hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian...

11

Transcript of hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian...

Page 1: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 2: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 3: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 4: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 5: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 6: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 7: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 8: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 9: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 10: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Page 11: hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/pmk_16_2009.pdf · 2012-08-30 · Menetapkan 3. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2010.pdf · 4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan

UU 49 Tahun 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_49.pdf · Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

UU 49 Tahun 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2009_49.pdf · Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1. - Pushep · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peramran Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan

1. - Pushep · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peramran Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM · Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM · Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan

REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/men/permenesdm_42_2008.pdf · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Rakyat

REPUBLIK INDONESIA - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/men/permenesdm_42_2008.pdf · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Rakyat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

Hati-hati Undang-undang atau hukum Taiwan Undang-undang atau hukum Taiwan: Undang –undang Perlindungan Hewan menetapkan bahwa bagi siapa saja pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan,penyiksaan

Hati-hati Undang-undang atau hukum Taiwan Undang-undang atau hukum Taiwan: Undang –undang Perlindungan Hewan menetapkan bahwa bagi siapa saja pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan,penyiksaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …dinus.ac.id/repository/docs/ajar/uu.41_.2014_.perubahan_atas... · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 …dinus.ac.id/repository/docs/ajar/uu.41_.2014_.perubahan_atas... · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 … fileMEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. ... melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 … fileMEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. ... melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,

Hati-hatitaeanimal.org.tw/no-more-blossom/pdf/poster_indonesia.pdfHati-hati Undang-undang atau hukum Taiwan Undang-undang atau hukum Taiwan: Undang –undang Perlindungan Hewan menetapkan

Hati-hatitaeanimal.org.tw/no-more-blossom/pdf/poster_indonesia.pdfHati-hati Undang-undang atau hukum Taiwan Undang-undang atau hukum Taiwan: Undang –undang Perlindungan Hewan menetapkan

hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_2006.doc · Web view8.Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 9.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/uu/uu_16_2006.doc · Web view8.Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 9.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA · Undang-undang kecil, dll., boleh menetapkan bayaran dan caj 103. Undang-undang kecil hendaklah disahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri 104. Penalti kerana melanggar

UNDANG-UNDANG MALAYSIA · Undang-undang kecil, dll., boleh menetapkan bayaran dan caj 103. Undang-undang kecil hendaklah disahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri 104. Penalti kerana melanggar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - … · Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ... Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - … · Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ... Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGrepository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/e7e6bd57a135-undang-undang... · menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGrepository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/e7e6bd57a135-undang-undang... · menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...elaw-pkt.com/sites/default/files/2018-07/Undang-Undang No. 2 Tahun...Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...elaw-pkt.com/sites/default/files/2018-07/Undang-Undang No. 2 Tahun...Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT … · Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang- ... dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT … · Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang- ... dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN … · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN … · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …simkap.bandaacehkota.info/uploads/72374-UU-01-2011...Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. BAB I … - 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …simkap.bandaacehkota.info/uploads/72374-UU-01-2011...Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. BAB I … - 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · 2016. 12. 7. · DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · 2016. 12. 7. · DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG