Hospital Bylaws
-
Upload
yuni-ismulyati -
Category
Documents
-
view
695 -
download
97
description
Transcript of Hospital Bylaws
![Page 1: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/1.jpg)
OOLEHLEH
SSOFWAN OFWAN DAHLANDAHLAN
![Page 2: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/2.jpg)
HHOSPITAL BYLAWSOSPITAL BYLAWSSering diterjemahkan:Sering diterjemahkan:- Statuta RS; Statuta RS; - Peraturan Internal RS;Peraturan Internal RS;- Peraturan Dasar Internal RS;Peraturan Dasar Internal RS;- Peraturan Tatakelola RS; atauPeraturan Tatakelola RS; atau- Konstitusi RS.Konstitusi RS.
![Page 3: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/4.jpg)
HOSPITAL (1)TempatTempat dimanadimana pasienpasien mendapat makanan, mendapat makanan, pemondokanpemondokan dandan layananlayanan keperawatankeperawatan selagi selagi menjalani pengobatan atau pembedahan.menjalani pengobatan atau pembedahan.
Sebuah institusi yang menerima, merawat Sebuah institusi yang menerima, merawat dandan mengobati secara medis terhadap orang mengobati secara medis terhadap orang sakit atau sakit atau cideracidera; ; termasuktermasuk pula gedung yang pula gedung yang digunakan untuk tujuan itu.digunakan untuk tujuan itu.
Juga diartikan sebagai tempat dimana praktek Juga diartikan sebagai tempat dimana praktek kedokteran dilaksanakan oleh Dr. kedokteran dilaksanakan oleh Dr.
(Morris and Moritz)
![Page 5: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/5.jpg)
HOSPITAL (2)
Tempat dimana:1. Orang dg problem kesehatan datang.2. Dr, perawat dan profesional lainnya melakukan aktivitas profesionalnya.3. Pendidikan dan penelitian di lapangan kesehatan dilakukan.4. Segmen dari masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan. (Magula, M, 1982)
![Page 6: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/6.jpg)
HOSPITAL (3)HOSPITAL (3)
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
((Definisi Yuridis Menurut Pasal 1 angka 1 UURSDefinisi Yuridis Menurut Pasal 1 angka 1 UURS))
![Page 7: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/7.jpg)
PERANAN HOSPITAL Pelayanan kesehatan:
menyembuhkan, merawat pesakit, cidera atau jompo.
Pendidikan dan Pelatihan:melaksanakan pelatihan dan pendidikan.
Riset dan Pengembangan:melakukan riset untuk memahami penyakit sertamengembangkan metode pengobatan baru.
Penyuluhan Kesehatan:melakukan penyuluhan kesehatan kepada staf,pasien serta keluarganya, dan masyarakat.
(Hematram Yadav, 2006)
![Page 8: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/8.jpg)
HAKEKAT HOSPITALHAKEKAT HOSPITAL1.1. Sebuah institusi besar;Sebuah institusi besar; karena sarat dengan peralatan, yangkarena sarat dengan peralatan, yang
dioperasionalkandioperasionalkan oleholeh banyakbanyak orangorang ddengaengan n berbagai macam bakat dan keahlian.berbagai macam bakat dan keahlian.
2. 2. Sebuah organisasi yang komplek; ; sebab sebab banyak orang melakukan kerjabanyak orang melakukan kerja--kerjakerja
ttertentu denganertentu dengan kompensasi kompensasi sesuai sesuai dengan dengan kebukebutuhan rencana kerjatuhan rencana kerja (y(yanangg dibatasi dibatasi
oleh oleh aturan, aturan, reguregulalasi si dandan proprosedur sedur sesuaisesuai
kebutuhankebutuhan birokrasi danbirokrasi dan hukum).hukum).
![Page 9: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/9.jpg)
3.3.Sebuah lembaga yang rumit;Sebuah lembaga yang rumit;sebabsebab bbanyakanyak departemen,departemen, unit,unit, jabatan,jabatan,sstaf, perantaf, peran dan fungsi, yang dan fungsi, yang kesemuanya kesemuanya ssalingaling ber berkaitkaitanan dan saling bergantungan dan saling bergantungan
satusatu s sama lain. ama lain.
4.4.Sebuah sistem Sebuah sistem yang yang dinamis dan dinamis dan adaptif;adaptif;karenakarena h haruarus s terus-menerus beterus-menerus berinteraksirinteraksidengandengan lingkulingkunganngan eksternal,eksternal, sosial sosial,, dandanllingkungan ingkungan oorganisasi.rganisasi.
![Page 10: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/10.jpg)
5. Sebuah tempat kerja yang sarat dgn masalah;
oleh sebab itu diperlukan sistem untuk mengatasi masalah (problem-solving system).
6. Sebuah fasilitas publik yang sangat essensial;sebab merepresentasikan infestasi SDM, finansial, serta sumber daya lainnya gunamemberikan layanan kritikal kepadamasyarakat.
![Page 11: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/11.jpg)
7. Sebuah proses kerja yang rumit:a. inputnya; berupa personil, peralatan, informasi, dana dan pasien;b. proses kerjanya; memerlukan sumber daya, koordinasi, integrasi psiko-sosial dan manajemen;c. outputnya; berupa finished output untuk diserahkan kpd lingkungannya, disamping RS harus tetap mempertahankan identitas dan integritasnya sepanjang masa. (Magula, M)
![Page 12: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/12.jpg)
RINGKASNYAHospital merupakan tempat bertemunya banyak unsur dan kepentingan, antara lain: 1. Pemilik;2. Manajemen (CEO, COO, Manajer, Spv.);3. Profesional (Dr, Drg, Perawat, Bidan, dll);4. Pasien dan keluarganya; 5. Masyarakat beserta lingkungannya; 6. Mahasiswa, residen dan peneliti;7. Pemerintah, DPR, Pemda, DPRD, dll.
![Page 13: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/13.jpg)
KONFLIKKepentingan yang berbeda dari banyak unsur dalam RS, berpotensi menimbulkan konflik, yang sudah tentu akan membawa pengaruh pada mutu layanan kesehatan di RS yang bersangkutan.Oleh karena itu perlu problem solving system.
![Page 14: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/14.jpg)
PENYEBAB KONFLIK
Keterbatasan sumber daya.Kerja-kerja yg saling bergantungan
satu sama lain.Perbedaan nilai & persepsi diantara
staf RS.Tidak ada peraturan & protap di RS.
Adanya difficult people. (Hematram Yadav,
2006)
![Page 15: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/16.jpg)
SOLUSI KONFLIK
Perlu perangkat hukum sebagai:o landasan bagi pengelolaan RS; dano acuan penyelesaian konflik di RS ybs.
Perangkat hukum tsb adalah:1. Hukum dalam UU: o UU Kesehatan, UURS, UUPK, dll.2. Hukum diluar UU:o Hospital Bylaws (disahkan Pemilik RS);o Peraturan Direktur RS (disahkan
Direktur);o Prosedur Tetap (disahkan Direktur).
![Page 17: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/17.jpg)
UU RUMAH SAKIT Berisi: o Definisi.o Bentuk kelembagaan.o Jenis dan klasifikasi.o Peran, Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab.o Perpajakan (pengurangan pajak).o Sumbangan dari public fund & retribusi pasien).o Potensi RS yg bisa membahayakan lingkungan.o Pendirian, perizinan dan perpanjangan izin.o Organisasi dan administrasi.o Fungsi sosial.o RM, informed consent, rahasia medis, dsbnya.o Kedudukan mahasiswa dan residen yg praktek.o Sanksi, dll.
![Page 18: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/18.jpg)
TUJUAN UURS
1.Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2.Memberikan perlindungan thd keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan RS dan SDM RS.
3.Meningkatkan mutu dan mempertahankanstandar pelayanan RS.
4.Memberikan kepastian hukum kpd pasien,masyarakat, SDM RS dan RS.
(Pasal 3 UU RS)
![Page 19: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/19.jpg)
UU RUMAH SAKITPasal 29 ayat (1) huruf r UURS:Setiap RS mempunyai kewajiban:a. ..................r. menyusun dan melaksanakan peraturan
internal RS (hospital bylaws).Peraturan Internal terdiri atas: corporate bylaws dan
medical staff bylaws.
Pasal 36 UURS:Setiap RS harus menyelenggarakan tatakelola
RS dan tata kelola klinis yang baik.
![Page 20: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/20.jpg)
UU RUMAH SAKIT
1. RS Swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan. (Psl 7 ayat (4)
2.Kepala RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. (Psl 34 ayat (1)
3. RS punya hak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. (Psl 30 huruf e)
4. Pasien punya hak menggugat/ menuntut RS yang diduga melakukan layanan tidak
tidak memenuhi standar............ (Psl 32 huruf q)
![Page 21: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/21.jpg)
5. Pasien punya hak mengeluh melalui media cetak dan elektronik. (Psl 32 huruf r)
6. Pasien dan/ atau keluarganya yg menuntut RS dan menginformasikannya melalui media masa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya. (Psl 44 ayat (2)7. RS tdk dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. (Psl 45 ayat (2))
8. RS bertanggungjawab secara hukum thd semua kerugian yg ditimbulkan atas kelalai- an yg dilakukan oleh tenaga kesehatan di RS. (Psl 46)
![Page 22: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/22.jpg)
9.Pendapatan RS Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemda digunakan secara langsung utk biaya operasional RS dan tidak dapat dijadikan penda-patan negara atau pemda. (Psl 51)
10. Setiap orang dg sengaja menyelenggarakan RS
tidak memiliki ijin ..... dipidana dgn pidana penjara paling lama 2 th & denda paling banyak 5 M.
(Psl 62)
11. Dalam hal .......... dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yg dapat dijatuhkan thd korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 x dari pidana denda ....... sebagaimana dimaksud dlm Pasal 62. (Psl 63)
![Page 23: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/23.jpg)
UU PRAKTIK KEDOKTERANUU PRAKTIK KEDOKTERAN
1.1. Harus punya Sertifikat Kompetensi dari Kolegium.Harus punya Sertifikat Kompetensi dari Kolegium.2.2. Harus punya STR dari KKI.Harus punya STR dari KKI.3.3. Harus menjaga kompetensi dg selalu mengikut pendidikanHarus menjaga kompetensi dg selalu mengikut pendidikan
berkelanjutan. berkelanjutan. 4.4. Harus memperbarui STR yang habis masa berlakunya.Harus memperbarui STR yang habis masa berlakunya.5.5. Harus punya SIP untuk bekerja di RS.Harus punya SIP untuk bekerja di RS.6.6. Dalam menjalankan praktik harus selalu:Dalam menjalankan praktik harus selalu:
- memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.- memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.- menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.- menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.- melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.- melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.- menjaga Rahasia Kedokteran.- menjaga Rahasia Kedokteran.- menghormati hak-hak pasien.- menghormati hak-hak pasien.
![Page 24: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/24.jpg)
IMPLIKASI UUPK
TERHADAP RUMAH SAKIT
1. Hanya boleh mempekerjakan Dr yang punya STR.2. RS tidak boleh mempekerjakan Dr yang tidak punya STR.3. RS berhak menetapkan Clinical Privilege setiap Dr di RS.4. RS memfasilitasi agar setiap Dr selalu melaksanakan
layanan sesuai standar.5. Melaksanakan:
- manajemen Informed Consent yang benar.- manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi.- manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib.- manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya).
6. Memfasilitasi terlaksananya hak-hak pasien di RS.7. Melakukan tindakan korektif thd Dr yang kinerjanya buruk.
![Page 25: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/26.jpg)
BYLAWS
Oxford dictionary:Regulasi yang dibuat oleh otoritas setempat atau korporasi.
Wharton:Bylaws memiliki kekuatan mengikat selama tidak bertentangan dg kelaziman, iktikat baik, hukum dan tdk melanggar hal-hal yg dilarang.
Inggris Kuno:Kata “by” bisa berarti kota, sehingga bylaws berarti peraturan kota / peraturan setempat.
![Page 27: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/27.jpg)
HOSPITAL BYLAWSAdalah Peraturan Internal Dasar RS, terdiri dari:
1. Corporate Bylaws; dan 2. Medical Staff Bylaws.
Tujuan: 1. Untuk Corporate Bylaws: agar tercipta good corporate governance. 2. Untuk Medical Staff Bylaws: agar tercipta good clinical governance.Hospital Bylaws:o disahkan Pemilik RS atau Badan Otoritas, yang
oleh pemilik RS diberi kewenangan mensahkan. (mis: Pengurus atau Governing Body).
o berlakunya hanya di RS ybs (tailored made).
![Page 28: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/28.jpg)
CORPORATE GOVERNANCETujuan:Mengamankan investasi shareholders dan aset organisasi; yang pada intinya:omelindungi investor; dan omeminimalkan risiko penipuan dan salah urus (malpractice). (Friedman, 1995)
Cadbury Committee:Ada tiga kebutuhan dasar agar dapat tercipta good corporate governance, yaitu:1.Internal financial controls.2.Efficient and effective operations.3.Compliance with law and regulation.
![Page 29: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/29.jpg)
PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. Accountability:
setiap yang dikerjakan harus bisa dipertanggung-jawabkan kepada shareholders dan stakeholders.
2. Probity: harus ada absolute standard of honesty dalam menangani aset RS, dimana soal integritas harus dijadikan the hallmark of personal conduct dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi pasien, staf, suppplier, dsb-nya
3. Openness: ada transparansi yang cukup guna meningkatkan
kepercayaan dan mengurangi kecurigaan. (Sherry, Pearce, Tingle, 2007)
![Page 30: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/30.jpg)
MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan: o agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: sebuah sistem yang mampu menunjukkan (baik pada layanan primer maupun sekunder), bahwa sistem tsb menjamin adanya upaya peningkatan mutu
pada setiap level layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel terhadap layanan kesehatan yang disediakannya.
(Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
![Page 31: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/31.jpg)
CLINICAL GOVERNANCE1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek.2.Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang
bersifat interdependen.3.Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring,
evaluating & improving menuju standar yg aman.4.Harus ada dorongan agar selalu ada peningkatan
mutu. 5.Harus bisa menciptakan budaya belajar secara
terus-menerus. 6.Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu,
kinerja team, dan kinerja organisasi.
(Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
![Page 32: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/32.jpg)
CORPORATE BYLAWSCORPORATE BYLAWS
MMenyediakan enyediakan roadmaproadmap bagibagi opeoperasionarasionalisasilisasiRSRS sebagai sebuah badan usaha sebagai sebuah badan usaha atau badan atau badan layanan umumlayanan umum..
MEDICAL STAFF BYLAWSMEDICAL STAFF BYLAWS
MMenyediakan enyediakan frameworkframework bagibagi DDr danr dan para para pembantunya pembantunya agar bisaagar bisa melaksa melaksannakanakan fungsi fungsi profesionalnya dengan baik, gunaprofesionalnya dengan baik, guna menmenjjaminamin tteerrwujudnya wujudnya layanan yang bermutu dan amanlayanan yang bermutu dan amanbagi pasien bagi pasien (patient safety)(patient safety)..
![Page 33: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/33.jpg)
KEINGINAN PEMILIK
HUKUM DAN PER-UU-AN
MORAL DAN ETIKA
HOSPITAL BYLAWS
PERATURAN DIREKTUR (RULE)
PROTAP (REGULATION)
disahkan Pemilik
disahkan Direktur RS
disahkan Direktur RS
![Page 34: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/34.jpg)
HOSPITAL BYLAWS
CORPORATE BYLAWS
MEDICAL STAFF BYLAWS
PERDIR PERDIRPERDIRPERDIR
Peraturan Direktur dan Protap:Harus berlandaskan pada HBL dan peraturan perundang-undangan !!!
PROTAP PROTAP PROTAPTAP PROTAPOTAP
![Page 35: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/35.jpg)
CIRI-CIRI 1. BYLAWS: Bersifat abstrak, berisi prinsip-prinsip umum. Sebagai landasan bagi Direktur RS dalam pem- buatan Peraturan Direktur & Protap. Disahkan oleh Pemilik atau Governing Body (otoritas tertinggi yang mewakili pemilik).
2. PERATURAN DIREKTUR: Bersifat lebih konkrit, spesifik, lebih teknis. Sebagai pedoman operasional RS. Disahkan oleh Direktur guna implementasi dari prinsip-prinsip umum yang ada dalam HBL.
![Page 36: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/36.jpg)
3. PROTAP:Bersifat lebih konkrit sebab sudah menjelaskan tentang urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan tentang:- siapa (who) yang harus melakukan.- apa (what) yang harus dilakukan.- kapan (when) harus dilakukan.- bagaimana (how) cara melakukan. Sebagai pedoman praktis bagi semua staf RS. Sebagai parameter bagi Direktur untuk menilai pelaksanaan tanggungjawab staf RS. Disahkan oleh Direktur guna implementasi Perdir.
Sebaiknya menggunakan format dari Kemenkes !!!
![Page 37: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/37.jpg)
FUNGSI HBL1. Acuan bagi pemilik untuk melakukan
pengawasan terhadap RS miliknya.2. Acuan bagi direktur RS dalam mengelola
dan menyusun kebijakan operasional RS.3. Menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu.4. Perlindungan hukum bagi “stake holders”.5. Pencegahan dan penyelesaian konflik.6. Persyaratan bagi akreditasi dan perijinan.
![Page 38: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/38.jpg)
LANDASAN HUKUM HBLPasal 29 ayat (1) huruf r UURS:Setiap RS mempunyai kewajiban:a. .................r. menyusun dan melaksanakan peraturan
internal RS (hospital bylaws).
Penjelasan: Peraturan Internal (HBL) adalah:a. peraturan organisasi RS (corporate bylaws); danb. peraturan staf medis RS (medical staff bylaws).
![Page 39: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/39.jpg)
SANKSI
Pasal 29 ayat (2) UURS:Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adminstratif berupa: a. teguran;b. teguran tertulis; atauc. denda dan pencabutan izin rumah
sakit.
![Page 40: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/40.jpg)
HOSPITAL BYLAWS DI ASDidasarkan three legged stool model, yaitu: a. Governing Body (Pengarah & Pengawas). b. Executive (Administration). c. Medical Staff. Governing Body (Board of Trustees): Bertanggungjawab secara hukum menyangkut kebijakan dan jalannya RS secara keseluruhan. Executive (Administration): Bertanggungjawab thd manajemen keseharian.Medical Staff: Bertanggungjawab terhadap semua layanan kesehatan di RS. (Blum, J, D,. 2001)
![Page 41: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/41.jpg)
THREE LEGED STOOL MODEL
GOVERNINGGOVERNINGBODYBODY
EKSEKUTIF STAF MEDIK
PEMILIK RS SWASTA
PENGARAH &PENGAWAS
CORE BUSSNISS
MANAJEMENKESEHARIAN
BISA DIDELEGASIKAN KEPADA GOVERNING BODY
![Page 42: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/42.jpg)
RINGKASNYARS memiliki tiga kepemimpinan, yaitu:1. Governing Body: Pemegang otoritas tertinggi sbg pengarah dan pengawas (yang mewakili Pemilik).2. Eksekutif atau Pejabat Pengelola: Motor penggerak yang bertanggungjawab terhadap manajemen keseharian.3. Staf Medis:
Pelaku utama core business yang memiliki otonomi sendiri (self governing entity).
![Page 43: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/44.jpg)
Peraturan internal korporasi atau corporate bylaws adalah aturan yang mengatur agar tatakelola korporasi (corporate governance) terselenggaradengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola,dan komite medik di rumah sakit.
CORPORATE BYLAWS
![Page 45: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/45.jpg)
o Identifikasi RS: - Nama RS; - Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan filosofi RS; - Struktur organisasi, meliputi struktur organisasi pelaksana (instalasi, kelompok staf medis, staf medis fungsional) dan organisasi pendukung RS (SPI, Komite Medis, Komite Keperawatan).
o Identifikasi Pemilik: - Nama pemilik RS; - Peran (fungsi), tanggungjawab, kewenangan, tugas, kewajiban, dan hak-hak dari pemilik. - Hubungan antara pemilik dgn GB dan eksekutif.
MATERI CORPORATE BYLAWS
![Page 46: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/46.jpg)
o Identifikasi Governing Body (Pengurus) RS:- Pembentukan GB (pemilihan dan pengesahan);- Struktur organisasi GB;
- Peran (fungsi), tanggung-jawab, kewenangan,
tugas, kewajiban, dan hak-hak dari GB;- Hubungan antara GB dengan pemilik, eksekutif,
dan Staf Medis RS.o Identifikasi Eksekutif RS:
- Pembentukan eksekutif (pemilihan, pensahan, dll); - Struktur eksekutif;
- Peran (fungsi), tanggung-jawab, kewenangan,
tugas, kewajiban, dan hak-hak dari eksekutif;- Hubungan antara eksekutif dengan pemilik (GB), dan dengan Staf Medis RS.
![Page 47: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/47.jpg)
o Mekanisme pemberlakuan Hospital Bylaws.(mis: Hospital bylaws ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan)
o Mekanisme review & revisi Hospital Bylaws.(mis: Hospital Bylaws ini akan dilakukan review dan revisi setiap 2 (dua) tahun, atau setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan yang menuntut dilakukannya perubahan Hospital Bylaws)
![Page 48: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/48.jpg)
GOVERNING BODY o Suatu badan yang memiliki kekuasaan tertinggi
untuk menentukan kebijakan dan pengawasan.o Kewenangannya bersifat kolektif, tidak individual.o BBertindak hanya atas hasil keputusan rapat GB.ertindak hanya atas hasil keputusan rapat GB.o FFungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, ungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas,
kewajiban dan hak-haknya diatur dlm Cor. Bylawskewajiban dan hak-haknya diatur dlm Cor. Bylawso Punya pembantu yang minim dan tidak memilikiunya pembantu yang minim dan tidak memiliki
ppembantu berjenjang (hirarki) seperti eksekutif.embantu berjenjang (hirarki) seperti eksekutif.o DDibentuk dari kumpulan orang yang secara khusus
mungkin tidak ahli dalam pelayanan yang menjadi program RS.
![Page 49: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/49.jpg)
UU RUMAH SAKITPasal 56(1)Pemilik RS dpt membentuk Dewan Pengawas RS.(5)Dewan Pengawas RS bertugas:
a. menentukan arah kebijakan RS;b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;c. menilai dan menyetujui pelaksanaan anggaran;d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan biaya;e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RS; dang. mengawasi kepatuhan penerapan etika RS, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
![Page 50: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/50.jpg)
FUNGSI GB Mengawal misi RS secara keseluruhan.
Menyetujui atau merevisi rencana jangka panjang institusi.
Mengawasi program-program RS.
Memilih eksekutif dan menentukan persyaratan-persyaratannya.
Bekerjasama secara dekat dan interaktif dengan eksekutif.
Berperan sebagai penengah apabila terjadi konflik antara staf dengan eksekutif, atau antara staf dgn staf lainnya (atas permintaan eksekutif).
![Page 51: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/51.jpg)
Mengeluarkan kebijakan umum untuk mengatur program. Memastikan dasar legal dan tanggungjawab etik terpenuhi. Menerima tanggungjawab untuk menjaga dan mengurus sumber daya yang cukup. Memastikan bahwa organisasi terintegrasi dgn
baik dengan lingkungan sosialnya. Senantiasa menganalisa diri sendiri dgn secara
kontinyu dan periodik menganalisa struktur dan kinerjanya.
![Page 52: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/52.jpg)
KEWAJIBAN DEWAS 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik
mengenai RBA yang diusulkan pejabat eksekutif RS;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik mengenai setiap masalah yangdianggap penting bagi pengelolaan;
3. Melaporkan kepada Pemilik tentang kinerja RS; 4. Memberikan nasehat kepada pejabat eksekutif dalam
melaksanakan pengelolaan RS;
5. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan dannon-keuangan, serta memberikan saran dan catatan pentingpenting untuk ditindaklanjuti oleh manajemen;
6. Memonitor tindak-lanjut dari hasil evaluasi dan penilaiankinerja.
(PP No. 23 Th. 2005)
![Page 53: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/53.jpg)
EXECUTIVE (PEJABAT PENGELOLA)
Individu atau gabungan individu yang bertidak atas dasar otoritas yang diberikan.
Bertanggungjawab langsung thd operasional RS. Tugasnya adalah full-time. Punya pembantu berjenjang (hirarki). Memiliki tanggungjawab terdepan dan terbatas. Umumnya mereka professional dan memiliki
kompetensi dalam managerial role. Fungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, ke- Fungsi, tanggungjawab, kewenangan, tugas, ke-
kekewajibanwajiban dandan haknyahaknya diaturdiatur dlmdlm CorporateCorporate Bylaws.Bylaws.
![Page 54: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/54.jpg)
EKSEKUTIF
Pejabat eksekutif RS terdiri dari:
1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan;
3. Pejabat Teknis; dll.
Nama sebutan tsb diserahkan sepenuhnyakepada tiap-tiap rumah sakit.
![Page 55: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/55.jpg)
ORGANISASI PELAKSANA
Organisasi dalam RS yang akan melaksanakan core bussiness, yaitu antara lain:
1.Instalasi. 2.Kelompok Staf Medis Fungsional.3. Staf Medis Fungsional.
![Page 56: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/56.jpg)
ORGANISASI PENDUKUNG
1.Satuan Pengawas Intern (SPI):
a. Kedudukannya dibawah Direktur.b. Tugasnya membantu Direktur dalam
melakukan pengawasan.c. Bertanggungjawab kepada Direktur.
2.Komite Medis:
a. Kedudukannya dibawah Direktur.
b. Tugasnya membantu Direktur dalam mengawal mutu layanan medis.
3.Komite Keperawatan? Silahkan jika perlu.
![Page 57: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/58.jpg)
MEDICAL STAFF BYLAWS
Peraturan internal staf medis atau medical staff bylaws) adalah aturan ygmengatur tatakelola klinis (clinical gover-nance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
![Page 59: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/59.jpg)
MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan:Agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pada layanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel thd layanan kesehatan yang disediakan.
(Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
![Page 60: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/60.jpg)
MEDICAL STAFF BYLAWSTujuan:Agar tercipta good clinical governance.Clinical governance: Sebuah sistem yang mampu menunjukkan, baik pada layanan primer maupun sekunder, bahwa sistem tersebut menjamin adanya upaya peningkatan mutu pada semua level dari layanan kesehatan. Organisasi RS harus akuntabel thd layanan kesehatan yang disediakan.
(Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
![Page 61: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/61.jpg)
CLINICAL GOVERNANCE1. Harus ada harmonisasi antara tanggungjawab klinik dan manajemen dgn akontabilitas praktek.2.Harus dapat diwujudkan adanya tim kerja yang
bersifat interdependen.3.Harus dpt diwujudkan adanya sistem monitoring,
evaluating & improving menuju standar yg aman.4.Harus ada dorongan agar selalu ada peningkat-
an mutu. 5.Harus bisa menciptakan budaya belajar terus-
menerus. 6.Harus ada upaya meningkatkan kinerja individu,
team, dan kinerja organisasi.
(Sherry, Pearce, Tingle: 2007)
![Page 62: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/62.jpg)
MATERI MEDICAL STAFF BYLAWS
1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan, katagori keanggotaan, clinical privileges, dsb. 2.Penanganan terhadap professional performance
dan ethical performance dibawah standar (tatalaksana sidang, skorsing dan banding).3.Rincian mengenai departemen klinik, komite
medis, rapat-rapat dan kebijakan terkait hal-hal yang bersifat konfidensial.4.Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi,
informed consent, layanan emergensi, rekam medik dan kebijakan mengenai operasi, dll. (Blum, J, D,. 2001)
![Page 63: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/63.jpg)
1. Setiap RS wajib menyusun peraturan internal staf medis dg mengacu pada peraturan internal korporasi dan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan internal staf medis disusun oleh komite medik dan disahkan oleh kepala/direktur RS.
3. Peraturan internal staf medis berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yangbaik (good clinical governance) di RS.
4. Tata cara penyusunan peraturan internal staf medis dilaksanakan dg berpedoman pada lampiran Permeskes ini. (Permenkes No. 755)
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
![Page 64: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/64.jpg)
Di dalam peraturan internal staf medis diatur tentang:-pembentukan komite medik;-tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komite medik beserta ketiga subkomitenya;-mitra bestari (peer-group), dan mekanisme pengambilan keputusan dlm komite medik.
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
![Page 65: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/65.jpg)
MUKADIMAH/PENDAHULUANBAB I
KETENTUAN UMUMBAB II
TUJUANBAB III
KEWENANGAN KLINISBAB IV
PENUGASAN KLINISBAB V
KOMITE MEDIKBAB VI
RAPAT-RAPAT
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
![Page 66: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/66.jpg)
BAB VII SUBKOMITE KREDENSIAL
BAB VIII SUBKOMITE MUTU PROFESI
BAB IX SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
BAB X PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
BAB XI TATA CARA REVIU DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Internal Staf Medis ditetapkan oleh kepala/direktur dan disahkan oleh pemilik rumah sakit.
![Page 67: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/67.jpg)
KOMITE MEDISOleh
Sofwan Dahlan
![Page 68: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/68.jpg)
UU RUMAH SAKITPasal 33 UURS:(1) Setiap RS harus memiliki organisasi yg efektif, efisien, dan
akuntabel.
(2) Organisasi RS paling sedikit terdiri atas:- Kepala RS atau Direktur RS;- Unsur pelayanan medis, unsur pelayanan keperawatan, unsur penunjang medis;- KOMITE MEDIS;- SPI; dan- Administrasi umum dan keuangan.
![Page 69: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/69.jpg)
KOMITE MEDIS
Komite medis adalah perangkat rumahsakit untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. (Permenkes No. 755, Th 2011)
![Page 70: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/70.jpg)
KEWENANGAN KLINIS
Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam RS untuk suatu
periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical
appointment). (Permenkes No. 755, Th
2011)
![Page 71: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/71.jpg)
PENUGASAN KLINIS
Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
(Permenkes No. 755, Th 2011)
![Page 72: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/72.jpg)
KREDENSIAL
Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
![Page 73: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/73.jpg)
AUDIT MEDIS Audit medis adalah upaya evaluasi
secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yg diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
Hendaknya medical audit dibedakan dg individual case audit dan kedua-duanya diperlukan bagi peningkatan mutu RS.
![Page 74: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/74.jpg)
TUJUAN KOMITE MEDIS
Komite medis dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tatakelola klinis (clininal governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
(Permenkes No. 755, Th 2011)
![Page 75: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/75.jpg)
KOMITE MEDIS
Komite medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh direktur.
Komite medis bukan merupakan wadah perwakilan staf medis.
![Page 76: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/76.jpg)
SUSUNAN KOMITE MEDIS
Susunan organisasi komite medik terdiri dari:a. ketua;b. sekretaris; danc. subkomite.
Jika SDM kurang, susunan organisasi komite medis terdiri dari:
- ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
- ketua dan sekretaris merangkap ketua dan
anggota subkomite.
![Page 77: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/77.jpg)
KEANGGOTAAN
Keanggotaan komite medis ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap
profesional, reputasi, dan prilaku.
Jumlah keanggotaan komite medis disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit.
![Page 78: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/78.jpg)
KETUA KOMITE MEDIK
Ditetapkan oleh Direktur RS,dengan memperhatikan masukan dari staf
medis yang bekerja di rumah sakit.
Sekretaris komite medis dan Ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur RS,
berdasarkan rekomendasi dari Ketua komite medis dgn memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.
![Page 79: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/79.jpg)
ANGGOTA KOMITE MEDIK
Terbagi menjadi tiga subkomite, yaitu:
1. Subkomite Kredensial; bertugas menapis profesionalisme Staf Medis;2. Subkomite Mutu Profesi; bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme Staf Medis; dan3. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi; bertugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku laku profesi staf medis.
![Page 80: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/80.jpg)
TUGAS KOMITE MEDIK
Meningkatkan profesionalisme staf medis yg bekerja di RS dgn cara:
- melakukan credentialing bagi seluruh staf
medis yg akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;- memelihara mutu profesi staf medis;- menjaga disiplin, etika, dan prilaku
profesi medis.Sedangkan priviliging merupakan kewenangan
direktur RS.
![Page 81: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/81.jpg)
FUNGSI KOMITE MEDIS
Dalam melaksanakan credentialing, komite medis memiliki fungsi sbb:
1. Pengusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan
dari kelompok staf medis berdasarkan nor- ma keprofesian yang berlaku;
2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengka- jian terhadap: a. kompetensi; b. kesehatan fisik dan mental; c. prilaku;
![Page 82: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/82.jpg)
d. etika profesi.e. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;f. wawancara terhadap pemohon
kewenanganklinis;
g. penilaian dan pemutusan kewenangan yangadekuat;
h. pelaporan hasil penilaian kredensial danmenyampaikan rekomendasi kewenanganklinis kepada komite medis
![Page 83: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/83.jpg)
i. melakukan proses rekredensial pad saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite
medis; danj. rekomendasi kewenangan klinis dan pener- bitan surat penugasan klinis.
![Page 84: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/84.jpg)
Dalam tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medis berfungsi sbg:
- pelaksanaan audit medis;- rekomendasi pertemuan ilmiah internal
dlmrangka pendidikan berkelanjutan bagi staf
medis;- rekomendasi kegiatan eksternal dlm
rangkapendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit.
- rekomendasi pendampingan (proctoring) bagi staf medis yg membutuhkan.
![Page 85: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/85.jpg)
Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi:
- pembinaan etika dan disiplin profesi kedok-teran;
- pemerikasaan staf medis yang diduga mela-kukan pelanggaran disiplin;
- rekomendasi pendisiplinan pelaku profesio-
nal di rumah sakit; dan- pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.
![Page 86: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/86.jpg)
KEWENANGAN KLINIS
- Memberikan kewenangan klinis;- Memberikan rekomendasi dan suratpenugasan klinis (clin. appointment).- Memberikan rekomendasi penolakankewenangan klinis tertentu;- Memberikan rekomendasi
perubahan atau modifikasi rincian kewenangan
klinis;- Memberikan rekomendasi tindak
lanjutaudit medis;
![Page 87: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/87.jpg)
- memberikan rekomendasi pendidikan
kedokteran berkelanjutan;
- memberikan rekomendasi pedamping-an (proctoring); dan
- memberikan rekomendasi pemberiantindakan disiplin.
![Page 88: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/88.jpg)
HUBUNGAN KOMITE MEDIS & DIREKTUR
Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medis.
Komite medik bertanggung-jawab kpd direktur rumah sakit.
![Page 89: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/89.jpg)
PANITIA ADHOC
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc.
Panitia adhoc ditetapkan oleh direktur rumah sakit berdasarkan usulan ketua komite medik.
Panitia adhoc berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
![Page 90: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/90.jpg)
MITRA BESTARI
Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan Dr Spesialis / Drg Spesialis, dan / atau instansi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.
![Page 91: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/91.jpg)
INSENTIF
Personalia komite medis berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan RS.
Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran RS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
![Page 92: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/92.jpg)
PEMBINAAN / PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan penye-lenggaraan komite medik dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan diarahkan utk meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di RS.
![Page 93: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/93.jpg)
Pembinaan dan pengawasan dilaksa-
nakan melalui:- advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;- pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan- monitoring dan evaluasi.Dalam rangka pembinaan maka pihak-
pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
![Page 94: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/94.jpg)
SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
1. Melindungi pasien dari layanan staf medis yang tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk melakukan asuhan klinis (clinical care).
2. Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di RS.
![Page 95: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/95.jpg)
LANDASAN SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
1. Peraturan internal RS;2. Peraturan internal staf medis RS;3. Etika Rumah Sakit; dan4. Norma etika medis dan norma-
norma Bioetika.
![Page 96: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/96.jpg)
TOLOK UKUR PENDISIPLINAN
1. Pedoman pelayanan kedokteran di RS;2. Prosedur kerja pelayanan di RS;3. Daftar Kewenangan Klinis di RS;4. Pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk
melakukan layanan medis di RS;5. KODEKI;6. Pedoman prilaku profesional kedokteran;7. Pedoman Pelanggaran Disiplin Kedokte-
ran (buku praktek kedokteran yang baik);8. Pedoman pelayanan medik / klinik; dan9. SOP asuhan medis.
![Page 97: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/97.jpg)
UPAYA PENDISIPLINAN
1. Sumber Laporan:
2. Dasar Dugaan Pelanggaran:a. kompetensi klinis;b. penatalaksanaan kasus;c. pelanggaran disiplin profesi;d. penggunaan obat & alat yg tak sesuai;
e. ketidakmampuan berkolaborasi dg staf yang dapat membahayakan pasien.
![Page 98: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/98.jpg)
UPAYA PENDISIPLINAN
3. Pemeriksaan:a. dilakukan oleh panel pendisiplinan;b. melalui proses pembuktian;c. dicatat oleh petugas sekretariat KM;
d. terlapor dapatdidampingi oleh personil dari RS;
e. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan;
f. pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan keputusan bersifat rahasia.
4. Keputusan.
![Page 99: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/99.jpg)
UPAYA PENDISIPLINAN
5. Tindakan pendisiplinan:a. Peringatan tertulis;b. Reduksi kewenangan klinis;
c. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu;
d. Pencabutan kewenangan klinis semen-tara atau selamanya.
6. Pelaksanaan keputusan.
![Page 100: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/100.jpg)
PEMBINAAN PROFESIONALISMESubkomite etika & disiplin profesi menyusun
materi kegiatan pembinaan prof. kedokteran.
Pelaksanaannya dlm bentuk ceramah, disku-si, simposium, lokakarya, yang dilakukan oleh unit kerja RS terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medik, dsbnya.
Staf medis dpt minta pertimbangan pengambi-lan keputusan etis melalui kelompok profesi kepada komite medis.
Subkomite mengadakan pembahasan kasus dg mengikutsertakan pihak terkait.
.
![Page 101: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/101.jpg)
SUBKOMITEETIKA & DISIPLIN
PROFESIDI RUMAH SAKIT
OlehSofwan Dahlan
![Page 102: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/102.jpg)
UU RUMAH SAKIT
Pasal 13 UURS:(1) ..............................................................(2) ................................................................(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di
RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan RS, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
(4) ..................................................................
![Page 103: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/103.jpg)
UU PRAKTIK KEDOKTERANPasal 55 UUPK:(1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi
dalam menjalankan praktek kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
(2) ................................................................(3) .................................................................Yang dimaksud dengan ‘penegakan disiplin’ dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aturan dan/atau penetapan keilmuan dlm melaksanakan pelayanan yang harus diikuti oleh Dr dan Drg.
![Page 104: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/104.jpg)
MKDKI
1. Untuk menegakkan disiplin dibentuk MKDKI;2. MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI;3.Tugasnya bersifat independen, yaitu:
a. menerima, memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran disiplin dokter;b. menyusun pedoman dan tatalaksana
penanganan kasus pelanggaran disiplin Dr;4.Bentuk sanksi disiplin berupa:
a. peringatan tertulis;b. rekomendasi pencabutan STR / SIP; atauc. kewajiban mengikuti pendidikan / pelatihan.
![Page 105: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/105.jpg)
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN
1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.2. Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang memiliki kom-
petensi yang sesuai.3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan
tertentu yang tidak memiliki kompetensi.4. Mendelegasikan dokter pengganti sementara yang tidak
memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut.
5. Menjalankan praktik dalam kondisi fisik atau mental yang menyebabkan tidak kompeten dan membahayakan.
6. Melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa alasan.
7. Melakukan pemeriksaan/pengobatan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien.
8. Tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai.
![Page 106: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/106.jpg)
9. Melakukan tindakan medis tanpa informed consent. 10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan RM.11. Melakukan perbuatan yang bertujuan menghentikan ke- hamilan yang tidak sesuai ketentuan.12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaannya atau keluarga.13. Menjalankan praktik dengan menerapkan pengetahuan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata-cara yang layak.14. Melakukan penelitian terhadap manusia tanpa ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah.15. Tidak memberikan pertolongan emergensi atas dasar ke-
manusiaan.16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang layak dan sah.
![Page 107: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/107.jpg)
17. Membuka rahasia kedokteran.18. Memberikan keterangan medis yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.19. Turut serta dalam tindakan penyiksaan / eksekusi mati.20. Meresepkan/memberikan obat Napza yang tak sesuai peraturan perundang-undangan.21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi atau kekerasan di tempat praktik.22. Menggunakan gelar akademik / sebutan profesi yang bukan haknya.23. Menerima imbalan dari merujuk/meminta pemeriksaan / memberikan resep obat/alat.24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan ke- mampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan atau tulisan yang tak benar atau menyesatkan.25. Ketergantungan Napza, alkohol atau zat adiktif lainnya.
![Page 108: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/108.jpg)
26. Praktik dengan STR, SIP dan Sertifikat Kompetensi yang tidak sah.27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis.28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lain yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.
![Page 109: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/109.jpg)
ETIKA RUMAH SAKITRS merupakan ‘artificial entity’ yang dalam pergaulannya terikat oleh moral, etika dan hukum (termasuk hk. disiplin).Etika RS mengatur hubungan:1.RS dengan KODERSI;2.RS dengan masyarakat;3.RS dengan pasien;4.RS dengan pimpinan, staf, dan karyawan;5.RS dengan Lembaga terkait; dll.
![Page 110: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/111.jpg)
BASIC ROLES OF HOSPITAL ETHICS COMMITTEE (PERAN UTAMA KOMITE ETIK RS)
1. Education.2. Multidisciplinary Discussion.3. Resource Allocation. 4. Institutional Commitment.5. Policy Formulation.6. Consultation. Di Indonesia, peran tersebut dipercayakan kepada Komite Etik dan Hukum RS.
![Page 112: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/112.jpg)
EDUCATION:
Educating hospital staff about issues in ethical decision making and about how to use the hospital ethics committee.
MULTIDISCIPLINARY DISCUSSION:
Providing a locus for interdisciplinary participation in value clarification and prioritization leading to conflict resolution.
RESOURCE ALLOCATION:
Recommendation in-hospital allocation policies to maintain quality of care in the face of cost contain-ment measures.
![Page 113: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/113.jpg)
INSTUTIONAL COMMITMENT:
Expressing the spirit of the hospital regarding its stated mission, philosophy, image, and identity (most often applicable to religious or private hospital).
POLICY FORMULATION:
Developing policies and guidelines regarding ethical issues.
CONSULTATION:
Assisting attending physician regarding difficult deci-sions.
![Page 114: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/114.jpg)
APA PERBEDAAN
ANTARA
KOMITE ETIK & HUKUM RS
DENGAN
SUB KOMITE ETIKA & DISIPLIN
PROFESI
![Page 115: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/115.jpg)
KOMITE ETIK & HUKUM RS Merupakan organ RS yang kedudukannya setingkat dengan Komite Medis RS.
Bertugas mengawal prilaku RS sbg lembaga agar prilaku RS sesuai dgn KODERSI, yang intinya mengatur kewajiban RS terhadap:a. Kode Etik RS (KODERSI);b. Masyarakat;c. Pasien;d. Pimpinan, staf dan karyawan;e. Lembaga terkait; danf. Lain-lain.
![Page 116: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/116.jpg)
SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESIMerupakan organ yang kedudukannya berada dibawah Komite Medis.Bertugas membantu Komite Medis mengawal Dr di RS agar prilakunya (professional performance dan ethical performance) sesuai KODEKI.Intinya mengatur kewajiban Dr terhadap:a.pesakit yang membutuhkan pengobatan;b.pasien (yaitu pesakit yang telah menjalin perjan-
jian terapetik dengan RS atau Dr);c.health care team (co-worker);d.profession; dane.masyarakat (Society).
![Page 117: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/117.jpg)
DIREKTUR
KOMITE MEDIK KOMITEETIKA & HUKUM
Sub-komite etika & disiplin profesi
- mengawal kinerja RS sebagai lembaga yang oleh hukum dianggap sebagai person- acuannya KODERSI
- mengawal kinerja Dr sebagai profesional- acuannya KODEKI
![Page 118: Hospital Bylaws](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042421/577c82881a28abe054b12dea/html5/thumbnails/118.jpg)