Hesti Bappenas_Pelaksanaan Anggaran Bankum Badilum Tahun 2012
-
Upload
rahmat-hidayat -
Category
Documents
-
view
48 -
download
0
Transcript of Hesti Bappenas_Pelaksanaan Anggaran Bankum Badilum Tahun 2012
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Mahkamah Agung RI
Kegiatan Bantuan Hukum SEMA 10 Tahun 2010PRAHESTI PANDANWANGI DIREKTORAT HUKUM DAN HAM BAPPENAS
PRIORITAS NASIONAL2
RPJMN 2010-201412 3 4 5 6 7 8
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi
9 10 11 12 13 14
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Bidang PerekonomianBidang Kesejahteraan Rakyat
RKP 2010PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
RKP 2011
RKP 2012
RKP 2013DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2013
RKP 2014DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2014
PERLUASAN DAN PERCEPATAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG EKONOMI YANG BERKEADILAN INKLUSIF DAN DIDUKUNG BERKEADILAN BAGI PEMANTAPAN PENINGKATAN TATA KELOLA KESEJAHTERAAN DAN SINERGI dan konkrit Sudah jelas RAKYAT sasaran dan PUSAT DAERAHK/LPelaksana : Program Kegiatan Outcome Output Pendanaan Indikatif
INISIATIF BARU 2012
Latar Belakang Akses Terhadap Keadilan (A2J)
Pemenuhan hak-hak setiap warga negaraKebijakan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan
Perencanaan dan Pembangunan belum mengunakan pendekatan human Rights based approach di dalam pelaksanaannya untuk menjamin hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan; Merubah persepsi para pengambil keputusan mengenai pemenuhan hakhak setiap warga negara dan hal tersebut harus dijamin oleh Negara
Akses Terhadap Keadilan Tema Inti4Reformasi Hukum dan KeadilanKelompok Miskin dan Terpinggirkan
Bantuan Hukum
Hak-hak Anak
Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
Kepemerintahan
Tata
Lokal
Tenaga Kerja
Tanah dan Sumber Daya Alam Perempuan dan Hukum
Latar BelakangPerkembangan kebijakan pembangunan 2010-2014 mendatang berfokus kepada tema Pembangunan yang InklusifTelah dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer dan TUN dengan total alokasi anggaran indikatif tahun 20102014 sebesar Rp. 304,3 M
5
Stranas A2J Bantuan Hukum
Menegaskan pentingnya pelibatan dan keterlibatan seluruh masyarakat baik di sisi masyarakat (sebagai penerima) maupun negara (sebagai pemberi)
Penajaman tema pembangunan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, (terdapat program peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga)
RKP 2010
SEMA 10/2010
RKP 2011RKP 2013
RKP 2012RKP 2014 Arah Kebijakan
Implementasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer dan TUN
Perubahan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran6
Unified Budget penyatuan proses perencanaan dan
penganggaran dengan prioritas nasional Performance Based Budgeting money follows function towards program responsibility/accountability Medium Term Expenditure Framework perencanaan dan penganggaran yang bersifat multi years - forward estimate dalam implementasi kebijakan Eselon 1 bertanggung jawab kepada pencapaian outcome dari Program (yang dapat diukur sebagai pendukung pencapaian visi dan misi institusi) Eselon 2 bertanggung jawab terhadap pencapaian output kegiatan (yang dapat diukur sebagai pendukung pencapaian sasaran program)
Program dan Alokasi Anggaran MA-RI T.A. 2010-2014INS PROGRAM 2010
7
2011
2012
2013
2014
TOTAL
005
01 02
Program Penyelesaian Perkara
86,2 151,1
88,8 156,3
90,7 161,0
92,1 163,5
93,0 166,8
450,7 799,3
005
Program Peningkatan Manajemen Peradilan UmumProgram Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya MA-RI Program Sarana dan Prasarana MARI Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI Program Pengawasan dan Akuntabilitas MA-RI TOTAL
005
03
52,1
53,6
55,2
56,1
57,1
274,1
005
04
15,5
16,0
16,5
16,7
17,0
81,7
005
05
4.091,1
4.248,8
4.382,5
4.460,5
4.504,1
21.687,0
005
06
731,9
1.396,1
1.115,1
1.002,9
1.027,8
5.273,8
005
07
68,5
71,6
74,9
76,3
77,8
369,1
005
08
22,9
24,1
25,1
25,6
25,8
123,5
5.219,9
6.055,3
5.920,9
5.893,7
5.969,4
29.059,2
Respon Kebijakan Bantuan Hukum melalui Peradilan RPJMN 2010-20148BASELINE ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PRIORITAS NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS TUJUAN INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 TOTAL ALOKA SI 20102014 2014 (Rp Billion ) 35.9 174.8
2.2 Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Umum (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum)
Penyelesaian Perkara Pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Jumlah perkara yang didukung oleh anggaran unuk pelaksanaan bantuan hukumPenyusunan kebijakan pelaksanaan bantuan hukum bagi masy miskin dan terpinggirkan Jumlah pembangunan/renovasi dan operasional Zitting Plaatz Jumlah perkara prodeo yang didukung anggaran bantuan hukum
34.0
34.6
35.0
35.3
3.2 Pelayanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama)
Penyelesaian perkara agama bagi masy miskin dan terpinggirkan
20.0
20.4
20.6
20.8
21.1
102.9
Jumlah pelaksanaan sidang keliling
lanjutan94.2 Pelayanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Militer dan TUN (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun) Penyelesaian perkara di daerah-daerah yang terpencil Penyusunan kebijakan pelaksananaan bantuan hukum 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
Jumlah pelaksanaan
detasering
5.1
5.2
5.2
5.3
5.3
26.0
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
304.3
Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan10 Program Kegiatan Output Target 2010 Peningkatan akses hukum kepada perempuan miskin dan kelompok terpinggirka n terhadap kasus keluarga (melalui pengadilan agama) 1. Pembebasan Biaya Perkara 2.Pembebasan biaya konsultasi 3.Pelaksanaan sidang keliling Meningkat 4.000 kan jumlah kasus penyelesai prodeo an kasus yang diajukan oleh perempuan miskin dan masy terpinggirk an 2011 11.553 kasus prodeo Meningkatka n kepastian hukum dan perlindunga n hak sipil Menko Polhukam bekerjasam a dengan MA-RI Sasaran Institusi Terkait
11.553 lbantuan hukum273 lokasi sidang keliling
Realisasi Anggaran Bantuan Hukum11 Anggaran untuk Bantuan Hukum Catatan: 1. Belum terdapat uraian penggunaan anggaran (di pengadilan umum) 2. Kendala di lapangan dari pelaksana dalam menggunakan anggaran BH belum ada Juknis 3. Masa transisi SEMA 10/2010 dikeluarkan bulan Agustus 2010
Sumber: Laptah MA-RI 2010
Realisasi Anggaran Bankum 2010 Peradilan Umum12
Rp.3,123,913,800
2010
alokasi penyerapanRp. 33,905,795,000
Sumber: paparan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum FGD Policy Paper Bantuan Hukum - Bappenas
Realisasi Anggaran Bankum 2010 Peradilan Agama13
2010alokasi penyerapan
Rp.3,272,422,46945%
Rp. 3,996,967,00055%
45%=Sidkel dan Prodeo Sidkel=13.010 perkara Prodeo=4.906 perkara
Sumber: Data Badilag 22 Januari 2011 Ditbinad Badilag
Kesepakatan Trilateral RKP-201114
Kegiatan Bantuan Hukum melalui Lembaga Peradilan(Dalam Miliar Rupiah)
KegiatanPelayanan bantuan hukum di peradilan Umum Pelayanan bantuan hukum di peradilan Agama Pelayanan bantuan hukum di peradilan Militer dan TUN
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL 174.8
34.0
34.6
35.0
35.3
35.967.3
20.0
11.8
11.8
11.8
11.8 0.6
0.1
0.127
0.128
0.129
0.131
TOTAL
242.8
Kesepakatan Trilateral RKP-201215
Kegiatan Bantuan Hukum melalui Lembaga Peradilan(Dalam Miliar Rupiah)Kegiatan Pelayanan dan bantuan hukum di peradilan Umum Pelayanan dan bantuan hukum di peradilan Agama Pelayanan dan bantuan hukum di peradilan Militer dan TUN
2012 24,1
2013 34,0
2014 34,7
2015 34,7
TOTAL 127,7
11,8
11,8
11,8
11,8
47,3
1,7
1,7
1,7
1,7
6,9
TOTAL
182,0
Proses Perencanaan dan Penganggaran TA 201216
Pertemuan dengan unit perencanaan eselon I Pertemuan Trilateral Meeting hasil kesepakatan
pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran
Tiap tahun dilaksanakan pertemuan trilateral (Bappenas, Kemkeu-DJA, MA-RI-Koord. Biro Perencanaan BUA, MARI)
Penelaahan RKAKL MA-RI T.A. 2012 (14-22 Juli
2011)
Bappenas mengikuti sebagian proses penelaahan dan telah mengirimkan surat kepada Bapak Sekretaris MA-RI mengenai tanggapan atas penelaahan RKAKL MA-RI
lanjutan17
Proses monitoring dan evaluasi PP 39 Tahun 2006
ttg Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Masih belum dapat dilaksanakan dengan optimal, karena data-data triwulan yang disampaikan tidak lengkap meliputi seluruh satker di Pusat dan Daerah Laporan evaluasi tahunan belum pernah disampaikan ke Bappenas sesuai PP 39/2006 format evaluasi diserahkan kepada KL
Perkembangan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Bantuan Hukum18
Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Hukum
dilaksanakan oleh Dirjen Teknis (Dirjen Badilum, Dirjen Badilag dan Dirjen Badimiltun)
Perubahan paradigma perencanaan penganggaran Performance Based Budgeting
SEMA 10/2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
baru diterbitkan pada bulan Agustus 2010
Tahap perencanaan dan penganggaran telah selesai dilakukan untuk TA 2010 dan TA 2011 Tahun 2010 adalah masa transisi dimulai TA 2011
Alokasi utk Pusat dan Daerah TA. 2010 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum (Peradilan Umum dan Peradilan Miltun) Khusus untuk lingkungan peradilan agama TA 2010 diambil dari Program Penegakan Hukum dan HAM
Kesepakatan alokasi anggaran dalam trilateral meeting banyak mengalami perubahan (contoh: alokasi untuk TA 2010 untuk bantuan hukum dari alokasi 2010-2014 sejumlah total Rp. 59,2 M menjadi Rp. 41,9 M) sumber: Dokumen Trilateral dan Laptah MA-RI 2010
Implementasi Kegiatan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan19
Penanganan Perkara dalam rangka bantuan hukum perlu
mencapai target nasional (sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN dan RKP) sebagai dukungan MA-RI terhadap prioritas pembangunan nasional2010 Contoh: Pgr Peningkatan dan Pelayanan Bantuan Hukum 2011 Contoh: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan: Penyediaan Dana Bantuan Hukum di pengadilan Tk. I Alokasi : Rp. 34,639,0 M Target: - Penyediaan dana bankum di 347 satker (perkara?) - Kebijakan bankum 1 naskah - Jumlah penyelenggaraan zitting plaats 20 z.p.get : 6 2012 Contoh: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan: Pelayanan dan Bantuan Hukum di lingk. Peradilan Umum Alokasi: Rp. 24,182 M Target: - Penyediaan dana bankum di 352 satker (perkara?) - Jumlah penyelenggaraan zitting plaats 20 z.p. - Jumlah Posbakum : 39 satker
Alokasi : Rp. 42.681,0 M Target : 26.320 perkara
Sumber: Trilateral Meeting RKP 20102012
lanjutan20
Bagaimana detail pengaturan pencapaian target nasional? Perlu diuraikan target pencapaian penanganan perkara bantuan hukum termasuk pelaksanaan zitting plaats dan penyelenggaraan Posbakum di masing-masing satker PN/PT, termasuk penyediaan alokasi anggaran Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)
Adanya kejelasan perhitungan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan prodeo, zitting plaats/sidkel, pelaksanaan Posbakum Berapa kebutuhan anggaran untuk prodeo dasar permintaan prodeo dari masyarakat kurang mampu Berapa kebutuhan anggaran operasional untuk pelaksanaan sidkel/pelaksanaan zitting plaats? Berapa kebutuhan anggaran operasional untuk penyediaan Posbakum? ATK, transport Advokat, operasional kebutuhan pendampingan masyarakat kurang mampu? Berapa rata-rata kebutuhannya? Bagaimana mekanisme pengaturan kerjasama pengadilan dengan penyedia jasa konsultasi (Advokat)?
Jumlah perkiraan kebutuhan dan unit cost sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran di unit ke-Dirjen-an sbg usulan perencanaan dan penganggaran MA-RI secara keseluruhan Sebagai input dalam proses penyusunan maupun revisi Juknis Pelaksanaan Bankum di tiap lingkungan peradilan (Umum, Agama, Miltun)
Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Bantuan Hukum di Pengadilan21
Implementasi kegiatan masih belum dapat dilaksanakan
secara optimal
Belum ada Petunjuk Teknis pelaksanaanSampai dengan saat ini hanya lingkungan Peradilan Agama yang telah memiliki Juknis pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama Keputusan Tuada lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MA No. 04/TUADA-AG/II/2011, No. 20/SEK/SK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 Untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Miltun (khusus bankum di lingkungan Peradilan TUN), sampai dengan penyusunan rencana dan penelaahan anggaran belum tersedia
Belum ada data mengenai perkiraan satuan unit cost kebutuhan penanganan perkara prodeo, pelaksanaan zitting plaats dan uraian kebutuhan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bankum
Untuk lingkungan Peradilan Agama sudah tersedia, ke depan perlu exercise sesuai kebutuhan di lapangan
lanjutan22
Belum ada uraian target penanganan perkara prodeo, pelaksanaan zitting plaats, dan pelaksanaan Posbakum secara terinci di tiap satker PN/PT/PTUN
Perlu melihat praktek yang telah dilaksanakan di Badilag (target pencapaian terukur per satker, uraian satuan anggaran untuk pelaksanaan Posbakum target 2011 : 46 posbakum, pelaksanaan sidang keliling)
Perlu adanya perubahan indikator utk pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Miltun
SEMA 10/2010 hanya mengamanatkan pelaksanaan bankum di lingkungan Peradilan TUN Untuk kebutuhan hakim terbang (detasering) perlu dialokasikan sebagai bagian dari operasional pengadilan
Perlu adanya SOP pelaksanaan pencairan anggaran sesuai dengan SEMA 10/2010 dan Juknis terkait
Melibatkan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran untuk teknis pencairan anggaran sesuai prosedur Fleksibilitas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan prodeo/sidkel/Posbakum yang kebutuhannya berbeda sesuai dengan demand dari masyarakat
Penghargaan dan Sanksi (contoh pelaksanaan TA 2011)23
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/ 2011 ttg tatacara penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja KL TA.2010 pada TA. 2011 dan Pemotongan pagu belanja KL pada TA 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja TA. 2010
Kriteria Reward and Punishment24
Mempunyai hasil optimalisasi TA 2010 dan belum
digunakan di TA 2010 Hasil perhitungan optimalisasi setelah dikurangi sisa anggaran menghasilkan nilai positif Reward diberikan kepada satuan kerja yang memberikan kontribusi kepada pemberian reward
Bentuk Reward25
Tambahan alokasi anggaran TA 2011 (utk New Initiative
atau utk penambahan vol keluaran yang sama) Prioritas dalam pengajuan New Initiative Prioritas mendapatkan anggaran belanja tambahan bila kondisi keuangan memungkinkan Piagam penghargaan Publikasi mass media Tambahan alokasi anggaran TA 2011 maksimal sama dengan hasil optimalisasi yang belum dipergunakan di tahun 2010
Kriteria Punishment26
Terdapat sisa anggaran yang tidak disertai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan Sisa anggaran (tanpa disertai alasan pertanggungjawabkan) dikurang dengan hasil optimalisasi 2010 hasilnya positif Punishment tidak diberikan jika target tercapai meski ada sisa anggaran Punishment diberikan maksimum sebesar anggaran TA 2010 yang tidak terserap Punishment dibebankan kepada satuan kerja yang menyebabkan adanya pengurangan pagu KL Punishment pada satuan kerja ttersebut tidak boleh menyebabkan hambatan dalam pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan publik
lanjutan27
Punishment dilakukan sepanjang tidak mengurangi
alokasi anggaran untuk:
Pencapaian kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang dalam RKP 2011 Pembayaran gaji, dll Pemenuhan biaya operasional dan perkantoran Pemenuhan kegiatan yang multiyears Pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang bersumber dari PHLN dan PDN
lanjutan28
Bappenas akan memberikan feedback terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan MA-RI terkait bantuan hukum
Pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja Kelengkapan data-data kebutuhan pelaksanaan bankum untuk proses perencanaan-penganggaran dan evaluasi Pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Koordinasi dengan Bappenas terkait pelaksanaan kinerja monitoring pengendalian evaluasi PP 39/2006 Terhadap pencapaian target yang tidak terlaksana perlu penjelasan lebih lanjut sbg bentuk pertanggungjawaban Evaluasi kinerja akan menjadi bahan penyusunan program kerja dan penganggaran tahun berikutnya
Tantangan Implementasi Bantuan Hukum ke Depan29
Adanya kebutuhan tambahan anggaran akibat
demand masyarakat yang tinggi perlu adanya penguatan lembaga pengadilan sebagai penyedia (supply) Contoh di lingkungan Peradilan Agama :
Prodeo Sidkel Posbakum Contoh: kebutuhan bankum di lingkungan peradilan agama Kinerja-Juli 2011 6.243 perkara Penyerapan: Rp. 877.703.400 Target 273 lokasi Kinerja-Juli 2011 338 lokasi Target 46 Posbakum Kinerja-Juli 2011 16.390 org (perkara?)
Target 11.553 perkara
Alokasi: Rp. 3.465.900.000
Rp. 4.188.500.000
Rp. 2.605.036.263
Rp. Rp. 4.182.500.000 1.552.046.89 8
Sumber: Surat Dirjen Badilag ke Ketua MA-RI tanggal 23 Agustus 2011
Catatan Bappenas30
Perkara prodeo Terkait dengan pelayanan Posbakum masyarakat miskin diarahkan untuk mendapatkan prodeo Perlu dikembangkan data terpilah. Berapa perkara anak? Perkara pidana? Perkara perdata? Lain-lain? Terkait pelaksanaan Sidkel Kinerja melebihi target, namun terlihat bahwa ada overestimate dalam perencanaan penganggaran (target lebih, anggaran masih tersedia) perlu disesuaikan berdasarkan prinsip berbasis kinerja untuk mengetahui kebutuhan riil di lapangan Di lingkungan peradilan umum perlu diperlihatkan upaya revitalisasi zitting plaats untuk pelaksanaan sidang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Membuka peluang kemitraan dengan Pemerintah utk penggunaan sarpras sebagai tempat sidang (utk daerah yg tidak memiliki zitting plaats) Contoh: sidang penetapan akta kelahiran (bagi yg telah melampaui ketentuan waktu harusberdasarkan penetapan pengadilan) untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil
Catatan Bappenas31
Terkait pelaksanaan Posbakum Perlu diuraikan perkiraan penanganan perkara di Posbakum pada tiap satker 46 Posbakum @ berapa perkara? Apakah pelayanan di Posbakum diberikan hanya kepada masyarakat miskin/tidak mampu?Tidak diberikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yg mampu Perlu dilakukan pemilahan kembali segmen masyarakat yang diberikan pelayanan di Posbakum fokus masy miskin dan terpinggirkan Peningkatan kualitas pelayanan informasi peradilan di Meja Informasi (bagi masyarakat pengguna jasa pengadilan)
Berapa jumlah perkara yang dilayani di Posbakum mendapatkan prodeo?
Optimalisasi data untuk perencanaan penganggaran selanjutnya
Catatan Bappenas32
Peningkatan Kemitraan Pengadilan Lembaga
Pemerintah - Masyarakat - Profesional
Perolehan data-data yang respon terhadap kebutuhan masyarakat miskin terhadap bantuan hukumPekka data-data kebutuhan perempuan kepala keluarga yang membutuhkan bankum untuk pengurusan akta cerai, akta kelahiran PERADI, YLBHI penyediaan jasa Advokat
Sosialisasi terhadap program bankum dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakatMitra pemerintah (Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Hukum dan HAM penyuluhan hukum, Kementerian Agama, dll) Mitra LSM, LBH dll
Catatan Bappenas33
Antisipasi RUU Bantuan Hukum mengkaji
kembali posisi lembaga pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan seperti misalnya:
Penyediaan ruang Posbakum untuk konsultasi bekerjasama dengan pengelola bantuan hukum (penyediaan Advokat Piket untuk pendampingan, ATK dll oleh pengelola Bankum) Pelaksanaan Sidkel Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
TERIMA KASIHD I R E K T O R A T H U K U M DA N H A K A S A S I M A N U S I A B A DA N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L J L . TA M A N S U R O PA T I N O. 2 , J A K A R TA P U S A T 1 0 3 1 0 , T E L P / FA X . 0 2 1 - 3 1 9 3 4 7 2 3 , 3 1 9 3 6 2 0 7 W W W. B A P P E N A S . G O. I D W W W. D I T K U M H A M . B A P P E N A S . G O. I D E M A I L : D I T K U M H A M . B A P P E N A S @ YA H O O . C O M