HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH DENGAN PENATAAN RUANG …
Transcript of HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH DENGAN PENATAAN RUANG …
i
HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH DENGAN PENATAAN RUANG
DI KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Sains Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan
Oleh :
MARIA HUTAMI ANGGOROWATI
NIM. 13222733 / P
Dosen Pembimbing I : Dr. Sutaryono, M.Si
Dosen Pembimbing II : Drs. Akur Nurasa,M.Si
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
2017
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ ii
DAFTAR ISI……………………………………………………………….... iii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………... v
DAFTAR GAMBAR……………………………………………….............. vi
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………...... vii
INTISARI…………………………………………………........................... viii
ABSTRACT………………………………………………….....................,... ix
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Perumusan Masalah....... ...................................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.......................................................... 7
D. Keaslian Peneliti/Novelty................................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................... 13
A. Penyelenggaraan Penataan Ruang.................................................... 13
B. Penyelenggaraan Penguasaan Tanah.................................................. 16
C. Kerangka Pemikiran………………………………………...………. 23
D. Pertanyaan Penelitian.......................................................................... 26
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 27
A. Jenis Penelitian.................................................................................... 27
B. Lokasi Penelitian.................................................................................. 28
C. Jenis Dan Sumber Data....................................................................... 28
D. Teknik Pengumpulan Data.................................................................. 29
E. Teknik Analisis Data............................................................................ 31
ix
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN........................ 32
A. Letak Geografis Dan Luas Wilayah................................................... 32
B. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.................................................. 36
C. Penguasaan dan Pemilikan Tanah....................................................... 38
D. Penataan Ruang Wilayah..................................................................... 40
BAB V KETIDAKSESUAIAN PENGUASAAN TANAH TERHADAP
RENCANA TATA RUANG WILAYAH........................................ 42
A. Penguasaan Tanah pada Kecamatan Mapanget................................... 47
B. Ketidaksesuaian Penguasaan Tanah Terhadap RTRW di Kecamatan
Mapanget….......................................................................................... 48
C. Penyelesaian Masalah Ketidaksesuaian Penguasaan Tanah Terhadap
RTRW………………………………………………………………… 57
BAB VI PENUTUP…………........................................................................ 60
A. Kesimpulan.......................................................................................... 60
B. Saran………………………………..…….………….………............. 61
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 62
xiv
ABSTRACT
One of the problems faced by developing countries is the high
population growth. Population growth leads to increased demand for land.
The occurrence of competition for the land for the sake of fulfillment
needs resulted in the mismatch of land ownership of the Spatial Plan of the
Territory. Such non-conformances result in less than optimal utilization of
land by landowners.
This study aims to determine the magnitude of land ownership
mismatch on Spatial Planning in Mapanget District, Manado City and how
the settlement of such nonconformities. Every research aims to solve a
problem, in this study researchers used a qualitative method with a
descriptive approach. In qualitative research, the analysis is more
emphasized on the effort to disclose matters related to non-product
process.
Non-conformity of land ownership to RTRW in Kecamatan
Mapanget, Manado City is relatively small at 3.59 Ha from 1.98 Ha total
area or 0.07%, but this does not mean that it can be ignored because if it
continues to expand the nonconformity and limit the utilization of land by
the owner soil. The existence of several conflicts resulting from the
mismatch of land tenure rights to the RTRW caused harm to the
community because it can not be optimal in the utilization of its land plots
and it also hampers development. Spatial control activities have a very
important role, where control is a mechanism to ensure that the utilization
of space implemented by the government and the community has taken
place in accordance with the designated spatial plan. The objective is to
ensure consistency with the designated spatial plan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang
adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk
mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan tanah. Manusia
dan tanah tidak dapat dipisahkan, tanah merupakan faktor penting dalam
memenuhi kebutuhan manusia. Tanah merupakan salah satu kebutuhan
pokok dalam kehidupan manusia. Kebutuhan tanah selalu berjalan
berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah, artinya kebutuhan tanah
selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan
sedangkan ketersediaan tanah semakin terbatas yang disebabkan luas tanah
relatif tidak pernah bertambah (luas tanah tetap).
Ketersediaan tanah sangan menentukan keberhasilan
pembangunan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam yang terdapat di
darat, tanah merupakan wujud kongkrit dari salah satu modal
pembangunan nasional. Penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan
system penyelenggaraan pembangunan nasional.
Dalam pasal 33 ayat (3) UUD1945 yang menyebutkan bahwa
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam rangka meningkatkan kemakmuran maka dilaksanakan
2
pembangunan. Mengingat setiap tanah sudah ada penggunaan dan
penguasaan diatasnya pelaksanaan pembangunan selain menimbulkan
perubahan penggunaan tanah juga akan mengakibatkan terjadinya
peralihan hak atas tanah.
Untuk menyelaraskan kedua sisi yang bertolak belakang tersebut
diatas, Pemerintah diwajibkan melalui amanat Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk
membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya untuk berbagai kebutuhan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah, menegaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan
tanah pada kawasan lindung dan budidaya haruslah sesuai dengan fungsi
kawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) sehingga dapat mewujudkan tertib penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan
dengan tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah.
Penatagunaan tanah juga perlu mengingat bahwa hak atas tanah
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hak atas tanah itu sendiri
pada hakikatnya adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah
kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah tersebut
dalam batas-batas menurut ketentuan undang-undang (Pasal 4 UUPA).
3
Kota Manado sebagai kota besar sekaligus sebagai ibukota
Provinsi Sulawesi Utara telah berkembang selain sebagai kota jasa, juga
sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Pentingnya fungsi kota terhadap
peningkatan dan pengembangan berbagai kegiatan telah memberikan
peluang pertumbuhan ekonomi dan menempatkan Kota Manado pada
peran yang lebih luas sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan khususnya
sebagai pusat pembangunan dan pelayanan bagi kawasan Indonesia bagian
timur.
Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan
termasuk salah satu pintu gerbang masuk di wilayah Pasifik berkembang
sangat pesat, tetapi juga termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana
alam. Oleh karena itu diperlukan adanya managemen yang baik dalam
mengelola dan memanfaatkan tanahnya, sehingga terhindar dari berbagai
permasalahan lingkungan dan sosial yang timbul di kemudian hari.
Ketidaksesuaian penguasaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Manado menjadi alasan utama mengapa sering terjadi bencana di
Kota Manado, sehingga perlu dilakukan monitoring terhadap penguasaan
tanah yang diberikan oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan
Kota Manado. Kegiataan monitoring ini berfungsi untuk pengawasan
pemanfaatan tanah sebelum melakukan pengecekan existing di lapangan.
Sebagain besar aktifitas perkotaan pada Kota Manado dilakukan di
Kecamatan Mapanget, terbukti dengan adanya teminal angkutan umum,
Bandar Udara Sam Ratulangi, pusat perdagangan seperti Mall,
4
Minimarket, dan Pasar, serta wilayah pertahanan dan keamanan
(Hankam). Banyaknya aktifitas tersebut menyebabkan terjadi
ketidaksesuaian penguasaan tanah pada Kecamatan Mapanget yang cukup
besar. Berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah Kota Manado Tahun 2016
terdapat 51% tanah yang penggunaannya belum sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar
kondisi existing di lokasi Kecamatan Mapanget masih banyak yang belum
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-
2034. Tingginya angka ketidaksesuaian tersebut juga disebabkan karena
daerah Kecamatan Mapanget yang relatif luas dengan perencanaan yang
masih baru (baru 2 tahun dilaksanakan), salah satu contoh ialah wilayah
dengan pola arahan perumahan di Kecamatan Mapanget pada keadaan di
lokasi saat ini masih banyak yang penggunaannya berupa pertanian atau
perkebunan. Selain penggunaan tanah yang tidak sesuai dalam penguasaan
tanah juga terdapat ketidaksesuaian antara hak dengan pemanfaatan
ruangnya dalam Neraca Penatagunaan Tanah Kota Manado tahun 2016
menunjukkan bahwa separuh lebih dari luasan seluruh Kecamatan
Mapanget merupakan penguasaan tanah yang diizinkan sementara sisa
luasan selebihnya termasuk dalam zona penguasaan tanah yang diizinkan
bersyarat/terbatas. Perbandingan zona diijinkan dan zona diijinkan
terbatas/bersyarat adalah 59% : 41% hal ini menunjukan bahwa hampir
separuh dari seluruh penguasaan tanah di Kecamatan Mapanget masih
harus diawasi perkembangannya dan masih harus disesuaikan terhadap
5
Pola Arahan Ruang yang Berlaku untuk daerah Kota Manado.
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang “Hubungan
Penguasaan Tanah dengan Penataan Ruang pada Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara” menarik untuk dilakukan.
B. Perumusan Masalah
Terjadinya ketidaksesuaian penguasaan tanah tidak lepas dari para
pelaku dan peran pemberi kebijakan yang memberikan ijin, atau tanpa
adanya ijin. Penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) masih banyak dijumpai pada daerah perkotaan
khususnya di Kota Manado. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap
ketidaksesuaian penguasaan tanah, turut berperan serta sesuai dengan
kepentingannya masing-masing. Pihak swasta sebagai penggerak roda
pembangunan tidak akan bergerak tanpa adanya dukungan maupun izin
dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sangat jelas memiliki
kewenangan dalam membuat aturan yang mengatur sekaligus memastikan
kebijakan tersebut dapat berjalan.
Berjalan atau tidaknya kebijakan penataan ruang untuk
pengendalian ketidaksesuaian penguasaan tanah di Kota Manado tidak
terlepas dari dukungan masyarakat dan swasta sebagai pelaku adanya
penguasaan tanah. Oleh karena semakin banyaknya penguasaan tanah
yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Manado,
maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian penguasaan hak atas tanah
6
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai upaya pengendali agar
tercipta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustainable).
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian
yaitu bahwa selama ini penguasaan tanah dianggap tidak memiliki korelasi
dengan rencana tata ruang wilayah.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana ketidaksesuaian penguasaan tanah
terhadap penataan ruang di Kecamatan Mapanget.
b. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Kantor Pertanahan Kota
Manado dalam menyelesaikan ketidaksesuaian penguasaan tanah
terhadap penataan ruang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna bagi Kantor Pertanahan Kota
Manado dalam melakukan setiap kebijakan kaitannya dengan
proses penguasaan tanah agar tetap sesuai dengan rencana tata
ruang demi keberlangsungan fungsi untuk kepentingan umum.
b. Kegunaan Secara Akademik
Diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah
pengetahuan terkait rencana tata ruang wilayah sebuah
7
kota/kabupaten agar tetap sejalan dengan penguasaan tanah oleh
seseorang.
c. Kontribusi penelitian yang diharapkan
Dengan adanya analisis keterkaitan rencana tata ruang wilayah
dengan penguasaan tanah ini diharapkan akan membantu
pelaksanaan monitoring Kantor Pertanahan Kota Manado sehingga
status dan fungsi tanah tetap sejalan.
D. Keaslian Penelitian (Novelty)
Penelitian mengenai kesesuaian pentaan ruang telah banyak
dilakukan antara lain :
1. Dian Safitri, (2008) denga judul “Evaluasi Kesesuaian Penggunaan
Tanah dengan Rencana Tata Ruang (Studi di Kawasan Perkotaan
Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah)”, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan tanah
dengan tata ruang yang masih berlaku.
2. Aditya Tusianto, (2015) dengan judul “Evaluasi Kesesuaian
Penggunaan Lahan Kota Salatiga Tahun 2010-2014 Terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030”,
penelitian ini bertujuan Mengetahui penyebab perubahan dan
penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian yang terjadi pada
Lahan Kota Salatiga.
8
3. Dhuhri Sunarianto, (2012) dengan judul “Kajian Kesesuaian
Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Detail Tata Ruang
Pada Kawasan Pengembangan Perkotaan Caruban Kabupaten
Madiun”, penelitian ini bertujuan Mengetahui penyebab perubahan
dan penggunaan tanah yang terjadi Kawasan Pengembangan
Perkotaan Caruban Kabupaten Madiun dan Mengetahui Penyebab
Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RDTR.
4. William Pribadi, (2016) dengan judul “Kesesuaian Perubahan
Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Kendari”, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui besaran dan
persebaran perubahan penggunaan tanah tahun 2010-2015 di Kota
Kendari
Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain
yang telah dilakukan sebelumnya maka dibuat kebaruan (Novelty).
Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 1.
9
Tabel 1. Keaslian Penelitian/Novelty
No Judul Penelitian
Nama Peneliti / Tahun
Metode Pengumpulan
Data dan Analisis
Tujuan Penelitian Hasil Penelitian
1 2 3 4 5
1 Evaluasi Kesesuaian
Penggunaan Tanah dengan
Rencana Tata Ruang (Studi di
Kawasan Perkotaan Selogiri
Kabupaten Wonogiri Jawa
Tengah).
Dian Safitri / 2008
Skripsi / STPN
Kualitatif
Deskriptif
Mengetahui kesesuaian
dan ketidaksesuaian
penggunaan tanah
dengan tata ruang yang
masih berlaku.
Mengetahui penyebab
ketidaksesuaian
penggunaan tanah
dengan rencana tata
ruang kota Selogiri
Penyusunan rencana tata ruang yang
ada belum mencerminkan potensi dan
kendala ruang kawasan ini juga
terkesan terlalu dipaksakan untuk
menjadi sebuah kawasan perkotaan.
Kawasan perkotaan selogiri mempunyai
luas 253,61 Ha, dimana terdapat
ketidaksesuaian antara penggunaan
tanah saat ini dengan RDTRK Selogiri
seluas 106,75 Ha
Penggunaan tanah yang sesuai dengan
RDTRK Selogiri seluas 146,87 Ha.
2 Evaluasi Kesesuaian
Penggunaan Lahan Kota
Salatiga Tahun 2010-2014
Terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Salatiga Tahun
2010-2030
Aditya Tusianto / 2015
Skripsi / Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Kualitatif
Deskriptif
Mengetahui penyebab
perubahan dan
penggunaan tanah dari
pertanian ke non
pertanian yang terjadi
pada Lahan Kota
Salatiga
Perubahaan penggunaan lahan sebagian
besar terjadi pada pertanian lahan
kering yang berkurang 126,06 Ha dan
pertanian lahan basah yang berkurang
sebesar 15,35 Ha.
10
3 Kajian Kesesuaian Perubahan
Penggunaan Tanah Terhadap
Rencana Detail Tata Ruang
Pada Kawasan Pengembangan
Perkotaan Caruban Kabupaten
Madiun.
Dhuhri Sunarianto / 2012
Skripsi / STPN
Kualitatif
Deskriptif
Mengetahui penyebab
perubahan dan
penggunaan tanah yang
terjadi Kawasan
Pengembangan
Perkotaan Caruban
Kabupaten Madiun
Mengetahui Penyebab
Ketidaksesuaian
Penggunaan Tanah
Terhadap RDTR.
Penyebab perubahan penggunaan tanah
antara lain : aksesibilitas yang baik,
pembangunan pusat kegiatan
perekonomian, pertambahan jumlah
penduduk, fragmentasi tanah,
pembangunan hunian baru, dan
pembangunan perkantoran yang
bertahap sebagai akibat pemindahan
ibukota Kabupaten yang baru.
Ketidaksesuaian diakibatkan banyaknya
perubahan penggunaan tanah yang
dilakukan tanpa mekanisme perijinan,
kurangnya koordinasi dan pengawasan
antar instansi dalam pelaksanaan
Rencana Tata Ruang
4 Kesesuaian Perubahan
Penggunaan Tanah Terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Kendari.
William Pribadi / 2016
Skripsi / STPN
Kualitatif
Deskriptif
Untuk mengetahui
besaran dan persebaran
perubahan penggunaan
tanah tahun 2010-2015
di Kota Kendari
Untuk mengetahui pola
perubahan tanah di Kota
Kendari
Untuk mengetahui
kesesuaian perubahan
Perubahan penggunaan tanah kebun
yang mengalami perubahan menjadi
berbagai macam jenis penggunaan
tanah lain, yaitu sebesar 2033,25 Ha.
Perubahan penggunaan tanah kebun,
perubahannya didominasi oleh
penggunaan tanah kebun menjadi
permukiman/perumahan
Pola perubahan penggunaan tanah yang
terjadi di Kota Kendari terdiri dari 2
kategori, yaitu : pola perembetan
11
penggunaan tanah
terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota
Kendari.
konsentris atau memusat dan pola
perembetan memanjang sepanjang
jalan.
Dari hasil analisis peta kesesuaian
perubahan penggunaan tanah terhadap
RTRW Kota Kendari dihasilkan luas
perubahan penggunaan tanah seluas
14388,927 Ha.
5 Hubungan Penguasaan Tanah
Dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Pada Kecamatan
Mapanget, Kota Manado.
Maria Hutami A / 2017
Skripsi / STPN
Kualitatif
Deskriptif
Untuk mengetahui
bagaimana kondisi
ketidaksesuaian
penguasaan tanah
terhadap rencana tata
ruang wilayah dan
bagaimana penyelesaian
masalah ketidasesuaian
tersebut.
55
BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Ketidaksesuaian penguasaan tanah terhadap RTRW pada Kecamatan
Mapanget, Kota Manado relatif sangat kecil yaitu sebesar 3,59 Ha dari luas
total 5362,26 Ha atau sebesar 0,07 %, namun bukan berarti hal ini bisa
diabaikan karena jika terus berlanjut akan memperluas ketidaksesuaian
tersebut dan member batasan pemanfaatan tanah oleh pemilik tanah.
2. Dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah. Hak atas tanah tetap diberikan sesuai
yang sudah terbit pada sertipikat. Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan
masalah ketidaksesuaian penguasaan tanah dengan penataan ruang bertugas
mengkoordinasikan terhadap instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah dan
mengevaluasinya. Apabila tetap terjadi ketidaksesuaian tersebut maka yang
melakukan tindak peringatan adalah Pemerintah Daerah.
B. Saran
1. Banyaknya benturan kepentingan berbagai pihak karena ketidaksesuaian
penguasaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu
adanya kesamaan regulasi antara pelaksana pendaftaran tanah (Kantor
56
Pertanahan Kota Manado) dengan pelaksana penataan ruang (Pemerintah
Kota Manado) untuk keberlangsungan pembangunan.
2. Agar pembangunan berkelanjutan tetap berjalan perlu adanya kesesuaian
antara penguasaan tanah dan RTRW. Langkah paling sederhana yang
kemudian dapat ditempuh pada tingkat daerah adalah penyatuan peta dasar
yang dipergunakan dalam proses pelayanan didaerah baik proses
pendaftaran tanah maupun pengaturan RTRW. Dengan adanya satu peta
(one map policy) akan menyebabkan iklim investasi tetap berjalan namun
tatanan sosial tetap terukur sehingga tidak terjadi ketimpangan /
kesenjangan kepentingan beberapa pihak saja.
57
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Badan Pertanahan Nasional. 2013. Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca
Penatagunaan Tanah. BPN. Jakarta
Chandra,S.2005.Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah.PT Grasindo.Jakarta
Chudori, Abib.1999.Pengaruh Rencana Umum Tata Ruang Kota Terhadap Perubahan
Penggunaan Tanah Sawah Di Kota Administratif Jember.Skripsi.Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
Hartini, Sri dkk.2010.Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan
Perumahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Green Open Space
Conversion Analysis To The Use As Housing Areas In Tembalang District,
Semarang City). Jurnal. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Muta’ali, Lutfi.2013.Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif-
Teknis).Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.Yogyakarta
Satria, Mitra. 2013. Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kota Semarang
Bagian Selatan.Jurnal. Universitas Diponegoro.Semarang
Soemadi, Herutomo.1997.Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional.Yogyakarta
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, Wiratna.2014. SPSS Untuk Penelitian. Pustaka Baru Press,Yogyakarta.
Sutaryono.2007.Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah.Tugu
Jogja Grafika.Yogyakarta
Tarigan, Robinson.2005.Perencanaan Pembangunan Wilayah.Bumi Aksara.Jakarta
Tika, H.Moh.Pabundu.2005.Metode Penelitian Geografi.Jakarta.Bumi Aksara
Yunus, Hadi Sabari.Metode Penelitian Wilayah Kontemporer.Yogyakarta.Pustaka
Pelajar
58
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan
Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
Internet
http://www.hukumproperti.com/pertanahan/kewenangan-pemberian-hak-atas-tanah/
http://www.manadokota.go.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Pertanahan/quo-vadis-integrasi-agraria-dan-
tata-ruang-63933