LOGO

MASALAH KEWARGANEGARAANDALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAANHamid ChalidFAKULTAS HUKUM UI DEPOK 2011

Perspektif KeilmuanPerspektif Ilmu Negara Warga negara adalah unsur dari semua negara di dunia Konvensi Montevidio 1933 The states as a person of international law should posses the following qualification: as a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states. >>> Negara menjadi tiada tanpa adanya warga negara

Perspektif Keilmuan Perspektif Hukum Tata Negara Hanya membahas mengenai hubungan antara warga negara dengan negara pada negara tertentu Perspektif Hukum Administrasi Negara Berkaitan dengan administrasi pemerintahan dalam mengatur warga negara (keimigrasian)

Pengertian Warga Negara Wirjono Prodjodikoro Anggota (kumpulan orang-orang) dari negara GJ Wolhoff Staatsherigen nationals (anggota organisasi negara nasional) E. Utrecht Mereka yang mempunyai keanggotaan yuridis dari negara

Pengertian Penduduk

Setiap warga negara dan atau orang asing yang bertempat tinggal dan menetap di suatu wilayah negara dalam waktu yang lama

Hubungan Negara dengan Warga Negara Aspek Hukum Publik Di mana hubungan negara dengan pribadi-pribadi menimbulkan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, yang diatur dalam UUD dan berbagai peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan mendasar antara warga negara dan orang asing dalam hubungannya dengan aspek hukum publik. Dalam kegiatan politik, misalnya. Orang asing tidak diperbolehkan turut campur dalam politik dalam negeri. Maka orang asing tidak diperkenankan turut serta dalam pemilu baik dengan mempergunakan hak pilih atau pun mencalonkan diri.

Hubungan Negara dengan Warga Negara Aspek Hukum PerdataSangatlah penting untuk mengetahui status kewarganegaraan seseorang sewaktu ia dilahirkan. Untuk mengetahui hukum manakah yang berlaku baginya sejak dilahirkan, maka perlu diketahui di negeri mana ia dilahirkan dan apakah ia dalam negeri kelahirannya tersebut dipandang sebagai warga negara atau orang asing. Hukum baginya dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai hukum perdata.

Hubungan Negara dengan Warga Negara Aspek Hukum Perdata InternasionalDalam hukum perdata internasioanl terdapat suatu asas kewarganegaraan (nationaliteit principe) di mana menurut asas ini maka hukum seseorang warga negara mengenai hak, status dan kewenangannya tetap melekat padanya di mana pun ia berada. Umumnya yang dipandang termasuk dalam status, hak dan kewenangannya ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, antara lain : peraturan mengenai anak di bawah umur, perwalian, curatele, kemampuan dan ijin untuk menikah, kedudukan dalam perkawinan, dsb.

Hubungan Negara dengan Warga Negara Aspek Pertahanan NegaraTerdapat kewajiban bagi warga negara untuk membela negara

Aspek EkonomiTerdapat berbagai peraturan khusus yang ditujukan kepada pembatasan kebebasan orang asing di bidang ekonomi, mengenai perusahaan tertentu yang disediakan bagi warga negara, pekerjaan-pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh earga negara, dan sebagainya.

Asas Kewarganegaraan

Kelahiran Perkawinan

Asas Berdasarkan Kelahiran

Asas Ius Sanguinis Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dalam garis lurus ke bawah

Asas Ius Soli Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya

Asas berdasarkan perkawinan Asas Kesatuan Hukum Asas dimana dalam sebuah pernikahan, seorang istri mengikuti kewarganegaraan suaminya Asas Persamaan derajat Asas dimana dalam sebuah pernikahan, seorang istri dimungkinkan memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan suaminya

Bipatride dan ApatrideKonsekuensi prinsip kebebasan bagi negara untuk menentukan sendiri siapa yang merupakan warga negara Soedargo Gautama: Konflik Positif dan Konflik Negatif Pasal 15 Universal Declaration of Human Rights:1. Setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan 2. Tidak seorang juapun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya

Cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Stelsel Aktif: secara aktif berusaha memperoleh atau melepaskan status kewarganegaraan Stelsel Pasif: Memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan tanpa melakukan apapun. Hak yang berkaitan dengan stelsel aktif dan pasif: hak opsi dan hak repudiasi

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai warga negara

Masa Hindia Belanda Masa berlakunya UUD 1945 Masa berlakunya UUDS RI

Masa Hindia Belanda-BW (1838):

Pasal 5 Nederlandsch BW menentukan bahwa semua orang yang bertempat tinggal di negeri Belanda dan koloninya berstatus sebagai Nederlander (warga negara Belanda). Status ini hanya bersifat perdata, walaupun begitu status ini tetap membawa akibat hukum dalam hubungan internasional.

Masa Hindia Belanda

- Wet 28 Juli 1950 Berdasarkan pasal 1 Wet 28 Juli 1850 ini, orang yang berhak menikmati hak-hak publik hanyalah orang-orang Belanda yang lahir dari orang tua yang bertempat tinggal di negeri Belanda (rijk in Europa)

Masa Hindia Belanda- Wet 1910Dalam Wet ini diatur kriteria kaulanegara. Istilah kaulanegara menunjukkan hubungan hukum antara penduduk Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Dengan demikian sejak tahun 1910 terdapat dua golongan kaula Belanda di Hindia Belanda, yaitu : a. Warga negara Belanda yang diatur dengan Wet 1892, b. Kaulanegara Belanda yang diatur dengan Wet 1910 yang terdiri dari orang-orang Indonesia asli dan orang-orang Timur Asing). Secara psikologis, status Nederlandsch onderdaan memberi kesan lebih rendah dari status Nederlander atau staatsburger. Bahkan secara yuridis terdapat pembatasan-pembatasan hak.

Masa Hindia Belanda Pengaturan Kependudukan- AB (1847) Berdasarkan pasal 4 AB, penduduk Hindia Belanda terdiri atas : 1. Nederlander yang bertempat tinggal di Hindia Belanda 2. Orang-orang pribumi (landzaten of inboorlingen) di Hindia Belanda, dan 3. semua orang, tidak terkecuali bangsa mana pun, yang dengan izin Pemerintah Hindia Belanda bertempat tinggal di Hindia Belanda. Berdasarkan pasal 6-10 AB penduduk Hindia Belanda dikelompokkan menjadi dua golongan, golongan Eropa dan golongan Pribumi (berdasarkan S. 1848-10 pribumi Kristen termasuk golongan pribumi).

Masa Hindia Belanda: Pengaturan Kependudukan- IS (1926) Pada tahun 1926 RR digantikan dengan Indische Staatsregeling. Berdasarkan pasal 160 ayat (2) IS, penduduk Hindia Belanda adalah mereka yang dengan sah bertempat tinggal tetap di sana. Pasal 163 IS membedakan penduduk dalam tiga golongan, yaitu Eropa, Pribumi dan Timur Asing.

Masa Kemerdekaan (UUD)

Pasal 26 UUD 1945 Pasal 5 dan Pasal 194 KRIS Pasal 5, 6, dan 144 UUDS RI

Pasal 26 UUD 1945 (sebelum perubahan)(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan UU. Penjelasan:(1) Orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia terhadap Negara RI dapat menjadi warga negara

Pasal 26 UUD 1945(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. (rumusan awal) (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (perubahan kedua) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU (perubahan kedua)

KRISPasal 5(1)Kewarnegaraan RIS diatur oleh UU Federal

(2)Pewarganegaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa UU Federal. UU Federal mengatur akibatakibat pewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah diwarganegarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa.

KRISPasal 194 Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan UU yang tersebut dalam ayat 1 pasal 5, maka yang sudah warga negara RIS, ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurutpersetujuan yang mengenai penentuan kewarganegaraan yang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

UUDS RI

Pasal 5(1)Kewarnegaraan RI diatur oleh UU (2)Pewarganegaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa UU. UU mengatur akibat-akibat pewarganegaraan terhadap isteri orang yang telah diwarganegarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa.

UUDS RIPasal 144Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan UU yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warga negara RI, ialah mereka yang menurut atau berdasar atas persetujuan perihal pembagian warga negara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh persetujuan tersebut yang pada tanggal 17 Desember 1949 sudah menjadi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan RI yang berlaku pada tanggal tersebut.

UU yang mengatur

UU Nomor 3 Tahun 1946 UU Nomor 62 Tahun 1958 UU Nomor 12 Tahun 2006

LOGO

UU No. 12 Tahun 2006

Mengapa Negara Memerlukan Hukum Kewarganegaraan?1. Negara harus memiliki national identity. Oleh karenanya setiap orang dalam negara harus memiliki status kewarganegaraan yang jelas. 2. Negara harus memiliki norma atau kaedah yang mengatur status kewarganegaraan setiap orang. Dengan status itu akan menunjukkan identitas dan jati diri sebagai warga negara dari negara yang berdaulat. 3. Negara harus memiliki hukum ketatanegaraan sehingga setiap orang yang ingin menjadi WNI atau yang ingin melepaskan statusnya sebagai WNI didasarkan kepada ketentuan yang diatur oleh hukum dan UU yang berlaku.

KONSEP WARGA NEGARA Adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku KEWARGANAGARAAN Adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara

PEWARGANEGARAAN Adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan

YANG MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA Adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI Adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganagaraan lain atas kehendak sendiri.

LOGO

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM UU No. 12/20061. Undang-Undang No.3 Tahun 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara 2. Undang-Undang No.6 Tahun 1947 tentang perubahan UU No.3 Tahun 1946 3. Undang-Undang No.8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia 4. Undang-Undang No.11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu lagi Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaraan Republik Indonesia.

lanjutan5. Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganagaraan Rebublik Indonesia 6. Undang-Undang No.3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 7. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABAKAN UU NO.62 TAHUN 1958 DIRUBAH/DIGANTI MENJADI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN 1. FAKTOR FILOSOFIS UU No.62 Tahun 1958 belum sejalan dengan falsafah Pancasila Bersifat diskrimatif Kurang menjamin perlindungan HAM dan persamaan antar warga negara Kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anakanak

2. FAKTOR YURIDIS Dasar hukum UU No.62 Tahun 1958 adalah UUDS 1950. Tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 dan Amandemennya Tidak sesuai dengan reformasi ketatanegaraan 3. FAKTOR SOSIOLOGIS UU No.62 Tahun 1958 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia Tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat internasional dan pergaulan global yang menghendaki persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di depan hukum Tidak mengakomodasi adanya kesetaraan dan keadilan gender Dasar hukum pembentukan UU No.12 Tahun 2006 adalah Pasal 26 ayat (3) UU RI Tahun 1945: Hak-hak mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang -undang

LOGO

ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN

ASAS-ASAS KEWARGANAGARAAN ASAS-ASAS UMUM ASAS IUS SANGUINIS (LAW OF BLOOD) Berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran ASAS IUS SOLI (LAW OF THE SOIL) SECARA TERBATAS Berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anakanak. Kewarganegaraan ganda merupakan suatu pengecualian.www.themegallery.com

ASAS KHUSUS1. 2. 3. 4. 5. 6. Asas Kepentingan Nasional Asas perlindungan Maksimum Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan Asas Kebenaran Substantif Asas Nondiskriminatif Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia 7. Asas Keterbukaan 8. Asas Publisitas

www.themegallery.com

ASAS KHUSUSAsas Kepentingan Nasional asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Asas perlindungan Maksimum asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.www.themegallery.com

ASAS KHUSUSAsas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan Asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Asas Kebenaran Substantif prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

www.themegallery.com

ASAS KHUSUSAsas Nondiskriminatif asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap HAM asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.www.themegallery.com

ASAS KHUSUSAsas Keterbukaan asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Asas Publisitas asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

www.themegallery.com

UU No.12 Tahun 2006 Memuat Materi:1. Siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 2 s/d Pasal 7) 2. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 8 s/d Pasal 22) 3. Kehilangan Kewaranegaraan Republik Indonesia (Pasal 23 s/d Pasal 30) 4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 31 s/d Pasal 35) 5. Ketentuan Pidana (Pasal 36 s/d Pasal 38)

LOGO

SIAPAKAH W N I ?

SIAPA WARGA NEGARA INDONESIA?1. Setiap orang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

SIAPA WARGA NEGARA INDONESIA?5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI 6. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI 7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin 8. Anak yang lahir di wilayak negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayak ibunya

SIAPA WARGA NEGARA INDONESIA?9. Anak yang baru lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 10. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 11. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

SIAPA WARGA NEGARA INDONESIA? Apakah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah diakui sebagai WNI? Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.12 Tahun 2006 Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI.

Apakah anak yang diangkat secara sah oleh WNA diakui sebagai anak WNI? Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No.12 Tahun 2006 Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan mengadilan tetap diakui sebagai WNI

KEWARGANEGARAAN GANDA Anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus manyatakan memilih salah satu kewargenegaraan (Pasal 6 ayat (1)) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen (Pasal 6 ayat (2)) Pernyataan untuk menulis kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (Pasal 6 ayat (3))www.themegallery.com

LOGO

PEWARGANEGARAAN

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (PASAL 9)a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut c. Sehat jasmani dan rohani d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 e. Tidak pernah dijatuhi pidanan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (PASAL 9)f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, dan h. Memayar uang pewarganegaraan ke kas negara

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN1. Diajukan pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri (Dulu berdasar UU No.62 Tahun 1958 diajukan melalui Pengadilan Negeri) 2. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat (Dalam hal ini disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM RI) 3. Menteri meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima 4. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN5. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan 6. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden 7. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan 8. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN9. Keppres berlaku efektif sejak Tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia 10. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepres dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia 11. Setelah dipanggil secara tertulis ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah Kepres tersebut batal demi hukum 12. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau meyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN13. Pengucapan sumpah atau janji setia dilakukan dihadapan pejabat 14. Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumapah atau pernyataan janji setia 15. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat menyampaikan berita acara, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri 16. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN17. Salinan Kepres tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat menjadi bukti sah Kewarganegaraan RI seseorang yang memperoleh kewarganegaraan 18. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara RI (Pasal 10 s/d Pasal 18)

WNA KAWIN DENGAN WNI WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh Kewarganegaraan RI dengan manyampaikan pernyataan menjadi warga Negara dihadapan pejabat Pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara RI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali? Perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewargenegaraan RI yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi WNI diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 19 ayat (1) s/d (4))

ORANG ASING YANG BERJASA Orang asing yang telah berjasa kepada Negara RI atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (Pasal 20)Komentar: Tidak perlu pertimbangan DPR Tidak efisien Cukup dilakukan eksekutif, tidak perlu melibatkan DPR Tidak ada reformasi, disin I karena sama pereturannya dengan UU No. 62 Tahuinj 1958

LOGO

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RIa. Memperoleh Kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewargaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

e. Secara sukarela masuk dinas Negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dijabat oleh WNI. f. Secara sukarela menyangkut sumpah atau menyatakan janji setia kepada warga Negara asing atau bagian dari negara Asing tersebut. g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing. h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya, atau

Pasal 23 Bertempat tinggal di luar wilayah Negara RI selama 5 (lima) tahun terUs menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan ()www.themegallery.com

Pasal 23 huruf d: masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di Negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer Pasal 24 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Hilang warga Negara Ayah tidak berlaku bagi anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (pasal 25 ayat (1))www.themegallery.com

PEREMPUAN WNI IKUT LAKI-LAKI WNA HILANG WNI-NYA DEMIKIAN SEBALIKNYA

Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum Negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat pernikahan tersebut (Pasal 26 ayat (1)) Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum Negara asal istrinya kewarganegaraan istri sebagai akibat pernikahan tersebut (pasal 26 ayat (2)) Jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan terebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda

Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung (Pasal 26 ayat (4))

LOGO

KEHILANGAN KEWARGANEGARAANSEBELUM UU No. 12/2006

UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara Pasal 8 1. Mendapat kewarganegaraan dr negara lain 2. Tdk mendapat ijin lebih dulu dr Presiden RI mjd pegawai atau prajurit dr negara lain Pasal 6 Bilamana anak yg menjadi WNI kr naturalisasi bapak atau ibunya, dapat menyatakan tidak lagi mengikuti naturalisasi tsb dg menyatakan ket setelah 1 tahun sesudah berumur 21 th

UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI a. b. c. d. e. Pasal 17 Memperoleh kwarganegaraan lain kr kemauannya sendiri Tdk menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain Diakui oleh org asing sbg anaknya Anak yg diangkat dg sah oleh org asing sbg anaknya Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dg persetujuan Dewan Menteri atas permohonan ybs, jk ia telah berumur 21 th bertempat tinggal di luar negeri & dg dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak mjd a patride

UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 17 f. Masuk dlm dinas tentara asing tanpa ijin Menteri Kehakiman g. Masuk dlm dinas negara asing yg menurut peraturan RI hanya dijabat oleh WN atau jabatan dalam dinas organisasi antar negara tsb memerlukan sumpah jabatan, tanpa ijin Menteri Kehakiman h. Mengangkat sumpah atau janji setia kpd negara asing atau bagiannya i. Dg tdk diwajibkan, turut serta dlm pemilihan yg bersifat ketatanegaraan utk negara asing

UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 17 j. Mempunyai paspor atau surat yg bersifat paspor dari negara asing yg msh berlaku k. Lain dari dinas negara, 5 th berturut-turut di luar negeri tanpa menyatakan keterangan untuk tetap mjd WNI , dan selanjutnya setiap 2 th

UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI Memperoleh kembali kewarganegaraan RI Jika ia bertempat tinggal lg di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk & menyatakan keterangan utk itu yg dinyatakan stlh tinggal selama 1 th kepada PN tempat tinggalnya

LOGO

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI WNI yang kehilangan kewarganegaraan RI dalam Pasal 32 huruf I, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali kewarganegaraan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur dalam Pasal 9 s/d Pasal 17 Dalam hal pemohon bertempat tinggal diluar wilayah negara RI permohonan disampaikan melalui perwakilan RI yang wilayah kerjanya melalui tempat tinggal pemohon Pemohon dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewargaraannya akibat Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusan perkawinan

Kepala perwakilan RI meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan. Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan RI dalam Berita Negara RI. (Pasal 31 s/d Pasal 35) Catatan:Dibawah UU No.62 Tahun 1958 sulit sekali memperoleh kembali kawarganegaraan RI, karena diperlakukan sebagai orang asing dengan cara proses naturalisasi

KETENTUAN PIDANA Dalam UU No.12 Tahun 2006 mengatur 3 (tiga) pasal tentang ketentuan pidana, yaitu pasal tentang ketentuan pidana, yaitu pasal 36, 37 dan 38 Dalam UU No. 62 tahun 1958 tidak mengatur tentang ketentuan pidana

LOGO