HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA (NUSANTARA …

Holding OfficeGedung Agro PlazaJl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950Telp : +6221 2918 3300Fax : +6221 520 3003

Operational OfficeJl. Sei Batanghari No. 2Medan - 20122IndonesiaTelp : +6261 845 2244, 854 3100Fax : +6261 845 5177, 845 4728

HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA(NUSANTARA PLANTATION HOLDING COMPANY)PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Email : [email protected]

EnhancingGroup Performance,ImprovingGroup ConfidenceEnhancing G

roup Performance, Im

proving Group C

onfidence

LAPORAN TAHUNAN

2017

LAPORAN TAHUNAN

2017LA

PORA

N TA

HU

NA

N2017

IKHTISAR KINERJA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN

Laporan Tahunan 2017PT Perkebunan Nusantara III (Persero)2

Daftar Isi

IKHTISAR KINERJA

Ikhtisar Keuangan 04

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris

Profil Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Profil Direksi

09

14

21

26

ANALISIS DANPEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Umum

Tinjauan Industri

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Analisis Kinerja Keuangan Komprehensif

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Struktur Modal

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi

Aspek Pemasaran

Kebijakan Dividen

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran U m u m

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Informasi Kelangsungan Usaha

72

73

74

90

102

128

129

130

130

131

131

135

136

137

137

137

140

143

143

144

PROFIL PERUSAHAAN

Data Perusahaan

Sejarah Singkat Perusahaan

Jejak Langkah

Kegiatan Usaha

Produk

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

Paradigma Bisnis Perseroan


Kronologis Pencatatan Saham (Termasuk Private Placement) dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku

Struktur Organisasi

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku

Struktur Grup Perusahaan

Informasi Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Wilayah Operasi dan Pengembangan

Alamat Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Penghargaan SMK3

Sumber Daya Manusia

Teknologi Informasi

32

33

34

36

36

37

38

38

39

39

40

42

43

44

46

48

50

51

60

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 3Laporan Tahunan 2017

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

Dewan Komisaris

Direksi

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi Pertemuan Dewan Komisaris dan

Direksi

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Keberagaman Komposisi

Komite Audit

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Pemantau Risiko

Sekretaris Perusahaan

Audit Internal

Sistem Pengendalian Internal

Akuntan Publik

Manajemen Risiko

Kode Etik

Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System)

148

151

152

153

155

164

172

172

176

176

177

178

183

184

188

190

196

200

201

204

211

TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAAN

Sosial Perusahaan dan Kemasyarakatan

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan

Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun Buku 2017

218

220

221

222

224


IkhtisarKinerja

Laporan Tahunan 2017

Kami terus mendorong peningkatan

produktivitas di seluruh mata rantai

pasokan kami agar dapat melayani

pasar yang semakin dinamis dan

beragam secara lebih efisien, dengan

tetap berupaya untuk terus meningkatkan

standar kualitas dan keselamatan, dan

mencapai tujuan keberlanjutan kami.



Ikhtisar KeuanganDalam Jutaan Rupiah

Laporan Laba Rugi 2017 2016* 2015 2014 2013Pendapatan 35.216.436 33.897.160 36.212.111 39.497.963 38.549.707

Beban Pokok Penjualan 24.225.320 25.354.999 27.743.718 30.660.468 29.366.547

Laba Kotor 10.991.116 8.542.161 8.468.394 8.837.495 9.183.160

Beban Usaha 6.839.643 7.662.821 9.240.855 6.225.489 6.394.322

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.912.905 (1.038.438) (240.281) 1.292.246 2.070.497

Manfaat (Beban) Pajak 1.176.901 698.835 310.453 848.645 817.342

Laba Tahun Berjalan 736.004 (1.737.272) (1.082.915) 347.918 367.303

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:Pemilik Entitas IndukKepentingan non-pengendali

764.471(28.467)

(1.524.873)(212.400)

(955.086) (127.829)

325.444 22.474

369.665(2.361)

Laba Komprehensif (277.083) (2.432.362) 37.588.363 (571.606) 367.303

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:

Pemilik Entitas IndukKepentingan non-pengendali

(149.427)(127.657)

(2.150.539)(281.823)

34.006.886 3.579.476

(673.854) 102.247

369.665(2.361)

Laba (Rugi) per saham dasar(Dalam Rupiah)

22.445 (47.526) (70.686) 55.452 111.600

* Restatement

Dalam Jutaan Rupiah

Laporan Posisi Keuangan 2017 2016* 2015 2014 2013Aset Lancar 14.471.389 14.850.375 14.578.683 13.189.716 14.256.520

Aset Tidak Lancar 98.135.210 95.964.525 94.445.758 51.932.239 47.570.530

Jumlah Aset 112.606.599 110.814.900 109.024.441 65.121.955 61.827.050

Liabilitas Jangka Pendek 23.236.973 21.701.381 21.090.042 21.025.737 16.937.972

Liabilitas Jangka Panjang 41.845.628 41.306.316 34.759.000 31.602.207 24.426.327

Jumlah Liabilitas 65.082.601 63.007.698 55.849.043 52.627.944 41.364.299

Jumlah Ekuitas 47.523.998 47.807.202 53.175.398 12.494.011 20.462.751

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 112.606.599 110.814.900 109.024.441 65.121.955 61.827.050

Investasi pada Entitas Asosiasi 372.574 251.217 177.258 255.458 376.243* Restatement



Dalam %

Rasio Keuangan 2017 2016* 2015 2014 2013Profitabilitas

Marjin Laba Kotor 31,21 25,20 23,39 24,28 23,82

Marjin Laba Usaha 11,79 2,59 4,38 6,68 7,87

Marjin Laba Bersih 2,09 (5,12) (2,99) 1,71 3,25

Rentabilitas

Tingkat Pengembalian Aktiva (ROA) 0,65 (1,57) 1,01 3,24 2,43

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) 1,54 (3,63) (1,55) 2,78 1,81

Likuiditas

Rasio Lancar 62,28 68,43 69,13 70,74 84,17

Solvabilitas

Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas (DER) 136,95 131,80 105.03 215.89 202.14

Rasio Kewajiban terhadap Aset (DAR) 57,80 56,86 51.23 68.34 66.90* Restatement

Dalam Jutaan Rupiah

Laporan Arus Kas 2017 2016* 2015 2014 2013Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi 5.267.937 4.892.382 3.733.798 3.293.863 1.177.858

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi (3.618.224) (4.816.738) (8.551.354) (5.359.324) (6.451.290)

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (1.916.960) (153.928) 3.752.380 1.452.811 4.435.241* Restatement

Laporan Manajemen

Melalui kinerja dan pencapaian

saat ini, holding perkebunan terbukti

mampu melalui tantangan dan siap

lepas landas meraih peluang masa depan

melalui integrasi usaha dan manajemen

sumber daya yang berjalan baik.



Joefly J. BahroenyKomisaris Utama

Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

tergambar dari realisasi pendapatan sebesar Rp35,22 triliun,

laba tahun berjalan sebesar Rp736 miliar. Sementara itu total

aset mencapai Rp112.606,60 miliar meningkat 1,62% dari tahun

2016. Total liabilitas mencapai Rp65.082,60 miliar diatas 3,29%

dari realisasi tahun 2016. Total ekuitas mencapai Rp47.523,99

miliar diatas 0,59% dari realisasi tahun 2016.



Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan PTPN III (Persero)

yang telah berupaya keras untuk mencapai berbagai indikator kinerja operasional dan keuangan, sebagai

bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis

Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan Tata Kelola Bisnis Terbaik” dan Misi perusahaan yaitu:

(1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, (2) Menghasilkan produk

berkualitas untuk pelanggan, (3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya

secara optimal, (4) Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil” terbaik bagi para investor,

(5) Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis, (6) Memotivasi karyawan untuk

berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan (7) Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan

yang berwawasan lingkungan.

Selaku Perusahaan Induk dari Holding Perkebunan Nusantara, tentu saja dibutuhkan komitmen kuat dan

ekstra inisiatif dari manajemen dan seluruh insan PTPN III (Persero) agar mampu melahirkan kinerja operasional

dan keuangan yang sehat, kuat, tumbuh, serta berkelanjutan sehingga menjadi contoh bagi seluruh entitas

yang tergabung dalam Holding Perkebunan Nusantara. Tahun 2017, PTPN III (Persero) mampu membukukan

penjualan sebesar Rp6.002 miliar, laba operasi sebesar Rp1.771 miliar dan laba komprehensif sebesar

Rp1.118 miliar.

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris mengungkapkan kinerja maupun pencapaian yang diperoleh

dalam menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pengurusan Perseroan dan pemberian nasihat bagi Direksi.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami melaporkan hasil pengawasan yang

kami lakukan sepanjang tahun 2017. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras seluruh

jajaran manajemen dan karyawan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atas perolehan kinerja pada

tahun 2017, walaupun belum sepenuhnya memenuhi target-target RKAP. Gambaran kondisi makro ekonomi

Indonesia pada akhirnya tergambar dari kinerja dunia usaha secara keseluruhan. Namun demikian, seiring

dengan komitmen pemerintah serta berbagai inisiatif dan insentif yang dijalankan pemerintah dan otoritas,

secara bertahap mulai terjadi perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi seperti penurunan tingkat

suku bunga, tingkat inflasi yang semakin terkendali, penyerapan anggaran negara, pembangunan infrastruktur

yang makin masif, diharapkan mampu membawa dan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada

tahun-tahun mendatang dan pada saat yang sama mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Kami

meyakini bahwa berbagai inisiatif dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara perlahan tapi pasti

akan membawa perbaikan pada berbagai indikator makro ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong laju

produksi, laju pertumbuhan sektor riil dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan dan pelaku

usaha termasuk Perseroan. Keyakinan kami tersebut di atas kiranya juga menjadi keyakinan dan motivasi

manajemen dalam menjalankan pengurusan perseroan dalam upaya mencapai visi, misi, dan strategi yang

telah dikembangkan. Alhamdulillah di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi, pada tahun 2017

Perseroan berhasil menorehkan kinerja yang cukup membanggakan. Kami meyakini pula, pencapaian kinerja

pada tahun 2017 akan menjadi fondasi bagi manajemen dan seluruh insan Perseroan dalam upaya meraih

kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Laporan Dewan Komisaris



Sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

dalam menjalankan pengurusan Perseroan, sepanjang tahun 2017 kami telah melakukan berbagai upaya

yang terkait dengan pengawasan atas pengurusan Perseroan. Kaitannya dengan tugas tersebut, kami juga

melakukan penilaian atas kinerja Direksi sepanjang tahun 2017.

Tahun 2017 kondisi perekonomian Indonesia ditandai dengan pertumbuhan sebesar 5,07%, sebuah capaian

yang lebih baik dari raihan tahun 2016 yaitu sebesar 5,02%. Raihan pertumbuhan ekonomi tersebut secara

umum berdampak positif bagi perekonomian nasioanl walaupun belum sepenuhnya berdampak positif

terhadap terhadap kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Menurut penilaian kami, Direksi telah berupaya ekstra keras untuk mencapai target-target kinerja seperti yang

telah ditetapkan pada RKAP 2017. Ditengah kondisi perekonomian dunia dan domestik yang relatif masih

mengalami perlambatan, kami memahami dengan kondisi tersebut, Direksi mengalami berbagai tantangan

dan kendala dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan di awal tahun 2017. Yang terpenting,

berbagai program kerja dan inisiatif yang telah dilaksanakan Direksi merupakan basis bagi upaya perbaikan

dan pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tergambar dari realisasi pendapatan sebesar

Rp35,22 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp736 miliar. Sementara itu total aset mencapai Rp112.606,60

miliar meningkat 1,62% dari tahun 2016. Total liabilitas mencapai Rp65.082,60 miliar diatas 3,29% dari

realisasi tahun 2016. Total ekuitas mencapai Rp47.523,99 miliar diatas 0,59% dari realisasi tahun 2016.

Secara lebih detail, kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat terlihat dari kinerja aspek

produksi dan keuangan sebagai berikut:

• Kinerja Produksi

Komoditi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari: kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh,

kakao serta produk hilirnya masing-masing. Secara keseluruhan capaian realisasi produksi tahun 2017

masih dibawah RKAP.

Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 18,11 ton/ha atau mencapai 96,71% dari RKAP

(RKAP sebesar 18,72 ton/ha) dan mencapai 109,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016

(sebesar 16,61 ton/ha). Hal ini antara lain disebabkan optimalisasi penggalian produksi yang didukung

oleh pemeliharaan tepat waktu dan curah hujan yang cukup. Pencapaian produktivitas karet kering

kebun sendiri sebesar 1.192 kg/ha atau mencapai 87,63% dari RKAP tahun 2017. Hal ini disebabkan

karena tingginya curah hujan dan kekurangan tenaga penyadap yang disediakan pihak III serta recovery

tap sebagai pengganti hari sadap akibat hujan, belum dilaksanakan secara optimal. Pencapaian realisasi

tahun ini 9,44% dibawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya (tahun 2016 sebesar 1.317

kg/ha). Produktivitas tebu per hektar secara total sebesar 68,90 ton/ha atau mencapai 90,02% dari

RKAP tahun 2017 dan mengalami penurunan 10,08% dari realisasi periode yang sama tahun sebelunya

yaitu sebesar 76,62 ton/ha. Produktivitas teh kering per hektar secara total sebesar 1.631 kg/ha atau

76% dari RKAP tahun 2017 yang dianggarkan sebesar 2.148 kg/ha dan mengalami penurunan 2% dari

realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 1.661 kg/ha.

• Kinerja Penjualan

Kinerja keuangan sebuah korporasi sangat ditentukan oleh kinerja penjualan. Kontribusi porsi penjualan

tahun 2017 di dominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 62,26% dari total penjualan. Kontribusi tebu

memberikan kontribusi 14,74% dilanjutkan komoditi karet yang memberikan kontribusi 11,81 dari total

penjualan. Komoditi teh memberikan kontribusi 2,64% dari total penjualan dan komoditi aneka tanaman

lainnya sebesar 8,55%. Jika dilihat dari nilai penjualan yang diterima, penjualan semua komoditi masih

dibawah nilai yang dianggarkan disebabkan tidak tercapainya volume penjualan yang dianggarkan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI



PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

• Kinerja Keuangan

Realisasi tahun 2017, Holding Perkebunan membukukan laba konsolidasi sebesar Rp736 miliar yang

merupakan kontribusi laba bersih dari PTPN III sebesar Rp1.004 miliar, PTPN IV sebesar Rp743 miliar,

PTPN V sebesar Rp202 miliar, PTPN VI sebesar Rp134 miliar, PTPN X sebesar Rp65 miliar, PTPN XI

sebesar Rp31 miliar, PTPN XII sebesar Rp3 miliar, serta kerugian dari PTPN XIII sebesar Rp544 miliar,

PTPN IX sebesar Rp399 miliar, PTPN VIII sebesar Rp252 miliar, PTPN VII sebesar Rp180 miliar, PTPN XIV

sebesar Rp78 miliar, PTPN II sebesar Rp31 Miliar, PTPN I sebesar Rp6 miliar.

Sebagai bagian penting dari upaya restrukturisasi grup secara keseluruhan, kami mendukung upaya yang

dijalankan Direksi yaitu melakukan program restrukturisasi keuangan yang difokuskan kepada 2 (dua)

kegiatan utama yakni restrukturisasi hutang bank eksisting dan penarikan pinjaman baru (fresh fund

injection). Restrukturisasi dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas pada 7 (tujuh) PTPN, yakni;

PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XIII dan PTPN XIV yang sudah tidak bankable.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Direksi dapat lebih meningkatkan kinerja Perseroan baik dari aspek

operasional, bisnis, dan keuangan, termasuk juga berbagai aspek yang akan mendorong peningkatan

keunggulan daya saing berkelanjutan antara lain pengendalian internal, manajemen risiko secara terpadu,

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), pengelolaan hubungan induk dan anak perusahaan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Dewasa ini, seluruh perusahaan termasuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhadapan

dengan perubahan lingkungan bisnia yang ditandai dengan ketatnya persaingan yang berdampak pada

ketahanan daya saing secara berkelanjutan. Untuk menghadapai tantangan tersebut, manajamen dituntut

untuk melakukan serangkaian inisiatif yang terencana dan sistematik guna meraih perbaikan yang signifikan

menuju keunggulan signifikan sehingga berdampak pada peningkatan operasional dan keuangan.

Prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ke depan tergambar dari Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP) serta visi dan misi Perseroan. Proses penyusunan RKAP tahun 2018 telah melalui

masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang

Saham.

RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mendapat persetujuan Pemegang Saham

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2018. Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP tahun

2018 telah mencerminkan prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sejalan dengan

dinamika dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta program transformasi

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beberapa tahun ke depan. Intinya, program transformasi

yang tengah dan terus berjalan merupakan program dan inisiatif Perseroan selaku holding yang dijalankan

secara terencana, sistematik, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang diterapkan

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris dalam kapasitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, sepenuhnya menyadari

pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi PTPN III (Persero). Dengan penerapan GCG,

perseroan memiliki fondasi untuk menjaga kualitas kinerja operasional, kinerja keuangan dan kemampuan

untuk menjaga serta melindungi kepentingan pemegang saham (shareholders) dan seluruh pemangku

kepentingan (stakeholders).



Mengacu kepada regulasi yang ada dari Kementerian BUMN serta regulasi turunan dari Perseroan, Dewan

Komisaris dan Direksi PTPN III (Persero) berkomitmen untuk menjalankan pengurusan dan pengawasan

dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis.

Dewan komisaris sepenuhnya mendukung komitmen dan program kerja yang dilaksanakan Direksi terkait

dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Etika Bisnis termasuk mendukung

upaya-upaya agar GCG berjalan secara efektif seperti upaya menghindari benturan kepentingan, penerapan

pelaporan LHKPN, pelaporan dugaan pelaporan pelanggaran (WBS) dan lain-lain.

Dewan Komisaris mendukung seluruh upaya manajemen untuk meningkatkan infrastruktur penerapan GCG

termasuk melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada seluruh jajaran insan PTPN III (Persero) dan

pemangku kepentingan.

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi laporan pihak luar

perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. Whistleblowing System (WBS) yang

efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis

beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait

dengan Perseroan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

Dewan Komisaris tentu saja berkomitmen untuk membangun dan mengawasi perusahaan dengan penerapan

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan fungsi dan mekanisme pelaporan

dugaan pelanggaran (WBS). Kami meyakini sistem WBS merupakan infrastruktur penting dalam penerapan dan

penegakan GCG perusahaan, termasuk membangun kultur perusahaan yang sehat, kuat, dan bersih sehingga

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kami juga berharap semoga ke depan sistem peneglolaan WBS

dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, canggih, dan terintegrasi.

PENERAPAN WBS

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai organ yang mengawasi jalannya pengurusan Perseroan serta

pemberian nasihat bagi Direksi, Dewan Komisaris membentuk 3 organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Menurut penilaian kami seluruh anggota komite telah berperan aktif menjalankan tugasnya sesuai

karakteristik masing-masing komite. Seluruh komite bekerja mengacu kepada charter komite dan rencana

kerja yang telah direncanakan termasuk tugas-tugas yang diberikan Dewan Komisaris.

Ke depan kami harapkan ke 3 komite dapat meningkatkan kontribusinya sehingga berdampak pada

peningkatan pencapaian kinerja Dewan Komisaris.

PENILAIAN KOMITE KOMISARIS

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan atas komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian,

komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Nama JabatanJoefly J. Bahroeny Komisaris Utama

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris

Dahlan Harahap Komisaris

Deddy Y.H. Sitorus Komisaris

Muhammad Syakir Komisaris



APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham yang telah

memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Holding Perkebunan Nusantara. Kepada Direksi dan seluruh

pegawai PTPN III (Persero), kami menyampaikan penghargaan yang setingginya-tingginya atas keuletan,

semangat, kerja keras dan memberikan komitmen baik secara individu maupun secara bersama-sama

melaksanakan dan memastikan terselenggaranya operasional perusahaan secara proper dan prudent.

Bagi para pelanggan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk kepercayaan

yang diberikan selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi

eskpektasi para pengguna jasa. Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang

terus menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para

pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai penutup, Dewan Komisaris mengajak kepada semua jajaran PTPN III (Persero) untuk tetap optimis

dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, saling bahu-

membahu, dan bergandeng tangan seraya menjaga kekompakan di antara kita, semua kesulitan dan tantangan

yang berat Insya Allah akan dapat kita lalui dengan baik. Semoga hubungan dan kerjasama yang harmonis di

antara seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa tercipta di masa yang akan datang.

Atas Nama Dewan Komisaris,




Profil Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Pura, 17 November 1956. Memperoleh gelar Sarjana

Bidang Pertanian dari University of New South Wales, Sidney (1982), Master Bidang Agribisnis

dari Universitas Sumatera Utara (1999).

Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November

2013 sebagai Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Engineer – PT John Holland Construction Indonesia

(1982–1983), Direktur – PT Bahruny (1983–2015), Direktur Utama - PT P. Bahrun & Sons

(1983–2013), Direktur Utama – PT BAPCO (1983–2013), Direktur Utama PT Joefly J. Bahroeny

(1983–sekarang), Direktur Utama PT Nirmala Delima Makmur (1997 sekarang), Direktur Utama

PT Sepakat Delima Joyo (1999-2002), Consulat The Republic Of Sri Lanka (2003–sekarang),

Komisaris PT PP. London Sumatera Indonesia (2004–2007), Direktur Delma Commodities

(2005–sekarang), Komisaris Utama PT P. Bahrun & Sons (2013–sekarang), Komisaris Utama

PT BAPCO (2013–sekarang), Komisaris Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

(2013–sekarang).

Joefly J. BahroenyKOMISARIS UTAMA



Warga Negara Indonesia, Lahir di Garut, 20 Februari 1959. Lulus Akademi Kepolisian (1982),

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986), Sekolah Staf Komando Angkatan udara (1997), Sekolah

Staf Perwira Tinggi angkatan X (2006).

Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-03/MBU/01/2017 tanggal 10 Januari

2017 sebagai Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas

dibeberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Polres Klaten - Jawa Tengah (1982–1984), Polres

Surakarta (1984), Akpol Semarang (1986), Polda Metro Jaya diantaranya sebagai Kapolsek Kelapa

Gading dan Penjaringan (1990–1995), Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Sub Direktorat

Polisi Udara (2000), Polda Sulawesi Selatan sebagai Kapolres Bantaeng dan Bone (1999–2000),

Wakil Kepala Polisi Wilayah Surakarta (2002), Analis Utama Sekolah Staf Pimpinan Polri (2003),

Interpol (Thailand) (2004), Kepala Unit II Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2005),

Kepala Unit III Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2006), Wakil Direktorat Polisi Udara

Badan Pembinaan dan Keamanan Polri (2008), Kepala Direktorat Polisi Udara Badan Pembinaan

dan Keamanan Polri (2009), Kepala Direktorat Polisi Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri

(2010), Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (2013), Staf Ahli Sosial dan

Ekonomi Kapolri (2015), Komisaris Holding Perkebunan PTPN III (Persero) (2017–sekarang).

Deddy Fauzi ElhakimKOMISARIS



Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 6 Juni 1953. Memperoleh Sarjana Bidang

Pertanian dari Universitas Sumatera Utara (1978), Master Bidang Manajemen Agribisnis dari

Universitas Gadjah Mada (2008).

Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN SK-383/MBU/2013 tanggal 21 November 2013

sebagai Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Tanaman Bidang Pengelola Afdeling komoditi kakao

(1981), Staf Bagian Tanaman Kantor Direksi PTP–II Tanjung Morawa, Medan bidang Administrasi

dan Produksi (1981–1985), Asisten Kepala PTP–II, bidang pengelolaan tanaman komoditi kakao

(1985-1989), Administratur Kebun Maryke PTP–II (1989-1992), Administratur Kebun Tandun

PTP–II (1992-1994), Administratur Kebun Kelapa Sawit PTP–II (1994–1995), Administratur

Kebun Pagar Merbau PTP – II (1995–1998), Kepala Bagian Tanaman PTPN II (Persero) (1998),

Direktur SDM/ Umum PTP Nusantara VI (Persero) (1998–2001), Direktur Utama PTP Nusantara –

IX (Persero) (2001–2003), Direktur Utama PTP Nusantara – IV (Persero) (2003–2012), Komisaris

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2013–sekarang).

Dahlan HarahapKOMISARIS



Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 17 November 1970. Memperoleh Sarjana

Bidang Pertanian dari Universitas Simalungun, Sumatera Utara (1989), Master Bidang Komunikasi

Politik dari Kingston University (2008).

Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-164/MBU/07/2016 sebagai Komisaris


Memiliki pengalaman kerja sebagai Koordinator Program Advokasi FKPM Foundation, Sumatera

Utara (1993–1995), Koordinator Wilayah KSPPM Foundation Sumatera Utara (1995–1997),

Kepala DIvisi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta (1998–2001),

Senior Program Officer National Democratic Institute on International Affairs – Amerika Serikat

di Jakarta (2001–2004), Asisten Staf Ahli Kantor Yvette Cooper Menteri Perumahan Inggris

(2005–2006), Manajer Proyek Civic Engagement in Democratic Governance (CIVED Project)

UNDP Indonesia – BAPPENAS -KEMENDAGRI (2006–2008), Koordinator Proyek Multi Donor

Support Program Pemilu Indonesia UNDP Indonesia – BAPPENAS – KEMENDAGRI (2008–2009),

Komisaris PT Takagama (2009 sekarang), Direktur Eksekutif PT Optima Consulting Network

(2010–2012), Komisaris PT Optima Consulting Network (2012–2014), Analis Ekslusif IHS

(Information Handling Services) Perwakilan Indonesia (2011–2013), Analis Ekslusif HIS

Perwakilan Asia Tenggara (2013–sekarang), Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast

(2015–sekarang), Komisaris Holding Perkebunan PTPN III (Persero) (2016–sekarang).

Deddy Y.H. SitorusKOMISARIS



Warga Negara Indonesia, Lahir di Watampone, 17 November 1958. Memperoleh Sarjana Bidang

Pertanian dari UNHAS (1982), Master IPB (1990), dan Doctor IPB (2005)

Diangkat melalui Keputusan Kementerian BUMN No. SK-224/MBU/10/2017 sebagai Komisaris


Memiliki pengalaman kerja sebagai Tim Peneliti Analisis Potensi Lahan Perkebunan, Ciawi

Karawang, Jawa Barat (2000-2001), Ketua Tim Pengembangan Tanaman Perkebunan di Daerah

Transmigrasi, Natuna (2000-2002), Ketua Tim Analisis Potensi Pengembangan Perkebunan

Berorientasi Agribisnis Daerah Transmigrasi di Pulau Natuna (2002-2003), Ketua Tim Teknis

Pengelolaan Limbah Organik di Kabupaten Cianjur, Komisaris Holding Perkebunan PTPN III

(Persero) (2017–sekarang).

Muhammad SyakirKOMISARIS



Laporan Tahunan tidak hanya kewajiban yang dipersyaratkan

dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), termasuk pengungkapan kinerja operasional dan

keuangan (well-managed company), melainkan juga suatu media

strategis dalam mengungkapkan tata kelola perusahaan yang baik

termasuk aspek manajemen risiko dan tanggung jawab sosial dan

lingkungan (well-governed company).

Dasuki AmsirDirektur Utama



Direksi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan

PTPN III (Persero) yang telah berupaya keras untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan baik

operasional, keuangan maupun kinerja grup, sebagai bagian integral dari upaya perusahaan untuk mencapai

visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis Kelas Dunia dengan Kinerja Prima dan Melaksanakan

Tata Kelola Bisnis Terbaik”. Visi besar itu kemudian secara bertahap diterjemahkan dalam RKAP tahunan.

Tentu saja dibutuhkan kerja ekstra dan kerja cerdas sehingga visi besar tersebut dapat diwujudkan secara riil

secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan.

Sebagai Holding Perkebunan, PTPN III (Persero) berada di garda terdepan dalam rangka mendorong perbaikan

kinerja operasional, kinerja keuangan termasuk citra dan reputasi grup ditengah dinamika dan tantangan

transformasi Holding Perkebunan menuju grup usaha yang sehat, kuat, berkinerja lebih baik serta memiliki

fondasi untuk memiliki citra dan reputasi cemerlang.

Bagi Direksi, Laporan Tahunan tidak hanya merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam rangka

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk pengungkapan kinerja operasional dan

keuangan (well-managed company), melainkan juga suatu media strategis dalam mengungkapkan tata kelola

perusahaan yang baik termasuk aspek manajemen risiko dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (well-

governed company).

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mengawali laporan ini perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

pencapaian yang telah diperoleh pada tahun 2017. Pencapaian dan kinerja tahun 2017 merupakan fondasi

bagi pencapaian selanjutnya di tahun 2018.

Melalui Laporan Tahunan ini, Direksi sesuai dengan fungsinya mengungkapkan fungsi pengurusan perseroan

yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2017. Pengungkapan infomasi dalam laporan tahunan ini diharapkan

menjadi pintu transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham dan seluruh pemangku

kepentingan sehingga mampu menghadirkan kesalingpercayaan dan dorongan untuk meningkatkan citra dan

reputasi perusahaan.

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2017 mengalami perbaikan bila dbandingkan dengan kondisi tahun

2016. Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, lebih tinggi

dibanding capaian tahun 2016 yaitu sebesar 5,0%. Tingkat inflasi pada tahun 2017 berada pada prosentase

perubahan tahunan sebesar 3,5% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,0%.

Sementara itu, cadangan devisa mengalami peningkatan dari USD 116,4 miliar pada tahun 2017 lebih tinggi

dengan nilai tahunan 2016 yang sebesar USD 105,9 miliar.

Hal lain yang juga cukup fenomenal bagi tumbuhnya atmosfir lingkungan usaha serta kepercayaan investor

adalah dengan diperolehnya status investment grade dari 3 lembaga pemeringkat internasional pada tahun

2017 yaitu Moody's, Fitch dan Standard & Poor. Selain itu, peningkatan status investment grade juga

Laporan Direksi



berdampak positif bagi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha selain perbankan. Pada tahun 2017,

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada level 6.355,654 atau tumbuh mendekati 20,00% dari level

5.296,711 pada akhir tahun 2016.

Perbaikan kondisi makro ekonomi nasional secara umum berdampak positif bagi perekonomian nasional dan

turut menyumbang cukup signifikan bagi kinerja industri perkebunan termasuk Holding Perkebunan. Direksi

mengajak semua insan PTPN III (Persero) untuk bersama-sama meningkatkan kinerja di segala lini untuk

menjawab perbaikan makro ekonomi nasional melalui kerja keras dan inovasi di berbagai lini bisnis sehingga

akan membawa perbaikan di masa yang akan datang.

Kami meyakini, dengan potensi yang ada dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin PTPN III

(Persero) mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan

layanan yang berdaya saing kuat dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya.

Saat ini Holding Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan

kakao serta produk hilirnya masing-masing. Areal keseluruhan Holding didominasi oleh areal konsesi kelapa

sawit seluas 576.734 ha, sedangkan areal tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh

30.402 ha serta areal tebu sendiri seluas 50.053 ha.

Selaku Perusahaan Induk dari Holding Perkebunan Nusantara, tentu saja dibutuhkan komitmen kuat dan

ekstra inisiatif dari manajemen dan seluruh insan PTPN III (persero) agar mampu melahirkan kinerja operasional

dan keuangan yang sehat, kuat, tumbuh, serta berkelanjutan sehingga menjadi contoh bagi seluruh entitas

yang tergabung dalam Holding Perkebunan Nusantara. Tahun 2017, PTPN III (Persero) mampu membukukan

penjualan sebesar Rp6.002 miliar, laba operasi sebesar Rp1.771 miliar dan laba komprehensif sebesar

Rp1.118 miliar.

Kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tergambar dari realisasi pendapatan sebesar

Rp35,22 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp736 miliar. Sementara itu total aset mencapai Rp112.606,60

miliar meningkat 1,62% dari tahun 2016. Total liabilitas mencapai Rp65.082,60 miliar diatas 3,29% dari

realisasi tahun 2016. Total ekuitas mencapai Rp47.523,99 miliar diatas 0,59% dari realisasi tahun 2016.

Secara lebih detail, kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat terlihat dari kinerja aspek

produksi dan keuangan sebagai berikut:

Dari sisi kinerja produksi, komoditi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari: kelapa sawit,

karet, tebu, kopi, teh, kakao serta produk hilirnya masing-masing. Secara keseluruhan capaian realisasi

produksi tahun 2017 masih dibawah RKAP.

Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 18,11 ton/ha atau mencapai 96,71% dari RKAP

(RKAP sebesar 18,72 ton/ha) dan mencapai 109,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016

(sebesar 16,61 ton/ha). Hal ini antara lain disebabkan optimalisasi penggalian produksi yang didukung oleh

pemeliharaan tepat waktu dan curah hujan yang cukup. Pencapaian produktivitas karet kering kebun sendiri

sebesar 1.192 kg/ha atau mencapai 87,63% dari RKAP tahun 2017. Hal ini disebabkan karena tingginya

curah hujan dan kekurangan tenaga penyadap yang disediakan pihak III serta recovery tap sebagai pengganti

hari sadap akibat hujan, belum dilaksanakan secara optimal. Pencapaian realisasi tahun ini 9,44% dibawah

capaian periode yang sama tahun sebelumnya (tahun 2016 sebesar 1.317 kg/ha). Produktivitas tebu per

hektar secara total sebesar 68,90 ton/ha atau mencapai 90,02% dari RKAP tahun 2017 dan mengalami

penurunan 10,08% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,62 ton/ha.

Produktivitas teh kering per hektar secara total sebesar 1.631 kg/ha atau 76% dari RKAP tahun 2017 yang

dianggarkan sebesar 2.148 kg/ha dan mengalami penurunan 2% dari realisasi periode yang sama tahun

sebelumnya yang terealisasi sebesar 1.661 kg/ha.

ANALISIS KINERJA TAHUN 2017



Dari sisi kinerja penjualan, kinerja keuangan sebuah korporasi sangat ditentukan oleh kinerja penjualan.

Kontribusi porsi penjualan tahun 2017 di dominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 62,26% dari total

penjualan. Kontribusi tebu memberikan kontribusi 14,74% dilanjutkan komoditi karet yang memberikan

kontribusi 11,81 dari total penjualan. Komoditi teh memberikan kontribusi 2,64% dari total penjualan dan

komoditi aneka tanaman lainnya sebesar 8,55%. Jika dilihat dari nilai penjualan yang diterima, penjualan

semua komoditi masih dibawah nilai yang dianggarkan disebabkan tidak tercapainya volume penjualan yang

dianggarkan.

Dari sisi kinerja keuangan, Holding Perkebunan membukukan laba konsolidasi sebesar Rp736 miliar yang

merupakan kontribusi laba bersih dari PTPN III sebasar Rp1.004 miliar, PTPN IV sebesar Rp743 miliar, PTPN

V sebesar Rp202 miliar, PTPN VI sebesar Rp134 miliar, PTPN X sebesar Rp65 miliar, PTPN XI sebesar Rp31

miliar, PTPN XII sebesar Rp3 miliar, serta kerugian dari PTPN XIII sebesar Rp544 miliar, PTPN IX sebesar Rp399

miliar, PTPN VIII sebesar Rp252 miliar, PTPN VII sebesar Rp180 miliar, PTPN XIV sebesar Rp78 miliar, PTPN II

sebesar Rp31 miliar, PTPN I sebesar Rp6 miliar.

Berbagai pencapaian kinerja PTPN III (Persero) dari tahun ke tahun merupakan bagian untuk mencapai misi

perusahaan yaitu: (1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan, (2)

Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan, (3) Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis

dan mengembangkannya secara optimal, (4) Menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan “imbal hasil”

terbaik bagi para investor, (5) Menja keras dan kerja cerdas dikan perusahaan yang paling menarik untuk

bermitra bisnis, (6) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas, dan (7)

Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

KENDALA PENCAPAIAN KINERJA

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bisnis komoditas seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan

kakao serta produk hilirnya masing-masing tentu saja kinerja produksi dan operasional sangat menentukan

kinerja selanjutnya. Kinerja produksi menyangkut kondisi yang terkait dengan komiditi termasuk iklim dan

cuaca yang berdampak kepada pencapaian produksi. Kinerja produksi juga ditentukan optimalisasi sistem

permesinan yang akan menentukan tingkat optimalisasi produksi.

Selain tingkat optimalisasi yang terkait dengan produksi, aspek lain yang menjadi kendala adalah terkait

dengan penjualan. Untuk meraih tingkat penjualan optimal, tentu dipengaruhi aspek permintaan terhadap

komoditas baik lokal maupun internasional.

Aspek lain adalah sumber daya manusia di semua areal baik perkebunan, produksi, dan penjualan.

Manajemen berupaya untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang optimal sehingga mampu

menghadirkan efisiensi di semua area yang membutuhkan ketrampilan dan kompetensi manusia. Ke depan,

manajemen terus melakukan mitigasi risiko yang berdampak pada terciptanya sistem operasi/produksi yang

efisien, bernilai tambah serta mampu menghasilkan tingkat operasi yang kompetitif bagi kemajuan usaha.

PROSPEK USAHA

Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa Grup Usaha Holding Perkebunan menghadapi tantangan internal

sekaligus eksternal. Dari sisi internal semua entitas usaha berhadapan dengan persoalan manajerial termasuk

persoalan keuangan yang harus diselesaikan, dari sisi eksternal semua entitas usaha berhadapan perubahan

lingkungan bisnis yang ikut mendera ketahanan dalam dinamika persaingan usaha. Persoalan yang dihadapi

sebagian entitas adalah persoalan kewajiban keuangan masa lalu yang terus membebani kinerja usaha.

Dewasa ini, seluruh perusahaan termasuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berhadapan

dengan perubahan lingkungan bisnis yang ditandai dengan ketatnya persaingan yang berdampak pada

ketahanan daya saing secara berkelanjutan. Untuk menghadapai tantangan tersebut, manajamen dituntut



untuk melakukan serangkaian inisiatif dan program kerja yang terencana dan sistematik guna meraih

perbaikan yang signifikan menuju keunggulan signifikan sehingga berdampak pada peningkatan operasional

dan keuangan.

Prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ke depan tergambar dari Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP) serta visi dan misi Perseroan. Proses penyusunan RKAP tahun 2018 telah melalui

masukan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan masukan/aspirasi Pemegang

Saham.

RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mendapat persetujuan Pemegang Saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2018. Menurut Direksi bahwa RKAP tahun 2018 telah

mencerminkan prospek usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sejalan dengan dinamika

dan perkembangan bisnis dan bidang usaha yang dijalankan Perseroan serta program transfromasi Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beberapa tahun ke depan. Intinya, program transformasi yang

tengah dan terus berjalan merupakan program dan inisiatif Perseroan selaku holding yang dijalankan secara

terencana, sistematik, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang diterapkan Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Manajemen PTPN III (Persero) sepenuhnya menyadari betapa pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan

yang Baik atau GCG bagi pencapaian kinerja Perseroan. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain

untuk melindungi kepentingan stakeholders maupun shareholders.

Selain itu, bagi Perseroan, GCG merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan

GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan,

mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh

kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sehingga PTPN III (Persero) dapat beroperasi dan

tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. PTPN III (Persero) berkomitmen penuh melaksanakan GCG

di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan

terkait dengan pelaksanaan GCG.

Sebagai wujud komitmen penerapan GCG, sepanjang tahun 2017 Direksi sesuai dengan fungsinya

menjalankan pengurusan perseroan secara proper dan prudence. Hal tersebut dilakukan agar pencapaian

kinerja operasional dan keuangan disertai dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF).

Kami meyakini, sebagai bagian dari Holding Perkebunan kami memiliki panduan dan benchmark bagi penerapan

GCG sesuai dengan tuntutan regulasi dan praktik-praktik terbaik sehingga ke depan PTPN III (Persero) tidak

hanya comply dengan regulasi penerapan GCG namun lebih dari itu akan tumbuh menjadi Good Corporate

Citizen, yaitu perusahaan yang diakui dan diterima oleh lingkungan sekitar dan seluruh pemangku kepentingan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perubahan atas komposisi Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi

per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

Nama JabatanDasuki Amsir Direktur Utama

Erwan Pelawi Direktur Manajemen Operasi

Seger Budiarjo Direktur Human Capital Manajemen dan Umum

Nurhidayat Direktur Pelaksana

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi seiring berjalannya proses transformasi dan

restrukturisasi grup Holding Perkebunan. Dibutuhkan komitmen dan daya inisiatif lebih untuk mencari solusi

atas berbagai permasalahan yang dihadapi baik operasional, keuangan dan berbagai persoalan manajerial

lainnya.

Pada akhirnya, kami menyadari perbaikan dan pencapaian tidak bisa berhenti sampai disini dan semangat

transformasi akan terus dijalankan hingga perwujudan visi dan misi Perusahaan tercapai sehingga memberi

kontribusi yang baik bagi negara.

Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh karyawan yang telah mengabdikan

dirinya di area-area operasi Perusahaan maupun yang ada di kantor pusat. Secara khusus Direksi juga

berterima kasih kepada klien, kreditor, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha atas kepercayaan

dan dukungan yang telah diberikan.

Atas Nama Direksi,




Profil Direksi

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 28 Juni 1963. Memperoleh gelar Sarjana Bidang

Ekonomi dari Universitas Krisna Dwipayana (1986), Master Bidang Ekonomi dari Universitas

Gadjah Mada (2009).

Diangkat melalui SK-77/MBU/04/2017 sebagai Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai pimpinan Sentra Kredit Kecil PT Bank BNI Tbk (2007–2011),

pimpinan Business banking wilayah Surabaya PT Bank BNI Tbk (2011–2012), Kepala Kantor PT

Bank BNI Tbk wilayah Surabaya (2012–2014), Kepala Divisi Commercial Remedial PT Bank BNI

Tbk (2015), Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara XII (2015–2016), Direktur Utama PT

Perkebunan Nusantara IV (2016–2017), Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III

(Persero) (2017–sekarang).

Dasuki AmsirDIREKTUR UTAMA



Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 29 Mei 1960. Memperoleh gelar Sarjana Bidang Ekonomi

Manajemen dari Universitas Padjajaran, Bandung (1985), Master Bidang Administrasi Bisnis dari

University of Bridgeport, Connecticut - USA (1988).

Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-40/MBU/02/2017

sebagai Direktur, dan selanjutnya melalui Surat Keputusan Direksi No.3.06/SKPTS/R/28A/2017

ditetapkan sebagai Direktur Manajemen Operasi dan Pengembangan Holding Perkebunan

Nusantara PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Staf marketing PT New Pharmindo (1985–1986), Trainee

PT Ficorinvest (1989–1990), Credit Officer, Account Officer PT Ficorinvest (1991–1992),

Assistant Manager PT Ficorinvest (1993–1994), Assistant Vice President Bank Ficorinvest

Tbk (1994–1995), Assistant Vice President Division Head – Corporate Banking Marketing II PT

Bank Universal Tbk (1995 1997), Vice President, Group Head Corporate & Merchant Banking

PT Bank Universal Tbk (1997 1998), Vice President, Group Head Special Asset Management

PT Bank Universal Tbk (1998–1999), Director PT PNM Venture Capital (1999–2000), CEO PT

PNM Venture Capital (2000–2006), Direktur Keuangan PTPN V (2006–2012), Direktur Keuangan

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2013–2017), Direktur Manajemen Operasi dan

Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2017–saat ini).

Erwan PelawiDIREKTUR KEUANGAN



Warga Negara Indonesia, Lahir di Banjarnegara, 18 Juli 1967. Memperoleh gelar Sarjana Bidang

Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman (1990), Master Bidang Agribisnis dari Institut

Pertanian Bogor (2003).

Diangkat melalui SK-98/MBU/05/2016 sebagai Direktur, dan selanjutnya melalui Surat Keputusan

Direksi No.3.06/SKPTS/R/28A/2017 ditetapkan sebagai Direktur Human Capital Management

dan Umum Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT BNI (Persero) Tbk (1996

2008), Sekretaris Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk (200–2012), Komisaris PT Reasuransi

International Indonesia (2009–2012), Kepala Bidang Perencanaan Usaha Perbankan dan

Asuransi, Kementerian BUMN (2000–2012), Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2012–

2015), Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I Kementerian BUMN

(2012–2014), Asisten Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian BUMN

(2014–2015), Asisten Deputi Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kementerian BUMN (2015–

2016), Direktur Komersil PT Pupuk Kujang (2016), Direktur Human Capital Management dan

Umum Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2016–saat ini).

Seger BudiarjoDIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAJEMEN DAN UMUM



Warga Negara Indonesia, Lahir di Lahat, 28 Februari 1961. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian

dari Institut Pertanian Bogor (1984), Master Bidang Manajemen dari Institut Pertanian Bogor

(1995).

Diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-77/MBU/04/2016

sebagai Direktur, dan selanjutnya melalui Surat Keputusan Direksi No.3.06/SKPTS/R/28A/2017

ditetapkan sebagai Direktur Pelaksana Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Tanaman PTP XXIII (1985), Direktur Produksi PTPN XII

(2007–2009), Direktur Utama PTPN XII (2009 2012), Direktur Perencanaan & Pengembangan

PTPN III (2013–2016), Komisaris Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (2014

2016), Direktur Utama PTPN XIII (2016), Direktur Pelaksana Holding Perkebunan Nusantara PTPN

III (Persero) (2016–saat ini).

NurhidayatDIREKTUR PELAKSANA

ProfilPerusahaan

Peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan

secara optimal menjadi fokus utama

jangka pendek holding perkebunan guna

memperkokoh pondasi sistem pertanian

bio-industry yang berkelanjutan.



Data Perusahaan

NamaPT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Kantor HoldingGedung Agro PlazaJl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12950Tlp: (021) 2918 3300Fax: (021) 520 3003

Kantor OperasionalJl. Sei Batanghari No. 2, MedanTlp: (061) 845 2244, 845 3100Fax: (061) 8455177, 8454728

Bidang UsahaAgrobisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet

Status PerusahaanBadan Usaha Milik Negara

Kepemilikan SahamNegara Republik Indonesia 100%

[email protected]

Websitewww.holding-perkebunan.com

Dasar Hukum PendirianPeraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1996

Tanggal Pendirian11 Maret 1996

Modal DasarRp66.000.000.000.000

Modal Disetor34.059.877 lembar saham atau Rp34.059.877.000.000



PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang bergerak di bidang usaha Agro Bisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet. Perseroan

didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan dasar hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Perseroan merupakan hasil penggabungan

usaha PT.Perkebunan III, IV dan V. Ketiga PTP yang digabungkan tersebut merupakan hasil restrukturisasi

dari Perseroan Perkebunan Negara (PPN), sedangkan PPN ini adalah hasil pengambilalihan (nasionalisasi)

perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958.

Sebagai BUMN yang berpengalaman dan beroperasi di wilayah Sumatera Bagian Utara, Perseroan dipercaya

untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) di Simalungun, Sumatera Utara.

KEK Sei Mangkei telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No.29 tahun

2012 yang merujuk pada Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. KEK Sei

Mangkei memiliki luas 1.933,8 ha dan dapat menyerap tenaga kerja 83.304 orang hingga tahun 2031.

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September

2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT

Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut PP 72/2014), yang mengubah komposisi saham

Pemerintah Indonesia pada Perseroan dengan mengalihkan saham milik Negara Republik Indonesia pada

PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Sehingga Perseroan memiliki 90% saham PT

Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perseroan, maka:

a. PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk

sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Perseroan menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV sekaligus

menjadi induk usaha.

c. Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai

dengan XIV masing-masing menjadi 10%.

Sejak bulan April 2016, Perseroan mulai memetakan permasalahan yang selama ini dihadapi dan menyusun

program transformasi meliputi Peningkatan Produksi, Perbaikan Biaya, Restrukturisasi Keuangan,

Restrukturisasi Organisasi & SDM dan Pengembangan Sistem dan Prosedur.

Implementasi program transformasi telah terbukti melalui produktivitas beberapa komoditas yang lebih baik,

seperti; karet naik 9%, teh naik 19%, kelapa sawit turun 7% di saat produksi nasional turun 15-20%. Program

efisiensi juga terbukti dengan pencapaian kerugian yang turun signifikan dari Rp613 miliar pada tahun 2015

menjadi Rp226 miliar.

Sementara program transformasi lainnya yang telah dilakukan Perusahaan adalah merestrukturisasi

manajemen dengan memangkas jumlah direksi pada setiap PTPN Anak Perusahaan dari semula 5 menjadi 3

Direktur. Sedangkan restrukturisasi pada SDM, manajemen melakukan job enlargement dan job enrichment

sehingga terbentuk organisasi bisnis yang lebih sederhana dan profesional.

Sejarah Singkat Perusahaan



Penggabungan BUMN

perkebunan berdasarkan

wilayah kerja meliputi

PTP III, PTP IV, dan PTP V

menjadi PT Perkebunan

Nusantara III (Persero)

Mendapatkan pendanaan

obligasi I dan II dari pasar

modal masing-masing

sebesar Rp150 miliar

dan Rp175 miliar untuk

peremajaan tanaman dan

rekondisi pabrik serta

pendanaan

Penerapan awal Program

Transformasi Bisnis (PTB)

secara korporat

Penetapan Perseroan

sebagai Badan Usaha

Pembangunan dan

Pengelola KEK Sei Mangkei

berdasarkan Keputusan

Bupati Simalungun

No.188.45/193/

BPPD/2013.

Setelah implementasi PP 72/2014 tanggal

17 September 2014, tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

Ke Dalam Modal Saham Perusahaan

Perseroan, menjadi perusahaan induk

(holding) bagi PT Perkebunan Nusantara I, II,

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.

Pembangunan tahap I

infrastruktur KEK Sei

Mangkei seluas 46 ha

• Pelaksanaan replanting

perkebunan kelapa

sawit dan karet pada

skala besar (lebih besar

dari 50.000 ha)

• Peningkatan efisiensi

dan efektivitas pabrik

pengolahan sawit

dan karet secara

menyeluruh

1996 2003 2004

2013 2014

20072005

Jejak Langkah



Groundbreaking penetapan

KEK Sei Mangkei sebagai

kawasan industri berbasis

sawit

Kerjasama Operasional

(KSO) pengelolaan

perkebunan sawit dan

karet antara PTPN I dengan

Perseroan

• Pembangunan PKS

kapasitas 45 ton/jam

• Pembangunan PLTBS

kapasitas 2 x 3.5 MW

• Pembangunan PKO

kapasitas 400 ton/hari

• Pembangunan tahap II

infrastruktur KEK Sei

Mangkei menjadi seluas

104 ha

• Groundbreaking KEK Sei

Mangkei sebagai bagian

dari program MP3EI,

yang mewakili Koridor I

Ekonomi Sumatera

• Penetapan Kawasan

Ekonomi Khusus

(KEK) Sei Mangkei

berdasarkan PP

No.29/2012

• Pengusulan Perseroan

sebagai induk BUMN

perkebunan

Penambahan modal disetor yang berasal

dari Penyertaan Modal Negara berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 135

Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015

Keputusan menteri BUMN selaku RUPS

Perseroan Nomor: S-153/MBU/02/2016

sejumlah Rp3.150.000.000.000,00 (tiga

triliun seratus lima puluh miliar rupiah).

2016

2008 20102009

• Perubahan Struktur Organisasi sejalan

dengan penetapan Perseroan sebagai

induk (holding) dimana dibentuk struktur

organisasi yang khusus mengelola anak

perusahaan di bidang produksi, keuangan,

sumber daya manusia dan pengembangan

• Peresmian Operasional KEK Sei

Mangkei oleh Presiden Jokowi sekaligus

Groundbreaking pembangunan Pabrik

Minyak Goreng

• Penghargaan KEK Sei Mangkei sebagai

Kawasan Industri Baru dengan

perkembangan terbaik, inisiasi oleh BUMN

2015

2011 2012



Berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, maksud dan tujuan Perseroan adalah

melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya

perkebunan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman,

pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan

dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;

2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi

dan atau barang jadi serta produk turunannya;

3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta

melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik

hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain;

4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, dan agro industri;

5. Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

• Trading house, real estate, pergudangan, pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rest area, rumah

sakit, pendidikan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan

dan pengusahaan sarana/prasarana yang dimiliki Perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusat

perbelanjaan/mall, pupuk, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industri;

• Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;

• Pengelolaan Kawasan Industri.

Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan induk usaha BUMN Perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan yang mencakup perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, kopi, teh, dan kakao. Areal

Holding Perkebunan terdiri atas areal konsesi kelapa sawit seluas 576.673 ha, areal konsesi karet seluas

157.742 ha areal konsesi teh seluas 30.402 ha, dan areal tebu sendiri seluas 176.785 ha.

Produk

Luas Areal Tanaman Holding Perkebunan

Komoditas 2017 2016Kelapa Sawit 576.673,29 574.483,74

Karet 157.742,87 163.516,81

Tebu 176.785,47 199.087,55

Teh 30.402,46 31.250,10

Kopi Robusta 6.136,02 7.061,71

Kopi Arabika 6.949,32 6.937,54

Kakao Edel 2.013,65 1.961,90

Kakao Bulk 3.769,07 4.428,59

Jumlah Areal 960.472,15 988.727,94



Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah

dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di subsector

perkebunan serta meningkatkan keuntungan (profit) melalui prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat

berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara selaku pemegang saham.

Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

1. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.

2. Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.3. Memberlakukan karyawan sebagai aset strategis dan

mengembangkannya secara optimal.4. Menjadikan Perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil

terbaik bagi investor.5. Menjadikan Perusahaan yang paling menarik untuk bermitra

bisnis.6. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam

pengembangan komunitas.7. Melaksanakan seluruh aktivitas Perusahaan yang berwawasan

lingkungan.



Budaya Perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan

dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Target Perusahaan. Dalam melaksanakan proses pengembangan

mencapai visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan

melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.” PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki tata nilai sebagai

komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan

usaha Perseroan dituntut untuk menjalankan nilai-nilai Perusahaan dengan penuh tanggung jawab, nilai-nilai

Perseroan adalah sebagai berikut:

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

Perusahaan melihat usaha ke depan dengan selalu optimis, oleh karena itu Perseroan memiliki cara pandang

yang selaras dengan seluruh pemangku kepentingan di setiap arah kebijakannya, berikut paradigma bisnis

Perseroan:


Bersikap proaktif,

inisiatif dan

mengevaluasi setiap

risiko yang ada.

Memperlihatkan gairah

keunggulan berusaha

bekerja keras untuk

hasil maksimal.

Mengutamakan kerja

sama tim, agar mampu

menghasilkan sinerji

bagi perusahaan.

Menghargai kreativitas

dan menghasilkan

inovasi metoda dan

produk baru.

Bertanggung jawab

kepada keputusan yang

diambil dan tindakan

yang dilakukan.

Proactivity Excellence Team Work Innovation Responsibility

1. Perubahan, perbaikan, dan peningkatan metoda dan kinerja

adalah suatu keharusan.

2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk

meningkatkan persaingan.

3. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi

perusahaan.

4. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan

keterbukaan, kesetaraan, dan kebhinekaan.

5. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun

kapital insani (human capital) dan intelektual yang dibutuhkan

perusahaan.

6. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui

kemampuan membagi ilmu, membina hubungan baik, dan

menjadi panutan.

7. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan

kompetensi dan kinerja.

8. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur

organisasi yang sederhana dan dinamis.

9. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat peningkatan

produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif.

10. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang

akurat.

11. Setiap tugas dan operasional perusahaan dilaksanakan dengan

cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan

penuh tanggung jawab.

12. Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada

peningkatan mutu dan lingkungan.



Komposisi Pemegang SahamInformasi Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen Kronologis Pencatatan Saham Berdasarkan

anggaran Dasar Perusahaan, saham Perusahaan sebanyak 100% sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah

Indonesia.

Rincian Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan

senilai Rp30.738.578.194.542, penyertaan kepada beberapa PTPN anak perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Kronologis Pencatatan Saham (Termasuk Private Placement)

dan/atau Pencatatan Saham dari Awal Penerbitan sampai dengan

Akhir Tahun Buku

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) belum pernah

melakukan pencatatan saham pada bursa efek manapun. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyertakan

informasi terkait kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal dan harga penawaran dari awal

pencatatan hingga akhir tahun buku.

No Nama Entitas Presentase Kepemilikan Total Kepemilikan1. PT Perkebunan Nusantara I 90,00% 268.820.748.900

2. PT Perkebunan Nusantara II 90,00% 199.415.700.000

3. PT Perkebunan Nusantara IV 90,00% 9.883.758.000.000

4. PT Perkebunan Nusantara V 90,00% 4.663.237.849.200

5. PT Perkebunan Nusantara VI 90,00% 1.023.824.700.000

6. PT Perkebunan Nusantara VII 90,00% 3.666.938.400.000

7. PT Perkebunan Nusantara VIII 90,00% 2.085.232.973.400

8. PT Perkebunan Nusantara IX 90,00% 1.508.500.800.000

9. PT Perkebunan Nusantara X 90,00% 2.557.118.700.000

10. PT Perkebunan Nusantara XI 90,00% 1.228.806.000.000

11. PT Perkebunan Nusantara XII 90,00% 1.519.782.924.942

12. PT Perkebunan Nusantara XIII 90,00% 1.574.034.694.200

13. PT Perkebunan Nusantara XIV 90,00% 559.106.703.900

Total 30.738.578.194.542



Struktur Organisasi

Direktur Keuangan

Divisi SPI Divisi Sekretariat Perusahaan

Divisi Pengembangan

Divisi Keuangan dan Akuntansi

Divisi Pengendalian Operasi dan

Bisnis

Divisi Budidaya Tanaman Semusim

Divisi Teknik & Pengolahan

Tanaman Semusim

Divisi Budidaya TanamanTahunan

Divisi Teknik dan Pengolahan

TanamanTahunan

DirekturTanaman Semusim

DirekturTanaman Tahunan

SEVP Koordinator

ProjectManager ERP

BagianKeuangan

BagianKeuangan

BagianKomersil

Bagian Manajemen Sistem dan

Sustainability

BagianTanaman Bagian Teknik

Bagian Pengembangan & Transformasi

Bisnis

BagianTeknologi

SEVP Produksi

EVP

Kebun/PKS Kebun/PKS Kebun/PKS Kebun/PKS

Manajer KISMK Distrik Labuhan Batu I

Distrik Labuhan Batu II

Distrik Labuhan Batu III

DistrikSerdang I



Keterangan: : Garis Komando Operasional : Garis Komando Fungsional : Garis Koordinasi

Rapat Umum Pemegang Saham

Direktur Utama

Bagian SDM Bagian Umum Bagian PKBL Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat

DistrikSerdang II Distrik Asahan Distrik

Aceh Timur

SEVP SDM & Umum

Kebun/PKS Kebun/PKS Kebun/PKS

Direktur Pemasaran

DivisiPemasaran

Produk Komoditi dan Retail

DivisiLogistik Produk

Komoditi dan Retail

Dewan Komisaris

DirekturSDM dan Umum

DivisiPengadaan dan

Umum

Divisi Teknologi Informasi Divisi Hukum

Komite Audit KomitePemantau Risiko

Divisi SDM



Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya dariAwal Penerbitan sampai denganAkhir Tahun Buku

Selama tahun 2017 Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga belum pernah melakukan

pencatatan Efek lain. Dengan demikian Laoran ini tidak menyertakan informasi mengenai nama Efek, tahun

penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat Efek dimaksud.



Struktur Grup Perusahaan

• PTPN III (Persero) : 90,00%

• Pemerintah RI : 10,00%

PTPN VI



PTPN V



PTPN II



PTPN IV



PTPN I



PTPN X



PTPN VIII



PTPN IX



PTPN VII



PTPN XIV



PTPN XII



PTPN XIII



PTPN XI

• PTPN III (Persero) :74,11%

• PTPN IV :23,86%

• Kopkar Nusa Tiga :2,03%

PT ESW NUSANTARA TIGA

• PTPN III (Persero)60,00%

• Beijing ESW Co.Ltd20,00%

• Guangchai Energy Resc.Co.Ltd 20,00%

• PTPN III :99,98%

• Jaya Bakti :0,02%

• PTPN III : 99,98%

• Kopkar Nusa Tiga : 0,02%

• PTPN III : 99,99%

• Rinaldi : 0,01%

JIC Wood Co. Ltd.

PT SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA

PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA

PT INDUSTRI NABATI LESTARI

• PTPN III (Persero) :99,99%

• Ahmad Gusmar Hrp :0,01%

PT INDUSTRI KARET NUSANTARA

• PTPN III (Persero) : 25,00%• PTPN V : 25,00%• PTPN VII : 25,00%• PTPN VIII : 25,00%

PT BIO INDUSTRI NUSANTARA

PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA

• PTPN I : 7,14%• PTPN II : 7,14%• PTPN III (Persero) : 7,14%• PTPN IV : 7,14%• PTPN V : 7,14%• PTPN VI : 7,14%• PTPN VII : 7,14%• PTPN VIII : 7,14%• PTPN IX : 7,14%• PTPN X : 7,14%• PTPN XI : 7,14%• PTPN XII : 7,14%• PTPN XIII : 7,14%• PTPN XIV : 6,10%• PT RNI (Persero) : 0,04%

PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

• PTPN I : 1,1%• PTPN II : 2,2%• PTPN III (Persero) : 14,1%• PTPN IV : 13,0%• PTPN V : 10,8%• PTPN VI : 7,6%• PTPN VII : 11,9%• PTPN VIII : 6,5%• PTPN IX : 7,6%• PTPN X : 6,5%• PTPN XI : 3,3%• PTPN XII : 6,5%• PTPN XIII : 8,7%• PTPN XIV : 0,1%• PT RPN : 0,1%

PT SARANA AGRO NUSANTARA

• PTPN III (Persero) : 39,92%• PTPN IV : 50,08%• PTPN V : 10,00%

Pemerintah RI : 100,00%

PTPN III (PERSERO)

• PTPN III (Persero) : 30,00%• Jaycorp Berhad : 51,00%

PT TIGA MUTIARA NUSANTARA

PT BURSA BERJANGKA JAKARTA

• PTPN III (Persero) : 3,45%• PT Asia Nusa Prima : 3,45%• PT Askap Futures : 3,45%• PT Bakrie Indofutures Nusantara : 3,45%• PT Bina Karya Prima : 3,45%• PT Bina Serasi Mitra Sejati : 3,45• PT Binasarana Jalatama : 3,45%• PT Danareksa (Persero) : 3,45%• PT Dewa Arjuna Putra : 3,45%• PT Gunung Lintong : 3,45%• PT Hanson Agrotama Industri : 3,45%• PT Himar Corporation : 3,45%• PT Indokom Citrapersada : 3,45%• PT Indonesia Futures & Options : 3,45%• PT Ivo Mas Tunggal : 3,45%• PT Karya Prajona Nelayan : 3,45%• PT Manggala Batama Perdana : 3,45%• PT Menacom : 3,45%• PT Multicontinental : 3,45%• PT Panca Nabati Prakarsa : 3,45%• PT Parasawita : 3,45%• PT Perantara Dagang Kontaktan : 3,45%• PT Perkebunan Minanga Ogan : 3,45%• PT Permata Hijau Sawit : 3,45%• PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk : 3,45%• PT Repindo Raya : 3,45%• PT Sariwiguna Sejahtera : 3,45%• PT Solid Gold Berjangka : 3,45%• PT Valbury Asia Futures : 3,45%

PT PERKEBUNAN MITRA OGAN

• PTPN III (Persero) : 26,42%• PT RNI (Persero) : 73,58%



PT Perkebunan Nusantara I

PT Perkebunan Nusantara IV

PT Perkebunan Nusantara VI

PT Perkebunan Nusantara VIII

PT Perkebunan Nusantara X

PT Perkebunan Nusantara XII

PT Perkebunan Nusantara XIV

PT Perkebunan Nusantara II

PT Perkebunan Nusantara V

PT Perkebunan Nusantara VII

PT Perkebunan Nusantara IX

PT Perkebunan Nusantara XI

PT Perkebunan Nusantara XIII

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Bidang Usaha:Perkebunan karet dan kelapa sawit

Bidang Usaha:Perkebunan kelapa sawit dan teh

Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, teh dan sapi

Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, teh, kina dan aneka tanaman

Bidang Usaha:Perkebunan tembakau, gula, ethanol, karung dan aneka tanaman

Bidang Usaha:Perkebunan karet, teh, kopi, kakao, kayu dan aneka tanaman

Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, kakao, dan kelapa

Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, tembakau dan gula


Bidang Usaha:Perkebunan karet, kelapa sawit, teh dan gula

Bidang Usaha:Perkebunan karet, teh gula, kopi, kayu, wisata agro dan industri hilir

Bidang Usaha:Perkebunan gula, alkohol, karung dan benang


Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Informasi Entitas Anak dan Entitas Asosiasi



PT Industri Nabati Lestari

PT Industri Karet Nusantara

PT Bio Industri Nusantara

PT Riset Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Mitra Ogan PT Bursa Berjangka Jakarta

PT ESW Nusantara Tiga

PT Sri Pamela Medika Nusantara

PT Sarana Agro Nusantara

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara

PT Tiga Mutiara Nusantara

99%

99%

25%

7%

26,5% 3,5%

74%

99%

40%

7%

30%

Bidang Usaha:Industi Turunan Kelapa Sawit

Bidang Usaha:Industri karet

Bidang Usaha:Konsultan, indsutri pupuk dan perdagangan

Bidang Usaha:Konsultan dan penelitian bidang pertanian dan perdagangan

Bidang Usaha:Industri Perkebunan Kelapa Sawit danKaret Pertanian dan Industri Perdagangan

Bidang Usaha:Komoditi bursa berjangka

Bidang Usaha:Industri Pengolahan Serbuk Batang Kelapa Sawit

Bidang Usaha:Rumah Sakit, Pelayanan Medis dan Kesehatan

Bidang Usaha:Jasa Pompa, Ekspedisi, dan Sewa Tangki

Bidang Usaha:Jasa Pemasaran dan Logistik KomoditasPerkebunan

Bidang Usaha:Industri Furniture Part berbahan baku kayu karet

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

JIC Wood Company Limited

60%

Bidang Usaha:Industri Panel Wood dari Serbuk Kelapa Sawit

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham: Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:

Kepemilikan Saham:



Wilayah Operasi dan Pengembangan



Alamat Entitas Anakdan Entitas Asosiasi

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IJl. Kebun Baru

Kota Langsa (24451)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIIIJl. Sidang Sirna No. 4

Bandung Jawa Barat (40153)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IIJl. Tanjung Morawa Km 16,5

Medan (20362)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IXJl. Ronggo Warsito No. 164

Surakarta (57131)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IIIJl. Sei Batang Hari No. 2

Medan (20122)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XJl. Jembatan Merah No. 3 – 11

Surabaya Jawa Timur (60175)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IVJl. Letjen Suprapto No. 2

Medan (20151)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIJl. Merak No. 1


PT PERKEBUNAN NUSANTARA VJl. Rambutan No. 43

Pekan Baru (28294)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIIJl. Rajawali No. 44


PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIJl. Lingkar Barat Km 10

Kota Baru Jambi (36128)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIIIJl. Sultan Abdurrahman No. 11

Pontianak Kalimantan Barat (28294)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIIJl. Teuku Umar No. 300

Bandar Lampung (35141)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIVJl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76

Makasar Sulawesi Selatan (90232)



PT INDUSTRI KARET NUSANTARAJl. Medan-Tanjung Morawa Km 9,5

Medan - 20148

Telp. 061-7867357, 7867566

Fax. 061- 7867356

Website: www.ikn.co.id

PT PERKEBUNAN MITRA OGANJl. Kolonel H. Barlian Km. 9

Palembang -30152

Telp. 0711 - 415351, 417911

Fax. 0711 - 415521, 415379

PT BURSA BERJANGKA JAKARTAAnnex Gedung Bank Dagang

Negara Lantai 2, Jl. M. H. Thamrin No. 5

Jakarta

Telp. 021 - 39832735,

Fax. 021 - 39832730,

Website: www.bbj-jfx.com

PT KHARISMA PEMASARANBERSAMA NUSANTARAJl. Taman Cut Mutiah No.11 Jakarta 10330

Telp. 021 – 3106685, 3907554

Fax. 021 – 31935091

Website: www.kpbptpn.co.id

PT RUMAH SAKIT SRI PAMELAJl. Jend. Sudirman no. 299 Tebing Tinggi

Telp. 061 - 62121845

Fax. 061 - 62123789

PT INDUSTRI NABATI LESTARIJl. Besar Bandar Tongah, Desa Sei Mangkei

Kec Bosar Maligas Kab. Simalungun

PT BIO INDUSTRI NUSANTARAJl. Ir. H. Juanda No. 107 Bandung - 40132

Telp. 022 - 2530580

Fax. 022 - 2530591

E-mail: [email protected]

Website: www.bionusa.com

PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARAJl. Salak No. 1A Bogor 16151,

Telp. 0251 – 333382, 333088, 333089

Fax. 0251 – 315985

PT ESW NUSANTARA TIGAJl. Sei Batanghari No. 2 Medan – 20122

PT SARANA AGRO NUSANTARAJl. R.A. Kartini No. 23 Medan - 20152,

Telp. 061 - 4524432, 4576213

Fax. 061 - 4518654

Website: www.pt-san.co.id

JIC WOOD COMPANY LIMITED5/f Pico Tower, 66 Gloucentre Road Wan Chai,

Hongkong

PT TIGA MUTIARA NUSANTARAJl. Iskandar Muda No.115 Medan - 20112

Sumatera Utara-Indonesia

Telp. 061 - 4524833, 4524834,

Fax. 061 - 4521668


Penghargaan SMK3Piagam Penghargaan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Masa Berlaku: s/d 2020


PSDAN 95.18%

PSBAR 93.37%

KBDBY 95.18%

KPARO 95.78%

PSMKI 95.18%

KSGGI 93.37%

PPARO 95.78%

KRPPT 94.57%

KRBTN 93.37%

KSDUN 95.78%

KMMDA 94.57%

PSMTI 92.77%



Sumber Daya ManusiaDewasa ini persaingan bisnis membutuhkan dukungan dan kehandalan SDM. Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis

sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja operasional dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Seiring perkembangan perusahaan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyesuaikan

pengelolaan dan pengembangan pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan terkini dunia bisnis. Kami telah

memetakan kualitas dan keahlian penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah

hingga jangka Panjang perusahaan.

Jumlah Pekerja untuk Masing-masing Level Organisasi

PTPN GOLONGAN

IA IB IC ID IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD Jumlah

PTPN I 1.496 1.519 775 453 259 179 116 96 77 82 14 28 26 27 11 6 5.164

PTPN II 111 3.207 2.052 382 326 443 114 96 22 40 33 106 65 43 22 12 7.074

PTPN III 8.872 7.360 2.344 954 647 245 96 51 193 232 99 74 77 57 43 14 21.358

PTPN IV 5.388 4.206 6.757 2.345 899 496 281 179 166 188 87 108 40 26 24 15 21.205

PTPN V 726 5.184 1.880 1.331 923 624 167 185 187 53 84 88 31 28 7 5 11.503

PTPN VI 122 1.774 1.603 468 208 134 61 48 23 92 35 29 37 24 12 7 4.677

PTPN VII 1.579 4.981 767 515 860 455 202 105 289 178 23 26 60 22 26 7 10.095

PTPN VIII 7.174 3.682 935 475 580 414 270 103 350 62 35 20 55 19 22 11 14.207

PTPN IX 3.792 1.004 667 359 202 120 72 31 173 98 31 28 51 13 28 3 6.672

PTPN X 3 73 383 ]525 588 384 262 133 162 136 107 40 33 17 5 3 2.854

PTPN XI 24 160 779 568 693 456 163 70 200 111 105 43 66 32 12 2 3.484

PTPN XII 1.048 744 268 135 119 41 48 36 172 139 78 11 6 12 12 15 2.884

PTPN XIII 1.411 4.226 886 544 261 294 199 170 162 136 18 40 64 27 11 6 8.455

PTPN XIV 443 302 344 228 199 123 128 105 71 36 29 33 19 14 4 2 2.080

JUMLAH 32.189 38.422 20.440 9.282 6.764 4.408 2.179 1.408 2.247 1.583 778 674 630 361 239 108 121.712

% 26,45% 31,57% 16,79% 7,63% 5,56% 3,62% 1,79% 1,16% 1,85% 1,30% 0,64% 0,55% 0,52% 0,30% 0,20% 0,09% 100%



Jumlah Pekerja Berdasarkan Sebaran Kelompok Usia

PTPN USIA

<26 26 ~ 30 31 ~ 35 36 ~ 40 41 ~ 45 46 ~ 50 51 ~ 55PTPN I 93 253 662 877 1.030 1.272 977

PTPN II 3 14 45 404 1.362 2.507 2.739

PTPN III 1.446 3.010 4.132 3.312 3.025 3.792 2.641

PTPN IV 170 999 2.080 3.031 3.383 5.669 5.873

PTPN V 50 185 676 1.881 2.920 3.756 2.035

PTPN VI 13 94 150 404 915 1.530 1.571

PTPN VII 53 265 819 1.391 2.005 2.659 2.903

PTPN VIII 23 165 510 1.460 2.911 4.282 4.856

PTPN IX 23 203 628 1.039 1.168 1.702 1.909

PTPN X 16 107 201 382 663 1.040 445

PTPN XI 35 208 419 454 776 1.113 479

PTPN XII 12 92 250 377 502 701 950

PTPN XIII 14 195 621 1.308 1.942 2.082 2.293

PTPN XIV 4 52 129 225 418 561 691

JUMLAH 1.955 5.842 11.322 16.545 23.020 32.666 30.362

% 1,61% 4,80% 9,30% 13,59% 18,91% 26,84% 24,95%

Jumlah Pekerja Untuk Masing-Masing Tingkat Pendidikan

PTPN PENDIDIKAN

SD SLTP SLTA D1~D3 S1 S2 S3PTPN I 2.579 598 1.544 82 347 14 -

PTPN II 1.352 1.573 3.380 189 555 25 -

PTPN III 5.037 4.584 10.473 188 994 81 1

PTPN IV 8.437 3.857 7.773 113 972 52 1

PTPN V 3.638 2.243 4.917 193 473 39 -

PTPN VI 1.860 704 1.737 84 275 17 -

PTPN VII 4.637 1.628 3.177 81 538 34 -

PTPN VIII 9.709 1.535 2.511 99 340 13 -

PTPN IX 2.452 1.038 2.616 152 389 25 -

PTPN X 86 144 1.984 60 560 20 -

PTPN XI 97 434 2.226 246 472 8 1

PTPN XII 370 258 1.717 59 456 24 -

PTPN XIII 3.805 1.297 2.887 110 334 22 -

PTPN XIV 462 323 1.083 68 139 5 -

JUMLAH 44.521 20.216 48.025 1.724 6.844 379 3

% 36,58% 16,61% 39,46% 1,42% 5,62% 0,31% 0,00%



Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

PTPN JENS KELAMIN

Laki-Laki PerempuanPTPN I 4.665 499

PTPN II 5.680 1.394

PTPN III 20.465 893

PTPN IV 17.317 3.888

PTPN V 9.652 1.851

PTPN VI 3.497 1.180

PTPN VII 9.323 772

PTPN VIII 10.358 3.849

PTPN IX 5.934 738

PTPN X 2.628 226

PTPN XI 3.245 239

PTPN XII 2.507 377

PTPN XIII 6.662 1.793

PTPN XIV 1.915 165

JUMLAH 103.848 17.864

% 85,32% 14,68%



Selain itu Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menetapkan kebijakan kepada PTPN I s.d XIV

untuk melakukan analisa beban kerja, job enlargement dan job enrichment, serta menghapuskan jabatan-

jabatan yang redundant sehingga diperoleh proses bisnis yang lebih sederhana tanpa mengurangi control

dan efektifitas organisasi.

Pada hal yang mendasar Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga melakukan corporate culture

transformation (perubahan budaya perusahaan) yang dititik beratkan pada perubahan budaya manusia yang

notabene menjadi motor penggerak utama perusahaan, maka disepakati tagline Jujur, Tulus, Ikhlas sebagai

sebuah karakter prinsip dan perilaku dalam bekerja untuk menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang

baik di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta seluruh anak perusahaan PTPN I,II,IV

s.d XIV.

Terkait hal diatas, pelaksanaannya harus dimulai pada level Pimpinan di setiap PTPN I s.d XIV dan berpedoman

kepada prinsip eksekusi sebagai berikut:

1. Knowledge; yaitu kemauan belajar dan terus belajar untuk memastikan kualitas eksekusi yang terbaik.

2. Speed; kecepatan untuk bertindak.

3. Gut; yaitu keberanian level Pimpinan untuk membuat keputusan dan bertindak dalam melaksanakan

eksekusi.

Assessment adalah suatu proses pengumpulan informasi secara komprehensif bagi seorang Karyawan

untuk mendapatkan profil psikologis Karyawan, yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang

dialami, kelebihan/kekuatan dan kelemahannya, serta peran pendukung yang dibutuhkan, sebagai dasar untuk

membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan jenjang karir Karyawan.

Sistem pengembangan SDM Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) disusun berdasarkan kepada

pengukuran kompetensi atau dikenal dengan pengukuran Competency Level Index (CLI) yang dilaksanakan

dengan metode 360°. Pengukuran CLI dilakukan kepada seluruh Karyawan,dimana untuk Karyawan Strata III

s/d VII dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, Strata II dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali dan strata I dilaksanakan

5 (lima) tahun sekali.

Perbedaan waktu pengukuran ini didasarkan kepada persyaratan kompetensi di setiap jabatan. Pengukuran

CLI untuk strata III-VII dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan jaringan intranet. CLI bertujuan

untuk mengetahui sejauh mana Kompetensi Individual atau Current Competency Level (CCL) sesuai

dengan Kompetensi Jabatan atau Required Competency Level (RCL), untuk menyusun Program-program

Pengembangan atau Purposed Competency Level (PCL).

Setelah dilakukan pengukuran CLI, tahapan selanjutnya adalah analisa kebutuhan pelatihan atau Competency

Based Training Need Analysis (CBTNA). Dalam CBTNA dilakukan analisa kesenjangan antara kompetensi yang

dipersyaratkan dengan kompetensi individu karyawan Berikut adalah proses CBTNA yang dilakukan Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero):

ASSESSMENT



Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan

seorang karyawan untuk diangkat menjadi pejabat atau promosi pada jabatan yang lebih tinggi. Di Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dikenal dengan Individual Development Program (IDP) dengan

mempertimbangkan prioritas persyaratan jabatan (bobot) dan perkembangan bisnis Perusahaan. Proses

penyusunan IDP dapat digambarkan sebagai berikut:

FIT AND PROPER TEST

Pengukuran CLI

RCLI DPSelf

TrainingPeserta Satisfaction

Input Data(DSS)

TujuanBusiness

Impact

CCLDaftar

KaryawanOn The Job Judul Learning

Biaya

GAPSkala

PrioritasOn The Job Sasaran Application

Narasumber

AnalisaData

TentukanMetode

SusunanProgram

Implementasi Evaluasi

CLI

Self Learning

• Bobot Kompetensi

1 Point

• Gap Kompetensi

• Prioritas : Low

• Breading Assigment• Various Learning (Belajar dan Mengamati)

• Structured OJT• Coaching & Mentoring• Delegation• Project Assigment• Rotation

• Classroom training (IHT)• Seminar/Workshop• Benchmark• Magang

Self Learning


1 Point

• Gap Kompetensi

• Prioritas : Medium

Self Learning


1 Point

• Gap Kompetensi

• Prioritas : High

DP



Promosi

Promosi adalah perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan

tanggungjawab lebih tinggi.

Evaluasi Sistem Rekrutmen

Perusahaan melalui Direktorat Human Resources & General Affairs, senantiasa melakukan review dan kajian

terkait dengan pengembangan sistem rekrutmen, seleksi, dan on boarding, baik menyangkut tools yang

digunakan, maupun peningkatan kompetensi para recruiters secara berkala.

Perusahaan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk 2 komponen utama

berupa:

1. Komponen upah:

1.1. Gaji Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis

pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan.

1.2. Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan

secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama,

dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan;

Tunjangan Kemahalan; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport

dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak

dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian

atau bulanan.

1.3. Tunjangan Tidak Tetap: adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan

menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok.

a. Tunjangan Transport;

b. Tunjangan Sewa Rumah (Bagi karyawan di kantor Direksi dan Karyawan di Kebun/ Unit yang tidak

mendapatkan rumah dinas dari Perusahaan karena alasan tidak tersedianya rumah dinas);

c. Tunjangan Listrik;

d. Tunjangan Air;

e. Tunjangan Beras;

f. Tunjangan Jabatan (untuk Karyawan Pimpinan)

g. Tunjangan Kompensasi Prestasi (untuk Karyawan Pimpinan)

h. Tunjangan Khusus (untuk Karyawan Pelaksana)

i. Premi/Lembur (untuk Karyawan Pelaksana)

j. Tunjangan Hari Raya (THR).

k. Tunjangan Cuti Tahunan (diberikan setiap 1 tahun sekali ketika jatuh tempo cuti tahunan);

l. Tunjangan Cuti Panjang (diberikan setiap 6 tahun sekali ketika jatuh tempo cuti panjang);

m. Biaya Pelaksanaan Tugas;

n. Biaya Pindah;

o. Dll.

2. Komponen Non Upah:

2.1 Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan perusahaan oleh karena hal-

hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, berupa :

a. fasilitas kendaraan dinas (bagi yang berhak sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) /peraturan

perusahaan);

b. Fasilitas Perumahaan;

c. sarana ibadah;

d. sarana olah raga;

e. tempat penitipan bayi;

f. koperasi;

g. dll.

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN



2.2 Jaminan pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan fasilitas BPJS Kesehatan dan diluar fasilitas

BPJS Kesehatan (manfaat tambahan yang diatur dalam peraturan perusahaan);

2.3 Jaminan ketenagakerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan berupa :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

b. Jaminan Kematian;

c. Jaminan Hari Tua;

d. Jaminan Pensiun.

2.4 Santunan Hari Tua;

2.5 Program pensiun, diberikan berupa:

a. Karyawan yang diterima sebelum tahun 2009 diberikan jaminan pensiun dalam bentuk Dana

Pensiun Pemberi Kerja (Dana Pensiun Perkebunan), Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;

b. Karyawan yang diterima sesudah tahun 2009 sampai 2015 diberikan jaminan pension dalam

bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;

c. Karyawan yang diterima tahun 2016 dan seterusnya diberikan jaminan pensiun dalam program

Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;

2.6 Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari

hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target

produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur

berdasarkan peraturan perusahaan;

2.7 Insentif Prestasi (berdasarkan Penjanjian Kerja Bersama (PKB));

2.8 Penghargaan Masa Pengabdian untuk masa kerja 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun;

2.9 Bantuan Uang Daging dan Uang Tontotan, diberikan bersamaan dengan pemberian Tunjangan Hari

Raya (THR);

2.10 Bantuan Kematian;

2.11 Bantuan Hukum;

2.12 Pembinaan Rohani dan Jasmani;

2.13 Dll;

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pada tahun 2017 telah melaksanakan program pelatihan &

pengembangan secara In house training (IHT), Eksternal Training (Seminar, Workshop, benchmarking) sesuai

kebutuhan perusahaan.

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dalam rangka

memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan.

Pelatihan diharapkan dapat memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan

tertentu, yang dipergunakan sebagai salah satu dasar kebijakan penempatan dan/atau prioritas promosi

Karyawan sesuai kompetensi dan jenjang jabatan.

Pelaksanaan program pelatihan selama tahun 2017 dititikberatkan kepada karyawan yang akan mendapatkan

promosi jabatan, ataupun berupa pelatihan dalam bentuk refreshment. Adapun detail program pelatihan rutin

selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SDM

Program Pengembangan Penyelenggara TanggalWorkshop Contract Drafting and Sharing Session Indonesia Trainning Institute and Consulting Service 26 – 27 Januari 2017

Pelatihan Manajemen Kearsipan Modern PT Media Citra Mandiri 18 – 19 Maret 2017

Workshop Tindak Pidana Korporasi Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris

Indonesia Trainning Institute and Consulting Service 9 – 10 Mei 2017

Workshop Legal English Indonesia Trainning Institute and Consulting Service 8 – 9 Juni 2017

Trainning Sekretaris BUMN & Korporasi Swasta Kementerian BUMN 2 Agustus 2017

Pendaftaran Pendidikan PKPA FHP Edulaw 19 Agustus –30 September 2017

PR Indonesia Outlook PR Indonesia 5 – 7 Desember 2017

Financial Modeling for Palm Plantation and Investment Analysis PT Indomodex Global Konsultan Trainingand Advisory Services

26 – 27 April 2017



Program Pengembangan Penyelenggara TanggalWorkshop Replanting Kelapa Sawit di Lahan Endemik Ganoderma Success Story di PTPN IV

Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia 11 – 13 Juli 2017

Seminar dan Talkshow Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) Pusat Penelitan Kelapa Sawit 19 Juli 2017

Pendaftaran Seminar Sugar Summit AGI, IKAGI & LPP 24 – 25 Agustus 2017

World Plantation Conferences and Exhibition PT RPN 18 – 20 Oktober 2017

Trainning Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) & Manajemen Risiko (ISO 31000:2009)

Centre for Risk Manajemen Studies (CRMS) 21 – 25 Agustus 2017

In House Trainning Sistem Informasi Geografis Pusat Penelitian Kelapa Sawit 4 – 6 Oktober 2017

Sukses Transformasi Organisasi PPM Manajemen 21 – 22 November 2017

KPKU Forum Ekselen BUMN 23 – 24 November 2017

Workshop Asset Management PT Renico Strategy 29 – 30 November 2017

In House Trainning Assessor Preparation Course (APC)KPKU BUMN

Forum Ekselen BUMN 23 – 24 November 2017

Standar Akuntansi Keuangan IAI Oktober – November 2017

Certified Salary Structure Specialist (CSSS) HRD Forum 18 – 19 Januari 2017

English Course English First 11 Juli – 31 September 2017

Mega Seminar with Profesor Dave Ulrich PT Kreasi Cipta Asia 2 – 3 Agustus 2017

Kursus Budidaya Kurma Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 21 – 23 Agustus 2017

International Meeting of FAO IGG on Tea and Colombo International Tea Convention

Dewan Teh Indonesia 7 – 14 Agustus 2017

Seminar Global Talent Profesional PPM Manajemen 9 Agustus 2017

Seminar Pensiun Indonesia PT Intipesan 13 – 14 September 2017

In House Trainning Time Management Harvey Sterling 28 September 2017

7 in 1 Microsoft Office PPA 15 – 23 November 2017

Pelatihan COBIT(Control Objectives For Information and Related Technology)

ATD Learning COBIT 5 Certification 5 – 7 April 2017

Workshop Metode Perumusan Self-RegulationPelaksanaan Barang & Jasa

PT INDOTAMA 13 – 15 September 2017

Trainning & Examination Cobit 5 Foundation PT ATD SOLUTION 13 – 15 Desember 2017

Assessment Pejabat 1 Tingkat dibawah Direksi Lembaga Manajemen Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia

10 Mei 2017

Assessment Talent Pool Direksi di Lingkungan PTPN III Lembaga Manajemen Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia

15 Mei 2017

Assessment Talent Pool Direksi di Lingkungan PTPN III Bina Potensia Indonesia 19 Mei 2017

PEDP Batch I LPP Yogyakarta 8 – 20 Mei 2017

PEDP Batch II LPP Yogyakarta 17 – 29 Juli 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN VI & PTPN XIII PT Binaan Utama 11 Juli 2017

PEDP Batch III LPP Yogyakarta 31 Juli – 12 Agustus 2017

Assessment Kompetensi Pejabat Direksi PTPN (Staf Ahli) PPM Manajemen 2 Agustus 2017

Assessment Kompetensi Pejabat Direksi PTPN PPM Manajemen 29 Juli 2017

PEDP Batch IV LPP Yogyakarta 4 – 16 September 2017

PEPD Batch V LPP Yogyakarta 25 September –7 Oktober 2017

Sharing Session PEDP Batch I LPP Yogyakarta 20 September 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN VI PPM Manajemen 16 September 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN III, X dan XIII PT Binaan Utama 22 September 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN III Bina Potensia Utama 22 September 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN PT Binaan Utama 2 Oktober 2017

EDP Level 1 PT Binaan Utama 23 – 27 Oktober 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN PT Binaan Utama 21 Oktober 2017

PEDP Batch VI LPP Yogyakarta 9 – 21 Oktober 2017

PEDP Batch VII LPP Yogyakarta 23 Oktober –4 November 2017

EDP Level 2 PT Binaan Utama 20 – 24 November 2017

Assessment Talent Pool Direksi PTPN III dan XIII Bina Potensia Indonesia 20 November 2017

PEDP Batch VIII LPP Yogyakarta 6 – 18 November 2017

PEDP Batch IX LPP Yogyakarta 20 November –2 Desember 2017

PEDP Batch X LPP Yogyakarta 4 – 16 Desember 2017

Sharing Session PEDP Batch II LPP Yogyakarta 20 Desember 2017



In House Training

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melakukan In House Training (IHT) di Pusat Pendidikan &

Pelatihan yang mengelola pelaksanaan program pengembangan SDM di bawah pengawasan Bagian SDM.

Pusdiklat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang berada di Sei Karang, dilengkapi sarana dan

prasarana yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium bahasa,

laboratorium komputer, perpustakaan, penginapan, outbound, dan cafetaria.

Narasumber untuk pelaksanaan IHT berasal dari kalangan internal Holding Perkebunan Nusantara PTPN III

(Persero) maupun eksternal. Narasumber internal tidak hanya diberdayakan untuk peningkatan kompetensi

karyawan, tetapi juga mengajar di instansi luar yang membutuhkan, seperti: Lembaga Pendidikan Perkebunan,

BUMN atau instansi pemerintahan.

Talent Pool

Ada dua alternatif dalam mengisi jabatan manajerial dalam Perusahaan yakni mengambil talent dari dalam

atau luar Perusahaan. Pengambil kebijakan internal diperlukan dalam mempersiapkan dan mengidentifikasi

talent yang dibutuhkan dan talent yang dimiliki. Talent pool adalah strategi yang tepat untuk menghasilkan

sumber daya terbaik bagi Perusahaan, selain itu proses rotasi kepemimpinan juga akan lebih mudah dijalankan.

Talent pool di Perusahaan diperlukan guna mempersiapkan internal personel yang mempunyai potensi

kepemimpinan sekaligus meningkatkan loyalitas karyawan yang mampu bertahan di Perusahaan. Jika hal itu

tidak dilakukan, Perusahaan akan merekrut karyawan/talent dari luar melalui rekrutmen yang dapat memakan

waktu lama dalam pelaksanaannya selain itu, kandidat yang didapat juga belum tentu sesuai dengan apa yang

diharapkan Perusahaan.

Ada tiga unsur untuk melakukan penyusunan talent pool, yakni skill, knowledge, dan performance. Meskipun

demikian, eksternal rekrutmen masih bisa dimungkinkan dan juga sebagai proses dinamisasi internal

Perusahaan. Namun untuk proses promosi sekaligus menyelaraskan antara kebutuhan Perusahaan dengan

kompetensi serta talent internal personel, maka proses talent pool menjadi pilihan terbaik dan perlu

dipersiapkan.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah Perseroan Terbatas tertutup. Dengan demikian,

Laporan ini tidak menyertakan informasi mengenai Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Pemeringkat Efek,

jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAUPROFESI PENUNJANG PASAR MODAL



Teknologi Informasi

Dalam menyusun Master Plan Teknologi Informasi, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

menggunakan Metodologi sebagai berikut:

Master Plan TI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang menjadi acuan adalah, sebagai

berikut:

• Rencana strategis TI konsisten dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan

• Tujuan strategis dan akuntabilitas yang terkait tergambar dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak

• Opsi strategis TI teridentifikasi dan terstruktur serta terintegrasi dengan rencana bisnis

• Inisiatif TI lebih terarah (mengurangi kemubaziran dan penyetiran oleh vendor)

• Rencana strategis TI yang lengkap dan dapat direalisasikan serta bermanfaat.

Oleh karena itu, sejalan dengan penyusunan Perencanaan Teknologi Informasi, Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) secara konsisten menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan dalam Master Plan

tersebut untuk menunjang strategi bisnis dan memperkuat eksistensi Holding Perkebunan Nusantara PTPN

III (Persero).

MASTER PLAN TI

BusinessStrategy

DisruptiveTechnologies

3 year master plan

Ongoing reviews & updates

BusinessRequirements

ITRequirements

Implications

ITMaster Plan

IT Industry Trends & Best Practice

Implications

Assesment of Current IT

Implications

BUSINESS

IT

IS/IT Strategic Direction

Identity BuildingBlocks

Rolling Plans

IT Strategy Dimensions

Process & Governance

Portofolio &Financial

Technology &Architecture

Organizations& Supply



Tujuan Master Plan tersebut untuk memastikan dukungan TI dalam implementasi operasional bisnis dengan

berprinsip pada tersedianya standardisasi proses bisnis dan sistem di seluruh bagian di Holding Perkebunan


Seluruh Inisiatif terkait pengembangan Teknologi Informasi yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara

III (Persero) dalam rangka mendukung salah satu program Corporate Turn Around yang ditetapkan oleh

manajemen yaitu System & Procedure Development disusun dalam Roadmap Pengembangan Teknologi

Informasi 2016-2018.

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi tersebut adalah sebagai berikut:

IT DEVELOPMENT PTPN

2016 2017 2018

E-Procurement

Implementasi ERP

Sensor Tangki dan Jembatan Timbang

Mapping/Citra Digital (GIS)

IT Master Plan IT Maturity Audit

Growth and Value Added ServicesPrecision AgricultureConsolidation and Integration

Audit TITata Kelola IT (IT Governance)

IT Infrastructure Library

IT Monitoring & Control

Big Data

Internet of Things

Goal:• Efektivitas & Efisiensi• Transparansi• Akuntabilitas• Cepat• AkurasiBenefit:• Penyeragaman Nomor Kode Barang

(NKB)• Harga Terendah dan Barang Terbaik

Goal:• Efisiensi• Integrasi antar PTPN• Pelaporan yang Cepat• Layanan Pelanggan• Akurasi Data• Konsistensi Data• Keamanan Data• Akses DataBenefit:• Konsolidasi Laporan Keuangan• Proses Bisnis Best Practice• Penyeragaman Proses Bisnis Seluruh

PTPN• Analisis Multifungsional dalam

Pengambilan Keputusan oleh Manajemen

Goal:• Peta Digital Seluruh Unit Usaha PTPN• Mapping hingga Level Blok Unit UsahaBenefit:• Monitoring dan Perencanaan Panen• Data Sebaran Panen• Analisa Daerah Rawan Pencurian

Goal:• Penyusunan Rencana Strategis

Pengembangan ITBenefit:• Perencanaan Pengembangan IT Yang

Baik

Goal:• Pengumpulan Manajemen ProsesBenefit:• Mengurangi Resiko, Meningkatkan

Efisiensi

Goal:• Audit Terhadap Rancangan IT PTPNBenefit:• Rancangan Best Practice dan

Efektifitas IT

Goal:• Penyusunan Tata KelolaBenefit:• Standarisasi Pengelolaan IT PTPN

Goal:• Data Master Infrastructur IT Seluruh PTPNBenefit:• Mempermudah Rencana

Pengembangan• Analisa Kebutuhan Infrastruktur• Gap Analysis Infrastruktur IT PTPN

Goal:• Digitalisasi Tangki dan Jembatan

TimbangBenefit:• Akurasi dan Monitoring Hasil Produksi



• Tahun 2016, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – Holding telah mengimplementasikan:

→ E-Procurement

→ Enterprise Resource Planning

• Tahun 2017, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – Holding telah mengimplementasikan:

→ Sistem Informasi Geografis

→ Sensor Tangki/Jembatan Timbang

→ Penyusunan IT Master Plan

→ Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi

• Tahun 2018, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – Holding mengimplementasikan:

→ IT Monitoring & Control

→ IT Maturity Audit

→ Audit TI

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan dan memenuhi kebutuhan bisnis Terhadap TI, maka

implementasi dan pemanfaatan TI di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki misi utama

yang mencakup aspek pemenuhan informasi, bisnis proses, keunggulan produk, keunggulan SDM dan layanan

yang memuaskan stakeholder sebagai berikut:

• Mendukung bisnis dengan menyediakan informasi yang tepat, akurat, akuntabel, dan lengkap untuk

mencapai proses pengambilan keputusan yang handal,

• Mendukung pencapaian proses bisnis Perusahaan yang efisien dan terintegrasi

• Mendukung pengembangan karyawan berkinerja tinggi

• Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan terhadap aset/sumber daya Perusahaan.

• Meningkatkan kedekatan (intimacy) dengan stakeholder dan shareholder, lewat kemudahan, kecepatan

dan keamanan akses informasi.

MISI TI

Tujuan TI Secara umum beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus Perusahaan dalam penggunaan

teknologi informasi adalah:

a. Aspek Efisiensi Waktu Teknologi Informasi diharapkan dapat menghasilkan efisiensi waktu dan dapat

mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan informasi bagi manajemen maupun dalam

pengambilan keputusan.

b. Aspek Efektifitas dan Optimalisasi Sumberdaya Teknologi Informasi diharapkan dapat meningkatkan

efektifitas dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki Perusahaan dalam mendukung

upaya peningkatan produktifitas Perusahaan.

c. Aspek Efisiensi Biaya Produksi berbanding lurus dengan lama waktu dan besar sumberdaya yang

diperlukan, sehingga dengan tercapainya efiensi dan optimalisasi waktu serta sumberdaya yang

dibutuhkan dalam proses produksi, maka teknologi informasi diharapkan dapat menghasilkan efisiensi

biaya produksi.

d. Aspek Efektifitas Proses Bisnis Teknologi Informasi diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan

dan mempermudah koordinasi serta kolaborasi dalam proses bisnis Perusahaan, sehingga efektifitas

proses bisnis dapat dicapai.

TUJUAN TI



Sasaran Strategis Teknologi Informasi yang ditetapkan dibagi dalam 4 perspektif yaitu:

1. Keuangan

• Keselarasan antara Strategi Teknologi Informasi dan Bisnis

• Pemenuhan dan dukungan Teknologi Informasi dalam rangka kepatuhan bisnis terhadap undang-

undang dan peraturan eksternal

2. Pelanggan

• Penyediaan Layanan Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis

3. Internal

• Terwujudnya aplikasi dan teknologi yang terintegrasi dan mendukung proses bisnis

• Terciptanya Proyek Teknologi Informasi yang dapat memberikan manfaat/nilai tambah, tepat waktu,

sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas.

4. Pertumbuhan dan Pembelajaran

• Tersedianya informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh manajemen

• Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan inisiatif seluruh Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan

inovasi bisnis.

SASARAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Kerangka Kerja dan Proses Organisasi TI yang efektif dirancang dan ditetapkan melalui struktur

organisasi TI beserta kelengkapan organisasi dan mekanisme kerja dengan unit kerja yang lain. Selain

itu, penerapan kerangka kerja juga mempertimbangkan peran TI di Perusahaan serta pemisahan fungsi

(segregation of duties) untuk menghindari rangkap jabatan dan/atau fungsi yang mengganggu efektivitas

pengendalian internal. Perumusan dan penetapan kerangka kerja proses dan organisasi TI Perusahaan

dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peran TI bagi Perusahaan, yang sekurang-kurangnya terdiri

dari fungsi-fungsi sebagai berikut: Perumusan, penetapan dan pelaksanaan koordinasi strategis pengelolaan

TI pada tingkat Direksi, yang dibantu oleh Komite Pengarah TI (IT Steering Committee) dan komite teknis lain

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

KERANGKA KERJA DAN PROSES ORGANISASI TI

Pengembangan dan/atau pengadaan TI dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja bidang pengadaan.

Pengoperasian TI dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja bidang umum. Penjamin mutu (quality

assurance) yang merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan standar kualitas layanan TI

Perusahaan. Pengawasan TI yang melekat pada unit kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan tugas

dan fungsi melakukan audit dan/atau review TI Perusahaan. Kerangka kerja proses dan organisasi TI wajib

dilengkapi melalui penetapan terkait:

• Identitas jabatan;

• Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi;

• Fungsi, tugas dan wewenang;

• Hubungan kerja;

• Persyaratan jabatan;

• Indikator kinerja utama atau KPI (Key Performance Indicator);

PERENCANAAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL TI

Tata kelola teknologi informasi (IT governance) adalah suatu struktur dan proses yang saling berhubungan

serta mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan dalam pencapaian visi dan misi untuk mendapatkan

peningkatan nilai tambah dan penyeimbang antara resiko dan manfaat dari teknologi informasi serta

prosesnya. Peran Teknologi Informasi sebagai pengendali bisnis pada Perusahaan diperlukan tata kelola

teknologi informasi agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas. Tata kelola TI dimaksudkan sebagai

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



pola dari otoritas atau kebijakan terhadap aktivitas TI. Pola ini diantaranya adalah membangun kebijakan dan

pengelolaan IT Infrastructure, penggunaan TI oleh end-user secara efisien, efektif dan aman, serta proses IT

Project Management yang efektif.

Tata kelola TI membangun suatu sistem dimana semua pemangku kepentingan, termasuk Direksi Dan

Komisaris serta pengguna internal dan bagian terkait seperti bagian keuangan, dapat memberikan masukan

yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Tata Kelola Teknologi Informasi yang disusun meliputi

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai Anggaran Dasar yaitu Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) selaku Pemegang Saham Seri A dapat menetapkan kebijakan umum

terhadap Perseroan dalam Bidang Teknologi Informasi.

Dengan adanya tata kelola TI yang baik, maka IT Process dapat dijalankan secara sistematis, terkendali dan

efektif. Bahkan dapat secara efisien mengurangi biaya operasional dan menunjang peningkatan daya saing.

Oleh karena itu aspek tata kelola TI merupakan bagian dari rencana strategis TI yang akan selalu dievaluasi

dan ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga dapat selalu mendukung strategi Perusahaan.

Tugas Organ Tata Kelola Perusahaan yaitu Komisaris, Direksi, dan Komite Audit terkait Tata Kelola Teknologi

Informasi adalah sebagai berikut:

• Komisaris bertugas mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi;

• Direksi bertanggung jawab membangun dan memanfaatkan teknologi informasi dan melaporkan

informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris terkait kinerja pemanfaatan teknologi informasi;

• Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab Mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan

teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/2013, bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan TI maka perlu disusun tata kelola TI yang menjadi bagian

integral dari Enterprise Governance agar dapat menjamin pemanfaatan dari implementasi TI. Tata kelola TI

merupakan salah satu pilar utama dari GCG. Sehingga dalam pelaksanaan tata kelola TI yang baik sangat

diperlukan standar tata kelola Tl.

Maksud dan Tujuan dari Tata kelola teknologi informasi adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh

unit kerja yang terkait penyelenggaraan teknologi informasi serta dapat melaksanakan secara konsisten

dan berkesinambungan pengelolaan TI Perusahaan. Dalam penyusunan dan penetapan Standard Operating

Procedure (SOP) agar terjadi sinergi antara pengembangan dan operasional di lingkungan organisasi unit

kerja terkait. Pedoman terwujudnya pola standardisasi kerangka pelaksanaan pengembangan, penerapan

dan operasional teknologi informasi. Alat bantu untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses

bisnis, produktivitas dan tersediannya informasi yang lengkap, komprehensif, akurat dan tepat waktu yang

mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, dalam rangka meningkatkan kinerja, pertumbuhan

Perusahaan dan memenangkan persaingan bisnis.

Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi

a. Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung

terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.

b. Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya

dan kemudahan memperoleh informasi.

c. Direksi menetapkan fungsi teknologi informasi yang:

→ Bertanggung jawab untuk mewujudkan rancangan menjadi konstruksi yang detil

→ Bertindak sebagai konsultan dengan melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak pengguna

(users)

→ Memfasilitasi berlangsungnya pelatihan teknologi informasi

→ Dibebaskan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan teknologi

informasi.



d. Fungsi teknologi informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk

memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan dalam teknologi informasi telah

berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan.

e. Fungsi pemakai (user) menerapkan penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk memastikan bahwa data/

informasi yang dihasilkan oleh system informasi telah berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang

diharapkan.

f. Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi teknologi informasi harus menerapkan

kendali-kendali terkait dengan aktivitas TI.

Tahapan

Perusahaan harus memaksimalkan penggunanaan teknologi informasi melalui tahapan-tahapan yang

sekurang-kurangnya meliputi:

a) Tahap Pra-Implementasi, yang mencakup:

1. Pencanangan visi dan misi di bidang teknologi informasi.

2. Penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi yang sejalan (align) dengan strategi

bisnis Perusahaan.

3. Penyusunan rancangan dan desain teknis.

4. Penjabaran rancangan dan desain teknis teknologi informasi ke dalam konstruksi sistem secara fisik

dan fungsional.

b) Tahap Implementasi, yang meliputi:

1. Perencanaan yang matang

2. Pelatihan dan pengembangan SDM

3. Pembakuan/standardisasi mutu layanan

4. Evaluasi dan pengendalian system

5. Penerapan sistem penanganan darurat (disaster recovery planning atau contingency planing)

Tahap Pengembangan Pengembangan teknologi informasi harus dilaksanakan dalam koridor penerapan

teknologi informasi yang terintegrasi dan handal melalui:

1. Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

2. Penerapan Executive Information System dan/atau Decision Support System.

3. Penggunaan satu Enterprise Resources Planning (ERP) sebagai back office system, dan aplikasi ekstensi

lainnya.

Pengendalian

Fungsi TI:

a. mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan TI;

b. mempunyai prosedur baku dalam menangani permasalahan teknologi informasi yang terjadi;

c. melakukan pemantauan secara berkala;

d. membuat laporan secara berkala kepada Direksi mengenai kinerja teknologi informasi;

e. bersama-sama fungsi pemakai menetapkan tingkat layanan yang disepakati (service level agreement)

dan direviu secara berkala.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah menyusun langkah strategis dengan menerapkan tata

kelola TI guna memastikan penyelenggaraan layanan TI di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN

III (Persero) yang lebih baik. Penilaian maturity level dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi

tata kelola TI yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak eksternal secara independen. Melalui

penilaian maturity level, target-target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan terkait impelementasi IT

Governance dapat dicapai. Penilaian tingkat kematangan penerapan Tata Kelola TI perusahaan bertujuan

untuk:

• Menilai kematangan proses TI yang telah dijalankan saat ini;

• Melakukan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi proses TI yang diharapkan di masa

yang akan datang;

PENILAIAN PENERAPAN TI



EDM01 Ensure Governance

Framework Setting and Maintenance

EDM02 Ensure Benefits Delivery

EDM03 Ensure Risk Optimization

EDM04 Ensure Resource

Optimization

EDM05 Ensure Stakeholder

Transparency

AP005Manage Portfolio

BAI05Manage

Organizational Change

Enablement

DSS05Manage Security Services

AP012Manage Risks

AP007Manage Human

Resources

BAI07Manage Change Acceptance and

Transitioning

AP004Manage

Innovation

BAI04Manage

Availability and Capacity

DSS04Manage

Continuity

AP011Manage Quality

AP006Manage

Budget and Costs

BAI06Manage Changes

DSS06Manage

Business Process Controls

AP013Manage Security

AP003Manage

Enterprise Architecture

BAI03Manage

Solutions Identification

and Build

DSS03Manage

Problems

AP010Manage

Suppliers

BAI10Manage

Configuration

AP002Manage Strategy

BAI02Manage

Requirements Definitions

DSS02Manage Service

Requests and Incidents

AP009Manage Service

Agreements

BAI09Manage Assets

AP001Manage the IT Management

Framework

BAI01Manage

Programmers and Projects

DSS01Manage

Operations

AP008Manage

Relationships

BAI08Manage

Knowledge

PROCESS FOR GOVERNANCE OF ENTERPRISE ITEvaluate, Direct and Monitor

Align, Plan and Organise Monitor, Evaluate and Assess

Build, Acquire and Implement

Deliver, Service and Support

Process for Management of Enterprise IT

MEA01Monitor, Evaluate and Assess Performance

and Conformance

MEA02Monitor, Evaluate and Assess the System of

Internal Control

MEA03Monitor, Evaluate and Assess Compliance

with External Requirements

• Merumuskan rekomendasi perbaikan dan kegiatan yang akan dlaksanakan untuk menuju tingkat

kematangan yang diperlukan serta roadmap pelaksanaan.

Lingkup kegiatan penilaian Tata Kelola TI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah dengan

melakukan asesmen terhadap 37 proses TI pada area COBIT 5 yakni:

• Evaluate, Direct, and Monitor

• Align, Plan, and Organize (PO),

• Build, Acquire, and Implement (AI),

• Deliver, Service, and Support (DS),

• Monitor, Evaluate, and Assess (MS).

Lokasi asesmen meliputi Kantor Pusat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan seluruh wilayah

operasi Anak Perusahaan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan melihat langsung

keadaan penyelenggaraan TI. Pendekatan yang digunakan pada assesmen ini adalah Control Objectives for

Information and related Technology (COBIT). COBIT merupakan framework Tata Kelola TI yang berfokus pada

pengendalian yang meliputi keselarasan TI dengan bisnis, pengendalian risiko TI, kontribusi TI, pengelolaan

kinerja TI, dan pengelolaan sumber daya TI.



Quality

Speed

Efficiency

Sinergi

• Meningkatkan kualitas barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan baik dari segi mutu barang/jasa maupun waktu penyerahan barang/penyelesaian jasa.

• Mempercepat waktu proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan.

• Meningkatkan efisiensi nilai pengadaan barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan.

• Meningkatkan sinergi pengadaan barang/jasa di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahan dengan Pengadaan Bersama melalui E-Procurement.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengaplikasikan solusi Enterprise Resource Planning

(ERP) berbasis System Application and Product (SAP) in data processing dengan pola managed services

yang berlaku pada seluruh perusahaan perkebunan milik negara untuk meningkatkan kinerja agar tumbuh

lebih cepat menjadi Perusahaan agro industri berskala global. ERP yang digunakan oleh Holding Perkebunan

Nusantara PTPN III (Persero) adalah SAP yang merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak di dunia dan

merupakan best practice yang digunakan oleh perusahaanperusahaan dalam Forbes Global.

Di tengah persaingan industri yang semakin dinamis, implementasi teknologi informasi sangat dibutuhkan di

era globalisasi. Hal itu dilakukan, mengingat wilayah kerja PTPN tersebar diseluruh Nusantara, ERP dibutuhkan

untuk mengintegrasikan data di seluruh PTPN dengan cepat, efektif dan efisien secara real time. Tujuannya

adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat menggunakan data dan

informasi yang terintegrasi secara akurat, tepat waktu, serta dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan

pelaporan internal dan eksternal, termasuk ke holding. Implementasi ERP di Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) dilakukan secara bertahap yaitu melalui:

• Penyusunan Global template, setelah seluruh perwakilan PTPN melakukan harmonisasi bisnis proses dan

penyusunan Global template PTPN;

• Pilot Project, tahap awal implementasi ERP akan dilakukan di Kantor Holding, PTPN XI (untuk tanaman

semusim) dan PTPN V (untuk tanaman tahunan);

• Roll Out, setelah berhasil di pilot project akan dilakukan roll out ke seluruh PTPN;

• Business Planning & Consolidation (BPC); dan

• Businness Intelligent-Dashboard.

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING



Adapun modul-modul ERP yang akan diimplementasikan di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

nantinya meliputi;

• modul AGRI (tanaman semusim dan tahunan),

• modul FI (finance),

• modul CO (controlling),

• modul PM (Plant Maintenance),

• modul PS (Project System).

• modul PP (Project Planning),

• modul QM (Quality Management),

• modul SD (Sales and Distribution),

• modul MM (Material Management),

• modul BI (Business Intelligence)

• BPC (Business Planning and Consolidation).

Implementasi ERP dipersiapkan mulai dari perbaikan infrastruktur pendukung, perbaikan Standart Operating

Procedure dan persiapan lain yang dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi ERP ditargetkan

selesai di seluruh PTPN pada 1 Januari 2018.

Investasi TI dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan dan/atau pengadaan TI serta

fungsi pengoperasian TI yang wajib dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis TI serta mendapat

persetujuan manajemen. Setiap investasi TI didokumentasikan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja

Anggaran Perusahaan (RKAP) Bidang TI, dan dalam pelaksanaan/realisasi setiap investasi TI wajib dibentuk

Manajemen Proyek yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan

kegiatan investasi TI.

INVESTASI TI

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas strategi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) diarahkan sebagai berikut:

• Identifikasi dan kajian proses bisnis yang akan diotomasi TI harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga

implementasi Teknologi Informasi tidak sekedar mengotomasi proses yang sebelumnya berjalan secara

manual, akan tetapi didahului dengan BPR (Business Process Re-engineering) untuk menghasilkan

proses bisnis yang ramping dan didukung TI (enabled by IT).

• Penyusunan arsitektur aplikasi perlu dilakukan, agar ke depan akuisisi ataupun implementasi aplikasi

baru bisa terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada, sekaligus menghindari vendor driven dalam

perencanaan dan akuisisi/implementasi aplikasi.

• Penggunaan dan penyediaan platform infrastruktur TI yang tepat untuk aplikasi bisnis yang sejalan

arsitektur TI dan standar teknologi yang terbuka.

• Change Management yang mampu mendorong SDM dan organisasi ke arah sikap IT minded dan IT

awareness, sehingga tercapai kinerja yang efektif dan efisien. Peningkatan awareness terhadap TI dan

manfaatnya perlu dilakukan terus menerus melalui media-media yang tersedia.

• Pemanfaatan TI harus mempermudah dan menyederhanakan, tidak menambah proses.

• Sistem TI harus memenuhi kriteria user friendly sehingga keengganan (reluctant) pengguna dalam

mengoperasikannya bisa diminimalisir.

RENCANA DAN PENGEMBANGAN TI



• Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal, implementasi aplikasi akan menggunakan

aplikasi komersial (COTS: Commercial Off The Shelf) untuk memastikan pemanfaatan best practice

industry, kematangan teknologi dan kecepatan implementasi. Pengembangan aplikasi dari awal

memperhatikan kriteria teknologi yang memungkinkan integrase dengan sistem yang sudah berjalan.

• Setiap aplikasi legacy yang akan dipertahankan dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi enterprise, perlu

direncanakan dari awal untuk mengembangkan adapter aplikasi.

• Pengembangan TI bertahap, dapat mengubah persepsi akan manfaat TI pada tingkat Manajemen dan

Direksi.

• Penggunaan infrastruktur secara bersama dengan metode virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi dan

biaya rendah.

• Penyediaan sumber daya yang mencukupi pada area yang terkait dengan proses bisnis inti.

Adapun keputusan dan tindakan yang mungkin dilakukan setelah melakukan System kesenjangan ini adalah:

• Upgrade: melakukan pembaruan dari sistem atau sumber daya TI yang ada

• Replace: mengganti sistem lama dengan sistem baru

• Continue as-is: melanjutkan penggunaan sistem lama, karena masih bermanfaat dan cocok dengan

strategi ke depan

• New system: mengimplementasikan sistem TI yang sama sekali baru

• Retire: jika proses yang ada sebelumnya, berdasarkan rancangan arsitektur dianggap tidak diperlukan dan

ditinggalkan.

Area Kebijakan KeteranganRelationship with Op Co Holding Company adalah ICT Service Provider

bagi Operating CompanySeluruh kebutuhan layanan ICT Operating Company di dikembangkan dan dikelola oleh Holding Company

Scope of Service Holding Company melaksanakan seluruh kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan dukungan layanan ICT untuk masing-masing Operating Company

Scope layanan dan garansi tingkat layanan secara detail dituliskan dalam Service Catalog dan Service Level Guarantees

Asset Owner Seluruh fasilitas/aset yang diperlukan untuk penyediaan ICT di sediakan dan dimiliki oleh Holding Company

Aset ICT yang sudah dibeli dan dimiliki Operating Company tidak akan dialihkan ke Holding. Selanjutnya Operating Company tidak boleh membeli aset ICT yang baru

Cost/Expense Seluruh biaya yang timbul dalam operasional dan pengembangan ICT ditanggung oleh Holding Company

Tidak ada biaya operasional ICT Operating Company, termasuk biaya pemeliharaan, aset lama milik Operating Company (semua ditanggung Holding Company)

HR Seluruh personil ICT, organic atau outsourced dikelola dan dibiayai oleh Holding

Tidak ada biaya SDM ICT Operating Company

Charging Holding Company akan men-charge Operating Company atas layanan ICT yang diberikan, mencakup Depresiasi/Amortisasi investasi dan biaya operasional ICT

Aset yang dibeli sendiri oleh Operating Company tidak termasuk dalam Dep/Amort

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Pencapaian terbesar diraih dengan upaya keras

bahkan pengorbanan untuk hasil yang dapat dirasakan

di masa depan



Pada tahun 2017 kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik dengan mencatat pertumbuhan

sebesar 5,07% yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yaitu sebesar

5,02%. Angka tersebut juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Dari sisi produksi,

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,81%. Dari sisi

pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 9,09%.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha

utama yaitu: Industri Pengolahan (20,16%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,14%); dan Perdagangan

Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,01%).

Selain stimulus pemerintah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia

tahun 2017, beberapa momentum penting yang terjadi pada tahun 2017 juga tak kalah berperan, antara

lain berupa membaiknya pertumbuhan perekonomian global yang berpengaruh pada kenaikan volume

perdagangan dunia dan harga komoditas, serta berlanjutnya aliran modal ke Negara-negara berkembang.

Momentum positif berikutnya adalah stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terus terjaga dan

menjadi semakin kuat pada tahun 2017, yang tercermin pada rendahnya tingkat inflasi yaitu sebesar 3,61%

di bawah prediksi Bank Indonesia yaitu sebesar 4% plus minus 1%, turunnya jumlah penduduk miskin sebesar

4,28%, dan angka defisit APBN tercatat sebesar 2,57% meskipun lebih besar dari tahun sebelumnya, namun

lebih rendah dari target tahun 2017 yaitu sebesar 2,92%. Momentum penting lainnya adalah pengakuan

dari berbagai lembaga internasional seperti lembaga pemeringkat terkemuka internasional yang telah

meningkatkan rating tingkat kelayakan investasi Indonesia, berdampak pada meningkatnya keyakinan para

pelaku ekonomi.

Namun demikian, selain dari momentum positif yang terjadi pada tahun 2017, perekonomian Indonesia juga

menghadapi tantangan tidak ringan, seperti arah kebijakan moneter Negara-negara besar seperti Amerika

Serikat yang mempengaruhi dinamika pasar global, keterbatasan ruang fiskal pemerintah Indonesia yang

berdampak pada kemampuan Pemerintah dalam memberikan stimulus pada perekonomian dan memanfaatkan

berbagai momentum positif perekonomian, serta kondisi korporasi domestik yang saat ini lebih fokus kepada

pembenahan internal sehingga belum banyak melakukan ekspansi usaha.

Tinjauan Umum



Salah satu sektor penyumbang pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi bangsa Indonesia yang menjadi sumber pendapatan bagi

5,3 juta pekerja dan memberikan penghidupan bagi 21 juta orang masyarakat Indonesia.

Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (“Ditjenbun”) menyebutkan adanya kontribusi dari perkebunan

kelapa sawit pada Produk Domestik Bruto (“PDB”) pada tahun 2017 sebesar Rp 471,31 triliun atau mengalami

peningkatan 9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasaran data yang diolah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (“GAPKI”), produksi Crude Palm Oil

(“CPO”) Indonesia tahun 2017 mencapai 38,17 juta ton dan Palm Kernel Oil (“PKO”) sebesar 3,05 juta ton,

sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 ton. Angka tersebut meningkat

18% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 35,57 juta ton (CPO sebesar 32,52 juta ton dan PKO sebesar

3,05 juta ton).

Sementara itu, harga rata-rata CPO tahun 2017 tercatat USD 714,3 per metric ton, atau meningkat 2%

dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2016 yaitu USD 700,4 per metric ton.

Sedangkan dari sisi kinerja ekspor tahun 2017, minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) tidak termasuk

biodiesel dan oleochemical juga meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 23% atau dari 25,11 juta ton pada

tahun 2016 menjadi 31,05 juta ton, dengan nilai ekspor mencapai sebesar USD 22,97 miliar pada tahun

2017 meningkat 26% dari nilai ekspor pada tahun 2016 yaitu sebesar USD 18,22 miliar. Nilai ekspor tahun

2017 tersebut yang tertinggi sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia.

Pada tahun 2017, hampir seluruh Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan

permintaanya, dengan gambaran sebagai berikut:

Saat ini PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) telah menjadi holding BUMN perkebunan dengan

menjadi pemegang 90% saham PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Holding Perkebunan ini mencakup anak

perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Areal keseluruhan Holding didominasi oleh areal konsesi kelapa sawit seluas 576.6734 ha, sedangkan areal

tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha serta areal tebu sendiri seluas

53.053 ha.

Pada tahun 2017, pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit mencapai 18,11 ton/ha, karet kering kebun

sendiri sebesar 1.192 kg/ha, tebu 68,9 ton/ha, teh kering 1.631 kg/ha. Selain itu, pada tahun 2017 komponen

penjualan dari produk sawit tetap menjadi yang terbesar dari seluruh penjualan group dengan komposisi

sebagai berikut:

Tinjauan Industri

juta ton

Tujuan Ekspor 2017 2016 Jumlah Perubahan % PerubahanIndia 7.63 5.78 1.85 32.01%

Negara-negara Uni Eropa 5.03 4.37 0.66 15.10%

China 3.73 3.23 0.50 15.48%

Negara-negara Afrika 2.29 1.52 0.77 50.66%

Pakistan 2.21 2.07 0.14 6.76%

Negara-negara Timur Tengah 2.12 1.98 1.85 7.07%

Amerika Serikat 1.18 1.08 0.10 9.26%

Banglades 1.26 0.92 0.34 36.53%



Dari jumlah total penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan yang tergabung dalam holding PTPN

III pada tahun 2017, selain dari penjualan lokal, juga turut menyumbang devisa dengan melakukan ekspor.

Adapun komposisi penjualan secara geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

PTPN III Holding merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perusahaan mencakup usaha budidaya dan pengolahan

tanaman kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Produk utama

Perusahaan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet.

Areal keseluruhan Holding terdiri atas areal konsesi kelapa sawit seluas 576.673 ha, sedangkan areal

tanaman konsesi karet seluas 157.743 ha, areal konsesi teh 30.402 ha, areal tebu sendiri seluas 53.053 ha,

areal tanaman kopi seluas 13.085 ha serta areal tanaman kakao seluas 5.782 ha.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

35.216,43

Komposisi Penjualan berdasarkan JenisTahun 2017 (Rp miliar)

Pendapatan Lainnya

Produk Tanaman Lainnya

Produk Karet

Produk Kelapa Sawit

Total Penjualan

1.792,746.698,84

4.229,04

22.495,81

35.216,44

Komposisi Penjualan berdasarkan GeografisTahun 2017 (Rp miliar)

Luar Negeri

Dalam Negeri

Total Penjualan

3.025,36

32.191,08



Luas Area Kelapa Sawit

Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2017 adalah 576.494,42 Ha naik seluas 749,9 Ha dari tahun

sebelumnya. Luas areal tanaman kelapa sawit terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 469.197,90

Ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 54.900,17 Ha, Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/Tanaman

Tahun Ini (TTI) 39.204,20 Ha dan Tanaman Tidak Produktif seluas 39.204,20 Ha.Total tanaman kelapa sawit

diuraikan dalam tabel berikut ini:

SEGMEN KELAPA SAWIT

Ha

Uraian Realisasi 2016 Holding Realisasi 2017

RKAP 2017 Pencapaian

TM 463,369.51 469,197.90 468,905.65 100.06% 101.26%

TBM 55,695.45 54,900.17 56,311.69 97.49% 98.57%

TU/TK/TB/TTI 21,001.64 13,371.02 26,321.94 50.80% 63.67%

ATP/TTAD 34,417.14 39,204.20 31,822.52 123.20% 113.91%

Jumlah Areal TanamanKelapa Sawit

574,483.74 576,673.29 583,361.80 98.85% 100.38%

Produksi Kelapa Sawit

Realisasi capaian total produksi TBS kelapa sawit sebesar 10.921.044 ton atau 71,58% dari RKAP yang

dianggarkan sebesar 15.257.105 ton dan 97,50% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 11.201.495

ton. Grafik pencapaian total produksi TBS PTPN dapat dilihat di bawah ini.

Realisasi capaian total produksi minyak sawit sebesar 2.309.326 ton atau 70,15% dari RKAP yang

dianggarkan sebesar 3.291.921 ton dan 97,15% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 2.377.169 ton.

Grafik pencapaian produksi minyak sawit total dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Realisasi capaian total produksi inti sawit sebesar 438.861 ton atau 65,03% dari RKAP yang dianggarkan

sebesar 674.824 ton dan 94,02% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 466.773 ton. Pencapaian total

produksi inti sawit (kernel) PTPN dapat dilihat pada grafik.

Produktivitas Kelapa Sawit

Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 18,11 Ton/Ha atau 96,71% dari RKAP yang dianggarkan

sebesar 18,72 Ton/Ha dan 109,00% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 16,61 Ton/Ha. Grafik

pencapaian produktivitas TBS PTPN dapat dilihat di bawah ini.



Pencapaian produktivitas minyak sawit sebesar 3,92 Ton/Ha atau 90,68% dari RKAP yang dianggarkan

sebesar 4,32 Ton/Ha dan 106,31% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 3,69 Ton/Ha. Grafik pencapaian

produktivitas minyak sawit PTPN dapat dilihat di bawah ini.

Pencapaian produktivitas inti sawit sebesar 0,71 Ton/Ha atau 84,07% dari RKAP yang dianggarkan sebesar

0,85 Ton/Ha dan 103,31% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 0,69 Ton/Ha. Pencapaian produktivitas

inti sawit dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja produksi dan produktivitas sawit adalah:

1. Rendahnya produktivitas tanaman remaja dan muda terutama di kebun lama.

2. Terlambatnya penanaman dan pemeliharaan yang belum standar.

3. Adanya serangan hama.

4. Pada beberapa daerah terjadi banjir karena curah hujan tinggi, sedangkan pada beberapa areal lain

mengalami water deficit yang mempengaruhi capaian produksi dan pemeliharaan tanaman,

5. Terjadi kerusakan pada infrastruktur termasuk jalan produksi yang sulit dilewati sehingga proses panen

dan angkut tidak berjalan dengan optimal.

6. Sarana untuk kemudahan panen belum terpenuhi secara optimal dengan kondisi topografi areal yang

bergelombang dan berbukit.



7. Rendahnya utilisasi, kurangnya pemeliharaan dan stagnasi pabrik mempengaruhi rotasi panen di lapangan,

dan rendahnya produktivitas CPO dan PKO.

8. Terdapat areal yang tidak dapat dipanen karena adanya klaim masyarakat adat.

9. Efektivitas pemupukan sangat ditentukan oleh prinsip 5T (Tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, Tepat

cara dan tepat tempat). Pengaruh pemupukan akan berdampak pada produksi 1.5 sampai 2 tahun

berikutnya (pemupukan tahun 2015 akan berdampak pada produksi 2017).

10. Tingginya tingkat pencurian dan gangguan keamanan pada suatu areal menjadi salah satu faktor

penyebab tidak tercapainya produksi. Selain kerugian akibat kehilangan tandan, pencurian juga dapat

merusak tanaman kelapa sawit. Kerusakan terparah terjadi pada pelepah kelapa sawit akibat proses

panen yang tidak benar.

11. Turnover tenaga kerja panen yang cukup tinggi dikarenakan persaingan usaha yang kompetitif menjadi

penyebab kekurangan tenaga di beberapa areal.

12. Kondisi gawangan dan bokoran tidak terpelihara sehingga mempersulit proses pelaksanaan panen, yang

terjadi karena terlambatnya proses droping bahan kimia.

13. Tidak terpenuhinya hari kerja panen.

14. Berkurangnya jumlah tandan matang yang diperoleh sebagai akibat sistem panen, angkut dan olah (“PAO”)

yang tidak optimal.

15. Tingginya komposisi tanaman tua dan tua renta pada beberapa areal.

16. Terbatasnya modal kerja vendor akibat keterlambatan pembayaran jasa angkutan TBS sehingga sebagian

kendaraan rusak tidak beroperasi yang menggangu proses panen dan angkut produksi.

17. Belum maksimalnya pelaksanaan sortasi dan masih terdapat TBS yang belum sesuai standar.

Penjualan

Realisasi nilai penjualan CPO tahun 2017 terealisasi senilai Rp19.029.782 juta atau mengalami penurunan

dibandingkan nilai yang dianggarkan dalam RKAP tahun 2017 Rp24.730.848 juta dan realisasi periode yang

sama tahun lalu Rp18.263.000 juta. Penurunan ini disebabkan tidak tercapainya volume penjualan (sejalan

dengan capaian produksi CPO) meskipun harga jual CPO mengalami kenaikan dibandingkan dengan RKAP dan

realisasi periode yang sama tahun lalu.

Penjualan CPO

Uraian Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017 Pencapaian

Nilai (Rp. Juta) 18,263,000.00 19,029,782.00 24,730,848.00 76.95% 104.20%

Volume (Ton) 2,366,916.00 2,304,778.00 3,357,811.00 68.64% 97.37%

Harga (Rp./Kg) 7,716.00 8,257.00 7,365.00 112.11% 107.01%



Penjualan Kernel


Nilai (Rp. Juta) 859,186.00 924,067.00 145,383.00 635.61% 107.55%

Volume (Ton) 143,080.00 150,534.00 269,478.00 55.86% 105.21%

Harga (Rp./Kg) 6,005.00 6,139.00 5,395.00 113.79% 102.23%

Realisasi nilai penjualan inti sawit Tahun 2017 adalah sebesar Rp 924.067 juta atau 63,56% dari nilai yang

dianggarkan dalam RKAP Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.453.883juta. Nilai tersebut mengalami peningkatan

7,55% dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama tahun 2016 yaitu sebesar Rp 859.186 juta . Belum

terealisasinya nilai penjualan sesuai dengan yang ditargetkan dalam RKAP tahun 2017 disebabkan tidak

tercapainya volume penjualan meskipun harga jual kernel mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan

yang ditargetkan dalam RKAP.



Faktor – faktor yang mempengaruhi kenaikan harga CPO dan Turunannya:

1. Kenaikan harga terjadi pada semester pertama tahun 2017 karena produksi Tandan Buah Segar (“TBS”)

masih belum kembali normal sebagai dampak terjadinya badai El Nino pada tahun sebelumnya.

2. Berlanjutnya sentimen positif atas kesepakatan barter/imbal-dagang komoditas pertanian Indonesia

dengan pesawat tempur Sukhoi-Rusia, dimana minyak sawit diperkirakan menjadi bagian terbesar dari

komoditas dimaksud.

3. Berlanjutnya sentiment positif penjajakan kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk memasok biodiesel

ke China yang akan mererapkan program B5. Program B5 yang direncanakan China tersebut akan

menciptakan kebutuhan CPO baru sebesar 9 juta ton per tahun, sehingga China akan menjadi pasar

potensial untuk meningkatkan ekspor CPO dari Indonesia.

Luas Area Karet

Luas areal tanaman karet tahun 2017 adalah 157.742,87 Ha yang terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM)

karet seluas 108.237,77 Ha, Tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 32.626,84 Ha, Tanaman Baru (TB)/

Tanaman Ulang (TU)/Tanaman Tahun Ini (TTI) 287,71 Ha dan Tanaman Tidak Produktif seluas 16.590,55 Ha.

Total areal tanaman karet diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SEGMEN KARET

Ha



TM 106,587.12 108,237.77 108,745.43 99.53% 101.55%

TBM 44,564.96 32,626.84 31,546.11 103.43% 73.21%

TU/TK/TB/TTI 144.89 287.71 293.81 97.92% 198.57%

ATP/TTAD 12,219.84 16,590.55 11,661.06 142.27% 135.77%

Jumlah Areal Tanaman Karet 163,516.81 157,742.87 152,246.41 103.61% 96.47%



Realisasi capaian total produksi karet kering sebesar 166.654 ton atau 75,18% dari RKAP yang dianggarkan

sebesar 221.666 ton dan 96,03% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 173.546 ton. Grafik pencapaian

total produksi karet kering PTPN dapat di lihat dibawah ini.

Produktivitas Karet

Pencapaian produktivitas karet sebesar 1.189 Kg/Ha atau 87,37% dari RKAP yang dianggarkan sebesar

1.361 Kg/Ha dan 90,29% dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar 1.317 Kg/Ha. Grafik pencapaian

produktivitas karet kering PTPN dapat dilihat di bawah ini.

Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja produksi dan produktivitas karet adalah:

1. Tingginya curah hujan mengakibatkan proses penderesan terganggu dan pembentukan kompo tidak

maksimal.

2. Terjadinya kondisi gugur daun, di mana asimilat untuk sintesis lateks difokuskan pada pembentukan daun

baru dan kemarau yang tegas sehingga mempengaruhi kelembaban tanah yang berdampak pada capaian

produksi.

3. Pelaksanaan stimulansia belum optimal akibat adanya gugur daun dan jumlah hari hujan dalam satu

aplikasi.



4. Adanya pengurangan tegakan pokok akibat dari penyakit JAP dan tumbang.

5. Terdapat areal yang masih belum dapat dilaksanakan penyadapan sehubungan tidak tercapainya diameter

lilit batang ≥ 40 cm, dan ketebalan kulit belum mencapai ≥ 7 mm, namun produksi telah dianggarkan pada

RKAP.

6. Kondisi gulma mengganggu proses penyadapan.

7. Terjadi losis akibat pencurian (lateks dan cup lump), yang mengakibatkan rusaknya tata guna kulit dan

sulitnya menggunakan stimulansia pemacu produksi karet.

8. Keterlambatan pembayaran sadap borong sehingga penyadap borong beralih mencari pekerjaan lain

serta adanya persaingan tariff dengan perusahaan sekitar.

9. Kurangnya disiplin sadap (sadap tidak tembus hanca, waktu pungut terlalu cepat, scrap tidak dikutip,

kutip cup lump tidak dilaksanakan oleh penyadap).

10. Kekurangan tenaga sadap borong pada areal non produktif.

11. Tidak dilaksanakannya pemupukan.

12. Kondisi umur fisik sadapan tidak sesuai dengan umur administrasi, keborosan kulit antara 4 bulan

sampai dengan 7 tahun. Sehingga produksi dan produktivitas pertahun tanam tidak sesuai standar umur

tanaman.

13. Tajuk sampai dengan semester I 2017 sangat tipis (40-70%) karena pengaruh hujan sepanjang tahun

2016 (serangan Oidium dan Colletotrichum yang sangat tinggi) sehingga mempengaruhi fotosintesis

yang berdampak pada sintesis lateks yang rendah.

14. Kualitas sadapan pada beberapa kebun tidak sesuai dengan SOP dikarenakan keterampilan penyadap

yang rendah.

15. Kondisi instalasi yang telah melewati lifetime sehingga sering mengalami kerusakan.

16. Kurangnya pasokan bahan baku olah karet akibat persaingan harga dengan KPR swasta.

17. Mutu sadapan tidak sesuai norma seperti boros pemakaian kulit dan luka kayu, yang menyebabkan umur

ekonomis tanaman tidak tercapai.

18. Data inventaris pohon belum menunjukkan angka yang sebenarnya sehingga jumlah pohon disadap per

ancak tidak sesuai dan mengakibatkan pohon tidak tuntas disadap.

19. Kerusakan infrastruktur akibat minimnya biaya pemeliharaan.

Penjualan Karet

Realisasi nilai penjualan karet Tahun 2017 adalah sebesar Rp4.160.248 juta, 0,33% di atas nilai yang

dianggarkan dalam RKAP Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.146.645 juta. Jika dibandingkan dengan nilai

penjualan tahun sebelumnya terdapat peningkatan 24,05%. Peningkatan nilai penjualan dibandingkan periode

yang sama tahun lalu tersebut karena terjadinya peningkatan harga jual yang cukup signifikan, walaupun

volume penjualan mengalami penurunan.


Nilai (Rp. Juta) 3,353,610.00 4,160,248.00 4,146,645.00 100.33% 124.05%

Volume (Ton) 182,824.00 171,696.00 234,606.00 73.18% 93.91%

Harga (Rp./Kg) 18,343.00 24,230.00 17,675.00 137.09% 132.09%



Analisa harga jual karet tahun 2017

1. Harga karet alam pada awal tahun 2017 mengalami peningkatan pada level tertinggi sejak bulan Agustus

2011, seiring dengan berkurangnya produksi Thailand sebagai akibat adanya banjir besar yang melanda

kawasan Thailand Selatan dan merendam hampir sebanyak 75% kebun karet di kawasan tersebut. Hal

tersebut membuat produksi karet alam semakin berkurang pasca kondisi El Nino tahun sebelumnya.

2. Cadangan karet di China mengalami penuruna demikian pula dengan stok karet mentah di Jepang.

3. Rebound harga karet didorong meningkatnya optimism atas tingkat permintaan, seiring dengan

membaiknya penjualan mobil di China yang tentunya akan meningkatkan permintaan karet.

4. Berlanjutnya sentiment tentang ketatnya suplai karet dan kenaikan harga minyak mentah juga mendukung

laju pertumbuhan harga karet.

Tanaman TebuLuas Area Tebu

Realisasi luas lahan tebu tebang secara total tahun 2017 seluas 176.785,47 Ha atau 82,77% dari RKAP

seluas 213.592,51 Ha dan 88,80% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya seluas

199.087,55 Ha.

Produksi dan Produktivitas Tebu

Tebu digiling secara total sebanyak 12.180.243 Ton atau 74,50% dari RKAP yang dianggarkan sebesar

16.348.532 ton dan mengalami penurunan 20,15% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar 15.253.408 ton.

SEGMEN TANAMAN LAINNYA

Ha



Tebu Sendiri 49,382.76 53,053.57 59,575.73 89.05% 107.43%

Tebu Rakyat 149,704.79 123,731.91 154,016.78 80.34% 82.65%

Jumlah Areal Tanaman Tebu 199,087.55 176,785.48 213,592.51 82.77% 88.80%



Produktivitas tebu per hektar secara total sebesar 68.90 Ton/Ha atau 90,02% dari RKAP yang dianggarkan

sebesar 76,54 Ton/Ha dan mengalami penurunan 10,08% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar 76,62 Ton/Ha.

Realisasi rendemen secara total realisasi adalah 7,09%, atau 90,67% dari RKAP yang dianggarkan sebesar

7,82% dan meningkat 14,72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,18%.

Realisasi produksi gula secara total sebesar 860.881 ton atau 67,16% dari target RKAP sebesar 1.281.831

ton dan mengalami penurunan 8,68% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 942.679

ton.

Realisasi produksi tetes secara total sebesar 612.013 Ton atau 79,22% dari target RKAP sebesar 772.569

ton dan mengalami penurunan 22,94% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 794.244

ton.

Kapasitas giling mengindikasikan rata–rata jumlah tebu digiling tiap harinya, realisasi kinerja kapasitas giling

inklusif Tahun 2017 sebesar 103.452 TCD (83,64% RKAP Tahun 2017), sedangkan pada periode yang sama,

realisasi kapasitas giling Tahun 2016 adalah sebesar 98.724 TCD.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya produksi tebu dan gula:

1. Rata-rata di awal giling umur tebu <12 bulan dan kondisi masih hujan. Khusus di Pulau Jawa terjadi

persaingan dalam perolehan bahan baku tebu (Idle Kapasitas).

2. Adanya kekhawatiran manajemen/Direksi terhadap kemungkinan keluarnya tebu asli daerah sehingga

pabrik diputuskan untuk segera giling meskipun kondisi bahan baku tebu belum masak optimal.

3. Komposisi varietas masak awal untuk ditebang pada awal giling jumlahnya sangat sedikit (<15% dari

kebutuhan kapasitas giling) sehingga kekurangan tersebut digantikan oleh varietas lain yang belum

masak.

4. Downtime machine tinggi sehingga menyebabkan losses dalam pabrik meningkat.

5. Persiapan pabrik untuk pelaksanaan giling masih belum optimal hal ini ditandai dengan terjadinya

kerusakan dibeberapa alat dalam pabrik.

6. Inefisiensi penggunaan uap sehingga terjadi defisit ampas (baggase) dan suplesi bahan bakar tinggi.

7. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP).

Penjualan Gula dan Tetes

Realisasi nilai penjualan gula tahun 2017 sebesar Rp 4.328.993 juta 37,69% di bawah target RKAP

yaitu sebesar Rp 6.947.880 juta, terutama karena tidak terealisasinya volume penjualan sebagaimana

yang ditargetkan di dalam RKAP. Jika dibandingkan dengan nilai penjualan pada periode yang sama tahun

sebelumnya, terdapat penurunan 1,7% terutama karena turunnya harga jual, sekalipun volume penjualan

mengalami sedikit peningkatan.

Penjualan Gula


Nilai (Rp. Juta) 4,403,784.00 4,328,993.00 6,947,880.00 62.31% 98.30%

Volume (Ton) 435,709.00 454,501.00 700,722.00 64.86% 104.31%

Harga (Rp./Kg) 10,107.00 9,525.00 9,915.00 96.07% 94.24%



Penjualan Tetes


Nilai (Rp. Juta) 953,728.00 861,751.00 863,239.00 99.83% 90.36%

Volume (Ton) 604,277.00 552,418.00 558,039.00 98.99% 91.42%

Harga (Rp./Kg) 1,578.00 1,560.00 1,547.00 100.84% 98.86%

Realisasi nilai penjualan tetes pada tahun 2017 sebesar Rp 861.751 juta atau 0,17% di bawah target yang

ditetapkan dalam RKAP, terutama karena tidak tercapainya target volume penjualan yang ditetapkan dalam

RKAP sekalipun harga jual berada di atas target dalam RKAP. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode

yang sama tahun sebelumnya nilai penjualan mengalami penurunan 9,64% karena baik volume penjualan

maupun harga jual mengalami penurunan.



Beberapa hal yang mempengaruhi harga gula:

1. Adanya faktor cuaca yang menguntungkan mengakibatkan tingginya volume produksi gula dunia dan

Indonesia pada tahun 2017, hal ini mengakibatkan tertekannya harga komoditi gula.

2. Tren harga eceran lokal sejak bulan Agustus 2015 hingga semester I 2017 cenderung naik karena

ketatnya pasokan dan terkendalinya peredaran gula rafinasi sehingga tidak merembes ke pasar konsumsi

rumah tangga.

3. Sentimen positif atas kebijakan pengetatan impor dan pengendalian distribusi gula rafinasi, serta

kerjasama Pemerintah dengan KPK dalam memperbaiki tata niaga gula.



Luas Areal Tanaman Teh, Kopi dan KakaoAreal Teh seluas 30.402,46 ha di PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, dan XII dimana areal terluas berada di PTPN VIII seluas

19.342,14 ha. Total areal tanaman kopi seluas 13.085,34 ha berada di PTPN VI, VIII, IX, dan XII dengan areal

terluas berada di PTPN XII seluas 10.825,57 ha, sedangkan komoditi kakao hanya dimiliki oleh PTPN XII seluas

5.782,72 ha.

Realisasi produksi teh kering kebun sendiri pada tahun 2017 hanya tercapai 48.200 ton atau 75,93% dari

target produksi dalam RKAP 2017 yaitu sebesar 63.478 ton, dan mengalami penurunan sebesar 1,57%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 48.968 ton. Realisasi produktivitas teh tahun 2017

adalah 1.631 kg kering/ha atau 75,93% dari target RKAP 2017 yaitu sebesar 2.148 kg kering/ha, dan jika

dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan 1,81%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian produksi dan produktivitas teh kebun sendiri adalah:

1. Pelaksanaan pemupukan yang belum optimal berpengaruh signifikan terhadap pencapaian produksi.

2. Pelaksanaan pemangkasan tidak sesuai dengan rotasi dan pemeliharaan tanaman lainnya tidak tepat

waktu karena ketersediaan bahan kimia dan alat yang terlambat.

3. Pengendalian iklim mikro melalui penataan dan pemeliharaan pohon pelindung belum optimal.

4. Tidak disiplinnya tenaga panen sehingga masih ditemukannya pelaksanaan panen tandes sehingga bahan

baku pucuk menjadi kasar dan akan merusak daun pemeliharaan serta lambat dalam proses recovery

tanaman.

Sedangkan realisasi produksi teh kering dari pembelian bahan baku pada pihak III tahun 2017 adalah sebesar

969 ton atau 33,75% dari target dalam RKAP 2017 dan mengalami penurunan sebesar 29,44% dari realisasi

tahun 2016. Untuk realisasi penggalian produksi di TMTP atau lancuran tercatat sebesar 782 ton, atau

35,90% dari target dalam RKAP 2017 yaitu sebesar 2.179 ton, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2016 mengalami penurunan 20,45%.

Beberapa hal yang mempengaruhi produksi dengan bahan baku teh kering dari pihak ketiga adalah:

1. Adanya pemangkasan bersih yang mengakibatkan produksi menurun.

2. PTPN yang bergerak di bidang produksi teh selektif dalam penerimaan bahan baku yang berkualitas

rendah.

Ha

Uraian Holding Pencapaian

Realisasi 2016 Realisasi 2017 RKAP 2017

Teh 31,250.10 30,402.46 30,465.53 99.79% 97.29%

Kopi Robusta 7,061.71 6,136.02 6,136.02 100.00% 86.89%

Kopi Arabika 6,937.54 6,949.32 6,935.28 100.20% 100.17%

Kakao Edel 1,961.90 2,013.65 2,116.78 95.13% 102.64%

Kakao Bulk 4,428.59 3,769.07 4,250.85 88.67% 85.11%

Produksi dan Produktivitas Teh



Areal Tanaman Menghasilkan/TM (Ha)

29,472.66 29,545.94 29,545.94 100.00% 100.25%

Produksi Basah (ton)- Kebun Sendiri- Pembelian Pihak Ketiga- ATP/LancuranJumlah Produksi Basah

218,039.00 6,394.00 4,462.00

228,895.00

215,360.00 4,571.00 3,495.00

223,426.00

287,375.00 12,907.00

9,586.00 309,868.00

74.94%35.41%36.46%72.10%

98.77%71.49%78.33%97.61%

Produksi Kering (ton)- Kebun Sendiri- Pembelian Pihak Ketiga- ATP/LancuranJumlah Produksi Kering

48,968.00 1,373.00

983.00 51,324.00

48,200.00 969.00 782.00

49,951.00

63,478.00 2,871.00 2,179.00

68,528.00

75.93%33.75%35.89%72.89%

98.43%70.58%79.55%97.32%

Produktivitas (kg/ha) 1,661.00 1,631.00 2,148.00 75.93% 98.19%

Rendemen (%)- Kebun Sendiri- Pembelian Pihak Ketiga- ATP/Lancuran

22.46 21.48 22.42

22.38 21.20 22.36

22.09 22.25 22.12

101.31%95.28%

101.08%

99.64%98.70%99.73%



Sehubungan dengan kualitas/mutu teh hitam, untuk jenis orthodox pada tahun 2017 terealisir sebesar

57,40% yang mencapai 96,21% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2017, jika dibandingkan dengan

tahun 2016 angka tersebut meningkat 14,11%. Sedangkan untuk jenis teh hitam CTC tercapai 71,11% yaitu

95,66% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2017, dan angka tersebut mengalami peningkatan sebesar

2,47% dari realisasi tahun 2016. Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi kualitas teh tersebut adalah:

1. Masih ditemukannya kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar.

2. Secara overall, kandungan serat dalam bahan baku pucuk tinggi sebagai dampak dari tanaman kurang

nutrisi.

3. Kondisi mesin di beberapa pabrik sudah tidak memenuhi standar.

4. Kurang terkontrol dan terukurnya capaian parameter proses karena minimnya alat kontrol.

5. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan unsur pengawas dan rendahnya ketrampilan karyawan karena

minimnya pelatihan.

Realisasi nilai penjualan teh Tahun 2017 sebesar Rp929.404 juta atau 62,04% dari nilai yang dianggarkan

dalam RKAP yaitu Rp1.497.958 juta, namun nilai tersebut mengalami peningkatan 3,87% dibandingkan

realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp894.786 juta. Belum dapat terealisirnya target nilai penjualan dalam

RKAP 2017 karena baik dari volume penjualan maupun harga jual di bawah target dalam RKAP. Sedangkan

peningkatan nilai penjualan dibandingkan dengan tahun 2016 adalah karena naiknya volume penjualan

sekalipun harga jual mengalami penurunan.


Nilai (Rp. Juta) 894,786.00 929,405.00 1,497,958.00 62.04% 103.87%

Volume (Ton) 45,474.00 48,474.00 68,555.00 70.71% 106.60%

Harga (Rp./Kg) 19,565.00 19,173.00 21,850.00 87.75% 98.00%



Produksi dan Produktivitas Kopi

Realisasi produksi kopi arabika kering tahun 2017 adalah sebesar 1.538 ton atau 63,01% dari target RKAP

2017, jumlah tersebut meningkat 31,81% dibandingkan realisasi tahun 2016, sedangkan realisasi tingkat

produktivitas kopi arabika adalah sebesar 266 kg/ha atau 63,31% dari target RKAP, realisasi tersebut

meningkat 16,50% dibandingkan realisasi tahun 2016. Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas

RKAP 2017 terutama karena adanya serangan nematoda di PTPN VIII yang menyebabkan kematian tanaman

hingga mencapai 40% dan minimnya pohon naungan (lahan eks-garapan).

Realisasi produksi kopi robusta tahun 2017 adalah sebesar 2.299 ton, atau 71,81% dari target dalam

RKAP 2017, realisasi tersebut meningkat 18,39% dibandingkan realisasi tahun 2016, sedangkan realisasi

produktivitas kopi robusta tahun 2017 adalah 506 kg/ha atau 71,94% dari target RKAP 2017, angka

produktivitas tersebut meningkat 15,00% dari realisasi tahun 2016, Tidak tercapainya target produksi dan

produktivitas RKAP 2017 tersebut terutama karena pemupukan tidak dilaksanakan secara optimal, adanya

kerusakan pohon pelindung, dan terlambatnya pelaksanaan pemangkasan.

Produksi dan Produktivitas Kakao

Realisasi produksi kakao edel tahun 2017 sebesar 282 ton atau 47,04% dari target RKAP 2017 dan

mengalami penurunan 6,25% dibandingkan realisasi tahun 2016. Sedangkan realisasi produktivitas kakao

edel tahun 2017 sebesar 206 kg/ha atau 47,14% dari target RKAP 2017, angka tersebut mengalami

penurunan 12,69% dari realisasi tahun 2016.

Realisasi produksi kakao bulk tahun 2017 sebesar 1.151 ton atau 38.44% dari target RKAP 2017, jumlah

tersebut mengalami penurunan 54,19% dari realisasi tahun 2016. Sedangkan realisasi produktivitas kakao

bulk Tahun 2017 adalah sebesar 312 kg/ha atau 41,58% dari target RKAP 2017, jumlah tersebut mengalami



Kopi Arabika- Areal Tanaman

Menghasilkan/TM (Ha)- Produksi basah (ton)- Produksi kering (ton)- Produktivitas (kg/ha)- Rendemen (%)

5,105.70 6,895.00 1,167.00

229.00 16.93

5,776.47 9,203.00 1,538.00

266.00 16.71

5,803.72 15,321.00

2,442.00 421.00

15.94

99.53%60.07%62.98%63.18%

104.83%

113.14%133.47%131.79%116.16%

98.70%

Kopi Robusta- Areal Tanaman


4,415.81 8,651.00 1,942.00

440.00 22.45

4,545.84 10,378.00

2,299.00 506.00

22.15

4,554.04 15,333.00

3,202.00 703.00

20.88

99.82%67.68%71.80%71.98%

106.08%

102.94%119.96%118.38%115.00%

98.66%



penurunan sebesar 46,47% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Tidak tercapainya produksi dan

produktivitas tersebut terhadap RKAP 2017 disebabkan oleh perlakuan kultur teknis tidak dilaksanakan

secara optimal (termasuk pemupukan tidak sesuai RKAP), adanya serangan hama penggerek buah kakao

(PBK) dan penyakit buah busuk, serta adanya kerusakan pohon pelindung.



Kakao Edel- Areal Tanaman


1,278.38 849.00 301.00 236.00

33.69

1,372.69 822.00 282.00 206.00

34.36

1,372.69 1,729.00

600.00 437.00

34.71

100.00%47.54%47.00%47.14%98.99%

107.38%96.82%93.69%87.29%

101.99%

Kakao Bulk- Areal Tanaman


4,311.09 7,772.00 2,512.00

583.00 32.32

3,689.17 3,577.00 1,151.00

312.00 32.17

3,989.95 9,070.00 2,993.00

750.00 33.00

92.46%39.44%38.46%41.60%97.48%

85.57%46.02%45.82%53.52%99.54%

Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan

Konsolidasian PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (“PTPN III”) untuk periode 31 Desember 2017 dan 2016

(disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja melalui

Laporan Audit No. RPC-7296/PSS/2018 tanggal 7 Juni 2018, dan memperoleh pendapat wajar, dalam semua

hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PTPN III dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017,

serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan

Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Dalam tahun berjalan,

Entitas telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan intrepretasi standar akuntansi keuangan

(“ISAK”) baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian

tanggal 31 Desember 2017.

Analisis KinerjaKeuangan Komprehensif

Pada tahun 2017, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah holding PTPN III masih mengalami berbagai

kendala baik dari fakor cuaca yang mempengaruhi produksi dan produktivitas, serangan hama mengakibatkan

turunnya penjualan terutama karena turunnya volume penjualan, serta gejolak harga komoditi yang

mempengaruhi nilai penjualan. Namun demikian karena efisiensi biaya, pada tahun 2017, secara konsolidasi

Perseroan masih mampu membukukan laba kotor dan laba usaha masing-masing sebesar Rp10,99 triliun dan

Rp4,15 triliun meningkat masing-masing 28,67% dan 372,11% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN



Kinerja Keuangan Tahun 2017 dan 2016 (disajikan kembali)Rp miliar

Uraian Tahun 2017 Tahun 2016(disajikan kembali)

Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pendapatan 35,216.44 33,897.16 1,319.28 3.89%

Beban Pokok Pendapatan (24,225.32) (25,355.00) 1,129.68 -4.46%

Laba (Rugi) Kotor 10,991.12 8,542.16 2,448.96 28.67%

Laba (Rugi) Usaha 4,151.47 879.34 3,272.13 372.11%

Laba (Rugi) SebelumPajak Penghasilan

1,912.91 (1,038.44) 2,951.34 -284.21%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 736.01 (1,737.27) 2,473.28 -142.37%

Laba (Rugi) yang dapat didistribusikan ke:- Pemilik Entitas Induk- Kepentingan Non Pengendali

764.47(28.47)

(1,524.87)(212.40)

2,289.34 183.93

-150.13%-86.60%

Jumlah Rugi Komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:- Pemilik Entitas Induk- Kepentingan Non Pengendali

(149.43)(127.66)

(2,150.54)(281.82)

2,001.11 3,579.48

-93.05%-54.70%

Rincian PendapatanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Produk kelapa sawit 22,495.81 21,712.54 783.27 3.61%

Produk karet 4,229.04 3,430.05 799.00 23.29%

Produk tanaman lainnya 6,698.84 7,104.70 (405.87) -5.71%

Pendapatan lainnya 1,792.74 1,649.87 142.88 8.66%

Total Pendapatan 35,216.43 33,897.16 1,582.27 3.89%



Selama tahun 2017, PTPN III meraih total pendapatan sebesar Rp35,22 triliun, mengalami peningkatan

sebesar Rp1,58 triliun atau 3,89% dibandingkan pendapatan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp33,90 triliun.

Pendapatan utama Holding Perkebunan ini berasal dari penjualan produk kelapa sawit yang terdiri dari

penjualan CPO dan Kernel, produk karet, produk tanaman lainnya (tebu, teh, kopi dan kakao) dan produk-

produk hilirnya masing-masing, serta pendapatan lainnya (sektor lain/cucu perusahaan).

Kontribusi pendapatan terbesar pada tahun 2017 berasal dari penjualan produk kelapa sawit yaitu

sebesar Rp22,50 triliun atau 63,88% dari total penjualan. Penjualan produk sawit tersebut mengalami

peningkatan sebesar Rp783,27 miliar atau 3,61% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp21,71 triliun.

Pada tahun 2017, hampir seluruh komponen pendapatan mengalami peningkatan kecuali untuk pendapatan

dari produk tanaman lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp405,87 miliar atau 5,71% yaitu dari

sebesar Rp7,10 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp6,70 triliun pada tahun 2017.

Peningkatan pendapatan terbesar berasal dari komponen penjualan produk karet yaitu sebesar Rp799,00

miliar atau 23,29%, yaitu dari sebesar Rp3,43 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp4,23 triliun pada

tahun 2017. Peningkatan nilai penjualan tersebut terutama karena adanya peningkatan harga jual pada tahun

2017.

Peningkatan nilai penjualan CPO pada tahun 2017 terutama karena naiknya harga jual CPO dibandingkan harga

jual tahun 2016, sedangkan volume produksi hampir di seluruh PTPN mengalami penurunan. Produk sawit

lainnya adalah PKO yang nilai penjualannya juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 jika dibandingkan

dengan tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi baik karena peningkatan baik harga jual maupun volume

penjualan.

Rincian Beban Pokok PendapatanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Total beban pokok produksi 24,073.82 26,333.90 (2,260.08) -8.58%

Persediaan barang jadi awal 2,685.33 1,704.00 981.33 57.59%

Persediaan barang jadi akhir (2,533.83) (2,682.90) 149.06 -5.56%

Total Beban Pokok Pendapatan 24,225.32 25,355.00 (1,129.68) -4.46%



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau

berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut

distribusi kepada pemegang saham. Beban Pendapatan adalah beban yang timbul dari aktivitas utama

perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1,13triliun atau 4,46%, yaitu

dari sebesar Rp25,36 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp24,23 triliun pada tahun 2017.

Terjadinya penurunan realisasi beban pokok pendapatan di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

terutama karena turunnya beban pokok produksi.

Pada tahu 2017 Perseroan mampu membukukan Laba Kotor sebesar Rp 10,99 triliun, meningkat sebesar

Rp 2,45 triliun atau 28,67% dibandingkan dengan tahun 2016, karena selain pendapatan mengalami

peningkatan, Perseroan juga mampu melakukan efisiensi pada Beban Pokok Pendapatan.

Laba KotorRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pendapatan 35,216.44 33,897.16 1,319.28 3.89%

Beban Pokok Pendapatan (24,225.32) (25,355.00) 1,129.68 -4.46%

Laba Kotor 10,991.12 8,542.16 2,448.96 28.67%

Rincian Beban Pemasaran dan PenjualanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pengangkutan ke pelabuhan 479.92 525.39 (45.48) -8.66%

Beban pemasaran dan promosi 20.02 15.11 4.91 32.47%

Biaya gudang/penyimpanan 13.19 16.13 (2.93) -18.19%

Klaim minyak sawit dan inti sawit 12.77 8.09 4.69 57.98%

Jasa keagenan 12.01 4.31 7.70 178.72%

Biaya pelabuhan (handling fee) 11.90 14.31 (2.41) -16.82%

Gaji dan tunjangan sosial 6.75 6.11 0.64 10.39%

Beban jasa logistik 6.24 21.92 (15.69) -71.56%

Biaya instalasi pompa 5.60 7.25 (1.65) -22.74%

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 6 miliar) 31.52 38.66 (7.14) -18.46%

Total Beban Pemasaran dan Penjualan 599.92 657.28 (57.36) -8.73%



Beban Pemasaran dan Penjualan adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendukung

penjualan. Pada tahun 2017 tercatat total Beban Pemasaran dan Penjualan sebesar Rp599,92miliar,

mengalami penurunan sebesar Rp57,36 miliar atau 8,73%dari beban tahun 2016 yaitu sebesar

Rp657,28miliar. Penurunan terbesar terjadi pada komponen beban pengangkutan ke pelabuhan yaitu

sebesar Rp45,48 miliar atau 8,66% yaitu dari sebesar Rp525,39 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar

Rp479,92 miliar pada tahun 2016. Beban pengangkutan ke pelabuhan tersebut juga merupakan komponen

beban pemasaran dan penjualan (80%).

Rincian Beban Umum dan AdministrasiRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Gaji, upah dan tunjangan lainnya 1,634.78 1,613.35 21.43 1.33%

Bonus dan tantiem 1,227.08 723.80 503.28 69.53%

Beban imbalan kerja 1,143.38 930.57 212.80 22.87%

Beban perjalanan 386.71 370.09 16.62 4.49%

Program pensiun sukarela 225.15 8.89 216.26 2432.63%

Depresiasi dan amortisasi 144.95 146.00 (1.05) -0.72%

Biaya keamanan 144.84 146.57 (1.73) -1.18%

Pajak dan retribusi 125.26 144.02 (18.76) -13.02%

Beban pemeliharaan dan perbaikan 113.10 104.52 8.58 8.21%

Biaya umum unit usaha 104.62 102.60 2.02 1.96%

Pendidikan dan latihan 99.75 89.70 10.05 11.20%

Biaya konsultan 96.61 65.83 30.78 46.76%

Beban pension 86.27 155.30 (69.03) -44.45%

Iuran tambahan dana pensiun 83.26 75.74 7.51 9.92%

Listrik dan penerangan 67.04 72.25 (5.21) -7.21%

Beban kantor, gedung, dan mess 61.05 54.94 6.11 11.13%

Biaya Dewan Komisaris 58.87 72.25 (13.38) -18.52%

Alat tulis kantor 56.10 77.26 (21.17) -27.40%

Biaya CSR dan sumbangan 48.64 34.08 14.56 42.71%

Beban kantor penghubung/perwakilan 39.58 38.59 0.99 2.58%

Asuransi 34.83 28.16 6.67 23.69%

Amdal, sistem keselamatan dan kesehatan kerja 29.60 22.52 7.08 31.43%

Telepon, faksimili, teleks dan pos 29.09 25.27 3.82 15.12%

Biaya penelitian dan pengembangan 23.88 34.14 (10.27) -30.08%

Persediaan Air 9.69 9.40 0.28 3.02%

Biaya penanggulangan limbah 7.89 10.97 (3.08) -28.05%

Penutupan buku 4.49 7.85 (3.36) -42.77%

Beban pensiun karyawan sukarela 0.59 166.55 (165.96) -99.65%

Beban insentif performance karyawan - 145.00 (145.00) -100.00%

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp6 miliar) 215.25 261.69 (46.44) -17.75%

Total Beban Umum dan Administrasi 6,302.31 5,737.89 564.43 9.84%



Rincian Pendapatan Operasi LainRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pendapatan sewa 137.77 112.76 25.01 22.18%

Pendapatan penjualan kayu 67.75 6.09 61.66 1012.95%

Penjualan non-komoditi 66.65 102.52 (35.87) -34.99%

Pendapatan dividen 52.50 21.27 31.24 146.88%

Pendapatan denda dan klaim 44.37 33.25 11.13 33.47%

Penjualan aset tetap 44.26 8.82 35.44 402.04%

Pembalikan bonus karyawan 28.49 15.59 12.90 82.79%

Pendapatan rumah sakit 20.04 42.62 (22.58) -52.98%

Pendapatan ganti rugi lahan 16.82 18.99 (2.18) -11.47%

Penerimaan penjualan sertifikatRoundtable of Sustainable Palm Oil

16.26 5.79 10.47 180.80%

Pendapatan penjualan tea waste 15.82 12.59 3.24 25.72%

Penjualan jasa titip olah 14.02 27.53 (13.51) -49.08%

Penjualan produk sampingan 13.35 6.01 7.34 122.16%

Pendapatan penjualan listrik Sei Mangkei 12.98 15.92 (2.95) -18.50%

Pendapatan BPJS kesehatan 12.94 14.47 (1.53) -10.57%

Pendapatan sludge CPO cucian tangki timbun 12.88 5.05 7.83 154.99%

Pendapatan cigarillos 6.95 5.73 1.21 21.12%

Pendapatan selisih kurs 6.56 45.27 (38.72) -85.52%

Pendapatan ganti rugi tanaman/Pertamina 5.61 2.31 3.30 142.84%

Pendapatan SHU KSO 5.19 - 5.19 0.00%

Penghapusan denda dan utang pajak 3.65 112.85 (109.20) -96.77%

Pendapatan kelebihan pajak dan bunga - 19.35 (19.35) -100.00%

Pendapatan beban bunga bank - 34.73 (34.73) -100.00%

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar) 245.46 155.51 89.95 57.84%

Total Pendapatan Operasi Lain 850.31 825.03 25.28 3.06%

Beban Umum dan Administrasi adalah beban yang timbul akibat kegiatan di bidang umum dan administrasi.

Beban Administrasi dan Umum pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp6,30 triliun, mengalami peningkatan

sebesar Rp564,43 miliar atau 9,84% dibandingkan beban tahun 2016 yaitu sebesar Rp5,74 triliun.

Komponen beban administrasi dan umum yang mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2017 adalah

biaya bonus dan tantiem yaitu sebesar Rp503,28 miliar atau 69,53%, yaitu dari sebesar Rp723,80 miliar

pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1,23 triliun pada tahun 2017. Beban SDM (gaji, upah dan tunjangan

lainnya) merupakan komponen terbesar (25,94%) dari total beban administrasi dan umum.



Pada tahun 2017 Perseroan membukukan pendapatan operasional lain sebesar Rp850,31 miliar, mengalami

peningkatan sebesar Rp25,28 miliar atau 3,06% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp825,03 miliar.

Komponen pendapatan operasional lain yang mengalami penurunan terbesar pada tahun 2016 adalah

pendapatan dari penjualan aset tanaman yaitu sebesar Rp148,15 miliar atau hampir 100%, dari sebesar

Rp148,15 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp5,71 juta pada tahun 2016.

Rincian Beban Operasi LainRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Beban penurunan nilai 112.52 787.52 (675.01) -85.71%

Tagihan dan denda pajak 66.21 58.32 7.89 13.53%

Gaji, upah dan biaya sosial pension 53.34 45.41 7.93 17.46%

Beban penyisihan penurunan piutang 46.90 249.40 (202.50) -81.19%

Beban penyusutan dan amortisasi aset lainnya 43.72 25.90 17.82 68.78%

Beban rumah sakit 37.01 63.08 (26.08) -41.34%

Beban produksi produk sampingan 30.99 19.88 11.12 55.93%

Beban pengelolaan kawasan industri 22.89 18.43 4.46 24.23%

Beban tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) 22.77 26.18 (3.41)

Penghapusan bibit karet 17.08 230.88 (213.80) -92.60%

Beban konsultan hukum 14.31 79.67 (65.36)

Beban penyusutan aktiva non produktif tanaman 14.20 43.20 (29.00) -67.13%

Biaya KSO 13.88 18.75 (4.86) -25.94%

Biaya jaminan sosial 10.77 - 10.77 0.00%

Kerugian beban Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit

10.25 14.59 (4.34) -29.77%

Sumbangan 7.87 11.15 (3.27) -29.37%

Beban eksploitasi areal non produktif 2.70 16.41 (13.71) -83.55%

Beban pajak kurang bayar 2.07 28.88 (26.81) -92.83%

Beban operasional PMT 0.24 11.11 (10.88) -97.88%

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar) 251.31 336.40 (85.09) -25.29%

Total Beban Operasi Lain 781.02 2,085.16 (1,304.14) -62.54%



Beban operasional lain pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp781,02 miliar, mengalami penurunan sebesar

Rp1,30 triliun atau 62,54% dibandingkan dengan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp2,09 triliun. Komponen

beban operasional lain yang mengalami penurunan terbesar adalah beban penurunan nilai yaitu sebesar

Rp675,01 miliar atau 85,71%, yaitu dari sebesar Rp787,52miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar

Rp112,52 miliar pada tahun 2017.

Kemampuan Perseroan membukukan Laba Usaha pada tahun 2017 meningkat secara signifikan yaitu

sebesar Rp3,27 triliun atau 372,11%, dari perolehan laba usaha sebesar Rp879,34 miliar pada tahun 2016

menjadi sebesar Rp4,15 triliun. Faktor utama yang mendorong peningkatan laba usaha tersebut terutama

peningkatan laba kotor dan turunnya beban operasional dalam jumlah yang cukup signifikan.

Laba UsahaRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Laba Kotor 10,991.12 8,542.16 2,448.96 28.67%

Beban Pemasaran dan Penjualan (599.92) (657.28) 57.36 -8.73%

Beban Umum dan Administrasi (6,302.32) (5,737.89) (564.43) 9.84%

Pendapatan Operasi Lain 850.31 825.03 25.28 3.06%

Pajak Final atas Penghasilan Operasi Lain (6.69) (7.52) 0.83 -11.03%

Beban Operasi Lain (781.03) (2,085.16) 1,304.13 -62.54%

Laba Usaha 4,151.47 879.34 3,272.13 372.11%



Pada tahun 2017 Perseroan membukukan bagian laba entitas asosiasi sebesar Rp76,85 miliar, meningkat

sebesar Rp29,19 miliar atau 61,25% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp47,66 miliar.

Bagian Laba (Rugi) Entitas AsosiasiRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi 76.85 47.66 29.19 61.25%

Pada tahun 2017, Perseroan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp284,80miliar, mengalami

penurunan sebesar Rp13,91 miliar atau 4,66% dibandingkan pendapatan keuangan pada tahun 2016 yaitu

sebesar Rp298,71 miliar.

Pendapatan KeuanganRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pendapatan Keuangan 343.61 357.58 (13.97) -3.91%

Pajak Final atas Pendapatan Keuangan (58.81) (58.87) 0.06 -0.10%


Rincian Beban KeuanganRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Beban bunga dari:- Utang bank- Pinjaman Pemerintah- MTN- Obligasi- Lainnya

2,765.98 102.09 177.53

37.75 169.30

2,850.39 99.29

115.33 37.75 99.64

(84.41)2.80

62.20 0.00

69.66

-2.96%2.82%

53.93%0.00%

69.92%

Total Beban Keuangan 3,252.64 3,202.39 50.26 1.57%

Dikurangi

Kapitalisasi biaya pinjaman ke tanaman yang belum menghasilkan

(652.42) (938.24) 285.82 -30.46%

Total Beban Keuangan 2,600.22 2,264.15 336.08 14.84%



Pada tahun 2017 Perseroan membukukan beban keuangan yang merupakan beban bunga pinjaman (setelah

dikurangi dengan kapitalisasi biaya pinjaman ke tanaman yang belum menghasilkan) sebesar Rp2,60triliun,

jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp336,08 miliar atau 14,84% dibandingkan pada tahun

2016 yaitu sebesar Rp2,26 triliun.

Peningkatan beban keuangan terbesar berasal dari komponen beban bunga utang lainnya yaitu sebesar

Rp69,66 miliar atau 69,92%, yaitu dari sebesar Rp99,64 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp169,30

miliar pada tahun 2017. Peningkatan beban bunga tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah utang jangka

pendek bank.

Pada tahun 2017, Perseroan membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp1,91 triliun, angka tersebut

mengalami peningkatan sebesar Rp 2,95 triliun setelah tahun sebelumnya membukukan rugi sebelum pajak

sebesar Rp 1,04 triliun. Faktor yang mendorong perolehan laba tersebut terutama karena perolehan laba

usaha yang cukup signifikan pada tahun 2017.

Laba (Rugi) Sebelum PajakRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Laba (Rugi) Usaha 4,151.47 879.34 3,272.13 372.11%

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi 76.85 47.66 29.19 61.25%


Pajak Final atas Pendapatan Keuangan (58.81) (58.87) 0.06 -0.10%

Beban Keuangan (2,600.22) (2,264.15) (336.08) 14.84%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 1,912.91 (1,038.44) 2,951.34 -284.21%



Beban Pajak Penghasilan (final) pada tahun 2017 adalah sebesar Rp1,18 triliun, meningkat sebesar Rp478,07

miliar atau 68,41% dibandingkan dengan beban tahun 2016 yaitu sebesar Rp698,83 miliar.

Beban Pajak PenghasilanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Perusahaan- Kini- Penyesuaian atas pajak kini periode lalu- Tangguhan

363.70 -

34.01

184.49 11.66

100.00

179.21 (11.66)(65.99)

97.14%-100.00%

-65.99%

Sub Total 397.71 296.15 101.56 34.29%

Perusahaan- Kini- Penyesuaian atas pajak kini periode lalu- Pajak atas revaluasi asset- Tangguhan

471.42 1.13

-306.65

368.29 51.25

6.93 (23.79)

103.13 (50.12)

(6.93)330.44

28.00%-97.80%

-1389.04%

Sub Total 779.19 402.68 376.51 93.50%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 1,176.90 698.83 478.07 68.41%

Pada tahun 2017 Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp736,01miliar, setelah membukukan

rugi tahun berjalan pada tahun 2016 sebesar Rp1,74triliun. Perolehan laba tahun berjalan tersebut terutama

karena perusahaan mampu membukukan laba sebelum pajak yang cukup signifikan.

Laba (Rugi) Tahun BerjalanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1,912.91 (1,038.44) 2,951.34 -284.21%

Beban Pajak Penghasilan (1,176.90) (698.84) (478.07) 68.41%




Laba (Rugi) Komprehensif Tahun BerjalanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan


Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:- Revaluasi aset tetap- Pengukuran kembali atas liabilitas

imbalan kerja karyawan- Rugi penyesuaian liabilitas keuangan –

neto- Bagian penghasilan komprehensif dari

entitas asosiasi - revaluasi aset tetap- Bagian penghasilan komprehensif dari

entitas asosiasi - keuntungan (kerugian) aktuaria

- Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

- Pajak penghasilan terkait revaluasi asset

(1.03)

(1,291.38)

(1.12)

33.28

(1.09)

247.40 -

0.08

(673.28)

(1.26)

30.89

(0.84)

190.82 (241.37)

(1.11)

(618.10)

0.14

2.39

(0.25)

56.57

241.37

-1337.35%

91.80%

-10.82%

7.72%

30.19%

29.65%

-100.00%

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:- Aset keuangan tersedia untuk dijual –

neto 0.85 (0.14) 0.99 -718.12%

Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak

(1,013.09) (695.09) (318.00) 45.75%

Total Laba (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan

(277.08) (2,432.36) 2,155.28 -88.61%

Laba (Rugi) yang Dapat DidistribusikanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Kepada Pemilik Entitas Induk 764.47 (1,524.87) 2,289.34 -150.13%

Kepada Kepentingan Non Pengendali (28.47) (212.40) 183.93 -86.60%



Pada tahun 2017 Perseroan mencatat Rugi Komprehensif sebesar Rp277,08 miliar, jumlah tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp2,16 triliun atau 88,61% dibandingkan dengan tahun 2016. Penyebab

turunnnya rugi komprehensif yang terjadi pada tahun 2017 terutama karena peningkatan laba bersih tahun

berjalan yang cukup signifikan. Sedangkan penyebab signifikan yang berpengaruh pada terjadinya rugi

komprehensif pada tahun 2017 adalah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan negative

sebesar Rp1,29 triliun.

Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Didistribusikan Rp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Kepada Pemilik Entitas Induk (149.43) (2,150.54) (164.63) -93.05%

Kepada Kepentingan Non Pengendali (127.66) (281.82) (164.63) -54.70%

Pada tahun 2017 terlihat adanya peningkatan pada Posisi Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Hal tersebut

tercermin dengan adanya peningkatan pada jumlah Aset sebesar Rp1,79 triliun. Di sisi lain, jumlah Liabilitas

juga mengalami peningkatan sebesar Rp2,07 triliun, sedangkan Ekuitas mengalami penurunan sebesar

Rp283,20 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan jumlah Aset Perusahaan sebagian besar

didanai dengan menggunakan Liabilitas.

Laporan PosisiKeuangan Konsolidasian

ASETRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Aset Lancar 14,471.39 14,850.37 (378.99) -2.55%

Aset Tidak Lancar 98,135.21 95,964.52 2,170.69 2.26%

Total Aset 112,606.60 110,814.90 1,791.70 1.62%



Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan. Pada tanggal 31 Desember

2017 Perseroan mencatat jumlah total Aset sebesar Rp112,61 triliun, mengalami peningkatan sebesar

Rp1,79 triliun atau 1,62% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp110,81 triliun.

Peningkatan jumlah aset tersebut terutama karena peningkatan jumlah aset tidak lancar yaitu sebesar

Rp2,17 triliun atau 2,26%, yaitu dari sebesar Rp95,96 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi

Rp98,14 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Sebagian besar aset Perseroan pada tanggal 31 Desember

2015 tertanam dalam bentuk aset tidak lancar yaitu 87,15% dari total aset.

Aset LancarRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Kas dan Setara Kas 3,546.03 3,815.19 (269.17) -7.06%

Kas yang dibatasi penggunaannya 2,851.14 3,493.50 (642.36) -18.39%

Piutang Usaha – neto- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

446.10 166.99

451.13 111.97

(5.03)55.03

-1.12%49.15%

Piutang Lain-lain – neto- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

245.16 353.24

593.80 310.89

(348.65)42.36

-58.71%13.62%

Persediaan – neto 5,131.85 5,032.32 99.53 1.98%

Pajak dibayar dimuka 1,270.82 872.40 398.43 45.67%

Aset lancar lainnya 460.06 169.18 290.89 171.94%

Total Aset Lancar 14,471.39 14,850.37 (378.99) -2.55%



Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi, diharapkan dapat direalisasikan melalui penjualan atau

digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan ; dimiliki untuk tujuan diperdagangkan ; direalisasikan dalam

waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran

atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Jumlah Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14,47triliun, mengalami

penurunan sebesar Rp 378,99 miliar atau 2,55% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu

sebesar Rp 14,85 triliun. Penurunan jumlah aset lancar Perseroan tersebut terutama karena penurunan

jumlah kas yang dibatasi penggunaannya yaitu sebesar Rp 642,36 miliar atau 18,39%, dari sebesar Rp

3,49 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 2,85 triliun pada tanggal 31 Desember

2017. Pada tanggal 31 Desember 2017 sebagian besar Aset Lancar Perusahaan tertanam dalam bentuk

Persediaan yaitu sebesar 35,46%.

Kas dan Setara KasRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Kas – Rupiah 20.12 67.91 (47.79)

Bank- Entitas berelasi dengan Pemerintah- Pihak ketiga

1,985.53 97.67

1,807.00 64.71

178.53 32.96

9.88%50.93%

Deposito Berjangka- Entitas berelasi dengan Pemerintah- Pihak ketiga

1,338.07 104.63

1,818.05 57.50

(479.98)47.13

-26.40%81.97%

Jumlah Kas dan Setara Kas 3,546.02 3,815.17 (269.15) -7.05%

Jumlah Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp3,55triliun, mengalami

penurunan sebesar Rp 269,15 miliar atau 7,05%, jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

yaitu sebesar Rp 3,82 triliun. Penurunan kas dan setara kas yang terbesar berasal dari komponen deposito

yang berada di bank entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp 479,98 miliar atau 26,40%, yaitu

dari sebesar Rp 1,82 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 1,34 triliun pada tanggal

31 Desember 2017.

Sedangkan komponen yang mengalami peningkatan terbesar adalah kas yang ditempatkan pada bank

entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp178,53miliar atau 9,88%, yaitu dari sebesar Rp 1,81

triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 1,99 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.

Kas diasuransikan terhadap risiko kehilangan dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan

sebesar Rp794.419.724.830 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan sebesar

Rp1.405.084.340.127 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berpendapat

bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas

risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.



Kas yang dibatasi penggunaannyaRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Bank- Entitas berelasi dengan Pemerintah

19.45 20.53 (1.08) -5.26%

Deposito Berjangka- Entitas berelasi dengan Pemerintah- Pihak ketiga

2,831.69 -

3,469.97 3.00

(638.28)(3.00)

-18.39%-

Jumlah Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

2,851.14 3,493.50 (642.36) -18.39%

Jumlah Kas yang DIbatasi Penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 3,49

triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 642,36 miliar atau 18,39% dibandingkan jumlah kas yang dibatasi

penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 2,85 triliun.

Penurunan jumlah kas yang dibatasi penggunaannya terbesar berasal dari komponen deposito yang berada

di bank entitas berelasi dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp638,28 miliar atau 18,39%, yaitu dari sebesar

Rp 3,47 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 2,83 triliun pada tanggal 31 Desember

2017. Kas yang dibatasi penggunaannya tersebut digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek.

Piutang UsahaRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pihak ketiga 570.78 562.09 8.68 1.54%

Pihak-pihak yang berelasi 200.01 143.37 56.64 39.51%

Total Piutang 770.79 705.46 65.33 9.26%

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga- Pihak berelasi

(124.68)(33.02)

(110.96)(31.40)

(13.72)(1.62)

12.36%5.15%

Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai (157.69) (142.36) (15.33) 10.77%

Jumlah Piutang Usaha (Net) 613.09 563.10 49.99 8.88%



Pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat Piutang Usaha (net) sebesar Rp 613,09 miliar, mengalami

peningkatan sebesar Rp 49,99 miliar atau 8,88% dibandingkan dengan jumlah piutang usaha pada tanggal

31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 563,10 miliar. Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang

usaha pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 157,69 miliar, mengalami peningkatan sebesar

Rp 15,33 miliar atau 10,77% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp142,36miliar.

Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah piutang yang berumur lebih dari 3 tahun.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi

kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Piutang usaha di beberapa

Entitas Anak digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Piutang Lain-lainRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pihak ketiga 388.79 730.55 (341.76) -46.78%

Pihak-pihak yang berelasi 374.80 332.56 42.24 12.70%

Total Piutang Lain-lain 763.59 1,063.11 (299.52) -28.17%

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

(143.64)(21.56)

(136.75)(21.67)

(6.88)0.12

5.03%-0.54%

Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai (165.19) (158.42) (6.77) 4.27%

Jumlah Piutang Lain-lain (Net) 598.40 904.69 (306.29) -33.86%

PersediaanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai- Gula dan tetes- Minyak kelapa sawit- Karet- Teh- Inti sawit- Palm Kernel Oil (PKO)- Palm Kernel Meal (PKM)- Lain-lain

1,009.69 433.93 410.07 243.40

99.48 51.33

4.11 281.54

1,312.82 433.47 248.61 238.30 134.41

30.68 7.85

276.75

(303.14)0.46

161.46 5.10

(34.93)20.65 (3.73)

4.79

-23.09%0.11%

64.94%2.14%

-25.99%67.29%

-47.59%1.73%

Barang dalam proses 369.14 349.47 19.66 5.63%

Bahan baku 38.26 14.75 23.51 159.40%

Bahan dasar karet 10.83 11.18 (0.35) -3.17%

Pada tanggal 31 Desember 2017 Piutang Lain-lain (Net) tercatat sebesar Rp598,40miliar, mengalami

penurunan sebesar Rp 306,29 miliar atau 33,86% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu

sebesar Rp 904,69 miliar. Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal

31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 165,19 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6,77 miliar

atau 4,27% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 158,42 miliar. Manajemen

berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang

mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.



Jumlah persediaan (sebelum dikurangi Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan)

pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 5,17 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp91 miliar

atau 1,79% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 5,08 triliun.

Sedangkan jumlah penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan pada tanggal 31

Desember 2017 tercatat sebesar Rp 39,86 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 8,53 miliar atau

17,63% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 48,39 miliar. Peningkatan jumlah

persediaan terbesar berasal dari komponen persediaan barang jadi karet yaitu sebesar Rp 161,46 miliar atau

64,94%, yaitu dari sebesar Rp 248,61 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 410,07

miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Komponen persediaan terbesar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah persediaan bahan pembantu

yaitu sebesar 22,54% dari total persediaan sebelum dikurangi penyisihan atas keusangan dan penurunan

nilai pasar persediaan. Persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dalam suatu

paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp5.724.999.131.704 dan

Rp4.905.112.180.699 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi

kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa

penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai

pasar persediaan. Persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.

Rp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Bahan pembantu 1,165.48 1,084.25 81.23 7.49%

Persediaan tanaman semusim 185.75 145.17 40.58 27.95%

Persediaan tebu 693.31 603.75 89.57 14.84%

Persediaan kayu 94.32 87.82 6.51 7.41%

Perlengkapan pabrik 81.08 101.43 (20.35) -20.06%

Total Persediaan 5,171.71 5,080.71 91.00 1.79%

Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan

(39.86) (48.39) 8.53 -17.63%

Persediaan – neto 5,131.85 5,032.32 99.53 1.98%



Aset Lancar LainRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Uang muka 344.22 72.19 272.02 376.79%

Beban tangguhan 34.81 38.67 (3.86) -9.99%

Biaya dibayar dimuka 99.02 72.68 26.34 36.24%

Aset tersedia untuk dijual 10.28 9.28 1.00 10.73%

Total Piutang Lain-lain 0.25 11.00 (10.75) -97.73%

Total 488.57 203.83 284.75 139.70%

Cadangan kerugian penurunan nilai (28.51) (34.65) 6.14 -17.72%

Total Aset lancar lain 460.06 169.18 290.89 171.94%

Pada tanggal 31 Desember 2017 total aset lancar lain (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan

nilai) terrcatat sebesar Rp 488,57 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 284,75 miliar atau 139,70%

dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 203,83 miliar. Peningkatan terbesar berasal

dari komponen uang muka yaitu sebesar Rp 272,02 miliar atau 376,79%, yaitu dari sebesar Rp 72,19 miliar

pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 344,22 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 28,51 miliar,

mengalami penurunan sebesar Rp 6,14 miliar atau 17,72% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016

yaitu sebesar Rp 34,65 miliar.

Aset Tidak LancarRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Piutang lain-lain jangka panjang – neto- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

687.67 0.01

593.52 2.68

94.15 (2.67)

15.86%-99.81%

Investasi saham 372.58 251.22 121.36 48.31%

Aset pajak tangguhan – neto 2,260.79 2,255.66 5.13 0.23%

Tanaman perkebunan - Tanaman menghasilkan – neto- Tanaman belum menghasilkan – neto- Tanaman semusim- Tanaman kayu

24,110.35 9,112.65

688.18 273.07

21,455.68 11,029.51

664.76 232.37

2,654.67 (1,916.86)

23.42 40.70

12.37%-17.38%

3.52%17.51%

Aset tetap – neto 57,692.23 56,743.56 948.67 1.67%

Aset Tak Berwujud – neto 423.21 429.77 (6.56) -1.53%

Pembibitan 185.95 168.57 17.39 10.31%

Taksiran tagihan pajak 874.72 861.96 12.76 1.48%

Aset tidak lancar lainnya – neto 1,453.81 1,275.26 178.55 14.00%

Jumlah Aset Tidak Lancar 98,135.21 95,964.52 2,170.69 2.26%



Piutang Lain-lain Jangka PanjangRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Total pihak ketiga 1,015.05 877.52 137.53 15.67%

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (327.38) (284.00) (43.38) 15.27%

Pihak ketiga – neto 687.67 593.52 94.15 15.86%

Pihak-pihak berelasi 0.01 2.67 (2.67) -99.79%

Piutang Lain-lain Jangka Panjang – neto 687.68 596.20 91.48 15.34%

Aset yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset lancar digolongkan sebagai aset tidak lancar. Jumlah Aset

Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp98,14triliun, meningkat sebesar Rp 2,17

triliun atau 2,26% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 95,96 triliun. Komponen

Aset Tidak Lancar yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Tanaman Menghasilkan - neto yaitu sebesar

Rp 2,65 triliun atau 12,37%, dari sebesar Rp21,46triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar

Rp 24,11 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.

Sedangkan komponen Aset Tidak Lancar yang mengalami penurunan terbesar adalah Tanaman Belum

Menghasilkan – neto yaitu sebesar Rp 1,92 triliun atau 17,38%, yaitu dari sebesar Rp 11,03 triliun pada

tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp9,11triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen

terbesar dalam Aset Tidak Lancar adalah Aset Tetap - neto yaitu sebesar 58,79% dari total Aset Tidak Lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2017, angka piutang lain-lain kepada pihak ketiga (sebelum dikurangi dengan

penyisihan atas kerugian penurunan nilai) tercatat sebesar Rp1,01triliun, mengalami peningkatan sebesar

Rp 137,53 miliar atau 15,67% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 877,52

miliar. Pembentukan penyisihan atas kerugian nilai piutang pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp 327,38 miliar, meningkat sebesar Rp 43,38 miliar atau 15,27% dibandingkan dengan pada

tanggal 31 Desember 2016.



Sedangkan piutang lain-lain jangka panjang kepada pihak berelasi tercatat mengalami penurunan sebesar Rp

2,67 miliar atau 99,79% yaitu dari sebesar Rp 2,67 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar

Rp 5,57 juta pada tanggal Desember 2017. Dengan demikian total piutang lain-lain neto pada tanggal 31

Desember 2017 adalah sebesar Rp 687,68 miliar, meningkat sebesar Rp 91,48 miliar atau 15,34% dari

angka pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 596,20 miliar. Piutang lain-lain jangka panjang

terutama terdiri atas piutang yang timbul dari proyek plasma. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah

cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang

lain-lain jangka panjang.

Investasi SahamRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Metode ekuitas 384.02 274.97 109.04 39.66%

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (43.08) (43.08) - 0.00%

Metode Ekuitas – Neto 340.94 231.89 109.04 47.02%

Metode biaya perolehan 32.25 19.55 12.70 64.98%


Metode biaya perolehan – neto 31.64 19.33 12.31 63.72%

Uang muka saham 0.82 0.82 - -

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai (0.82) (0.82) - -

Uang muka saham – neto - - - -

Investasi Saham neto 372.57 251.22 121.74 48.31%

Nilai investasi saham neto pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp372,57miliar, mengalami

peningkatan sebesar Rp 121,74 miliar atau 48,31% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

yaitu sebesar Rp 251,22 miliar. Investasi saham dicatat baik dengan metode ekuitas maupun metode

biaya perolehan. Untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas mengalami peningkatan sebesar

Rp109,04miliar atau 39,66% yaitu dari sebesar Rp 274,97 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi

sebesar Rp 384,02 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Terhadap investasi saham dengan metode

ekuitas telah dibentuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai sebesar Rp 43,08 miliar pada tanggal 31

Desember 2017, yang tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Sedangkan investasi saham yang dicatat dengan metode biaya perolehan mengalami peningkatan sebesar

Rp 12,70 miliar atau 64,98%, yaitu dari sebesar Rp 19,55 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi

sebesar Rp 32,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Terhadap investasi saham dengan metode biaya

perolehan telah dibentuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai sebesar Rp 607,19 juta pada tanggal 31

Desember 2017, mengalami peningkatan sebesar Rp 386,75 juta atau 175,91% dibandingkan dengan pada

tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 220,44 juta.



Tanaman PerkebunanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Tanaman menghasilkan - harga perolehan 31,974.96 28,224.63 3,750.33 13.29%

Akumulasi amortisasi (7,488.82) (6,387.61) (1,101.21) 17.24%

Penurunan nilai (375.79) (381.34) 5.55 -1.46%

Tanaman menghasilkan - harga perolehan – neto 24,110.35 21,455.68 2,654.67 12.37%

Tanaman belum menghasilkan 10,197.27 12,136.27 (1,939.00) -15.98%

Penurunan nilai (1,084.62) (1,106.76) 22.14 -2.00%

Tanaman belum menghasilkan – neto 9,112.65 11,029.51 (1,916.86) -17.38%

Total tanaman semusim 688.18 664.76 23.42 3.52%

Total tanaman kayu 273.07 232.37 40.70 17.51%

Tanaman Perkebunan 34,184.24 33,382.32 2,649.12 2.40%

Nilai total tanaman perkebunan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 34,26 triliun, mengalami

peningkatan sebesar Rp 2,64 triliun atau 2,40% dibandingkan dengan nilai pada tanggal 31 Desember

2016 yaitu sebesar Rp 33,38 triliun. Nilai tanaman menghasilkan (harga perolehan) meningkat sebesar

Rp 3,75 triliun atau 13,29%, yaitu dari sebesar Rp 28,22 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi

sebesar Rp 31,97 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Akumulasi amortisasi tanaman menghasilkan

meningkat sebesar Rp 1,10 triliun atau 17,24%, yaitu dari sebesar Rp6,39triliun pada tanggal 31 Desember

Aset Pajak TangguhanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Aset Pajak Tangguhan 2,260.79 2,255.66 5.13 0.23%

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2,26triliun, meningkat

sebesar Rp5,13 miliar atau 0,23%dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar

Rp2,26 triliun.



2016 menjadi sebesar Rp 7,49 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan jumlah penurunan nilai

mengalami penurunan sebesar Rp 5,55 miliar atau 1,46%, yaitu dari sebesar Rp 381,34 miliar pada tanggal

31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp 375,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Pengurangan tanaman menghasilkan di tahun 2017 dan 2016 merupakan penghapusan dan pemindahan

tanaman menghasilkan ke kelompok aset tidak produktif yang disusutkan sekaligus pada saat pemindahan.

Beban penyusutan sekaligus tersebut dilaporkan sebagai bagian dari "Rugi penghapusan tanaman” pada

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Tanaman belum menghasilkan mengalami

penurunan sebesar Rp 1,92 triliun atau 17,38%, yaitu dari sebesar Rp 11,03 triliun pada tanggal 31 Desember

2016 menjadi sebesar Rp 9,11 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Nilai tanaman belum menghasilkan

tersebut setelah dikurangi dengan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

masing-masing sebesar Rp 1,08 triliun dan Rp1,11triliun. Perkebunan di beberapa unit Kelompok Usaha

digunakan sebagai jaminan atas utang jangka panjang.

Aset TetapRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Kepemilikan Langsung- Tanah- Bangunan dan prasarana- Mesin dan peralatan pabrik- Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya- Peralatan pertanian dan kantor- Instalasi pembibitan- Aset agrowisata- Aset tetap Lain-lain

40,004.81 10,250.15 21,348.10

1,103.16 1,858.09

185.59 14.60 31.08

39,801.94 9,844.61

20,147.27 1,070.09 1,683.79

204.87 14.60 29.54

202.87 405.54

1,200.83 33.07

174.30 (19.28)

0.00 1.54

0.51%4.12%5.96%3.09%

10.35%-9.41%0.03%5.21%

Aset dalam penyelesaian 1,467.45 722.24 745.21 103.18%

Aset sewa pembiayaan 41.04 91.12 (50.07) -54.95%

Total nilai tercatat 76,304.07 73,610.06 2,694.00 3.66%

Akumulasi penyusutan (18,484.97) (16,733.60) (1,751.37) 10.47%

Rugi penurunan nilai (126.87) (132.91) 6.04 -4.54%

Aset tetap – neto 57,692.23 56,743.56 948.67 1.67%

Nilai aset tetap (sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai) pada tanggal

31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 76,30 triliun, meningkat sebesar Rp 2,70 triliun atau 3,66%

dibandingkan dengan nilai tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 73,61 triliun. Peningkatan jumlah

aset tetap (sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai) terbesar berasal dari

komponen mesin dan peralatan yaitu sebesar Rp 1,20 triliun atau 5,96%, yaitu dari sebesar Rp 20,15 triliun

pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 21,35 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Akumulasi

penyusutan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 18,48 triliun, meningkat sebesar Rp 1,75

triliun atau 10,47% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 16,73 triliun.

Sedangkan rugi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp126,87miliar,

mengalami penurunan sebesar Rp 6,04 miliar dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tanggal 31

Desember 2016 yaitu sebesar Rp 132,91 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, bangunan,



Aset Tak BerwujudRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Beban tangguhan hak atas tanah 867.24 840.83 26.41 3.14%

Dikurangi: Akumulasi amortisasi (444.04) (411.06) (32.98) 8.02%

Nilai buku neto 423.21 429.77 (6.57) -1.53%

Aset tak berwujud adalah beban tangguhan Hak atas tanah yang merupakan biaya pengurusan hak atas

Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Beban tangguhan - hak atas tanah pada tanggal

31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 867,24 miliar, meningkat sebesar Rp 26,41 miliar atau 3,14%

dibandingkan jumlah yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 840,83 miliar.

Terhadap beban tangguhan – hak atas tanah tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi yang pada

tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 444,04 miliar, meningkat sebesar Rp 32,98 miliar atau

8,02% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 411,06 miliar. HGU beserta

seluruh aset yang ada diatasnya di beberapa unit/kebun Perusahaan dan beberapa Entitas Anak digunakan

sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang yang diperoleh dari beberapa

bank. Perusahaan dan beberapa Entitas Anak memiliki beberapa HGU atas tanah seluas ± 993.108 ha yang

tersebar di wilayah Republik Indonesia yang berjangka waktu 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga

puluh) tahun.

mesin dan peralatan dan kendaraan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya

berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp15.747 miliar

dan Rp7.236 miliar.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31

Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi

kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset tetap. Kelompok Usaha melakukan penilaian kembali

hak atas tanah untuk tujuan akuntansi. Surplus revaluasi aset tetap Kelompok Usaha dicatat sebagai

penghasilan komprehensif lain dan kepentingan nonpengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.

PembibitanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Persediaan bibit kelapa sawit 130.17 114.94 15.22 13.24%

Persediaan bibit karet 18.50 21.31 (2.82) -13.22

Persediaan bibit lainnya 37.29 32.31 4.98 15.41%

Total Pembibitan 185.95 168.57 17.39 10.31%



Persediaan bibit merupakan biaya kegiatan pembibitan kelapa sawit, karet dan tanaman lainnya sebelum

dipindahkan ke areal lahan yang akan ditanami. Biaya ini terdiri dari biaya pengadaan kecambah, biaya

pemeliharaan bibit, gaji/upah, penelitian dan seleksi dan biaya lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2017

tercatat persediaan bibit sebesar Rp 185,95 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 17,39 miliar atau

10,31% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 168,57 miliar. Komponen terbesar

dalam persediaan bibit adalah persediaan bibit kelapa sawit yang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar

Rp 130,17 miliar atau 70,00% dari total persediaan bibit.

Taksiran Tagihan PajakRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Perusahaan 349.92 349.92 - -

Entitas Anak 524.80 512.04 12.76 2.49%

Total Taksiran Tagihan Pajak 874.72 861.96 12.76 1.48%

Jumlah total taksiran pajak dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak pada tanggal 31 Desember 2017

tercatat sebesar Rp874,72 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp12,76 miliar atau 1,48% dibandingkan

dengan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp861,96 triliun.

Aset Tidak Lancar LainnyaRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Aset tidak produktif 1,271.36 1,096.53 174.83 15.94%

Aset yang disewakan 947.34 947.34 - 0.00%

Beban tangguhan 164.37 134.72 29.64 22.00%

Aset dari kebun berkala 145.22 145.22 - 0.00%

Deposito on call 78.67 52.72 25.95 49.22%

Tanaman hortikultura 66.72 65.43 1.29 1.97%

Uang muka pengurusan HPL 50.89 - 50.89 0.00%



Rp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

System dan Software 47.09 47.20 (0.11) -0.23%

Uang muka kontraktor 38.64 41.53 (2.89) -6.97%

Uang jaminan 18.74 15.71 3.02 19.24%

Sapi ternak 16.30 11.68 4.62 39.51%

Uang muka pengurusan HGU / HGB 13.03 47.90 (34.87) -72.79%

Prefinancing Gampong Aceh 11.49 11.18 0.31 2.75%

Uang muka pembelian lahan 9.40 8.78 0.62 7.10%

Unit non operasional 7.69 8.63 (0.94) -10.93%

Pengolahan limbah 3.85 9.16 (5.31) -57.94%

Uang muka BPHTB 3.57 9.29 (5.73) -61.62%

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 6 miliar) 250.96 120.06 130.90 109.03%

Total 3,145.32 2,773.09 372.23 13.42%

Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai aset (1,691.51) (1,497.83) (193.68) 12.93%

Jumlah Aset Lain-lain (Net) 1,453.81 1,275.26 178.55 14.00%

Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah aset tidak lancar lainnya (sebelum dikurangi dengan akumulasi

amortisasi dan penurunan nilai) tercatat sebesar Rp 3,15 triliun, mengalami peningkatan sebesar

Rp372.23miliar atau 13,42% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 2,77 triliun.

Sebagian besar aset tidak lancar lainnya tertanam dalam bentuk aset tidak produktif yang pada tanggal 31

Desember 2016 tercatat sebesar Rp 1,27 triliun atau 40,42% dari total aset tidak lancar lainnya. Jumlah

akumulasi amortisasi dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun,

mengalami peningkatan sebesar Rp193,68 miliar atau 12,93% dibandingkan pada tanggal 31 Desember


Aset tidak produktif merupakan aset tanaman dan aset tetap Perusahaan dan beberapa Entitas Anak

tertentu yang nilai bukunya sudah nol dan untuk sementara dicatat didalam akun ”Aset tidak lancar lainnya”

menunggu persetujuan penghapusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Aset yang disewakan merupakan

perjanjian kerja sama usaha antara PT Perkebunan Nusantara II, Entitas Anak, dengan KL-Kepong Plantation

Holding Sdn Bhd (KLKPH) dengan mendirikan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) untuk mengelola Distrik

Rayon Tengah (6 unit kebun dan 2 pabrik kelapa sawit) untuk jangka waktu selama 30 tahun.

Beban tangguhan merupakan biaya pengembangan unit kerja dan pembangunan PKS, beban yang telah

dikeluarkan dan akan menjadi beban produksi tanaman tebu giling dan tembakau pada 2 (dua) sampai dengan

5 (lima) tahun yang akan datang, beban pengembangan lahan kemitraan dan beban tangguhan lainnya di

beberapa Entitas Anak

Aset dari kebun berkala timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha antara Perusahaan dan Perusahaan

Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumas), Perusahaan mempunyai kewajiban untuk

mengurus perubahan hak atas tanah yang masih dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha menjadi sertifikat

Hak Guna Bangunan agar bisa digunakan sebagai penempatan modal (investasi) pada PT Nusa Dua Berkala.

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut mencakup luas sebesar 854,26 ha yang berlokasi di Desa

Simalingkar A, Kabupaten Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.



LIABILITASRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 21,701.39 1,535.58 7.08%

Liabilitas Jangka Panjang 41,845.63 41,306.32 539.31 1.31%

Total Liabilitas 65,082.60 63,007.71 2,074.89 3.29%

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya

diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Jumlah total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 65,08 triliun, meningkat sebesar

Rp 2,07 triliun atau 3,29% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu

sebesar Rp 63,00 triliun.

Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen Liabilitas Jangka Pendek yaitu sebesar Rp 1,54 triliun

atau 7,08%, sedangkan peningkatan Liabilitas Jangka Panjang adalah sebesar Rp 539,31 miliar atau 1,31%.

Komponen Liabilitas terbesar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Liabilitas Jangka Panjang yaitu

sebesar Rp 41,85 triliun atau 64,30% dari total Liabilitas.

Liabilitas Jangka PendekRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Utang bank jangka pendek 6,286.39 5,497.19 789.20 14.36%

Utang usaha - Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

4,397.79 429.61

4,702.62 878.02

(304.84)(448.41)

-6.48%-51.07%

Utang lain-lain- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

1,482.82 466.49

1,586.16 771.49

(103.34)(305.00)

-6.52%-39.53%

Uang muka pelanggan 1,200.78 1,214.98 (14.20) -1.17%

Utang pajak 968.65 723.26 245.39 33.93%

Biaya yang masih harus dibayar 2,282.78 2,039.84 242.94 11.91%

Bagian pendapatan diterima di muka jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

3.14 3.15 (0.01) -0.25%

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

4,193.25 2,877.09 1,316.15 45.75%

Bagian liabilitas imbalan kerja karyawan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

1,525.27 1,407.58 117.69 8.36%

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 21,701.39 1,535.58 7.08%



Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas dimana diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan atau satu siklus normal operasi Perusahaan. Liabilitas Jangka Pendek

pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23,24triliun, meningkat sebesar Rp 1,54 triliun atau

7,08% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 21,70

triliun.

Komponen liabilitas yang mengalami peningkatan terbesar adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh

tempo dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 1,32 triliun atau 24,02%, dari sebesar Rp 2,88 triliun menjadi

sebesar Rp 4,19 triliun pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan komponen liabilitas jangka pendek

terbesar pada tahun 2017 adalah utang bank jangka pendek yaitu sebesar Rp 6,29 triliun atau 27,05% dari

total liabilitas jangka pendek.

Utang Bank Jangka PendekRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Entitas berelasi dengan PemerintahPT Bank MandiriPT BNIPT BRIPT BRI AgroniagaLembaga Pembiayaan Ekspor IndonesiaPT Bank Syariah MandiriPT BNI SyariahSindikasi (BRI, Bank Mandiri, BNI)BUMN lainnya

1,027.66 1,651.56 1,425.47

219.07 458.18 200.00

2.17 197.18

3.60

980.70 1,254.35 1,364.20

192.94 470.92 200.00

-197.18

3.60

46.96 397.21

61.27 26.13

(12.74)-

2.17 --

4.79%31.67%

4.49%13.54%-2.71%

----

Total Entitas Berelasi dengan Pemerintah 5,184.88 4,663.88 520.99 11.17%

Pihak ketigaPT Bank DBS IndonesiaPT Bank BukopinPT Bank Danamon IndonesiaPT Bank ICBC IndonesiaThe Bank of Tokyo-Mitsibishi UFJ LtdPT Bank QNB IndonesiaStandard Chartered Bank Indonesia

-61.10

175.46 300.00 294.00 270.96

-

99.91 1.95

16.94 300.00

-315.75

98.75

(99.91) 59.15

158.52 -

294.00 (44.79) (98.75)

-100.00%3033.28%

935.80%-

0.00%-14.18%

-100.00%

Total Pihak Ketiga 1,101.51 833.30 268.21 32.19%

Total Utang Bank Jangka Pendek 6,286.39 5,497.18 789.21 14.36%



Total utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6,29triliun, meningkat

Rp 789,21 miliar atau 14,36% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 5,50 triliun.

Peningkatan jumlah utang bank jangka pendek terbesar adalah utang kepada Bank BNI yaitu sebesar Rp

397,21 miliar atau 31,67%, yaitu dari sebesar Rp 1,25 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi

sebesar Rp 1,65 triliun pada tanggal 31 Desember 2017.

Sedangkan penurunan utang bank terbesar adalah dari penurunan outstanding pinjaman kepada Bank DBS

Indonesia yaitu dengan adanya pelunasan sebesar Rp 99,91 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan

2016, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dan Entitas Anak dijamin oleh masing-

masing penerima pinjaman berupa kas yang dibatasi penggunaannya, piutang, persediaan, aset tanaman,

aset tetap tertentu dan hak guna usaha. Seluruh jaminan juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank

jangka panjang.

Perjanjian pinjaman Perusahaan dan Entitas Anak di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain

mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha,

mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau

mengagunkan harta kekayaan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan

dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman-pinjaman utang jangka panjang seperti

disebutkan dalam perjanjian kredit.

Utang UsahaRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pihak ketiga 4,397.79 4,702.62 (304.84) -6.48%

Pihak-pihak yang berelasi 429.61 878.02 (448.41) -51.07%

Jumlah Utang Usaha 4,827.40 5,580.65 (753.25) -13.50%



Jumlah Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4,83 triliun, mengalami penurunan

sebesar Rp 753,25 miliar atau 13,50% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp

5,58 triliun. Penurunan utang usaha terbesar berasal dari utang kepada pihak-pihak berelasi yaitu sebesar Rp

448,41 miliar atau 51,07%, yaitu dari sebesar Rp 878,02 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi

sebesar Rp 429,61 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen utang usaha terbesar pada tanggal

31 Desember 2017 adalah utang pada pihak ketiga, yaitu sebesar 91,10% dari total utang usaha.

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1,95 triliun, mengalami penurunan

sebesar Rp408,34 miliar atau 17,32% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31

Desember 2016 yaitu sebesar Rp2,36 triliun. Penurunan terbesar adalah utang kepada pihak-pihak berelasi

yaitu sebesar Rp305,00miliar atau 39,53%, yaitu dari sebesar Rp771,46 miliar pada tanggal 31 Desember

2016 menjadi sebesar Rp466,49 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Utang Lain-lainRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pihak ketiga 1,482.82 1,586.16 (103.34) -6.52%


Jumlah Utang Lain-lain 1,949.31 2,357.65 (408.34) -17.32%

Pada tanggal 31 Desember 2017 uang muka pelanggan tercatat sebesar Rp1,20 trilun, mengalami penurunan

sebesar Rp14,20 miliar atau 1,17% dibandingkan dengan uang muka pelanggan pada tanggal 31 Desember


Uang Muka PelangganRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Uang muka pelanggan 1,200.78 1,214.98 (14.20) -1.17%



Utang PajakRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Perusahaan 268.68 75.49 193.19 255.92%

Entitas Anak 699.98 647.78 52.20 8.06%

Jumlah Utang Pajak 968.65 723.26 245.39 33.93%

Biaya Masih Harus DibayarRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Bonus karyawan dan tantiem 1,314.68 857.79 456.89 53.26%

Gaji dan upah 275.79 340.71 (64.92) -19.05%

Beban Bunga 217.11 214.16 2.94 1.37%

Cuti karyawan 47.76 45.68 2.08 4.54%

Beban Pesangon 38.61 29.39 9.22 31.36%

Jasa pengurusan HGU 38.48 19.37 19.11 98.68%

Santunan hari tua 24.34 16.20 8.14 50.28%

Panen dan angkutan 22.87 21.76 1.11 5.10%

Jasa profesional 19.92 25.31 (5.39) -21.30%

Biaya Pengobatan 18.40 25.86 (7.47) -28.87%

Perpajakan 13.88 11.83 2.04 17.26%

Iuran dana pensiun 13.59 15.92 (2.34) -14.67%

Premi karyawan 11.63 5.31 6.32 118.87%

Sewa Kendaraan 9.27 28.68 (19.42) -67.70%

Beban Kantor 8.43 19.70 (11.28) -57.23%

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 8.27 15.79 (7.52) -47.62%

BPJS Ketenagakerjaan 5.97 36.83 (30.86) -83.78%

Biaya pemondokan anak sekolah 3.50 4.11 (0.61) -14.80%

Bunga pinjaman jangka pendek dari pihak berelasi 3.13 - 3.13 -

Program pensiun sukarela 2.17 14.02 (11.85) -84.52%

Utang kepada PUKK 1.73 1.73 - -

Biaya kematian 1.41 - 1.41 -

Rekreasi 1.28 - 1.28 -

Departemen Keuangan Republik Indonesia 1.21 1.21 - -

Beban Profesi 1.17 0.30 0.88 295.29%

Honor dokter 1.05 0.70 0.35 50.72%

Transportasi 0.96 1.70 (0.74) -43.60%

Beban asuransi 0.32 15.75 (15.43) -97.99%

Insentif kinerja karyawan - 145.05 (145.05) -100.00%

Bantuan kepada kelompok tani - 10.00 (10.00) -100.00%

Pemeliharaan mesin pabrik - 2.20 (2.20) -100.00%

Lain-lain (masing-masing di bawa Rp 1 miliar) 175.86 112.78 63.09 55.94%

Total Biaya Masih Harus Dibayar 2,282.77 2,039.84 353.27 11.91%

Jumlah utang pajak yang ditanggung pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp968,65 miliar,

mengalami peningkatan sebesar Rp245,39 miliar atau 33,93% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember

2016 yaitu sebesar Rp723,26 miliar.



Pada tanggal 31 Desember 2017 total biaya yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 2,28 triliun,

meningkat sebesar Rp 353,27 miliar atau 11,91% dibandingkan dengan biaya yang masih harus dibayar

pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp2,04triliun. Peningkatan biaya yang masih harus dibayar

terbesar adalah pada bonus karyawan dan tantiem yaitu sebesar Rp 456,89 miliar atau 53,26%, yaitu dari

sebesar Rp 857,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjad sebesar Rp 1,31 triliun pada tanggal 31

Desember 2016. Bonus karyawan dan tantiem merupakan porsi terbesar dari biaya yang masih harus dibayar

(57,59%).

Liabilitas Jangka PanjangRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Utang Lain-lain jangka Panjang- Pihak ketiga- Pihak-pihak yang berelasi

182.75113.23

204.3884.93

(21.63)28.30

-10.58%33.33%

Pendapatan diterima di muka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

282.51 251.89 30.62 12.16%

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

26,098.30 26,886.20 (787.90) -2.93%

Liabilitas imbalan kerja karyawan 14,796.86 13,605.94 1,190.91 8.75%

Liabilitas pajak tangguhan – netto 371.98 272.98 99.00 36.27%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 41,845.63 41,306.32 539.31 1.31%



Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih

dari satu periode akuntansi, dihitung dari tanggal pembuatan laporan posisi keuangan. Jumlah liabilitas jangka

panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp41,85 triliun, meningkat sebesar Rp539,31

miliar atau 1,31% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp41.36 triliun.

Peningkatan terbesar berasal dari komponen liabilitas imbalan kerja karyawan yaitu sebesar Rp1,19 triliun

atau 8,75%, yaitu dari sebesar Rp13,61 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp14,80 triliun

pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen liabilitas jangka panjang terbesar adalah utang jangka panjang

setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (62,37%)

Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah utang lain-lain jangka panjang adalah sebesar Rp295,97 miliar,

meningkat sebesar Rp6,67 miliar atau 2,31% dibandingkan utang lain-lain jangka panjang tanggal 31

Desember 2016 yaitu sebesar Rp289,30 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari utang pada pihak berelasi

yaitu Rp28,30 miliar, yaitu dari sebesar Rp84,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar

Rp113,23miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Utang Lain-lain Jangka PanjangRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pihak ketiga 182.75 204.38 (21.63) -10.58%

Pihak-pihak yang berelasi 113.23 84.93 28.30 -

Total Utang Lain-lain Jangka Panjang 295.97 289.30 6.67 2.31%

Pendapatan Diterima di MukaRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pihak ketiga 144.89 98.61 46.28 46.93%


Total 285.66 255.04 30.61 12.00%

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (3.14) (3.15) 0.01 -0.22%

Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang 282.51 251.89 30.62 12.16%



Pendapatan diterima di muka jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp282,51 miliar

(setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek

sebesar Rp3,14 miliar), meningkat sebesar Rp30,62 miliar atau 12,16% dibandingkan dengan pada tanggal

31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp251,89 miliar (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu

tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,15miliar).

Utang jangka panjang terdiiri dari utang bank, wesel bayar/Medium Term Notes (MTN), utang obligasi, utang

kepada Pemerintah RI, sewa pembiayaan dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah total utang

jangka panjang setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (yang menjadi bagian dari

liabilitas jangka pendek) adalah sebesar Rp26,10 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp787,90miliar atau

2,93% dibandingkan dengan utang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp22,89

triliun.

Outstanding utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 25,48 triliun

(setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek

sebesar Rp2,59 triliun), meningkat sebesar Rp522,30 miliar atau 2,09% dibandingkan dengan posisi tanggal

31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp24,96 triliun (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu

tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp2,34 triliun). Tujuan dari pinjaman-pinjaman

tersebut adalah untuk kredit investasi untuk pembiayaan tanaman dan non-tanaman Perusahaan dan Entitas

Anak tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dan

Entitas Anak tertentu dijamin dengan aset tertentu masing-masing penerima pinjaman dapat berupa piutang,

aset tetap tertentu, aset tanaman dan juga hak guna usaha. Seluruh jaminan juga digunakan sebagai jaminan

atas utang bank jangka pendek.

Utang Jangka PanjangRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Utang Bank- Perusahaan- Entitas anak

5,552.7922,514.83

4,249.7923,046.66

1,303.00(531.83)

30.66%-2.31%

Wesel bayar (MTN) 1,148.07 1,427.04 (278.97) -19.55%

Utang obligasi 700.00 700.00 - -

Utang kepada Pemerintah RI 274.67 280.67 (6.00) -2.14%

Sewa Pembiayaan 38.29 36.54 1.74 4.77%

Lain-lain 62.91 22.59 40.32 178.46%

Total 30,291.55 29,763.29 528.25 1.77%

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (4,193.25) (2,877.09) (1,316.15) 45.75%

Total Utang Jangka Panjang 26,098.30 26,886.20 (787.90) -2.93%



Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan

untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, pemberian

pinjaman; memenuhi rasio-rasio tertentu, memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai

penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan.

Perjanjian pinjaman-pinjaman Kelompok Usaha di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, untuk

mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru tanpa persetujuan awal, melakukan

penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri

sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok

Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman utang jangka panjang seperti disebutkan

dalam perjanjian kredit.

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp14,80 triliun (setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,53

triliun), meningkat sebesar Rp 1,19 triliun atau 8,75% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu

sebesar Rp 13,61 triliun (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang menjadi bagian

dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,41 triliun).

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh

karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Keuangan No.Kep-344/KMK/17/1999.

Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan Perusahaan dan Perusahaan masing-masing sebesar

6,00% dan 6,04% maupun dari kontribusi karyawan Entitas Anak tertentu dan Entitas Anak tertentu

masing-masing sebesar 6,00% dan antara 4,94% - 9,80% dari gaji dasar tahunan masing-masing karyawan

tahun tertentu. Apabila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

Liabilitas Imbalan Kerja KaryawanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Imbalan pensiun didanai 5,092.50 4,249.80 842.70 19.83%

Imbalan jasa masa kerja lainnya 11,229.63 10,763.72 465.92 4.33%

Total 16,322.13 15,013.51 1,308.62 8.72%

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (1,525.27) (1,407.57) (117.71) 8.36%

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan 14,796.86 13,605.94 1,190.91 8.75%



Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp371,98 miliar, meningkat sebesar

Rp99,00 miliar atau 36,27% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp272,98 miliar.

Liabilitas Pajak TangguhanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Perusahaan 142.24 144.95 (2.71) -1.87%

Entitas Anak 229.75 128.04 101.71 79.44%

Total Liabilitas Pajak Tangguhan 371.98 272.98 99.00 36.27%

EKUITASRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal dasar - 54.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 34.059.877 saham (2016 : 34.059.877 saham)

34,059.88 34,059.88 - 0.00%

Komponen ekuitas lainnya (13,908.43) (13,850.61) (57.82) 0.42%

Surplus revaluasi aktiva tetap 34,943.06 34,910.80 32.25 0.09%

Saldo Laba:- Ditentukan penggunaannya- Belum ditentukan penggunaannya

1,603.34 (13,322.52)

1,603.34 (13,141.69)

0.00 (180.83)

0.00%1.38%

Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

43,375.32 43,581.72 (206.40) -0.47%

Kepentingan non Pengendali 4,148.68 4,225.48 (76.81) -1.82%

Jumlah Ekuitas 47,524.00 47,807.20 (283.20) -0.59%



Seluruh saham PTPN III pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017 ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp47,52 triliun mengalami penurunan

sebesar Rp283,20 miliar atau 0,59% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu

sebesar Rp47,81 triliun.

Penurunan ekuitas tersebut terutama karena peningkatan akumulasi kerugian yaitu sebesar Rp180,83 miliar

atau 1,38%, yaitu dari sebesar Rp13,14 triliun pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp13,32

triliun pada tanggal 31 Desember 2017.

Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran kas dan

setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat angka Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas sebesar Rp267,24

miliar, terutama karena adanya Penggunaan Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp3,62 triliun, dan

dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1,92 triliun.

ARUS KASArus Kas Tahun 2017 dan 2016

Rp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 5,267.94 4,892.38 375.56 7.68%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (3,618.22) (4,816.74) 1,198.51 -24.88%

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1,916.96) (153.93) (1,763.03) 1145.37%

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

(267.24) (78.28) (188.96) 241.39%

Dampak Neto Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas

(1.92) (2.54) 0.62 -24.55%

Saldo Kas dan Setara Kas padaAwal Periode

3,815.19 3,896.02 (80.82) -2.07%

Saldo Kas dan Setara Kas padaAkhir Periode

3,546.03 3,815.19 (269.16) -7.06%

Arus Kas Aktivitas OperasiRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Penerimaan Kas dari Pelanggan 35,399.92 34,228.44 1,171.48 3.42%

Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan operasi

(29,665.75) (28,728.46) (937.29) 3.26%

Penerimaan kas lainnya 860.99 1,410.27 (549.28) -38.95%

Pengembalian dari petani rakyat 369.29 318.51 50.77 15.94%

Pendapatan keuangan 139.09 163.57 (24.48) -14.96%

Penerimaan dari restitusi pajak penghasilan 0.19 92.65 (92.47) -99.80%

Pembayaran angsuran pinjaman petani ke bank (66.35) (28.01) (38.34) 136.88%

Pembayaran tantiem (32.89) (5.00) (27.89) 557.84%

Pembayaran program PKBL (32.30) (125.14) 92.84 -74.19%

Penyaluran dana kepada petani rakyat (294.35) (319.01) 24.66 -7.73%



Rp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Pembayaran kas lainnya (307.58) (772.33) 464.75 -60.18%

Pembayaran pajak (1,102.31) (1,343.11) 240.80 -17.93%

Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

5,267.94 4,892.38 375.56 7.68%

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 sebesar Rp5,27triliun, mengalami

peningkatan sebesar Rp375,56 miliar atau 7,68% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp4,89

triliun. Kontribusi perolehan kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017 terbesar berasal dari Penerimaan Kas

dari Pelanggan, sedangkan pengluaran terbesar adalah untuk Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2017 sebesar Rp3,62 triliun, mengalami

penurunan sebesar Rp1,20 triliun atau 24,88% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesesar Rp4,82

triliun. Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mayoritas dialokasikan untuk penambahan aset tetap

dan tanaman perkebunan.

Arus Kas Aktivitas InvestasiRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Kas yang dibatasi penggunaannya 640.31 288.81 351.50 121.71%

Penerimaan dividen kas 45.79 22.54 23.26 103.21%

Hasil dari penjualan aset tetap 56.37 14.12 42.25 299.13%

Penerimaan dari aset lainnya 1.68 - 1.68 0.00%

Penambahan hewan ternak berumur Panjang (1.31) (2.04) 0.73 -35.87%

Kenaikan beban ditangguhkan (1.98) (5.89) 3.92 -66.42%

Penambahan aset tak berwujud (19.15) (17.33) (1.81) 10.47%

Penambahan deposito (3.55) (40.50) 36.95 -91.23%

Penambahan tanaman aneka kayu (66.01) (63.16) (2.85) 4.51%

Penambahan aset tidak lancar lainnya (21.12) (96.85) 75.73 -78.19%

Penambahan pembibitan (15.92) (5.97) (9.94) 166.42%

Penambahan tanaman semusim (25.60) (135.72) 110.12 -81.14%

Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan afiliasi

(10.00) (347.01) 337.01 -97.12%

Penambahan tanaman perkebunan (1,459.16) (1,857.70) 398.54 -21.45%

Penambahan aset tetap (2,523.59) (2,570.03) 46.44 -1.81%

Uang muka kontraktor (215.00) - (215.00) 0.00%

Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

(3,618.22) (4,816.74) 1,198.51 -24.88%

Arus Kas Aktivitas PendanaanRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Penerimaan dari pinjaman bank 7,433.89 10,767.88 (3,334.00) -30.96%

Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga 283.45 596.48 (313.03) -52.48%

Penerimaan dari wesel bayar - 500.00 (500.00) -100.00%

Penerimaan dari pihak berelasi 47.41 29.62 17.79 60.07%

Penerimaan setoran modal - 50.00 (50.00) -100.00%

Penerimaan setoran modal pemegang saham non-pengendali kepada entitas anak

- 3.00 (3.00) -100.00%

Pembayaran dividen dari entitas anak ke KNP (1.25) (1.40) 0.15 -10.50%

Pembayaran utang kepada Pemerintah RI (3.79) (4.91) 1.12 -22.79%

Pembayaran dividen (24.83) (37.32) 12.49 -33.46%

Pembayaran sewa pembiayaan (12.40) (72.97) 60.57 -83.00%

Pembayaran wesel bayar (280.00) (275.00) (5.00) 1.82%

Pembayaran kepada pihak ketiga (310.04) (548.68) 238.64 -43.49%

Pembayaran bunga (3,115.00) (3,073.48) (41.51) 1.35%

Pembayaran utang bank (5,934.40) (8,087.15) 2,152.76 -26.62%

Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

(1,916.96) (153.93) (1,763.03) 1145.37%



Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp1,92triliun, mengalami

peningkatan sebesar Rp1,76 triliun atau 1.145,37% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp153,93

miliar. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama dialokasikan pada pembayaran utang bank

dan pembayaran bunga.

Kemampuan Membayar Utang Perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dipengaruhi oleh tingkat

likuiditas dan solvabilitas Perseroan yang tercermin pada rasio-rasio berikut:

Rasio Likuiditas

Menggambarkan kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi (Utang

Jangka Pendek).

Dari angka rasio likuiditas tersebut di atas terlihat bahwa Perusahaan dalam kondisi ilikuid sehingga tidak

mampu membayar Liabilitas Jangka Pendeknya dengan manggunakan aset lancarnya. Namun kemampuan

tersebut membaik pada tahun 2016 karena peningkatan jumlah aset lancarnya yang lebih tinggi dari

peningkatan jumlah liabilitas jangka pendeknya.

Rasio Solvabilitas

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi.

Dari angka rasio debt to equity/leverage dan rasio utang terhadap aset (debt ratio) terlihat bahwa sebagian

besar pembiayaan aset didanai dengan utang, angka leverage menunjukkan peningkatan pada tahun

2017 yang menunjukkan bahwa penggunaan utang semakin besar sedangkan modal menunjukkan adanya

penurunan. Namun terlihat bahwa aset perusahaan masih dapat digunakan untuk menutup utang-utangnya.

Kemampuan perusahaan untuk membayar beban keuangannya mengalami peningkatan pada tahun 2017

karena adanya peningkatan EBITDA yang leih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban keuangan pada

tahun 2016.

Kemampuan Membayar Utangdan Kolektibilitas Piutang

Uraian Tahun 2017 Tahun 2016

Aset Lancar 14,471.39 14,850.37

Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 21,701.39

Rasio:- Rasio Lancar 0.62 0.68


Total Aset (Rp miliar) 112,606.60 110,814.90

Total Liabilitas (Rp miliar) 65,082.60 63,007.71

Ekuitas (Rp miliar) 47,524.00 47,807.20

Beban keuangan (Rp miliar) 2,600.22 2,264.15

EBITDA (Rp miliar) 1,530.44 1,096.73

Rasio:- Debt To Equity Ratio ("DER")- Debt Ratio- Interest Coverage Ratio

1.370.580.59

1.320.570.48



Kolektibilitas Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya

perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk

penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal

operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang

tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisinan kerugian penurunan nilai piutang tersebut cukup

untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang.

Rincian Piutang dan Penyisihan Kerugian Penurunan NilaiRp miliar


Jumlah Perubahan

% Perubahan

Piutang Usaha 770.79 705.46 65.33 9.26%


Total Piutang Usaha 613.09 563.10 49.99 8.88%

Piutang Lain-lain 763.59 1,063.11 (299.52) -28.17%


Total Piutang Lain-lain 598.40 904.69 (306.29) -33.86%

Piutang Lain-lain jangka Panjang 1,015.06 880.20 134.86 15.32%


Total Piutang Lain-lain Jangka Panjang 687.68 596.20 91.48 15.34%

Gambaran struktur modal pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/hutang yang

terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Kebijakan Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang

sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Selain itu, Kelompok

Usaha dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk

mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana

cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan

oleh Kelompok Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian. berdasarkan perubahan kondisi

ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. Kelompok Usaha dapat menyesuaikan

pembayaran dividen kepada pemegang saham. Imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan

saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mempertahankan struktur

permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.


Liabilitas Jangka Pendek (Rp miliar) 23,236.97 21,701.39

Liabilitas Jangka Panjang (Rp miliar) 41,845.63 41,306.32

Total Liabilitas 65,082.60 63,007.71

Ekuitas (Rp miliar) 47,524.00 47,807.20

Total Liabilitas dan Ekuitas 112,606.60 110,814.91

Rasio:- Rasio Liabilitas Jangka Pendek terhadap Ekuitas- Rasio Liabilitas Jangka Panjang terhadap Ekuitas- Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas

48.90%88.05%

136.95%

45.39%86.40%

131.80%



Di tahun 2017 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.

Ikatan Material untukInvestasi Barang Modal

Perbandingan Targetdan Realisasi Tahun 2017

LABA (RUGI)Rp miliar

Uraian Tahun 2017 RKAP 2017 Pencapaian (%)

Pendapatan 35,216.44 46,732.01 75.36%

Beban Pokok Pendapatan (24,225.32) (34,865.39) 69.48%

Laba (Rugi) Kotor 10,991.12 11,866.62 92.62%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 1,912.91 1,156.27 165.44%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 736.00 658.08 111.84%

Laba (Rugi) Komprehensif (277.08) 658.10 -42.10%

POSISI KEUANGANRp miliar

Uraian Tahun 2017 RKAP 2017 Pencapaian (%)

Aset Lancar 14,471.39 16,542.60 87.48%

Aset Tetap 91,603.41 96,721.89 94.71%

Aset Tidak Lancar 6,531.80 9,204.54 70.96%

Total Aset 112,606.60 122,469.03 91.95%

Liabilitas Jangka Pendek 23,236.97 24,054.73 96.60%

Liabilitas Jangka Panjang 41,845.63 46,485.46 90.02%

Total Liabilitas 65,082.60 70,540.19 92.26%

Ekuitas 47,524.00 51,928.84 91.52%



Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan

dalam laporan keuangan.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 akan mencapai 5,2%, dengan

mempertimbangkan adanya dorongan dari investasi yang semakin meningkat dan permintaan domestik yang

lebih kuat. Dengan makin membaiknya perekonomian Indonesia pada tahun 2017, diharapkan arah perbaikan

Indonesia akan terus berlanjut pada tahun 2018 yang mulai didukung investasi swasta, khususnya investasi

non bangunan seperti mesin, peralatan, dan kendaraan yang dinilai menghasilkan pertumbuhan modal

tercepat dapam periode lebih lama dari lima tahun terakhir.

Perbaikan struktur ekonomi Indonesia juga didukung oleh mulai meningkatnya ekspor beberapa produk

manufaktur. Pertumbuhan ekonomi ke depannya akan didukung oleh peningkatan produktivitas dan daya

saing perekonomian. Namun demikian, meski prospek ekonomi Indonesia ke depan masih positif, namun

tetap ada risiko yang yang perlu diwaspadai, antara lain adanya gejolak di pasar keuangan global serta

gangguan dari ketidakpastian perdagangan internasional. Untuk menghadapi risiko tersebut, Indonesia dinilai

perlu tetap memperkuat fundamental ekonomi makro sebagai penyangga terhadap dampak dinamika global.

Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat nampak dalam upaya dalam menjaga tingkat inflasi yang tetap

terkendali serta tingkat utang yang hanya setengah dari ambang batas hukum yang berlaku.

World bank mengharapkan defisit transaksi berjalan Indonesia menyempit menjadi 1,6% dari PDB pada 2017.

World Bank juga memperkirakan terms-of-trade turun di 2018, namun investasi tetap kuat. Namun, neraca

diperkirakan melebar sedikit ke angka 1,8% dari PDB.

Prospek Usaha, Kondisi Industridan Kondisi Ekonomi

GAPKI menyampaikan bahwa hambatan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai Negara sangat ironis

dengan kinerja ekpor yang masih meningkat cukup signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minyak

sawit masih merupakan minyak nabati yang sangat vital bagi dunia dan akan terus dibutuhkan seiring dengan

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya.

Para pelaku usaha industri sawit memandang prospek usaha sawit tahun 2018 masih akan tetap baik, yang

didukung dengan prospek pertumbuhan ekeonomi Indonesia yang semakin membaik, dan sejalan dengan

kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, meningkatkan produktivitas

nasional dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.

Dampak El Nino tahun 2015 menurunkan produksi minyak sawit dunia, dari Indonesia dan Malaysia, akibatnya

pasar 4 minyak nabati utama dunia (sawit, kedelai, bunga matahari dan rapseed) mengalami kekurangan

pasokan atau kondisi kelebihan permintaan (excess demand) pada tahun 2017. Kondisi tersebut yang

PRODUK KELAPA SAWIT



mengakibatkan terjadinya perubahan harga CPO dunia dari pergerakan menurun kemudian bergerak naik.

Diperkirakan pergerakan harga masih akan meningkat melanjutkan trend 2017. Dengan demikian industri

minyak sawit tahun 2018 diprediksikan lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Menurut Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKONDO), penggerak utama untuk pasar karet global

adalah kawasan Asia-Pasifik di mana permintaan akan karet alam tumbuh dengan kuat, dipimpin oleh China

yang merupakan konsumen karet terkemuka di dunia dan diperkirakan akan mengkonsumsi hampir 40% dari

total konsumsi karet dunia pada tahun 2021 (sebagian besar digunakan dalam industri manufaktur ban).

Sementara itu, pertumbuhan yang kuat dalam konsumsi karet juga diperkirakan terjadi di Indonesia, India,

Vietnam, dan Thailand karena industri otomotif yang berkembang di negara-negara ini.

Seperti kebanyakan komoditas utama lainnya, harga karet internasional telah mengalami tekanan ejak tahun

2011, ketika aktivitas ekonomi global sedang mengalami perlambatan (yang berdampak negatif pada industri

otomotif), serta melimpahnya pasokan karet alam. Selain itu, harga minyak mentah yang rendah membuat

karet sintetis menjadi sangat kompetitif, sehingga harga karet alam turun secara signifikan. Sementara itu,

kemajuan dalam pengembangan ban berbasis bio juga menjadi ancaman bagi industri karet.

Pemulihan tajam harga karet alam terjadi pada kuartal terakhir 2017 dan awal 2018. Alasan di balik kenaikan

harga ini terutama karena gangguan pasokan di Thailand. Banjir besar-besaran dan tersebar luas di bagian

selatan Thailand, di mana sebagian besar penanaman karet nasional terjadi, memiliki dampak besar pada

pasokan karet alam (baik dalam hal produksi dan distribusi). Kekeringan yang parah juga disebut sebagai

alasan produksi karet yang lemah di Thailand pada waktu itu.

Negara-negara penghasil karet terkemuka di dunia - Thailand, Indonesia dan Malaysia - juga telah sepakat

untuk membatasi ekspor karet mereka melalui Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) yang disetujui dalam

upaya untuk meningkatkan harga karet alam internasional. Kesepakatan pertama terjadi akhir tahun 2012.

Penurunan permintaan karet Cina adalah salah satu alasan utama untuk menerapkan AETS. Kenaikan harga

karet juga akan terdorong oleh pertumbuhan perekonomian Negara-negara konsumen.

PRODUK KARET

Pemerintah memperkirakan konsumsi gula mentah untuk kebutuhan industry mencapai 3,6 juta ton pada

tahun 2018. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyatakan proyeksi pertumbuhan konsumsi

sebesar 5-6%, di bawah proyeksi pertumbuhan industri makanan minuman yang sebesar 7-8%. Jumlah

kebutuhan gula terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan

pendapatan masyarakat, serta semakin berkembang industri makanan dan minuman yang menggunakan

bahan baku gula.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi gula nasional berkisar 2,70 -2,80 juta ton di tahun

2018 atau meningkat 800 ribu ton dari target 2017. Kenaikan produksi hingga 800 ribu ton tersebut akan

dicapai melalui program revitalisasi pabrik-pabrik gula yang sudah tua dan mengoperasikan pabrik gula baru

di tanah air.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian menargetkan produksi gula pda tahun 2019 sebesar 3,3 juta ton yang

setara dengan pertumbuhan konsumsi. Target peningkatan produksi tersebut dibidik melalui intensifikasi

lahan eksisting yang pada tahun 2016 mencapai 444 ribu hectare (ha) dengan produktivitas hablur 5 ton per

ha, yang dihasilkan dari rendemen (kadar kandungan gula dalam batang tebu) 6,70% dan produktivitas 74,50

ton tebu per ha.

PRODUK TEBU DAN GULA



Untuk meningkatkan produksi gula nasional maka diperlukan peningkatan luas areal perkebunan beserta

peningkatan produktivitas dan pola usaha tani. Hal ini dilakukan oleh para petani melalui peningkatan rendemen

tebu, serta efisiensi di tingkat pabrik pengolahan dengan peningkatan teknologi mesin giling. Sementara itu,

peningkatan produksi pabrik gula akan dilakukan pada sisi on farm (kebun tebu) dan off farm (pabrik gula) yang

dijalankan secara paralel untuk menciptaka efisiensi. Penataan ulang pabrik gula BUMN akan dilakukan dalam

tiga tahap yaitu peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi kapasitas dan produktivitas, serta penutupan

pabrik gula yang kapasitas produksinya di bawah 2.000 ton tebu per hari (TCD).

Kondisi pabrik gula BUMN saat ini cukup memprihatinkan karena di bawah skala ekonomi. Dari 45 pabrik gula

BUMN, hanya 25% yang memiliki kapasitas produksi di atas 4.000 TCD, dan 78% pabrik gula di Jawa berusia

di atas 100 tahun, sehingga sangat tidak kompetitif.

Kementerian Pertanian (Kemtan) optimistis produksi teh Indonesia tahun 2018 akan mencapai 140.234

ton. Proyeksi tersebut meningkat tipis yaitu sebesar 0,62% dibandingkan produksi teh tahun 2017 yang

mencapai sebesar 139.362 ton.

Proyeksi kenaikan produksi teh tersebut seiring dengan upaya Kemtan mempertahankan lahan yang masih

ada dan meningkatkan produktivitasnya. Masih banyak lahan teh di Indonesia yang populasinya kosong,

sehingga Pemerintah akan fokus pada program pengutuhan populasi supaya standar populasi dapat dicapai

yakni setiap satu hektare 10.000 batang teh.

Dari aspek kuantitas proyeksi pertumbuhan tersebut tidak terlalu tinggi, namun di sisi lain perlu dilakukan

peningkatan kualitas yang mempertimbangkan kebutuhan pasar internasional. Hal tersebut untuk

meningkatkan permintaan baik lokal maupun internasional. Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian akan

menyalurkan dana sebesar Rp6,7 miliar untuk intensifikasi 215 hektare perkebunan teh di 1 kabupaten atau

kota dan rehabilitasi 1.000 hektare di 7 kabupaten dan kota dari 2 provinsi.

PRODUK TEH

Produksi kopi pada tahun 2018 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama karena

pengaruh cuaca yang lebih baik, setelah adanya gangguan produksi akibat el nino yang terjadi di tahun 2015.

Menurut Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), produksi kopi dapat mencapai 11 juta karung

atau setara dengan 660 ribu ton, dari yang hanya 10 juta hingga 10,5 juta karung atau 600 ribu – 630 ribu ton

pada tahun 2017. Demikian pula halnya dengan prediksi ekspor kopi yang diharapkan dapat turut meningkat

menjadi sekitar 30 ribu – 400 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan

intensifikasi dan edukasi kepada petani seperti optimalisasi penggunaan pupuk.

Meskipun produksi kopi membaik, namun AEKI juga menyampaikan bahwa harga kopi di tahun 2018 akan

tertekan lantaran membaiknya produksi kopi di negara-negara penghasil kopi lainnya seperti harga kopi

robusta yang berasal dari Brasil dan Vietnam, sedangkan untuk kopi Arabica juga ada perbaikan produksi

seperti yang berasal dari Brasil dan Kolombia.

PRODUK KOPI

Menurut Direktur Eksekutif AIKI (Asosiasi Industri Kakao Indonesia), Produktivitas tanaman kakao di

Indonesia termasuk rendah, hanya 0,3 ton/hektar/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 2 ton/hektar/

tahun. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena mayoritas umur kakao di Indonesia secara umum

sudah mencapai umur 30 tahun. Hal ini harus diatasi dengan cara rehabiltasi dan peremajaan tanaman kakao.

PRODUK KAKAO



Prospek pengembangan kakao masih sangat cerah, karena tingkat konsumsi kakao di beberapa negara Asia

relatif masih rendah. Misalnya di Indonesia, India dan Cina, masih di bawah 1 kg/kapita/tahun. Sedangkan

tingkat konsumsi di Eropa sudah mencapai titik jenuh sekitar 10 kg/kapita/tahun,” ungkap Sindra yang dikutip

dari Majalah Greenola. Sindra mengungkapkan bahwa tiga negara yang disebut di atas mempunyai jumlah

penduduk sekitar 2,7 milyar jiwa. Jika jumlah konsumsi kakao bisa meningkat 1 kg/kapita/tahun saja, akan ada

demand tambahan sekitar 2,5 ton biji kakao/tahun.

Salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi kakao adalah melalui Gerakan Nasional

Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao atau sering disingkat dengan Gernas Kakao. Gerakan ini mulai dilakukan

pada tahun 2009 dan telah melakukan rehabilitasi lahan kakao seluas 60.000 ha. Rehabilitasi tersebut

dilakukan dengan cara sambung samping di 7 Propinsi dan 38 Kabupaten. Pada tahun 2010 dilaksanakan

kegiatan rehabilitasi lahan seluas 28.613 hektar di 10 provinsi dan 38 kabupaten. Disusul pada tahun 2011

telah merehabilitasi lahan dengan luas 74.200 hektar di 13 provinsi dan 58 kabupaten. Kemudian pada tahun

2012 seluas 28.280 hektar di 9 provinsi dan 33 kabupaten. Sedangkan untuk tahun 2013 seluas 28.280

hektar di 5 propinsi dan 29 kabupaten.



Aspek Pemasaran

Produk utama PTPN III adalah Minyak Sawit (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Mill (PKM) dan Inti Sawit

(Kernel) serta produk Karet Olahan seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS), Crumb Rubber (CR) dan Lateks yang

dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dan ditujukan untuk memenuhi

pasar lokal dan ekspor.

Harga jual produk CPO, PKO, PKM, Inti Sawit dan Karet ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran

yang terbentuk di pasar serta daya serap pasar yang cenderung fluktuatif. Oleh sebab itu PTPN III (Persero)

harus mampu menghasilkan produk bermutu dengan biaya seefisien mungkin sebagai prasyarat utama.

PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

PTPN III (Persero) melakukan strategi penjualan Kelapa Sawit dan Karet dengan sistem Tender dan Bid Offer

maupun Long Term Contract (LTC) yang mengacu pada formulasi harga sesuai Term of Regulation (TOR) Tata

Cara dan Ketentuan Penjualan Komoditi Perkebunan di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara serta

memperkuat analisa pasar dengan mencari informasi harga dari berbagai sumber tentang hal-hal yang dapat

mempengaruhi kondisi pasar Kelapa Sawit dan Karet.

Strategi tersebut didukung dengan faktor-faktor utama keberhasilan antara lain:

• Ketepatan waktu dalam pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

• Mutu produk sesuai dengan SNI.

• Kondisi peralatan pabrik yang sesuai standar.

• Kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai dengan kontrak.

• Komunikasi yang efektif antara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan/

komplain pelanggan.

Untuk memenangkan persaingan usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) harus mampu

memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Memberikan pelayanan dengan cara memberikan produk yang

berkualitas, harga yang kompetitif dan penyerahan produk tepat waktu merupakan upaya yang dilakukan

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Dalam menghadapi persaingan usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berupaya

mempertahankan pelanggan yang loyal dan sekaligus memperluas pasar untuk mendapatkan pelanggan

baru. Guna mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan PT Perkebunan Nusantara III melakukan

komunikasi dengan pelanggan untuk berbagi informasi melalui:

• Komunikasi langsung

• Komunikasi melalui telepon

• Kunjungan Pelanggan ke Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Karet

Terhadap hasil komunikasi dengan pelanggan dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses, mutu dan pelayanan

kepada pelanggan. Pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya secara lisan atau pun tertulis melalui

surat dan email. Saat ini PTPN III memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan

sarannya melalui website www.ptpn3.go.id.

STRATEGI PEMASARAN



Mekanisme penanganan keluhan pelanggan dikelompokkan menjadi:

1. Keluhan Ringan

Keluhan yang disebabkan proses administrasi dan pelayanan.

2. Keluhan Sedang

Keluhan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian mutu dan kuantitas produk.

3. Keluhan Berat

Keluhan yang menyebabkan timbulnya klaim dari pelanggan (penggantian barang atau denda).

PTPN III (Persero) menyadari peran penting informasi kepuasan dan ketidak puasan pelanggan serta loyalitas

pelanggan yang akan dapat menjadi acuan dalam merespon perubahan berbisnis dari ekonomi industri ke era

ekonomi digital sehingga perusahaan dapat merumuskan kembali visi, misi, tata nilai (values) serta strategi

perusahaan terimplementasi dalam kehidupan bisnis perusahaan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan

merupakan prioritas utama dalam kinerja perusahaan sebagai informasi yang terkini dan valid, sebagai bahan

dalam melakukan desain ulang strategi yang bermanfaat dalam pengembangan produk. Karena pelanggan

sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan maka PTPN III (Persero) secara periodik melakukan

Survey Kepuasan Pelanggan yang bertujuan untuk memperoleh informasi antara lain:

• Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;

• Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan

serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;

• Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan produk antara

lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;

• Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;

• Memperbaiki kinerja perusahaan melalui pengidentifikasian Room to Improve; sebagai dasar dalam

penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.

Perusahaan membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan

tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perusahaan untuk menentukan

keputusan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan, maka besaran dividen kas yang

dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan.

Kebijakan Dividen

Keterangan 2017 2016 2015

Dividen kas yang dibagikan 26,173,911,143 39,051,789,825 -

Dividen per lembar saham 768,47 1.146,56 -

Payout rasio 3.56 (2.15) -

Tanggal pengumuman 7 Juni 2018 31 Maret 2017 -

Tanggal pembayaran - - -



Sampai dengan akhir periode pelaporan, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) belum melaksanakan

program kepemilikan saham untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran saham

atau penawaran opsi saham. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait stock

option yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga exercise, jangka waktu, persyaratan

pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawandan/atau Manajemen yang Dilaksanakan

Perusahaan (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir 2017, Perusahaan belum melakukan penawaran umum saham ke publik melalui

pasar modal, sehingga belum ada dana hasil penawaran umum yang dapat digunakan Perusahaan untuk

mengembangkan usaha. Oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai:

1. Total perolehan dana;

2. Rencana penggunaan dana;

3. Rincian penggunaan dana;

4. Saldo dana; dan

5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realisasi investasi Tahun 2017 hanya mencapai 39,08% dibandingkan dengan RKAP dan 77,41%

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini disebabkan internal generated fund masing

masing PTPN masih sangat minim sehingga manajemen perusahaan sangat selektif terhadap pelaksanaan

kegiatan investasi. Tabel Investasi dapat dilihat di bawah ini:

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha,

Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

INVESTASI(Rp Juta)

Keterangan 2016 2017 Capaian (%)

Realisasi Realisasi RKAP Realisasi RKAP

INVESTASI TANAMAN

Kelapa Sawit 1.416.878 1.090.483 2.576.476 76,96 42,32

Karet 928.093 677.252 685.053 72,97 98,86

Kopi 87.388 104.918 87.370 120,06 120,09

Teh 53.076 35.303 37.326 66,51 94,58

Aneka Tanaman 212.031 399.263 362.978 188,30 110,00

Total Investasi Tanaman 2.697.467 2.307.220 3.749.203 85,53 61,54



(Rp Juta)

Keterangan 2016 2017 Capaian (%)

Realisasi Realisasi RKAP Realisasi RKAP

TOTAL INVESTASI NON TANAMAN

Bangunan Rumah 59.656 83.985 134.882 140,78 62,27

Bangunan Perusahaan 405.755 161.588 670.043 39,82 21,12

Mesin dan Instansi 2.557.006 1.109.837 2.111.119 43,40 52,57

Jalan, Jembatan dan saluran air 102.130 78.889 192.782 77,24 40,92

Alat Pengangkutan 51.087 32.968 79.306 64,53 41,57

Inventaris Kecil 119.092 162.610 319.342 136,54 50,92

Instalasi Pembibitan 282 - - - -

Aktiva Dalam Konstruksi 131.671 814.206 3.234.235 618,36 25,17

HGU/Sertifikasi 49.649 203.895 839.091 410.67 24,30

Sapi Pola Pembiakan 4 - - - -

Aktiva Lain-lain 183.914 62.410 1.563.348 33,93 3,99

Total Investasi Non Tanaman 3.660.246 2.710.387 9.144.149 74,05 29,64

Total Investasi PTPN 6.357.713 5.017.607 12.893.352 78,92 38.92

Penyertaan Anak Perusahaan 370.034 190.632 435.074 51,52 43,82

Total Investasi &Penyertaan PTPN

6.727.747 5.208.239 13.328.426 77,41 39,08

RESTRUKTURISASIProgram restrukturisasi keuangan difokuskan kepada 2 (dua) kegiatan utama yakni restrukturisasi hutang

bank eksisting dan penarikan pinjaman baru (fresh fund injection). Restrukturisasi dilakukan secara bertahap

dengan skala prioritas pada 7 (tujuh) PTPN, yakni; PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XIII dan

PTPN XIV yang sudah tidak bankable dengan total hutang bank unsustain sebesar Rp15 triliun.

a. Restrukturisasi Hutang Perbankan Eksisting

Pola restrukturisasi hutang eksisting dilakukan untuk meingkatkan kemampuan perusahaan untuk

mendapatkan dana baru bagi modal kerja dan investasi, serta menjaga Going Concern perusahaan.

Restrukturisasi Hutang Perbankan PTPN Group sd tahun 2017 sebesar Rp10,41 Triliun, dilakukan dengan

cara menurunkan suku bunga atau memperpanjang jangka waktu pinjaman.

PTPN Fasilitas Jumlah(Rp Miliar)

Restrukturisasi Fasilitas Kredit Existing

PTPN I KMK BRI 100 Perubahan Angsuran Pokok; Penurunan Bunga (11% -> 9,5%)

KI Eximbank 550 Perubahan Jangka Waktu dan Angsuran Pokok; Penurunan Bunga (11% -> 10,75%)

PTPN II KI & KMK BRI 926 Perpanjangan Jangka Waktu (2021 -> 2024); Penurunan Bunga (10,5% -> 9%)

KMK BRI Agro 48 Perpanjangan Jangka Waktu (2016 -> 2019)

TBYD Mandiri 20 Perpanjangan Jangka Waktu (2017 -> 2019)

TBYD BRI Agro 3 Perpanjangan Jangka Waktu (2016 -> 2025)

PTPN VI KI Mandiri 1.031 Perpanjangan Jangka Waktu (2023 -> 2028); Perubahan Angsuran Pokok

PTPN VII KI Sindikasi 5.086 Perpanjangan Jangka Waktu (2025 -> 2028), Perubahan Angsuran PokokBunga turun (10,5% → 7% naik bertahap ke 10,75%)

PTPN XIII KI Mandiri 2.122 Perpanjangan Jangka Waktu (2023 -> 2031); Penurunan Bunga (9,75% -> 8%)

KMK BRI 490 Perpanjangan Jangka Waktu (2018 -> 2025); Penurunan Bunga(9,75% -> 8% 10%)

PTPN XIV Bank Mandiri 19 Penjadwalan Kembali Fasilitas sd tahun 2023

Bank Agro 18 Penjadwalan Kembali Fasilitas sd tahun 2026

Total 10.413



(Rp Juta)

PTPN Sumber Pendanaan Total Eksposur

Pinjaman Talangan* Kredit Penerusan** Dukungan Holding*** Cash Contigent Liabilities

Outstanding Penyaluran Penggunaan Plafond Nilai Keterangan

PTPN I 181.583 306.783 402.009 452.000 100.000 LoC 583.592 100.000

PTPN II 85.216 369.684 608.000 750.000 190.000 LoC 693.216 190.000

PTPN III (Umbrella)

- - - 114.000 - - - -

PTPN IV - - - - - - - -

PTPN V - - - - - - - -

PTPN VI - - - - - - - -

PTPN VII 304.475 437.069 414.929 700.000 - - 719.404 -

PTPN VIII 250.000 250.000 350.000 850.000 - - 600.000 -

PTPN IX 75.000 166.000 650.000 800.000 - - 725.000 -

PTPN X 300.000 450.000 - - 100.000 LoC 300.000 100.000

PTPN XI - - - - 25.000 LoC - 25.000

PTPN XII - 30.000 144.000 200.000 - - 144.000 -

PTPN XIII 326.580 891.580 337.000 377.000 350.000 CG 663.580 350.000

PTPN XIV 74.276 74.276 56.762 257.000 - - 131.038 -

Total 1.597.130 2.975.392 2.962.700 4.500.000 765.000 - 4.559.830 765.000

b. Fresh Fund Injection

Pendanaan bagi PTPN Anak yang tidak ‘bankable’ dalam bentuk modal kerja dan investasi untuk program

peningkatan kinerja. Sampai dengan Desember tahun 2017 total pendanaan bagi PTPN Group sebesar

Rp6,9 Triliun, tersalur ke PTPN Anak sebesar Rp5,4 Triliun.

1. Pinjaman Talangan dari Holding

Jumlah penyaluran dana talangan dari Holding mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar

Rp3 Triliun. Disamping itu, outstanding pinjaman sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1,6 Triliun.

2. Penerusan Fasilitas Perbankan

Plafon fasilitas kredit perbankan sebesar Rp4,5 Triliun dengan penerusan kredit perbankan dari

Holding ke PTPN Anak sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp2,95 Triliun atau mencapai 65,5% dari

plafond kredit.

3. Dukungan Holding untuk Pendanaan PTPN

Dukungan dari Holding bagi pendanaan PTPN Anak, berupa Corporate Guarantee penerbitan MTN,

Letter of Comfort dan Letter of Undertaking fasilitas kredit bilateral PTPN Anak. Contigent Liabilities

per tahun 2017 sebesar Rp0,76 Triliun.

Keterangan* Pinjaman Talangan dari Ekuitas/Fasilitas PTPN III** Penerusan KI/KMK Perbankan (BNI, BCA, DBS) dari Holding ke PTPN/Anak*** Dukungan dari Holding untuk Pendanaan Corporate Guarantee (CG), Letter of Comfort (LC) dan Letter of Undertaking (LU)



Kelompok Usaha, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan beberapa bank yang

dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, beberapa asosiasi perusahaan perkebunan,

beberapa koperasi karyawan dan pusat koperasi karyawan berupa penempatan giro, deposito dan fasilitas

kredit modal kerja, penyewaan kendaraan dan peralatan kantor, pemberian pinjaman modal kerja kepada

perusahaan afiliasi dan lain-lain.

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

KAS DAN SETARA KASPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi

dengan Pemerintah masing-masing sebesar 93,73% dan 95,02% dari total kas dan setara kas.

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYAPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada

entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 100% dan 99,91% dari total kas yang dibatasi

penggunaannya.

PIUTANG USAHAPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, piutang usaha kepada entitas berelasi dengan Pemerintah

(setelah dikurangi penyisihan atas kerugian penurunan nilai) masing-masing sebesar 27,24% dan 19,88%

dari total piutang usaha neto.

PIUTANG LAIN-LAINPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo piutang lain-lain pada entitas berelasi masing-masing

sebesar 59,03% dan 34,36% dari total piutang lain-lain.

PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANGPiutang Pemerintah Kabupaten Siak merupakan pengeluaran Entitas Anak yaitu PTPN V yang belum

dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, untuk membiayai (prefinancing) proyek pengembangan kebun

kelapa sawit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, PTPN V bertindak sebagai kontraktor pelaksana. PTPN V

sedang dalam proses gugatan hukum terhadap Pemkab Siak atas piutang ini.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo piutang lain-lain jangka panjang pada entitas berelasi

masing-masing sebesar 0,00% dan 0,45% dari total piutang lain-lain jangka panjang.

UTANG BANK JANGKA PENDEKPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang bank jangka pendek yang ditempatkan pada entitas

berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 82,48% dan 84,84% dari total utang bank jangka

pendek.

UTANG USAHAPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang usaha yang ditempatkan pada entitas berelasi

dengan Pemerintah masing-masing sebesar 8,9% dan 15,73% dari total utang usaha.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi



UTANG LAIN-LAINPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang lain-lain yang ditempatkan pada entitas berelasi

dengan Pemerintah masing-masing sebesar 2,93% dan 32,72% dari total utang lain-lain.

UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANGPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang lain-lain jangka panjang pada entitas berelasi

masing-masing sebesar 38,26% dan 29,36% dari total utang lain-lain jangka panjang.

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR - BPJS KETENAGAKERJAANPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo biaya masih harus dibayar (iuran BPJS Ketenagakerjaan)

pada entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebesar 0,26% dan 1,81% dari total biaya masih harus

dibayar.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANGPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pendapatan diterima di muka jangka panjang pada entitas

berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 49,28% dan 61,33% dari total pendapatan diterima di

muka jangka panjang (sebelum dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun).

UTANG JANGKA PANJANGPada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang jangka panjang pada entitas berelasi dengan

Pemerintah masing-masing sebesar 89,10% dan 96,04% dari total utang jangka panjang.

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah

sebagai berikut:

Pihak Berelasi Hubungan Sifat TransaksiPT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito fasilitas

kredit modal kerja dan investasi

PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk (BRI) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia fasilitas kredit

Penempatan giro dan deposito bunga atas deposito, modal kerja dan investasi

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penempatan giro dan deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi

PT BNI Syariah Tbk Dikendalikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Fasilitas kredit modal kerja

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito fasilitas kredit modal kerja dan investasi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi JawaTengah Penempatan giro

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dikendalikan oleh PemerintahPusat Republik Indonesia Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Penempatan giro

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Penempatan giro

PT Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan & Bangka Belitung

Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Penempatan giro dan deposito

PT Bank Syariah Mandiri Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penempatan giro, deposito, dan fasilitas kredit modal kerja

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dikendalikan oleh Pemerintah Propinsi Riau Penempatan giro

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Penempatan giro

PT Bank Nagari Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Penempatan giro

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Penempatan giro

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Pendapatan ganti rugi lahan

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Entitas anak BRI Penempatan giro dan deposito

PT Bank Pembangunan Sumatera Utara Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara Penempatan giro dan deposito

PT Mardec Nusa Riau Entitas Asosiasi Penjualan komoditas perkebunan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa kesehatan karyawan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karyawan

PT Sinkona Indonesia Lestari Entitas Asosiasi Penyertaan saham dan penjualan komoditas perkebunan

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penyewaan tanah



Pihak Berelasi Hubungan Sifat TransaksiPT Perkebunan Mitra Ogan Entitas Asosiasi Penyertaan saham, jasa kesehatan

PT Asuransi Jasa Tania Tbk Dikendalikan oleh Dana Pensiun Perkebunan Asuransi

Hamburg Indonesische Import Gmbh (Indoham)

Entitas Asosiasi Biaya talangan

PT Langkat Nusantara Kepong Entitas Asosiasi Biaya talangan

Koperasi Karyawan Nusa Tiga Koperasi Karyawan Perusahaan Pembelian bahan pembantu dan sewa kendaraan

Pusat Penelitian Teh dan Kina Entitas Asosiasi Pembelian bibit

PT Tiga Mutiara Nusantara Entitas Asosiasi Biaya talangan dan jasa perobatan

Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) Dana Pensiun Kelompok Usaha Peserta dana pensiun perkebunan

Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Koperasi Karyawan Entitas Anak Pembelian bahan pembantu dan jasa pemeliharaan

PT Industri Gula Nusantara Entitas Asosiasi Penyertaan saham dan pinjaman

Serikat Pekerja Perkebunan Serikat Pekerja Entitas Anak Pemberian pinjaman

PKBL PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKBL Entitas Anak Pemberian pinjaman

Perum Jasa Tirta Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penyertaan pada entitas asosiasi

Perum Jasa Tirta I Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penyertaan pada entitas asosiasi

Pemerintah Daerah Siak Pemerintah Daerah Pemberian pinjaman modal dan tenaga kerja

Perusahaan Umum Kehutanan Negara Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penjualan saham entitas asosiasi

PT Pupuk Kalimantan Timur Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Penyertaan saham pada entitas anak, pembelian pupuk, dan bahan pembantu

PT Mega Eltra Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu

PT Pupuk Sriwijadja Palembang Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu

PT Barata Indonesia (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa konstruksi

PT Pertamina (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pembelian bahan bakar minyak

WIKA-WIP KSO Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Jasa konstruksi

Koperasi Karyawan Mon Madu Koperasi Karyawan Entitas Anak Jasa pengangkutan TBS, CPO dan pemeliharaan tanaman

PT Krakatau Engineering Dikendalikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Jasa konstruksi

PT Petral Niaga Pertamina Entitas Anak PT Pertamina(Persero) Pembelian bahan bakar minyak

PT Petrokimia Gresik Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu

PT Petrosida Gresik Entitas Anak PT Petrokimia Gresik Pembelian pupuk dan bahan pembantu

PT Gresik Cipta Sejahtera Entitas Anak PT Petrokimia Gresik Pembelian pupuk dan bahan pembantu

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pembelian beras dan bahan pembantu

PT Amarta Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa konstruksi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa angkutan CPO

PT Waskita Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa konstruksi

PT Boma Bisma Indra (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pengadaan barang dan jasa

Pusat Koperasi Karyawan Koperasi Karyawan Entitas Anak Pengadaan barang dan jasa

PT Rekayasa Industri Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Jasa konstruksi

PT Pupuk Kujang Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Pembelian pupuk dan bahan pembantu

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Penjualan gula

PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Asuransi

PT Pilar Sinergi BUMN Entitas asosiasi Penyertaan pada entitas asosiasi

Koperasi Karyawan Rispa Medan Koperasi Karyawan Perusahaan Pemberian pinjaman

Koperasi Karyawan Jurai Koperasi Karyawan Perusahaan Pemberian pinjaman

PT Propernas Nusa Dua Dikendalikan oleh Perum Perumnas Pemberian pinjaman

Lembaga Pendidikan Perkebunan Lembaga Pendidikan Perkebunan Kelompok Usaha Biaya pendidikan dan pelatihan karyawan

PT Rajawali Nusantara Indonesia Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa pengadaan

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Jasa penyedia sistem dan jaringan

PT Telekomunikasi Seluler Dikendalikan oleh PT Telkom(Persero) Tbk Penyewaan tanah

PT Sarana Multi Infrastruktur Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Pemberian pinjaman



Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara

signifikan Kelompok Usaha PTPN III.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan

Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(“DSAK”) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif

untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut:

• Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan yang mensyaratkan entitas

untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi

perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus

kas maupun perubahan non-kas. Berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• Amandemen PSAK No.13: Properti investasi - Pengalihan properti investasi, berlaku efektif 1 Januari

2018

Amandemen ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan

pengungkapan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan

properti investasi. Pernyataan ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan cadangan mineral seperti

minyak, gas alam dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui.

• Amandemen PSAK No.15: Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - kepentingan jangka

panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020. Standar akuntansi

ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No.71 atas instrument keuangan pada entitas

asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan

jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi

atau ventura bersama.

• Amandemen PSAK No.16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif, berlaku efektif 1 Januari

2018.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer

plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK No.16: Aset Tetap.

• Amandemen PSAK No.46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang

Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga

perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba

kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Perubahan Kebijakan Akuntansi



• Amandemen PSAK No.53: Pembayaran berbasis saham - klarifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran

berbasis saham, berlaku efektif 1 Januari 2018

Amandemen ini merevisi PSAK No.53 tentang akuntansi kompensasi berbasis saham yang telah

dikeluarkan pada tanggal 4 september 1998. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak

material.

• Amandemen PSAK No.62: Kontrak asuransi, berlaku efektif 1 Januari 2020

Amandemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian

sementara dari PSAK No.71 (deferral approach) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis

(overlay approach) untuk aset keuangan yang ditetapkan.

• PSAK No.67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif 1 Januari 2018.

PSAK ini mengklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan dalam PSAK No.67, selain yang dideskripsikan

dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan

sesuai PSAK No.58.

Sampai dengan tahun 2017, PTPN III tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan

usahanya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Asumsi Dasar Kelangsungan Usaha

Peluang usaha komoditi perkebunan di masa yang akan datang akan semakin baik seiring dengan membaiknya

kondisi perekonomian baik regional maupun global, harga jual komoditi perkebunan diharapkan akan semakin

baik dan produksi juga mengalami peningkatan. Dalam rangka mengamankan kelangsungan usaha, Perusahaan

senantiasa melakukan kajian risiko dan mitigasi secara berkala terhadap aspek-aspek strategis dengan baik.

Selain memantau risiko utama tersebut, Perusahaan juga memantau berbagai risiko dengan kategori kritikal

dan ekstrem di bidang operasional, SDM, lingkungan maupun aspek lainnya, diikuti upaya mitigasi.

Selain itu, Perusahaan berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan produksi, diantaranya dengan melakukan

pengendalian proses pada Stasiun Sterilizer, Stasiun Press dan Stasiun Klarifikasi sehingga lossis pada Buah

Ikut Tandan Kosong (BITK), serabut press dan drab akhir dapat diminimalisir, menggunakan stimulansia untuk

meningkatkan produksi tanaman karet, terutama mengoptimalkan produksi TM karet tua yang akan didongkel,

dan melakukan klasterisasi guna optimalisasi kapasitas giling tebu.

Di samping itu, Perusahaan juga berupaya untuk senantiasa meningkatkan mutu dari produk-produk yang

dihasilkan seperti meningkatkan kualitas BBT (Bahan Baku Tebu) yang MBS (manis, bersih dan segar) melalui

penyesuaian jadual tebang berdasarkan kondisi real yang ada dilapangan serta perlakuan ekstra untuk

mendapatkan mutu tebu yang optimal.

Informasi Kelangsungan Usaha

Bagi Holding perkebunan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero),

GCG didefinisikan sebagai pola pikir

dan pola kerja yang diterapkan di seluruh

jajaran perseroan untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas demi

terciptanya sistem manajemen yang efisien

dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi

pemangku kepentingan.



Untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh

secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate

Governance (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen

tersebut, PTPN III (Persero) senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku

di ranah nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah

bagian dari komitmen Perseroan untuk mendorong terwujudnya perusahaan yang kokoh dan independen.

Tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) diyakini menjadi dasar bagi peningkatan

kinerja perusahaan secara berkesinambungan sesuai dengan ekspektasi shareholders dan stakeholders.

Melalui penerapan GCG, diharapkan perusahaan mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku

kepentingan dan mampu meraih keunggulan daya saing secara berkelanjutan. Wujud komitmen manajemen

dalam upaya untuk menerapkan GCG secara terencana, sistemik, dan berkesinambungan tergambar dari visi

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yaitu: “Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan

kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik”.

Penerapan prinsip-prinsip GCG Perseroan didasarkan pada standar yang berlaku baik secara nasional maupun

internasional. Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendasarkan penerapan GCG pada

Peraturan Menteri BUMN No. Per–01/MBU/2011 jo. Peraturan Menteri BUMN No. Per–09/MBU/2012 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Penerapan GCG tersebut dimaksudkan untuk

menjadikan GCG sebagai dasar operasional Perusahaan, seperti yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang

No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya

harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan tanggung jawab.

Prinsip-prinsip GCG yang dijalankan Perseroan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD

(Organization for Economic Cooperation and Development).

Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen agar penerapan GCG tidak hanya

memenuhi (comply) dengan ketentuan yang berlaku, namun penerapan juga dilakukan dengan mengacu

kepada praktik-praktik terbaik (beyond compliance).

Penerapan Prinsip Tata Kelola yang baik dilakukan Perseroan agar pencapain kinerja dapat memuaskan dan

dapat meningkatkan kualitas serta efektifitas hubungan kerja antara manajemen dan karyawan sebagai

Organ Perseroan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni:

1. Transparansi (Transparency)

Transparansi (Transparency) yaitu mengutamakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan

pengungkapan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas (Accountability) yaitu memiliki sistem manajemen dengan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban yang jelas sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas (Responsibility) yaitu memastikan kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap personel

secara efektif melalui pembuatan laporan penerimaan cinderamata atau gratifikasi, laporan conflict of

interest.

4. Independensi (Independent)

Perseroan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA




Bagi Perseroan, komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi

peraturan yang berlaku tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja bisnis

yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Langkah implementasi kebijakan penerapan GCG, adalah dengan

menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh jajaran

manajemen dan karyawan.

Perseroan juga melakukan komunikasi dan sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan

tanggung jawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan. Selain itu, Perseroan juga

senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam

praktik tata kelola Perseroan.

Komitmen impelementasi GCG di antaranya:

1. Menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code) dan Pedoman Perilaku. Panduan/kebijakan terhadap penerapan tata kelola Perseroan yang baik

telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Untuk menciptakan situasi

kondusif, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan diwajibkan untuk menerapkan pedoman

perilaku (Code of Conduct) dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan secara berkala tahunan.

2. Meninjau dan menyempurnakan pedoman pedoman GCG. Perseroan menunjuk seorang anggota Direksi

sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perseroan yang Baik, dan

melaporkan hasil monitoring/evaluasi kepada RUPS dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tata kelola

Perseroan yang baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) Perseroan dan dituangkan

ke dalam kontrak manajemen.

3. Melakukan asesmen/evaluasi penerapan GCG secara berkala. Penilaian (assessment) penerapan GCG

dilakukan secara berkala oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penilai juga melakukan

evaluasi pada tahun berikutnya dengan self assessment oleh Tim Internal Perseroan.

4. Menerbitkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang

sering terjadi adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Gratifikasi menjadi salah satu perhatian dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya

yang mengarah pada tindak pidana suap. Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman

bagi insan Perseroan dalam mengambil sikap yang tegas, pentingnya kepatuhan melaporkan, dan

penanganan praktik gratifikasi di Perseroan.

5. Menerbitkan kebijakan tentang sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System)

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan

Perseroan. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran bertujuan menjadi peringatan dini bagi seluruh insan

Perseroan dalam menangani pelaporan pelanggaran, menjamin penyelesaian pelaporan pelanggaran,

menghindari publikasi negatif, dan mengungkap permasalahan di Perseroan seperti fraud, diskriminasi,

pelecehan atau penyimpangan lainya.

6. Kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaaan penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK

Menerbitkan surat keputusan Direksi tentang penetapan jabatan struktural satu tingkat dibawah direksi

yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta memberikan teguran

bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

5. Kemandirian dan Kewajaran (Fairness)

Perseroan menerapkan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan

yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah pemerintah,

pekerja, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris bisa

selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju

satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang.



7. Sistem Pengendalian Intern berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO)

Perseroan berkomitmen untuk membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif agar dapat

memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance).

8. Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis ISO 31000

Perseroan menerapkan pengelolaan Sistem Manajemen Risiko secara kaskade dan agregasi. Secara

kaskade berarti dari atas ke bawah menguraikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sampai

pada organisasi terendah, sedangkan agregasi berarti sebaliknya pengelolaan itu dimulai dari organisasi

terendah kemudian dikelompokkan terus sampai organisasi tertinggi.

Perseroan berkomitmen untuk membangun dan menerapkan GCG di lingkungan Perseroan, hal tersebut

diawali oleh kesadaran untuk menata kelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi

yang sehat. Perusahaan terus mendorong peningkatan implementasi GCG dan berupaya menciptakan budaya

kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Roadmap GCG Perseroan Tahun 2004–2017 merupakan grand strategy dan milestone implementasi GCG

menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian

internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perseroan.

ROADMAP GCG

Tahapan dan Roadmap Penerapan GCG

2004 – 2010 2011 – 2013 2014 – 2017Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan GCG (wajib dan sukarela)

Pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal control yang wajar dan implementasi manajemen risiko

Menjadi perusahaan yang ramah, amanah dan professional serta dibarengi dengan implementasi tanggung jawab sosial Perseroan

KPI KPI KPI

1. Penyusunan GCG manual dan Kode Etik Perusahaan pada tahun 2004

2. Penyempurnaan GCG manual: tahun 2008, 2010 dan Kode Etik Perusahaan tahun 2008, 2010 dan 2012

3. Internalisasi dan penandatanganan pakta integritas dan Etika Kerja

4. Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2007

5. Terbentuknya system pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko

6. Pelaksanaan assessment secara berkala, sebagai berikut:Tahun 2004 = 75.89Tahun 2005 = 78.45Tahun 2006 = 79.38Tahun 2007 = 80.79Tahun 2009 = 82.62

7. Capaian hasil assessment pada tahun 2011 GCG : 83,77 dengan kualifikasi Baik.

1. Mengoptimalkan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika

2. Penyempurnaan Penyusunan Pedoman/Kebijakan:a. GCGb. Board Manualc. Kode Etik Perusahaand. Anggaran Dasar

3. Penyusunan Prosedur Program Kerja Tahunan SPI Berbasis Risiko

4. Penyusunan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang mengadopsi pada konsep dan praktik terbaik saat ini, yaitu Internal Control–Integrated Framework oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)

5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

6. Penyempurnaan Sistem Manajemen Terintegrasi QSHE

7. Target capaian hasil assessment GCG tahun 2013: 84 dengan kualifikasi baik

1. Secara konsinsten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan

2. Menyusun kebijakan dan penyempurnaan GCG:• Hubungan Korporasi dengan

Anak Perusahaan• Charter Komite• Charter Komisaris• Charter Direksi• Kebijakan manajemen risiko• Kebijakan teknologi informasi

3. Memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan struktur pengelola Etika GCG dan pengawas Etika disesuaikan dengan perkembangan perusahaan

4. Penyempurnaan pelaksanaan self assessment penerapan GCG setiap dua (2) tahun sekali

5. Target capaian hasil assessment GCG mencapai diatas 85 dengan kualifikasi sangat baik



Bagan Struktur Tata Kelola Perusahaan Per 31 Desember 2017

Struktur Tata Kelola PerusahaanBerdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ utama GCG

Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perseroan

tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Selain itu, Perseroan juga telah

membentuk organ-organ pendukung GCG di bawah Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,

dan Sekretaris Dewan Komisaris serta organ pendukung GCG di bawah Direksi yang terdiri dari Sekretaris

Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ Perseroan

tersebut menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perseroan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lain yang berlaku.

Pemegang Saham

Dewan Komisaris Direksi

Komite Audit

AuditInternal

Manajemen Risiko

Komite PemantauRisiko

SekretarisPerusahaan

DepartemenLainnya

Manajer

Staf



Penilaian Tata Kelola PerusahaanDalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Perseroan melakukan pengukuran penerapan GCG melalui penilaian (assessment) penerapan

GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan evaluasi (review) yang dilakukan sendiri (self-

asssessment) untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang

dilakukan tahun berikutnya.

Assesment penerapan GCG tahun 2017 pada Perseroan untuk periode 2016 yang terdiri dari 6 (enam) aspek

governance, yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan;

2. Pemegang Saham dan RUPS;

3. Dewan Komisaris;

4. Direksi;

5. Pengungkapan Informasi & Transparansi; dan

6. Lainnya.

Penilaian atas penerapan GCG di Perseroan dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melakukan langkah

perbaikan dan pemutakhiran struktural maupun operasional dalam rangka menciptakan kinerja usaha yang

tidak hanya berkualitas tapi juga mendukung perkembangan usaha yang sejalan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, etika bisnis, dan praktik bisnis terbaik.

Penilaian (assessment) dan evaluasi (review) atas penerapan GCG dilakukan dengan mengacu kepada

Indikator/Parameter GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor:

SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator dan

parameter penilaian tersebut dijabarkan dari beberapa aspek dan memiliki bobot sebagai berikut:

KRITERIA PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Aspek Pengujian BobotKomitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan 7,00

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9,00

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00

Direksi 35,00

Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00

Aspek Lainnya 5,00

Skor Keseluruhan 100,00



Rapat Umum Pemegang SahamRapat Umum Pemegang Saham merupakan Organ Perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur

pengurusan dan memegang segala kewenangan untuk menentukan arah Perseroan yang tidak diserahkan

kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

KEWENANGAN RUPS

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris

2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dengan

memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan

tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

3. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

4. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan

perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

JENIS RUPS DI PERUSAHAAN

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi:

a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan

RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah

penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

1) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota

Dewan Komisaris.

2) Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan

3) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.

Perusahaan menyampaikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat kepada Pemegang Saham

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS yang meliputi metode perhitungan dan rincian penentuan

gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi

yang sedang menjabat.

b. RUPS untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat

30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.

2) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan

yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.

Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris,

dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum

tanggal panggilan RUPS tahunan.

2. RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.



1. RUPS diselenggarakan pada tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan

usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut

disetujui dengan suara bulat.

4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS dalam

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

RUPS diterima.

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan

Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)

hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat pula dilakukan atas permintaan

Dewan Komisaris.

7. Permintaan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat

disertai dengan alasannya yang disampaikan oleh Pemegang Saham, tembusannya disampaikan kepada

Dewan Komisaris.

8. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain namun tidak terbatas pada:

a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau

c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan.

9. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang

berkaitan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

10. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal

RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

11. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat yang didokumentasikan.

12. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat termasuk usul yang

direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan

dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS

sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

13. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan rapat kepada Pemegang saham.

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang

Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

3. Risalah RUPS berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/

dissenting opinion, jika ada).

PIMPINAN DAN RISALAH RUPS



Dewan KomisarisDewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas kebijakan

Direksi dalam mengelola Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga

bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha

Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya secara independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas

Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang perkebunan, kemampuan strategis, pemahaman

bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan agro industri, pemahaman regulasi serta

manajemen dan pengendalian risiko. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan nasihat manajemen Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan

dibantu oleh dua Komite, yakni Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Fungsi pengawasan dan nasihat ini

dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan

kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan Perseroan sebelum dilaporkan

ke Pemegang Saham dan stakeholder lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal

Perseroan. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan yang menyangkut

pengkajian risiko dan pengelolaan Perusahaan. Komite ini juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan

efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perusahaan serta merekomendasikan arah kebijakan jika

diperlukan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan

pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang

Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS,

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas yang berlaku saat

ini.

2. Melaksanakan semua ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MMBU/ 2012,

diantaranya:

• Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

• Membuat pembagian tugas Dewan Komisaris yang diatur oleh Dewan Komisaris.

• Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari RKAP.

• Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang

baru lampau kepada RUPS.

• Mengusulkan Key Performance Indicators untuk ditetapkan RUPS.

• Menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para

Pemegang Saham.



• Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

• Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas Dewan

Komisaris, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perseroan lain, termasuk rapat-rapat

yang dilaksanakan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi),

serta honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan.

• Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada

perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

• Memastikan bahwa auditor eksternal maupun auditor internal memiliki akses informasi mengenai

Perseroan untuk melaksanakan tugas audit.

3. Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, diantaranya:

• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan

serta memberi nasihat kepada Direksi dalam hal:

a) Penetapan Visi dan Misi;

b) Pelaksanaan strategi korporasi;

c) Penyusunan RJPP dan RKAP;

d) Pengawasan implementasi rencana yang telah dirumuskan dalam RJPP/RKAP penilaian

efektivitas dan kinerja teknologi informasi.

• Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan oleh Direksi

serta masalah material lainnya;

• Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan serta memberikan pendapat dan saran kepada

Pemegang Saham atas setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan,

termasuk mencegah dan mengelola krisis Perseroan;

• Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, semesteran, dan tahunan).

4. Melaksanakan kewajiban lainnya terkait pegawasan dan evaluasi kinerja Perseroan yang berada di bawah

fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris.

• Membangun kerja sama tim yang efektif dan terpadu (kolegial) dengan meluangkan waktu yang

cukup dalam menjalankan tugas;

• Menetapkan rencana kerja setiap tahun dan melakukan evaluasi terhadap pencapaiannya secara self

assessment;

• Menetapkan anggaran Dewan Komisaris termasuk komite-komite dan sekretariat Dewan Komisaris;

• Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan risiko serta memberi saran mengenai penanganan risiko kepada Direksi;

• Mengevaluasi kinerja Direksi dan mengusulkan kompensasi Direksi, berdasarkan wewenang yang

diberikan oleh RUPS;

• Melaksanakan tugas-tugas lain dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial;

• Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), ketetapan RUPS dan ketentuan perundang-undangan

lainnya;

• Memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku

serta standar transparansi;

• Menyusun program pengembangan (Knowledge and Skill) untuk Dewan Komisaris;

• Berperan untuk meningkatkan citra Perseroan;

• Menetapkan kriteria informasi yang relevan serta kriteria yang dapat atau yang tidak dapat diberikan

kepada stakeholders;

• Dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders

(pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris

maupun penyampaian oleh Direksi;

• Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perseroan;

• Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen

risiko Perseroan;

• Memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan;

• Memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;

• Memberikan arahan terhadap kebijakan rencana promosi dan mutasi pejabat kunci yang akan

dilakukan Direksi;



• Memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia (PSAK);

• Memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya;

• Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut;

• Melakukan pengawasan dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan

yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;

• Memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangannya atau RUPS;

• Melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal melalui Komite Audit sesuai ketentuan

pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses

penunjukannya;

• Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usul dari Komite Audit;

• Memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan

telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris;

• Melaporkan dengan segera kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta

saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi;

• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/

perusahaan patungan termasuk dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/ perusahaan patungan;

• Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi

yang ditetapkan;

• Mengusulkan remunerasi Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;

• Menetapkan setiap tahun indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya untuk disetujui

RUPS;

• Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

HAK DEWAN KOMISARIS

a. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya

ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.

c. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas biaya Perusahaan jika

dianggap perlu.

d. Membentuk komite Audit dan satu Komite lain jika diperlukan.

e. Membentuk Komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal

dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:

1) diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

2) disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam

menjalankan tugas Perseroan.

f. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan

Komisaris atas biaya Perseroan.

g. Mendapatkan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.

h. Menerima tantiem atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan

mencapai tingkat keuntungan.

i. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan:

1) mengajukan permohonan izin kepada Menteri Negara BUMN mencakup kepentingan perjalanan dinas,

lama waktu perjalanan dinas, pembiayaan dan informasi lain yang relevan;

2) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas, wajib melaporkan

pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri Negara BUMN;

3) dalam hal perjalanan ke luar negeri dilaksanakan atas kepentingan dan biaya pribadi, menyampaikan

pemberitahuan kepada Menteri Negara BUMN.



a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana

Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria,

target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara kolegial dan

individu dengan realisasi pencapaian.

e. Dewan Komisaris membahas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d melalui proses

pembahasan internal Dewan Komisaris maupun dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi kepada RUPS dalam laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris.

g. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham dalam laporan

triwulanan dan laporan tahunan, yang antara lain terdiri atas:

1) Rencana Kerja dan anggaran;

2) Realisasi pencapaian rencana kerja dan anggaran;

3) Realisasi pencapaian key performance indicators Dewan Komisaris;

4) Review dan penilaian kinerja Direksi.

h. Dewan Komisaris dapat menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris dalam melakukan proses

penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d.

i. Mengingatkan Direksi untuk menyampaikan usulan RKAP paling lambat tanggal 15 September tahun

sebelumnya.

j. Menyampaikan tanggapan/usulan pengesahan RKAP kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari

sebelum periode RKAP.

k. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai

masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

l. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

m. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani

Laporan Tahunan.

n. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

o. Menyusun Program Kerja Tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

p. Membentuk Komite Audit.

q. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.

r. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

s. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan

tersebut dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

t. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru

lampau kepada RUPS.

u. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

v. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme,

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran;

w. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan

pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perusahaan.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS



WEWENANG DEWAN KOMISARIS

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan

verifikasi dan lain-lain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan.

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut

pengelolaan Perusahaan.

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri Rapat Dewan Komisaris.

f. Memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap usulan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan

Kepala Satuan Pengawasan Intern.

g. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.

h. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

i. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

j. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

k. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS.

l. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi,

jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat

alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan

kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.

n. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan

penjelasan.

o. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

p. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

q. Melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal berdasarkan usul Komite Audit sesuai ketentuan

pengadaan barang dan jasa, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses

penunjukannya.

r. Menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan Auditor Eksternal dan besarnya honorarium/

imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.

s. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan

pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Jika hal ini terjadi, maka

berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan dan

Pihak ketiga.

t. Memperoleh kepastian dari Direksi bahwa informasi mengenai Perusahaan diterima oleh Dewan Komisaris

secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

u. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan sekurang-

kurangnya satu kali dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan

faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan secara signifikan.

v. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perusahaan

paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

w. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan aktivitas usaha

perusahaan yang melampaui kewenangan Direksi.



Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris Independen, dan 3 (tiga)

Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berdomisili

di Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan

Komisaris akan berakhir sebagaimana daftar di bawah ini:

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Nama Jabatan Nomor SK PeriodeJoefly J. Bahroeny Komisaris Utama SK-383/MBU/2013 2013 s/d 2018

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris SK-03/MBU/01/2017 2017 s/d 2022

Dahlan Harahap Komisaris SK-383/MBU/2013 2013 s/d 2018

Muhammad Syakir Komisaris SK-224/MBU/10/2017 2017 s/d 2022

Dedi Y.H. Sitorus Komisaris SK-164/MBU/07/2016 2013 s/d 2017

Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) ditetapkan

dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/DK/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pembagian

Tugas Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Anggota Dewan Komisaris dengan susunan

sebagai berikut:

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham,

pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS dan waktunya tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota

Direksi.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan petimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-

masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki

pengetahuan yang memadai di bidang Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakannya.

3. Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan

dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan.

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan

perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan

dengan sektor keuangan.

Persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan

Komisaris dan surat tersebut disimpan Perusahaan.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Nama Jabatan TugasJoefly J. Bahroeny Komisaris Utama Koordinator Dewan Komisaris

Dahlan Harahap Komisaris Bidang Produksi, Keuangan dan sebagai Ketua Komite Audit

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pengurusan HGU dan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

Muhammad Syakir Komisaris Bidang Pemasaran, Teknologi Informasi dan Pengadaan Barang/Jasa

Deddy Y.H. Sitorus Komisaris Bidang Umum, SDM, Hukum, PKBL dan CSR



PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan pihak yang posisinya sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya

Perusahaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk memiliki

kemampuan dan keahlian (Skill) yang dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan. Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) mengantisipasinya dengan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui

pendidikan informal antara lain: Seminar, Workshop, Studi Banding. Program pengembangan tersebut

harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan membuat laporan pelaksanaan program

pengembangan kepada Pemegang Saham.

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU

Program Pengenalan diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru yaitu, agar yang bersangkutan dapat

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

2. Gambaran mengenai Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), berkaitan dengan tujuan, sifat,

dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang,

posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

3. Pemahaman tentang kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan

pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

4. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta

hal-hal yang tidak diperbolehkan.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mengatur tata tertib kerja dan hubungan dengan Direksi, perusahaan telah memiliki Board

Manual yang selalu direview dan dilakukan pengkinian. Board Manual berisi pengaturan sebagai berikut:

• Fungsi Dewan Komisaris

• Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

• Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

• Komposisi Dewan Komisaris

• Pengangkatan Dewan Komisaris

• Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris Baru

• Program Pengembangan Dewan Komisaris

• Rapat Dewan Komisaris

• Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

• Organ Pendukung Dewan Komisaris



a. Program Kerja bidang tugas rutin dan monitoring

1. Melaksanakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.

2. Melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 1 kali dalam

sebulan.

3. Melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dalam rangka penilaian atas kinerja cabang.

b. Program kerja bidang administrasi, pelaporan dan rekomendasi kepada Pemegang Saham.

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai kinerja usaha tahun buku 2016 sebagai

rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan laporan keuangan

Perusahaan tahun buku 2016.

2. Monitoring dan evaluasi laporan manajemen berkala atas pelaksanaan RKAP tahun 2017 yang

meliputi tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I sd IV Tahun 2017.

3. Menyampaikan laporan penilaian terhadap kinerja Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham

pada setiap Laporan Semester.

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun

2016 setiap triwulan.

5. Menyusun SOP Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris.

6. Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris secara individu sesuai KPI

yang telah ditetapkan.

7. Berkoordinasi dengan Pemegang Saham membuat dan menetapkan kebijakan mengenai usulan

remunerasi Direksi.

8. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RKAP tahun buku 2017 sebagai

rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan RKAP tahun 2017.

c. Program kerja bidang koordinasi dan pengawasan

1. Menyampaikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi atas hasil monitoring dan evaluasi atas

tindak lanjut temuan auditor eksternal (KAP) dan auditor internal (SPI) berdasarkan hasil laporan yang

disampaikan oleh Komite Audit.

2. Memberikan pendapat tertulis terhadap permohonan Direksi yang terkait dengan berbagai kegiatan

Perusahaan.

3. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan risiko atas kegiatan

Perusahaan berdasarkan laporan dan analisis dari Komite Pemantau Risiko.

4. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan sistem teknologi dan

informasi Perusahaan.

5. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan

pengembangan karir karyawan.

6. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan pengadaan

barang dan jasa Perusahaan.

7. Memberikan pendapat, arahan dan saran kepada Direksi berkaitan dengan kebijakan produktivitas

dan kualitas tanaman.

8. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III

(Persero) yang diterima Dewan Komisaris.

d. Program kerja bidang pengembangan wawasan dan pengetahuan

1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat publikasi dengan tujuan meningkatkan peran Dewan Komisaris

untuk membantu meningkatkan citra Perusahaan.

2. Mengikuti seminar, pelatihan dan workshop dalam rangka pengembangan pengetahuan Dewan

Komisaris dan meningkatkan kompetensi terhadap keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar

negeri.

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian BUMN Nomer PER–01/MBU/2011 tentang Tata Kelola

Perusahaan yang baik pada BUMN, maka Komisaris Independen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III

(Persero) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya

untuk bertindak independen.

Komisaris Independen Perusahaan memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan

Pengawas Syariah (DPS), atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1

(satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan

afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan

lain yang relevan;

d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen

dimaksud menjabat;

e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan

f. Berdomisili di Indonesia.

KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan

keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun

pemegang saham. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang

Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS



Direksi berfungsi sebagai manajemen tertinggi yang melakukan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan

Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh

secara kolegial dalam memaksimalkan nilai Perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang

dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham. Proses pemilihan dan

pengangkatan Direksi didahului dengan proses fit and proper test.

Direksi

Seluruh anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah lulus Fit and Proper Test dan

telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham, dan berdomisili di Indonesia. Masa jabatan anggota

Direksi adalah 5 (lima) tahun. Berikut daftar anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

yang menjabat di tahun 2017:

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Nomor: 3.00/

SKPTS/41/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dengan susunan sebagai berikut:

1. Dasuki Amsir : Direktur Utama

2. Erwan Pelawi : Direktur Keuangan & Korporasi

3. Seger Budiarjo : Direktur Human Capital & Management Umum

4. Nurhidayat : Direktur Pelaksana

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Tugas Direksi:

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 21 Mei 2012

yang kemudian dituangkan Perusahaan dalam Pedoman GCG Perseroan pada tanggal 26 Januari 2015, maka

tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan

maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta

memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan

dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.

c. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan

Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan dan atau perusahaan lain, termasuk

rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Nama Jabatan Nomor SK PeriodeDasuki Amsir Direktur Utama SK-77/MBU/04/2017 2017 s/d 2018

Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum SK-98/MBU/05/2016 &SK-37/MBU/02/2018

4 Mei 2016 s/d 4 Mei 2021

Erwan Pelawi Direktur Keuangan dan Operasional

SK-88/MBU/2012 1 Maret 2012 s/d saat ini

Nurhidayat Direktur Pelaksana SK-98/MBU/05/2016 4 Mei 2016 s/d saat ini



Komisaris atau Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas dan atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN

yang bersangkutan dan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk

dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

d. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/

suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap

perubahannya.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik

di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau

Keputusan RUPS.

Kewajiban:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan

tujuan serta kegiatan usahanya.

b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat

sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan perubahannnya serta

menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September dan kepada Pemegang

Saham paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan untuk mendapatkan

pengesahan RUPS. RJPP paling sedikit memuat:

1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;

2) Posisi Perusahaan saat ini;

3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;

4) Penetapan Visi dan Misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.

Pengesahan Rencana Jangka Panjang ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya

Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari Rencana

Jangka Panjang belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah

mendapat persetujuan Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran

dalam Rencana Jangka Panjang.

c. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP,

serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 (lima belas) September

sebelum periode RKAP tahun berjalan. RKAP paling sedikit memuat:

1) Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;

2) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

3) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan; dan

4) Hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.

Permohonan persetujuan RKAP disampaikan oleh Direksi kepada RUPS paling lambat dalam waktu 60

(enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan. Pengesahan atas RKAP diberikan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

d. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

e. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.

f. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen

keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

g. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada

Akuntan Publik untuk diaudit.

h. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Kuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan

serta Laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain akibat

penghapusbukuan piutang.



i. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan

Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud

pada huruf e dan f dan dokumen perusahaan lainnya.

k. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan

Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana huruf j.

l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip

pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

m. Memberikan laporan berkala termasuk laporan pelaksanaan manajemen risiko menurut cara dan waktu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris

dan/atau Pemegang Saham.

n. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris

dan Pemegang Saham.

p. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.

q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar

dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

r. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan

pencapaian tujuan Perusahaan.

s. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban

serta kewajaran.

t. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk

kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

u. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya

(istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya

untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban

dimaksud dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian

Perusahaan tersebut.

v. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

1) Mengalihkan kekayaan Perusahaan (transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku); atau

2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah

kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain

maupun tidak, yaitu transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun buku.

w. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf v tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau

penjaminan kekayaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha

Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.

x. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang bisnis ataupun isu-isu perubahan

lingkungan bisnis untuk memperoleh arahan dari Dewan Komisaris.

Wewenang Direksi:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk

mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam

maupun di luar Pengadilan.

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun

atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan

lain bagi karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.



e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI dengan persetujuan Dewan

Komisaris.

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan

Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta

mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar

dan/atau Keputusan RUPS.

h. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini tidak terbatas dan

tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Peseroan Terbatas, Anggaran

Dasar, atau Keputusan RUPS. Keputusan RUPS dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

i. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perusahaan adalah

setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

j. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perusahaan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan

dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

k. Menyusun Kebijakan dan Strategi manajemen risiko perusahaan secara tertulis dan komprehensif,

termaasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktifitas

kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau dalam frekuensi

yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha

perusahaan secara signifikan.

l. Mengembangkan budaya manajemen risiko perusahaan pada seluruh jenjang di organisasi, antara lain

melalui komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian

intern yang efektif.

m. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penerapan manajemen

risiko perusahaan, antara lain melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama

yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko perusahaan.

n. Memastikan bahwa manajemen risiko perusahaan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan

antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara unit kerja manajemen risiko, yang melakukan

identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja operasional dan unit

pengendalian intern perusahaan.

Pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT

Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: 3.00/PERDIR/XI/2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang

Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

a. Menjalankan pengurusan Perseroan selaku Holding dan mengkoordinasikan tugas-tugas Divisi Sekretaris

Perusahaan, Divisi Pengembangan dan Satuan Pengawasan Internal.

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program kegiatan masing-masing

anggota Direksi.

c. Menjalankan arahan dari Dewan Komisaris dan RUPS.

d. Mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi.

e. Mengadakan dan memimpin rapat Direksi Perseroan dan atau rapat Direksi Holding secara berkala, untuk

mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat.

f. Memberi penjelasan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai

Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Tahunan.

g. Melakukan pengawasan baik secara langsung atau melalui Dewan Komisaris Perseroan atau Dewan

Komisaris Perusahaan Anak PTPN atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN.

h. Mengkoordinasikan Anggota Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key

Performance Indicators (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.

PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DIREKSI



i. Mengkoordinasikan perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat Holding, yang dijabarkan dari

RKAP dan RJPP.

j. Mengkoordinasikan penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan kepada

Dewan Komisaris dan RUPS.

k. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen

Risiko di lingkungan Perusahaan.

Direktur Pelaksana Operasional

a. Menjalankan pengurusan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional (kecuali

tindakan terkait dengan pengurusan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS) sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Perseroan.

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas SEVP Produksi, SEVP SDM dan Umum serta SEVP Keuangan.

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional

(Produksi, SDM dan Umum dan Keuangan).

d. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

e. Mengadakan dan memimpin rapat antar Direktorat Operasional secara berkala, untuk mengevaluasi

pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional.

f. Menyampaikan laporan dan/atau penjelasan kepada Direktur Utama atas kegiatan operasional Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan/atau Perusahaan Anak Non PTPN.

g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) serta

merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.

h. Mengkoordinir perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat Operasional, yang dijabarkan dari

RKAP dan RJPP.

i. Mengkoodinir penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya Holding Perkebunan Nusantara PTPN

III (Persero) Operasional untuk disampaikan kepada Direktur Utama.

j. Mengusulkan kepada Direktur Utama atas tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan

kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

k. Merumuskan strategi-strategi yang memuat rencana aksi guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan,

baik di tingkat korporasi, fungsi maupun unit bisnis strategis (Strategic Business Unit/Distrik) dengan

mengitegrasikan dengan strategi dan kebijakan Holding.

l. Menyampaikan RJPP dan RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional kepada

Direksi Holding.

m. Mengevaluasi RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional secara berkala serta

melakukan analisa dan kajian untuk melakukan perubahan apabila terjadi penyimpangan pencapaian

RKAP.

n. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Operasional kepada Direksi Holding.

o. Melakukan pengawasan langsung atau melalui Dewan Komisaris Perusahaan Anak Non PTPN atas

pengelolaan Perusahaan Anak Non PTPN.

p. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen

Risiko di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Operasional.

q. Melaksanakan mandat Direktur Utama sebagai penanggung jawab Tata Kelola Perusahan yang Baik.

Direktur Human Capital Management dan Umum

a. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat HCM dan Umum yaitu Divisi Human

Capital dan Umum dan Divisi Teknologi Informasi.

b. Menyusun struktur organisasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat HCM dan Umum.

d. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bawah Direktorat HCM dan Umum.

e. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

f. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala pada Direktorat HCM dan Umum untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatannya.



g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Performance Indicators (KPI) yang

berkaitan dengan aspek operasional.

h. Menindaklanjuti temuan audit SPI atau audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.

i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan

untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris

dan RUPS;

j. Menyiapkan rancangan RKAP dan RJPP Direktorat HCM dan Umum.

k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat HCM dan

Umum dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

l. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN dalam bidang HCM dan Umum dan

Teknologi Informasi.

m. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen

Risiko di lingkungan Direktorat HCM dan Umum.

Direktur Keuangan dan Korporasi

a. Memimpin dan mengkordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi yaitu Divisi

Operasional, Divisi Korporasi dan Divisi Keuangan.

b. Melaksanakan program restrukturisasi bidang keuangan dan korporasi Perusahaan Anak PTPN.

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan di bawah Direktorat Keuangan dan Korporasi.

d. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja Direktorat Keuangan dan Korporasi.

e. Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

f. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas masalah-masalah di bawah Direktorat

Keuangan dan Korporasi.

g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Key Performance Indicators (KPI) yang berkaitan

dengan aspek operasionalnya.

h. Menindaklanjuti temuan audit SPI atau audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.

i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan

untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris

dan Pemegang Saham.

j. Menyiapkan rancangan RKAP dan RJPP Direktorat Keuangan dan Korporasi.

k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat Keuangan

dan Korporasi dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

l. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan Anak PTPN dalam bidang keuangan dan korporasi.

m. Melakukan evaluasi RKAP atau RKAP perubahan Perusahaan Anak PTPN sebelum disahkan oleh RUPS.

n. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen

Risiko di lingkungan Direktorat Keuangan dan Korporasi.

Program pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Pedoman GCG yang

telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani pada Notulen Rapat Nomor: 3.00/

NR/5A/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, materi untuk program pengenalan Perusahaan bagi Direksi baru

adalah sebagai berikut:

a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

b. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan

dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan

masalah-masalah strategis lainnya;

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, system dan

kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak

diperbolehkan.

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU



1. Persyaratan formal bagi anggota Direksi sebagai berikut:

a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.

b. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

d. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum

pencalonan.

e. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus

maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain

dan/atau anggota Dewan Komisaris.

f. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan

lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.

g. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/atau fungsional lainnya pada

instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.

h. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara

langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

2. Persyaratan material bagi anggota Direksi sebagai berikut:

a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (track record) yang menunjukkan

keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja

sebelum pencalonan;

b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:

1) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;

2) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

3) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan

Perusahaan.

c. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan:

1) Rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga

tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

2) Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan

BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan

(berperilaku tidak baik);

3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada

pribadi calon Anggota Direksi, karyawan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan

bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik).

4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan

dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku yang tidak baik).

d. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:

1) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan.

2) Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan

tujuan Perusahaan.

3) Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan

karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.

e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

Perusahaan.

PERSYARATAN DALAM MEMILIH ANGGOTA DIREKSI



3. Persyaratan lain

a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri

sebagai calon anggota legislatif.

b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil

kepala daerah.

c. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat

pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi

Perusahaan.

d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk

dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.

e. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

f. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam rangka mengatur tata tertib kerja dan hubungan dengan Dewan Komisaris, perusahaan telah memiliki

Board Manual yang selalu direview dan dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan regulasi dan tata

kelola perusahaan yang baik.

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Board Manual adalah:

1. Terciptanya satu pola hubungan kerja yang harmonis antar Organ Perusahaan dalam mengelola

perkebunan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

2. Memudahkan organ-organ Direksi dan organ-organ Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan

tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

Materi yang diatur dalam Tata tertib kerja Direksi adalah sebagai berikut:

• Fungsi Direksi

• Persyaratan Anggota Direksi, Proses

Pengangkatan Direksi

• Keanggotaan dan Komposisi Direksi, Masa

Jabatan Direksi

• Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi

• Wewenang dan Hak Direksi

• Program Pengenalan Perusahaan kepada

Direksi Baru

PEDOMAN KERJA DIREKSI (BOARD MANUAL)

Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dalam rangka

mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang

harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PTPN III (Persero) Holding Perkebunan.

• Program Pengembangan Direksi

• Rapat Direksi, Rapat Gabungan, Rapat

Direktorat, Rapat Kerja Nasional

• Tata Tertib Rapat

• Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

• Penilaian Kinerja Direksi

• Pemberhentian, Berakhirnya Jabatan Direksi

• Larangan Rangkap Jabatan

• Karyawan Menjadi Anggota Direksi



Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Nomor: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium

menurut komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama

2. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama

Kebijakan RemunerasiDewan Komisaris dan Direksi

Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran %Joefly J. Bahroeny Komisaris Utama 12 12 100

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris 12 12 100

Dahlan Harahap Komisaris 12 12 100

Muhammad Syakir Komisaris 12 12 100

Deddy Y.H. Sitorus Komisaris 12 12 100

Informasi PertemuanDewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan guna membahas hal yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan

segera. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap

saat jika diminta oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Kuorum Rapat Dewan Komisaris tercapai

jika lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakilkan dengan kuasa kepada Komisaris lain.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan

ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal. Segala

keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting

opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat

beserta alasan perbedaan pendapat.

RAPAT DEWAN KOMISARIS



Tanggal Tempat Rapat Agenda5 Januari 2017 Jakarta Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017

20 Januari 2017

Jakarta

1. Perkenalan dengan Anggota Dewan Komisaris PTPN III yang baru diangkat

2. Membahas Pembagian Tugas Dekom dan Unit-unit Usaha PTPN III (Persero) Tahun 2017

10 Maret 2017Jakarta

1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Januari 20173. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris

18 April 2017

Jakarta

1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Februari dan laporan TW I/20173. Membahas Progress Laporan Tahunan (Audited) Tahun Buku

20164. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris

16 Mei 2017 Jakarta Membahas Persiapan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2016

19 Juni 2017Jakarta

1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan April dan Mei 20175. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris

18 Juli 2017Jakarta

1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juni 2017 (Semester I/2017)3. Membahas laporan Perkembangan TI (Program ERP)

14 September 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juli/Agustus 20173. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris4. Membahas Efektivitas Pengendalian Intern (LHA BSPI)

25 Oktober 2017 Jakarta Membahas Rencana Kerja dan Kegiatan Dekom s/d Desember 2017

31 Oktober 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan September/Triwulan III 20173. Pembahasan RKAP Tahun 20184. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris5. Pembahasan Manajemen Karier Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero)

5 Desember 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Oktober 20175. Membahas Hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris

27 Desember 2017 Jakarta 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Nopember 2017

Rapat Direksi telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap

bulan. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 10 kali Rapat Direksi. Pengambilan keputusan

dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat

mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan

secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

RAPAT DIREKSI

Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran %Dasuki Amsir Direktur Utama 10 10 100

Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum 10 10 100


10 10 100

Nurhidayat Direktur Pelaksana 10 10 100



Tanggal Tempat Rapat Agenda20 Februari 2017 Jakarta Ekpose Tentang Pengadaan Bersama Kebutuhan Pupuk Semester I Tahun

2017 PTPN I S/D XIV

14 Maret 2017 Jakarta 1. Pencapaian Produksi Kelapa Sawit, Karet, Teh & Gula PTPN Group Periode 01 s/d 13 Maret 2017

2. Performance Financial Periode dan Progres Audit KAP3. Program Penyempurnaan Organisasi oleh Konsultan GML4. Laporan Hasil Site Visit ke Perkebunan Teh PTPN VIII5. Progres Report Agenda Rapat Direksi Sebelumnya

7 Maret 2017 Jakarta 1. Pencapaian Produksi Kelapa Sawit, Karet, Teh & Gula PTPN Group Periode 01 s.d 05 Maret 2017

2. Performance Financial periode Januari s.d Februari3. Laporan Hasil Pengadaan Bersama Kebutuhan Pupuk Semester I 2017

PTPN Group4. Progres Report Agenda Rapat Direksi Sebelumnya

27 April 2017 Jakarta 1. Laporan Produksi Kelapa Sawit dan Karet PTPN Group Konsolidasi s/d 24 April 2017

2. Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I 2017 PTPN Group3. Progress Kerja Konsultan GML

1 Mei 2017 Jakarta 1. Laporan Produksi Tebu dan Aneka Tanaman PTPN Group Konsolidasi s/d 24 April 2017

2. Laporan Hasil Kajian Konsultan Atas Penataan Pabrik Gula3. Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I 2017 PTPN Group4. Progres Restrukturisasi Hutang Pupuk

9 Mei 2017 Jakarta 1. Laporan Produksi Kelapa Sawit dan Karet PTPN Group Konsolidasi s/d 7 Mei 2017

2. Laporan Produksi Tebu dan Aneka Tanaman PTPN Group Konsolidasi s/d 5 Mei 2017

3. Laporan Kinerja Keuangan s/d April 2017 PTPN Group4. Progres Restrukturisasi Keuangan PTPN Group5. Progres Restrukturisasi Hutang Pupuk PTPN Group6. Update Permasalahan Redistribusi Aset7. Progres Proyek ERP

6 Juni 2017 Jakarta 1. Analisa Biaya Komoditi The2. Presentasi Pengelolaan Dana Holding

19 Juni 2017 Jakarta 1. Persetujuan Prinsip Untuk Kerjasama Pengembangan Dan Pengelolaan KEK Sei Mangke dengan Pihak Ketiga

2. Pembahasan Bahan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

11 Juli 2017 Jakarta 1. Laporan Kinerja Produksi s/d Juni 20172. Laporan Kinerja Keuangan s/d Juni 2017 dan Persiapan Evaluasi Kinerja

Semester I Anak Usaha3. Pelaporan Hasil Rapat Forum Kepala Divisi4. Review Pengadaan Barang dan Jasa e-Procurement5. Presentasi LPP Mengenai Buku Kecil Tagline Jujur, Tulus, Ikhlas6. Pelaporan Progres Penyusunan RJPP7. Progres Akuisisi Entitas Usaha

5 Agustus 2017 Jakarta Pembahasan Rencana Kegiatan “Gebyar Pesta Kemerdekaan”



RAPAT GABUNGAN

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat internal, dan rapat koordinasi dengan Direksi yang disebut

dengan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tentang kinerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN

III (Persero) secara menyeluruh.

Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran %Joefly J. Bahroeny Komisaris Utama 10

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris 10

Dahlan Harahap Komisaris 10

Muhammad Syakir Komisaris 10

Deddy Y.H. Sitorus Komisaris 10

Dasuki Amsir Direktur Utama 10

Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum 10


10

Nurhidayat Direktur Pelaksana 10

Tanggal Tempat Rapat Agenda30 Januari2017 Jakarta

10 Maret 2017 Jakarta

18 April 2017 Jakarta

16 Mei 2017 Jakarta

19 Juni 2017 Jakarta

18 Juli 2017 Jakarta

15 September 2017 Jakarta

31 Oktober 2017 Jakarta

6 Desember 2017 Jakarta

27 Desember 2017 Jakarta



Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan PengendaliPemegang saham utama dan pengendali Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah Pemerintah

Republik Indonesia yang Menguasai 100% saham Perusahaan.

100%Pemerintah Republik Indonesia

Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Dewan Komisaris dan Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan afiliasi

baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar Direksi dengan Direksi yang lainnya, serta antara Dewan

Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Pemegang Saham

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memberikan perhatian khusus terkait hubungan afiliasi

antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena hal ini dapat mempengaruhi kemandirian dan juga untuk

menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam Perusahaan.

Nama Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan

Dewan Komisaris

Direksi Pemegang Saham

Dewan Komisaris


Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

DEWAN KOMISARIS

Joefly J. Bahroeny - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Deddy Fauzi Elhakim - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Dahlan Harahap - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Muhammad Syakir - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Dedi Y.H. Sitorus - ● - ● - ● - ● - ● - ●

DIREKSI

Dasuki Amsir - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Seger Budiarjo - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Erwan Pelawi - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Nurhidayat - ● - ● - ● - ● - ● - ●



Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris

dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan telah mengikuti

persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015

tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN

No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Komposisi Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah memenuhi unsur

keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, serta pengalaman kerja. Seluruh

Anggota Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki integritas, kompetensi

dan reputasi yang baik.

Keberagaman Komposisi



Nama Jabatan Kompetensi Usia Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Joefly J. Bahroeny Komisaris Utama Agribisnis 61 Laki-Laki S2

Deddy Fauzi Elhakim Komisaris Militer 58 Laki-Laki Sekolah Staf Perwira Tinggi angkatan X

Dahlan Harahap Komisaris Agribisnis 64 Laki-Laki S2

Muhammad Syakir Komisaris Agribisnis 59 Laki-Laki S3

Dedi Y.H. Sitorus Komisaris Agribisnis dan Komunikasi Politik

47 Laki-Laki S2

Dasuki Amsir Direktur Utama Ekonomi 54 Laki-Laki S2

Seger Budiarjo Direktur SDM & Umum Ekonomi dan Agribisnis 50 Laki-Laki S2

Erwan Pelawi Direktur Keuangan dan Operasional Ekonomi 61 Laki-Laki S2

Nurhidayat Direktur Pelaksana Agribisnis 56 Laki-Laki S2

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yaitu perusahaan dikelola

secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independent dan fairness.

Dalam rangka menunjang maksud tersebut, Dewan Komisaris, melalui mekanisme pengawasan Dewan

Komisaris membentuk Komite Audit yang secara fungsi, tugas dan wewenang melekat pada fungsi

pengawasan sebagai organ dari Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN,

keberadaan Komite Audit adalah wajib sekaligus merupakan kebutuhan agar tujuan tata kelola perusahaan

yang baik dapat terwujud.

Secara khusus keberadaan Komite Audit BUMN diatur secara rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Negara BUMN nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri BUMN no: PER-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas BUMN dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik

Good Corporate Governance yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN no: PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Komite Audit

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris telah dilakukan

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana pada tabel berikut:



Komite Audit Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari

seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan

Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Komite Audit Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT


Dewan Komisaris


Dewan Komisaris



Dahlan Harahap - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Darwin Bagindo Pakih - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Posisi di Perusahaan SK Dewan Komisaris Masa JabatanKetuaDahlan Harahap

Komisaris Independen KEP-06/DK/XII/2013tanggal 11 Desember 2013

2013 – 2018

AnggotaDarwin Bagindo Pakih

Pihak Independen KEP-02/DK/VII/2015tanggal 1 Juli 2015

2015 – 2017

Dahlan HarahapWarga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 6 Juni 1953. Lulusan Pendidikan

Sarjana Fakultas Pertanian USU Medan tahun 1976 dan lulus Magister S2 bidang

Manajemen Agribisnis MMA – UGM Yogyakarta tahun 2008. Mengawali karier sebagai

Asisten Tanaman PTP II Tanjung Morawa, bidang pengelola Afdeling komoditi kakao

tahun 1981. Dan jabatan terakhir adalah Direktur Utama PTP Nusantara IV (Persero)

tahun 2012. Sejak tahun 2013 menjabat sebagai Komisaris Holding Perkebunan

Nusantara PTPN III (Persero) dan merangkap sebagai ketua Komite Audit.

PROFIL KOMITE AUDIT

Darwin Bagindo PakihWarga Negara Indonesia, Lahir di Kisaran, Medan, 20 Juni 1955. Lulusan Pendidikan

Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ekonomi Swasta Riama, Medan, Menyelesaikan

Sertifikasi Qualified Internal Auditor, YPIA, Jakarta, Master Bussiness Administration,

Institute Management Study, Jakarta. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit sejak

Juli 2015 - sekarang.



PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Persyaratan Independensi

a. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak

pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi hukum,

jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan;

b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah

terikat dalam kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan

kegiatan Perusahaan;

c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha perusahaan;

d. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan

benturan kepentingan terhadap perusahaan;

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga baik menurut

garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau

Pemegang Saham;

f. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris

pada BUMN/Perusahaan lain;

g. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Lain pada perusahaan dan/atau

anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

2. Persyaratan Kompetensi

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang

pengawasan/pemeriksaan;

b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki

keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;

c. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan dan

pengetahuan yang cukup di bidang system dan teknologi informasi;

d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut

BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;

e. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan

tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

a. Komite Audit memonitor kecukupan upaya Direksi dalam menjalankan, mengembangkan dan

mempertahankan system pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset

Perusahaan.

b. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap kehandalan sistem pengendalian internal Perusahaan

guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian

internal, manajemen risiko, dan sistem informasi dan komunikasi.

c. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang, rencana jangka menengah

dan rencana jangka pendek tata kelola sistem dan teknologi informasi yang dikembangkan oleh

Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT



2. Menilai efektivitas tugas Auditor Eksternal

a. Setiap tahun, laporan keuangan tahunan Perusahaan harus diaudit oleh Auditor Eksternal yang

ditunjuk melalui RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris cq Komite Audit;

b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon auditor eksternal,

merekomendasikan penunjukan, mengevaluasi independensi, mengawasi perencanaan dan

pelaksanaan audit sampai memeriksa pelaporan serta monitor tindaklanjut hasil audit dari Auditor

Eksternal;

c. Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan

barang dan jasa yang berlaku bagi Perusahaan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi

dalam proses pengadaannya;

d. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk

mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;

e. Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan

Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan

bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit.

3. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Internal

a. Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI)

b. Analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq

Komite Audit;

c. Penyelenggaraan rapat berkala dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk

membahas:

• Temuan hasil audit dan hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan system

pengendalian intern, inefisiensi operasi Perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi,

dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

• Tindak lanjut temuan hasil audit serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SPI.

d. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta SPI untuk melakukan audit khusus atau audit

investigasi terhadap kemungkinan adanya indikasi penyelewengan/penggelapan atau penyimpangan

di lingkungan perusahaan.

4. Melaksanakan Tugas Khusus

a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah

tertulis dari Dewan Komisaris;

b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:

• Memeriksa dan menganalisis semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan

termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;

• Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan

tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit;

• Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

1. Evaluasi Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017.

2. Evaluasi atas Laporan Keuangan Konsolidasian Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Tahun

Buku 2017.

3. Evaluasi atas Laporan Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Triwulanan Tahun

Buku 2017.

4. Review atas usulan RKAP Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Tahun 2018.

5. Review atas usulan PKPT SPI Tahun 2018.

PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2017



6. Evaluasi Laporan Kinerja SPI, Triwulanan Tahun 2017 yang meliputi:

• Evaluasi atas pelaksanaan PKPT SPI Tahun 2017

• Monitoring tidak lanjut atas hasil audit SPI Tahun Buku 2017

• Evaluasi pelaksanaan Internal Audit Charter

7. Melakukan proses pengusulan calon Auditor Eksternal (KAP) untuk pelaksanaan audit Tahun Buku 2017.

8. Monitoring audit atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh KAP.

9. Evaluasi tindak lanjut hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan oleh KAP.

10. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

11. Menyelenggarakan rapat internal Komite Audit.

12. Melakukan pertemuan secara berkala dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

13. Melakukan kunjungan kerja ke perkebunan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

14. Menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit secara berkala.

15. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2018.

16. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/workshop/seminar.

17. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Posisi di Perusahaan SK Dewan Komisaris Masa JabatanKetuaDahlan Harahap

Komisaris Independen KEP-06/DK/XII/2013tanggal 11 Desember 2013.

2013 – 2018

AnggotaSyamsuddin Lubis

Pihak Independen KEP-01/DK/VII/2016Tanggal 18 Agustus 2016

2016 - 2018

AnggotaDarwin Bagindo Pakih

Pihak Independen KEP-02/DK/VII/2015tanggal 1 Juli 2015.

2015 – 2017

Pada tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja yang telah disetujui sebagai

berikut:

a) Menghadiri rapat-rapat Dewan komisaris baik internal maupun rapat gabungan Dewan komisaris dengan

Direksi.

b) Mengadakan koordinasi melalui rapat-rapat dengan berbagai unit/divisi Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) dengan menyampaikan saran-saran dan rekomendasi yang dituangkan dalam notulen

rapat.

c) Mengadakan rapat rutin mingguan dan bulanan dalam bentuk rapat internal Komite Audit dan rapat

dengan berbagai Unit/Divisi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk membahas segala

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi komite.

d) Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit atas Laporan keuangan Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) triwulan I sd III tahun 2017 dan Laporan Evaluasi Komite Audit atas laporan Keuangan

Konsolidasian Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tahun buku yang berakhir tanggal 31

Desember 2017 (Audited).

e) Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap hasil pemeriksaan SPI Holding Perkebunan

Nusantara PTPN III (Persero) triwulan I sd IV.

f) Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kondisi keuangan dan berbagai permasalahan

yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, sebagai referensi untuk pengambilan keputusan Dewan

Komisaris.

g) Melakukan kunjungan kerja ke beberapa Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang dalam rangka

monitoring.

h) Membuat dan menyusun RKA Komite Audit Tahun 2018 sebagai Pedoman kegiatan Komite dalam

melaksankan tugas sebagi organ Dewan Komisaris.

i) Melakukan pertemuan dengan auditor ekternal dan menghadiri rapat closing audit atas laporan keuangan

tahun buku 2017 di beberapa kantor cabang utama dan kantor cabang.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2017



Fungsi nominasi dan remunerasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dijalankan oleh Dewan

Komisaris dengan mengacu pada PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawan Badan usaha Milik Negara dan Kepmen BUMN No:

SK-46/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Perhitungan Gaji Direktur Utama dan Tantiem/

Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Prosedur Nominasi

1. Penyusunan sistem seleksi dan rekrutmen calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Penyusunan kriteria dan jumlah calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan oleh Dewan

Komisaris ke RUPS serta calon Direktur yang akan dipilih oleh Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan,

apabila terjadi situasi demikian;

3. Penyusunan sistem penilaian dan nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris;

4. Memberikan evaluasi dan analisis atas sistem seleksi, rekrutmen, dan suksesi karyawan Perusahaan.

Prosedur Remunerasi

1. Dewan Komisaris bersama Direksi melakukan kajian serta pembahasan perhitungan Remunerasi;

2. Dewan Komisaris mengusulkan Besaran Nilai Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

kepada RUPST;

3. RUPST memberikan persetujuan terkait Besaran Nilai Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

untuk tahun berjalan.

PROSEDUR NOMINASI DAN REMUNERASI

Perusahaan memiliki sistem job grading dalam penggajian karyawannya. Perhitungan job grading tersebut

ditinjau dari beberapa elemen yaitu knowhow, problem solving dan akuntabilitas dalam pekerjaan tersebut.

Dengan sistem grading ini, karyawan akan terus terpacu untuk meningkatkan kinerja guna mencapai

peningkatan karir ke jabatan dengan bobot yang lebih tinggi dan secara otomatis akan meningkatkan

pendapatan karyawan tersebut.

SISTEM GAJI DAN INSENTIF

Perusahaan telah memiliki mekanisme penetapan kandidat pengganti/suksesor Direksi, yaitu dengan

mempunyai “Talent Pool” satu tingkat di bawah Direksi. Proses penilaian kompetensi dilakukan oleh Konsultan

Independen. Talent Pool tersebut kemudian diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI



PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau RisikoKomite Pemantau Risiko berfungsi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu dalam

pelaksanaan tugas memantau dan monitoring pelaksanaan Manajemen Risiko dan penerapan GCG pada


Komite Pemantau Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terdiri dari 2 (dua) orang, yang

terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan seorang

anggota dari Pihak Independen. Komite Pemantau Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN

III (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III

(Persero), dengan susunan sebagai berikut:

Posisi di Perusahaan SK Dewan Komisaris Masa JabatanKetuaDeddy Y.H. Sitorus

Komisaris KEP-02/DK/XII/2016tanggal Desember 2016

2016 – present

AnggotaAfrah Yusren

Komisaris KEP-03/DK/XII/2015tanggal 31 Desember 2015

2015 – 2017

Deddy Y.H. SitorusWarga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 17 November 1970. Memperoleh

Sarjana Bidang Pertanian dari Universitas Simalungun, Sumatera Utara (1989), Master

Bidang Komunikasi Politik dari Kingston University (2008). Memiliki pengalaman kerja

sebagai Komisaris PT Takagama (2009–sekarang), Direktur Eksekutif PT Optima

Consulting Network (2010–2012), Komisaris PT Optima Consulting Network (2012–

2014), Analis Ekslusif IHS (Information Handling Services) Perwakilan Indonesia

(2011–2013), Analis Ekslusif IHS Perwakilan Asia Tenggara (2013–sekarang),

Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast (2015–sekarang), Komisaris

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) (2016–sekarang).

Afrah YusrenWarga Negara Indonesia, Lahir di Sibolga, Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 1949,

Sarjana Pertanian dari Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 1978. Beliau pernah

menjabat sebagai Administratur PTP IV (1989–1993), Kepala Bagian Teknologi,

Kepala Bagian Komersil PTP IV (1994–1996), Kepala Bagian Pengadaan, Manajer

Industri Hilir, Kepala Bagian Pengolahan, Kepala Bagian Teknik dan Distrik Manajer

PTPN III (1996–2004) dan Direktur Utama PT Sarana Agro Nusantara (2004–2005)

dan sejak tahun 2007 hingga saat ini menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko




Seluruh anggota Komite Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE RISIKO

Tugas Komite Pemantau Risiko:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta

menilai toleransi yang dapat diambil oleh Perusahaan;

2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha sesuai best practices pengelolaan

risiko;

3. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko keuangan, risiko pasar, risiko

operasional, risiko legal dan risiko sumber daya manusia sesuai Best Practices pengelolaan risiko.

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sesuai

best practices pengelolaan risiko dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris;

5. Melakukan pendalaman atas potensi risiko sesuai dengan best practices pengelolaan risiko yang perlu

mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindaklanjut kepada Komisaris.

6. Membantu Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang

berhubungan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

7. Memastikan seluruh aktivitas Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) selalu berlandaskan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/GCG dan beretika bisnis yang sehat.

8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,

aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Dalam hal-hal tertentu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas yang diberikan

oleh Dewan Komisaris setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Komisaris Utama;

3. Melalui persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, bilamana diperlukan Komite Pemantau Risiko dapat

meminta bantuan tenaga ahli dan/atau kosultan yang biayanya menjadi beban Perusahaan;

4. Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi

Perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan

tugasnya;

5. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan

atas pelaksanaan tugasnya;

6. Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan

setiap tahun oleh Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB


Dewan Komisaris


Dewan Komisaris



Deddy Y.H. Sitorus - ● - ● - ● - ● - ● - ●

Afrah Yusren - ● - ● - ● - ● - ● - ●

KOMITE PEMANTAU RISIKO



1. Persyaratan Independen

a. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak

pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa manajemen risiko, jasa di

bidang GCG, jasa konsultasi hukum, jasa audit dan jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan;

b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah

terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab merencanakan, memimpin atau mengendalikan

kegiatan Perusahaan;

c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Perusahaan;

d. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan

benturan kepentingan terhadap Perusahaan;

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga menurut garis

lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang

Saham Perusahaan.

2. Persyaratan Kompetensi

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang

Manajemen Risiko dan GCG;

b. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang Pendidikan atau

memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;

c. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memahami industri/bisnis perusahaan

dan pengetahuan yang cukup di bidang agroindustri;

d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut

BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;

e. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan

tugasnya.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tanggal Rapat Tempat Rapat Agenda5 Januari 2017 Jakarta 1. Persiapan RUPS RKAP Tahun 2017 PTPN III

2. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

20 Januari 2017 1. Perkenalan dengan Anggota Dewan Komisaris PTPN III yang baru diangkat2. Membahas Pembagian Tugas Dekom dan Tindaklanjut Rencana Kunjungan Kerja ke Anak

Perusahaan dan Unit-unit Usaha PTPN III (Persero) Tahun 20173. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

10 Maret 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Januari 20173. Membahas Laporan Tahunan Tahun 20154. Membahas Hasil Kunker Dekom ke PTPN IV dan PTPN VIII5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

18 April 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Februari dan laporan TW I/20173. Membahas Progress Laporan Tahunan (Unaudited) Tahun Buku 20164. Membahas Hasil Kunker Dekom ke KISMK dan DSER I5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

Posisi Jumlah Rapat Kehadiran %Deddy Y.H. Sitorus Ketua 12 12 100

Afrah Yusren Anggota 12 12 100

Hakim Sadly Hutasuhut Anggota 8 8 100

a/n : Hakim Sadli Hutasuhut masa Dinas TMT 2 Mei 2017



Tanggal Rapat Tempat Rapat Agenda19 Juni 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya

2. Membahas LM Bulan April dan Mei 20173. Membahas laporan Kunker Dekom ke PTPN I, DATIM, DLAB I dan II4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

18 Juli 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juni 2017 (Semester I/2017)3. Membahas laporan Perkembangan TI (Program ERP)4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

14 September 2017 1. Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Juli/Agustus 20173. Membahas Hasil Kunker Dekom ke PT IGG dan PTPN IX4. Membahas Efektivitas Pengendalian Intern (LHA BSPI)5. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

25 Okt 2017 Membahas Rencana Kerja dan Kegiatan Dekom s/d Desember 2017

31 Oktober 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan September/Triwulan III 2017

5 Desember 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Oktober 20173. Membahas Laporan Hasil Kunjungan ke PTPN VII dan X4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

27 Desember 2017 1. Review Tindaklanjut Hasil Rapat Sebelumnya2. Membahas LM Bulan Nopember 20173. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat

1. Evaluasi Laporan bulanan Manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Tahun 2017.

2. Evaluasi penerapan mitigasi risiko.

3. Evaluasi hasil assessment GCG.

4. Pendampingan tindak lanjut GCG.

5. Evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG.

6. Menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan program kegiatan

Komite.

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pemberian keputusan atas permohonan

Direksi yang dipandang mempunyai muatan risiko tertentu.

8. Monitoring dan evaluasi kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko pasar, risiko keuangan, risiko

operasional, risiko legal dan risiko SDM sesuai dengan best practice pengelolaan risiko.

9. Melakukan kunjungan lapangan ke wilayah operasi dalam rangka monitoring terhadap berbagai aspek

risiko yang dihadapi Perusahaan.

10. Menyusun dan mengusulkan program kerja Komite Tahun 2018.

11. Melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2017

Sepanjang tahun 2017, Komite Pemantau Risiko melakukan aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugasnya

sepanjang tahun 2017, dirinci dalam pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:

1. Menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris baik internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan

Direksi dalam tahun 2017.

2. Mengadakan koordinasi melalui rapat-rapat dengan berbagaiUnit/Divisi Holding Perkebunan Nusantara

PTPN III (Persero) dengan menyampaikan saran-saran dan rekomendasi.

3. Membuat hasil evaluasi Komite Pemantau Risiko atas operasional Holding Perkebunan Nusantara PTPN III

(Persero) triwulan I s.d IV tahun 2017.

4. Membuat surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai analisis risiko yang berkaitan dengan

operasional Perusahaan yang dilaporkan oleh Direksi, sebagai referensi untuk pengambilan keputusan.

5. Mengadakan rapat bulanan untuk membahas pencapaian kinerja tahun 2017 dan rencana kerja tahun

2018.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2017



6. Menyusun rancangan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian

Nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi

7. Membuat dan menyusun RKA Komite Tahun 2018 yang merupakan pedoman kegiatan Komite dalam

melaksanakan tugas sebagai organ Dewan Komisaris.

8. Melakukan persiapan Evaluasi Penerapan GCG Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tahun

buku 2017 dengan menyampaikan Laporan Ketua Komite Pemantau Risiko kepada Komisaris Utama.

1. Mengevaluasi dan memantau potensi risiko dari LM yang disampaikan manajemen dan melaporkannya

kepada Dewan Komisaris.

2. Mengikuti Rapat Intern Dewan Komisaris bulan Januari sampai dengan Desember 2017.

3. Mengikuti rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

4. Bersama Sekretaris Perusahaan membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang mencatat segala sesuatu

yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi ditandatangani

oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

5. Mendampingi Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke unit-unit usaha dan anak perusahaan kemudian

membuat laporan hasil kunjungan dengan saran dan nasihat dalam usaha meningkatkan kinerja Perusahaan.

6. Komunikasi dengan manajemen mengenai tindak lanjut hal-hal yang dinasehatkan/dimintakan perhatian

yang tercantum didalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi,

Hasil kunjungan Dewan Komisaris ke unit-unit usaha dan anak perusahan yang setiap bulan dikomunikasikan

dengan manajemen perkembangan tindaklanjutnya yang merupakan implementasi peningkatan pengawasan

Dewan Komisaris. Tindak lanjut hal-hal yang dinasehatkan/dimintakan perhatian oleh Dewan Komisaris

disusun bersama Sekretariat Perusahaan untuk dibahas setiap bulannya mulai Januari 2017 sampai dengan

Desember 2017 didalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

7. Mengadakan rapat Komite Dewan Komisaris sebelum rapat internal Dewan Komisaris yang membahas LM

bulanan, LM Triwulanan, LM Tahunan dan laporan kunjungan untuk disampaikan ke Dewan Komisaris sebagai

bahan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dari bulan Januari–Desember 2017.

8. Melakukan kajian/evaluasi atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan

modal, pendirian perusahaan patungan/anak perusahaan, pelepasan aset Perusahaan, dan kegiatan lain

untuk mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2017

Sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan

seluruh pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendukung peranan tersebut, Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur

Utama.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai Liason Officer, Corporate Communication, Compliance

Officer, Investor Relation, serta administrasi dokumen dan notulensi rapat guna memenuhi ketentuan tata

kelola perusahaan yang baik. Tugas lainnya adalah memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan

tentang persyaratan keterbukaan informasi yang sejalan dengan penerapan prinsip GCG, memastikan bahwa

laporan tahunan Perusahaan telah mencantumkan implementasi GCG di lingkungan Perusahaan, serta

mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS.



Fungsi Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 3.06/SKPTS/R/30/2016

tanggal 30 Desember 2016, Rizal Ariansyah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan


PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Furqan TanzalaWarga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 18 November 1964. Memperoleh gelar

Sarjana Bidang Manajemen Universitas Kristen.

Memiliki pengalaman kerja sebagai Manajer Bidang SDM & Umum PLN Wilayah

Kalimantan Timur (2008-2014), Manajer Senior Career PLN Pusat (2015-2017),

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Holding Perkebunan PTPN III (2017-2018)

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh

karena itu, Sekretaris Perusahaan akan selalu menjaga hubungan yang baik dengan:

• Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan

penerapan prinsip-prinsip GCG;

• Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau

sewaktu-waktu apabila diminta;

• Menyiapkan daftar khusus sehubungan dengan kepemilikan saham dan hubungan usaha dari Direksi,

Dewan Komisaris dan anggota keluarga mereka masing-masing dalam Perusahaan, yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan.

• Menyiapkan buku Daftar Pemegang Saham Perusahaan, yang wajib memuat seluruh pihak yang memiliki

5% atau lebih saham Perusahaan;

• Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perusahaan dengan masyarakat;

• Menghadiri rapat Direksi;

• Bertanggung jawab untuk pelaksanaan RUPS Perusahaan; dan

• Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar

Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN



Sepanjang 2017, Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan berikut:

1. Menangani Administrasi Perusahaan dengan melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar ke

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Instansi Pemerintah dan Stakeholders lainnya.

2. Menyelenggarakan RUPS PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan tentang

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 pada tanggal 15 –

17 Mei 2017.

3. Menyelenggarakan RUPS Entitas Asosiasi tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 pada tanggal 25 Mei 2017.

4. Menyelenggarakan RUPS PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan tentang

Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2017.

5. Memastikan penerapan Good Corporate Governance di Bagian Sekretariat Perusahaan sudah berjalan

dengan baik, dengan pelaksanaan assessment baik yang dilakukan oleh BPKP maupun pihak independent

lainnya.

6. Melaksanakan kegiatan Sekretariat Perusahaan yang terkait dengan Stakeholders sesuai dengan

Laporan Manajemen bulanan Bagian Sekretariat Perusahaan.

7. Studi dan Inventarisasi dokumen Aset Lahan eks-Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda dengan

pendampingan oleh Prof, Djoko Marihandono (Guru Besar/Pakar Sejarah UI) dan DR Iing R Sodikin (Tenaga

Ahli Menteri ATR/BPN RI).

8. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara PT Perkebunan Nusantara III dengan BPN RI tentang

Percepatan Pembangunan Infrakstruktur dan Penataan Asset Badan Usaha Milik Negara.

9. Pelaksanaan sharing session kepemimpinan bagi Direksi PTPN melalui Redesign Leadership Development

Programe dengan narasumber Hendri Saparini dan Bambang Gunawan pada tanggal 9 Januari 2017 di

Yogyakarta.

10. Menyelenggarakan Sharing Session tentang kearsipan antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan

Anak Perusahaan dengan Deputi Bidang Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia.

11. Menyelenggarakan workshop kepada seluruh Sekretaris Perusahaan dan Humas Anak Perusahaan

tentang kehumasan.

12. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

13. Melaksanakan Press Release dan Press Conference.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017

Audit InternalPerusahaan membentuk Satuan Pengawas internal (SPI) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi

efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, memastikan seluruh sistem dan prosedur yang

ditetapkan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Selain itu SPI juga

memastikan keandalan informasi operasional dan keuangan bagi manajemen serta memastikan kepatuhan

atas ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Pelaksanaan fungsi SPI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Bab VI Undang-

undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Selain itu, keberadaan SPI

Perusahaan juga mengikuti peraturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan, tercantum

pada bab III Satuan Pengawasan Intern: Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30

• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara



Ahmad DiponegoroWarga Negara Indonesia, Lahir di Medan, 12 Februari 1974. Memperoleh gelar Master

Bidang Ekonomi Keuangan Universitas Putra.

Memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko PTPN

III (1 Januari 2016-30 Sepember 2016), dan Kepala Bagian Komersil PTPN III (1

November 2014-31 Desember2014)

PROFIL AUDIT INTERNAL

Berdasarkan SKPTS Nomor: 3.00/SKPTS/36/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang perubahan dari

penyempurnaan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Bagian Satuan Pengawasan Intern

yang terdiri dari:

SUMBER DAYA MANUSIA SPI

Jabatan JumlahKepala Bagian 1

Pengawas Wilayah 2

Ketua Tim 5

Staf Pengawas Bidang Tanaman 5

Staf Pengawas Bidang Teknik/Pengolahan 5

Staf Pengawas Bidang Keuangan/Umum 4

Staf Urusan Administrasi -

Total 22

Auditor Internal harus mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama

untuk bidang tugasnya. Bagian SPI harus membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor, sehingga jumlah

tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban

kerja yang dilakukan oleh Bagian SPI dan/atau Divisi SDM.

Kualitas tenaga auditor yang ditugaskan di Bagian SPI, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan

tugasnya;

2. Kepala Bagian SPI memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan

sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor);

3. Staf Bagian SPI memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi

profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal;

4. Mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk

mempertahankan sertifikasi profesinya maupun ikut serta dalam pendidikan yang mendukung usaha-

usaha memperoleh sertifikasi profesi;

5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik

Audit Internal;

6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; dan

7. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

KUALIFIKASI/PERSYARATAN PROFESIONAL AUDITOR



Anggota SPI Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mematuhi Standar Profesi Auditor Intern untuk

menjaga kinerja dan hasil audit dalam melaksanakan tugasnya. Standar profesi dan pedoman pelaksanaan

audit intern mencakup standar atribut, standar kinerja dan standar implementasi. Standar atribut berkenaan

dengan karakteristik organisasi, individu dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar

kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit yang

mencakup mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar implementasi hanya

berlaku untuk satu penugasan tertentu yang mencakup kegiatan assurance (A), consulting (C), investigation

(I) dan control self assessment (CSA). Standar Profesi yang melandasi pelaksanaan tugas Bagian SPI adalah

Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal tahun

2004.

SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI AUDIT INTERNAL

Panduan pelaksanaan tugas SPI senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku atau etika pelaksanaan

pemeriksaan yang baik sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksa internal wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani, dan memiliki

integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun

kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau

Kepala Audit Internal:

1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;

2. Loyal terhadap perusahaan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

menyimpang atau melanggar hukum;

3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor intern atau

perusahaan;

4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan, atau

kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan

tugas dan tanggung jawab secara obyektif;

5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, karyawan, ataupun mitra bisnis perusahaan,

yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;

6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;

7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan perusahaan;

8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum,

atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan;

9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan

yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum; dan

10. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, dan wajib

mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

KODE ETIK

SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, serta bertindak sebagai mitra kerja dari

Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan dan tindak lanjut temuan audit serta

perkembangan proses audit. Temuan-temuan dari SPI disampaikan kepada Manajemen dan Komite Audit

sebagai masukan dalam melakukan peningkatan efektifitas pengendalian internal serta melakukan tindak

lanjut atas penerapannya.

Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi

dibawah Direktur Utama yang memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam pengungkapan pandangan dan

pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SPI



Direktur Utama

PengawasanWilayah SUMUT

PengawasanWilayah Jakarta

Tim AuditorTim Auditor

Kepala Bagian SPI

Hubungan kerja yang dilakukan oleh SPI meliputi aktivitas hubungan kerja dengan manajemen, hubungan kerja

dengan Komite Audit, serta hubungan dengan Auditor Eksternal.

a. Hubungan Kerja dengan Manajemen

SPI sebagai mitra bagi semua tingkatan manajemen serta sebagai advisor yang memberikan masukan

konstruktif kepada Direksi, berwenang setiap saat melaksanakan fungsinya pada semua unit kerja

dalam lingkup Perusahaan guna memastikan bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian Internal

dijalankan secara konsisten.

b. Hubungan Kerja dengan Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI dan Komite Audit merupakan mitra kerja, dimana Komite Audit

melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang dilakukan oleh SPI, dan memberikan masukan yang

konstruktif kepada SPI sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan SPI, yang diwujudkan

dengan rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam sebulan.

c. Hubungan dengan Auditor Eksternal

Guna mendukung audit yang dilakukan pihak eksternal (Kantor Akuntan Publik, BPK dan BPKP), maka

SPI mendukung sepenuhnya dengan memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan audit

eksternal yang dilakukan, dan secara jabatan SPI menjadi mitra kerja KAP, BPK dan BPKP untuk mendukung

proses audit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HUBUNGAN KERJA

Ruang lingkup tugas SPI melaksanakan pengawasan secara optimal sehingga perusahaan mengarah pada

zero fraud, mencakup:

1. Audit Keuangan;

2. Audit Operasional;

3. Audit Investigasi/Khusus;

4. Audit Kepatuhan;

5. Konsultasi/Bimbingan Teknis; dan

6. Evaluasi/Reviu.

• Audit Keuangan

Audit ini mencakup audit transaksi, perkiraan, kegiatan fungsi dan pertanggungjawaban keuangan untuk

menentukan apakah:

→ Unit kerja telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil guna;

→ Unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sumber daya, kewajiban dan operasi

perusahaan; serta

→ Laporan manajemen memuat data yang teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta

disajikan secara layak.

FUNGSI DAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA UNIT KERJA SPI



• Audit Operasional

Audit Operasional merupakan penelaahan yang sistematis atas kegiatan pada Perusahaan dengan tujuan

untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Audit operasional bertujuan untuk menilai

apakah sumber daya ekonomi yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Manfaat audit operasional adalah:

→ Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan;

→ Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang

akan diambil;

→ Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan;

serta

→ Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

• Audit Investigasi/Khusus

Audit investigasi/khusus bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan

atau kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

• Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Konsultasi/Bimbingan Teknis

Bagian SPI dapat membantu auditan memberi solusi berupa saran dan rekomendasi audit yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Audit. Peran Bagian SPI sebagai konsultan diharapkan dapat meyakinkan

bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif

sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada

tujuan perusahaan.

• Evaluasi/Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi

adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Tugas utama SPI adalah menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian internal, aktivitas manajemen

risiko, serta implementasi GCG. Adapun tujuan pelaksanaan tugas SPI adalah untuk memberikan kesimpulan

tentang kinerja sistem pengendalian internal Perusahaan yang meliputi:

• Pemeriksaan atas kelayakan dan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap unit kerja dan

kantor pusat di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero);

• Pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku, termasuk kelayakan

dan efektivitas kebijakan operasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Perusahaan;

• Pemeriksaan atas keandalan informasi keuangan dan informasi manajemen lainnya, termasuk sistem

informasi manajemen untuk menghasilkan informasi tersebut;

• Pemeriksaan atas kelayakan manajemen sumber daya, termasuk proses untuk memperoleh dan

pemanfaatan sumber daya;

• Pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, rencana dan tujuan Perusahaan;

• Penilaian (assessment) atas efektivitas implementasi GCG termasuk manajemen risiko.

• Pemeriksaan khusus lainnya sesuai dengan permintaan dari manajemen dan/atau perintah dari Direktur

Utama.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SPI 2017



SPI Perusahaan juga mengatur dua aspek pokok penting yang terdiri dari struktur pemeriksaan serta proses

pemeriksaan.

1. Struktur Pemeriksaan

Aspek struktur akan mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; wewenang; pertanggungjawaban,

persyaratan pengawas internal; piagam pengawasan internal; serta hubungan SPI dengan Komite Audit.

2. Proses Pemeriksaan

Aspek proses mengatur mengenai:

• Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan internal;

• Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal;

• Pelaksanaan program quality assurance;

• Dokumentasi dan administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012, dinyatakan dalam pasal 26,

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investigasi

dan aset perusahaan. Sistem Pengendalian Internal dimaksud mencakup lingkungan pengendalian internal

dalam perusahaan, pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, aktivitas pengendalian, sistem informasi

dan komunikasi, dan pemantauan.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat

memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dapat mencapai tujuannya

secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan Perusahaan secara transparan dan prudent,

mengamankan aset Perusahaan, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang

dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran,

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan merupakan proses yang digerakkan oleh Dewan Komisaris, Direksi

dan Karyawan yang didesain untuk memastikan bahwa Perusahaan:

1. Menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas sejalan dengan misi perusahaan;

2. Mendorong pelaksanaan kegiatan perusahaan yang terstruktur, efisien dan efektif serta memperoleh

hasil sebagaimana direncanakan;

3. Melindungi sumber daya perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah urus;

4. Menjaga keandalan pelaporan keuangan dan operasional perusahaan serta memastikan bahwa laporan

Perusahaan telah disajikan dengan pengungkapan yang cukup seluruh informasi yang relevan bagi para

pengambil keputusan;

5. Ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan manajemen.

Sistem Pengendalian Internal



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Sistem Pengendalian Internal terletak pada kemampuannya

menciptakan budaya organisasi yang sehat melalui kepemimpinan, arah dan tujuan organisasi serta

penetapan standar perilaku etis yang harus diteladani oleh seluruh jajaran organisasi.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi berwenang menetapkan

kebijakan dan prosedur operasional di Perusahaan berupa:

1. Rencana strategis dan operasional dalam mencapai tujuan dan target-target Perusahaan.

2. Kebijakan mengatur sumber daya Perusahaan, baik SDM, aset, keuangan maupun teknologi melalui

penetapan standar-standar proses dan hasil kerja serta pendelegasian tanggungjawab serta kewenangan

dan distribusi informasi yang mendukungnya.

3. Kebijakan menggerakkan sumber daya Perusahaan melalui penetapan target kinerja, pembentukan

budaya organisasi dan pemberian instruksi operasional.

Kumpulan kebijakan manajemen Perusahaan merupakan dokumentasi atas strategi dan cara melaksanakan

proses bisnis di Perusahaan yang paling baik, paling efektif, paling mudah, paling aman, paling cepat, paling

efisien, paling murah maupun paling dapat diaplikasikan pada saat ini. Dalam kapasitas ini manajemen harus

memastikan adanya mekanisme penyempurnaan yang berkesinambungan atas berbagai kebijakan dan

prosedur yang berlaku di Perusahaan.

Direksi memiliki tugas utama mengelola, mengarahkan dan menggerakkan serta mengontrol seluruh sumber

daya Perusahaan untuk melaksanakan seluruh proses bisnis yang ada di Perusahaan sebagai upaya mencapai

tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perusahaan.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, seluruh sumber daya yang dimiliki saling berinteraksi menjalankan proses

bisnis Perusahaan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal Perusahaan serta deviasi

dari asumsi yang digunakan dalam rencana kerja seringkali menimbulkan kebutuhan untuk mengubah

kebijakan strategis, rencana kerja maupun prosedur kerja Perusahaan. Melalui mekanisme pengelolaan risiko

dan penyempurnaan kebijakan prosedur organisasi, perubahan ini terus dipantau dan diantisipasi dalam

tindakan korektif berupa perubahan kebijakan, rencana kerja maupun prosedur kerja di perusahaan.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dapat terlihat melalui lima aspek pengendalian yang senantiasa

dijaga oleh Perusahaan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan. Penerapan lima aspek tersebut dilaksanakan terintegrasi dari akuntabilitas

seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu yang menjadi fondasi dari

pengendalian internal adalah Direksi dan Karyawan di dalam organisasi yang dapat membentuk lingkungan

pengendalian yang baik. Sistem Pengendalian internalakan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut

terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing.

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian yang efektif diperlukan dalam mendukung setiap karyawan untuk menjalankan

semua aktivitasnya, dedikasi atas tugas dan tanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai serta

berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar.

Manajemen wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku

positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dan manajemen yang sehat dalam

lingkungan kerjanya, diwujudkan melalui:

DENGAN STANDAR INTERNASIONALKESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL



1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;

2. Komitmen terhadap kompetensi;

3. Kepemimpinan yang kondusif;

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal Perusahaan yang efektif.

b. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan

dan sasaran Perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko teridentifikasi

terhadap pencapaian tujuan perusahaan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian

yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan

tujuan Perusahaan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko

yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar

Perusahaan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian

yang diperlukan.

Berikut hal-hal yang dilakukan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam penilaian risiko;

• Penetapan tujuan Perusahaan

• Penetapan kegiatan

• Identifikasi dan Analisis Risiko

• Penerapan sistem manajemen risiko berbasis ISO 31000:2009

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang ketiga. Kegiatan pengendalian

adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan

untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kebijakan dibuat untuk

mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur.

Kegiatan Pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi

Perusahaan, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diutamakan pada kegiatan pokok Perusahaan;

2. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perusahaan atau bisnis inti

Perusahaan;

4. Seluruh kegiatan memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara tertulis;

5. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut

masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan, kegiatan pengendalian terdiri atas:

1. Reviu atas kinerja perusahaan;

2. Pembinaan sumber daya manusia;

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

4. Pengendalian fisik aset;

5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

6. Pemisahan fungsi;

7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

8. Pencapaian yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.



d. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan

operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non

keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut

direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Perusahaan dan lainnya di seluruh Perusahaan yang

memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal

dan tanggung jawab operasional.

Berikut beberapa hal yang dilakukan dalam aspek Informasi dan Komunikasi:

• Perusahaan telah memiliki website: www.holding-perkebunan.com media saluran komunikasi

dengan pihak eksternal perusahaan. Dalam website telah dikomunikasikan antara lain: berita

terbaru Perusahaan saat ini, visi, misi dan tujuan Perusahaan, Code of Conduct, Panduan Pedoman

Pelaksanaan GCG, Board Manual, Annual Report;

• Sebagai Perseroan Terbuka, Perusahaan telah secara rutin menyampaikan pelaporannya ke pihak luar

yang terkait;

• Perusahaan memiliki mekanisme keluhan atas pelayanan perusahaan berikut penanganannya;

• Perusahaan telah memiliki Master Plan Teknologi Informasi;

• Perusahaan telah menindaklanjuti masukan atau saran dari pihak eksternal perusahaan, termasuk

dari eksternal auditor (KAP, BPK) dan evaluator lainnya (BPKP, Assessor KPKU);

• Untuk menjalin komunikasi internal, Perusahaan telah memiliki mekanisme yang memungkinkan

informasi mengalir ke seluruh bagian, antar kegiatan fungsional, antara lain dengan adanya rapat

Management Review, pertemuan informal setiap pekan;

• Perusahaan telah memiliki Buku Saku Pegawai yang direviu setiap 2 tahun sekali, yang sebelum

disahkan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Departemen Tenaga Kerja;

• Perusahaan juga telah memiliki kebijakan dan mekanisme tentang Pengendalian Gratifikasi, Whistle

Blowing System.

e. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi

internal audit pada setiap tingkat dan unit dalan struktur organisasi. Pemantauan dilaksanakan melalui

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi,

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal dengan ruang lingkup

dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektifitas prosedur pemantauan yang

berkelanjutan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas

Sistem Pengendalian Internal dan dfilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi,

metodologi, dan sumber daya.

Pemantauan Berkelanjutan (On Going Monitoring)

1. Manajemen memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan efektif dan dapat

memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam

keadaan kritis, serta pada saat pengujian secara berkala diperlukan.

2. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian

atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi. Karyawan dalam pelaksanaan

tugas rutinnya memperoleh informasi mengenai berfungsinya pengendalian internal secara efektif.

3. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal

atau harus dapat mengidikasikan adanya masalah dalam pengendalian internal.



Dewan Komisaris, Direksi dan Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Internal dan untuk memperkuat atau menunjang efektivitas Sistem Pengendalian

Internal dimaksud maka dilakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perusahaan

termasuk akuntabilitas keuangan Perusahaan dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya berguna untuk memperkuat pengendalian internal.

Rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme

penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan Perusahaan.

PENYELESAIAN HASIL AUDIT

SISTEM PENGENDALIAN INTERNALPENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki mekanisme evaluasi yang diselenggarakan melalui

penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan evaluasi terpisah dapat

dilakukan oleh aparat pengawasan intern Perusahaan atau pihak eksternal.

Perusahaan menetapkan evaluator, ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah

dan telah memadai bagi Perusahaan, yang meliputi:

a. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan dipertimbangkan saat menentukan

lingkup dan frekuensi evaluasi.

b. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tertentu seperti perubahan rencana atau

strategi manajemen yang mendasar, ekspansi atau penciutan usaha, perubahan yang signifikan pada

operasi atau proses informasi keuangan dan anggaran.

c. Pengendalian intern pada seksi atau bagian tertentu dievaluasi secara periodik.

Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat

melibatkan aparat pengawasan internal Perusahaan atau auditor eksternal.

EVALUASI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Berikut ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan;

2. Terjadinya perubahan dalam Perusahaan seperti perubahan rencana atau strategi manajemen yang

mendasar, ekspansi atau penciutan usaha, perubahan yang signifikan pada operasi atau proses informasi

keuangan dan anggaran.

Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal Perusahaan atau pihak eksternal yang

ditunjuk oleh Perusahaan, jika diperlukan evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai

seperti pembandingan (benchmarking), kuesioner, bagan arus (flowchart) dan Teknik kuantitatif.

EVALUASI TERPISAH



Akuntan Publik

Dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, Perseroan menggunakan

jasa Auditor Eksternal. Penunjukan Auditor Eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun

Buku 2017 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite

Audit.

Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan (Conflict of Interest)

dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung

jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

a. Melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan tahun buku 2017.

b. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perseroan untuk tahun buku 2017. Sesuai Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2011 Tanggal 19 Agustus 2011

tentang indikator penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha

Perasuransian Jasa Penjaminan.

c. Melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan

tahun buku 2017.

d. Melakukan audit kepatuhan atas peraturan dan pengendalian Internal yang diterapkan perusahaan untuk

tahunan yang berakhir 31 Desember 2017.

e. Jasa Review Laporan Aset & Liabilitas.

f. Jasa Laporan Kinerja.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN AKUNTAN PUBLIK

Tahun Nama KAP Biaya Keterangan2017 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp1.844.608.981,- Audit Laporan Keuangan

2016 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp1.363.120.000,- Audit Laporan Keuangan

2015 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp1.704.883.950,- (PPN) Audit Laporan Keuangan

2014 Purwantono, Sungkoro & Surja Rp2.479.860.000,- (PPN) Audit Laporan Keuangan

2013 Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan Rp1.042.442.500 Audit Laporan Keuangan

AKUNTAN PUBLIK 2013–2017

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk hanya melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian, dan tidak

memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan.

JASA LAIN



Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memastikan bahwa seluruh potensi risiko dalam rangka

pencapaian Visi dan Misi Perusahaan telah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dan dimitigasi probabilitas

serta dampaknya sehingga tidak akan menghambat pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Komitmen

Perusahaan untuk melaksanakan manajemen risiko diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan kerangka

kerja manajemen risiko, dengan mempertimbangkan aspek konteks Perusahaan, integrasi proses, dan

akuntabilitas.

Manajemen Risiko

Sebagai salah satu bentuk mandat dan komitmen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam

penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan mengubah standar sistem manajemen risiko dari COSO menjadi

standar ISO31000:2009 yang sekarang juga telah didaptasi Indonesia menjadi SNI ISO 31000:2011.

a. Manajemen Risiko di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) di kelola oleh Unit Manajemen

Risiko yang secara struktural berada di dalam Bagian TI/TB dan Manajemen Risiko dan di bawah Direktorat

Perencanaan dan Pengembangan. Unit Manajemen Risiko berperan menjalankan fungsi pengembangan,

pemeliharaan, dan evaluasi sistem manajemen risiko. Dalam konteks ini, Unit Manajemen Risiko tidak

dapat mengambil alih tanggungjawab para Risk Owner.

b. Tanggungjawab dan wewenangnya meliputi:

1. Mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi validitas dan kapasitas sistem manajemen risiko


2. Merumuskan format dan formula Kriteria Risiko Korporat dan Kriteria Risiko masing-masing Bagian/

Distrik/Kebun/Unit dan mengusulkan kepada Direksi bersama dengan Komite Manajemen Risiko untuk

disahkan dan digunakan sebagai acuan bagi pengukuran nilai risiko oleh para Risk Owner.

3. Menjadi fasilitator dan katalisator bagi penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi oleh para

Risk Owner dan bawahannya (atau dapat disebut Risk Controller), dan memastikan bahwa para Risk

Owner dan Risk Controller memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola risiko sesuai ketentuan

dalam Pedoman Manajemen Risiko.

4. Menyusun, memelihara, memantau dan mengkaji perkembangan status risiko korporat sesuai dinamika

perubahan database risiko yang dilaporkan para Risk Owner dan melaporkannya kepada Direksi dalam

bentuk Profil/Portofolio Risiko, termasuk memberikan opini terhadap kebijakan Perusahaan, tindakan

korporat (corporate action), dan investasi dari sudut pandang manajemen risiko, untuk keperluan

pengambilan keputusan strategis oleh Direksi maupun keputusan lainnya oleh para Risk Owner.

5. Mengevaluasi aplikasi sistem manajemen risiko melalui pemantauan dan pengkajian (review) terhadap

laporan pengelolaan risiko oleh para Risk Owner serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan

sistem kepada Direksi, sedangkan untuk hal khusus disampaikan melalui Komite Manajemen Risiko.

6. Memberikan opini terhadap semua kebijakan Perusahaan, tindakan korporat (corporate action), dan

investasi dari sudut pandang manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan strategis

Penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan

strategis maupun operasional Perusahaan, sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan

yang baik (GCG).

Dengan manajemen risiko yang baik, maka diharapkan semua risiko dapat diidentifikasi, dikelola, dikendalikan

dan dimitigasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan

Perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang baik dapat mengeksplorasi peluang untuk

meningkatkan laba Perusahaan serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO



Perusahaan mempunyai road map manajemen risiko yang dijadikan rencana kerja Komite Pemantau Risiko

sebagai unit pengelola risiko Perusahaan.

ROAD MAP MANAJEMEN RISIKO

Pondasi & Komitmen• Struktur Organisasi• Benchmarking• Interview Kepala Unit

Terukur• Asessment Maturitas• Pemetaan & Pengembangan MR• Bank Data Risiko Berkualitas

Budaya• RKAP berbasis Risiko• Evaluasi & Feedback Efektif

semua level• Review & Improve iRinQ

Infrastruktur & Sistem• Kebijakan & Pedoman• Pengelolaan MR di seluruh unit• Sosialisasi/Training• Update WI• Modifikasi iRinQ

2009-2014 2014 2015 2016 2017

Dari profil risiko yang diperlihatkan, Manajemen perlu membuat daftar yang menjadi prioritas utama untuk

dilakukan mitigasi atau memutuskan pilihan pengelolaan risiko bentuk lainnya dan mengambil keputusan agar

risiko tersebut tidak menjadi risiko yang berkelanjutan, hingga berkembang menjadi permasalahan hukum.

Dalam mendukung terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif dan berkesinambungan, Perusahaan

perlu membangun infrastruktur sebagai prasarana pendukung yang dapat menunjang proses manajemen

risiko bagi seluruh pemangku kepentingan internal Perseroan. Infrastruktur yang ada saat ini, antara lain

adanya prosedur dan divisi khusus yang mengatur pengelolaan risiko Perusahaan dalam bentuk Prosedur

Manajemen Risiko.

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Salah satu wujud implementasi manajemen risiko yang terintegrasi, Perusahaan menggunakan konsep “Three

Lines of Defense” atau tiga lapis pertahanan Manajemen Risiko, yang terdiri dari:

1. Lapis Pertahanan Pertama

Lapis pertahanan pertama yaitu manajemen operasional, merupakan fungsi unit bisnis yang melakukan

operasional sehari-sehari. Sebagai lapis pertahanan pertama adalah proyek, cabang, divisi produksi dan

Unit Kantor Pusat.

Lapis pertahanan pertama ini merupakan risk owner yang bertugas untuk mengelola risiko di unit masing-

masing, menjaga lingkungan pengendalian yang kondusif, menerapkan pengendalian internal yang efektif

dan konsisten melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMANTAU RISIKO



2. Lapis Pertahanan Kedua

Lapis pertahanan kedua yaitu manajemen risiko, bertugas menyiapkan kerangka kerja, memfasilitasi

penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan dan memantau

serta melaporkan risiko-risiko utama di Perusahaan kepada manajemen. Sebagai lapis pertahanan kedua

adalah Komite Pemantau Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko di Perusahaan.

3. Lapis Pertahanan Ketiga

Lapis pertahanan ketiga adalah audit internal, dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bersifat

independen terhadap unit-unit lainnya. Tugas lapis ketiga adalah mengawasi dan memastikan efektivitas

manajemen risiko serta memastikan bahwa lapis pertahanan pertama dan lapis pertahanan kedua

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Audit internal dan unit manajemen risiko secara tidak langsung

berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan implementasi manajemen risiko pada semua pegawai dan

menumbuhkan budaya manajemen risiko di Perusahaan, maka Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja

sosialisasi manajemen risiko. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk in house training kepada semua pegawai

sesuai otorisasi masing-masing dalam pengelolaan risiko Perusahaan, antara lain:

• Training Manajemen Risiko untuk pegawai baru melalui Orientasi Pegawai Baru (OPB).

• Sosialisasi Prosedur Manajemen Risiko untuk semua Fasilitator Risiko

SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Efektifitas Manajemen Risiko dilakukan oleh SPI. Efektifitas Manajemen Risiko dinilai berdasarkan seberapa

besar penanganan/mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi risiko. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui

efektivitasnya dari pelaksanaan manajemen risiko masing-masing Divisi, Unit maupun Kawasan. Evaluasi

dilakukan setiap triwulan yang kemudian direkap oleh Komite Pemantau Risiko.

Mitigasi risiko yang dianggap efektif, akan dikumpulkan dan direkap oleh Komite Pemantau Risiko untuk

menjadi bank data/pustaka risiko. Pustaka risiko akan diberikan kepada semua risk owner, untuk digunakan

sebagai panduan penyusunan profil risiko selanjutnya.

Evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan assessment atas

penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN

RI Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko, disimpulkan terdapat area of improvement

sebagai berikut:

• Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan terbatas kepada Dewan Komisaris

belum disampaikan kepada Pemegang Saham.

• Satuan Pengawasan Internal belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern

tingkat entitas pada tahun 2017.

Rekomendasi perbaikan atas area of improvement adalah:

• Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada Dewan Komisaris dan kepada

Pemegang Saham;

• Satuan Pengawasan Intern melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian internal tingkat

entitas.

EVALUASI EFEKTIFITAS MANAJEMEN RISIKO



Kode EtikDalam rangka pengembangan dan penyempurnaan praktik GCG, Perseroan telah merumuskan kebijakan

terkait kode etik berupa Pedoman Etika Perusahaan yang berperan sebagai pedoman standar sikap dan

perilaku dalam pelaksanaan segenap aktivitas bisnis sekaligus pencapaian visi dan misi Perseroan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang merupakan

standar perilaku bagi seluruh individu dalam beraktivitas baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan,

serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris,

Direksi, Karyawan, dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam menjalankan

bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

Sebagai pedoman sikap dan perilaku, Pedoman Etika Perusahaan mengacu pada praktik industri terbaik

dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Melalui penerapan Pedoman Etika Perusahaan yang menyeluruh untuk seluruh insan Perseroan tanpa

terkecuali, Perseroan juga berharap mampu meningkatkan kesadaran dan mengarahkan pola pikir, sikap, dan

perilaku segenap karyawan pada pengelolaan usaha yang baik sesuai prinsip-prinsip GCG dan hubungan yang

selaras dengan pemangku kepentingan dalam jangka waktu panjang.

Manfaat Code of Conduct adalah:

a. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.

b. Membentuk karakter individu perusahaan yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama

individu dalam perusahaan maupun dengan pihak lain di luar Perusahaan.

c. Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan

jabatan setiap individu dalam Perusahaan.

d. Sebagai acuan terhadap penegakan kedisiplinan.

e. Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan.

Kode etik Perseroan mewajibkan seluruh jajaran Perusahaan baik itu para pejabat, manajemen maupun

karyawan untuk patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Perusahaan, termasuk

budaya perusahaan, menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan

menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki

hubungan dengan Perusahaan.

Code of Conduct berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap

peraturan-peraturan Perusahaan bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pelaku

bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya

serta berinteraksi dengan stakeholders.

Berikut Kode Etik Perusahaan:

SISTEM NILAI

1. Paradigma Baru

• Perubahan, perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah satu keharusan;

• Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam memenangkan persaingan;

• Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;

• Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan

kebhinekaan;

ISI KODE ETIK



• Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (human and intellectual

capital) yang dibutuhkan Perusahaan;

• Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan mengajar dan membagi ilmu,

membina hubungan baik dan menjadi panutan;

• Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya;

• Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;

• Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat untuk peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan

kompetitif;

• Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;

• Setiap tugas dan operasional Perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut,

tuntas, berkualitas, dan penuh tanggung jawab;

• Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.

2. Tata Nilai

• Proactivity, selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi.

• Excellence, selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil

maksimal sesuai kompetensi.

• Team Work, perusahaan selalu mengutamakan kerjasama tim agar mampu menghasilkan sinergi

optimal bagi Perusahaan.

• Innovation, selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metoda baru dan produk

baru.

• Responsibility, selalu bertanggungjawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang

dilakukan.

3. Visi dan Misi Perusahaan

VISI

Menjadi Perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis

terbaik.

MISI

• Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan;

• Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan;

• Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal;

• Berupaya menjadi Perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi para investor;

• Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis;

• Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas;

• Melaksanakan seluruh aktivitas Perusahaan yang berwawasan lingkungan.

4. Tagline

Jujur

Selaras antara kata dan tindakan

Tulus

Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan hati yang bersih

Ikhlas

Melaksanakan tugas sebagai bentuk pengabdian

5. Strategi

• Menjalin dan mengembangkan hubungan sinergik yang efektif dengan mitra strategis untuk

mewujudkan peluang bisnis;

• Melaksanakan manajemen berorientasi pasar, sensitif terhadap kecenderungan industri dan

pergerakan pasar mencermati pesaing;

• Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemampulabaan (profitability);

• Mematuhi aturan HSE (Health, Safety, and Environment) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;

• Melaksanakan keunggulan operasional agar Perusahaan menjadi efisien dan efektif dalam biaya;

• Membangun budaya kerja yang kondusif dengan melaksanakan tata nilai dan paradigma baru;



• Membangun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan

kinerja.

ETIKA BISNIS

1. Etika Bisnis

Aktivitas Perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan melaksanakan

dengan sepenuhnya prinsip-prinsip integritas Perusahaan sesuai UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi yang lazim dan mengungkapkan seluruh

transaksi di dalam Laporan Keuangan (disclosure). Mengutamakan mutu layanan dan produk, menghargai

kinerja dan prestasi karyawan, serta tidak melakukan bisnis illegal dan menghindari praktek korupsi,

kolusi, nepotisme.

2. Komitmen Kepada Pemangku kepentingan

Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang

yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, kepada: pemegang saham, karyawan, pelanggan,

pemasok/ rekanan, pemerintah, pesaing, auditor, masyarakat sekita, mitra binaan, dan lingkungan, media

massa, LSM dan ormas, serikat pekerja, mitra usaha strategis, perguruan tinggi dan lembaga penelitian,

anak perusahaan, petani plasma.

ETIKA KERJA

1. Sikap Individu

• Taat terhadap peraturan-peraturan perusahaan;

• Malu untuk berbuat hal-hal di luar kepatutan;

• Jujur dan disiplin dalam bekerja;

• Terbuka dan mau meningkatkan diri;

• Saling menghargai dan sopan santun terhadap sesama;

• Egaliter (kebersamaan, kesetaraan);

• Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan ketentuan yang

berlaku;

• Perilaku Individu di Dalam dan di Luar Perusahaan

• Melakukan pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, saling mendukung untuk

kemajuan maupun kelangsungan Perusahaan;

• Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, berperilaku sopan dan santun baik di dalam maupun

di luar tugas;

• Tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata kasar, pelecehan ataupun

provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat diantara sesama karyawan;

• Menjaga dan menghormati hal yang bersifat pribadi sesama karyawan, seperti agama, hari libur

agama/nasional, status, suku/ras dan keluarga;

• Disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak

melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar perusahaan tanpa izin selama

jam kerja;

• Bersikap terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam

merumuskan suatu keputusan;

• Tidak melalaikan tugas dan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan;

• Tidak mabuk, madat, memakai narkotik dan obat berbahaya (narkoba) maupun memperdagangkan

minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya di tempat kerja atau di luar Perusahaan;

• Tidak membujuk pimpinan, bawahan dan atau sesama karyawan untuk melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan hukum atau kesusilaan;

• Tidak melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik atasan

maupun bawahan serta keluarganya;

• Tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti berjudi, mencuri dan atau menggelapkan

harta Perusahaan, melakukan penipuan kepada atasan, bawahan maupun sesama karyawan dan

memperdagangkan harta Perusahaan secara ilegal;



• Tidak membiarkan dirinya atau teman kerja dalam keadaan bahaya, walaupun telah mendapat

peringatan, seperti membiarkan teman sekerja bekerja tidak sesuai dengan standar K3 (Keselamatan

dan Kesehatan Kerja);

• Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

2. Perilaku Atasan

• Memberi panutan dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;

• Membangun komunikasi terbuka dan konstruktif, melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama

yang harmonis;

• Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;

• Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

• Patuh dan konsekuen terhadap hukum dan kebijakan (policy) yang sudah ditetapkan;

• Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas, tidak memanfaatkan posisi/

jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

3. Perilaku Bawahan

• Hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas

yang diberikan;

• Selalu kreatif dan berani mengambil inisiatif, memberikan dukungan, terutama dalam menghadapi

permasalahan yang timbul;

• Berkomunikasi dengan atasan secara jujur, terbuka dan beretika;

• Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan Standard Operating Procedure (SOP)/

Instruksi Kerja yang sudah ditetapkan;

• Tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya, disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;

• Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan

dan ketentuan yang berlaku;

• Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

4. Perilaku Kepada Rekan Kerja

• Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk

kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal;

• Tidak melakukan pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal lain yang

bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar,

merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama karyawan;

• Tidak melakukan ancaman fisik maupun nonfisik, tindakan permusuhan atau provokasi terhadap

rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dapat

merugikan Perusahaan;

• Menghindari persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu, bersikap

terbuka dan menghargai perbedaan pendapat (dissenting opinion).

KOMITMEN KHUSUS

1. Pengelolaan Catatan, Dokumen, dan Informasi

Catatan, dokumen dan informasi perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan tepat

waktu, oleh karena itu individu yang bertanggungjawab atas pengelolaan catatan, dokumen dan informasi

harus berlaku jujur, obyektif, dan setia.

2. Kewajiban Pengamanan Harta Perusahaan

Seluruh individu menjaga, melindungi, memelihara dan menggunakan harta benda perusahaan sebaik-

baiknya. Menjaga keakuratan alat ukur, alat hitung untuk membantu karyawan dalam menjalankan tugas

yang diberikan. Menjaga rahasia Perusahaan meliputi: formula, desain, dokumen atau informasi sensitif

perusahaan. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual (property rights) dan merusak harta benda

Perusahaan.



3. Transaksi Perdagangan Internal

Tidak dapat mentolerir adanya praktek-praktek pemberian informasi dari orang dalam (insider trading)

serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Benturan Kepentingan

Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diperkenankan untuk

melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan.

5. Kegiatan Politik

Perusahaan berkomitmen tidak menjalankan aktivitas politik dan tidak berafiliasi kepada partai politik

serta tidak memberikan kontribusi apapun menyangkut aktivitas politik. Tidak menjadi pengurus partai

politik dan/atau anggota legislatif, serta tidak memperkenankan dana atau fasilitas dan sumber daya

Perusahaan disumbangkan/dipinjam/dipakai kepada partai atau kandidat partai maupun non partai.

6. Donasi, Komisi, dan Suap

Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Donasi yang diterima perusahaan menjadi milik Perusahaan.

Seluruh komisi yang diterima sebagai akibat adanya transaksi yang dilakukan perusahaan menjadi milik

Perusahaan dan dibukukan sebagai pendapatan Perusahaan, dan seluruh komisi dagang yang diberikan harus

sesuai dengan kepatutan dan kewajaran transaksi yang dilakukan.

Perusahaan dan setiap individu tidak memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung atau tidak

langsung sesuatu yang berharga yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada atau dari pelanggan atau

pejabat pemerintah maupun pihak lainnya untuk mempengaruhi keputusan.

Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan

pedoman ini. Pembentukan Dewan Kehormatan (terdiri dari unsur Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang

ditunjuk, dan Serikat Pekerja) dan mekanisme kerjanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Code of Conduct Perusahaan kepada seluruh

pegawai, mulai dari level operasional sampai kepada top manajemen. Sosialisasi ini dimaksudkan agar

seluruh Insan Perusahaan senantiasa patuh terhadap Code of Conduct Perusahaan. Perusahaan melakukan

penegakan terhadap Code of Conduct yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala

terhadap penegakan Code of Conduct Perusahaan dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap

pelanggaran Code of Conduct Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara

efektif dan menyeluruh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct:

• Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan

individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima

sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor;

• Dewan Kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan dan

melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;

• Dewan Kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.

PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

SOSIALISASI KODE ETIK



• Melakukan sosialiasi kode etik kepada seluruh Jajaran Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja secara

berkala.

• Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Jajaran Perseroan, baik pada masa

orientasi maupun masa bekerja.

• Pengkajian secara berkala butir-butir aturan kode etik dalam rangka pengembangan kode etik lebih lanjut.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dilakukan oleh Bagian Sekretaris Perusahaan, selaku penanggung jawab

implementasi GCG dan kode etik berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Perusahaan mewajibkan setiap karyawan dan manajemen Perusahaan untuk menandatangani Pakta Integritas

mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua organ Perusahaan

memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat serta membangun pemahaman,

kepedulian dan komitmen dari semua jajaran perusahaan. Penandatanganan Kepatuhan terhadap Kode Etik

ini diperbaharui setiap awal tahun oleh seluruh karyawan Perusahaan.

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan Management Review per triwulanan dalam rangka

mengevaluasi kinerja perseroan dan melakukan internalisasi pelaksanaan etika bisnis sehingga terbentuk

rasa memiliki dan dari semua pihak dalam Perusahaan serta memahami atas pelaksanaan pedoman dalam

kegiatan sehari-hari.

MANAGEMENT REVIEW

Penegakan terhadap pelanggaran kode etik adalah berupa penindakan secara serius yang dapat mengakibatkan

tindakan indisipliner sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan

kode etik Perusahaan menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.

PENEGAKAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

Penerapan Code of Conduct Infrastruktur GCG

Sosialisasi dalam management Review

Sosialisasi dalam management Review

Divisi SDM

Divisi SDM untuksanksi disiplin ringan

Penandatanganan paktaintegritas & form kepatuhan

Pelaporan pelanggaran EtikaKepada SPI

Rapat Direksi

Keputusan Direksi untukSanksi Disiplin Sedang dan Berat

Penyebaran Code of Conduct

Penegakan Code of Conduct

Pemeriksaan oleh SPI

Proses Sanksi

Penerapan Sanksi



Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Jadi, dapat disimpulkan gratifikasi merupakan kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/

cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait

dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang

mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

Bagi Perusahaan, gratifikasi merupakan penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan tugas

pokok dan fungsi. Gratifikasi memiliki tujuan dan maksud untuk mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan

keputusan, antara lain:

• Fee Marketing.

• Uang Pelicin, uang pulsa dan uang lainnya.

• Hadiah/Cinderamata/Bingkisan dari Pihak Lain untuk kepentingan Insan Perusahaan.

• Parcel dan atau bingkisan hari-hari keagamaan.

• Uang transportasi, tiket dan akomodasi perjalanan dinas dari pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak

kerja.

• Diskon/potongan harga/pemberian atau keuntungan lainnya dari pihak lain yang diberikan secara tidak

wajar untuk kepentingan Insan Perusahaan.

Kebijakan GratifikasiKetentuan mengenai gratifikasi dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum

dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 2 Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan

Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi,

yang menyatakan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri

atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga Pasal 1 huruf d dan e Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk dalam

kategori penyelenggara Negara adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan terbitnya surat edaran KPK No B.2974/01-13/07/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Himbauan

Gratifikasi Menjelang Hari Raya dan Peraturan Menteri BUMN No: PER 05/MBU/2014 tentang Program

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN serta dalam rangka menyempurnakan kebijakan

gratifikasi yang disampaikan dalam buku kode etik, Perusahaan telah menjalankan sosialisasi tentang

gratifikasi melalui Surat Edaran.

GRATIFIKASI



Berikut Tahapan Gratifikasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero):

Agenda AcaraTahap I Tahap II Tahap III Tahap IV

• Direktur Utama & Direksi Gratifikasi KPK melakukan Penandatangan Komitmen Gratifikasi;

• Penyerahan Drop Box & Sosialisasi.

Bimbingan Teknik: Penyusunan Petunjuk Teknis, Konsultasi & diskusi tentang ketentuanketentuan/pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Gratifikasi.

Training for Trainer: Training/pembelajaran kepada seluruh peserta yang mewakili dari seluruh PTPN I sampai dengan XIV.

Sosialisasi: Sosialisasi Gratifikasi ke seluruh karyawan PTPN III dan Anak Perusahaan.

HasilTahap I Tahap II Tahap III Tahap IV

Memorandum of Understanding Komitmen Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

Peraturan/Pedoman Gratifikasi. Trainer Gratifikasi (Tenaga Penyuluh). Penerapan Gratifikasi.

Sistem Pelaporan dan Pelanggaran(Whistleblowing System)

Keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik

penyimpangan. Dengan keberadaan WBS diharapkan Perusahaan dapat menerapkan sistem yang efektif

dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu

singkat serta bertujuan untuk:

a. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan

kerugian finansial maupun nonfinansial dan dapat merusak citra Perusahaan serta mengurangi kerugian

yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.

b. Menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah

pelanggaran yang bersifat publik serta mengurangi risiko yang dihadapi Perseroan, akibat dari pelanggaran

baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.

c. Mempermudah manajemen dalam menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus

melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan informasi dalam arsip khusus

yang dijamin keamanannya.

d. Meningkatnya reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan

masyarakat umum.

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah pelanggaran terhadap kode

etik, penyimpangan dari peraturan danperundangan yang berlaku, benturan kepentingan atau penyalahgunaan

jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan dan gratifikasi.



Mekanisme penyaluran pengaduan penyimpangan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal.

Prosedur pelaporan pelanggaran, antara lain:

1. Setiap Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan atau Pihak Ketiga yang melihat atau mengetahui

adanya pelanggaran terhadap:

• peraturan perundang-undangan;

• pedoman etika perusahaan atau melanggar norma-norma kesopanan;

• prinsip akuntansi yang berlaku umum;

• kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, dan peraturan lain yang

dianggap perlu oleh Perusahaan;

• menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan/kelompok;

• melakukan iregularitas;

• gratifikasi;

• tindakan yang membahayakan keselamatan kerja;

• tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.

2. Laporan pengaduan yang diterima oleh Unit Pengelola WBS diadministrasikan oleh Petugas Pengelola

WBS dengan mencatat alamat, nama pengirim, e-mail, dan nomor telepon agar bisa dihubungi oleh

petugas Pengelola WBS.

3. Pengelola WBS yang menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran dan melaksanakan

investigasi awal terhadap pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.

4. Dari laporan Unit Pengelola WBS, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi

lanjutan oleh Tim Investigasi (Bagian Satuan Pengawasan Internal dan/atau Eksternal Investigator), serta

melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.

5. Tim Investigasi (Bagian Satuan Pengawasan Internal dan/atau Eksternal Investigator) melakukan

investigasi lanjutan terhadap pengaduan/pengungkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.

6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan

selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Pengungkapan akan ditutup. Apabila

pengaduan/pengungkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi

sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

7. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat

dipertanggungjawabkan).

Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Pelanggaran

Tim Investigasi/SPI/AuditorEksternal

Investigasi Lanjutan

Bagian Distrik/Kebun/UnitTerkait:

Koordinasi

Seleksi

Seleksi

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Tidak Terbukti

Prosedur Pengelolaan WBS

Sanksi

PelaporInsan PTPN III, Pihak Luar

Petugas Peengelola WBSSeleksi, Investasi Awal

DireksiRekomendasi



• Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota Direksi, atau orang yang mempunyai

hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada

Unit Pengelola WBS untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut

diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk menggunakan

investigator/auditor luar yang independen;

• Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris maka pelanggaran

disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola WBS untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur

Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh

Direksi, dan bila diperlukan investigasi disarankan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal

yang independen;

• Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) diluar yang diatur

di atas, maka laporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola WBS untuk diproses

lebih lanjut. Hasil dari penanganan dari Unit Pengelola WBS disampaikan kepada Direksi. Penanganan

terhadap laporan dari Unit Pengelola WBS ditetapkan oleh Direksi, bila diperlukan investigasi maka Direksi

dapat menunjuk Bagian SPI dan/atau eksternal investigator, serta melaporkan hasil keputusan tersebut

kepada Dewan Komisaris.

• Dalam hal pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan bersama-sama anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi dan anggota Unit Pengelola WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada

penegak hukum yang berwenang.

MEKANISME PELAPORAN

Perusahaan menyediakan media komunikasi bagi insan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan

semua pihak untuk menyampaikan laporannya kepada Tim WBS, melalui:

Alamat : Gedung Agro Plaza

Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : (021) 2918 3300

SMS : SMS ke 9600, dengan format : ptpn3[spasi]pesan

Email : [email protected]

MEDIA KOMUNIKASI

Fungsi Komite Pemantau Sistem Pelaporan Pelanggaran wajib menjaga kerahasiaan pelapor dengan

menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu:

• Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan

kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.

• Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.

• Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman

ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus

yang diadukan kepada pihak manapun.

• Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang

memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.

PERLINDUNGAN PELAPOR



1. Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur tidak ada niat

baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat

digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Untuk pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga dapat menyediakan perlindungan hukum sesuai

peraturan yang berlaku.

3. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan

sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Penghargaan diberikan melalui kebijakan

Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan pelapor.

4. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, ada kewajiban Perusahaan untuk mengembalikan

nama baik atau rehabilitasi.

PENANGANAN PENGADUAN

Perusahaan menunjuk Tim Khusus yang bertanggung jawab untuk penanganan laporan terhadap pelanggaran

yang dilakukan oleh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang disebut Unit Pengelola Whistleblowing

System (WBS).

Pengarah : Direksi PT Perkebunan Nusantara III

Pelaksana :

1. Ketua/Anggota : Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan

2. Wakil Ketua/Anggota : Kepala Bagian TI/TB & MR (CMR)

3. Sekretaris/Anggota : Kepala Urusan Evaluasi & Pengembangan TB

4. Wakil Sekretaris/Anggota : Kepala Urusan Kesekretariatan

5. Anggota:

• Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern

• Kepala Bagian SDM

• Kepala Bagian Hukum

• Kepala Urusan Humas

• Kepala Urusan Kesejahteraan Karyawan

• Kepala Urusan Hukum

• Pengawas Wilayah

• Staf Urusan Evaluasi & Website Perencanaan Basis Data

PENGELOLA PENGADUAN


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Mempertahankan hubungan yang

kuat dengan berbagai pemangku

kepentingan eksternal kami

merupakan cerminan dari kekuatan

kemitraan kami. kemampuan kami untuk

turut membangun arena yang seimbang

bagi semua pelaku bisnis di dalam industri

kami merupakan faktor yang sangat

penting untuk mempertahankan daya saing

jangka panjang dan untuk mencapai tujuan

pertumbuhan berkelanjutan kami.



Perusahaan menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR menyasar pada para

Pemangku Kepentingan secara luas, yakni mencakup konsumen, masyarakat sekitar, dan juga terhadap

lingkungan. Kebijakan CSR terangkum di dalam Kode Etik yang diberlakukan kepada seluruh elemen Holding

Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) demi mendukung tujuan CSR dalam membangun kepercayaan para

Pemangku Kepentingan terhadap Perusahaan.

Melalui Program BUMN Hadir untuk negeri, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen

untuk mengintegrasikan program CSR dengan bisnis perkebunan. Perusahaan menyadari bahwa pertumbuhan

usaha tak lepas dari hubungan baik antara Perusahaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Perusahaan

senantiasa berupaya menjaga dan membina hubungan baik tersebut, tidak terbatas untuk kepentingan bisnis

saja, namun juga untuk memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat secara umum. kegiatan CSR

Perusahaan meliputi:

1. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;

2. Lingkungan Hidup;

3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan; dan

4. Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Di sisi lain, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga

Melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

(Permen) BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

BUMN. PKBL adalah bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat melalui partisipasi aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PKBL terdiri

atas Program Kemitraan Usaha Kecil dan Pembinaan Lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program

Kemitraan, merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN. Tujuan Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil

agar menjadi mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Sosial Perusahaan dan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan CSR dan PKBL, Holding Perkebunan PTPN III senantiasa berpedoman pada ketentuan

dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku berikut ini:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan

4. Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017

LANDASAN PENERAPAN CSR DAN PKBL

Realisasi penyaluran pinjaman Program Kemitraan tahun 2017 sebesar Rp16.019.942.000 yang terdiri dari

penyaluran kepada 356 mitra binaan dan dana pembinaan sebesar Rp659.942.400 atau 85,25% dari dana

tersedia sebesar Rp18.789.783.110 dan 105,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000.000.

Realisasi penyaluran Bina Lingkungan tahun 2017 sebesar Rp14.442.132.239 atau 95,80% dari dana

tersedia sebesar Rp14.458.680.722 dan 99,89% dari RKAP 2017 sebesar Rp15.760.287.391.

BIAYA KEGIATAN



No Jenis Bantuan Audit 2016(Rp)

RKA 2017(Rp)

RKA 2017(Rp)

% terhadap anggaran

% terhadap tahun lalu

1 Bantuan Bencana Alam 178.410.280 500.000.000 350.545.000 70 196,48

2 Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 1.123.976.747 4.500.000.000 2.113.884.768 47 188,07

3 Bantuan Peningkatan Kesehatan - 500.000.000 40.000.000 8

4 Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum

1.848.597.448 4.000.000.000 7.550.109.157 189 408,42

5 Bantuan Sarana Ibadah 1.283.702.563 3.000.000.000 3.624.651.806 121 282,36

6 Bantuan Pelestarian Alam - 500.000.000 100.000.000 20

7 Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

8.438.410.189 2.760.287.391 662.941.508 24 7,86

8 Hibah Kemitraan (2016) 560.500.410 - - - -

Total 13.433.597.637 15.760.287.391 14.442.132.239 92 107,51

* Pengisian untuk tahun 2016 dan 2017 sebelum Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 02/MBU/07/2017 diterbitkan

PENYALURAN BERDASARKAN SEKTOR BANTUAN

Selain menyalurkan dana Program Kemitraan sendiri, PTPN I-XIV menyalurkan dana Program Kemitraan milik

BUMN Pembina lain yaitu:

i. Pola Channelling

BUMN Pemilik Dana Wilayah Kerja Penyaluran Dana Program Kemitraan

Jumlah Penerima

(Orang)

Rp Ha

PT Pertamina (Persero) Mojokerto 204 10.851.344.000 1.034

PT PP (Persero) Tulungagung 37 1.750.000.000 52

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Tuban, Bojonegoro

422 12.500.000.000 952

PT Taspen (Persero) Jombang, Kediri, Tulungagung, Tuban, Bojonegoro

317 14.186.478.450 4.274

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Mojokerto 63 2.276.568.559 217

PT Pertamina (Persero) Banyuwangi, Jember, Malang, Bondowoso, dan Situbondo

275 13.087.505.500

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Ngawi, Madiun, Lumajang, Situbondo, Bondowoso

756 37.408.772.900 3813

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pasuruan, Lumajang 19 1.181.542.800 100

PT Pertamina (Persero) Magetan, Madiun, Jember, Lumajang, Probolinggo, Situbondo

1003 54.904.979.450 5749

Total 3.096 148.147.191.659 16.191

ii. Pola Executing

BUMN Pemilik Dana Wilayah Kerja Penyaluran Dana Program Kemitraan

Jumlah Penerima

(Orang)

Rp Ha

PT Pertamina (Persero) Kediri 667 50.000.000.000 1.333

PT PP (Persero) Tulungagung 23 1.700.000.000 45

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Mojokerto 133 10.000.000.000 267

PT Taspen (Persero) Kediri, Sidoarjo Jombang, Nganjuk

600 45.000.000.000 800

PT Jasa Raharja (Persero) Sidoarjo, Kediri 400 30.000.000.000 800

PT Bio Farma (Persero) Kediri 93 7.000.000.000 187

PT Jasa Marga (Persero) Jombang 333 25.000.000.000 668

PT Askrindo (Persero) Situbondo, Lumajang 385 14.982.700.000 1.286

PT Bio Farma (Persero) Pasuruan, Probolinggo 71 4.000.000.000 365.406

PT Kimia Farma (Persero) Magetan 58 4.000.000.000 314

PT Jasa Marga (Persero) Ngawi 174 10.000.000.000 800

Total 2937 201.682.700.000 372.306

Dengan demikian,

jumlah sinergi

penyaluran Program

Kemitraan melalui

PTPN grup sebanyak

Rp349.829.891.659

kepada 6.033 petani

tebu dengan luas lahan

sebesar 388.497 ha.



Tanggung Jawab SosialTerhadap Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi dampak aktivitas usaha terhadap alam yang berkesinambungan

dengan produk-produk berkualitas. Komitmen ini merupakan bentuk partisipasi aktif Perusahaan.

KEBIJAKAN

Limbah PadatHolding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki instruksi kerja dalam proses dan prosedur

pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kegiatan ini mencakup pemilihan dan pengelolaan limbah biasa

dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara. Selain

itu, Perusahaan juga melakukan pemanfaatan terhadap limbah ramah lingkungan dengan menggunakannya

sebagai pupuk.

Limbah CairPerseroan mengelola limbah cair melalui proses sedimentasi atau mengalirkan limbah cair ke kolam

penampungan, diendapkan, kemudian air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air dialirkan ke saluran

umum. Sedangkan endapan dipindahkan ke tempat pembuangan sampah sementara.

Pencemaran UdaraSelama bertahun-tahun, hasil uji ambien udara di lingkungan Perusahaan senantiasa berada di bawah

ambang batas. Perusahaan menggunakan instalasi pengolahan pencemaran udara yaitu dust collector, hal ini

dilakukan agar kualitas udara dapat selalu terjaga dalam kondisi baik. Ambang batas tersebut secara umum

menunjukkan kualitas udara di lingkungan kerja dan secara khusus menunjukkan kadar debu dan CO yang ada.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.13/MEN/X/2011

tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.

Penghematan EnergiHolding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa melakukan upaya penghematan energi dalam

aktivitas perkantoran yang dilakukan dengan mengurangi konsumsi energi di lingkungan Perusahaan.

Penghematan energi ini dilakukan dengan penggunaan barang-barang elektronik berdaya rendah,

pengendalian penggunaan air, efisiensi waktu penggunaan AC, serta meminimalisir penggunaan kertas. Saat

ini, Perusahaan telah menerapkan penerangan menggunakan lampu LED pada beberapa fasilitas umum dan

office block yang dimiliki.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN



Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa patuh pada peraturan perundangundangan

terkait dengan industri perkebunan di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga memprioritaskan kebutuhan

pelanggan dalam mengakses informasi dan menyampaikan keluhan. Oleh karena itu, Perusahaan memproses

setiap keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat serta.

KEBIJAKAN

Perusahaan senantiasa menjaga keseluruhan proses dilaksanakan dengan terencana, sistematis dan

terkendali, baik dari sisi material, proses, maupun produk. Di samping itu, Perusahaan mengandalkan Quality

Asssurance untuk menjaga kualitas produk dalam proses yang telah ditetapkan Manajemen. Proses Quality

Asssurance adalah melakukan pemeriksaan terhadap hasil panen, dan juga terhadap bahan pendukung

lainnya pada saat bahan baku diterima.

Pemeriksaan proses produksi dilaksanakan sejak dari hulu hingga hilir, dan juga terhadap kualitas produk

akhir. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga harus mampu memberikan kepuasan kepada

pelanggannya dengan memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif serta

upaya-upaya yang dapat menjaga kepuasan kepada pelanggan, diantaranya:

• Ketepatan waktu dalam pengiriman barang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

• Mutu produk sesuai dengan SNI.

• Kondisi peralatan pabrik yang sesuai standar.

• Kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai dengan kontrak.

• Komunikasi yang efektif antara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan/

komplain pelanggan.

Terhadap hasil komunikasi dengan pelanggan dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses, mutu dan pelayanan

kepada pelanggan. Pelanggan juga dapat menyampaikan keluhannya secara lisan ataupun tertulis melalui

surat dan email. Saat ini Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memberikan kemudahan kepada

pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan sarannya melalui website www.ptpn3.go.id.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyadari peran penting informasi kepuasan dan

ketidakpuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan yang akan dapat menjadi acuan dalam merespon

perubahan berbisnis dari ekonomi industri ke era ekonomi digital sehingga Perusahaan dapat merumuskan

kembali visi, misi, tata nilai (values) serta strategi Perusahaan terimplementasi dalam kehidupan bisnis

perkebunan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama dalam kinerja Perusahaan

sebagai informasi yang terkini dan valid sebagai bahan dalam melakukan desain ulang strategi yang bermanfaat

dalam pengembangan produk. Karena pelanggan sangat penting bagi kelangsungan hidup Perusahaan, maka

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) secara periodik melakukan Survey Kepuasan Pelanggan

yang bertujuan untuk memperoleh informasi antara lain:

• Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;

• Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan

serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;

• Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan pelayanan produk antara

lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;

• Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;

• Memperbaiki kinerja perusahaan melalui identifikasi Room to Improve;

• Sebagai dasar dalam penyusunan dan monitoring rencana tindak lanjut ke depan.




Ketenagakerjaan, Kesehatan,dan Keselamatan Kerja

Kegiatan CSR Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi perhatian penting Perusahaan khususnya

terkait pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yaitu karyawan. Kami menyadari untuk memproduksi

komoditas berstandar internasional, tuntutan implementasi K3 akan semakin tinggi. K3 juga dipandang

sebagai bagian yang berperan signifikan dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan kondusif bagi

setiap pekerja. Setiap tahunnya, kami senantiasa melakukan peninjauan kinerja agar tiap aspek yang

memerlukan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memastikan dan memperbaiki kesehatan, keselamatan dan keamanan lokasi kerja, Perusahaan

melakukan audit Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Kesehatan

dan Keselamatan Kerja serta pengukuran Hyperkes secara berkala dan pelaksanaan manajemen risiko. Skor

audit dan jumlah kecelakaan kerja menjadi Performance Indicator (PI) masing-masing unit tersebut. Hasil

audit dan pemantauan pelaporan bulanan yang dikenal dengan Laporan P2K3 dan Laporan Peristiwa Masalah

Umum (LPMU) yang meliputi laporan kecelakaan kerja, kesehatan dan tingkat keamanan seperti pencurian

produksi dan lain-lain menjadi dasar untuk memperbaiki lingkungan kerja. Di samping itu, Holding Perkebunan

melibatkan seluruh tenaga kerjanya untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, keamanan dan ergonomis

tempat kerja melalui:

• Pembentukan P2K3 (Manajemen, karyawan dan SPBUN)

• Sosialisasi prosedur, peraturan dan hak/ kewajiban

• Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) seperti earplug, sarung tangan, masker, sepatu, helm dll

• Pemenuhan kualifikasi, perizinan para personil dan peralatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

• Memberikan pelatihan (OJT, Seminar, dan lain-lain) SMK3 kepada karyawan

• Pemeriksaan berkala kesehatan karyawan yang terlibat langsung dengan penggunaan Bahan Berbahaya

Beracun (B3) dan lokasi kerja berbahaya

• Pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan

• Pemeriksaan dan uji lingkungan kerja, seperti tingkat kebisingan, humidity, dll

• Pemberian extra fooding untuk karyawan yang bekerja dengan bahan kimia, radiasi (komputer, dll)

• Pemenuhan peralatan tanggap darurat

• Pemasangan rambu peringatan di lokasi kerja

• Rapat-rapat pengurus P2K3 secara rutin dan berkala untuk membahas efektivitas penyelesaian

permasalahan, keluhan dan masukan karyawan serta kinerja keseluruhan SMK3.

• Memberikan pelatihan Hyperkes bagi para dokter PTPN III (Persero)

• Memberikan pelatihan satpam secara profesional oleh lembaga eksternal Kepolisian

• Penataan tempat kerja sesuai dengan ergonomika dan alur kerja, misal tata ruang Pabrik Kelapa Sawit.

Keberhasilan kinerja dan target yang dicapai dalam implementasi SMK3 ditunjukkan dengan terciptanya

lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, efisien dan produktif. Guna menciptakan hal tersebut, lokasi kerja

yang berpotensi menimbulkan bahaya diidentifikasi dan setiap tenaga kerja yang bekerja pada lokasi tersebut

diberikan pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan lokasi kerja. Untuk pekerja tertentu

yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.




Sebagai indikator keberhasilan penerapkan SMM, SML dan SMK3 tercermin dengan dipertahankannya

sertifikat yang sudah diraih dari Badan Sertifikasi yang berwenang dan memperoleh penghargaan Bendera

Emas dari Presiden RI. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut digunakan acuan

keputusan dan peraturan perundangan pemerintah, seperti untuk tingkat kebisingan, emisi udara, layout

pergudangan dan batasan lainnya sesuai kondisi lingkungan kerja. Penilaian terhadap pemenuhan indikator-

indikator keselamatan kerja dilaksanakan setahun sekali dengan memperhatikan berat dampak, skala

dampak, lama dampak, pertimbangan biaya, kuantitas dampak dan kepedulian terkait sesuai dengan kondisi

lingkungan kerja. Masing-masing item penilaian memiliki batasan nilai kriteria yang bersifat kuantitatif. Nilai

rata-rata hasil evaluasi diranking. Jika nilai aspek ada di atas rata-rata atau aspek tersebut dipersyaratkan

dalam peraturan perundangan, maka aspek tersebut menjadi aspek penting/target yang perlu ditindaklanjuti.

Selain inisiatif K3 dan SMK3 tersebut, Perusahaan juga menyediakan sarana dan prasarana kerja yang cukup

mengakomodir kebutuhan tenaga kerja agar perform dengan optimal baik dari sisi keselamatan maupun

kesehatan kerja. Seperti, mendesain pabrik agar sesuai dengan alur kerja dan ergonomik atau menyediakan

alat kerja/APD yang berkualitas untuk meminimalisasi kecelakaan kerja.

Holding Perkebunan juga telah menetapkan ukuran kinerja dan sasaran untuk setiap faktor kesehatan,

keselamatan dan keamanan pada lokasi kerja yang berbeda. Lokasi kerja dibedakan berdasarkan perbedaan

produk pada unit kerja. Perusahaan juga memberikan layanan kesehatan kepada pekerjanya seperti,

menyediakan pelayanan kesehatan berupa perawatan kesehatan dan perobatan bagi karyawan yang

diimplementasikan dengan menyediakan poliklinik kebun di setiap kebun/unit, tersedianya 4 (empat) unit

Rumah sakit dimana ketentuannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selain itu, karyawan juga

diberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat gaji sesuai dengan ketentuan dalam

PKB.

Karyawan juga didukung dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja seperti diatur dalam PKB dan jaminan

sosial serta kesejahteraan tenaga kerja. Bagi para pensiunan, perusahaan juga memberikan jaminan

perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan di atas berlaku untuk seluruh karyawan dan karyawan honorer Holding Perkebunan sedangkan

untuk karyawan outsourcing ketentuan pelayanan dan manfaat ditetapkan oleh perusahaan pemasok tenaga

kerja.


Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Tahun Buku 2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2017, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab

penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Deddy Fauzi ElhakimKomisaris

Deddy Y.H. SitorusKomisaris

Muhammad SyakirKomisaris

Dahlan HarahapKomisaris

DEWAN KOMISARIS


Erwan PelawiDirektur Manajemen Operasi

NurhidayatDirektur Pelaksana

Seger BudiarjoDirektur Human Capital Manajemen dan Umum

DIREKSI

HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA (NUSANTARA …

Documents

Transcript of HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA (NUSANTARA …