HASIL SOSIALISASI DAN PUBLIC HEARING SERVICE LEVEL … publikasi PUBLIK... · hasil sosialisasi dan...
Transcript of HASIL SOSIALISASI DAN PUBLIC HEARING SERVICE LEVEL … publikasi PUBLIK... · hasil sosialisasi dan...
HASIL SOSIALISASI DAN PUBLIC HEARING SERVICE LEVEL AGREEMENT
MEDIA PEMBAWA WAJIB PERIKSA KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN
oleh
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
Banjarmasin, 20 September 2017
PENGUMUMAN
Tanggal Publikasi : 25 September 2017
Sesuai PP. nomor 96 tahun 2012, dinyatakan :
Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada website BKP Kelas I
Banjarmasin paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditanda tangani berita acara kesepakatan dan
diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau masukan.
Pengguna jasa atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan Standar Waktu Pelayanan yang ditanda tangani pada
berita acara.
Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015, Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan
Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat
Pemeriksaan Karantina;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina;
Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang Berlaku Pada KEMENTAN;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan
Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Permentan No. 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015, Tentang Tindakan
Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan.
Perkembangan Peraturan Perkarantinaan Selama Kurun Waktu 2014 – 2017 perlu ditindak lanjuti dengan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik BKP Kelas I Banjarmasin yang telah ditetapkan :
Latar Belakang
• Mensosialisasikan Permentan No 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang tindakan karantina terhadap
pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia
• Sosialisasi Revisi Dokumen Standar Pelayanan Publik,
• Sosialisasi Dokumen Standar Pelayanan Publik yang baru,
• Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena publik berhak untuk
mengetahui apa yang sedang dilakukan Pemerintah, melaporkan ketidakpuasan mereka terhadap
pelaksanaan pelayanan publik, dan berperan serta dalam penyusunan perundang-undangan,
• Mewujudkan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik yang diamanatkan UU No.25 Tahun 2009.
Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik BKP Kelas I Banjarmasin sementara ini pada ranah
administrasi ataupun ranah hukum yang diimplementasikan pada perbaikan/peningkatan sistem melalui
ISO 9001:2008 dan ISO 9001:17025
• Tercapainya program reformasi birokrasi. Sasaran program reformasi adalah meningkatkan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi yang berujung pada pemerintah yang
bersih dan bebas KKN.
Tujuan
Maklumat PelayananBKP Kelas I Banjarmasin
“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan
apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”
JAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
24 Jam – 7 HariSenin – Minggu• SHIFT I : 07:30 – 16:00 WITA• SHIFT II : 15:00 – 23:30 WITA
IstirahatSenin – Minggu : 12:00 – 13:00 WITAJumat : 12:00 – 13:30 WITA
Ket : Pelayanan di luar jam kerja disesuaikan denganjadwal kedatangan dan keberangkatan kapal laut
WILAYAH KERJA PELABUHAN TRISAKTI
JAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
24 Jam – 7 HariSenin – Minggu• SHIFT I : 05:00 – 13:30 WITA
Istirahat : 07:00 – 08:00 WITA
• SHIFT II : 10:00 – 18:30 WITAIstirahat : 12:00 – 13:00 WITA
• SHIFT III : 14:30 – 23:00 WITAIstirahat : 18:00 – 19:00 WITA
Ket : Pelayanan di luar jam kerja disesuaikan dengan jadwalkedatangan dan keberangkatan pesawat terbang
WILAYAH KERJA BANDARA SYAMSUDIN NOOR
WILAYAH KERJA BATULICIN
JAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
24 Jam – 7 HariOperasional
Senin – Minggu : 07:30 – 16:00 WITAJumat : 07:30 – 16:30 WITA
IstirahatSenin – Minggu : 12:00 – 13:00 WITAJumat : 12:00 – 13:30 WITA
Ket : Pelayanan di luar jam kerja disesuaikan denganjadwal kedatangan dan keberangkatan kapal laut
NO PRODUK LAYANAN LAMA BARU*)
1 Pelayanan Karantina Hewan
a. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9)
b. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12)
a. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)
b. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)
2 Pelayanan Karantina Produk Hewan
a. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-10)
b. Surat Keterangan Benda Lain (KH-11)
c. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-12)
a. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)
b. Surat Keterangan Benda Lain (KH-13)
c. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)
Ket.: *) Direncanakan mulai efektif penggunaannya per tanggal 1 Oktober 2017
JANGKA WAKTU LAYANAN (Service Level Agreement) KARANTINA HEWAN YANG TELAH DITETAPKAN TAHUN 2014
NO Jenis MP Gol. RISIKO KODE HS SLA (hari) LAMA
SLA (hari)PERMENTAN*)
KESEPAKATAN WAKTU
LAYANAN HASIL PUBLIC
HEARING 2017
1 Sapi Bibit A Tinggi 0102.21.00.00 21 15 15
2 DOC PS A Tinggi 0105.94.10.00 21 21 21
3 Anjing A Tinggi 0106.20.00.00 14 15 15
4 Kucing A Tinggi 0106.20.00.00 14 15 15
5 Daging Ayam Beku B Sedang 0207.13.00.00 4 3 3
6 Sarang Burung Walet
B Sedang 0410.00.10.00 4 3 3
7 Daging Olahan C Rendah 0602.50.00.00 1 1 1
Ket.: *) Sesuai Permentan No. 05/Permentan/KR.020/3/2017 Jo. Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015
JANGKA WAKTU LAYANAN (Service Level Agreement) KARANTINA HEWAN YANG BELUM DITETAPKAN
NO Jenis MP Gol. RISIKO KODE HS SLA (hari)PERMENTAN*)
KESEPAKATAN WAKTU LAYANAN HASIL
PUBLIC HEARING 2017
1 Kambing Bibit A Tinggi 0102.21.00.00 15 15
2 Kulit Kambing B Sedang 4102.29.90.00 3 3
3 Kulit Sapi B Sedang 4104.11.00.10 3 3
4 Telur Tetas C Rendah 0407.11.00.00 1 1
Ket.: *) Sesuai Permentan No. 05/Permentan/KR.020/3/2017 Jo. Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015
Keterangan:
1. Sumber SK. Kepala Badan Nomor: 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012
2. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan karantina pengasingan dan pengamatan waktu layanan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
3. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan perlakuan (fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
4. Waktu yang digunakan adalah hari kalender
No. JENIS MP GOL. RISIKO KODE HSSLA
(HARI)
KESEPAKATAN
WAKTU LAYANAN
(2014)
KESEPAKATAN WAKTU
LAYANAN HASIL
PUBLIC HEARING 2017
RISIKO TINGGI
1. Benih Kelapa Sawit Impor A Tinggi 2306.60.00.00 21 6 Bulan Kalender 6 Bulan
2. Benih Karet (Dokel) A Tinggi 0802.90.40.00 21 14 14
RISIKO SEDANG
1. Log (Kayu Gelondongan) impor B Sedang 4403.91.10.00 4 21 21
2. Hasil olahan kayu (Ekspor) B Sedang 4412.31.00.00 4 21 21
3. Pallet kayu (Ekspor) B Sedang 4415.20.00.00 4 21 21
4. Bawang Putih (Domas) B Sedang 0703.20.90.00 4 4 4
RISIKO RENDAH
1. Bungkil Sawit (Ekspor) C Rendah 2306.60.00.00 4 21 21
JANGKA WAKTU LAYANAN (Service Level Agreement)
KARANTINA TUMBUHAN YANG TELAH DITETAPKAN TAHUN 2014
No. JENIS MP GOL. RISIKO KODE HSSLA
(HARI)
KESEPAKATAN WAKTU
LAYANAN HASIL
PUBLIC HEARING 2017
RISIKO TINGGI
1. Biji Jagung (Domas) A Tinggi 10.05.00.00 21 21
2. Biji Kedelai (Domas) A Tinggi 1208.10.00.00 21 21
RISIKO SEDANG
NIHIL
RISIKO RENDAH
1. Minyak Sawit (Ekspor) C Rendah 2306.60.00 1 21
2. Karet Lempengan (Ekspor) C Rendah 4001.22 1 21
3. Tepung Industri (Impor) C Rendah 1105.10.00 1 6
JANGKA WAKTU LAYANAN (Service Level Agreement)
KARANTINA TUMBUHAN YANG BELUM DITETAPKAN TAHUN 2014
Keterangan :
Waktu yang digunakan adalah hari kalender
PROSEDUR PEMASUKAN BIJI JAGUNG (Zea mays) ANTAR AREA KE KALIMANTAN SELATAN
(RESIKO TINGGI)
DASAR HUKUM
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, TentangKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/Ot.140/2/2009Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalamWilayah Negara.Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan TarifAtas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku PadaKEMENTAN;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KarantinaPertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan danPengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Persyaratan
Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari area (KT-12) yang diterbitkan oleh UPT KarantinaPertanian di daerah asal.
Melalui tempat-tempat pemasukan danpengeluaran yang telah ditetapkan oleh MenteriPertanian; dan
Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas KarantinaTumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina.
Target pemeriksaan :
• Serangga : Acanthoscelides obtectus Say (Jawa, Sulawesi)
• Cendawan : Peronosclerospora sorghi (Weston & Uppal) C.G Shaw.(1978)
(Jawa Barat)
• Bakteri : Pantoea stewartii sub sp. stewartii (Smith) Mergaert et al.
(Jawa, Sumatera, Sulawesi, Lombok)
Waktu Layanan : 21 hari
Pemeriksaan (Rp)Uji Laboratorium (Rp)
Pengawasan PerlakuanDokumen Tindakan
Karantina (KT-9)
Benih Non Benih
(Bahan
Baku)
Entomologi/
Serangga
(Pemeriksaan
Langsung)
Mikologi
(Cendawan
Pemeriksaan
Langsung)
Bakteriologi (ELISA) Bioteknologi (PCR
Konvensional
40per
Kg250
per
Ton10.000
per
sampel10.000
per
sampel225.000
per
sampel400.000
per
sampel10.000
1 kali per
orang5.000
per
sertifikat
Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)
PROSEDUR PEMASUKAN BIJI KEDELAI (Glycine max) ANTAR AREA
KE KALIMANTAN SELATAN
(Risiko Tinggi)
DASAR HUKUM
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, TentangKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/Ot.140/2/2009Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalamWilayah Negara.Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan TarifAtas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku PadaKEMENTAN;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KarantinaPertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan danPengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Persyaratan
Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari area (KT-12) yang diterbitkan oleh UPT KarantinaPertanian di daerah asal.
Melalui tempat-tempat pemasukan danpengeluaran yang telah ditetapkan oleh MenteriPertanian; dan
Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas KarantinaTumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina.
Target pemeriksaan :
• Serangga : Acanthoscelides obtectus Say (Jawa, Sulawesi)
• Nematoda : Pratylenchus brachyurus (Sumatera (Aceh dan Sumatera
Barat), Jawa.)
• Cendawan : Phoma phaseoli Desmaz (Jawa : Bogor), Rhizoctonia bataticola
(Jawa (Barat), Tangerang), Sclerotium varium (Jawa Barat, Jawa
Tengah), Peronospora manshurica (Jawa Timur, Jawa Barat (Bogor))
• Bakteri : Pseudomonas cichorii (Jawa Barat (Cianjur)),
Waktu Layanan : 21 hari
Pemeriksaan (Rp)Uji Laboratorium (Rp)
Pengawasan PerlakuanDokumen Tindakan
Karantina (KT-9)
Benih Non Benih
(Bahan
Baku)
Entomologi/
Serangga
(Pemeriksaan
Langsung)
Mikologi
(Cendawan
Pemeriksaan
Langsung)
Bakteriologi (ELISA) Bioteknologi (PCR
Konvensional
40per
Kg250
per
Ton10.000
per
sampel10.000
per
sampel225.000
per
sampel400.000
per
sampel10.000
1 kali per
orang5.000
per
sertifikat
Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)
PROSEDUR PENGELUARAN EKSPOR KOMODITAS MINYAK SAWIT
DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
( RESIKO RENDAH )
DASAR HUKUM
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, TentangKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/KR.020/1/2017,Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran MediaPembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam WilayahNegara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan TarifAtas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku PadaKEMENTAN;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan danPengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Persyaratan
Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan(Phytosanitary Certificate) dari tempat pengeluaran;
Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yangtelah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan(SP-1) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakanKarantina Tumbuhan.
Target pemeriksaan : Tidak Ada Target
Waktu Layanan : 1 hari
Perubahan Kesepakatan SLA Hasil Public Hearing : 21 hari
Dokumen Tambahan berupa Bill of Lading (BL), Packing list, Invoice diperlukan untuk mendukung
informasi yang dituangkan pada PC
Biaya Layanan
Produk Layanan :
KT-10 : Phytosanitary Certificate
Pemeriksaan (Rp.) Dokumen Phytosanitari Certificate (Rp.)
500 Per Ton 5.000 per sertifikat
PROSEDUR PENGELUARAN EKSPOR KOMODITAS KARET LEMPENGAN
DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
( RESIKO RENDAH )
DASAR HUKUM
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, TentangKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/KR.020/1/2017,Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran MediaPembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Dari Dalam WilayahNegara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan TarifAtas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku PadaKEMENTAN;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan danPengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
Persyaratan
Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan(Phytosanitary Certificate) dari tempat pengeluaran;
Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yangtelah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan(SP-1) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakanKarantina Tumbuhan.
Target pemeriksaan : Tidak Ada Target
Waktu Layanan : 1 hari
Perubahan Kesepakatan SLA Hasil Public Hearing : 21 hari
Dokumen Tambahan berupa Bill of Lading (BL), Packing list, Invoice diperlukan untuk
mendukung informasi yang dituangkan pada PC
Biaya Layanan
Produk Layanan :
KT-10 : Phytosanitary Certificate
Pemeriksaan (Rp.) Dokumen Phytosanitari Certificate (Rp.)
500 Per Ton 5.000 per sertifikat
PROSEDUR PEMASUKAN TEPUNG INDUSTRI SEBAGAI BAHAN BAKU PADA INDUSTRI KAYU OLAHAN DARI LUAR NEGERI KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)
( RISIKO RENDAH )
DASAR HUKUM
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan;
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
Permentan No. 12/Permentan/OT.140/3/2015, Tentang Tindakan Karantina Hewan danTumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina danOrganisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016, Tentang Jenis dan Tarif Atas PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada KEMENTAN;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratandan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang JenisOrganisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk danJenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan PanganSegar Asal Tumbuhan;
Permentan No. 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permentan No.12/Permentan/OT.140/3/2015, Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanterhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 10202/KR.040/K/08/2017 tentang HasilKegiatan AFAS – JSR 2017, Penerapan Program AFAS di Indonesia (SistemPengawasan Ketat Pelaksanaan Fumigasi)
Persyaratan
Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate)yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Negara Asal dan/atau Negaratransit.
Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan olehMenteri Pertanian;
Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuaidengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelumkedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas KarantinaTumbuhan.
Media pembawa yang berasal dari negara endemis Trogodermagranarium (Misalnya : India) harus diberi perlakuan fumigasi Methyl Bromida(CH3Br) dengan dosis 80 g/m3 selama 24 jam pada suhu >200C, atau Fosfin(PH3) dengan dosis 3 g/m3 selama 96 jam pada suhu >200C sesuai denganprosedur yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dan dinyatakan dalamkolom treatment pada Phytosanitary Certificate.
Memenuhi dokumen tambahan antara lain :
a. Fumigation Certificate (untuk negara yang endemis T. granarium sepertiIndia)
b. Bill of Lading (BL)
c. Packing list
d. Invoice
Waktu Layanan : 1 hari
Waktu Layanan Hasil Kesepakatan Public Hearing : 6 hari
Biaya Layanan
Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)
Pemeriksaan (Rp.)Pengujian Laboratorium
(Entomology)
( Rp )
Dokumen Tindakan
Karantina (Rp.)
Pengawasan Perlakuan
(Rp.)
1.000 Per Ton 10.000Per
sampel5,000 per sertifikat
10.000 Per pengawasan
0811 5047 988
(0511) 3361334; 3353980
Humas BKP Banjarmasin
http://bkpbanjarmasin.karantina.pertanian. go.id