Pengujian UU: Teori,Doktrin dan Prinsip Relevan

Dosen: Fery Chofa, SH, LL.M

Biodata

Nama:FERY CHOFA, SH,LL.MTempat/Tgl. lahir:Bukittinggi / 09-02-1970Pendidikan:S1- Fak.Hukum Universitas Andalas, Padang (1997).S2 Magister Iuris Communis, Faculty of Law, Universiteit Maastricht, Belanda, Spesialisasi Comparative Law & Ius Commune (2008)Kursus / Diklat:Diklat Pim IV (Diklat Regional Depdagri Baso,2008)European Negotiations: Techniques to manage procedures, Communication and Compromises in EU Negotiations (European Institute of Public Administration, Maastricht; 2008)Bimtek Legal Drafting (Dep.Hukum dan HAM;2005)Workshop Contract Drafting (LP3HET JAKARTA;2002);Kursus AMDAL A (PSLH, Unand;1999)Contact Person:-HP : 081266852204-email: fchofa@yahoo.com

Doktrin dan PrinsipSeparation of Powers (Baron de Montesquieu -> LEsprit de Lois/1748):Fungsional;Institusional;Personal

Doktrin dan PrinsipSeparation of PowerEksekutifLegislatifYudikatif

Doktrin dan PrinsipSeparation of Powerw/ Check & Balances MechanismEksekutifLegislatifYudikatif

Doktrin dan Prinsipdie Theorie von Stufenordnung der RechtsnormenHans Nawiasky

Hirarkhi Norma-norma (hierarchy of norms/Stufenbau der Rechtsordnung)Stufenbau Theorie(Hans Nawiasky)Konstitusi(verfassungsrecht)UU(Gesetzesrecht)Peraturan Pelaksana(Verordnungen)Putusan Peradilan(Gerichtsurteile)KTUN(Verwaltungsbesheide)

Doktrin dan PrinsipAsas Hirarkhi:Lex Superior derogat Lex Inferior: Hukum yg lebih tinggi mengenyampingkan yg lebih rendahAsas Preferensi:Lex Specialis derogat Lex Generalis: Hukum yg khusus mengenyampingkan yg lebih umum Lex Posterior derogat Lex A Priori: Hukum yg terkini mengenyampingkan yg terdahulu

Doktrin dan Prinsip -> Perundang-undangan

Iederen wordt geacht de wet te kennen/ Nemo ius ignorare consetur (Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang);Ignorance of the law excuses no man/Ignorantia iuris neminem excusat (Ketidaktahuan akan hukum bukan alasan pemaaf);Lex dura sed tamen scripta (UU itu kejam, namun demikianlah adanya)

Konsep-Konsep Negara Hukum Lima macam konsep negara hukum :Negara hukum menurut Quran dan Sunnah atau lebih dikenal dengan nomokrasi Islam.Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Prancis.Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.Socialist legality yang diterapkan di negara-negara komunis.Konsep negara hukum RI.

Konsep Barat Pemikiran negara hukum di barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya istilah Nomoi.

Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara sebagai Nachwachterstaat (negara penjaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal.

Konsep negara hukum dari Stahl Negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok yaitu : 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. 2. Negara didasarkan pada teori trias politica 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. 4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menanggani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. 5. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) -> Hans Kelsen, Adolf Merkl, dan Hans Nawiaski

Konsep Negara Hukum Anglo Saxon Dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan rule of law. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama yaitu :Supremasi hukum (supremacy of law).Persamaan dihadapan hukum (equality before the law)Asas Legalitas / Due Process of Law -> Setiap tindakan pemerintahan/negara harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan

KONSEP NEGARA HUKUM (International Commission of Jurists)Negara harus tunduk kepada hukum;

Jaminan perlindungan HAM;

Peradilan yg bebas dan tidak memihak (Independence and Impartiality of Judiary)

KONSEP NEGARA HUKUM RI(Jimly Asshiddiqie)Supremasi Hukum (Supremacy of Law);Persamaan dalam hukum (Equality before the law);Asas Legalitas (Due Process of Law);Pembatasan Kekuasaan;Organ-organ Eksekutif Independen;Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;Peradilan Tata Usaha Negara (Administrative Court);Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)

KONSEP NEGARA HUKUM RI (Jimly Asshiddiqie)Perlindungan HAM; Bersifat Demokratis (Democratische Rechtstaat);Hukum sbg Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Umum (Welfare State); Transparansi, Kontrol Sosial, dan Partisipasi Publik; Berketuhanan yang Maha Esa