Hukum Acara Peradilan Agama - Heri Hartanto kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksut gugatan kabur...

Hukum Acara Peradilan Agama

Heri Hartanto - FH-UNS

VOLUNTAIRE

PERKARAPERDATA

CONTENTIOUS


Voluntaire jurisdictie / Permohonan Bukan peradilan yang sesungguhnya karena tidak

mengandung konflik Hanya ada 1 pihak pemohon Hakim leluasa menggunakan kebijaksanaan Produk hakim : Penetapan Contoh : penetapan ahli waris, hak asuh anak, ijin

kawin, ijin poligami, dll.


Contentious Jurisdictie / Sengketa Peradilan yang sesungguhnya karena mengandung

sengketa Minimal ada 2 pihak Hakim terikan dengan hukum positif Produk hakim : putusan Contoh : sengketa waris, wasiat, hibah, wakaf,

perceraian, talak, dll.


ALASAN CERAI / TALAKPenjelasan Pasal 39 (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 9 PP 19/1975 :a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukardisembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasanyang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinanberlangsung;


LANJUTAN ALASAN CERAI…d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakitdengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannyasebagai suami/isteri;

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqoq).


ALASAN CERAI (116 KHI)a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya

yang sukar disembuhkan;b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung;d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

lain;e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai suami atau isteri;f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami menglanggar taklik talak;k. peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalamrumah tangga.

l. Sumpah Li’an (127 KHI)


SIGHOT TAKLLIK TALAK“sesudah akad nikah, saya..........bin.......... berjanji

dengansesungguh hati, bahwa saya akan menepatikewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan sayapergauli istri saya bernama .......... binti .......... dengan baik(mu’asyaroh bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Selanjutnya saya mengicapkan sighot taklik atas istri sayaitu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:(1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga

bulan lamanya;(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;(4) Atau saya mambiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu

enam bulan lamanya;”


SIGHOT TAKLLIK TALAK“Kemudian istri saya itu tidak ridlo dan mengadukan halnya

kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinyahak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannyadibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugastersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas terserbut tadi sayakuasakan untuk menerima uamh iwadl (pengganti) itu dankemudian menyerahkannya kepada Badan KesejahteraanMasjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial”


Bentuk Gugatan/PermohonanTidak ada format bakuDitujukan kepada Ketua Pengadilan

AgamaSecara umum berisi :identitas para pihak, posita danpetitum


ISI DAN SISTEMATIKA GUGATAN Tempat dan tanggal pengajuan gugatan Pengadilan Agama yg berwenang Identitas Penggugat/para Penggugat dan Kuasa

hukum (jika ada diajukan oleh kuasa hukum) Identitas Tergugat/para Tergugat


IDENTITAS PARA PIHAKOrang : nama lengkap, termasuk gelar

atau alias jika ada

nama orang tua para pihak “bin” atau

“binti”Badan hukum : harus ditulis lengkap

sesuai anggaran dasar


Lanjutan.. Alamat

Orang : kedudukan hukum, alamat kediaman tambahanatau tempat tinggal sebenarnya.dilihat dari : KTP, NPWP, Kartu Keluarga (KK)

Badan Hukum : dilihat dari anggaran dasar, NPWP, izinusaha, papan nama

“Agama : Islam….”


Lanjutan.. Penyebutan Identitas lain, tidak imperatif.

Boleh Menambahkan identitas Tergugat secara lengkapspt : umur, pekerjaan, jenis kelamin, kebangsaan.

Tidak mencantumkan identitas diatas, tidakmengakibatkan gugatan obscuur libel atau error in persona

Yg utama nama dan alamat.


Posita/Fundamentum Petendi Uraian tentang fakta/peristiwa yg mendasari gugatan

(Rechtfeiten) Hubungan hukum penggugat –Tergugat Alasan-alasan yang mendasari tuntutan Alasan Sita jaminan/ Revindicatoir/ marital Alasan Uit Verbaar Bij Vooraad (UbV)


Uraian tentang Hukum (Rechtsgronden) Dasar hukum Cerai, waris, wasiat, hibah, dll.


PETITUM/TUNTUTANHal-hal yg dituntut PenggugatPRIMER Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya Sah dan berharga sita Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus

karena perceraian Menyatakan Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris dari…. Membagi harta waris Alh..... Secara hukum Islam Membagi harta warisan alm... Secara hukum Islam Menghukum Tergugat membayar biaya perkara/ Menetapakan

beban biaya perkara sesuai dgn peraturan per UU anSUBSIDERMohon putusan seadil-adilnya


CARA MENGAJUKAN GUGATAN Surat Gugatan dan Surat Kuasa (jika ada) digandakan

minimal 5/ sesuai jumlah para pihak Diajukan pada Kepaniteraan Perdata PA Membayar biaya perkara Mendapat nomor perkara


Definisi :menyampaikan secara resmi danPATUT kepada para pihak yang terlibat dalam perkara dipengadilan, agar memenuhi danmelaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan hakim di persidangan. (Yahya Harahap)


DASAR HUKUM Pasal 121 (2), 122, 126 390 HIR Pasal 65 UU No. 2/1986 Jo. UU No. 8/2004. Pasal 26 (1) PP 9/1975


PANGGILAN YANG PATUT Dilakukan dengan RELAS Oleh Juru Sita/Juru sita Pengganti Selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum hari sidang Langsung kpd yg bersangkutan Panggilan kepada Tergugat disertai Gugatan Jika Tergugat tdk hadir, harus dipanggil lagi hingga

3kali panggilan.


Kl alamat tdk jelas, dititipkan pd kepala desa/lurah Kl tdk diketahui alamatnya, panggilan kpd Bupatiditempel pd papan pengumuman Desa, bupati, dan

pengadilan.Kl sudah meninggal, panggilan diserahkan pd Ahli

warisnya


Pendelegasian Pemanggilan Apabila para pihak bertempat tinggal di luar wilayah

PA yg mengadili, pemanggilan dilakukan dgn PA ygmewilayahi tempat tinggal pihak tsb.

PA yg mengadili meminta bantuan agar dilakukanpemanggilan kpd PA yg mewilayahi tmpat tinggal parapihak


Cara Pemanggilan Relas diserahkan langsung kepada pihak yg berperkara Relas terdiri dr 2 rangkap, di ttd oleh pihak

berperkara, 1 untk pihak berperkara, 1 untuk majelishakim

Juru sita melaporkan kpd majelis hakim ttgpemanggilan sidang yg telah dilakukan.


Relas 1 Relas 2 Relas 3 AkibatHukum

UpayaHukumP T P T P T

1 H H X X X X Contradictoir Banding

2 H X H X H X Verstek Verzet

3 X H X H X H Gugur gugatan baru

4 X X X X X X Dicoret gugatan baru

5 H X X H H X Contradictoir Banding


TAHAP-TAHAP PERSIDANGAN

1. MEDIASI2. PEMBACAAN GUGATAN3. PEMBACAAN JAWABAN (EKSEPSI &REKONPENSI)4. REPLIK5. DUPLIK6. PUTUSAN SELA (JIKA ADA)7. PEMBUKTIAN8. KESIMPULAN9. PUTUSAN


MEDIASIMediasi adalah cara penyelesaiansengketa melalui proses perundinganuntuk memperoleh kesepakatan parapihak dengan dibantu oleh PIHAK KETIGA (Mediator)


PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Dasar Hukum :

Pasal 130 HIRPasal 154 RBgPERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan


PENCABUTAN DAN PERUBAHAN GUGATAN

Tidak diatur dlm HIR atau RBg


PERUBAHAN GUGATANPerubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan Tergugat, krn perubahan itu akan mempersulit Tergugat dalam pembelaannya dan menghambat jalannya persidangan. Tergugat akan lebih diuntungkan jika tidak ada perubahan atas gugatan yg telah diajukan


WAKTU PENGAJUAN PERUBAHAN GUGATAN

Dilakukan sebelum pembacaan Gugatan Dalam praktek dikenal dengan RENVOI


PERUBAHAN GUGATAN Tidak boleh merubah pokok perkara (peristiwa yg

menjadi dasar tuntutan) Tidak boleh menambah tuntutan Perngurangan tuntutan dibolehkan


ALASAN PENCABUTAN GUGATAN

Tergugat telah memenuhi tuntutan Penggugat. Terdapat kekeliruan yg fatal dari surat gugatan


WAKTU PENCABUTANGUGATAN

Dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan, atau

Sebelum Tergugat mengajukan jawaban TIDAK PERLU PERSETUJUAN TERGUGAT Sesudah Tergugat mengajukan jawaban HARUS SEIJIN TERGUGAT


JAWABANDapat berisi : EKSEPSI JAWABAN KONPENSI REKONPENSI


TANGKISAN/BANTAHAN DILUAR POKOK PERKARA

E K S E P S I


OBSCUUR LIBEL DECLINATOIR DISQUALIFICATOIR PEREMTOIR DILATOIR EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM NEBIS IN IDEM

Jenis E K S E P S I


Gugatan kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksutgugatan kabur adalah : Dalil gugatan/posita/fundamental petendi tidak

jelas Tidak jelas objek sengketanya Petitum tidak jelas Antara Posita dan Petitum tidak sesuai

O B S C U U R L I B E L


Sifat Eksepsi declinatoir adalah yang mengelakan. Eksepsi ini bertujuan agar Hakim menyatakan diri tidak berwenangmengadili perkara.

Eksepsi tentang Kompentensi baik Absolutmaupun Kompetensi Relatif.

D E C L I N A T O I R


Eksepsi Kompetensi Absolut : PA tidakberwenang mengadili, yg berwenang mengadiliadalah peradilan lain, (PN, PTUN)Hakim dapat menyatakan diri tdk berwenang scrAbsolut, Dapat diajukan meskipun ditengah2 sidang (pasal134 HIR

Eksepsi Kompetensi Relatif :PA tidak berwenang mengadili, seharusnya diadilioleh PA di wilayah lain.


Eksepsi yang menyatakan Penggugattidak memiliki kapasitas/kedudukansebagai Penggugat dalam perkara ini.

D I S Q U A L I F I C A T O I R


Eksepsi yang bertujuan untuk menundadiajukan gugatan, bisa dikarenakanbatas waktu belum jatuh tempo atauada kesepakatan penundaanpelaksanaan kewajiban

D I L A T O I R


Tangkisan karena gugatan diajukantelah melampaui waktu (kadaluarsa) atau Tergugat telah dibebaskan darikewajiban.

P E R E M T O I R


Eksepsi ini dibagi menjadi 2 Eksespsi Error in PersonaEspsepsi Subjectum Litis

E X E P T I O P L U R I U M L I T I S C O N S O R T I U M


Tergugat menyatakan gugatanpenggugat salah alamat.Seharusnya bukan tergugat yang

digugat, tetapi pihak lain yang harusbertanggung jawab (sebagai Tergugat)

Eksespsi Error in Persona


Gugatan Penggugat kurang subjek Seharusnya ada pihak lain yg ikut digugatCth : dlm perkara waris, seluruh ahli waris harus jd pihak

dalam gugatan.

Eksepsi Subjectum Litis


SATU PERKARA YANG SAMA, TIDAK DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS PADA DUA PERADILAN PADA TINGKAT YANG SAMA.

NEBIS IN IDEM


Eksepsi HARUS diajukan bersama-samadengan Jawaban.

Kecuali eksepsi tentang KompetensiAbsolut. Setiap waktu sebelumPutusan dapat diajukan EksepsiKompetensi Absolut (134 HIR)


JAWABAN TENTANG POKOK PERKARAJawaban Konpesi dapat berisi :Pengakuan, bantahan ataureferte.

K O N P E N S I


Jawaban Tergugat dapat berisi Pengakuan tentang apa yang didalilkan Penggugat.Pengakuan dapat dlm bentuk

pengakuan seluruhnya atau Pengakuan Sebagian

PENGAKUAN


Membantah dalil-dalai GugatanPenggugatTergugat memiliki alur kronologi

sendiri yang berbeda denganPenggugat

BANTAHAN


Menyerahkan segalanya padakebijaksanaan hakim (PasrahBongkokan)Tergugat tidak melakukan pengakuan,

tidak juga melakukan bantahanTergugat hanya bersikap menunggu

Putusan

REFERTE


Gugatan balasan/gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena terdapat hubungan hukum lain, selain perkara konpensi.

Rekonpensi HARUS diajukan bersama-sama dengan Jawaban, baik tertulis maupun lisan (132b (1) HIR)

R E K O N P E N S I


Penggugat dalam Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat RekonpensiTergugat dalam Konpensi

berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi


Para Pihak sama dan memiliki kapasitas yang sama

PA berwenang mengadili perkara rekonpensitersebut

Bukan perkara dalam rangka melaksanakan isisuatu putusan Pengadilan/eksekusi

Dlm perkara rekonpensi tidak berlaku ketentuanttg kompetensi Relatif

SYARAT GUGATAN REKONPENSI


REKONPENSI DLM PERMOHONAN TALAK/CERAI GUGATHak asuh anak (hadlanah);Pembagian Harta Gono Gini;Istri yg ditalak suaminya, memiliki hak yg dituntut

melalui Rekonpensi :Iddah; Mut’ah;Jauziyah;Biaya hadlanah;1/3 gaji (jika suami PNS);


Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi :“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas

suami wajib:(1)memberikan mut`ah yang layak kepada bekas

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

(2)memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil”;


Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 beserta perubahannya berbunyi sebagai berikut :(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria

maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.


Hukum Acara Peradilan Agama - Heri Hartanto kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksut gugatan kabur...

Documents

Transcript of Hukum Acara Peradilan Agama - Heri Hartanto kabur, tidak jelas dan pasti. Yg dimaksut gugatan kabur...