HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BAKU A. … · OkrisalEka Putra: Ihtbiingan Islam dan Politik...

HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BAKU

Okrisal Eka Putra

A. PENDAHULUANPerkembangan krisis yang

terjadi pada penghujung Orde lamadan akibat yang ditimbulkannya,yaitu berupa kelahiran era Orde Baru. Kita juga harus melihat respon umatIslam ketika melihat kejatuhan OrdeLama dan kelahiran sebuah ordeyang sangat dinantikan oleh umatIslam, khususnya dalam kaitannyadengan kehidupan bernegara ataupolitik. Di era Orde Baru nanti akandilihat dinamika umat Islam ketikaberhadapan dengan sebuah negarayang baru lahir. Tentu saja banyakharapan dan impian yang selama initersekat oleh beberapa faktor yangada, tak terkecuali dari pihak umatIslam sendiri. Bab ini diharapkannanti membcrikan gambaran tentangrespon politik umat Islam terhadapgerakan Orde Baru di Indonesia.

Secara teoritik, negara OrdeBaru adalah negara organis dengansifat pluralis dalam state.1 Denganbegitu, sebagai negara organik, makaIndonesia merupakan negara yangmempunyai kemandirian yang cukupbesar dan bukan merupakan cermin-an dari tuntutan dan kepentingandalam masyarakat. Negara berperanaktif dan mengambil keputusandengan sangat tidak demokratis.Dalam negara model ini, konsep"dari, oleh, dan untuk rakyat" tidakberlaku. Negara model ini dalamperkembangannya akan berubahmenjadi negara totalitarisme.2

Tentang makna Orde Baru,Soeharto berkata;

"Yang dimaksud dengan OrdeBaru ialah peraturan seluruhkehidupan masyarakat, bangsa

JURNAL DAKWAH, Vol.IX No. 2, Juli-Desember 2008 185

Qkrisalhka Putra: Hitbungan Islam dan Politik Alasa Orde Bam

dan negara yang kita letakkankembali kepada kemurnianpelaksanaan Pancasila danUUD45".3

Sebelum Orde Baru muncul,ada beberapa keadaan politikIndonesia yang terjadi dan jugamenjadi cikal bakal dari lahimya OrdeBaru ditandai, hal tersebut denganenam ciri:

a. Kegagalan sistem multi partaib. Percaturan politik yang bertumpu

pada dasar ideology partai dalamsuasana masyarakat yang belumcukup menghayati aturanpermainan politik yang ada

c. Perpecahan karena campurtangan partai ke dalam birokrasidan menjadikan birokrasi sebagaiasasnya

d. Partai politik mempergunakancorak totalitarian

e. Penyusupan partai komunis kedalam tubuh ABRI sehinggamenimbulkan ketegangan ditubuh anggatan darat, daninteraksi politik di desa ditandaioleh nilai-nilai primodial,orientasi "parochial" dan hu-bungan "patron-klien" sehinggamengurangi persatuan pedesaandan menimbulkan konflik"interpersonal".4

Manakala Orde Baru lahir, umatIslam mulai menaruh harapan besaruntuk menyelenggarakan pemerin-tahan yang demokratis, Disampingitu, para politisi Islam mulaidilepaskan dari penjara. Merekaseakan-akan sudah dapat kembali kekancah politik. Mereka percayabahwa Orde Baru akan memberikannuansa kehidupan yang lebih dariOrde Lama. Karena itu, menjelangruntuhnya rezim Orde Lama merekatanpa ragu-ragu langsung mendu-kung dan bergandengan tangandengan para arsitek Orde Baru untukmembidani lahirnya era barutersebut.

Respon umat Islam ketika OrdeBaru bangkit mengikuti tiga pola.Pertama, pola apoiogi, kemudiandiikuti dengan usaha penyesuaiandiri dan adaptasi terhadap moderni-sasi. Kedua, juga melakukan apoiogiterhadap ajaran-ajaran Islam, tapimenolak modernisasi yang dinilaisebagai westernisasi dan sekulerisasi.Ketiga, pola tanggapan yang kreatifdengan menempuh jalan dialogisyang mengutamakan pendekatanintelektual dalam menanggapimodernisasi.5

Sementara itu, ada beberapahal yang menyebabkan hubunganantara pemerintah dan Islam tidakharmonis pada periode awal perjalan

186 JURNAL DAKWAH, Vol. IX No. 2, Juli-Desember 2008

OkrisalEka Pufra: Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Bam

Orde Baru: pertama, Islam sangatpercaya pada demokrasi6. Kedua,orang-orang Islam adalah mayoritipenduduk Indonesia sehinggadengan mekanisme penyelenggaraannegara yang demokratis akan mudahbagi Islam untuk mengambil kendalikehidupan politik dan mewujudkannilai-nilai Islam dalam segala aspekkehidupan politik. Ketiga, adanyaindividu-individu di kalangan umatIslam yang menginterpretasikan Islamsecara har/iah/ketat sehingga dalamproses artikulasinya sering dilakukansecara keras dan memicu konflik-konflik yang primodialistik. Keempat,terutama kalangan Angkatan Darat,karena pengalaman masa lampauyang sangat traumatic dengan DI/TII ,Kahar Muzakkar, Daud Beureueh,mempunyai presepsi kurang positifbahkan cenderung mencurigai pihakIslam sebagai ekstrim kanan. Ke/ima,karateristik pemerintahan yangotoriter yang dipilih sebagai upayamembentuk format politik yang baruterutama dalam masa transisi dariOrde Lama ke Orde Baru.7

Posisi umat Islam danpemerintah era Orde Baru periodepertama berada dalam posisi berha-dapan (uis a vis), ditambah denganberbagai kasus yang semakinmerenggangkan hubungan tersebut,sebutlah kasus Tanjung Priok,Lampung, Peledakan Borobudur dan

lain lain. Ini terjadi karena orang-orang dekat Soeharto kebanyakandari kalangan non muslim, paraJenderal militer masih didominasioleh golongan anti Islam. Ini bisadimaklumi karena umat Islam tidakbanyak menyekolahkan anaknya kesekolah-sekolah militer pada masapenjajahan. Akhirnya tokoh-tokohyang berpendidikan tinggi iebihbanyak di dominasi oleh kalangannon muslim. Barulah setelah awalkemerdekaan banyak umat Islamyang mengenyam pendidikan tinggi,sehigga awal 90-an generasi muslimbanyak memiliki generasi terdidikdalam bidang akademik dan militer.

Tumbuhnya kaum terpelajardan kelompok intelegensia merupa-kan salah satu perkembangan pentingdi lingkungan muslim-santri padamasa Orde Baru. Perkembang-an inididorong oleh kebijaksanaan negarayang memberikan ruang Iebih besarbagi masyarakat luas untuk mendu-duki bangku-bangku sekolah.Keadaan ini berbeda sekali denganpolitik pendidikan masa pemerintah-an kolonial. Dalam masa penjajahan,mereka yang memiliki peluang palingbesar memperoleh pendidikanadalah anak dari kalangan bangsa-wan, priyayi, dan mereka yangberagama Kristen/Katqlik yangmendapat subsidi kuat dari Gereja.


Qkmaliika Putra: Habimgan Islam dan Politik Masa Orde Bam

B. GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAMZAMAN ORDE BARU

Sejalan dengan arah peru-bahan pola kehidupan politik,perkembangan pemikiran Islamcenderung bersifat rasional danfungsional. Hal ini dapat dilihat dalamtema umum pembaharuan pemikiranIslam diseputar reaktualisasi,kontekstualisasi dan pembumianajaran Islam. Kecenderunganperubahan di atas memberikangambaran proses integrasi-birokrasi-santri pada masa Orde Baru. Suatuproses yang meruntuhkan mitospolitik santri sebagai oposan danpembangkang.8 Dengan hilangnyamitos tersebut, perilaku politik muslimcenderung rasional denganruntuhnya ideologi politik yangmendasarkan Islam bersamaandengan tergesemya konsep negaraIslam.

Perubahan perilaku politikmuslim erat juga hubungan dengankerangka utama politik Orde Baruterhadap pemeluk Islam yang secaranominal merupakan bagian terbesarwarga negara terletak kalam konsepdeideologisasi Islam sebagai agamadan birokratisasi kehidupan pemelukIslam dalam mempraktekkan ajaranagama yang menjadi keyakinannya.Deideologisasi pada akhirnyamelunturkan watak ideologi Islam,setidaknya secara formal. Demikian

pula birokratisasi kehidupan agamatelah menempatkan hampir seluruhaktifitas sosial muslim dalam kontroldan pelayanan pemerintah bersama-an dengan kooperatisasi yangmenempatkan elite santri dalamberbagai lembaga sosial yangdibentuk dan dikontrol olehpemerintah.

Kemunculan pesantren-pesantren9 di banyak kota besar danbanyaknya alumninya yangmelanjutkan studinya di perguruantinggi di dalam dan luar negeri sangatberdampak pada citra pendidikanpesantren, pesantren tidak lagi dilihatsebagai institusi yang melanggeng-kan kekolotan, kemunduran sertalabel-label negatif lainnya. Bahkanbanyak pengamat yang justru melihatdari pesantrenlah akan munculpembaharuan pemikiran Islam diIndonesia. Berbagai pihak menyebut-kan bahwa salah satu tradisi palingunik dan memiliki kemandirian yangsangat tinggi serta mempunyaiharapan di masa depan adalahpendidikan pesantren. Hal inimengindikasikan bahwa dalamtradisionalisme pesantren terdapatpotensi modemitas yang tinggi yangmempunyai corak pembinaan nilaiyang berdasarkan Islam, sehinggaterbentuk pribadi yang utama.Dengan demikian Islam dapatmemberikan pengaruh positif bagi


OkrisalEka Putra: Ihtbiingan Islam dan Politik Alasa Orde Barn

pendidikan dan kebudayaan diIndonesia, juga dapat menjadi tulangpunggung dalam modernisasi danmemberikan bekal yang cukup bagimanusia Indonesia dalammenghadapi modernisasi, karenabagaimanapun juga manusiamerupakan subyek dalampendidikan Islam.

Pada masa Orde Baru, umatIslam baik dari kalangaan tradisionalisterutama dari kalangan modernismasih tetap berkeinginan untukmelestarikan pemikiran-pemikiranformalisme pendidikan. Disampingkarena keinginan kalangan elitmuslim untuk bernostalgia semasakejayaan politik Islam pada masaOrde Lama, juga karena masih tetapberkembangnya pola dasar pandang-an miring antara sesuatu yangdianggap sebagai masukan Islam danmasukan non Islam (Barat) ketikamereka saling berhadapan dengantantangan modernisasi. Dalampencarian posisi menurut konstelasibaru dan masih dalam lingkunganteoritis dan intelektual, belummemberikan jawaban tegas dan pastitentang persepsi ke-islaman terhadapmodernisasi.

Kecenderungan kalanganintelektual muda untuk melakukanpembaruan tersebut menemukanformatnya ketika Nurkhollis Majid10

menyampaikan gagasan tentang

pentingnya pemikiran Islam dalamsatu tempat organisasi pemuda danmahasiswa Islam, HimpunanMahasiswa Islam (HMI) , Pelajar IslamIndonesia (PII), Persatuan SarjanaMuslim Indonesia (PERSAMI) danGerakan Pemuda Islam (GPI).11

Pembaharuan pemikiran Islamdi Indonesia tidak lahir denganbegitu saja dan terkesan tiba-tiba. Danjuga tidak lahir dalam ruang sosiohistories yang tidak bermakna. Dalambanyak kasus, pembaharuan selalumuncul dengan berbagai persoalanyang merupakan kelanjutan daripembaharuan pemikiran Islam yangpernah muncul pada masa-masasebelumnya. Sebagai contoh,Azyumardi Azra mengomentaripemikiran Nurcholis Madjid tentang"Islam Yes, Partai Islam No", konsepini tidak muncul secara tiba-tiba, ialahir dari pemikiran-pemikiran hasilrenungan dan kajian mendalam parapemikirnya pada waktu yang lalu,begitu juga terhadap kelahiranorganisasi-organisasi Islam,perubahan yang terjadi di dalamnyasesuai dengan permasalahan situasisosio histori, dan kondisi politik yangmenyertainya.12

Gerakan Islam kontemporermuncul di Indonesia awal 1970.gerakan ini sebagai kelanjutan daripembaharuan pada masa klasik {abadke 17) hingga tahun 1969. berbagai


Okrisaliika Putra: Hubungan Islam dan Politik Alasa Orde Baru

factor menjadi penycbab kelahirangerakan ini, seperti yang diungkap-kan Nurcholis ketika menyampaikangagasan pembaharuannya diMenteng Raya tanggal 3 Januari1970 sebagai berikut: Pertama,bahwa organisasi-organisasi yangmenerima aspirasi pembaharuanseperti Muhammadiyah, Al Irsyad,dan Persis telah berhenti sebagaipembaharu-pembaharu, karenaketiga organsasi ini tidak sanggupberbuat dan mengungkapkansemangat dan ide pembaharuan itusendiri. laitu dinamika semangatjuang. Kedua, organisasi-organisasikontra reformasi seperti NU, AlWasliyah, dan yang lain ternyata telahmelakukan sendiri dan menerimanilai-nilai pembaharuan. Ketiga,terjadinya stagnasi pemikiran secaramenyeluruh yang melanda umatIslam.13

Bachtiar Efendi berpendapatbahwa warna yang diletakkan dalamkonteks Indonesia pada tahun 1970-an, suatu periode yang mengungkapsejarah pembaharuan keagamaanmenjadi semakin jelas, kalau bolehdikatakan bahwa periode 1970-anmerupakan water set pembaharuanpemikiran keagamaan.

Bachtiar Efendy lebih cende-rung melihat gerakan Islamkontemporer 1970-an itu dalam tigabab besar, Pertama, Pembaruan di

bidang teologi, kedua, pembaharuandalam bidang politik dan birokrasi,ketiga, pembaharuan dalam bidangtrasformasi sosial.

Selanjutnya ia menjelaskanbahwa pembaharuan itu mempunyaimakna yang sangat luas bukan hanyamenjadi bahan perbincangan namundilihat pada warna yang dikembang-kan. Karena itu menurut BahtiarEfendy menjadi sulit untukmengembangkan suatu apresiasi/pengenalan yang sifatnya tunggal.Akan tetapi, untuk kontekspengalaman Indonesia kategori-kategori ini pernah muncul, sepertiKamal Hasan, Fazan atau Federspil,mereka cenderung membuatkategori-kategori pembaharuan ituseperti "kelompok ideal", "kelompokrelistis" atau rasional, dan "kelompokakomodasi". Dalam konteks yangbaru, Fachri Aldan Bakhtiar Efendymembagi pemikiran Islam Indonesiakepada " Neo Modern Islam,Sosialisme, Demokrasi Islam,Intemasionalisme, dan UniversalismeIslam, dan modernis Islam".Sedangkan M. Syafii Anwarmenampilkan kategori yang disebutsebagai "Formalistik, Substansialistik,transformalistik, totalistik, idealistik,realistik." Dalam banyak hal,kesemuanya dirujuk kepadakedudukan para pemikir terhadapmasalah yang dihadapi umat Islam,


Okmalkika Patra: Hiitmngan Islam dan Politik Masa Orde Barn

khususnya yang berhubungandengan konteks sosial negara, politik,danekonomi.14

Pemikiran formalistik menun-jukkan perhatian terhadap suatuorientasi yang cenderung menopangbentuk-bentuk masyarakat politikIslam yang dibayangkan sepertiterwujudnya suatu "sistem politikIslam", munculnya partai Islam,ekspresi simbolis dan idiom-idiompolitik , kemasyarakatan, budayaIslam, serta eksperimentasi sistemketatanegaraan Islam.15 Pemikiransubstantivistik adalah aksentuasibahwa substansi atau makna imandan peribadatan lebih penting daripada formalitas dan simbolismekeberagaman serta ketaatan yangbersifat literal kepada teks wahyuTuhan.16 Pemikiran ini cenderungmelihat bahwa Islam politik lebih baikdiimplementasikan melalui jalurcultural. Sehingga, mereka cenderungmelihat ajaran-ajaran Islam secarakontekstual. Pemikiran transformatikini bertolak dari pandangan dasarbahwa misi Islam yang utama adalahkemanusian. Pada transformasi yangbersifat praktis, perhatian utama parapemikir transformatif bukanlah padaaspek-aspek dokrinal dari teologiIslam, tetapi pada pemecahanmasalah-masalah empirik dalambidang sosial-ekonomi, pengem-bangan masyarakat, penyadaran hak-

hak politik rakyat, orientasi keadilansosial, dan sebagainya.17 Tipologitotalistik mempunyai ciri pokokdengan adanya sikap utama yangmendasar dengan menganggapbahwa doktrin Islam bersifat total(kaffah), serta mengandung wawasan-wawasan, nilai-nilai dan petunjukyang bersifat abadi dan lengkap yangmeliputi semua bidang kehidupansosial politik, ekonomi, sertamelingkupi segi-segt sama adaindividual, kolektif, maupunmasyarakat pada umumnya.18

Pemikiran idealistik adalah suatupemikiran yang bertolak daripandangan pentingnya perjuanganumat untuk berorientasi pada tahapanmenuju "Islam cita-cita (ideal Islam).19

Sedangkan ciri pokok pemikiran tiperealistik adalah melihat keterkaitanatau melakukan penghadapan antaradimensi substantif dari ajaran ataupundokrin agama, dengan konteks sosio-kultural masyarakat pemeluknya.20

Akhirnya respon intelektualmuslim terhadap Orde Baru secaragaris besar mengikuti corak danragam pemikiran yang digagas olehNurcholis Madjid tersebut.

C. PERUBAHAN SIKAP AKOMODATIFPEMERINTAH ORDE BARU

Perubahan sikap Orde Baruyang akomodatif terhadap umat Islamsebenarnya merupakan konsekuensi


OkrisalEka Pi/fra: liubutigan Islam dan Polifik Alasa Orde Earn

logis dari fenomena sosial dari tahun80-an berupa terjadinya islamisasibirokrasi. Proses ini ditandai denganmasuknya sarjana-sarjana muslim kejenjang birokrasi, Badan usaha milik inegara (BUMN), parpol dankelompok sosial lainnya yang bertarafnasional. Keislaman yang merekatampilkan tidak lagi bersifat partisan,tetapi lebih bersifat paguyuban yangmenekankan serba harmoni. Merekaberjasa dalam mengembangkansaling pengertian antara umat Islamdengan pemerintah. Proses yangsemacam ini sebagai proses "integrasibirokratik-santri". Proses tersebuttidak bisa dilepaskan dari usahapemerintah Orde Baru dalammengembangkan modernisasibirokrasi dari sistem pendidikanIslam.

Bukit nyata dari itu semuaadalah apa yang terjadi pada bulandesember 1990, presiden Soehartomemberi restu bagi berdirinya ICMI.Sebuah peristiwa yang luar biasa,karena organisasi ini menampungbanyak kalangan pegawaipemerintah dan tokoh-tokoh Islam,termasuk beberapa di antara merekayang sejak dulu sering memberikritikan tajam kepada Orde Baru dancara-cara Soeharto menanganimasalah-masalah yang berkaitandengan Islam. 21

Pembentukan ICMI bertumpupada empat alasan:1. Para anggota ICMI memandang

organisasi mereka sebagai mediauntuk menyuarakan umat Islam,dimana sebelumnya wacanaIslam hanya didominasi olehsuara NU dan Muhammadiyahdan beberapa orang Islamterkemuka.

2. ICMI signifikan secara politiksebagai wujud kongkritperubahan sikap dan pendekat-an presiden Soeharto kepadaIslam di Indonesia yang maumengakomodasi kepentinganumat Islam.

3. Pembentukan ICMI yangdisokong oleh pemerintah adalahkarena Orde Baru, khususnyaSoeharto telah merasa menangmelawan kekuatan Islam politik.

4. ICMI penting Karena ia berusahauntuk berbicara atas nama kelasmenengah baru kota yang sedangmeningkat, yakni kalanganmuslim terdidik atau terpelajaryang kehadiran mereka mengun-tungkan program pembangunanekonomi Orde Baru.

Dengan demikian kelahiranICMI dapat dijelakan melalui 2perspektif, yaitu sosial danpolitik. perspektif sosial lebihmenekankan pada tumbuhnya


OkrisalEka Putra: Hubitngan Islam dan Politik Masa Orde Ban/

kekuatan politik islamisasi masyarakatIndonesia dan budaya. Perspektifpolitik lebih menfokuskan padatumbuhnya konflik elit di dalamnegara otoritarian di masa Orde Baru,khususnya mengenai tindakan politikpresiden Soeharto.

Kelahiran ICMI ini tak lepas dariperanan mahasiswa. Bermula daridiskusi-diskusi kecil di kampusUniversitas Barwijaya Malang,mereka mengkhawatirkan kondisiumat Islam, terutama perpecahanyang terjadi di kalangan cendekia-wannya. Yang akhirnya munculkeinginan untuk mengadakansymposium yang menghadirkan paratokoh cendekiawan muslim. Inisebuah bukti bahwa pendidikanpoliti k mahasiswa merupakansesuatu yang tidak bisa dipisahkandari perkembangan intelektualpendidikan. Dan sejarah sudahmembuktikannya di tingkat nasionalmaupun internasional tentangperanan mahasiswa dalam mengu-bah perjalanan politik suatu bangsa.

Perubahan sikap pemerintahyang mulai akomodatif terhadapaspiratif umat Islam disambut gembiraoleh sebagian kelompok Islam sepertiMuhammdiyah22 dan NU.

Bakhtiar Efendy menyebutkanada empat bukti yang menunjukkantumbuhnya sikap akomodatif negara

terhadap Islam mencakup diterapkan-nya kebijakan-kebijakan yang sejalandengan kepentingan sosial-ekonomidan politik umat Islam.23

1. Akomodasi Struktural. Ini bisadibuktikan dengan direkrutnyapara pemikir dan aktivis Islampolitik generasi baru ke dalamlembaga-lembaga eksekutif(birokrasi) dan legislative negara,seperti dalam tim ekonomiSoeharto, Golkar dan Bappenas.Ada juga mereka yang dipromosikan untuk mendudukiposisi yang tinggi. Dalam periodeitu, orang-orang seperti AbdulGhafur, AkbarTanjung, BustanulArifin , Saleh Afif , Azwar Anas,Hasrul Harahap, Arifi n Siregar,Syamsudin Sumintaputra,Sa'adillah Mursyid dan SyafrudinBaharsyah.24

2. Akomodasi Legislatif. Ini bisadilihat pada lima hal, (1)disahkannya UU PendidikanNasional (UUPN) tahun 1989,(2) diberlakukannya UUPeradilan Agama tahun 1989dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) 25 tahun 1991, (3)diubahnya kebijakan tentangjilbab tahun 1991, (4) dikeluar-kannya keputusan bersamatingkat menteri berkenaandengan Badan Amil Zakat, Infak


OkrisalEka Putra: llubungan Islam dan Polltlk 2\lasa Orde Bam

dan Shadaqah (Bazis) tahun1991, (5) dihapuskannyaSumbangan Dermawan SosialBerhadiah (SDSB) tahun 199326

3 Akomodasi Inftrastruktural. Jenisakomodasi ini pada dasarnyadirancang untuk menyediakaninfrastruktur yang diperlukanguna membantu umat Islamdalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka.Realisasi paling umum dariakomodasi jenis ini adalahpembangunan mesjid-mesjidyang disponsori negara. Dan jugayang terjadi pada awal 1990-anketika Majelis Ulama Indonesia(MUI) untuk mendapat dukungansecara finansial dari pemerintahdalam rangka pengiriman seribuorang da'i (muballigh mulim)kedaerah-daerah transmigrasi.27

4 Akomodasi Kultural. Ini bisa dilihatdengan diterimanya idiom-idiomIslam dalam perbendaharaankosakata instrumen-instrumenpolitik dan idiologi negara,seperti kata-kata su/tan,sayicfin.Kata-kata dalam Pancasila terdiridari idiom-idiom Islam sepertiadil ,adafo,raJcya£, hlkmah,musyaioara/i dan wakil Jenis inijuga bisa dibuktikan dengandiselenggarakannya festifalistiqlal di Jakarta tahun 1991 dan

1995. 28

Disamping hal tersebut,pemerintahan Soeharto memperlihat-kan dukungan yang nyata bagiperkembangan Islam di tanah airyang juga ditandai dengan sejumlahtindakan dan kebijakan pemerintah-an Orde Baru, seperti:a. Sertifikasi dan labelisasi Halal. Ini

merupakan sebuah proyek untukmemeriksa produk makanan,minuman dan komestik dari segikehalalannya. Produk yangdinyatakan halal diberi sertifikatdan label halal. Proyek iniditangani oleh Majelis UlamaIndonesia (MUI ) bersamapemerintah (Depertemen Agamadan Depertemen Kesehatan).Gagasan sertifikasi halal munculsetelah berakhirnya isu lemakbabi yang dikhawatirkan terdapatdalam produk makanan tertentupada akhir 1980-an. Pada saat itumuncul isu tentang kemungkinanadanya lemak babi pada barangkonsumsi, umat Islam terdoronguntuk mempersoalkan kehalalanproduk makanan, minuman,kosmetik yang banyak beredar dipasar. Keinginan umat inimendapat tanggapan positif daripemerintah, sehingga lahirlahproyek sertifikasi dan labelisasihalal.29


QkrisalEka Pulra: Hubnngan Islam dan Politik Masa Orde Bant

b. Islam Menjadi Tuan RumahBeberapa Kegiatan Dunia Islam.Selama tahun 1970-an dan1980-an Indonesia dianggapkurang dekat dengan negara-negara Islam, khususnya yangberada di Timur Tengah. Adayang menduga pemerintah OrdeBaru khawatir terhadapkelompok-kelompok radikalmuslim di Timur Tengah yangakan mempengaruhi kelompok-kelompok muslim di Tanah Air,apabila terjalin hubungan yangdekat dengan negara-negara dikawasan. Pada tahun 1990-anSoeharto sendiri menghadiri KITOKI (Konfrensi Tingkat TinggiOrganisasi Konferensi Islam), danbahkan Indonesia menjadi tuanrumah bagi beberapa kegiatandunia Islam, seperti pertemuanOKI, dan IFTIHAR {The Interna-tional Islamic Forum For Science,Technology dan HumanResources) sebuah Forum IslamInternational untuk pengembang-an Iptek dan Sumber DayaManusia, pada Desember 1996.30

Di balik kebencian umat Islamterhadap Soeharto dan Orde Baru,beberapa pengamat mengatakanbahwa tidak semua yang lahir dizaman Orde Baru harus dihina, tapiOrde Baru juga memberikan banyakhal kepada bangsa Indonesia, baik

dalam hal stabilitas, keamanan,kesejahteraan, dan kemudahan untukdiprediksi.

Robert E Elson mengemuka-kan, masyarakat Indonesia sebaiknyatidak melupakan Orde Baru danSoeharto begitu saja, tetapi sebaliknyamerefleksikan dengan seriuspengalaman yang baru saja lewat.Orde Baru tidak diragukan lagimemberikan banyak hal kepadamasyarakat Indonesia, sepertistabilitas, keamanan, kesejahteraan,dan bisa diprediksi (predictability).31

Selanjutnya Elson juga menge-mukakan isu yang penting berkaitandengan masalah kepemimpinan,yakni perlunya pemimpin yang kuatdan mampu mengambil keputusan,tetapi sekaligus tidak menyebabkanlemahnya institusi-instirusi yang ada.Kekuasaan perlu dihindarkan darikecenderungan tersentralisasi secaraberlebihan, namun juga jangansampai seluruh kekuasaan didesen-tralisasikan sehingga kekuasaannegara menjadi lemah.

Perlu ada keseimbangan antarakebutuhan individu dan kebutuhansosial, tanpa harus menonjolkan yangsatu dengan mengorbankan yanglain. Perlu ada identitas nasional yangkuat, tetapi sekaligus menghargaikebebasan dan toleransi terhadapperbedaan-perbedaan etnis dankeagamaan.

JURNAL DAKWAH, Voi.IX No. 2, Juli-Desember 2008 195

Okrisalhka Putra: Hubungan Islam dan Politik Alasa Orde Ham

Mochtar mengemukakan,pelajaran berharga yang dapat ditarikdari Soeharto adalah betapa besarbahaya menjadi presiden seumurhidup. Bahaya presiden seumurhidup, kata Mochtar, praktik itu akanmenyebabkan irasionalitas dalampolitik. Persoalan sekarang ini, antaralain perpecahan partai politik,merupakan akibat dari praktikpresiden seumur hidup. Dalamhubungan dengan Islam, kataMochtar, Soeharto melakukankesalahan dalam memilih kelompokIslam yang diajak bekerja sama.Hasilnya adalah konflik di berbagaidaerah. Golkar oleh Soehartodiidentifikasi sebagai partai yangmewakili republik demi memperta-hankan kekuasaannya.

Kalangan umat Islam hanyamempunyai kesempatan terbatasdengan menikmati pendidikantradisional di pesantren dan sekolahpendidikan Islam lainya seperti dimadrasah-madrasah. Ironisnya, dikalangan kaum muslimin sendiribanyak merasa enggan untukmenyekolahkan anaknya kelembaga-lembaga pendidikan sekulerkarena dianggap tidak islami.Akibatnya, setelah kemerdekaanhingga awal periode Orde Barusektor-sektor modern termasukbirokrasi negara, banyak dikuasaikelompok-kelompok non muslim

dan abangan.Akibatnya, perlahan-lahan

setelah muncul periode kedua pasca90-an kondisi ini sedikit demi sedikitmulai berubah, mulailah sarjana-sarjana rnuslim duduk di pemerintah-an, memegang jabatan birokrasi,jabatan menteri sudah mulai diisi olehkalangan musllim, ini berakibatpandangan Soeharto mulai berubah,ini bisa dilihat dari mulai terbentuknyaICMI , keluarnya surat keputusanbersama (SKB) menteri Dalam Negeridan Menteri Agama tentangpengumpulan Zakat tahun 1991,Soeharto naik haji, jilbab dilegalisasidi sekolah-sekolah, persoalan jilbabtelah membuat hubungan umat Islamdan pemerintah Orde Baru sedikitmemanas.

Karena berdasarkan SK No,052/C/Kep/D/1982 yang menyebut-kan larangan siswi Muslimmengenakan jilbab di sekolah-sekolah menengah selama jam-jamsekolah. Dan kalau terbuktimelanggar akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan kebijakan pihaksekolah tersebut, mulai dari teguran,diusir dari ruang belajar, sampaidikeluarkan. Akhirnya terbitnya SKNo. 100/C/Kep/D/1991 yangmembo-lehkan para pelajar putri {siswi}Muslim di lembaga pendidikanmenengah untuk mengenakan jilbabketika masuk ke sekolah. Sejalan


Oknsaltika Putra: tiubunsan Islam dan Politik Masa Orde Rant

dengan i tu, mereka yang inginmemakai jilbab karena keyakinanmereka dapat melakukannya tanpaharus takut terkena sanksi.

Ditambah dengan lolosnyaPeradilan Agama, pencabutan SDSBtahun 1993, Pendirian BMI, ditunjangdengan suasana religius di kalanganbirokrasi. Pemerintah Orde Barumemandang umat Islam harus diang-gap sebagai mitra pembangunan.

Setelah banyak sarjana muslimyang duduk di birokrasi, perhatianSoeharto terhadap umat Islammengalami perkembangan yangpositif, tapi Soeharto tetap memper-tahankan prinsip menjaga stabilitaskeamanaan untuk melanjutkanpembangunan, setiap gerakan danwacana yang menganggu ketentram-an masyarakat, baik itu muncul darikalangan Islam dan lainya, Soehartotidak bisa mentolelirnya, makanya diawal-awal pemerintahannya beliaumendirikan Majelis Ulama Indonesia(MUI ) untuk mengurus seluruhpersoalan umat Islam. Semua yangberhubungan dengan Islam haruslewat MUI, kalau MUI mengatakanharam, jangan coba-coba mengata-kan halal, itu akan berhadapandengan Soeharto, mungkin ini salahsatu penyebab gerakan-gerakanpenyimpangan agama tidak bisamuncul kepermukaan, karenadianggap menganggu ketentraman

masyarakat, dan tentu saja akanberhadapan dengan Soeharto.

D. PENUTUPPemerintah Orde Baru di bawah

Soeharto yang mulai berkuasa sejak1966, berbeda dengan Orde Lama dibawah Soekarno. Dalam hal ini, OrdeBaru lebih tertarik dengan pemba-ngunan ekonomi. Perhatian OrdeBaru ini mempunyai implikasi yangjelas bagi politik bangsa Indonesiakarena fokusnya pada pembangun-an, karena itu membutuhkan suasanapolitik yang kondusif bagipertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya untuk memacu pertumbuhanini menyebabkan aspek-aspek laindari pembangunan bangsa Indonesiaterabaikan. Karena itu, politik tidakberkembang secara alamiah danlebih banyak digunakan untukmenjamin program-programpembangunan ekonomi. Akibatnya,politik pemerintah Orde Baru secaraumum ditandai penekanan padapentingnya keamanan dan stabilitaspolitik.

Dengan ditopang oleh ideologipembangunan dan terciptanyastabilitas, pemerintah Orde Barumenampilkan dirinya sebagai sebuahrezim politik kuat yang represif.Represi telah diposisikan sebagaiunsur penting dalam memeliharapembangunan ekonomi. Negara


OkrisalUka Putra: Htibuagan Islam dan Politik Alasa Orde Baru

mencoba memonopoli kekuasaandan mengendalikan kekuatan-kekuatan sosial politik yangberpotensi memecah dan merusak.Pemerintah Orde Baru tampaknyabelajar dari pengalaman Orde Lamayang mengalami instabilitas politik.Karena itu perhatian utamapemerintah Orde Baru adalahmerekayasa kehidupan sosial politikmasyarakat.

CATATAN:1 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara

da/am Politik Orde Baru, (Jakarta: GemaInsani Press, 1996), him. 52.

2 Kamuaruzzaman, Relasi Islam danNegara: fterspefcti/ Modernis & Fundamenta/is,(Magelang: Indonesia Tera, 2001), him. 35.

3 Soebiyono, Dwifungsi ABRIPerkembangan Dan Peranannya Da/amKehidupan Pblitik Di Indonesia, (Yogyakarta:Gajah Mada Press, 1972), him. 33.

4 M. Rusli Karim, Negara danPeminggiran Islam Politik: Suatu KajianMengenai Implikasi Kebijakan PfembangunanBagi Keberadaan Islam Politik di Indonesiaera 1970-an dan!980-an, (Yogyakarta: TiaraWacana, 1999), him. 53-54.

5 M. Dawan Raharjo, IntelektualMuslim, Intelejensia, dan Perilaku PolitikBangsa: Risalah Cendekiawan Muslim,(Bandung: Mizan, 1993), him. 381-382.

6 Ini bisa dil ihat dari tulisanMuhammad Nastir di beberapa media,seorang tokoh Masyumi yang pada saat itubisa dikatakan sebagai tokoh yang mewakilipihak Islam yang menginginkan kelahiran

negara Islam, tapi beliau tetap menempuhjalur parlemen untuk mewujudkan itu semua.

7 Afan Gaffar dan Moh. Mahfud,"Dua menteri Agama dalam PergumulanPolitik hukum Islam di Indonesia", dalamAbdurahman et.al (ed), Agama danMasyaraJcat:70 tahun H.A. Mukti All,(Yogyakarta: IAI N sunan Kalijaga Press,1993), him. 126-127.

8 Kuntowijoyo, Serat Cebolek danMitos Pembangkangan Islam: MelacakAsalUsul Ketegangan antara Islam dan Birokrasi,(Bandung: Mizan, 1991), him 71.

9 Pada Tahun 1989 diundangkanUndang-undang No. 2 tahun 1989 yangmemasukkan sistem pesantren dalam sistempendidikan nasional.

10Nurkholis Majid menulis tentangOrde Baru: "Bagaikan suatu perjalanansentimental, membicarakan Islam dan politikdi Indonesia melibatkan kekhawatiran danharapan lama yang mencekam. Daerah inipenuh dengan ranjau kepekaan dankerawanan, sehingga pekerjaan harusdilakukan dengan kehati-hatian secukupnya.Tetapi berhati-hati tidaklah berartimembiarkan diri terlambat dan kehilangantenaga untuk melangkah, sebab jelaspembicaraan harus dilakukan juga,mengingat berbagai alasan dan keperluan".Lihat Nurkholis Majid, "Suatu Tahapan Islamterhadap Masa Depan Politik Indonesia",dalam Prisma, Nomor Ekstra, Tahun XIII ,(Jakarta: LP3ES, 1984), him. 10.

11 Tanggal 3 Januari 1970, organisasi-organisai pemuda Islam tersebutmengadakan seminar di gedung IslamicResource Center, Menteng, dalammakalahnya yang berjudul "KeharusanPembaharuan Pemikiran Islam dan MasalahIntegrasi Umat", Nurkholis Majid menegaskan


Okrisaliika Plitra: Hitlmngan Islam dan Politik Alasa Orde Kara

tentang pentingya persoalan pembaharuanpemikiran, mengingat umat Islam Indonesiasekarang ini dipandangnya telah mengalamikejenuhan dan di bidang pemikiran danpengembangan ajaran-ajaran agama telahkehilangan gerak psikologis dalamperjuangannya.

12 Azyumardi Azra, Peta Sosio-HistorisPembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia:Dari Awal Masuknya Islam Sampai Abad ke-20, (Jakarta, Penerbit Panitia Kolokium 1Pembaharuan Pemikiran Islam di IndonesiaPB HMI, 1996), him. 19.

13Nurcholis Madjid, "KeharusanPembaharuan Pemikiran Islam dan MasalahIntegrasi Umat", dalam Utomo Dananjaya,Pembaharuan Pemikiran Islam, (Jakarta:Penerbit Islamic Research Center, 1970), him.11.

14 Bachtiar Efendy, Peta Sosio HistorisPembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia,(Jakarta: Penerbit Panitia Kolokium 1Pembaharuan Pemikiran Islam di IndonesiaPB HMI, 1996), him. 34..

15 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan AksiIslam Indonesia: Sebuah Kajion tentangCendikiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta:Paramadina, 1995), him. 144-145.

16 Ibid. him. 155.17 Ibid, him. 162.18 Ibid, him. 175.19 Ibid. him. 178.20/bid. him. 182.21 Satu-satunya tokoh cendikiawan

yang menolak kehadian ICMI adalahAbdurahman Wahid. Dia beralasan: pertama,baginya, ICMI merupakan salah satu contohtelanjang bagaimana rezim ini memanipulasi

Islam agar memperoleh dukungan dansimpati demikian mengukuhkan legitimasikekuasaannya. Kedua, melalui ICMI, paratokoh cendikiawan Islam membiarkan dirimereka dimanipulasi oleh Soeharto agarberpeluang melaksankan agenda politikmereka sendiri. Masalah yang timbul adalahICMI member! peluang bagi beberapa tokohIslam yang tidak menghayati visi kenegaraanyang menekankan kemajemukan berdasarkantoleransi beragama dan persatuan nasional.Lagi pula, dukungan ICMI kepadapemerintah jelas memperlambat datangnyamomentum bagi perubahan politik. Bahkankelahiran ICMI telah mendorong kembalinyafaktor agama dalam proses politik, sesuatuyang selama lebih dari dua puluh tahundiusahakan pemisahannya. Banyakkalangancendekiawan terkemuka di ICMI yangmenganjurkan dibinanya masyarakat Islamdi Indonesia Gus Dur curiga bahwa merekayang menganjurkan pembinaan masyarakatIslam itu, dalam kenyataannya masihberupaya terus untuk menegakkan sebuahnegara Islam. Oleh karena itu AbdurahmanWahid menyimpuikan bahwa masyarakatIslam jelas bertentangan dengan masyarakatPancasila yang bersifat toleran. Hal lain yangmenjadi kekhawatiran dengan berdirinyaICMI adalah kemungkinan reaksi negarif dariABRI yang dampaknya dapat mengenaisemua umat Islam.

22 Respon Muhammadiyah terhadapkebijakan pemerintah Orde Baru yang mulaiakomodatif terhadap umat Islam disambutdengan hangat. Kenyataan ini dapat dilihatpada waktu delapan wakil Muhammadiyahmenghadap presiden Soeharto di Istananegara. Ini terjadi tanggal 10 Maret 1992.Delegasi ini dipimpin oleh Azhar Basyir (ketuaPP)yang didampingi tujuh fungsionarislain:Ismail Suni, Amin Rais, Watik Pratiknya,

JURNAL DAKWAH, VoI.IX No. 2, Juli-Desember 2008 199

OkmalEka Patra: Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Barn

Ramli Thaha, Projokusumo, SutrisnoMuhdan, dan AR Fakhrudin, merekamenghadap presiden selain dalam rangkasilaturahmi dan melaporkan hasil Tanwir1992 yang hasilnya antara lain mensukseskanPemilu 1992 untuk menghadapi SU MPR1993, juga menyampaikan keinginan untukmencalonkan kembali presiden Soehartodalam masa jabatan presiden mendatang(1993-1998).

23 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara,Tras/ormasi ftmifciran dan Praktik Politik Islamdi Indonesia, (Jakarta: Paramadina), him.273.

a/bid., him. 276.25 Ada juga pengamat yang melihat

kebijakan pemerintah tentang KompilasiHukum Islam (KHI) bukan sebuah bentukakomodasi pemerintah terhadap umat Islam.Hal ini bisa dilihat dengan keuntungan yanglebih banyak didapat oleh pemerintahdaripada umat Islam. Orde Baru denganwatak hegemonik yang luarbiasa besarsejakawal telah mendeklarasikan dirinya sebagaiOrde Pembangunan. Pembangunan di sinilebih dimaknai sebagai pembangunanekonomi, maka hukum menjadi subordinatterhadap pembangunan ekonomi, sehinggaakibatnya hukum bukan lagi menjadi alatperubahaan sosial, alat pembebasan, atausarana pencapaian keadilan sosial, tetapimenjadi penunjang dan pelengkappembangunan. Dengan demikian hukumdalam wacana politik Orde Baru lebihterkonsentrasi pada fungsinya sebagai alatpembangunan. Salah satu ciri penting HukumIslam adalah sifatnya yang fleksibel sehinggabanyak melahirkan aliran-aliran pemikiran.Kasus terbitnya kebijakan Inpres No. 1/1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapatdilihat dari beberapa segi. Dari segipembentukannya KHI lahir secara semi-

responsif. Maksudnya peranan pemerintah(eksekutif) dan yudikatif amat besar,sementara ulama/cendekiawan berada dalamposisi periferal. Dari segi materi hukum,kelahiran KHI ditandai dengan sifatnya yangreduksionistik. Bila Inpres No. 1/1991 tersebutdibaca secara kritis, terungkap bahwamenurut Inpres tersebut, landasan atau dasarserta rujukan KHI adalah fencasila, UUD1945, UU No. 14/1970, UU. No. 14/1985,UU No. 1/1974, dan PP No. 28/1977. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yangsudah disepakati sama sekali tidak disebut-sebut sebagai bahan rujukan. Selain itu,secara material KHI hanya meliputi wilayahhukum perdata menyangkut hukum-hukumkeluarga, padahal hukum Islam memilikibidang garapan yang jauh lebih luas.

25 Bakhtiar Efendi, op. at, him 278.27/bid., him 305.28/bid., him. 308.29 Sudirman Teba, Islam Menufu Era

Re/ormasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana,2001), him. xv.

30/bid., hlmxviti.31 Makalah yang disampaikan dalam

peluncuran buku Robert E Elson, Suharto: APolitical Biography, di Jakarta, 22 Januari2002, Elson mengungkapkan alasan menulisbiografi Soeharto karena Soeharto dapatbertahan selama 32 tahun dan tertarik untukmelihat apa pengaruh kekuasaannya bagiIndonesia kini dan mendatang, Buku biografiini menceritakan perjalanan Soeharto yangberusaha mentransformasikan Indonesiamenjadi sebuah negara bangsa yang kuat,bersatu, dan sejahtera, namun setelah hampirsetengah abad pengaruhnya, ia hanya diingatsebagai seorang yang melakukan kejahatankorupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.


Okrisallika Pi/tra: Hubtingan Islam dan Politik Alasa Orde Bant

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dahm Politik Orde Baru, Jakarta: GemaInsani Press, 1996.

Afan Gaffar dan Moh. Mahfud, "Dua menteri Agama dalam Pergumulan PolitikHukum Islam di Indonesia", dalam Abdurahman et al (ed), Agama danMasyarakat:70 Tahun H.A. Mukti All, Yogyakarta: IAIN Sunan KalijagaPress, 1993.

Bachtiar Efendy, Peta Soslo Historis Pembaharuan Pemikiran Islam diIndonesia, Jakarta: Penerbit Panitia Kolokium 1 Pembaharuan PemikiranIslam di Indonesia PB HMI, 1996.

_, Islam dan Negara, Trasformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam diIndonesia, Jakarta: Paramadina.

Kamuaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis &Fundamental, Magelang: Indonesia Tera, 2001.

Kuntowijoyo, Serat Cebolek dan Mitos Pembangkangan Islam: MelacakAsalUsul Ketegangan Antara Islam dan Birokrasi, Bandung: Mizan, 1991.

M. Dawan Raharjo, Intelektual Muslim, Intelejensia, dan Perilaku PolitikBangsa: Risalah Cendekiawan Muslim, Bandung: Mizan, 1993.

M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian MengenaiImplikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik diIndonesia Era 1970-an dan 1980-an, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian tentangCendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995.

Nurcholis Madjid, "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan MasalahIntegrasi Umat", dalam Utomo Dananjaya, Pembaharuan Pemikiran Islam,Jakarta: Penerbit Islamic Research Center, 1970.

_, "Suatu Tahapan Islam terhadap Masa Depan Politik Indonesia", dalamPrisma, Nomor Ekstra, tahun XIII , Jakarta: LP3ES, 1984.

Socbiyono, Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalamKehidupan Politik di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1972.

Sudirrnan Teba, Islam Menuju Era ffe/ormasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.


HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BAKU A. … · OkrisalEka Putra: Ihtbiingan Islam dan Politik...

Documents

Transcript of HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BAKU A. … · OkrisalEka Putra: Ihtbiingan Islam dan Politik...