HAM DAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

HAM DAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

OLEH DR. IZA FADRI,SIK,S.H.,M.H

DOSEN PASCASARJANA UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA

ABSTRACT

Currently, human rights is getting a crucial issue not onlyon the national level

buat also the international. Since 1999, the attention of human rights and law

enforcement in Indonesia has increased significantly.

The government institution which often involved directly with the human rights

issue is the police. The issue of human rihts is always integrated with the law

enforcement need a legal frame work for the application in the field.

Human right violations are not only done by the member of the society but also

by the law upholders. In many cases, the use of forces by the police in critical situations

are permitted by the law for example to protect the public security and police officers

them selves. What is the kind of human rights violation by the police andwhat does the

society know about the definition of human rights violation?

In this paper, we tried to discuss the police duty and issue of human rights

violation in Indonesia and the consequences of violating the human rights based on the

legal frame-work of the Indonesian law.

Dimuat pada Dignitas” Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume VII No. 1 Tahun 2011, ISSN 1693-3559

BAB I

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia

secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah tuhan yang maha esa meliputi hak

untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan,

hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau

diramaps olehsiapapun. Sejak bulan januari tahun 1999, perhatian terhadap hak asasi

manusia (HAM) dan penegakan hukumnya di Indonesia menunjukkan arah peningkatan

yang menggembirakan. HAM telah dinyatakan sebagai salah satu kebutuhan yang

mendasar dalam konsep pembangunan kemanusian terhadap seluruh masyarakat. Saat ini

HAM merupakan permasalahan yanghangat dalam tingkatan nasional suatu negara

maupun internasional. HAM bukan lagi dianggap sebagai masalah domestik atau dalam

negeri tetapi HAM sudah menjadi permasalahan yang bersifat universal dan masyarakat

internasional.

Perubahan politik yang diawali dengan pergantian rezim di Indonesia telah

membuka informasi terhadap pelanggaran hukum yangdilakukan oleh

otoritas/pemerintah atau pelanggaran hukum yang tidak direspon oleh negara sebagai

kejahatan internasional atau yang dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM terjadi karena kekuasaan yangdidominasi oleh otoritas kekuasaan,

dalam situasi tersebut pelanggaran HAM oleh polisi atau perjabat pemerintahan lainnya

sering terjadi dalam masyarakat seperti perampasan hak milik pribadi dengan alasan

digunakan untuk kepentingan umum, penculikan dan pembunuhan aktivis HAM dan lain-

lain. Sejak turunnya Suharto dari kursi kepresidenan telah membuat penegakan hukum di

Indonesia menjadi titik sentral dan selalu menjadi perhatian dalam bentuk

penegakkannya.

Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan norma atau ketentuan yangtelah ada

akan mudah dan cepat mendapat reaksi serta sorotan dari masyarakat, apalagi apabila


penyimpangan tersebut dilakukan olehaparat penegak ukum yang berakibat munculnya

pelanggaran HAM. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah kritis dan mempunyai

kepedulian dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang timbul yang berhubungan

dengan penegakan hukum dan mengenai sesuatu yang yang menyimpang dari HAM, hal

tersebut tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus

ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan

partisipasi masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II

HAM DAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

1. KONSEP HAM

Secara mendasar HAM sebagai suatu konsep telah diakui secara internasional

namun terkadang konsepsi tersebut menjadi bias dan dipersepsikan secara sepihak

sehingga kita sering melihat bahwa setiap pihak yang berhadapan masing-masing

mengklaim dirinya sedang menegakkan HAM-nya, untuk itu perlu agar HAM sebagai

konsep maupun definisi disatukan dalam makalah ini. Akan tetapi memang perlu

diperhatikan bahwa konsepsi HAM mempunyai jangkauan yang luas dan komplek,

tetapi kenyataannya hanya menyentuh para aparat pemerintahan saja khususnya para

penegak hukum. Batas antara kewenangan tugas alat negara/penegak hukum yang

merupakan representasi negara sebagai otoritaskekuasaan dan penyelenggara negara

dengan poelanggaran HAM sangat tipis, untuk itu perlu pemahaman yang mendalam

dari penegak hukum dan alat negara terhadap konsep HAM.

Hukum HAM memusatkan fokus kepada kepentingan pribadi dan kelompok

pribadi dengan pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-

hak asasi dan kebebasan pribadi atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan


juga oleh kelakuan pribadi, kelompok pribadi dan organisasi swasta serta

mengusahakan dan menjamin iklim hidup yang sesuai dengan martabat manusia

namun juga memperhatikan kepentingan neara sebagai representasi masyarakat dalam

mengelola organisasi masyarakat (negara). Secara ideal hukum HAM harus

memperhatikan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam negara sehingga ada batas

yang jelas antara penegakan hukum dan pelanggaran HAM. Secara faktual penegakan

hukum yang dilakukan oleh negara merupakan rangkaian penegakan HAM, namun

apabila negara yang diwujudkan oleh otoritas kekuasaan/pemerintah tidak

menjalankan fungsinya maka secara faktual pula telah terjadi pelanggaran HAM.

2. PRAKTIK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan oleh beberapa

indicator-indikator antara lain:

a. Pendekatan pembangunan pada masa orde baru yang mengutamakan “Security

Approach” dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah. Cara-

cara refresif yang digunakan oleh pemegang kekuasaan dapat mengakibatkan terjadinya

pelanggaran HAM, antara lain;

1) Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa

berdasarkan hukum.

2) Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang

dianggap ekstrim.

3) Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP.

4) Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat,

karena dikhawatirkan akan menjadi oposan pemerintah.


b. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan orde baru, dengan pemusatan kekuasaan pada

pemerintah pusat yang nota bene pada figure seorang presiden, telah mengakibatkan

hilangnya kedaulatan rakyatatas negara sebagai akibat dari penguasaan pra pemimpin

negara terhadap rakyat sehingga menimbulkan peluang pelanggaran HAM dalam bentuk

pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas masyarakat dan pengekangan hak

politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan dalam rangka melestarikan

kekuasaannya.

c. Kualitas layanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum terwujudnya “good

governance” yang ditandai dengan transparansi diberbagai bidang, akuntabilitas,

penegakan hukum yang berkeadilan, dan demokratisasi. Serta belum berubahnya

paradigma aparat pelayan publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat

bukan pelayan masyarakat, hal ini akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan

cenderung untuk timbulnya pelanggaran hak asasi manusia seperti:

1) Hilang/berkurangnya beberapa hak yang berkaitan dengan kesejahteraan

lahir dan bathin yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraannya.

2) Hilang/berkurangnya hak yang berkaitan dengan jaminan, perlindungan,

pengakuan hukum, dan perlakuan yang adil dan layak.

3) Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat.

4) Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan

khusus bagi anak-anak, orang tua dan penderita cacat.

5) Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

yang layak.


d. Konflik horizontal dan konflik vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan

yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan,

maupun oleh aparat seperti:

1) Pembunuhan.

2) Penganiayaan.

3) Penculikan.

4) Pemerkosaan.

5) Pengusiran.

6) Hilangnya mata pencaharian.

7) Hilangnya rasa aman, dll.

e. Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi, walaupun

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan Hak Asasi Manusia yang pada

intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan

kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan; ras, warna kulit, keyakinan

agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin, namun faktanya adalah bahwa instrument

tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan terhadap pelanggaran

hak asasinya dalam bentuk:

1) Kekerasan berbasis gender bersifat phisik, seksual atau psikologis;

penganiayaan, pemerkosaan, dan berbagai jenis pelecehan.

2) Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.

3) Diskriminasi dalam sistem pengupahan.

4) Perdagangan wanita.


f. Pelanggaran hak asasi anak. Walaupun piagam hak asasi manusia telah memuat

dengan jelas mengenai perlindungan hak asasi anak namun kenyataannya masih sering

terjadi perlanggaran hak asasi anak, yang sering dijumpai adalah:

1) Kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk

kekerasan fisik dan mental.

2) Menelantarkan anak.

3) Perlakuan buruk.

4) Pelecehan seksual.

5) Penganiayaan.

6) Mempekerjakan anak dibawah umur.

g. Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, maka

berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk:

1) Perbedaan perlakuan di hadapan hukum, rakyat kecil merasakan bahwa

hukum hanya berlaku bagi mereka, tidak bagi pejabat.

2) Menjauhnya rasa keadilan.

3) Terjadinya main hakim sendiri sebagai akibat ketidakpercayaan kepada

perangkat hukum.

3. UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

1. Pendekatan security yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan upaya

refresif menghasilkan stabilitas keamanan semu dan berpeluang besar menimbulkan

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terulang kembali, untuk itu


supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus

dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

2. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini terbukti tidak memuaskan masyarakat,

bahkan berdampak terhadap timbulnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu

desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan, otonomi daerah sebagai

jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindak

lanjuti dan dilakukan pembenahan atas segala kekurangan yang terjadi.

3. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan

masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang struktural, invromental, dan

kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk

mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

4. Perlu penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah

air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggara hak asasi manusia

baik oleh sesame kelompok masyarakat dengan cara menyelesaikan akar permasalahan

secara terencana, adil dan menyeluruh.

5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang

sama bagi semua ahak asasi manusia di bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,

dan bidang lainnya, termasuk hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dan keamanan

pribadi, perlindungan yang sama menurut hukum, bebas dari diskriminasi, kondisi kerja

yang adil. Untuk itu badan-badan penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi

terhadap perempuan, lebih konsekuen dalam mematuhi Konvensi Perempuan

sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984,

mengaktifkan fungsi Komnas anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Harus dibuat

peraturan perundang-undangan yang memadai yang menjamin perlindungan hak asasi

perempuan dengan mencantumkan sanksi yang memadai terhadap semua jenis

pelanggarannya.


6. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua

jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa. Anak harus diperlakukan

dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka

berinteraksi didalam masyarakat, anak tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau

hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, pemenjaraan atau penahanan terhadap anak

merupakan tindakan ekstrim terakhir, perlakuan hukum terhadap anak harus berbeda

dengan orang dewasa, anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka

menumbuhkan suasana phisik dan psikologis yangmemungkinkan anak berkembang

secara normal dengan baik, untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan

perlindungan hak asasi anak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus ditegakkan secara

professional tanpa padang bulu.

7. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan

adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan

kepadanya dengan memberikan layanan yang baik dan adil kepada masyarakat penari

keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang dari perbuatan melawan hukum,

menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan

hukum.

8. Perlu adanya control dari masyarakat (social control) dan pengawasan dari lembaga

politik terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh

pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan

landasan hukum yang kuat dalam usaha penegakan HAM di Indonesia, berbagai

kebijakan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Hak-hak tersangka/terdakwa telah dilindungi dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun

1981).

b. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.


c. UU No. 23 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah

Tangga.]

d. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik,

Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

e. PP No. 2 Tahun 200 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi

Dalam Pelanggaran HAM Berat.

BAB III

TUGAS POLRI

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri memuattugas pokok

Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelaksanaan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut

harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam

tugas penegakan hukum Polri harus tegas, kuat dan perkasa walaupun terpakasa dengan

menggunakan kekerasan.

Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain.

Kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh

karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak

diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan,

sedang rakyatdibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi

akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang

lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap


emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan

kehati-hatian.

Polisi sebagai hukum yang hidup berusaha untuk menerapkan peraturan

perundang-undangan teoritik ditengah-tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini

sangatlah berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, pejabat

lembaga pemasyarakatan dan advokat. Polisi terjun langsung untuk mencari dan

mengungkap kasus yang terjadi dengan taruhan pangkat dan nyawa di dalam kehidupan

masyarakat. Polisi biasanya menghadapi berbagai pilihan untuk mencapai tujuan dalam

menyelesaikan pekerjaannya, maka penilaian terhadap polisi didasarkan pada bagaimana

ia mampu membuat pilihan tindakan yang benar untuk tujuan yang benar. Secara singkat,

polisi yang baik mampu menjadikan moralitas sebagi bagian yang integral dari

pekerjaannya. Pekerjaan polisi yang boleh menggunakan kekerasan ditujukan untuk

mencapai satu dari sekian banyak tujuan moral, yaitu kelangsungan hidup manusia.

Dihadapkan kepada tuntutan yang demikian itu banyak pekerjaan polisi yang secara

moral menjadi problematik.

Polri sebagai alat negara penegak hukum dan kamtibnas mempunyai posis yang

sentral dalam melaksanakan tugas sebagai representasi kekuasaan dan dalam

melaksanakan tugasnya tersebut telah diatur tentang penggunaan kekerasan baik secara

nasional maupun internasional, dimana penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

terhadap ketentuan tersebut dapat berpotensi menjadi pelanggaran terhadap HAM. Polri

sebagai aparat penegak hukum, dalam melaksanakan tugasnya secara yuridis, polisi

kadang kala dalam situasi yang kritis atau genting dapat menggunakan kekerasan dalam

menjalankan wewenangnya dan hal tersebut mungkin dapatdibenarkan oleh hukum

terutama saat polisi harus menangkap atau menahan pelaku kejahatan. Penggunaan

kekerasan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum dan

kamtinas telah diatur dan diakui antara lain:

1. Dalam Pasal 3 Code of Conduct for Law enforcement officials (1979) dinyatakan

bahwa petugas penegak hukum diperkenankan menggunakan kekerasan sepanjang

penggunaan kekerasan tersebut bersifat eksepsional dan bersifat fungsional atau


dengan kata lain penggunaan kekerasan merupakan kekecualian yang bersifat tertentu

dan penggunaannya yang bersifat:

a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Untuk memudahkan serta membantu menangkap/menahan tersangka berdasarkan

prosedur yang melangar undang-undang.

c. Landasan penggunaan kekerasan adalah asas proporsionalitas.

2. Dalam kongres PBB tentang Prevention of Crime and Treatment offender di

Havana, Kuba (1990) telah diadopsi prinsip-prinsip dasar yang memuat ketentuan

tentang syarat-syarat penggunaan senjata api, yaitu:

a. Petuas penegak hukum dapat menggunakan senjata api untuk membela diri, untuk

menghadapi kondisi terbunuh atau luka berat terhadap ancaman fisik pribadi.

b. Untuk mencegah atau persiapan khususnya terhadap kejahatan yang membahayakan

kehidupan.

c. Untuk menangkap seseorang dalam kondisi yang berbahaya dalam melawan

kejahatan.

d. Untuk mencegah seseorang melarikan diri dan kecuali dalam kondisi yang mendesak

untuk mencapai tujuan.

3. Dalam hukum positif juga diatur penggunaan kekerasan oleh Polri dalam

melaksanakan tugas, antara lain:

1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa

untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak

menurut penilaiannya sendiri.

2) Dalam KUHP


a. Pasal 50 KUHP yaitu menjalankan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 51 KUHP yaitu atas perintah jabatan.

Menyikapi fenomena pelaksanaan tugas kepolisian tersebut maka Polri dalam

merespon situasi harus melaksanakan tugas secara professional. Dari segi yuridis

kewenangan Polri menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya secara

internasional telah diatur dan diakui namun harus tetap terkontrol agar tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri atau Polri digunakan dan dikooptasi oleh

kekuasaan (elit politik).

Nilai kejuangan, aktualisasi dan implementasi nilai-nilai kejuangan yang

dijabarkan melalui doktrin Tribrata dan Catur Prasetya merupakan modal dasar bagi

lembaga Polri. Dalam penjabaran nilai-nilai rersebut telah diciptakan supra struktur yang

menunjang dengan menciptakan lembaga kode etik profesi sehingga pelaksanaan tugas

anggota Polri terukur dengan kodeetik profesi. Selain hal tersebut Mabes Polri juga telah

menerbitkan Juklak dan Juknis tentang pembinaan nilai juang untuk dipedomani dan

dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang diharapkan anggota Polri tidak melakukan

pelanggaran HAM, selain itutuntutan masyarakat untuk menciptakan Polri yang mandiri

secara structural dan instrumental terlepas dari pengaruh politis menciptakan iklim yang

kondusif bagi Polri dalam melaksanakan tugas sehingga dapat dihindari penyalahgunaan

kelembagaan Polri sebagai alat kekuasan dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan hukum yang

dicita-citakan yang bersifat abstrak menjadi wujud yang konkrit, dimana peran Polri

adalah untuk mengkonkritkan hal tersebut. Penegakan hukum mempunyai tujuan

mewujudkan cita-cita hukum berupa ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

Penegakan hukum yang dilakukan tanpa disertai penegakan terhadap HAM hanya akan

mempertahankan otoritas kekuasaan terhadap kepentingan kekuasaan dan hukum secara


luas. Penegakan hukum sangat rentan terhadap perkembangan politik suatu negara

sehingga terkadang hukum dapat dikooptasi untuk kepentingan politik atau penguasa

untuk mempertahankan kekuasaannya.

Polri sebagai salah satu komponen fungsi terdepan dalam penegakan hukum

berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kemasyarakatan didalam

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), namun dalam penegakan hukum

yang dilakukan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya banyak menemui hambatan-

hambatan, antara lain:

a. Dalam substansi hukumnya:

1) Tentang ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan;

2) Pembaharuan hukum ternyata belum didahului dengan persamaan persepsi sehingga

ada penyelundupan ketentuan hukum yang tidak benar;

3) Masih adanya ketentuan hukum positif peninggalan colonial Belanda yang tidak

sesuai dengan perkembangan jaman;

4) Adanya peraturan perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksananya,

sehingga menyulitkan penegakannya;

5) Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur

semua perilaku manusia;

b. Dalam kondisi masyarakat yang dihadapi masih terdapat adanya sikap-sikap dan

perilaku masyarakat yang tidak/kurang menguntungkan untuk terselenggaranya

penegakan hukum yang baik, antara lain:

1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembinaan kamtibnas pada

umumnya, khususnya penegakan hukum.


2) Enggan berpartisipasi dalam melaksanakan tugas keamanan yang dilakukan oleh

Polri.

3) Kurang mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau

diganggu.

4) Kurang mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi

kepentingan-kepentingannya.

5) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor

ekonomi, psykis, sosial atau politik.

Dalam rangka menciptakan profesionalisme di bidang penegakan hukum sebagai

suatu core business, kepolisian telah mengembangkan keorganisasian untuk menunjang

hal tersebut. Peningkatan organisasi Reserse secara struktural akan berdamapak terhadap

terciptanya anggota Polri yang lebih professional dibidang penegakan hukum.

BAB V

PENEGAKAN HAM OLEH POLRI

Penegakan hukum mempunyai perbedaan dengan penegakan HAM, penegakan

hukum bertujuan mewujudkan cita-cita hukum berupa ketertiban, kepastian hukum dan

keadilan sedangkan penegakan HAM bertujuan mewujudkan nilai-nilai etika dan moral

didalam kehidupan manusia secara universal, didalam nilai etika dan moral

tersebutsecara implisit terkandung nilai penegakan hukum. HAM sebagai suatu bentuk

kejahatan yang melibatkan otoritas kekuasaan sebagai pribadi maupun kelompok, dengan

implikasinya kejahatan ini sulitdideteksi karena pada prinsipnya pelanggaran HAM ini

adalah bentuk kooptasi politik terhadap hukum, dalam prakteknya kejahatan ini terjadi

secaraterencana dan sistematis dimana kejahatan atau pelanggaran ini didukung oleh


sistem sosial lainnyasebagai bagian dari sistem politik negara. Pelanggaran akan

terungkap manakala rezim suatu pemerintahan berakhir atau tumbang sehingga sistem

pendukung lainnya juga tidak berfungsi.

Institusi pemerintah yang sering terlibat langsung dengan permasalahan HAM

adalah Polri. Tujuan strategi Polri dalam menghadapi kejahatan atau pelanggaran HAM

adalah untuk menciptakan anggota Polri yang professional dengan menguasai

pelaksanaan tugas khususnya dibidang penegakan hukum yang mencakup pelaksanaan

tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan yang mempunyai aspek yang berhubungan

dengan HAM yang diakui secara internasional sebagai kejahatan internasional. Sebagai

penyidik dan penyelidik yang melaksanakan tugas penyidikan yang merupakan penyidik

utama dalam KUHAP, Polri mempunyai peran yang besar dalam penegakan hukum yang

berhubungan dengan HAM. Dalam menghadapi pelanggaran HAM Polri sebagai aparat

penegak hukum perlu melaksanakannya secara terencana serta didukung oleh

kebijaksanaan strategi yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah

diintrodusirsuatu mekanisme peradilan dimana penyidikan dan penuntutan merupakan

suatu sub sistem yang berdiri sendiri. Penyidikan sebagai gerbang proses dalam sistem

peradilan pidana dilaksanakan oleh lembaga Polri dan dalam proses penyidikan secara

umum dilakukan oleh Polri dan Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai dengan lingkup

kewenangannya, dalam KUHAP pula dinyatakan bahwa Polri merupakan penyidik utama

dan sekaligus sebagai coordinator penyidikan lainnya, walaupun hal tersebut diingkari

oleh beberapa undang-undang lainnya seperti UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

namun secara menyeluruh penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan

penegakan HAM dilakukan oleh Polri.

Secara substansial dan formal kelembagaan Polri pada prinsipnya telah

melaksanakan penegakan hukum sebagai rangkaian penegakan terhadap HAM, namun

dalam praktek masih ditemukan kendala-kendala yang bersifat eksternal dan internal,

untuk menyikapi hal tersebut selain upaya untuk meniadakan kendala eksternal maka

Polri secara kelembagaan perlu membenahi diri secara internal.


Tugas polisi sangat penting dalam menjaga supremasi HAM dalam kehidupan

sosial sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Polri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta

penegakan hukum dan HAM.

2. Polri harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari kekerasan

dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi HAM.

3. Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas

praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah

olehpengadilan.

4. Polri harusmematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi

HAM.

Dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pemeriksaan, polisi

kadangkala mempunyai hambatan-hambatan dalam menjaga supremasi HAM, tetapi

polisi tetap harus menghormati hak-hak tersangka, yaitu antara lain:

1. Hak untuk dilakukan pemeriksaan dengan segera, penuntutan di pengadilan.

2. Hak untuk menjelaskan kepada penyelidik dan hakim dengan bebas.

3. Hak untuk mempunyai penerjemah.

4. Hak untuk didampingi pengacara/penasehathukum dalam setiap pemeriksaan.

5. Hak WNA untuk menghubungi Kedutaan negaranya ketika mereka menjadi

tersangka dalam suatu kasus kejahatan.

6. Hak untuk menghubungi dokter.

7. Hak untuk didampingi pengacaraketika tersangka ditahan dan untuk

mendampinginya selama proses di pengadilan.


8. Hak untuk dikunjungi oleh keluarganya

9. Hak tersangka untuk dikunjungi oleh penasehat spiritualnya.

10. Hak tersangka atau terdakwa untuk mempunyai saksi dalam pembelaan

terhadapnya.

11. Haka tersangka atau terdakwa untuk menuntut gantirugi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pengacara/penasehat

hukum sangat dibutuhkan untuk menyertai tersangka atau terdakwa selama pemeriksaan

oleh polisi sampai mereka dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, tetapi untuk

kasus subversi, pengacara/penasehat hukum tidak dapat menyertai tersangka tetapi hanya

dapat melihat jalannya pemeriksaan.

BAB VI

PENUTUP

Meningkatkan perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan

hukumnya di Indonesia telah membuat tuntutan untuk menegakkan HAM menjadi

sedemikian kuat baik didalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional. Oleh

karena itu diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak

hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa

yang dicita-citakan.

Strategi polri dalam menghadapi pelanggaran HAM dapat dinyatakan sebagai

upaya profesionalitas dibidang penbegakan hukum, penegakkan HAM secara latent

merupakan penegakkan hukum yang baik secara sistematis merupakan strategi

penegakan HAM, selain itu pula anggota Polri perlu diberikan pengetahuan tentang hak


dan kewajibannya dalam menegakkan hukum sesuai dengan hukum nasional maupun

standar internasional, sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam

melaksanakan tugas kepolisian.

Untuk menanggulangi semakin meningkatnya serta mencegah agar pelanggaran

hak asasi manusia dimasa lalu tidak terulang kembali dimasa sekarang dan masa yang

akan datang merupakan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa

sehingga diharapkan dengan berpartisipasinya masyarakat Indonesia akan mendorong

suasana yang kondusif dan akomodatif terhadap penegakan HAM.


DAFTAR PUSTAKA

1. A HAMZAH, DR. SH., Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Cetakan

Ke-2, SinarGrafika Offset, 1995.

2. BALDWIN, R, KINSEY, R, 1982. Police Power and Politics, Namara Group

27/29 Goodge Street, London WIP-IFD, 380, pp. 172.

3. BARDA NAWAWI ARIEF, Prof, DR, SH., Bunga Rampai Kebijakan Hukum

Pidana, Cetakan Ke-1, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1996.

4. BAYLEY, D.H., 1994. Police for Future, Oxford University Press Inc, New

York, 297, pp.112

5. BINKUM POLDA JATENG, 2003. Data Pelanggaran Disiplin Anggota POlda

Tahun 2001-2003

6. HURST HANUM, Guide to International Human Right Practice, Cetakan Ke-II,

University of Pennsylvania Press, 1994.

7. HUTAJULU, P.H. 1999. Police and Human Rights on Crime CodePenal, CV.

Sibaya, Surabaya, pp. 24-25.

8. KELANA, M, 2002, To Understand Indonesian National Police, PTIK-Press,

Jakarta, pp. 111-113.

9. KOESPARMONO I, 2002, Human Rights and Law, PTIK-Press, Jakarta, pp.

194-197.

10. KOMAR KANTAATMADJA, Prof, DR SH, LLM (ALM)., Beberapa Pemikiran

Memasuki Abad XXII, Angkasa Bandung, 1998.


11. MARBUN, B.H. Gaktama, C, 2000. Human Rights, a Good Arrange of State

Nation, National Human Right Committee, Jakarta, 98, pp. 141.

12. MOELJATNO, 2001. Crime Code Penal, Bumi Nsabtara, Jakarta, pp. 136.

13. MR. R. TRESNA, Komentar Hir, Cetakan ke-15, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

1996.

14. PAUL DE JONG, 1986. Het Blauwe Recht-Op weg Naar een beroepscode van

de politie, Koninklijke Vermande BV-1986, 175.

15. PAUL HOFFMAN, PROF, Kumpulan Diktat Kuliah “The New Due Process”,

oxford university, 1998.

16. PETER BACHR, PIETER VANDIJK, ADNAN BUYUNG NASUTION, LEO

ZWAAK, Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia, Cetakan ke-1,

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

17. PETER R. BACHR, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri,

Cetakan ke-1, Cetakan ke-1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

18. PETER DAVIES, Hak-Hak Asasi Manusia, Cetakan ke-1, Cetakan ke-1,

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

19. RAMLI ATMASASMITA, Hukum Pidana Internasional, Cetakan ke-1, PT.

Ersesco Bandung, 1995.

20. RALH STEINHARD, PROF, Kumpulan Diktat Kuliah “Human Right

Lawyering”, Oxford University, 1998.

21. SAURYAL, S.S, 1999. Ethics In Criminal Justice, Sam Houston State

University, 633.

22. SITOMPUL, D.P.M, 1999. Hukum Kepolisian Indonesia, CV. Tarsito, Bandung,

156, pp. 111-120.


23. SITOMPUL, D.P.M, 2000. Beberapa Tugas Dan Peranan Polri, CV. Wanthy

Jaya, Jakarta, 163, pp.137-148.

24. THE ROME CONVENTION STATUTA FOR THE INTERNATIONAL

CRIMINAL COURT.

25. THOMAS BURGENTHAL, International Human Rights Law, Cetakan ke-III,

Wet Publishing, Co, 1995.


HAM DAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Documents

Transcript of HAM DAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA