Tugas Hukum Adat BaliSumber Hukum Adat BaliSumber hukum dibagi menjadi dua yaitu Sumber hukum hukum materiil (perasaan hukum masyarakat ) dan Sumber hukum formal (pembentuk hukum yang menentukan berlakunya hukum)Sumber hukum formal adat Bali meliputi:Sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis yang dapat ditemukan dalam : Dresta ,baik sastra destra dan kuna dresta,loka dresta,desa dresta ,(catur dresta) Awig-awig Pararem Keputusan lembaga lembaga adat dan keagamaan seperti :Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (BPPLA)Kab/kota se-Bali,Majelis Desa Pakraman,dan Parisada Hindu Dharma Paswara (Keputusan raja/pemerintah) Sastra Agama (Kitab-kitab Agama) seperti Kitab Manawa Dharmasastra(Hukum Hindu) Kitab Catur Agama (kitab agama,Purwa Agama,Kutara Agama,dan Adi Agama) dll. Pendapat pakar dan tokoh hukum adat Bali,seperti dapat dilihat dalam laporan-laporan penelitian maupun karya karya ilmiah.Dasar Hukum Adat BaliDasar Hukum Adat Bali yaitu terdapat pada : UUD 1945 Pasal II Aturan PeralihanSemua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Penjelasan UUD 1945Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfberturende landschappen dan vokssemeeschappen seperti desa di Jawa,Bali,Negeri Minangkabau,dusun dan marga di Palembang dsb.Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang istimewa.Pasal 18B(1) Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang Undang. UUD Republik Indonesia Serikat ( 1949)Pasal 47Peraturan peraturan ketatanegaraan Negara Negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada sebagai persekutuan rakyat didalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan persekutuan itu secara demokratis dalam daerah-daerah otonomi. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999,tentang GBHNBab IV (Arah Kebijakan)A.Hukum (angka 2)Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan pewarisan colonial dan hukum nasional yang diskriminatif,termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. UU Nomor : 22/1999,tentang Pemerintah DaerahPasal 1 huruf oDesa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasrkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.Pasal 104Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat,membuat peraturan desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.Pasal 111(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten,sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang undang ini.(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengakui dan menghormati ,hak,asal usul dan adat istiadat. Keputusan Menteri Dalam Negeri No :63/1999,tentang Petunjuk Pelaksanaan dan persesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan KelurahanPasal 1 huruf dBadan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.Pasal 9 (1) Sebutan Untuk Desa,Kepala Desa,Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa,dapat disesuaikan dengan kondisi social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Keputusan Menteri Dalam Negeri No :64/1999,tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai DesaPasal 16 (ayat 1 huruf h )Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah Menjaga Kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.Pasal 16 (ayat 3)Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.Pasal 36(ayat 1 huruf a)BPD mempunyai fungsi : mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunanPasal 43 Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan,pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat diwilayahnya.