Hasil Pengawasan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon ......2020/08/01 · berkas dukungan calon...
Transcript of Hasil Pengawasan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon ......2020/08/01 · berkas dukungan calon...
1 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
Hasil Pengawasan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD dan
DPRD Provinsi Pada Pemilu 2019
2 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD dan DPRD Provinsi 1. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan
Calon DPD dan DPRD Provinsi a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Objek kajian Kerawanan Pemilu atau Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
2019 yang berkenaan dengan Tahapan Pencalonan Calon DPD dan
DPRD Provinsi ialah terkait dimensi Kontestasi. Secara operasional
dimensi kontestasi ditujukan untuk mengukur diantaranya (1) hak
politik gender, (2) representasi minoritas dan (3) pencalonan. Secara
detail kedua dimensi kontestasi yang berkaitan dengan tahapan
pencalonan tersebut diuraikan dalam tabel berikut
Tabel: Dimensi dan subdimensi IKP 2019 yang berkaitan dengan Tahapan Pencalonan Calon DPD dan DPRD Provinsi
Dimensi Sub Dimensi Sub Dimensi (+) Sub Dimensi (-)
Kontestasi Partispasi Pemilih
Hak Politik Terkait Gender
Keterwakilan kuota perempuan pada daftar calon legislative
Tidak terpenuhinya kuota perempuan pada daftar calon legislatif
Representasi minoritas
1. Keterwakilan golongan minoritas pada daftar calon legislative
2. Keterwakilan kelompok disabilitas
1. Tidak adanya keterwakilan kelompok minoritas pada daftar calon
2. Tidak adanya keterwakilan kelompok minoritas pada daftar calon
Proses Pencalonan
Pencalonan anggota legislative
1. Kepengurusan dan keanggotaan ganda partai politik
2. Ketidakabsahan dokumen
3 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
persyaratan calon
3. Sengketa pencalonan
4. Identifikasi hubungan kekerabatan dengan Penyelenggara
5. Terjadinya mahar politik
Sumber: Bawaslu, IKP 2019, 2018
Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan terhadap data
kontestasi, diperoleh kesimpulan bahwa skor total dimensi kontestasi
di seluruh Indonesia dalam Pemilu 2019 memiliki tingkat kerawanan
yang harus diwaspadai (IKP 2019, hal 141). Sementara skor dimensi
kontestasi dalam IKP untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 50,21 atau
termasuk kategori sedang. Skor tersebut lebih rendah dari skor
nasional yakni 50,65 (IKP 2019, hal 144).
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Calon DPD
dan DPRD Provinsi
a. Pencegahan
Secara umum aktivitas pencegahan pada pengawasan tahapan
Pencalonan DPD/DPRD Provinsi terdiri atas 5 kegiatan utama. Secara rinci
dapat dilihat pada diagram berikut
1
1
2
1
Aktivitas Pencegahan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD
Provinsi
Rapat koordinasi
Penerusan surat
Surat dinas ke jajaranpengawas
Surat pencegahan
4 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
b. Aktivitas Pengawasan
Adapun aktivitas pengawasn yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi
Sulawesi Barat dalam rangka melakukan pengawasan tahapan
pencalonan calon DPD dan DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan langsung terhadap proses penyerahan dan verifikasi
berkas dukungan calon anggota DPD
2. Pengawasan langsung terhadap proses pendaftaran calon serta
verifikasi syarat calon anggota DPD
3. Pengawasan langsung terhadap proses penyusunan dan penetapan
Daftar Calon Tetap serta Daftar Calon Tetap anggota DPD/DPRD
Provinsi
4. Melakukan pencermatan terhadap berkas proses penyerahan
dukungan dan pendaftaran calon anggota DPD dan DPRD Provinsi
Sulawesi Barat.
5. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
pengawasan tahapan dan sub tahapan pencalonan calon anggota
DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon
DPD/DPRD Provinsi
a. Temuan
Dari hasil pengawasan pada tahapan dan sub tahapan pencalonan calon
DPD/DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat ditemukan beberapa informasi
pengawasan diantaranya:
1) Pendaftaran calon DPD
Secara garis besar berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran
perseorangan calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat, terdapat
41 orang yang meminta akun pendaftaran system informasi
5 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
pendaftaran perseorangan peserta pemilu. (SIPPP). Dari 41 orang
yang meminta akun tersebut, hanya 30 orang yang ditetapkan
sebagai calon anggota DPD oleh KPU RI.
Diolah dari dokumen pengawasa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
Pada saat pendaftaran Calon DPD, terdapat 34 orang calon
perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD
dari Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Sebagian besar pendaftar
merupakan wiraswasta dan anggota DPD RI atau DPR/DPRD yang
sedang menjabat. Adapun latar belakang pendaftar calon anggota
DPD dapat dilihat pada diagram berikut:
4137
3430 30
Pendaftaranakun aplikasi
SIPPP
Penyerahansyarat dukungan
PendaftaranPerseorangan
Peserta Pemilu
Daftar CalonSementara
Daftar CalonTetap
Jumlah Pendaftar Calon Perseorangan Peserta Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat
38,24%
20,59%
8,82%
5,88%
5,88%
5,88%
2,94%
2,94% 2,94% 2,94% 2,94%
Pekerjaan Pendaftar Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat
WiraswastaAnggota DPD/DPR/DPRDPNS/Pensiunan PNSMengurus Rumah TanggaDosenStaf Ahli DPR RIPurnawirawan TNI/PolriPurnawirawan anggota KPUKonsultanPengurus Partai PolitikWartawan
6 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
Pada saat batas akhir pendaftaran tanggal 11 Juli 2018, beberapa
pendaftar belum mampu melengkapi dokumen persyaratan yang
diwajibkan oleh ketentuan terutama diantaranya LHKPN yang masih
berproses. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan langsung saat
verifikasi penerimaan dokumen pendaftaran, diperoleh beberapa
masalah dokumen misalnya ketidak sesuaian nama yang tertera di
KTP dan Ijazah.
Diolah dari dokumen pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Terhadap masalah-masalah yang didapati pada tahapan
pendaftaran, telah dilakukan perbaikan dan pemenuhan
persyaratan oleh calon anggota DPD pada sub tahapan perbaikan
berkas.
5,88%5,88%
47,06%
23,53%
5,88%5,88%
5,88%
Beberapa masalah dokumen pendaftar calon Perseorangan DPD RI Provinsi Sulawesi Barat
Suket terdaftar sbg pemilih masihproses
Softfile pas foto belum ada
Nama di KTP dengan ijazah berbeda
Ijazah belum/tidak dilegalisir
Hasil Rekam Medis harus diambilkembali
Ijazah S2 belum ada
Suket Sehat Rohani belum ada.
7 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
2) Pendaftaran calon DPRD Provinsi
a) Pengajuan daftar calon
Pada saat pengajuan Daftar Calon, Bawaslu Provinsi Sulawesi
Barat melakukan pengawasan langsung terhadap proses
pengajuan selama sub tahapan pengajuan Daftar calon.
b) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan
langsung pada proses verifikasi kelengkapan administrasi daftar
calon dan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri
dari syarat pengajuan daftar calon dan syarat calon pada tanggal
5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018. KPU Provinsi
Sulawesi Barat menetapkan hasil verifikasi kelengkapan dan
keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota
DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Berita
Acara nomor 125/PL.01.3.BA/76/Prov/VII/2018 tanggal 18 Juli
2018.
42
45 45 45 45
29
32
36
45
33
22
44 45 45
16
13
2527 28 28 28
17
2022
28
20
14
27 28 27
97
17 18 17 17 17
12 1214
17
13
8
17 17 18
7 6
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50Grafik Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat :
Jumlah Laki-Laki Perempuan
8 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
c) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal
calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi
Pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap
perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal
calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dilakukan pada
tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Terdapat partai
politik yang melakukan penggantian daftar calon dan perubahan
nomor urut dengan rincian sebagai berikut :
No PARTAI Penggantian Bakal
Calon Perubahan Nomor
Urut
1 PKB 4 4 2 GERINDRA 0 7
3 PDIP 5 0
4 GOLKAR 0 2
5 NASDEM 4 2 6 GARUDA 3 0
7 BERKARYA 0 3
8 PKS 2 0
9 PERINDO 12 2 10 PPP 4 8
11 PSI 0 0
12 PAN 6 0
13 HANURA 3 2 14 DEMOKRAT 1 0
15 PBB 1 6
16 PKPI 1 0 Sumber : Alat kerja pengawasan pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
d) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Bawaslu Provinsi Sulawesi barat melakukan pengawasan
langsung terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon
anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 7
Agustus 2018. Aktifitas pengawasan dimaksud dengan
melakukan pencermatan terhadap dokumen perbaikan yang
disampaikan oleh petugas penghubung partai politik kepada KPU
9 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
Provinsi Sulawesi Barat baik dokumen pencalonan maupun
dokumen syarat calon.
e) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi
KPU Provinsi Sulawesi Barat menyusun dan menetapkan Daftar
Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada
tanggal 11 Agustus 2018 melalui Surat Keputusan nomor :
83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Barat
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
36
44 45 44
40
21
13
30
42
29
14
41
37
44
12 12
6
1 0 13
75 6
30
8
0
8
14
1
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon DPRD Provinsi
MS
TMS
Tabel DCS DPRD Prov. Sulawesi barat dan persentase keterwakilan perempuan
NO PARTAI JUMLAH
TOTAL KETERWAKILAN
PEREMPUAN L P 1 PKB 23 13 36 36%
2 GERINDRA 26 18 44 41%
3 PDIP 28 17 45 38%
4 GOLKAR 27 17 44 39%
5 NASDEM 25 15 40 38%
6 GARUDA 13 8 21 38%
7 BERKARYA 8 5 13 38%
10 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
f) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan
langsung terhadap pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Barat pada tanggal 12 Agustus 2018.
g) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR,
DPRD Provinsi
Pada sub tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, tidak ada
pihak atau masyarakat yang memberikan masukan/tanggapa
atas DCS yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.
h) Pemberitahuan pengganti DCS
i) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan
langsung terhadap penggantian DCS Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Barat, dan terdapat satu partai politik yang melakukan
penggantian bakal calon pada DCS yaitu PDIP yang melakukan
penggantian bakal calon pada DCS pada tanggal 10 September
2018, bakal calon yang diganti adalah bakal calon perempuan
pada daerah pemilihan Sulawesi Barat 2 nomor urut 4 atas nama
Hj.Nurnaliza, HK digantikan dengan bakal calon perempuan atas
nama Silviani, SH dengan nomor urut yang sama. PDIP mengganti
bakal calon pada Dapil Sulbar 2 dengan alasan yang bersangkutan
mengundurkan diri.
8 PKS 17 13 30 43%
9 PERINDO 27 15 42 36%
10 PPP 17 12 29 41%
11 PSI 8 6 14 43%
12 PAN 25 16 41 39%
13 HANURA 23 14 37 38%
14 DEMOKRAT 26 18 44 41%
15 PBB 8 4 12 33%
16 PKPI 7 5 12 42%
11 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
j) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi.
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan terhadap verifikasi
kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan
persyaratan pengganti bakal calon anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Barat pada tanggal 11 September 2018 dan dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS)
k) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan
langsung terhadap penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Barat dan memastikan tidak terdapat calon Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) didalam DCT DPRD Provinsi Sulawesi
Barat dan memenuhi keterwakilan 30% perempuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
l) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi
KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan
nomor : 83/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2018 tanggal 20 September
2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Barat.
KPU Provinsi Sulawesi Barat kemudian menetapkan DCT Anggota
DPRD Provinsi Sulawesi Barat pasca Putusan Bawaslu Provinsi
Sulawesi barat nomor 07/PS.Reg/30.00/IX/2018 dengan
memasukkan kedalam DCT Partai Nasdem Dapil Sulbar 4 atas
nama Muslimin, Sri Nur Aisyah dan Abdul Majid.
Tabel DCT DPRD Prov. Sulawesi barat dan persentase keterwakilan perempuan
NO PARTAI JUMLAH TOTAL KETERWAKILAN PEREMPUAN L P
1 PKB 23 13 36 36%
2 GERINDRA 26 18 44 41%
12 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
3 PDIP 28 17 45 38%
4 GOLKAR 27 17 44 39%
5 NASDEM 29 17 46 37%
6 GARUDA 13 8 21 38%
7 BERKARYA 8 5 13 38%
8 PKS 17 13 30 43%
9 PERINDO 27 15 42 36%
10 PPP 17 12 29 41%
11 PSI 8 6 14 43%
12 PAN 25 16 41 39%
13 HANURA 23 14 37 38%
14 DEMOKRAT 26 18 44 41%
15 PBB 8 4 12 33%
16 PKPI 7 5 12 42%
m) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan
langsung terhadap pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 21
September 2018 dan memastikan KPU Provinsi Sulawesi Barat
melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi barat nomor
07/PS.Reg/30.00/IX/2018
3) Supervisi dan Pembinaan Bawaslu Kabupaten
Selama Tahapan Pendaftaran Calon anggota DPD dan DPRD Provinsi
berlangsung,
b. Rekomendasi
1) Rekomendasi Pertama: Bawaslu menyarankan secara lisan agar KPU
Provinsi Sulawesi Barat mentaati prosedur pendaftaran calon
DPD/DPRD Provinsi terutama terkait ketaatan terhadap waktu
pelaksanaan tahapan/sub tahapan
2) Rekomendasi kedua: perseorangan calon anggota DPD agar
melengkapi setiap kekurangan berkas sehingga tidak muncul
sengketa di kemudian hari
13 | B A W A S L U P R O V I N S I S U L A W E S I B A R A T
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak ada mengeluarkan rekomendasi
pada tahapan dan subtahapan pencalonan DPD/DPRD Provinsi
dikarenakan seluruh tahapan telah berjalan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku.
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan
DPD/DPRD Provinsi
Pada tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi, terdapat beberapa calon
dan partai politik yang mengajukan sengketa karena tidak puas atas
keputusan KPU dalam menetapkan bakal calon/calon anggota DPD/DPRD
Provinsi. Atas sengketa tersebut, Bawaslu melaksanakan kewenangannya
dan menyelesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana
diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan DPRD Provinsi dalam Pemilu 2019
terjadi keterlambatan pembukaan loket pendaftaran. Hingga hari I masa
pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU Tahapan Pemilu, KPU masih
melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu terkait mekanisme
pendaftaran. Sepanjang tanggal 4 Juli dan tanggal 6 Juli KPU masih
melakukan rapat koordinasi pencalonan. Keterlambatan ini disebabkan
karena lambatnya penerbitan PKPU tentang Pencalonan.
Oleh karena itu Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat dituntut untuk
bersabar dan tetap bertanggungjawab pada saat melaksanakan tugas
pengawasan dan sampai saat ini dinamika dan permasalahan yang ada baik
pengaruh dari luar lembaga maupun dari dalam lembaga itu sendiri dapat
diselesaikan dan dilalui dengan baik.