hasil praktek kerja lapang di ppn brondong
-
Upload
lulul-agy-anen -
Category
Documents
-
view
453 -
download
11
description
Transcript of hasil praktek kerja lapang di ppn brondong
4. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG
4.1 Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
SPB adalah salah satu dokumen untuk kapal perikanan yang wajib
dibawa pada saat akan berlayar. SPB yang biasa disebut dengan Surat
Persetujuan Berlayar (SIB) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 01 Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan surat berlayar, yang
dimaksud surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan
oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan
pelabuhan setelah kapal tersebut memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan
kewajiban lainnya. SPB diterapkan untuk semua nelayan/ nahkoda/ pemilik kapal
yang akan melakukan operasioanal kapal, baik jauh maupun dekat jarak kapal ke
tempat tujuan serta merupakan kapal penangkapan ikan atau hanya kapal
pengangkut hasil tangkapan.
Tujuan dari surat ini adalah sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin
masalah dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, yaitu
persyaratan dokumen kapal/ administratif persyaratan teknis dan nautis kapal.
- Persyaratan administratif adalah Persyaratan permohonan oleh setiap
kapal yang dibuktikan dengan sertifikat- sertifikat atau surat-surat
dokumen kapal sesuai dengan kategori dan klasifikasi serta kapal masih
dalam keadaan berlaku serta telah melaksanakan kewajiban pungutan
jasa kepelabuhan seperti jasa tambat labuh dan kebersihan kolam
pelabuhan.
- Persyaratan teknis adalah syarat yang dipenuhi kapal untuk kelayakan
teknis dalam kelaikan kapal setelah melalui pemeriksaan dan pengujian,
22
antara lain memenuhi ketentuan konstruksi kapal, permesinan dan listrik
kapal serta sistem dan perlengkapan pencegahan pencemaran minyak
dari kapal.
- Persyaratan nautis adalah syarat yang dipenuhi kapal untuk keselamatan
pelayaran setelah melalui pemeriksaan dan pengujian, antara lain :
konstruksi dan susunan kapal, stabilitas dan garis muat, perlengkapan
kapal, sistem dan perlengkapan pemadam kebakaran, perangkat
telekomunikasi radio, jumlah dan susunan awak kapal.
4.1.1 Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Pelaksanaan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) di Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sepenuhnya dilaksanakan oleh
Syahbandar dari Kementrian dan Kelautan Perikanan. Berikut adalah alur
proses pelayanan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan
oleh kantor Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong :
Pemilik / Nahkoda kapal mengajukan permohonan penerbitan
SPB / SIB (5 menit)
PETUGAS SYAHBANDAR
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen / surat-surat
kapal (5 menit)
Pemeriksaan seluruh persyaratan teknis dan nautis kapal dari segi
pelayaran(5 menit)
(30 menit)
Pemeriksaan ulang alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang berada / digunakan di
atas kapal(10 menit)
Pemeriksaan sijil awak kapal yang akan berangkat berlayar
(10 menit)
Pencetakan lembar SPB / SIB(15 menit)
Penerbitan SPB / SIB oleh kepala syahbandar
TidakMemenuhiPersyaratan
1
A
B
C
D
23
Gambar 3. Prosedural Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.(Sumber : Laporan Tahunan Kesyahbandaran PPN Brondong, 2013).
24
Berikut merupakan keterangan dari (Gambar.3) diatas :
NB : Perhitungan pengurusan 1 dokumen pengajuan SPB/SIB yaitu berkisar
+/- 50 menit.
1 : Persyaratan administrasi termasuk SLO dari pengawas perikanan
A : Jika kapal tidak memenuhi persyaratan kelengkapan/ keabsahan
dokumen kapal
B : Jika kapal tidak memenuhi persyaratan teknis dan nautis kapan dari
segi pelayaran
C : Jika kapal tidak memenuhi persyaratan alat penangkapan ikan dan alat
bantu penangkapan ikan
D : Jika kapal tidak memenuhi persyaratan Sijil awak kapal.
Pengurusan surat Persetujuan Berlayar memerlukan waktu kurang lebih
50 menit, namun jika pemohon SPB sudah memenuhi semua persyaratannya
bisa kurang dari waktu tersebut. Adapun prosedur diatas secara lebih rincinya
sebagai berikut :
Pemilik atau Nakhoda, atau pengurus kapal perikanan, mengajukan
permohonan penerbitan SPB kapal perikanan kepada Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan dengan menggunakan (Form 1) yang tersaji dalam
lampiran 2.
Permohonan dilampiri dengan:
Surat Pernyataan dari Nakhoda kapal perikanan tentang pemberangkatan
kapal perikanan (Form 2) yang tersaji dalam lampiran 3.
a. Tanda bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan, antara lain:
• bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
25
• bukti pembayaran retribusi lelang ikan
• bukti pembayaran jasa kebersihan kapal
• persetujuan bea dan cukai
• persetujuan imigrasi
• persetujuan karantina kesehatan;
• persetujuan karantina ikan
b. Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan
c. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
d. Daftar Awak Kapal diisi seperti dalam form 3 yang tersaji dalam
lampiran 4.
Pemeriksaan Administrasi
a. Syahbandar di Pelabuhan perikanan atau petugas
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan wajib melakukan
pemeriksaan administratif secara cermat atas dokumen yang
dilampirkan dengan menggunakan (Form 4) yang tersaji dalam
lampiran 5.
b. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan secara
tertulis hasil pemeriksaan administratif kepada pemilik atau
Nakhoda kapal perikanan apabila persyaratan administratif belum
lengkap.
Pemeriksaan Fisik
• Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan
fisik dengan menggunakan (Form 5) yang tersaji dalam lampiran
6.
26
• Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan secara
tertulis kepada Pemilik atau Nakhoda kapal untuk dilengkapi
apabila persyaratan fisik kapal perikanan belum terpenuhi.
Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, SPB kapal perikanan yang
telah ditandatangani oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan wajib
diserahkan kepada pemohon
SPB kapal perikanan berlaku selama 24 jam sejak diterbitkan
Nakhoda Kapal perikanan wajib menggerakkan kapal perikanan untuk
berlayar setelah menerima SPB kapal perikanan sesuai dengan waktu
tolak yang ditetapkan dalam SPB kapal perikanan
Dalam hal Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berhalangan,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mendelegasikan penerbitan
SPB kapal perikanan kepada Petugas Kesyahbandaran yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.
Apabila Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas
Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan berhalangan, Kepala Pelabuhan
Perikanan karena jabatannya dapat mengeluarkan SPB kapal perikanan.
Penerbitan Pembebasan SPB dapat diberikan kepada kapal perikanan
yang akan berlayar menuju galangan untuk perbaikan/docking kapal
perikanan dan/atau tempat pengisian BBM untuk mengisi BBM di luar
Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
setelah mendapat Surat Keterangan dari Pengawas Perikanan.
Dalam penerbitan surat persetujuan berlayar (port clearance) pihak
syahbandar sebagai pelaksana mempunyai peranan yang penting dan
merupakan unsur penunjang dalam kelancaran pelayaran sesuai dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang berbunyi
27
“Setiap kaal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar
yang dikeluarkan oleh syahbandar”. Penerbitan surat persetujuan berlayar
tesebut akan diterbitkan sesuai dengan permintaan perusahaan pelayaran/
Agent/ nelayan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Disini
pihak syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut
harus benar-benar memeperhatikan telah terpenuhinya persyaratan kelaiklautan
dan memeriksa kondisi apal secara riil. Dan untuk kapal perikanan, sebelum
memohon penerbitan surat persetujuan berlayar maka harus mendapatkan Surat
Laik Operasional (SLO) yang dikeluarkan oleh Pengawasan sumberdaya
kelautan dan Perikanan (PSDKP) terlebih dahulu.
Salah satu hal yang menjadi penghambat kelancaran dalam penerbitan
SPB adalah minimnya petugas yang melayani penerbitan surat tersebut, di PPN
Brondong hanya terdapat 1-2 orang petugas kantor Syahbandar yang
menanganinya sehingga terkadang mengalami pengantrian yang cukup lama,
hal tersebut menjadikan kebanyakan nelayan pada umumnya enggan mengurus
SPB dan juga menyebabkan lalainya pemeriksaan fisik kapal yang dapat
membahayakan nelayan. Selain itu sarana mesin ketik yang digunakan penulisan
SPB jumlahnya kurang memadai seiring dengan bertambahnya armada saat ini.
4.1.2 Persyaratan Dokumen Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Di dalam pengajuan Penerbitan SPB memiliki beberapa persyaratan yang
harus dilengkapi oleh pemohon, yang akan dijabarkan sebagai berikut :
Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) tersaji dalam lampiran 7, secara
umum memuat informasi identitas perusahaan, identitas kapal, jenis
kapal/ alat penangkapan ikan, spesifkasi kapal, daerah penangkapan dan
pelabuhan penangkapan serta masa berlaku surat ijin tersebut.
28
Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) tersaji dalam lampiran 8, secara umum
memuat informasi identitas perusahaan, jenis kegiatan, kapal dan daerah
usaha (jenis, ukuran, dan jumlah, daerah penangkapan, pelabuhan
pangkalan, pelabuhan muat/singgah) dan terakhir masa berlaku surat ijin
tersebut.
Surat iIjin Laik Operasi (SLO) tersaji dalam lampiran 9, secara umum
memuat informasi identitas perusahaan, kapal (nama, jenis, ukuran),
nomor dan masa berlaku SIPI.
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) tersaji dalam
lampiran 10, secara umum memuat informasi identitas perusahaan,
identitas kapal, alat penangkapan ikan, tanggal keberangkatan kapal,
jumlah awak kapal, nahkoda kapal.
Log Book penangkapan ikan yang sudah diisi oleh nahkoda tersaji dalam
lampiran 11, secara umum memuat informasi identitas perusahaan kapal,
identitas kapal, alat tangkap, jenis dan jumlah ikan yang ditangkap,
banyaknya setting dan jam melakukan setting.
Dari persyaratan tersebut kebanyakan nelayan pada umumnya banyak
yang tidak pernah mengurus permohnan SPB saat akan beroperasi dikarenakan
belum memiliki SIPI ataupun SIUP, dari salah satu nelayan disana mengatakan
mengurus surat tersebut ribet dan tergolong mahal bagi nelayan. Sehingga
dibanding mengeluarkan banyak uang untuk mengurus tersebut nelayan lebih
memilih untuk meneruskan beroperasi tanpa adanya SPB untuk mendapatkan
uang dengan menanggung resiko jika ada bahaya di tengah laut seperti
kebakaran, tenggelam dan lain-lain.
4.1.3 Data Permohonan Surat Persetujuan Berlayar
29
Berdasakan laporan tahunan Syahbandar Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong tahun 2012, Data Jumlah Surat Persetujuan Berlayar /
Surat Ijin Berlayar yang diterbitkan pada tahun tahun 2012 yaitu sebanyak 1.077
dokumen (Data tersaji pada lampiran 12). Adapun kunjungan kapal yang masuk
di PPN Brondong tahun 2012 sebanyak 11.973 kapal (Data tersaji pada lampiran
13). Penerbitan SPB pada tahun 2012 berjumlah 1.077 dokumen, dimana
terdapat peningkatan sebesar 146 dokumen atau terjadi peningkatan sebesar 15
% dibandingkan penerbitan SPB pada tahun 2011 yang berjumlah 931 dokumen.
Jika dibandingkan antara jumlah kunjungan kapal dengan surat ijin berlayar yang
diterbitkan dari tahun ke tahun terdapat perbedaan yang sangat mencolok, hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran nelayan untuk melengkapi dokumen kapalnya
untuk melaut masih sangat rendah, sehingga perlu diambil langkah-langkah
pembinaan yang lebih intensif, serta perlunya di lalukan penindakan hukum
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
(Gambar.4) Berikut ini adalah grafik jumlah kapal pemohon SPB di Pelabuhan
Perikanan Brondong (PPN) pada tahun 2012 :
Dogol Payang Purse Seine
Pancing Rawai
gillnet Collecting0
100
200
300
400
500
600
700
800
Jumlah Kapal pemohon SPB 2012
ALAT TANGKAP
JUM
LAH
KAPA
L (UN
IT)
30
Gambar 4. Grafik Jumlah Kapal Pemohon Surat Persetujuan Berlayar Di PPN Brondong (Sumber : Laporan Tahunan Kesyahbandaran PPN Brondong, 2012).
4.1.4 Masalah dan Kendala yang dihadapai Dalam Pernerbitan SPB
Terdapat beberapa masalah dan kendala dalam penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai berikut :
- Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan akan menjaga keselamatan di
laut dengan melengkapi dokumen- dokumen kapal
- Faktor ekonomi nelayan yang tidak memungkinkan untuk mengurus
dokumen- dokumen tersebut
- Rumitnya mengurus Dokumen- dokumen persyaratan SPB seperti
SIUP,SIPI dan lain-lain.
- Masih bayak terdapat nelayan pemohon SPB yang peralatan kapalnya
tidak lengkap khususnya peralatan untuk keselmatan seperti life jacket dll
- Nelayan Tidak segera melapor saat kapal tiba di pelabuhan, sehingga
dalam mengurus SPB perlu di cek ulang tanggal keberangkatan kapal
sebelumnya.
- Terdapat Pembayaran sukarela dalam pemohonan SPB, padahal disana
sudah jelas tercantum dengan jelas bahwa dalam penerbitan SPB tidak
dipungut biaya atau gratis.
Solusi dan kebijakan yang diambil oleh petugas Kepala Seksi
Operasioanl dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (PPN) Brondong untuk
saat ini hanyalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada nelayan
pemilik kapal mengenai SPB.
4.2 Log Book Penangkapan Ikan di PPN Brondong
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.
PER.18/MEN/2010 Tentang Log Book Perikanan pasal 2 menyatakan bahwa
“Setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI wajib mengisi Log Book
31
penangkapan ikan”. Pengisian Log Book penangkapan ikan dilakukan pada
setiap kapal yang beroperasi, pengisian tersebut merupakan tanggung jawab
Nakhoda. Atas dasar tersebut maka Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong akan memeriksa setiap Log Book yang diisi Nakhoda kapal
dan merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi bagi kapal yang akan
mengambil Surat Persetujuan Berlayar (SPB) selanjutnya.
4.2.1 Penerbitan Log Book Penangkapan ikan di PPN Brondong
Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong penerbitan Log Book
dilakukan pada saat nelayan akan melakukan operasi penangkapan yang
mengurus permohonan SPB. Adapun langkah- langkahnya sebagai berikut :
Nelayan yang akan melakukan operasi penangkapan mengurus
Permohonan Surat Persetujauan Berlayar di kantor Syahbandar
Setelah Permohonan Surat Persetujuan Berlayar selesai, Perugas
Syahbandar akan memeberikan selembaran Log Book yang nantinya
harus diisi oleh nahkoda.
Petugas Syahbandar memberi petunjuk cara pengisian Log Book yang
diberikan tersebut dengan baik dan benar.
Petugas memberi tahu untuk segera memberikan Selembaran Log Book
tersebut ke kantor Syahbandar untuk syarat permohonan SPB
selanjutnya.
Berikut (Gambar.5) merupakan grafik jumlah penerbitan Log Book
berdasarkan ukuran kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong
pada tahun 2012 :
32
jan feb mar apr mei jun jul agt sep okt nov des05
10152025303540
Jumlah logbook berdasarkan ukuran kapal tahun 2012
<1010 s/d 2021 s/d 30>30
BULAN
JUM
LAH
KAPA
L (UN
IT)
Gambar 5. Grafik jumlah Log Book berdasarkan ukuran kapal oleh Syahbandar di PPN Brondong (Sumber : Laporan Tahunan Kesyahbandarah PPN Brondong, 2012).
Dari (gambar.5) diatas menunjukan bahwa jumlah Log Book terbayak
pada kapal ukuran 21 GT sampai 30 GT, sedangkan ukuran kapal lainnya jauh
lebih sedikit. (data jumlah Log Book tersaji dalam lampiran 14).
4.2.2 Masalah dan Kendala yang dihadapai Dalam Pernerbitan Log Book
Terdapat beberapa masalah dan kendala dalam penerbitan Surat Log
Book sebagai berikut :
- Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya pengisian
Log Book penangkapan ikan
- Nelayan yang cenderung malas untuk mengisi dan menjaga akan
keberadaan selembaran Log Book, Sehingga banyak nelayan yang
menghilangkan selembaran Log Book tersebut
- Banyaknya isian yang harus diisi dalam selembaran Log Book oleh
nahkoda.
33
Solusi dan kebijakan yang diambil oleh petugas Kepala Seksi
Operasioanl dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (PPN) Brondong untuk
saat ini hanyalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada nahkoda
untuk mau mengisi Log Book, dan jika tedapat selembaran Log Book yang hilang
dengan terpaksa pihak petugas kantor Syahbandar mengisi sendiri Log Book
dengan menanyakan langsung kepada nahkoda kapal tentang data-data ikan,
berapa kali trip dan lain-lain.
4.3 Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
Data Entri PIPP merupakan aplikasi desktop yang digunakan oleh setiap
lokal pelabuhan/pangkalan perikanan untuk melakukan pemasukan data periodik
(harian, bulanan) atau data yang bersifat situasional. Aplikasi ini menerima
sejumlah data dari enumerator yang telah bertugas melakukan survey langsung
ke TPI, dermaga, kapal-kapal ataupun tempat-tempat lain yang berkaitan dengan
aktivitas perikanan. Data pengisian enumerator (tersaji dalam lampiran 15), yang
terdiri dari nama kapal dan nama pemilik kapal, jenis ikan yang tertangkap,
jumlah ikan (kg), harga ikan /kg, dan nilai produksi.
Selama Praktek Kerja Lapang, hanya melakuan pengentrian data harian.
Pencatatan data inspeksi pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) Brondong dilakukan dua kali sehari, pencatatan data tahap pertama yaitu
mulai pukul 06.00 sampai pukul 08.00 WIB untuk kapal yang melakukan
penangkapan antara 7-14 hari. Sedangkan pencatatan data tahap kedua
dilakukan mulai pukul 12.30 sampai pukul 14.30 WIB untuk kapal harian.
Pencatatan data dilakukan oleh petugas ketika kapal datang dan dilakukan
pembongkaran. Data yang di dapat pada pencatatan di lapang tersebut masih
berupa data mentah, setelah data di dapat kemudian data tersebut di ketik
kembali dalam aplikasi Microsoft excel, yang kemudian akan dimasukkan ke
dalam basis data lokal dan kemudian secara berkala akan dikirimkan ke basis
34
data pusat melalui aplikasi ini, data tersebut disimpan untuk membuat laporan
bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan pelabuhan. sehingga aktivitas
perikanan suatu pelabuhan dapat dipantau oleh publik. Aplikasi data entri PIPP
hanya dapat diakses oleh operator pelabuhan beserta pejabat pelabuhan yang
telah ditunjuk.
4.3.1 Diagram Konteks PIPP
Konteks Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan
(PNN) Brondong terdapat beberapa data yang kemudian nantinya akan
dikirimkan langung ke pusat. Konteks detailnya dapat diihat seperti pada
(Gambar.6) dibawah ini :
Gambar 6. Program Data Entri PIPP. (Sumber : Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Brondong, 2012).
4.3.2 Langkah- Langkah Menjalankan Program Data Entri PIPP
Informasi pelabuhan perikanan
Data usaha & pemasaran
Data pelabuhan
Data ikan Pendaratan Ikan
Pelaksana Pelabuhan
Data kapal
Perusahaan & Lembaga lainnya
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Investor, Peneliti, Dan sebagainya
Pusat Informasi
Pelabuhan
Perikanan Informasi pelabuhan perikanan
35
Urutan yang terjadi ketika pengguna atau operator menjalankan program
Data Entri PIPP adalah sebagai berikut :
1. Pengguna meng-klik shortcut aplikasi yang berada di Dekstop ataupun
program menu komputer
2. Selanjutnya muncul sebuah splash screen yang menampilkan identitas
aplikasi. Dapat dilihat (Gambar.7) di bawah ini :
Gambar 7. Splash Screen Identitas Aplikasi. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2013).
3. Setelah 5 detik berlalu, muncul sebuah form login yang harus diisi oleh
pengguna. User ID dan Pasword harus terisi dengan benar, Lihat pada
(Gambar.8) di bawah ini :
36
Gambar 8. Layar Log in. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
4. Jika login berhasil, maka pada layar akan muncul tampilan utama Data Entri
PIPP, sebagai berikut :
37
Gambar 9. Layar Utama Aplikasi. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
Pada Tampilan utama data entri PIPP terbagi atas 5 bagian, yaitu :
1. Menu Bar
Menu Bar berisikan menu-menu standar sebuah aplikasi, yaitu File, Tools,
Help). File merupakan menu untuk membuka.
2. Menu Navigator
Menu Navigator berfungsi untuk menampilkan menu utama aplikasi Data Entri
PIPP, yaitu : Data Harian, Data Bulanan, Data Situasional, Report dan Migrasi
Data.
3. Menu Detail
Ketika salah satu menu pada Menu Navigator di-klik, maka menu detail akan
menampilkan daftar menu detail dalam format Flat (datar) ataupun Tree
(pohon).
4. Form Content
Form Content berfungsi untuk menampilkan form isian yang bersesuaian
dengan menu yang dipilih.
5. Status Bar
Status Bar menampilkan status kemajuan sebuah aksi atau proses yang
sedang dijalankan. Di bagian kanan Status Bar terdapat informasi tentang
nama pelabuhan lokal dan waktu (tanggal dan jam) yang sedang berjalan.
4.3.3 Entri Data
Setelah itu memaski pengentryan data PIPP yang dapat disimak dalam
fitur untuk entri data sebagai berikut :
38
1. Setelah muncul layar utama diatas kemudian klik H1 Operasional kapal
masuk pelabuhan pada kolom data harian pada menu detail. Lalu masukkan
data yang telah diolah. Data yang dimasukkan pada form H1 meliputi nama
kapal, pemilik kapal, nama nahkoda ukuran kapal, isi kotor, nomor solar,
merk mesin, PK, alat tangkap utama, alat bantu penangkapan dan jumlah
ABK. Tiap form entri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian Entri dan Record
Basis Data. seperti pada gambar dibawah ini :
Gambar 10. Bagian dari Layar Entri. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
Bagian Entri memiliki dua fitur yaitu untuk menyimpan (Save) atau
membersihkan seluruh layar (Reset).
Bagian Entri
Bagian record basis data
39
a. Bagian Record Basis Data memiliki empat fitur, yaitu untuk mengubah data
yang sudah tercatat di basis data (Edit), menghapus data (Delete), mencetak
semua data yang sudah tersimpan di basis data (Print), dan ekspor data
menjadi bentuk file Excel untuk digunakan mendukung operasional
pelabuhan (Export).
b. Terdapat tiga karakter pengisian dari field – field yang ada, dibedakan dengan
warna field (lihat pada Gambar.10) , yaitu :
a. Field berwarna putih. Field ini tidak harus diisi/boleh dikosongkan.
Sedangkan pengisian dilakukan baik secara ketik manual atau memilih dari
pilihan yang ada pada box field tersebut.
b. Field berwarna putih. Field ini harus diisi.
c. Field berwarna biru. Field ini tidak dapat diubah (baik diubah datanya
ataupun diisi), merupakan data referensi.
40
Gambar 11. pengisian field H1 Operasional kapal masuk pelabuhan. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
2. Setelah selesai mengisikan data pada form H1 operasional kapal masuk
pelabuhan kemudian klik save untuk menyimpan data yang telah
dimasukkan. Lalu mengisikan data berikutnya pada form H2 Produksi ikan
per kapal, data yang dimasukkan meliputi nama kapal, pemilik kapal, asal
kapal, nomor selar, dan sumber data. Setelah itu mengisikan jenis ikan,
jumlah ikan, harga ikan/ kg, alat tangkap seperti pada gambar berikut :
41
Gambar 12. pengisian field H2 Produksi ikan per kapal. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
3. Setelah memasukkan data pada form H2 produksi ikan per kapal klik save
untuk menyimpan data yang telah dimasukkan.
4. Selanjutnya klik H3 distribusi ikan dari luar pelabuhan pada kolom data
harian setelah itu mengisikan jenis ikan, kondisi, volume ikan (kg), harga
ikan (kg) dan kota asal seperti pada gambar berikut :
42
Gambar 13. pengisian field H3 Distribusi ikan dari luar pelabuhan. (Sumber: Software PIPP PPN Brondong, 2012).
5. Setelah data selesai dimasukkan klik save untuk menyimpan data yang telah
dimasukkan ke dalam form. Setelah itu klik H4 harga ikan di tingkat
pedagang pada kolom data harian, setelah muncul form H4 kemudian isi
kolom jenis ikan dan harga ikan (kg) seperti pada gambar di bawah ini :
43
Gambar 14. pengisian field H4 Harga ikan di tingkat pedagang. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
6. Setelah form jenis ikan dan harga ikan diisi kemudian klik save untuk
menyimpan. Setelah data tersimpan kemudian klik H5 operasional kapal
keluar pelabuhan, setelah mumcul form H5 kemudian mengisi data pada
form yang H5 seperti pada gambar berikut :
44
Gambar 15. pengisian field H5 operasioanal keluar pelabuhan. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
7. Setelah selesai klik save untuk menyimpan data yang telah dimasukkan.
4.3.4 Migrasi data
Setelah data terisi, maka data tersebut dikirim dengan langkah sebagai
berikut :
8. Setelah semua form selesai di isi kemudian klik migrasi kemudian klik kirim
data maka akan muncul form yang menampilkan seluruh data yang telah
dimasukkan seperti pada gambar dibawah ini :
45
Gambar 16. Daftar data yang dientri. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
9. Setelah itu klik kirim dan ok, data tersebut telah dikirim ke pusat melalui
website PIPP dan dapat dilihat secara online di www.pipp.kkp.go.id. Saat
pengiriman data akan muncul seperti gambar sebagai berikut :
Gambar 17. Tampilan pengiriman data. (Sumber : Software PIPP PPN Brondong, 2012).
Klik disini
46
4.4 Masalah dan Kendala yang dihadapai Dalam PIPP
- Pengambilan data enumerasi yang sifatnya kondisional, artinya
pengambilan data tergantung kapal yang melakukan pembongkaran ikan
dan terdapat juragan/ pemilik kapalnya. Jika tidak ada juragannya maka
petugas sulit untuk mendpatkan data ikan.
- Kurangnya Komunikasi antara petugas dengan nelayan sehingga nelayan
merasa enggan memberi informasi tentang hasil ikannya.
- Kurangnya kedisiplinan pada petugas dalam mengambil data ikan
ataupun pengentrian data sehingga banyak data harian yang seharusnya
tiap hari di entri tai belum dientri.
- Nelayan merasa terganggu dengan adanya petugas yang melakukan
pendataan.
Solusi dan kebijakan yang diambil oleh Kepala Seksi Operasioanl di
Pelabuhan Perikanan (PPN) Brondong untuk saat ini hanyalah dengan
memberikan peringatan secara lisan kepada petugas PIPP agar dengan segera
mengentri data.