Tugas untuk Mata Kuliah Diplomasi Indonesia

Nama : Rista Sanjaya

NPM : 1006694555

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Hubungan Diplomasi Indonesia

dengan Negara-Negara Dunia Ketiga

Deklarasi NAASP dan Makna dari Deklarasi NAASP

NAASP atau The New Asian-African Strategic Partnership adalah bentuk baru forum

antara Asia dan Afrika yang bertujuan untuk membangun jembatan kerjasama antara negara-

negara Asia dan Afrika. Dalam forum kerjasama ini para pemimpin negara Asia dan Afrika

berkumpul di Jakarta pada tanggal 22 hingga 23 April 2005. Inti dari pertemuan ini adalah

memunculkan kembali semangat dari Dasasila Bandung dalam KAA dan dihidupkan dalam

kerjasama kekerabatan selanjutnya antara kedua benua melalui kerjasama NAASP.

Negara-negara menyadari bahwa dibutuhkan semangat dalam Dasasila Bandung, yang

merupakan isi dari prinsip-prinsip solidaritas, kekerabatan, dan kerjasama yang masih relevan

untuk dilaksanakan dalam melaksanakan kerjasama untuk memecahkan problema isu masa

kini. Konferensi Bandung tahun 1955 merupakan sebuah mercusuar dalam membuka

kerjasama antara Asia-Afrika di kemudian hari.

Usaha yang diupayakan dalam KAA tetntu saja tidak sia-sia. Kepuasan dan perbaikan

situsai banyak terjadi setelah diadakannya KAA. Forum itu mempelopori Asia-Afrika untuk

bertarung melawan kolonialisme dan imperialisme dan konsistensi melawan rasisme.

Penghapusan politik apharteid merupakan representasi dalam kerjasama Asia-Afrika dan

upaya bersama untuk menghapuskan segala macam diskriminasi. Sebagai hasilnya, upaya-

upaya yang telah dilancarkan membuahkan kemerdekaan, kedaulatan dan persamaan derajat

bagi negara-negara Asia-Afrika terutama dalam usaha memperkenalkan Hak Asasi Manusia,

konsep demokrasi, dan Rule of Law.

1

Selain itu, dibutuhkan pula kerjasama selain bidang solidaritas politik, yaitu kerjasama

di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Negara-negara Asia-Afrika sadar akan kebutuhan

memperkuat pembangunan nasional mereka melalui kerjasama yang berupa integrasi sosial.

Perlu digarisbawahi bahwa perlu adanaya pendekatan multilateral dalam hubungan

internasional. Sebagai bangsa Asia-Afrika yang merepresentasikan mayoritas dalam

komunitas bangsa, Asia-Afrika memerlukan dukungan dan memperkuat hubungan

multilateral dalam rangka memecahkan isu-isu global.

Negara Asia-Afrika sadar bahwa situasi global sekarang dan kondisi Asia- Afrika kini

memerlukan usaha yang aktif dalam memandang secara kolektif untuk membagi keuntungan

dari makna globalisasi. Kemudian, dibutuhkan pertemuan secara internasional untuk

membahas masalah target sasaran dan tujuan untuk di antara negara Asia-Afrika dalam

menyelesaikan masalah kemiskinan, perkembangan, dan pertumbuhan negara. Oleh karena

itu, dibutuhkan kerjasama yang mapan dalam seluruh kawasan. Selain itu, dibutuhkan pula

dialog antar peradaban untuk meningkatkan perdamaian kebudayaan, toleransi dan respek

terhadap agama, budaya, dan perbedaan ras, serta persamaan gender.

Perkembangan positif dalam kawasan intraregional dibutuhkan oleh negara Asia-

Afirka dalam rangka meningkatkan ketahanan regional. Namun, perlu juga dibangun

kerjasama luas interregional di antara dua benua untuk melakukan pertumbuhan dan

membagi pengalaman sehingga terjalin perkembangan yang baik dan berkelanjutan. Oleh

karena itu, diperlukan kedekatan di antara kedua benua dengan cara memadukan persamaan

dan perbedaan.

Negara Asia-Afrika harus membentuk suatu wadah yang damai di dalamnya terjadi

keharmonisan, non-eksklusif, terikat dalam kekerabatan yang dinamis dan sadar akan ikatan

sejarah serta persamaan kultural. Sehingga, masyarakat Asia-Afrika dapat diprediksi di mana

mereka dapat hidup dengan stabil, makmur, nyaman, dan terbebas dari rasa takut akan

kekerasan, pengekangan, dan ketidakadilan.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu kerjasama di bidang solidaritas politik,

koperasi ekonomi, dan hubungan sosio-kultural, negara Asia-Afrika membangun kerjasama

NAASP untuk membangun jembatan antara Asia dan Afrika. Dalam melakukan strategic

partnership cooperation ini terdapat prinsip dan ideal dalam deklarasi NAASP:

1. The Ten Principles of Bandung of the 1955 Asian – African Conference;

2

2. Recognition of diversity between and within the regions, including different social

and economic systems and levels of development;

3. Commitment to open dialogue, based on mutual respect and benefit;

4. Promotion of non-exclusive cooperation by involving all stakeholders;

5. Attainment of practical and sustainable cooperation based on comparative

advantage, equal partnership, common ownership and vision, as well as a firm and

shared conviction to address common challenges;

6. Promotion of sustainable partnership by complementing and building upon existing

regional/sub-regional initiatives in Asia and Africa;

7. Promotion of a just, democratic, transparent, accountable and harmonious society;

8. Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, including the

right to development;

9. Promotion of collective and unified efforts in multilateral fora.

Jadi inti pokok yang dapat kita tarik dari deklarasi NAASP adalah dibutuhkan sebuah

kerjasama multilateral di antara benua Asia-Afrika sesuai dengan semangat dari Dasasila

Bandung. Dalam kerjasama ini tidak hanya mengedepankan kerjasama di bidang solidaritas

politik di antara bangsa Asia-Afrika untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan

ketidakadlian di muka bumi, tetapi juga untuk membangun kerjasama yang kokoh di bidang

ekonomi dan sosial-budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan di antara kedua benua di bidang ekonomi, sosial, dan politik internasional.

Posisi Indonesia dalam kerjasama NAASP adalah berperan sebagai tuan rumah dan salah satu

negara yang berperan mencetuskan kerjasama antara benua Asia-Afrika, baik secara historis

pada masa KAA, dan pada saat NAASP, serta kelanjutan hubungan multilateral antar-benua.

Jakarta Message dan Makna dari Jakarta Message

Konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan di Bandung dapat dikatakan sebagai titik

historis dari mulainya sebuah kerjasama yang dinamakan Non-Aligned Movement (NAM).

Konferensi Asia-Afrika diikuti oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari Asia dan

Afrika. KAA memliki peran yang penting dalam pembentukan Gerakan Non Blok yang

dibentuk oleh tokoh sentral, Gamal Abdul Nasser, Kwame Nikrumah, Jawaharlal Nehru,

Soekarno, dan Joseph Broz Tito.

3

Gerakan Non Blok ini secara nyata menetukan sikapnya yang tidak memihak salah

satu pihak mana pun dari kedua blok yang sedang terjadi Perang Dingin. Dalam konferensi

tingkat tinggi yang diadakan oleh Gerakan Non Blok ini menyatakan secara aktif juga

mengupayakan dan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan

dari negara-negara nonblok. Dalam perjuangan mereka juga menentang segala bentuk

kolonialisme, imperialisme, politik apharteid, zionisme, rasisme, dan betuk agresi militer,

kependudukan, dominasi, interferensi, atau menentang hegemoni serta menentang segala

bentuk blok politik.

Walaupun perang dingin telah usai akibat runtuhnya hegemoni Blok Timur Uni

Soviet, Gerakan Non Blok tetap memiliki eksistensi untuk berdiri. Hal ini dikarenakan

tujuan-tujuan untuk menciptakan perdamaian dan kemajuan internasional masih relevan utnk

tetap dilaksanakan. Maka, tetap ada pertemuan KTT GNB yang kemudian dilaksanakan di

Indonesia. Pada Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke-10 di Jakarta,

hal yang dibahas adalah peran dan masa depan Gerakan Non Blok ke depannya. Lahirlah

Jakarta Message, yang menjadi dokumen vital yang menjelaskan objektif dan tujuan baru

bagi organisasi Gerakan Non Blok, yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama konstruktif sebagai komponen integral dalam hubungan

internasional.

2. Memfokuskan pada kerjasama ekonomi internasional dan pengembangan

keanggotaan negara yang baru merdeka.

3. Meningkatkan potensi ekonomi negara anggota melalui South-South Cooperation.

Jadi, meskipun perang dingin telah berakhir, Gerakan Non Blok masih

mempertahankan eksistensinya dalam forum dunia internasional. Hal ini karena dunia masih

belum bisa dikatakan damai, adil, dan aman. Masih banyak hal yang menjadi rintangan bagi

terciptanya harmoni dunia, seperti konflik kekerasan, agresi, okupasi asing, campur tangan,

kebijakan hegemoni, kejahatan terhadap etnis, permasalahan agama, dan bentuk rasisme.

Prinsip dan tujuan dari Gerakan Non Blok juga secara konsisten masih menjiwai dalam

membangun perkembangan dalam iklim dunia internasional. Oleh karena itu, masih ada

relevansi perjuangan pendekatan Gerakan Non Blok untuk mengatasi permasalahan di dunia

internasional.

4

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Negara-Negara Dunia Ketiga

Hal –hal yang dapat ditarik dari kebijakan luar negeri Indonesia kepada negara-negara dunia

ketiga.

1. Indonesia memiliki sikap politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas memiliki makna

bahwa Indonesia tidak memihak pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah konstelasi

konflik internasional. Konteks yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan (pasca

Perang Dunia II) adalah perebutan hegemoni pengaruh ideologi antara Blok Barat dan

Blok Timur. Indonesia bersikap bebas dan tidak memihak salah satu pihak. Namun, di

sisi lain, Indonesia juga bersikap aktif dalam melaksanakan upaya perdamaian di

dunia Internasional. Hal ini merupakan amanat dari Pembukaan UUD 1945 yang

berisi tujuan Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Indonesia melakukan hubungan dengan negara-negara dunia ketiga memiliki makna

bahwa Indonesia, memiliki persamaan sejarah dan pandangan terhadap mereka,

sehingga terjadi persamaan rasa senasib-sepenanggungan di antara Indonesia dan

negara dunia ketiga. Penting bagi Indonesia untuk melaksanakan hubungan dengan

negara dunia berkembang, meskipun mereka bukan negara yang maju dan tidak

menguntungkan secara ekonomis. Indonesia memiliki peran yang cukup berarti dalam

upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara dunia ketiga, melalui hubungan

diplomatis dan forum internasional.

3. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno menonjolkan sifat

anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Hal ini dikarenakan Indonesia berupaya

untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi negara-negara Dunia Ketiga yang pada

pasca Perang Dunia II ingin merdeka tetapi masih terbelenggu oleh penjajahan.

Makna dari sikap ini tercermin dari Pembukaan UUD 1945 yang berisi bahwa

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

4. Pada masa pasca kemerdekaan, ketika masa formative period (1945-1950), Indonesia

melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara yang baru merdeka dan

negara yang masih memperjuangkan kemerdekaannya, seperti India dan Mesir.

Makna dari kebijakan ini adalah perjuangan diplomatis Indonesia untuk mendapat

5

pengakuan kedaulatan dari negara lain dan mendapat dukungan dari dunia

internasional.

5. Pada masa adaptative period (1950-1965), diplomasi Indonesia kental dengan makna

anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Konferensi KAA yang dilaksanakan pada

tahun 1955 merupakan aktualisasi dari sikap anti penjajahan terjadi di dunia.

Indonesia berusaha menggalang suara secara moral dan melakukan kerjasama di

berbagai bidang. Konferensi KAA merupakan prestasi gemilang diplomasi Indonesia

yang mampu membuktikan eksistensi dan peranan Indonesia pada dunia internasional.

6. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dijalankan oleh Soekarno berpengaruh

terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa pemerintahan ini, kegiatan

pemerintahan seolah berpusat pada satu orang, yaitu Soekarno. Banyak terjadi

peristiwa yang berhubungan dengan international relation pada masa ini, seperti

pembentukan Gerakan Non Blok, konfrontasi dengan Malaysia, keluarnya Indonesia

dalam forum PBB, dan perjuangan pengembalian Papua Barat. Semua peristiwa ini

masih terkait dengan sikap Soekarno yang anti-kolonialisme.

7. Soekarno memainkan peranan penting dalam perjuangan pengembalian Papua Barat

kepada Indonesia. Dengan kemampuan Soekarno dalam mengatur strategi diplomasi,

Indonesia dapat meraih kemenangan mendapatkan Papua Barat. Strategi yang

dimainkan oleh Soekarno adalah memanfaatkan situasi Perang Dingin yang sedang

terjadi saat itu. Soekarno mengatur siasat sedemikian rupa sehingga ia mampu

menarik kekuatan besar seperti Uni Soviet dan kemudian Amerika Serikat dalam

perjuangannya. Amerika Serikat menjadi kunci kemenangan diplomasi karena

Amerika memiliki andil dalam melakukan represi terhadap Belanda.

8. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, diplomasi Indonesia memasuki

babak baru yang disebut dengan consolidation period. Pada masa ini, Indonesia

berupaya untuk memperbaiki citra di mata internasional dan menegakkan kembali

prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Fokus yang diutamakan

dalam diplomasi Indonesia adalah kerjasama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Hal ini merupakan usaha Soeharto untuk menciptakan kestabilan yang dibutuhkan

untuk melaksanakan pembangunan nasional.

9. Perbaikan citra Indonesia yang dilakukan oleh Soeharto adalah upaya untuk

memperaiki kepercayaan dunia internasional atas keterbukaan Indonesia dalam

melakukan hubungan Internasional. Hal yang dilakukan adalah pembatalan poros

Jakarta-Beijing-Hanoi-Pyongyang, mengakhiri konfrontasi dan menjalin hubungan

6

dengan Malaysia, membentuk organisasi regional, dan melaksanakan forum

internasional terutama dengan negara-negara dunia ketiga, pada khususnya Asia-

Afrika.

10. Gerakan Non-Blok adalah salah satu perjuangan diplomasi Indonesia dalam rangka

menegakkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia merupakan salah

satu pendiri dalam Gerakan Non Blok ini, sehingga Indonesia memiliki peranan

berarti dalam gerakan ini. Gerakan Non Blok bagi Indonesia merupakan sebuah

komitmen yang nyata dari akutalisasi hubungan yang bebas dan aktif. Hal ini dapat

dilihat dari sustainability dan konsistensi gerakan ini dari masa orde lama dan

kemudain diteruskan oleh Orde Baru.

11. Peristiwa hubungan luar negeri Indonesia pada awal masa Orde Baru adalah ASEAN.

Pertemuan-pertemuan konsultatif dan persuasif yang dilakukan secara intensif antara

para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand

menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang mencakup kesadaran akan perlunya

meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina

kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian

sejarah dan budaya. Kemudian terbentuklah ASEAN yang merupakan kelanjutan dari

Joint Declaration melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Hal ini

menciptakan menciptakan rasa percaya antara negara-negara dalam satu kawasan

Asia Tenggara yang memudahkan kerjasama antara negara-negara tersebut.

12. “Peble in the shoes” merupakan ungkapan diplomat Ali Alatas mengenai peristiwa

yang terjadi pada masa diplomasi pemerintahan Orde Baru selanjutnya. Peristiwa

tersebut adalah mengenai masalah Timor Timur yang berintegrasi dengan Indonesia.

Pihak internasional berdalih bahwa masuknya Timor Timur merupakan sebuah agresi

paksaan yang melanggar kemerdekaan East Timor. Hal ini merupakan isu kritis yang

mengganjal jalan diplomasi Indonesia. Masalah ini selalu dibahas dalam sidang PBB

dan tentunya menyudutkan pihak Indonesia. Akan tetapi, atas usaha dan kepandaian

diplomasi Ali Alatas, Indonesia mampu melewati permasalahan ini selama masa itu.

13. ASROOC merupakan bentuk kerjasama di antara negara-negara Asia-Afrika dan

terdapat dalam kekerabatan yang strategis di antara dua benua (NAASP). Tujuan

penting dibentuknya kerjasam merupakan landasan dalam membangun jembatan

kooperasi antara Asia dan Afrika dalam bidang solidaritas politik, kerjasama

ekonomi, dan hubungan sosial budaya.

7

14. Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto merupakan representasi baik dari negara-

negara berkembang dan belahan bumi selatan. Indonesia telah berhasil meningkatkan

aspek kehidupan mulai dari ekonomi, kependudukan, dan ketahanan pangan. Hingga

pada tahun 1985, Indonesia diakui sebagai negara yang berhasil melaksanakan

kemandirian pangan oleh Badan PBB FAO.

15. Jadi, hal yang dapat ditarik hubungan diplomasi Indonesia dengan negara dunia ketiga

adalah usaha untuk menciptakan kerjasama konstruktif di bidang ekonomi, solidaritas,

dan sosial budaya di antara Indonesia dan negara dunia ketiga. Hal ini dilakukan

melalui diplomasi yang bersifat persuasif. Indonesia juga berusaha untuk memajukan

kerjasama regional yang telah dibentuk seperti ASEAN agar terjalin hubungan

kepercayaan di antara negara anggota. Indonesia juga berupaya untuk menciptakan

kedamaian di antara negara-negara berkonflik melalui forum yang damai. Seperti

halnya masalah perbatasan Thailand-Kamboja melalui forum ASEAN dan

melaksanakan perdamaian di berbagai negara melalui pengiriman misi pasukan

perdamaian.

Daftar pustaka

www. nam egypt.org/en/relevantdocuments/pages/default.aspx

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?

Name=RegionalCooperation&IDP=10&P=Regional&l=id

8