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam
praktik, kewajiban dan kekuasaan berkaitan erat .Suatu kebebasan yang diberikan kepada alat
administrasi, yaitun kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi Negara
mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh kepada ketentuan
hukum.
1. sumber-sumber hukum
a. sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan
hukum. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum. Atau
tempat dari mana matri hukum itun diambil.
b. sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada , sumber hukum formal
diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan
hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal
berlaku.
2.2 Dasar Teoritis Negara Hukum
Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak jaman yang lahir dan berkembang dalam
situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang
Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situai kesejarahan, “Pada babak sejarah
sekarang, sukar untuk membayangkan Negara tidak sebagai Negara hukum. Setiap Negara yang
tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit
secara formal akan memaklumkan dirinya.
Negara Hukum Demokratis
Sebagaimana disebutkan di atas dalam sistem demokrasi penyelenggaraan Negara itu harus
bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat Implementasi Negara hukum itu harus
ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi dapat
dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan
hukum tanpa demokrasi akan akan kehilangan makna.
Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern
Pentingnya pemencaran dan pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan teori
pemencaran kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.
Mengawali pengantar hukum administrasi Negara secara umum berupaya untuk memahami
konsep tertentu, pertama-tama kita batasi pada term ‘hukum administrasi negara’ (Apa isi bagian
hukum itu?) Kita dapat menempatkan bahwa hukum administrasi Negara merupakan bagian dari
hukum publik…Hukum administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari
hukum publik) yang berkenaan dengan pemerintahan umum.(Untuk menemukan definisi yang
baik mengenai istilah ‘hukum adminisrasi negara’, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum
administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan
pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan mengatur hubungan antara
pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintahan…Hukum
administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana
organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi Negara berisi aturan main
yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan). Hukum administrasi Negara atau
hukum tata pemerintahan _pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuanya dari hukum tata
Negara –memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan {tugas-tugas yang dipercayakan}
kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya pada Negara, menentukan
kedudukan terhadap warga Negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-
tindakan organ pemerintahan itu).
(Hukum administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang
berkaitan dengan {mengatur} administrasi, pemerintah, dan pemerintah. Secara global
dikatakan,hukum administrasi Negara merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh
pemrintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan disisi lain HAN
merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan
memperolah perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktivitas
pemerintahan).
(Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi.
Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Oleh karena itu, HAN disebut juga hukum tata
pemerintahan. Perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya
pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi dari pemerintahan, yang bukan organ dan
fungsi pembuat undang-undang dan peradilan). Hukum administrasi Negara atau hukum tata
pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan
tetapi, tidak semua peraturan - peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk
dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak
termasuk dalam HAN , melainkan masuk pada lingkup HTN.
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi
Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak
administrasi , dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai menguji hubungan
hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi Negara
melakukan tugas mereka yang khusus.Berdasarkan beberapa definisi tersebut dalam hukum
administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu pertama aturan-aturan hukum yang mengatur
dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya.; kedua, aturan-
aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara
atau Pemerintah dengan para warga negaranya.
Dapatlah disebutkan bahwa hukum administrasi adalah hukum yang berkenaan dengan
pemerintahan dalam arti sempit. Secara garis besar mengatur hal-hal antara lain :
a. perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik,
b. kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan dibidang public tersebut), didalamnya
diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan
kewenangannya;penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrument hukum
sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum,
c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atas penggunaan kewenangan pemerintah itu.
d. penegakan hukun dan penerapan sanki-sanki dalam bidang pemerintahan.
Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan
perundang-undangan,dan hukum administrasi tidak tertulis,yang lazim disebut asas-asas umum
pemerintahan yang layak keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi adalah sekumpulan
peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai
dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik
dalam suatu Negara hukum. Dengan demikian, keberadaan hukum administrasi Negara dalam
suatu Negara hukum merupakan conditio sine cuanon.
Adminisrtasi Negara mempunyai konsekuensi tertentu dalam bidang legislasi. Dengan bersandar
pada freies Ermessen, administrasi Negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan
berbagai hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan
kesejahteraan umum, dan untuk melakukan itu diperlukan instrumen hukum. Artinya, bersamaan
dengan pemberian kewenangan yang luas untuk bertindak diberikan pula kewenangan untuk
membuat instrumen hukumnya. Menurut E.Utrecht, kekuasaan administrasi Negara dalam
bidang legislasi ini meliputi ; pertama kewenangan untuk membuat peraturan atas inisiatif
sendiri, terutama dalam menghadapi soal-soal genting yang belum ada peraturannya, tanpa
bergantung pada pembuat undang-undang pusat. Kedua, kekuasaan administrasi Negara untuk
membuat peraturan atas dasar delegasi. Karena pembuat undang-undang hanya dapat
menyelesaikan soal-soal yang bersangkutan dalam garis besarnya saja dan tidak dapat
menyelesaikan tiap detail pergaulan sehari-hari, pemerintah diberi tugas dengan keadaan yang
sungguh-sungguh terjadi dimasyarakat, ketiga, droit function, yaitu kekuasaan administrasi
Negara untuk menafsirkan sendiri berbagai peraturan, yang berarti administrasi Negara
berwenang mengoreksi (corigeren) hasil pekerjaan pembuat undang-undang.
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah berkaitan pula dengan bentuk Negara tertentu. Dalam
Negara yang berbentuk kesatuan, ada dua kemungkinan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara berarti
seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan dengan
desentralisasi berarti penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh
pemerintah pusat, tetapi juga oleh satuan pemerntahan daerah, yang umumnya bertumpu pada
prinsip otonomi, yaitu “vrijhaid en zelfstandigheid “ kebebasan dan kemandirian daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah (huishouding).
Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara
Negara hukum menurut F.R. Bothlingk adalah “De staat,waarin de wilsvrijheid van
gezagsdragers is bepert door grenzen van recht” (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang
kekuasaan dibatasi oleh kekuatan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka
merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara (Di satu
sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan
kewenangan oleh pembuat undang-undang). A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens,
mengatakan bahwa Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum
sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala
bentuknya dilakukan dibawah hukum. Dalam Negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan
menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum,
bukunnya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.terhadap tugas-tugas pemerintahan dan
kenegaraan dalam suatu Negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam
konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata Negara. Dengan kata lain,
hukum tata Negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis. Hukum tersebut adalah
hukum administrasi Negara . Menurut J.B.J.M ten Berge, hukum adminisrtrasi Negara adalah
sebagai (perpanjangan dari hukum tata Negara) atau (sebagai hukum sekunder yang berkenaan
dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan
tugas oleh penguasa). Atas dasar ini tampak bahwa keberadaan hukum administrasi Negara
seiring dengan keberadaan Negara hukum dan hukum tata Negara. Oleh karena itu, menurut
J.M.J.B. ten Berge, adalah salah paham menganggap hukum administrasi Negara sebagai
fenomena yang relative baru. Lebih lanjut J.M.J.B ten Berge (hukum administrasi Negara
berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Karena kekuasaan dan kegiatan
penguasa itu dilaksanakan, lahirlah hukum administrasi Negara). Dengan kata lain, hukum
administrasi Negara, sebagaimana hukum tata Negara, berkaitan erat dengan persoalan
kekuasaan, mengingat Negara itu organisasi kekuasaan, maka pada umumnya organisasi akan
muncul sebagai instrumen untuk mengawasi sebagai penggunaan kekuasaan pemerintah. Dengan
demikian,keberadaan hukum administrasi Negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan
kekuasaan Negara dan pemerintahan suatu Negara hukum,yang menuntut dan menghendaki
penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan
atas hukum. Hampir semua Negara didunia ini menganut Negara hukum, yakni yang
menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan Negara dan
pemerintahan. Sebagai Negara hukum, sudah barang tentu “memiliki” hukum administrasi
Negara, sebagai instrument untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan
Negara. Oleh karena itu, sebenarnya semua Negara modern mengenal hukum administrsi
Negara. Hanya saja hukum administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan
yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan
yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk
pemerintahan, perbedaan hukum tata Negara yang menjadi sandaran hukum administrasi , dan
sebagainya. Oleh karena itu Dasar Teoritis Negara Hukum sebagaimana telah disampaikan diatas
yang menghimbau tentang kewenangan, perebuatan, organ-organ, aturan-aturan per-undang-
undangan yang tidak hanya ada pada pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga turut
andil dalam kesejahteraan masyarakatnya. Dan sudah jelas bahwa Negara pada jaman modern
sekarang ini adakah Negara Hukum dan pemerintahkah yang harus tunduk pada hukum, bukan
hukum yang tunduk pada pemerintah karena hukum itu ada. Hukumlah yang menjadikan suatu
Negara maju dan berkembang menjadi modern dan bukan pula penguasa yang menjadikan suatu
Negara berkembang menjadi modern. Persatuan Dan Kesatuan tentunya yang pertama menjadi
dasar Hukum administrasi Negara, dan hukum administrasi Negara sebagai salah satu cabang
ilmu,khususnya diwilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan, pada awalnya,
khususnya di negri belanda.agak berbeda dengan yang berkembang di Prancis sebagai bidang
tersendiri disamping hukum tata Negara.
2.3 Ruang Lingkup Negara Hukum (HAN)
Di negri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan administratief recht,
dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia
berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada yang menerjemahkan dengan
tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha Negara, dan ada yang
menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam
dengan pemerintahan.
Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini,
yakni seperti HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan, Hukum Tata
Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, HAN Indonesia, dan Hukum administrasi,
tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan bahwa pada kata
administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan. Sebenarnya kedua kata ini
dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah itu sendiri merupakan
terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan dikemukakan secara terpisah
mengenai istilah administrasi Negara dan istilah pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus
dan yang berkembang dikalangan para sarjana.
a. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi
Negara mempunyai tiga arti, yaitu;
1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah;
2. Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah;
3. Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu.
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari
manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.”Sondang P.
Siagian mengartikan administrasi Negara sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh aparatur pemerintah dari satu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara”. EUtrecht
menyebutkan bahwa administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat)
administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah,
Menurut Dimock & Dimock, administrasi Negara adalah aktivitas-aktivitas Negara dalam
melaksanakan kekuasaan-
kekuasaan politiknya, dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan
kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan
pemerintahan. “Bahsan Mustafa mengartikan administrasi Negara sebagai gabungan jabatan-
jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat dan diserahi tugas melakukan sebagian dari
pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat
undang-undang dan badan-badan kehakiman. Sudah jelas dari beberapa pendapat tersebut
dapatlah diketahui bahwa adminisrtasi Negara adalah “Keseluruhan aparatur pemerintah yang
melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas Negara selain tugas pembuatan undang-undang
dan pengadilan”
b. Pemerintah/Pemerintahan
Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit.
Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang pada
pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau alat-alat
kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam
pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang diserahi tugas
pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencangkup semua
badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan didalam Negara baik eksekutuf maupun
legislatif dan yudikatif. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa istilah pemerintahan disebutkan
memiliki dua pengertian, yaitu seabagai fungsi dan sebagai organisasi.
a Pemerintah sebagai fungsi adalah: melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah
sebagai organ adalah kumpulan organ-organ dan organisasi pemerintahan yang dibebani dengan
pelaksanaan tugas pemerintahan.
b. Pemerintah sebagai organisasi adalah: bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan
organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, kewajiban masing-masing
departemen pemerintahan, badan-badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan.
Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur
pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing, fungsi pemerintah itu dapat ditentukan
dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan
peradilan.Pemerintah dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan
perundang-undangn dan peradilan. Kalaupun hukum administrasi Negara berkenaan dengan
kekuasaan eksekutif, pengertian eksekutif ini tidak sama dengan apa dengan apa yang
dimaksudkan dengan konsep trias politika (yang menempatkan kekuasaan eksekutif hanya
melaksanakan undang-undang).
Meskipun secara umum dianut definisi negatif tentang pemerintahan, yaitu sebagai suatu
aktivitas diluar perundangan dan peradilan, pada kenyataannya pemerintah juga melakukan
tindakan hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam pembuatan undang-undang organik dan
pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, dan juga bertindak dalam bidang
penyelesaian perselisihan, misalnya dalam penyelesaian hukum melalui upaya administrasi dan
dalam hal penegakan hukum administrasi atau pada penerapan sanki-sanki administrasi yang
semuanya itu menjadi objek kajian hukum administrasi Negara. Oleh karena itu tidak mudah
untuk menentukan ruang lingkup hukum administrasi Negara. Di samping itu kesukaran
menentukan ruang lingkup hukum administrasi Negara ini disebabkan pula oleh beberapa faktor,
Pertama, HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan
secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan seiring dengan perkembangan
kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat disuatu
daerah atau Negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. Kedua, pembuatan peraturan-peraturan,
keputusan-keputusan dan instrument yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak
pada satu tangan atau lembaga. Ketiga, hukum administrasi Negara berkembang sejalan dengan
perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan
bidang hukum administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral. Karena faktor-faktor inilah,
(HAN tidak dapat dikodefikasi, seperti dalam hukum perdata dan hukum pidana yang dapat
dikumpulkan menjadi satu kitab undang-undang).
Prajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian, yaitu HAN heteronom dan HAN
otonom. HAN heteronom yang bersumber pada UUD,TAP MPR, dan UU adalah hukum yang
mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara . HAN otonom adalah hukum
oprasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi Negara. Dan juga ada yang
menyebutkan bahwa HAN itu ada HAN umum dan ada HAN khusus. HAN umum berkenaan
dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi
atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum
administrasi, dalam arti tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. Sementara itu, HAN khusus
adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tata
ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan tentang
kesehatan, peraturan tentang perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan,
dan sebagainya.
Adanya perbedaan bidang hukum Administrasi khusus merupakan suatu hal yang logis dan wajar
mengingat masing-masing Negara dihadapkan pada perbedaan sosio kultural, politik, sistem
pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya, Artinya, munculnya pembedaan antara
hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus merupakan suatu yang tidak dapat
dihindari dan suatu yang alamiah. Munculnya hukum administrasi ini semakin penting artinya
seiring dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan
perkembangan dan penemuan-penemuan baru berbagai bidang kehidupan ditengah masyarakat,
yang harus diatur melalui hukum administrasi. Dalam konteks ini tampak bahwa hukum
administrasi itu tumbuh dan berkembang secara Dinamis.
Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi itu sangat luas
sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkupnya. Disamping itu khusus bagi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daearah atau pemerintah daerah.
Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas
pemerintahan yang layak, Keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi Negara adalah
sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam
berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
baik dalam suatu Negara hukum. Dengan deamikian, keberadaan hukum administrasi Negara
dalam suatu Negara hukum merupakan condition sine quanon.
Menurut WF.Prins, batas antara hukum administrasi Negara debgan hukum tata Negara
sebagaimana telah dijelaskan beberapa pengarang, satupun tidak ada yang sama. Akan tetapi,
bila diteliti, di dalam membuat batas tersebut, sadar maupun tidak, yang telah diambil sebagai
dasar pikiran ialah bahwa tata Negara mengenai hal pokok. Setelah menyebutkan bahwa hukum
tata Negara dan hukum administrasi Negara merupakan satu kesatuan dan hukum administrasi
Negara dianggap sebagai bagian atau tambahan dari hukum tata Negara, yang kemudian
pendapat ditinggalkan karena perkembangan sejarah menempatkan hukum daministrasi Negara
sebagai bidang kajian hukum sendiri, mendefinisikan hukum administrasi Negara sebagai
(keseluruhan norma yang berasal dari hukum tata negrara yang mengatur hubungan hukum di
antara aparat Negara, mengatur prosedur pembentukan keputusan yang mengikat pemerintahan,
dan memuat ketentuan mengenai hubungan hukum dengan subjek hukum lain). Guna mengakhiri
perbedaan pendapat mengenai perbedaan antara hukum tata Negara dan denagan hukum
administrasi Negara cukuplah disebutkan pendapat dari Bagir Manan, yang mengatakan bahwa
secara keilmuan hukum yang mengatur tingkah laku Negara (alat perlengkapan Negara)
dimasukan kedalam kelompok hukum tata Negara, sedangkan hukum yang mengatur
pemerintahan (dalam arti administrasi Negara) masuk kedalam kelompok hukum administrasi
Negara.
MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU
OLES HERBAL UTK KUAT TAHAN LAMA REKOMENDASI BOYKE!
KumpulBlogger.com
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Bahwa sebenarnya Indonesia adalah Negara hukum Negara yang memprioritaskan berbagai
hukum yang berlaku dijaman modern guna terciptanya suatu hukum yang dapat ditaati, dipatuhi,
dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat,dan diantara hukum-hukum yang ada
dalam hukum administrasi Negara meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum tata pemerintah,
Hukum tata usaha pemerintah, Hukum tata usaha Negara, Hukum tata usaha pemerintah
Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuan dari Negara hukum adalah agar terciptanya keamanan,
yang dapat memberikan ketentraman bagi setiap warga Negaranya. (Hukum administrasi Negara
merupakan bagian-bagian dari hukum publik, hukum administrasi Negara dapat dijelaskan
sebagai peraturan-peraturan dari hukum publik), yang berkenaan dengan pemerintahan umum
untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah hukum administrasi Negara, agar dapat
terlaksananya hukum harus mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara
pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organ pemerintah.Oleh karena itu,
sebenarnya semua Negara modern mengenal Hukum Administrasi Negara hanya saja Hukum
Administrasi Negara itu berbeda-beda antara satu Negara dengan yang lainnya, yang disebabkan
oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan
sistem politik, perbedaan bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan
secara luas dan dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas adalah mencangkup semua alat
kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative,
yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara,
sedangkan dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif.
Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi Negara itu sangat
luas sehingga tidak dapt ditentukan secara tegas ruang lingkupnya, disamping itu khusus bagi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah, yaitu
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah.
SARAN
Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar terciptalah
Negara yang sejahtera, agar demikian masyarakat yang ada didalam dapat terlendungi hukum
dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan, sebagai Negara hukum Indonesia adalah
salah satu Negara yang menjunjung hukum agar ketentraman dinegara Indonesia senantiasa
terjaga dan terpelihara agar terciptalah kesejahteraan dan ketentraman dalam bermasyarakat, oleh
karena itu sudah seharusnya pemerintah juga turut turun langsung meninjau apakah seluruh
masyarakat sudah mendapatkan hak-nya dilindungi oleh hukum tanpa pandang bulu apa dia
masyarakat yang mampu ataukah tidak mampu. Karena hukum itu adalah bagian dari masyarakat
juga dan masyarakatlah yang berhak dijamin atas hukum.
DAFTAR PUSTAKA
RIDWAN HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Jakarta ;2004