HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN...
Transcript of HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN...
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
9.1.
Dalam UU No. 26 Tahun 2007
penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
1.
2.
3.
4.
9.1. Hak Masyarakat
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 60 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Dalam
penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
1. Mengetahui rencana tata ruang
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau
Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau
atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari
pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum,
kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsi
tersebut.
Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan
kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap
masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.
3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
Yang dimaksud dengan penggantian yang layak
penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
Pembangunan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat
diajukan kepada pihak pejabat yang berwenang di wilayah tersebut.
HAK, KEWAJIBAN DAN
PERAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG
IX
pasal 60 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Dalam
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau
Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman
atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari
pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum,
kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang
Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan
kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.
Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya
penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai
undangan.
Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak
ngan rencana tata ruang di wilayahnya.
Pembangunan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat
diajukan kepada pihak pejabat yang berwenang di wilayah tersebut.
HAK, KEWAJIBAN DAN
PERAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG
IX - 1
pasal 60 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Dalam
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau
penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman
atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari
pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum,
onal menangani rencana tata ruang
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan
peningkatan ekonomi
Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan
adalah bahwa nilai atau besarnya
penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai
Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak
Pembangunan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat
PERAN MASYARAKAT DALAM
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
5. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak
dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat merugikan lingkungan
sehingga masyarakat dapat mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan kepada pejabat berwenan
6. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila
kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan
kerugian.
Pembangunan yang sudah dilakukan dan tidak sesuai dengan rencana tata
merugikan lingkungan disekitarnya maka, mereka berhak untuk mengajukan gugatan ganti
rugi kepada pemerintah pemegang izin.
9.2. Kewajiban Masyarakat
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 61 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Dalam
pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
Menaati rencana
setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum
pelaksanaan pema
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
Memanfaatkan
kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang
ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
dimaksudkan sebagai kewajiban
dan kualitas ruang.
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang
dinyatakan sebagai milik umum.
Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan
yang dinyatakan
Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila
a. Untuk kepentingan masyarakat
b. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak
dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat merugikan lingkungan
sehingga masyarakat dapat mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan kepada pejabat berwenang di wilayahnya.
Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila
kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan
Pembangunan yang sudah dilakukan dan tidak sesuai dengan rencana tata
merugikan lingkungan disekitarnya maka, mereka berhak untuk mengajukan gugatan ganti
rugi kepada pemerintah pemegang izin.
Kewajiban Masyarakat
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 61 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Dalam
ng, setiap orang wajib :
Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan
setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum
pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
ruang sesuai dengan izin pemanfaatan
kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang
ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk meme
dan kualitas ruang.
Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang
dinyatakan sebagai milik umum.
Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan
yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik
Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :
Untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai
Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat merugikan lingkungan
sehingga masyarakat dapat mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila
kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan
Pembangunan yang sudah dilakukan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang jika
merugikan lingkungan disekitarnya maka, mereka berhak untuk mengajukan gugatan ganti
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 61 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : Dalam
dimaksudkan sebagai kewajiban
setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai
kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang
Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan
undangan sebagai milik umum.
memenuhi syarat berikut :
Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah
9.3.
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 62 disebutkan bahwa
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dikenai sanksi administratif.” Sedangkan
dalam pasal 63 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62 dapat berupa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dalam pasal 64 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 diatur dengan peraturan
pemerintah”.
9.4.
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 65 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa:
1.
2.
sumber air dan pesisir pantai.
9.3. Sanksi Administratif
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 62 disebutkan bahwa
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dikenai sanksi administratif.” Sedangkan
dalam pasal 63 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62 dapat berupa :
1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Penghentian sementara pelayanan umum;
4. Penghentian sementara pelayanan umum
listrik, saluran air bersih, saluran limbah dan lain
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Penutupan lokasi;
6. Pencabutan izin;
7. Pembatalan izin;
8. Pembongkaran bangunan;
9. Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau
dilakukan oleh instansi berwenang.
10. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
11. Denda administratif.
Dalam pasal 64 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 diatur dengan peraturan
pemerintah”.
9.4. Peran Serta Masyarakat
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 65 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa:
1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran
masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
antara lain, melalui :
a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
Peran masyarakat sebagai pekalsana pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun
IX
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 62 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dikenai sanksi administratif.” Sedangkan
dalam pasal 63 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana
Penghentian sementara pelayanan umum;
umum dimaksudkan berupa pemutusan sambungan
listrik, saluran air bersih, saluran limbah dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan
uang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau
Dalam pasal 64 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 diatur dengan peraturan
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 65 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa:
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran
Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
nan rencana tata ruang;
ruang; dan
Peran masyarakat sebagai pekalsana pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun
IX - 2
“Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dikenai sanksi administratif.” Sedangkan
dalam pasal 63 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana
dimaksudkan berupa pemutusan sambungan
lain yang menunjang suatu kegiatan
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau
Dalam pasal 64 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 diatur dengan peraturan
Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran
lakukan
Peran masyarakat sebagai pekalsana pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
koperasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan
rencana tata ruang.
c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan
ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam pasal 66 disebutkan bahwa :
1. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan
gugatan melalui pengadilan.
2. Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak
terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
koperasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan
rencana tata ruang.
dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan
ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam pasal 66 disebutkan bahwa :
Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan
gugatan melalui pengadilan.
Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak
terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
koperasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan
Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan
Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak
terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
IX
IX - 3