Hasil penelitian terdahulu
Transcript of Hasil penelitian terdahulu
Hasil penelitian terdahulu
Menurut Nossy (1996 : 60) retribusi parkir merupakan salah satu dari
sumber pendapatan asli daerah yang potensinya cukup besar, maka
pengelolaannyamemerlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah daerah.
Peningkatan penerimaan retribusi parkir berarti akan menambah sejumlah dana
untuk pembangunan ekonomi.
Kemudian selanjutnya menurut Ari S (1999 : 57) melalui penelitiannya ia
mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya taraf hidup penduduk, maka
kebutuhan akan alat transportasi semakin meningkat pula dan kemudian dapat
meningkatkan kebutuhan akan tempat parkir. Pertambahan jumlah kendaraan
yang merupakan salah satu input
Teori dan Studi Empirik
Musgrave (1989 : 479) mengemukakan bahwa apabila dalam suatu wilayah
yuridiksi mempunyai penerimaan daerah yang tinggi secara ditetapkan dengan
kebutuhan yang rendah maka berarti posisi fiskalnya kuat.
Wagner dalam Suparmoko (1992 : 24) mengemukakan suatu hukum “law of ever
increasing state Activity” (hukum tentang selalu menim
Dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah didasarkan pada azas-azas
sebagai berikut:
1. Penetapan tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya,
namun harus memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah agar tetap
memelihara kelangsungan pemberian jasa tersebut bagi masyarakat
2. Pungutan retribusi harus merata tanpa membedakan atau memberikan
keistimewaan pada perorangan atau golongan.
3. Pungutan retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar
masuknya barang kedalam dan keluar daerah.
4. Pungutan retribusi tidak mencari keuntungan yang besar, maka usaha
tersebut harus diberi bentuk perusahaan daaerah.
Pemungutan daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan:
a. Karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi
b. Kartu tanda bukti pembayaran retribusi dibubuhkan atau ditempelkan pada
kartu adalah retribusi yang pemungutannya berkala (bulanan/mingguan
dengan jumlah retribusi tetap)
c. Surat ketetapan (tanda bukti suatu pembayaran retribusi dibubuhkan atau
ditempalkan pada balik retribusi yang pemungutannya berdasarkan atas
permohonan dari calon wajib bayar)
Landasan teori
Definisi Retribusi
Menurut Soedargo (1997: 6) retribusi adalah pungutan daerah kepada
perseorangan atau badan hukum sebagai imbal balik (kontraprestasi) karena yang
bersangkutan menerima balas jasa atau pemakaian fasilitas yang disediakan oleh
pemerintah daaerah.
Menurut Suparmoko (2000: 96) retribusi adalah suatu pungutan sebagai
pembayaran atas jasa dengan perizinan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah
daerah untuk kepentingan pribadi atau bukan.
Menurut Munawir (1992: 6) retribusi adalah iuran kepada pemerintah
yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan
ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari
pemerintah, tidak dikenakan iuran itu.
Menurut Davey (1988: 30) retribusi adalah pungutan yang dibayar
langsung oleh mereka yang menikmati secara langsung suatu pelayanan dan
biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan.
Perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan
pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama
seluruhnya merupakan sifat atau tradisi suatu alat pemerataan retribusi untuk
tujuan-tujuan dimana untuk ini ada keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal
yang cocok.
Menurut Kaho (1982: 36) retribusi adalah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah, sebab hampir semua retribusi daerah dapat dipungut. Selain
itu
Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah yaitu:
a. Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:
Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.
b. Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: retribusi selain yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah
Fungsi retribusi
Menurut Komri (1993: 45) retribusi daerah mempunyai fungsi yaitu:
1. Penerimaan
Fungsi penerimaan artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk
mengumpulkandana bagi pemerintahan daerah terutama yang menyangkut
kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar
retribusi.
2. Pengatur
Fungsi pengatur artinya pungutan retribusi dipakai sebagai alat atau
perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat,
misalnya retribusi perizinan dan sebagainya.
Penggunaan kendaraan pribadi tentunya melekat dengan hal perparkiran
karena pengguna kendaraan akan membutuhkan lahan parkir untuk memarkirkan
kendaraannya saat tidak digunakan. Sehubungan dengan penggunaan kendaraan
pribadi yang kian meningkat, penyediaan sarana dan prasarana berupa lahan
parkir pun sangat dibutihkan untuk menampung kendaraan yang ditinggal
pemiliknya saat melakukan kegiatan. Penyediaan lahan parkir ini dapat dilakukan
ditepi jalan umum (onstreet) maupun di gedung-gedung atau bangunan (offstreet)
yang khusus disediakan untuk parkir.
Untuk penyediaan lahan parkir (onstreet), Pemerintah Daerah kota
Palembang dapat mengenakan retribusi kepada pemilik kendaraan yang
menggunakan layanan penyediaan lahan parkir tersebut. Retribusi tersebut
dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu (penggunaan
lahan parkir) yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pemilik
kendaraan. Pemilik kendaraan mendapat kontraprestasi langsung dari pemerintah
yaitu berupa izin menggunakan lahan pakir dan pemerintah daerah mendapat
bayaran langsung atas pemberian izin tersebut.
Konsep Retribusi
Menurut Munawir (1997) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah
yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan
disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari
pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu.
Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan
retribusi yaitu dikutip dari Sproule – Jones and White yang mengatakan bahwa
retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam
menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu.
Lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari
pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Pada
bagian lain Queen (1998: 2) mengatakan bahwa:
“Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.”
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagian yang
mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian
tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka
tarif tetap harus diberlakukan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi
menurut Haritz (1995: 84) adalah sebagai berikut:
1. pelaksanaan bersifat ekonomis;
2. ada imbalan langsung kepada pembayar;
3. iurannya memenuhi persyaratan. Persyaratan formal dan material tetapi
tetap ada alternatif untuk membayar;
4. retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak
menonjol;
5. dalam hal-hal tertentu, retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan
tertentu. Tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang
telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan
masyarakat.
Retribusi Daerah
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa
atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan
retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui
berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi.
Peningkatan retibusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula
pendapatan asli daerah.
Devas, dkk (1989 : 46) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat
tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerima daerah
(termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran
pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama
atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari
segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting
adalah “wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang
cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Pada tingkat jasa
layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari
pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut diuraikan oleh
Queen (1998 : 12-18) bahwa: “Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi
yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap
perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata
sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping”.
Peraturan daerah kota Palembang Nomor 4 tahun 2008
1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.
2. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh
Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
3. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi
pinggir jalan dan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan ruang
pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah
Kota dengan tujuan untuk fasilitas umum.
1. Parkir Umum di tepi jalan, di Daerah Milik Jalan dan tempat-tempat
tertentu lainnya, selain dari taman parkir dan gedung parkir khusus :
a. Sepeda ………………………………………………………….Rp 300,-
b. Sepeda Motor ………………………………………………….Rp. 500,-
c. Mobil Penumpang dan sejenisnya; StationWagon, Jeep
Sedan dan Pick Up ………………………………………….....Rp. 1.000,-
d. Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya……………….……….Rp. 2.000,-
e. Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan
sejenisnya……………………………………………………... Rp.3.000,-
f. Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu ke atas,
Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya……………… Rp. 4.000,-
2. Penderekan atau pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan parkir
dan larangan berhenti :
a. Sepeda Motor……………………………………………..…Rp. 25.000,-
b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, StationWagon,
Truk Engkel, Jeep, Sedan dan sejenisnya …………...………Rp. 100.000,-
c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya………...….Rp. 150.000,-
d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya …..………..Rp. 250.000,-
3. Pemasangan dan pembukaan kunci roda (Wheel Lock):
a. Sepeda Motor ………………………………….……………Rp. 25.000,-
b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, StationWagon,
Truk Engkel, Sedan dan sejenisnya……………..………….. Rp.100.000,-
c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya…..………. Rp.150.000,-
d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya .…………...Rp. 250.000,-
4. Tempat parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan :
a. Sepeda …………………………………………………...Rp. 5.000,-/hari
b. Becak ………………………………...…………………..Rp. 5.000,-/hari
c. Sepeda Motor …………………………………….……...Rp. 10.000,-/hari
d. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, Station
Wagon, Truk engkel. Sedan dan sejenisnya…………… Rp. 15.000,-/hari
e. Truk, Bus Sedang dan Besar dan sejenisnya …………...Rp. 25.000,-/hari
f. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya ...……..Rp. 35.000,-/hari
5. Parkir berlangganan:
a. Sepeda Motor dan kendaraan roda tiga …………..………….Rp. 30.000,-
b. Mobil Penumpang, Bus Kecil, Pick Up, StationWagon,
Truk Engkel, Jeep, Sedan dan sejenisnya …………..………..Rp. 75.000,-
c. Truk, Bus Sedang dan Bus Besar dan sejenisnya …………..Rp. 100.000,-
d. Truk Besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya …………...Rp. 150.000,-
Dengan banyaknya titik parkir dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum
yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang, diharapkan retribusi dari objek
ini dapat meningkatkan PAD kota Palembang dan mendorong efektivitas dari
retribusi ini agar dapat terus meningkat.
Tempat-tempat yang dilarang sebagai tempat parkir adalah sebagai berikut :
a. Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan
sepeda yang telah ditentukan.
b. Pada jalur khusus pejalan kaki.
c. Pada tikungan tertentu.
d. Di atas jembatan.
e. Pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan.
f. Di muka pintu keluar masuk pekarangan.
g. Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat
lalu lintas.
h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
i. Di tempat tertentu di lajur lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban
dan kelancaran lalu lintas.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah
Pendapatan daerah adalah hak dari pemerintah daerah yang diakui sebagai
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. PAD bertujuan
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan
otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan
asli daerah meliputi:
a. Hasil pajak daerah
Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang
dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai
badan hukum publik. Adapun jenis pajak daerah terdiri dari pajak hotel
dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak
pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air.
b. Hasil retribusi daerah
Retribusi daerah merupakan pungutan langsung sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan
pemerintahan daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang
berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung
maupun tidak langsung. Retribusi daerah terdiri dari tiga golongan, yaitu
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang
dipisahkan
Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba
bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan
usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang
modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
d. Lain-lain PAD yang sah
Terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, bunga
simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor, hasil
penjualan alat berat dan bahan jasa. Namun demikian sumber penerimaan
daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri. Sedangkan lain-
lain pendapatan daerah yang sah seperti sumbangan pihak ketiga dan
sebagainya juga merupakan indikator dalam menilai tingkat kemandirian
pemerintah daerah dibidang keuangan daerah adalah pendapatan asli
daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah dalam APBD merupakan
cerminan keberhasilan kemampuan daerah dalam membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Gambaran umum terdiri dari: letak geografis, kondisi penduduk, kondisi ekonomi
serta kondisi transportasi kota Palembang.
Objek dan Subjek Retribusi Parkir
Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan dan Retribusi Parkir, dinyatakan dengan jelas pada pasal 1 ayat 13
bahwa objek parkir adalah tempat parkir dalam daerah. Hal ini berarti tempat
parkir dalam daerah sebagai objek retribusi adalah tempat yang ditentukan dan
ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat untuk memarkir kendaraan. Tempat
parkir ini terbagi atas tiga jenis, yaitu tempat parkir umum, tempat parkir isidentil,
dan tempat parkir khusus. Pertama, tempat parkir umum adalah tempat untuk
memarkir kendaraan meliputi pinggiran jalan, pelataran parkir atau lingkungan
parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang. Berarti objek
parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, dan
ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan ruang pelataran parkir atau
lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan tujuan untuk
fasilitas umum. Misalnya Jalan Kolonel Atmo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan
Sayangan, Jalan Pasar 16 ilir, Jalan Rustam Effendi, dan jalan-jalan yang lainnya.
Kedua, tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan
yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu
kepentingan atau kegiatan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas
lainnya. Objek retribusi pada parkir ini meliputi tempat parkir yang
diselenggarakan sementara waktu, tetapi bukan pada tempat-tempat dilarang
parkir yang disediakan oleh Pemerintah atau perorangan.
Ketiga, tempat parkir khusus adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan
meliputi pelataran parkir, gedung parkir, dan taman parkir yang disediakan oleh
swasta atau instansi lainnya. Objek retribusi parkir khusus ini adalah tempat-
tempat parkir khusus yang dikuasai atau dimiliki oleh Perorangan atau Badan
Hukum. Adapun subjek retribusi parkir juga sangat jelas tercantum pada
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pengelolaan dan
Retribusi Parkir dinyatakan pada pasal 23 bahwa subjek retribusi adalah orang
atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat
khusus parker yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan
ketentuan di atas maka subjek retribusi parkir dalam Kota Palembang adalah :
a. Parkir Umum
Masyarakat pemakai jasa parkir umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
secara langsung setiap harinya.
b. Parkir Khusus
Pengusaha atau Badan Hukum yang mempunyai areal atau halaman parker
yang dijadikan tempat parkir untuk kepentingan perbelanjaan atau tempat lain
yang dimilikinya.
c. Parkir Isidentil
Masyarakat pemakai jasa parkir dalam areal parkir yang diadakan atau
diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Usaha, Pemerintah pada waktu
tertentu.
Lokasi Parkir Umum
Seluruh areal parkir umum di Kota Palembang dibagi menjadi 9 areal
parkir, lokasi parkir umum biasanya menggunakan pinggiran jalan/bahu jalan
ataupun pelataran. Adapun 9 areal parkir tersebut adalah sebagai berikut :
1. Areal I yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain:
Jl. Letkol Iskandar (4 lokasi parkir)
Jl. Sudirman (4 Lokasi Parkir)
Jl. Sekip Bendung (5 lokasi parkir)
Jl. Basuki Rahmat (14 lokasi parkir)
Jl. KM 5 (7 lokasi parkir)
2. Areal II yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain :
Jl. Brigjen Dhani Effendi (4 lokasi parkir)
Jl. Kertapati (2 lokasi parkir)
Jl. A.Yani (1 lokasi parkir)
Jl. Jenderal Sudirman (17 lokasi parkir)
Jl. Basuki Rahmat (1 lokasi parkir)
Jl. Letkol Iskandar (4 lokasi parkir)
Jl. Plaju (5 lokasi parkir)
3. Areal III yang terdiri dari 22 lokasi parkir yang berada pada Jalan Sudirman
dan 2 lokasi parkir yang berada pada Jalan Sekip Pangkal.
4. Areal IV yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain :
Jl. Kolonel Atmo (23 lokasi parkir pada posisi kanan dan kiri)
Jl. Beringin Janggut (6 lokasi parkir)
Jl. Rustam Effendi (4 lokasi parkir)
Jl. KS Tubun (3 lokasi parkir)
5. Areal V yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain :
Jl. Pasar 16 Ilir (17 lokasi parkir)
Jl. Sayangan (13 lokasi parkir)
Jl. Kebumen (7 lokasi parkir)
Jl. Tengkuruk Permai (4 lokasi parkir)
6. Areal 6 yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain :
Jl. AKBP Cek Agus (4 lokasi parkir)
Jl. Siaran (3 lokasi parkir)
Jl. M.Negara (8 lokasi parkir)
Jl. R. Sukamto (4 lokasi parkir)
Jl. Yos Sudarso (7 lokasi parkir)
Jl. RE. Martadinata (3 lokasi parkir)
7. Areal VII yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain:
Jl. Veteran (6 lokasi parkir)
Jl. Sudirman (16 lokasi parkir)
Jl. Lingkaran (2 lokasi parkir)
Jl. Atmo (3 lokasi parkir)
Jl. Letkol Iskandar (3 lokasi parkir)
Jl. Kol Atmo (4 lokasi parkir)
Jl. Dempo (2 lokasi parkir)
Jl. Sumpah Pemuda (1 lokasi parkir)
Jl. Rajawali (2 lokasi parkir)
Jl. Simpang Bangau (2 lokasi parkir)
Jl. Segaran (1 lokasi parkir)
8. Areal VIII yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain :
Jl. Kapt. A Rivai (6 lokasi parkir)
Jl. Parameswara (2 lokasi parkir)
Jl. Srijaya negara (3 lokasi parkir)
Jl. Sekanak (1 lokasi parkir)
Jl. Rambutan (1 lokasi parkir)
Jl. Radial (2 lokasi parkir)
Jl. Temon (1 lokasi parkir)
Jl. 26 Ilir (4 lokasi parkir)
Jl. Merdeka (1 lokasi parkir)
Jl. Cinde Welang (3 lokasi parkir)
Jl. Maraton (3 lokasi parkir)
Jl. Demang Lebar Daun (2 lokasi parkir)
Jl. Anwar Sastro (3 lokasi parkir)
Jl. Nyoman Ratu (1 lokasi parkir)
Jl. Ade Irma Suryani (1 lokasi parkir)
Jl. Tendean (1 lokasi parkir)
9. Areal IX yang terdapat pada jalan-jalan dibawah ini antara lain :
Jl. Dempo (6 lokasi parkir)
Jl. Kolonel Iskandar (2 lokasi parkir)
Jl. Lingkaran (7 lokasi parkir)
Jl. Veteran (18 lokasi parkir)
Jl. Lapangan Hatta (2 lokasi parkir)
Jl. Dr. M. Isa (1 lokasi parkir)
Jl. Slamet Riyadi (5 lokasi parkir)
A. Kondisi fisik wilayah
Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak
antara dua sisi Sungai Musi yang membelah Kota menjadi dua bagian yaitu
seberang ilir dengan luas 303,33 km2 (75, 72%) dan Seberang Ulu dengan luas 97,
28 km2 (75, 72%).
Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan
secara geografis terletak antara 104° 37’ sampai 104°52’ Bujur Timur dengan 2°
52’ sampai 3° 5’ Lintang Selatan.
Dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas wilayah
Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1988
adalah sebesar 400, 61 km2 (± 0,37% dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan),
yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.
Kota Palembang terbagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari wilayah
seberang Ilir dan wilayah seberang Ulu. Kota Palembang merupakan ibukota
Provinsi Sumetera Selatan dengan batas wilayah yaitu:
1. Sebelah Utara: Desa Pangkalan
Banteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuasin
2. Sebelah Timur: Balai Makmur
Kecamatan Banyuasin I Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuasin.
3. Sebelah Barat: Desa Sukajadi
Kecamatan Talang Kelapa daerah Tingkat II Kabupaten Banyuasin.
4. Sebelah Selatan: Desa Bakung,
Kecamatan Indralaya Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Ilir dan Kecamatan
Gelumbang Daerah TK II Kota Prabumulih.
B. Kondisi eksisting titik parkir
Pembagian zona pada titik parkir yang telah dilakukan UPTD Parkir pada
saat ini dengan 9 (sembilan) orang kolektor yang ada agar lebih mudah membagi
tugas pemungutan retribusi pada saat ini sesuai dengan data yang telah diberikan
dari UPTD parkir.
Di samping itu, pembagian zona sesuai wilayah yang saling cukup
berdekatan sesuai pembagian lahan atau jumlah titik parkir nama zona dan jumlah
titik parkir dilihat pada tabel 2-1.
Tabel 2.1 Nama Zona dan Kolektor
No Nama Zona Nama Kolektor Jumlah Titik
Parkir
Jumlah Juru
Parkir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV
Zona V
Zona VI
Zona VII
Zona VIII
Zona IX
Edi Saleh
Daniel
Iwan
Raymond
Damhar
David
Heri Widiono
Ferdy
Dedy
36
39
26
38
46
36
45
33
45
37
39
28
45
54
46
49
35
52
JUMLAH 344 385
(Sumber: UPTD Parkir Kota Palembang)
Hasil Pengumpulan Data
Untuk memudahkan dalam mengetahui dan mengevaluasi hasil survey,
maka data-data tersebut dibagi dalam tabel untuk setiap nama jalan dan titik parkir
(untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel).
Dari hasil survey tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:
1. Kondisi Inventarisasi sebelum (Eksisting) titik parkir:
a. Jumlah zona wilayah kerja = 9 zona
b. Jumlah kolektor = 9 orang
c. Jumlah juru parkir / pembantu juru parkir = 344 orang
d. Jumlah titik parkir = 385 titik
2. Kondisi setelah survey Inventarisasi titik parkir:
a. Jumlah kolektor = 9 orang
b. Jumlah ruas jalan yang memiliki titik parkir = 53 jalan
c. Jumlah juru parkir / pembantu juru parkir = 710 orang
d. Jumlah titik parkir = 494 titik
Rekapitulasi data perbandingan antara data eksisting dengan data survey
inventarisasi titik parkir kota Palembang
No Data Parkir Jumlah Titik Parkir Jumlah Juru Parkir
1 Data Hasil Survey 494 710
2 Data Eksisting 344 385
Selisih 150 325
Selisih Angka
Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
khususnya pendapatan dari Retribusi Parkir, maka diperlukan data pendapatan
perhari dari retribusi iru sendiri secara akurat sesuai dengan laporan para kolektor
sehari-hari, untuk sistem setoran ada 6 jenis misalnya perhari (harian) Jum’at,
Sabtu, Minggu / hari libur, mingguan dan bulanan. Untuk bahan perbandingan
selisih angka kita fokuskan ke laporan harian. Untuk data mingguan dan bulanan
UPTD Parkir dan untuk harian sesuai data yang ada.
Tabel Rekapitulasi data jumlah pendapatan eksisting perhari inventarisasi titik
parkir kota Palembang
No Nama Zona Nilai Setoran (Target) (Rp)
per bulan
1
2
3
4
5
6
Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV
Zona V
Zona VI
28.054.000,-
22.916.000,-
15.972.000,-
39.242.000,-
39.992.000,-
18.469.000,-
7
8
9
Zona VII
Zona VIII
Zona IX
16.540.000,-
11.268.000,-
22.972.000,-
Jumlah (Total) 215.394.000,-
Tabel Rekapitulasi data jumlah pendapatan hasil survey inventarisasi titik parkir
kota palembang
No Nama Zona Nilai Setoran (Target) (Rp) per
bulan
1 Hasil Pendapatan total titik
parkir
348.044.800,-
Jumlah (Total) 348.044.800,-
Dari kedua perbandingan tabel diatas maka diperlukan selisih nominal rupiah
yang seharusnya didapat dan disetorkan ke kas daerah dari retribusi parkir yang
merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Untuk
lebih jelas dapat dilihat dalam tabel:
TABEL. Rekapitulasi data perbandingan jumlah pendapatan eksisting dengan
jumlah pendapatan hasil survey inventarisasi titik parkir Kota Palembang
No Jenis Laporan Target Nilai (Rp) Target Nilai (Rp) 1
perbulan (satu) tahun (12) bulan
1 Jumlah pendapatan /
setoran perbulan eksisting
215.394.000,- 2.584.728.000,-
2 Jumlah pendapatan /
setoran perbulan setelah
survey
348.044.800,- 4.176.537.600,-
3 Selisih pendapatan setelah
survey
132.650.800,- 1.591.809.600,-
Berdasarkan data hasil survey diatas maka apabila dilakukan pengelolaan secara
lebih baik lagi, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari
sektor perparkiran akan meningkat menjadi Rp. 132.650.800,- per bulan atau Rp.
1.591.809.000,- per tahun atau meningkat 62%.