Hari HKI 1

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF

KEJAKSAAN AGUNG

Disampaikan pada acara Konvensi Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual se-

Dunia ke- 11 (11th World Intellectual Property Day), dengan nama Designing the Future, 26 April 2011

Oleh:BASRIEF ARIEF

PENDAHULUAN Salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional adalah sistem HKI.

Sistem HKI yang efektif dan kompetitif mempunyai arti penting yakni disamping untuk melindungi pelaku bisnis dan investor, juga akan mendorong upaya untuk mengembangkan SDM itu sendiri.

Sistem HKI adalah memberikan perlindungan bagi setiap orang sebagai pencipta, inventor, pemilik merek, pendesain dan pemegang hak kekayaan intelektual lainnya.

Upaya perlindungan HKI masih sangat rendah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, entah dikarenakan oleh sedikitnya karya bernilai HKI yang dimiliki atau juga rendahnya pemahaman dan kesadaran untuk melindungi. Begitu juga dalam hal penegakan hukum HKI, pelanggaran HKI oleh masyarakat juga menunjukkan angka yang masih tinggi.

Trade Related Aspects Of Intellectual Property

Rights (TRIPs)

Pasal 1 ayat (2) TRIPs, 7 (Tujuh) Kelompok Kategori HKI :•Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta;•Trademarks;•Indikasi Geografis;•Desain Industri;•Paten;•Desain lay-out (topografis) Rangkaian Elektronik Terpadu;•Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.

Prinsip-prinsipDalam Kesepakatan

TRIPs

a. Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKI di negara–negara peserta.

b. Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara peserta lainnya

c. Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama kepada warga negara peserta lainnya

d. Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa ,yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan secara lisan.

UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas

Tanaman;

UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

UU No. 32 tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;

UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta;

Hampir semua perundang-undangan di Indonesia memuat Bab tentang Ketentuan Pidana, Pencantuman rumusan delik dalam perundang-undangan termasuk Perundang-undangan HKI.

Hal ini menggambarkan keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada pemegang HKI, mencegah pelanggaran dan menindak tegas Pelaku pelanggaran HKI.

TUJUAN HUKUM PIDANA

• Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).

• Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Penggunaan Sarana Pidana dalam HKI harus dilakukan secara hati-hati, cermat, efektif dan selektif.

BARDA NAWAWI ARIEF

Semua Perwujudan Politik Hukum sebagai garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah atau diperbarui.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam politik kriminal, orang

mengadakan penilaian dan melakukan

pemilihan dari sekian alternatif yang

dihadapi. Dan dalam politik kriminal ada

dua alternatif besar kebijakan yaitu

melalui kebijakan penal atau non-penal.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan selain harus dilakukan dengan pendekatan integral, juga harus ada keseimbangan antara penggunaan sarana penal dan non-penal.

Sarana non-penal lebih bersifat preventif, sehingga sering dilihat sebagai kebijakan yang strategis, mengingat penggunaan sarana penal memiliki banyak keterbatasan.

Aspek Pidana UU Rahasia Dagang UU Desain Industri

UU Paten UU Merek UU Hak Cipta

Penyidikan BAB VIII Pasal 16

BAB X Pasal 53

BAB XIV Pasal 129

BAB XIII Pasal 94

BAB XII Pasal 72

Ketentuan Pidana BAB IX Pasal 17

BAB XI Pasal 54

BAB XV Pasal 130-135

BAB XIV Pasal 90-Pasal 95

BAB XIII Ps. 72

Ancaman Pidana Penjara

Maksimal 2 Tahun Maksimal 4 Tahun

Maksimal 4 Tahun

Maksimal 5 Tahun Minimal 1 bln dan Maksimal 7

TahunAncaman Pidana

DendaMaksimal 300 juta Maksimal

300 jutaMaksimal 500 juta Maksimal 1 milyar Minimal 1

Milyar dan 5 Milyar

Jenis Delik Aduan Aduan Aduan Aduan BiasaKualifikasi Delik - - - Hanya ada satu

tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelang-garan, selebihnya tidak ada kualifikasi.

-

Pertanggung jawaban pidana

orang orang Orang orang orang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang HKI

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang HKI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk memulai penyidikan dan hasil penyidikan harus mengakhiri penyidikan dia harus melaporkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Delik aduan kecuali status delik dalam undang-undang Hak Cipta dan Perlindungan Varietas Tanaman yang berstatus sebagai delik biasa, alasannya :

2.Delik aduan sesuai dengan sifat HaKI adalah hak privat;

3.Hanya pemegang hak-lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri;.

4.Delik biasa dapat menjadi bumerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan “pembersihan” terus menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadukan; ini merupakan bumerang bagi kita sendiri.

Status delik dalam UU HKI

Zein Purba

Untuk menentukan suatu delik mestinya diatur sebagai delik aduan atau delik biasa, dengan menggunakan dasar rasional yang mendasari, yakni :

2.Berkaiatan dengan kerugian bagi masyarakat; dengan adanya perbuatan pelanggaaran HKI maka delik adalah delik biasa, apabila kerugian masyarakat tidak terlalu besar maka yang digunakan adalah delik aduan.

3.Kemampuan Penegak hukum; dalam menanggulangi kejahatan HKI yang dikategorikan sebagai delik biasa, dalam hal ini adalah dapat secara proaktif melakukan penanggulanagan pelangagran HKI.

TRISNO RAHARJO

Teori-teori yang berlaku dalam Lingkup perlindungan HKI

• Teori Reward;

• Teori Recovery

• Teori Incentive

• Teori Expanded Public Knowledge

• Teori Risk

• Teori Public Benefit

PENEGAKAN HUKUM HKI

Preventif yaitu dengan melakukan upaya-upaya untuk membuat masyarakat mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya sehubungan dengan HKI.

Pro-aktif untuk menciptakan keadaan agar tidak terjadi pelanggaran HKI, antara lain :

2.Sosialisasi dengan penyebarluasan informasi mengenai HaKI dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas dan segenap pihak yang berkepentingan;

3.Memberi pelayanan hukum kepada anggota masyarakat yang memerlukan bantuan hukum di bidang HaKI;

4.Menghimbau para pihak yang berkepentingan tersebut untuk memanfaatkan sarana hukum yang telah disediakan untuk menjamin perlindungan terhadap HaKI;

5.Meningkatkan pemahaman tentang asas HaKI dan peraturan perundang-undangannya, serta penguasaan terhadap isi/materi ketentuan-ketentuan dimaksud;

6.Penyebarluasan informasi pelanggaran HaKI dalam kegiatan sehari-hari yang mungkin dilakukan secara mudah dan tanpa disadari.

KEPPRES No. 4/2006 Pasal 2 :a. Merumuskan kebijakan nasional penanggulangan

pelanggaran HKI;b. Menetapkan langkah-langkah nasional yang

diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI;

c. Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota;

d. Melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI kepada instansi, lembaga terkait dan masyarakat melalui berbagai kegiatan;

e. Mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI.

Di fokuskan Pre-emtif Preventif; dan Represif

Program kerja Kejaksaan

BINMATKUM

Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum

Program Pembaruan & RB Kejaksaan Pembenahan struktur hukum

institusi Kejaksaan RI, melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesional.

Pengendalian perkara penting pada

prinsipnya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan

Negeri yang bersangkutan, namun demikian

dalam hal-hal tertentu dilakukan oleh Kepala

Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.

Untuk Pengendalian perkara dilakukan oleh Kejaksaan

Agung.

Pelaporan, penanganan perkara HKI dilaporkan kepada

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sejak kegiatan

Prapenuntutan, Penuntutan, Penggunaan Upaya Hukum

dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

UPAYA KEJAKSAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN TEKNIS YURIDIS DALAM PENANGANAN TP. HKI

Melaksanakan kegiatan diklat yang terkait dengan HKI (baik yang dijadikan kurikulum diklat maupun kerjasama dengan lembaga/asosiasi instansi eksternal);

Mengingat perkembangan kejahatan HKI yang

semakin meningkat dan perlu keseriusan dalam

penanganannya, maka terhadap perkara HKI

ditangani oleh Satuan Tugas Sumber Daya Alam pada

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

• Persoalan Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia (human right) sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia (united nations Universal Declaration of Human Rights) tanggal 10 Desember 1948.

• Sistem penegakan hukum HaKI di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Konvensi WTO/Persetujuan TRIPs dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, diikuti langkah-langkah strategis untuk penyesuaian.

• Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran central dalam sistem peradilan pidana, mendorong penananggulangan pelanggaran terhadap HKI, baik melalui sarana pemidanaan maupun penyelesaian sengketa perdata.

Hari HKI 1

Education

Transcript of Hari HKI 1