Hubungan Paradigma dengan Perkembangan pangan di IndonesiaBerbicara perihal perkembangan pangan merupakan hal vital yang menjadi parameter maju mundurnya sebuah negara. Sebuah negara dengan predikat negara maju, pasti telah memenuhi syarat ketahanan pangan yang baik serta dengan memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki dengan meminimalisir ketergantungan pada negara lain atau dengan kata lain impor. Indonesia sebagai pemegang peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa di dunia yang sedang berkembang serta seiring berjalannya waktu, peningkatan penduduk yang cepat dan angka penduduk yang tinggi ini memaksa Indonesia menciptakan ketahanan pangan sebagai wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan, dengan harga terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi. Permintaan pangan yang terus meningkat seiringnya dengan pertambahan jumlah penduduk setiap harinya, mendorong percepatan produksi pangan dalm rangka stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, sehingga katahanan pangan sangat terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilisasi penyediaan pangan serta daya dukung sektor pertanian. Kepadatan penduduk yang diperkuat dengan penyusutan areal tanam, khusuusnya penurunan luas lahan pertanian produktif akibat konversi lahan untuk kepentingan sektor non-pertanian, serta adanyan kendala dalam distribusi pangan sebagai akibat keterbatasan jangkauan jaringan sistem transportasi, ketidaktersediaan produk pangan akibat lemahnya teknologi pengawetan pangan dan pengolahan pangan sehingga lebih banyak mengekspor bahan mentah di banding produk olahan pangan yang lebih berdaya nilai jual tinggi di banding produk mentah. Kondisiyang demikian semakin memperpanjang fenomena kemiskinan dan ketahanan pangan yang di hadapi.Berdasarkan peta orang lapar yang di buat oleh Food and Aagricluture Organization (FAO), Hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah rawan atau miskin. Sementara itu, Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pada pasal 1 ayat 17, menyebutkan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga ang tercermin dari tersedianya pangan cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman , merata, dan terjangkau. Kondisi saat ini, pemenuhan pangan sebagai hak dasar masih merupakan salah satu permasalahan mendasar dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia.Data yang digunakan MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga dari penduduk Indonesia masih berada di bawah asupan kalori sebanyak 2100 kalori/kapita/hari. Hal ini menunjukan bahwa permasalahn kecukupan kalori, disamping menjadi permasalahan masyarakat miaskin ternyata juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya yang berpendapatan tidak jauh diatas garis kemiskinan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 menggambarkan masih terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, yaitu belum terpenuhinya pangan yang layak dan memenuhi syarat gizi bagi masyarakat miskin, rendahnya kemampuan daya beli, masih rentannya stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, masih ketergantunga yang tinggi terhadap makanan pokok beras, kurangnya diversfikasi pangan, belum efisiensinya proses produksi pangan serta rendahnya harga jual yang di terima petani, masih ketergantungan terhadap import pangan.Berkaca dari struktur permasalahan di Indonesia mengenai pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pasti memerlukan penangan serius dari berbaagai pihak terkait. Menghaadapi berbagai permasalahan yang di ungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dimulai dari menyelesaikan masalah yang paling mendasar lalu beranjak ke permasalahan yang lebih kompleks lagi agar semuanya tersusun rapi dan terwujudnya katahanan pangan hingga kemandirian pangan sehingga menekan angka import yang tinggi di negara ini.Sesuai dengan perrkembangan era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, beberapa koomoditas pangan telah menjadi komoditas yang semakin strategis, karena dinamika ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi nasionalnya, sehingga tidak senantiasa dapat mengandalkan pada ketersediaan pangan di pasar dunia. Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara menetapkan Sistem Ketahanan Pangan untuk kepentingan dalam negerinya, termasuk Indonesia. Oleh: Linda OctavianiNIM: 14104001Mahasiswa : Agroekoteknologi, Universitas Trilogi