Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung

By Timur Abimanyu, SH.MH

HIMPUNAN KAIDAH HUKUM TAHUN 2002

KAIDAH HUKUM PERDATA AGAMA :

I. Klasifikasi : Pembatalan Nikah ( No. 411 K/Ag/Sip/1998 )

- Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada Tingkat Kasasi adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalh pembatalan nikah tersebut.

II. Klasifikasi : Ikrar Thalak (No. 83 K/Ag/ 1999 )

Bahwa didalam hal gugatan Ikrar Thalak, dimana pihak ayah, ibu dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan dengan keterangan pada saksi dari Tergugat.

Pembuat Kaidah Hukumttd

Timur Abimanyu, SH.MH.

http://1.bp.blogspot.com/_tY-5FHe0X1Q/SYg5nSxBggI/AAAAAAAAAdI/qUyQEvJp1RQ/s1600-h/ANS15BKCAMH6YX3CAG8QMXNCAVO0U9BCA8R60W4CAWXEJLNCA9PD6I8CAM4B4Z2CAD6S411CAD5K0G6CA8BR6P4CAFV69B3CAPQ8NOOCAQ0BDRJCAVA71GOCA0344A7CAGIX5JYCA77BB0Z.jpg

KAIDAH HUKUM PERDATA :

Klasifikasi : Tentang Tanah ( No. 2580 K/Pdt/Sip/1998 )

Bahwa Perlawanan yang diajukan dengan dalil SOMASI terhadap putusan Pengadilan Negeri dan dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut para pelawan tidak diikut sertakan sebagai pihak yang berperkara, perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab SOMASI tidak sama dengan Eksekusi.

Klasifikasi : Tentang Hutang Piutang ( No. 5096 K/Pdt/Sip/1998 )

Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan hutang, dengan demikian terbukti si Pemberi mempunyai hutang. Surat Kuasa yang tidak menyebutkan semua nama-nama tergugat secara lengkap tidak menyebabkan Surat Kuasa tidak sah.

Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10 % pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Klementina Siagian, SH.

KAIDAH HUKUM PERDATA NIAGA

Klasifikasi : - Perjanjian Kredit. ( No. 12 PK/N/Sip/2001 )

- Perjanjian.

- Kredit,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) Kreditur Konkuren yang haknya diakui oleh yang hadir pada Rapat Permusyawaratan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Saar Sujiana, SH.

KAIDAH HUKUM PIDANA

I. Klasifikasi : Tentang Pra Peradilan ( No. 1156 K/PID/2000 )

1. Perbuatan Pemohon Kasasi yang belum memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (3) KUHAP, sebab pemberian tembusan tersebut harus diberikan segera setelah penangkapan dilakukan, sedangkan ternyata penangkapan belum dilakukan atas Pemohon Kasasi.

2. Bahwa dalam perkara aquo pemohon ditangkap dan ditahan atas perintah dan oleh Polisi Federal Australia bukan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Ptaperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan hanya berlaku bagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Indonesia, sebagaimana ditentukan dan diatur Pasal 17, 18 dan 20 KUHP.

II.Klasifikasi : Tentang -Terhadap Kesusilaan dan Kehormatan(No. 144K/PID/2000)

- Pasal 167 KUHP

Bahwa oleh karena akta outhentik yang merupakan salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud olehj dakwaan kesatu dan dakwaan kedua karenannya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan itu.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Muchtar, SH

KAIDAH HUKUM PIDANA MILITER

Klasifikasi : Tentang Penggelapan /Pasal 372 KUHP. ( No. 04 K/MIL/ 2000 )

Bahwa karena unsur kepemilikan/ siapa pemilik persil belum jelas, dan masih merupakan kewenangan pada Hakim Perdata didalam Lingkungan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Hakim Peradilan Militer, maka untuk melaksanakan Hukum sebagaimana didakwakan dibebaskan dari semua dakwaan, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Surawardi dahlan, SH.

KAIDAH HUKUM TATA USAHA NEGARA

I. Klasifikasi : Tentang Perburuhan ( No. 407 K/ TUN/ 1999 )

Bahwa untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Surat Peringatan harus memenuhi ketentuan Menteri Tenaga Kerja No. Per 03/Mem/1996 Pasal 7 ayat (2) dan (3).

II Klasifikasi : Tentang Pertanahan ( No. 98 K/TUN/ 1998 )

Bahwa tanah yang berasal dari Hak Baert (Eigendom) telah kembali kepada Negara, maka lurah dan camat berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang Status Kepemilikan atas tanah tersebut.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Sri Kuswahyutin, SH

Sumber data :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2003



I. Klasifikasi : Cerai Gugat ( No. 44 K/Ag/Sip/1998 )

- Bahwa oleh karena percekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan

telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusnya perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut.

II. Klasifikasi : Waris Mal Waris ( No. 111 g/Sip/ 1998 )

Bahwa didalam Hukum Waris Mal Waris, dimana mengenai sengketa tentang harta peninggalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima.



KAIDAH HUKUM PERDATA

I. Klasifikasi : Tentang Tanah ( No. 586 K/Pdt/Sip/2000 )

Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.

II. Klasifikasi : Tentang Tanah ( No. 3574 K/Pdt/Sip/2000 )

Tanggung jawab ahli terhadap hutang sipewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2).

Terhadap harta bawaan dari isteri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang almarhum suaminya sebab bukan merupakan harta peninggalan almarhum suaminya.

III. Klasifikasi : Tentang Warisan ( No. 1992 K/Pdt/Sip/2000)

Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (On Voldoende Gemotiveed);

Surat Kuasa yang tidak menyebutkan semua nama-nama tergugat secara lengkap tidak menyebabkan Surat Kuasa tidak sah.

IV. Klasifikasi : Tentang Perikatan ( No. 792 K/Pdt/Sip/2002 )

Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak, tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian, meski salah satu pihak dalam status penahanan, perjanjian tersebut adalah Sah.

Pembuat Kidah Hukum

ttd



I. Klasifikasi : Tentang Bantahan Utang ( No. 03 PK/N/Sip/2002 )

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW yang menyatakan bahwa suatu putusan yang salah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), mempunyai Kekuatan Bukti yang Kuat, maka berdasarkan putusan pailit tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (PK) harus dinyatakan terbukti mempunyai utang kepada pemohon PK ;

II. Klasifikasi : Tentang Perjanjian Perdamaian ( No. 01 K/ N/2005 )

Bahwa sesuai Pasal 278 UUK terhadap putusan atas permohonan perdamaian tidak dapat diajukan Kasasi, karenanya dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan Hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Saar Sujiana, SH.

KAIDAH HUKUM PIDANA

I. Klasifikasi : Tentang Tindak Pidana Lain-lain ( No. 991 K/PID/2001 )

Judex Factie Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum, terutama Hukum Pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (ANA TESTIS NULLUS TESTIS).

II. Klasifikasi : Tentang Pra Peradilan ( No. 35 /PID/2002 )

Putusan Pra Peradilan mengenai Sah atau tidaknya permohonan yang dilakukan TIM Penyidik Koneksitas dalam Perkara Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dapat di Kasasi.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Muchtar, SH


I. Klasifikasi : Tentang Kesusilaan ( No. 51 K/MIL/ 2002 )

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana tambahan yaitu dipecat dari Anggota Militer sehingga Putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd




Bahwa bagi pwekerja yang melakukan perbuatan melanggar Hukum yang termasuk dalam katagori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf N dan K Kep. MENAKER Nomor : Kep. 150.150/ Men/ 2000 dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Keja (PHK) ;

II. Klasifikasi : Tentang Pertanahan ( No. 318 K/TUN/ 2000 )

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan Oyek Sengketa di Pengadilan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Sri Kuswahyutin, SH

Sumber data :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004

HIMPUNAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM TAHUN 2004


I. Klasifikasi : Ikrar Thalak ( No. 495 K/Ag/Sip/2000)

Bahwa Judex Facte dalam hal ini PTA Jayapura telah salah menerapkan hukum, dimana saksi keluarga yang diatur pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alas an syiqok dan percekcokan ex pasal 19 huruf f pasal 22 ayat 2 PP. Np. 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga.

II. Klasifikasi : N a f k a h ( No. 11 K/Ag/Sip/2001 )

Bahwa pemberian ½ bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, dirubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, mengenai Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hokum acara Peradilan Agama.Karena pemberian ½ gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

III. Klasifikasi : Pembatalan Nikah ( No. 02 K/ Ag/Sip /2001 )

Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agamasebagaimana yang telah ditetapkan didalam pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Pembuat Kidah Hukum,

ttd



Klasifikasi : Tentang Perikatan ( 3277 K/Pdt/Sip/2000 )

Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Klasifikasi : Tentang Perceraian ( No. 1354 K/Pdt/Sip/2000 )

Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian

Klasifikasi : Tentang Tanah/Penguasaan Tanah Tanpa Hak. ( No. 753 K/Pdt/Sip/2000 )

Pemberian sawah oleh Ayah dan Ibu kepada anaknya perempuan yang baru kawin sebagai bekal hidupnya yang disaksikan oleh pengetua adat pemberian tersebut dibenarkan dalam hukum Adat Batak ( Idaham Arian).

Klasifikasi : Tentang Peralihan Hak Atas Tanah/Jual Beli ( No. 1974 K/Pdt/Sip/2001 )

Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hokum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan.

Klasifikasi : Tentang Polis Asuransi/Perjanjian Asuransi.( No. 698 K/Pdt/Sip/2001 )

Secara Yuridis tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum.

Pembuat Kidah Hukum,

ttd



I. Klasifikasi : Tentang M e r e k.( No. 05 PK/N/HakI/Sip/2003 )

Bahwa sesuai dengan pasal 61 ayat (2) b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 gugatan penghapusan merek Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan menurut pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan isi putusan ini kepada Dirjen HaKI yang selanjutnya melaksanakan penghapusan Merek Tergugat dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.

II. Klasifikasi : Tentang Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit ( No. 016 PK/ /Sip 2002)

Bahwa untuk dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, putusan Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan, yang menentukan bahwa ketetapan-ketetapan Hakim dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan memutus dalam tingkat penghabisan. Dengan demikian terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat diajukan upaya hokum kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK)

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Didik Purwoto, SH.

KAIDAH HUKUM PIDANA

Klasifikasi : Tentang ………….( No. 1696 K/PID/Sip/2002 )

Judex Fatie salah dalam menerapakan hukum pembuktian.

Judex Factie salah menerapkan hukum.

Bahwa tindakan Presiden Komisaris (terdakwa) yang menandatangani “MTNIA” dan akta perdamaian” dengan menyerahkan seluruh asset BanK Modern sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada negara/BPPN, merupakan tindakan dalam ruang lingkup perdata adalah tidak dapat menghilangkan/menghapuskan “sifat melawan hukumnya” perbuatan pidananya penyalahgunaan dana BLBI yang merugikan keuang negara.

Klasifikasi : Tentang X – Korupsi ( No. 572 K/PID/Sip/2003 )

- Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar.

- Bahwa terdakwa I telah melakukan perbuatan yang memenuhi kwalifikasi sifat melawan hukum Materiil yang menurut kepatutan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela/menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Eko Nugroho, SH


Klasifikasi : Tentang Memberi Suap ( No. 03 K/MIL/ 2001 )

Bahwa oleh karena unsur yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban mengangkat terdakwa selaku Bupati Bantul di luar tanggung jawab Suharto selaku Ketua Yayasan Dharmais, melainkan tanggung jawab DPRD Tingkat II Bantul, maka putusan Mahkamah Militer Agung harus dibatalkan.

Klasifikasi : Tentang Penipuan, Pasal 378 KHUP ( No. 58 K/ MIL/ 2002 )

Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi 2) yang dilakukan terdakwa tidak terbukti, karena terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi- 1 sejumlah Rp. 66.500.000,- sebab yang diterima terdakwa adalah Rp. 2.500.000,- sebagai uang panjar untuk perjanjian jual beli satu unit mobil, yang dikatagorikan sebagai perkara perdata, sehingga putusan Mhmil harus dibatalkan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd



Klasifikasi : Tentang P a j a k ( No. 01/B/ PK/PJK/ 2003 )

Bahwa mengenai ketentuan PPN berdasarkan Pasal II UU No. 11 tahun 1994 berlaku Azas Lex Generalis bagi perusahaan kena pajak pada umumnya (pasal II huruf a) dan berlaku Azas Lex Spesialis bagi pengusaha kena pajak dibidang Pertambangan Migas, Pertambangan Umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (pasal II huruf b). Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak yang mendasarkan pasal II huruf a UU No. 11 tahun 1994 atas pengusaha kena pajak berdasarkan Azas Lex Spesialis adalah telah salah dalam menerapkan hukum.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Dedi Waryoman

Sumber data :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 2004



I. Klasifikasi : tentang Hibah ( No. 27 K/Ag/Sip/ 2002 )

Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalu timbul sengketa dikemudian hari, maka

status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

II. Klasifikasi : Cerai Gugat/ Harta Bersama ( No. 253K/AG/2002 )

Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscuur libel.

III. Klasifikasi : Waris didalmnya terdapat Hibah ( No. 75 K/AG/2003)

Bahwa sebelum menerpkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebbut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak.

IV. Klasifikasi : Cerai Thalak ( No. 280 K/AG/2004 )

Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.




I. Klasifikasi : Tentang Pemilihan Anggota DPRD ( No. 2985 K/Pdt/Sip/2001 )

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu.

II. Klasifikasi : Tentang Tanah ( No. 1588 K/Pdt/Sip/2001 )

- Sertifikat tanah yang terbit lebih dahulu dari akta jual beli, tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan batal. Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa ada pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah

III. Klasifikasi : Tentang Hukum Acara ( No. 626 K/Pdt/Sip/2002)

Surat kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah.

IV. Klasikasi : Tentang Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi Putusan Arbiter ( No. 2773 K/Pdt/Sip/2002 )

Permohonan Perlawanan untuk membatalkan putusan Arbiter adalah cacat formil bila diajukan melebihi tenggang waktu 30 hari.

V. Klasikasi : Tentang Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi Putusan Arbiter ( No. 252 K/Pdt/Sip/2002 )

- Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jauh lebih rendah dari agunan,.

- Jual Beli Tanah jika tidak dikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjual dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut direkayas dan dinyatakan cacat hukum.

VI. Klasikasi : Tentang Waris ( No. 445 K/Pdt/Sip/2002 )

Orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepala desa dan Banjar Adat dan Mengabenkan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewaris harta peninggalan.

VII. Klasikasi : Tentang Perikatan ( No. 1506 K/Pdt/Sip/2002 )

Purchase Orde yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak.

VIII. Klasikasi : Tentang Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi Putusan Arbiter ( No. 880 K/Pdt/Sip/2003 )

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai

Pembuat Kidah Hukum

ttd



I. Klasifikasi : Tentang Utang ( No. 01 PK/N/Sip/2004 )

Bahwa menurut pasal 82 UU No. I/1995

Direksi (ic Termohon Pailit II)

Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I ( PT.KAWI) didalam atau diluar pengadilan, dengan demikian putusan yang dimohonkan PK harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (Pasal 286 ayat (2) b. UUK.

II. Klasifikasi : Tentang Novum ( Bukti Baru ) No. 09 K/ N/2004 )

Bahwa dari bukti PK 3 (kesejahteraan bersama antara Debitur dengan Kreditur) dan bukti PK 5d (kuitansi pelunasan pembayaran oleh Direktur kepada Kreditur) yang baru ditemukan oleh Debitur pada tangal 10 Februari 2004, sehingga Kreditur tidak lagi menjadi Kreditur dari Debitur. Dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditur dari debitur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK tidak terbukti dan dalam hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi maka putusan kasasi akan berbeda.

III. Klasikasi : Tentang Pembatalan Perdamaian ( No. 01 PK/N/2003 )

Bahwa pasal 276 UUK memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 160 dan pasal 161 UUK terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut hakim dapat menolak ataupun mengabulkannya dengan menyatakan pasalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan Debitur Pailit. Oleh karena telah dialihkan oleh kreditur dan tidak dibantah oleh Debitur maka terbukti benar bahwa Debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut. Sehingga permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan Debitur dinyatakan pailit.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Saar Sujiana, SH.

KAIDAH HUKUM PIDANA

I. Klasifikasi : Tentang Korupsi ( No. 830 K/PID/2003 )

Judex Factie sudah tepat dan benar dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan penyalah gunaan BLBI secara bersam-sama dengan Sdr. Wiryatin Nusa (Kepala Cabang KPO PT.Bank Umum Servitia Tbk ).

II. Klasifikasi :Tentang Pemilikan Senjata Api, Bahan Peledak(No. 38 PK/PID/2003)

Terdapat kekeliruan atau kehilapan yang nyata karena judec Fatie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

IV. Klasifikasi : Tentang Harta Kekayaan ( No. 218 K/PID/2004 )

- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum.

- Bahwa Jydex Factie dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka persidangan.

- Bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah raunglingkup kewenangan Peradilan Perdata

V. Klasifikasi : Tentang Pelanggaran HAM ( No. 45 PK/HAM.AD HOC/2004 )

Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya mengajukan “bukti baru (Novum) berupa Putusan Mahkamah Agung – RI yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa Bupati kovalima dan Bupati Liquisa serta panglima PP I sebagai bawahan Gubernut (Terpidana) dinyatakan “tidak terbukti” melakukan tindak pidana Pelanggaran HAM Berat ex pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000.

VI. Klasifikasi : Tentang Psikotropika/Narkotika ( No. 1572 K/PID/2001 )

- Judex Factie tidak membuat pertimbangan yang disun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa : Pasal 197 (1) Sub (d).

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Eko Nugroho, SH


I. Klasifikasi : Tentang Penggelapan ( No. 17 K/MIL/ 2004 )

Bahwa oleh karena masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah utang piutang dengan jaminan, maka dengan demikian permasalahan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup peradilan perdata, sehingga peradilan pidana tidak berwenang mengadilinya dan oleh karenannya putusan Pengadilan Militer Tinggi II Yogyakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.

II. Klasifikasi : Tentang Perkawinan Ganda ( No. 01 PK/MIL/ 2003 )

Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Yuniar tidak sah karena tidak ada Wali dan Saksi, maka unsur-unsur dari dakwaan pasal 279 tidak terpenuhi, sehingga putusan Mahkamah Agung jo putusan Mahkamah Militer Tinggi II Surabaya jo putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang harus dibatalkan.

Pembuat Kidah Hukum

ttd




Pemberian izin oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar azas-azas umum Pemerintah yang baik, karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif.

II. Klasifikasi : Tentang Kepegawaian ( No. 136 K/TUN/ 2003 )

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukum disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usah Negara.

.III. Klasifikasi : Tentang Perburuhan ( No. 117 K/TUN/ 2003 )

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pengusaha Bank Internasional Indonesia (BII) terhadap saudara MI Tobing tanpa seijin P4P, padahal pekerja yang bersangkutan sudah menjadi pekerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap), disamping itu dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ketidak mampuan/ketidak disiplinan harus dibuktikan terlebih dahulu.

IV. Klasifikasi : Tentang Perseroan Terbatas ( No. 209 K/TUN/ 2004 )

Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak sebagai pembeli atas Perseroan Terbatas (PT) lain, tidak mempunyai kwalitas atau standing untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usah Negara yang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) yang akan dibelinya itu, sepanjang Perseroan Terbatas (PT) pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagimana yang diperjanjikan.

V. Klasifikasi : Tentang Hak Uji Materiil ( No. 10P/HUM/ 2003 )

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI No. 453/KM.041202 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni : Keputusan RI No. 102 Tahun 2001 pasal 21 huruf I.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Dedi Waryoman, SH.


KAIDAH HUKUM PERDATA AGAMA

I. Klasifikasi :Izin Perkawinan ( No. 249 K/Ag/Sip/1996 )

- Bila dalam perkara yang pihak termohonnya sakit ingatan, maka untuk mewakili kepentingannya dalam perkara bisa diwakili oleh orang tuanya sebagai wali dari Termohon;

- Dalam perkara izin poligami, bila isteri tidak dapat dimintai persetujuannya, Pengadilan dapat memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tanpa persetujuan isterinya tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

II. Klasifikasi : Waris Mal Waris ( No. 332 K/Ag/Sip/2003 )

1. Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak

menjadi ahli waris dan bagian masing-masingnya.

2. Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa.

3. Hibah yang dilakukan oleh orang-orang non muslim, maka hibah tersebut tidak dilakukan berdasarkan Hukum Islam.Oleh karenanya, untuk menilai sah tidaknya hibah tersebut, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

III. Klasifikasi : Waris Mal W aris ( No. 32 K/ Ag/Sip /2002 )

1. Dalam perkara sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukkan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi.

2. Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

IV. Klasifikasi : Cerai Thalak ( No. 608 K/ Ag/Sip /2003 )

1. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio.

2. Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li-tamlik, maka kela1aian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat.

3. Jumlah ni1ai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang undangan yang berlaku.

V. Klasifikasi : Cerai Thalak ( 299 K/ Ag/Sip/ 2003 )

1. Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat.

2. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi "Unus testis nullus testis", sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Klasifikasi : Harta Bersama (No. 90 K/Ag/Sip/2003 )

1. Dalam menangani kasus harta bersarma harus dirinci terlebih dahulu antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan).

2. Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek

sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan untuk membedakan gugatan yang ditolak harus ditulis secara lengkap.

Pemuat Kaidah Hukumttd



I. Klasifikasi : Tentang Tanah ( No. 2671 K/Pdt/Sip/2001 )

Meski Kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas objek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan.

II. Klasifikasi : Tentang NEBIS IN IDEM ( No. 1226 K/Pdt/Sip/2001 )

Meski Kedududukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM.

III. Klasifikasi : Tentang Hubungan Keluarga ( No. 126 K/Pdt/Sip/2001 )

Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya.

IV. Klasifikasi : Tentang Perjanjian ( No. 3642 K/Pdt/Sip/2001 )

- Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.

- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Keputusan Keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

V. Klasifikasi : Tentang Sewa Menyewa ( No. 294 K/Pdt/Sip/2001 )

Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus ditolak.

VI. Klasifikasi : Tentang Tanah ( No. 1400 K/Pdt/Sip/2001 )

- Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri. Tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemilik,

- Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak adalah batal demi hukum.

- Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalaha Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan.

VII. Klasifikasi : Tentang Persaingan Usaha ( No. 03K/KPPU/Sip/2002 )

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah cacat hukum dan dinyatakan baral demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pembuat Kidah Hukum

ttd



I. Klasifikasi : Tentang Kepailitan/Pelanggaran Atas UU No. 37 Th 2004.( No. 011 PK/N/Sip/2005)

Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (perjanjian Pengalihan Piutang akta Nitaris tanggal 25 Frbruari 2005) yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon I, terbukti bahwa Termohon II telah mengalihkan piutang (Cessie) kepada Termohon I (lihat Pasal 1 perjanjian pengalihan piutang bukti PK-1).

II. Klasifikasi : Tentang Pembatalan Hak Cipta/HAK CIPTA ( No. 012 K/ PK/ N/ HAKI/ 2005 )

Bahwa Penggugat I secara faktual didirikan oleh Sekolah Cipta Era Sejahtera pada tahun 1929 selaku pencipta Logo Sejahtera yang pendirinya diambil dari mantan Pengurus

Sekolah (Manta Kepala Sekolah Sejahtera ataupun Alumni Sekolah Cipta Era Sejahtera dan kepada Penggugat I diberikan Hak dan Izin atas pendirinya.

III. Klasifikasi : Tentang Pembatalan Merek / Merek Bocafe ( No. 06 PK/ N/ HAKI/ 2004 )

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya itikad baik dari Tergugat dalam pendaftaran merek miliknya tersebut dan dengan demikian merek Bon Café dan Logo Milik tergugat tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum.

IV. Klasifikasi : Tentang Utang ( No. 011 K/PK/N/2001 )

Bahwa walaupun pemohon pailit adalah penerima Fiducia sebagai Kreditur ia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa harus melaksanakan haknya atas jaminan Fiducia tersebut, sehingga putusan yang domohonkan PK harus dibatalkan dan MA akan mengadili kembali.

V. Klasifikasi : Tentang Utang/Gugatan Kepailitan ( No. 04 K/PK/N/Sip/2005 )

Bahwa PT. Palysindo (Pemohon PK) mengaku mempunyai kewajiban Unseconed Comunicial Papper lebih dari $ 400.000.000 (empat ratus juta dolar) kepada para kreditur termasuk BPPN pengakuan ini menunjukkan bahwa Pemohon PK mempunyai lebih dari dua kreditur salah satunya adalah bukti F.C Surat Bank Lippo 11 Oktober 2004 dan 23 November 2004.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd

Saar Sujiana, SH.

KAIDAH HUKUM PIDANA

I. Klasifikasi : Tentang Harta Kekayaan ( No. 27 PK/PID/2003 )

Putusan judex factie Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pembuktian terhadap unsur memperdaya publik atau seseorang, namun seseorang tersebut tidak pernah didengar keterangnnya dimuka persidangan, keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikatagorikan sebagai Testimonium De Auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti ;

II. Klasifikasi : Tentang Harta Korupsi ( No. 1900 K/PID/2002 )

Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

III. Klasifikasi : Tentang Narkotika ( No. 202K/PID/2001)

Judex Factie tidak repat dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, karena dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menyebutkan bahwa ganja bukan tanaman, akan dapat menimbulkan kerancuan pengertian, yang berakibat dakwaan menjadi kabur, bahwa dakwaan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan batal demi hukum ;

Pembuat Kidah Hukum

ttd

Eko Nugroho, SH.


I. Klasifikasi : Tentang Narkotika ( No. 13 K/MIL/ 2001 )

Bahwa oleh karena Mahkamah Tinggi Militer I Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa, sedangkan hukuman dalam perkara Psikotropika bersifat kumulatif, maka Putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan harus dibatalkan ;

II. Klasifikasi : Tentang Penganiayaan ( No. 02 K/MIL/ 2002 )

Bahwa pemidanaan yang diberikan Judex Factie (Mahkamah Tinggi Militer) tidak memperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat, sebab sikap penyesalan twerdakwa atas perbuatannya sebagai hal yang meringankan, sehingga anasir mencakup ketertiban masyarakat keamanan masyarakat, serta reahbilitasi perlu dikedepankan

sebagimana yang telah dipertimbangkan Judex Factie, sehingga putusan Mahkamah Militer Tiggi harus dibatalkan ;

Pembuat Kidah Hukum

ttd



I. Klasifikasi : Tentang Hak Guna Bangunan ( No. 330 K/ TUN/ 2001 )

Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000. Sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1987.

II. Klasifikasi : Tentang Kepegawaian ( No. 145 K/ TUN/ 2002 )

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian masalah tanggal berlakunya pangkat adalah wewenang pejabat administrasi yang bersangkutan, namun demikian hal ini tidak berakibat batalnya Putusan Pengadilan Tinggi dan cukup dilakukan perbaikan saja.

Pembuat Kidah Hukum

ttd

R a k i d i

Sumber data : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2007

ISBN : 978-979-8512-46-4

Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung

Documents

Transcript of Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung