eMonalisa - Layanan Hibah dan Bansos Pemerintah Kota Denpasar
Hibah Bansos
-
Upload
agung-prihatmiko -
Category
Government & Nonprofit
-
view
4.903 -
download
3
description
Transcript of Hibah Bansos
Pekanbaru, Juni 2014
DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah;
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring & Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Pemko Pekanbaru.
2
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat (pasal 4 ayat 2)
Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (pasal 22 ayat 2)
33
DEFINISI HIBAH
pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah
kepadapemerintah
atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakata
n
yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya,
bersifattidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus
menerus
yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggara
an urusan pemerintah
daerah
❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹
obyek penerima kriteria tujuan
44
Pemerintah : diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dlm daerah yang bersangkutan.
Pemerintah : diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dlm daerah yang bersangkutan.
Pemda Lainnya : diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Pemda Lainnya : diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan Daerah : diberikan kepada BUMD dlm rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Perusahaan Daerah : diberikan kepada BUMD dlm rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Masyarakat : diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-prof.
Masyarakat : diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-prof.
Organisasi Kemasyarakatan : diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Organisasi Kemasyarakatan : diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PENERIMA HIBAHPs 5&6
PENERIMA HIBAHPs 5&6
❶❶❷❷
❸❸❹❹
❺❺
55
Persyaratan Minimal Hibah Kepada Masy & Ormas(Ps 7)
MasyarakatMasyarakat Organisasi KemasyarakatanOrganisasi Kemasyarakatan
1. Memiliki Kepengurusan Yang Jelas
2. Berkedudukan diwilayah administrasi PEMDA
1. Memiliki Kepengurusan Yang Jelas
2. Berkedudukan diwilayah administrasi PEMDA
1. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
3. memiliki sekretariat tetap
1. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
3. memiliki sekretariat tetap
66
pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah
daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat
yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan
terjadinyaresiko sosial
❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹
obyek penerima sifat tujuan
(Pasal 23 A Permendagri 39/2012)• Bansos dalam bentuk uang terbagi menjadi 2 yaitu yang DAPAT DIRENCANAKAN
dan yang TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN sebelumnya.• Besarnya anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
maksimal sejumlah bansos yang dapat direncanakan.
77
KEJADIAN atau PERISTIWA yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya KERENTANAN SOSIAL
KEJADIAN atau PERISTIWA yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya KERENTANAN SOSIAL
yang ditanggung oleh INDIVIDU, KELUARGA,
KELOMPOK dan/atau MASYARAKAT
yang ditanggung oleh INDIVIDU, KELUARGA,
KELOMPOK dan/atau MASYARAKAT
yang JIKA TIDAK DIBERIKAN belanja bantuan sosial akan
SEMAKIN TERPURUK dan TIDAK DAPAT HIDUP dlm
KONDISI WAJAR.
yang JIKA TIDAK DIBERIKAN belanja bantuan sosial akan
SEMAKIN TERPURUK dan TIDAK DAPAT HIDUP dlm
KONDISI WAJAR.
sebagai DAMPAK KRISIS sosial, ekonomi, politik,
FENOMENA ALAM dan
BENCANA ALAM
sebagai DAMPAK KRISIS sosial, ekonomi, politik,
FENOMENA ALAM dan
BENCANA ALAM
88
hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
1. memiliki identitas yang jelas; dan
2. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan
1. tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran
2. dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai lepas dari resiko sosial
1. rehabilitasi sosial;
2. perlindungan sosial;
3. pemberdayaan sosial;
4. jaminan sosial;
5. penanggulangan kemiskinan; dan
6. penanggulangan bencana.
❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹
Ps 22Ps 22
SelektifMemenuhi
persyaratan
Bersifat sementara (kecuali keadaan
tertentu)
Sesuai Tujuan Bansos
Keterangan:1.KDH Kepala Daerah2.TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah3.SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah4.KUA & PPAS Kebijakan Umum APBD & Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara5.Bentuk Uang dianggarkan di PPKD, Bentuk Barang/Jasa dianggarkan di SKPD.
99
USULAN TERTULISUSULAN
TERTULISKDH Rancangan
KUA & PPASRancangan KUA & PPAS
SKPD
RAPBD→APBDRAPBD→APBD
DPA PPKD/SKPDDPA PPKD/SKPD
KDH tunjuk SKPD terkait utk lakukan
evaluasi
Rekomendasi kepada KDH melalui TAPD
TAPD berikan
pertimbangan
1
2
3
4
5
TAPD
Titik Kritis – Penganggaran
• Kepala Daerah (KDH) tidak menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas proposal hibah (Pasal 8 ayat 2 Permendagri 32/2011)
• Kepala SKPD terkait tidak menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada KDH melalui TAPD atau rekomendasi yang disampaikan tidak berdasarkan hasil evaluasi atas proposal hibah (Pasal 8 ayat 3 Permendagri 32/2011)
• TAPD tidak memberikan pertimbangan kepada KDH sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah (Pasal 8 ayat 4 Permendagri 32/2011)
Titik Kritis – Penganggaran (lanjutan)
• KDH tidak mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima danbesaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran APBD – terutama hibah berupa barang/jasa (Pasal 11A ayat 1 Permendagri 32/2011)
• KDH tidak mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Pasal 30A ayat 1 Permendagri 39/2012)
Titik Kritis – Penganggaran (lanjutan)
• Tim evaluasi SKPD proposal hibah /tidak mengetahui tata cara evaluasi proposal hibah/bantuan sosial
• Contoh Evaluasi.xlsx
Daftar Risiko• Rekayasa pemohon hibah/bantuan
sosial; bentuk proposal seragam;• Intervensi oleh pihak ketiga dalam
pemberian hibah/bansos;• Penerima hibah/bansos tidak
menyampaikan laporan penggunaan dana hibah/bansos kepada Kepala Daerah melalui PPKD/Kepala SKPD.
Solusi atas Risiko
• SOP Pemberian Hibah Bansos;• Audit oleh Inspektorat atas pemberian
hibah/bansos yang diragukan/berisiko tinggi;• SKPD menagih laporan penerima
hibah/bansos menagih laporan penggunaan dana hibah/bansos kepada penerima hibah/bansos
*Pengadaan B/J untuk dihibahkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ttg pengadaan B/J
1010
Hibah dlm Bentuk Uang ↓
DPA-PPKD↓
Keputusan KDH Penetapan Daftar Penerima
Hibah↓
Penandatangan NPHD↓
Penyalurah dengan mekanisme LS
(setelah seluruh persyaratan dipenuhi)
Hibah dlm Bentuk Barang/Jasa
↓DPA-SKPD
↓Keputusan KDH
Penetapan Daftar Penerima Hibah
↓Penandatangan NPHD
↓Penyerahan kepada Penerima
Hibah(setelah seluruh persyaratan
dipenuhi)
1111
SUBSTANSI MINIMAL DALAM NPHD
(Pasal 13)
*Pengadaan Barang oleh SKPD sesuai Peraturan ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1212
Ps 31-33Ps 31-33
BENTUK UANG (DPA-PPKD) BENTUK BARANG (DPA-SKPD)
KEPUTUSAN KDH TTG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANSOS
MEKANISME LS (SD 5JT BISA GU/TU) DISERTAI KUITANSI
DISERAHKAN KEPADA PENERIMADISERTAI BA SERAH TERIMA BARANG
1212
Ps 32 ayat (2a)Ps 32 ayat (2a)
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan
pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan
kepala daerah setelah diverifikasioleh SKPD terkait.
1)Laporan penggunaan hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.2)Bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
1313
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima hibah;2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah;3.NPHD;4.Pakta integritas dari penerima hibah; dan5.Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima hibah;2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah;3.NPHD;4.Pakta integritas dari penerima hibah; dan5.Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
PENERIMA
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material.(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a) laporan penggunaan hibah;b) SPTB yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
PENERIMA
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material.(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a) laporan penggunaan hibah;b) SPTB yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
1)Laporan penggunaan bansos disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.2)Bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos selaku obyek pemeriksaan.
1414
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima bansos;2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah;3.Pakta integritas dari penerima bansos; dan4.Bukti transfer uang/Bukti serah terima barang
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima bansos;2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah;3.Pakta integritas dari penerima bansos; dan4.Bukti transfer uang/Bukti serah terima barang
PENERIMA
(1) Penerima bansos bertanggungjawab scr formal dan material.(2) Pertanggungjawaban penerima bansos meliputi:
a) laporan penggunaan bansos;b) SPTB yang menyatakan
bahwa dana telah digunakan sesuai usulan; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
PENERIMA
(1) Penerima bansos bertanggungjawab scr formal dan material.(2) Pertanggungjawaban penerima bansos meliputi:
a) laporan penggunaan bansos;b) SPTB yang menyatakan
bahwa dana telah digunakan sesuai usulan; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
1515
DALAM BENTUK UANGDALAM BENTUK UANG DALAM BENTUK BARANGDALAM BENTUK BARANG
❶❶ ❷❷
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan
kepada SKPD terkait
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan
kepada SKPD terkait
menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait
menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait
1616
❶SKPD TERKAIT LAKUKAN MONEV HIBAH/BANSOS
❷HASILNYA LAPORKAN KDH
DENGAN TEMBUSAN INSPEKTORAT
❸TIDAK SESUAI DENGAN USULAN YANG TELAH DISETUJUI,
PENERIMA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL YANG BERSANGKUTAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps 40-41Ps 40-41