HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

UU NO.31/1997

Alasan adanya pengadilan militer :

- aturan mengenai peradilan militer sudah tidak sesuai dengan UU kekuasaan

kehakiman

- peradilan militer merupakan pelaksana kekuasana kehakiman dilingkungan

angkatan militer ( psl 8 UU No 31/97 )

Psal 12: susuna pengadilan militer :

1. pengadilan militer ( DILMIL )

2. pengadilan militer tinggi ( DILMILTI )

3. pengadilan militer Utama ( DILMITAMA )

4. pengadilan militer Pertempuran

Psal 9 : kewenangan pengadilan militer :

1. mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang prajurit atau anggota / badan

yang dipersamakan sbg prajurit atau menurut panglima diadili dilingkungan

militer.

2. memeriksa, memutus & menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

3. menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang

bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan sbg akibat yang ditimbulkan

oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan & sekaligus memutus kedua

perkara tersebut dalam satu putusan.

Perlunya Hukum pidana militer di Indonesia :

1. nilai secara histories

2. pembinaan terhadap Negara melalui anggota pasukan militer

kekuasaan dan kewenangan peradilan militer dasar acuan kekuasaan kehakiman dai atur

dalam Pasal 24C UUD 1945 amandemen IV

tugas dan kewenangan MK :

1. menguji secara materill UU terhadap UUD 45

2. menyelesaikan sengketa hasil pemilu

3. menyelesaikan sengketa Partai Politik

4. menyelesaikan sengketa antara lembaga tinggi negara

5. memeriksa pendapat DPR untuk menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden

karena dianggap melakukan tindak pidana

kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer :

1. Mahkamah Militer ( MAHMIL )

Bertugas & berwenang mengadili dalam tingkat pertama perkara kejahatan &

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat Kapten

Kebawah di daerah hukumnya

2. Mahkamah Militer Tinggi ( MAHMILTI )

Bertugas & berwenang mengadili dalam tingkat pertama perkara kejahatan &

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat Mayor ke atas

3. Mahkamah Militer Agung ( MAHMILGUNG )

Bertugas & berwenang menyelesaikan perkar kejahatan & pelanggaran pada

tingkat akhir dipengadilan militer

Penyidik dalam Pengadilan Militer :

1. Atasan yang berhak menghukum ( ANKUM )

2. Polisi Militer ( PM )

3. Oditur Militer

Penyidik Pembantu :

1. Provos TNI AD

2. Provos TNI AL

3. Provos TNI AU

Kewenangan Penyidik ( pasl 71 UU No. 31 / 1997 ) :

Menerima laporan / pengaduan tentang adanya tindak pidana mister

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ( pengamanan )

Mencari keterangan dan barang bukti

Menyruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal tersangka

Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan & pemeriksaan surat-surat

Mengambila sidik jari

Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka / saksi

Mengadakan tindakan lain sesuai dengan hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan

Melaksakan perintah atasan yang berhak menghukum ( ANKUM )

Melaporkan hasil penyidikan kepada ANKUM

Oditur Militer ( Jaksa / Penuntut dalam lingkup pengadilan militer ) terbagi atas :

1. Oditur Militer

2. Oditur Militer Tinggi

3. Oditur Jendral

4. Oditur Militer Pertempuran

Kewenangan Oditur Militer ( psl 64 UU peradilan militer ) :

Melakukan penuntutan yang terdakwa Kapten Kebawah / seorang yang

berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit sesuai dengan persetujuan menteri

kehakiman

Melaksanakan putusan hakim atau penetapan pengadilan dalam lingkungan

militer

Melakukan penyidikan ( pemeriksaan tambahan )

Kewenangan Oditur Militer Tinggi ( psl UU peradilan Militer ) :

Membina & mengawasi pelaksanaan tugas & wewenang Oditur

Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan

Mengadakan koordinasi dengan PM

Kewenangan Oditru Jendral ( psl 67 UU peradilan Militer ) :

Mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penuntutan

Mengendalikan & mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan

perkara & penuntutan di lingkungan TNI

Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden terhadap permohona Grasi kepada

pidana mati utk grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi

Melaksankan tugas khusus dari panglima

Kewenangan Oditur Militer Pertempuran ( psl 68 ) :

Melakukan penuntutan

Melaksanakan penetapan hakim

Melakukan penyidikan

ANKUM : atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman

disiplin berdasarkan ketentuan per Uuan yakni UUNo 31 ? 1997 dalam psal 34

Pengadilan militer :

Merupakan pelaksan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata

untuk menegakkkan hukum & keadilan dengan memperhatikan kepentingan

penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara ( Psl 5 ayat 1 UU No 31/97 )

Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh

MA ( psl 6 UU 31 / 97 )

Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan

pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima ( psl7 ayat 1 UU No 31 / 97 )

PERBANDINGAN KUHAP & KUHAP MIL

No UU No 8 tahun 1981 ttg KUHAP UU No 31 tahun 1997 KUHAP MIL

1 Kewenangan mengadili

Terhadap warga sipil

Kewenanga mengadili :

- Prajurit

2

3

4

5

6

7

Objek sengketa :

Tindak pidana umum & tindak pidana khusus

yg tidak diatur oleh UU tipi khusus

Penyelidik :

Setiap pejabat POLRI

Penyidik :

POLRI & PPNS tertentu

Penahanan :

- paling lama 20 hari ( penyidik )

- paling lama 40 hari ( penuntut )

Jenis penahanan :

- RUTAN

- RUMAH

- KOTA

Prapenuntutan :

- penyidik menyerahkan berkas

perkara kpd penuntut umum

- Dipersamakan dengan

prajurit

- Anggota statu gol, jwatan

atau dipersamakn atau yang

di samakan dengan prajurit

Objek sengketa :

Tindak pidana umum & militer

Penyelidik :

Komandan satuan ( ANKUM

Penyidik :

- ANKUM

- PM ( polisi militer )

- Oditur Militer

Penahanan :

ANKUM ( 20 hari )

Perwira penyerah perkara / PAPERA

( 30 hari & paling lama 180 hari )

Jenis penahanan :

KUHAP MIL tidak mengenal adanya

jenis penahanan

Prapenuntutan :

- penyidik menyerahkan

berkas perkara kepada

8

- jka masih kurang PU

mengembalikan berkas perkara kpd

penyidik disertai petunjuk

- penyidik wajib melakukan

penyidikan tambahan sesuai dengan

petunjuk PU

- Penyidikan dianggap selesai dalam

waktu 14 hari PU tidak

mengembalikan hasil penyidikan

atau apabial sebelum batas waktu

tersebut berakhir telah ada

pemberitahuan dari PU kepada

penyidik dilanjutkan dengan

penyerahan tersangka & barang

bukti

Mengenai strata mengadili :

Tidak mengenal srata kewenangan mengadili

terdakwa

PAPERA, ANKUM, Oditur

Militer sebagai PU

- penyerahan berkas perkara

kepada Oditur di sertai

penyerahan tersangka &

barang bukti

Mengenai strata mengadili :

Dikenal strata kewenangan mengadili

terdakwa :

- pengadilan militer utk

terdakwa kapten kebawah

- pengadilan militer tinggi

untuk mayor ke atas

- pengadilan militer utama

mengenai banding TUN TNI

- pengadilan militer

pertempuran mrpkn

pengadilan pertaama &

terakhir dilingkungan

peradilan

9

10

11

12

13

Lembaga penyerah perkara

Tidak mengenal lembaga penyerah perkara

Lembaga praperadilan :

Mengenal

PN, berwenang untuk memeriksa ttg sah

tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan,

penghentian penyidikan, pengehentian

penuntutan.

Putusan

Tidak mengenal putusan menurut disiplin atau

administrasi hanya mengenal sanksi pidana

Sistem peradilan :

Mengenal peradilan In Absensia ( terdakwa

tidak hadir pada saat persidangan )

Penyidikan & penuntutan

lembaga penyerah perkara

mengenal lembaga penyerah perkara

oleh PAPERA atau seorang oditur

militer

tidak mengenal lembaga praperadilan

Putusan :

Mengenal putusan diselesaikan menurut

saluran hukum berupa disiplin prajurit,

administrasi.

Ket :

putusan hukum berupa putusan bebasa

dari segala dakwaan / dilepas dari segala

tuntutan hukum, dapat diselesaikan

menurut saluran hukum disiplin prajurit

Sistem peradilan :

Mengenal peradilan In Absensia

Ket :

Terhadap tindak militer tertentu disersi (

melalaikan tugas )

, hukum acara pidana militer mengenal

peradilan In Absensia.

Penyidikan & penuntutan

Adanya penghentian penyidikan & penuntutan Ada juga mengenal penghentian

penyidikan & penuntutan karena :

- tidak terdapat cukup bukti

- bukan merupakan tindak

pidana

Keterangan :

Poin 1 – 10 merupakan perbedaan dari KUHAP dengan KUHAP MIL

Poin 11 – 13 merupakan persamaaannya

Yang berwenang menghentikan penyidikan & penuntutan adalah panglima TNI selaku

PAPERA

Pelanggaran disiplin terbagi atas :

a. Pelanggaran disiplin murni.

Merupakan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana tetapi bertentangan

dengan perintah kedinasan.

Pemeriksaan awal dilakukan oleh PROVOS dengan membuat BPD ( berkas

perkara disiplin ), kemudian di serahkan kepada ANKUM, berdasarkan BPD

ANKUM membuat RHP ( risalah hasil pemeriksaan ) setelah itu disidangkan oleh

hakim.oleh hakim diputus menjatuhkan hukuman disiplin atau tidak menjatuhkan

hukuman disiplin.

b. Pelanggaran disiplin tidak murni

Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang karena ringan sifatnya dapat

diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Yang dimaksud denngan

sedemikiannya berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No 26 / 97 tentang disiplin TNI :

a. tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama

3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda 6 juta

b. perkara sederhana & mudah pembuktiannya

c. tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya

kepentingan ABRI dan UMUM