Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
-
Upload
rokhmad-munawir -
Category
Education
-
view
1.960 -
download
12
description
Transcript of Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Rokhmad Munawir
Program Manager pada Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta
Training CRCKota Batu, 22-26 Juli 2013
PeLayaNan PuBLik
PELAYANANPUBLIK
IMPLIKASIEKONOMI
IMPLIKASI SOSIALPOLITIK
LEGITIMASI PEMERINTAH
IKLIMINVESTASI
PENINGKATANPEMBANGUNAN NASIONAL
KESRA
Pelayanan Publik
adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. UU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1(1)
Pelayanan Administratif
• Pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah
Akte Kelahiran, KK, KTP, IMB, Surat Nikah, dll
• Pelayanan administratif non pemerintah
perbankan, asuransi
Pelayanan Barang Publik
• Barang yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggran APBN/APBD untuk mendukung program instansi
Vaksin flu burung
• Barang yang ketersediaannya merupakan hasil kegiatan BUMN/BUMD dengan tugas menyelenggarakan pelayanan publik
Listrik ; Air Minum (PAM)
• Yang ketersediaannya menjadi misi negara (untuk mengatasi permasalahan tertentu terkait manfaat pada banyak orang
Subsidi pupuk, Subsidi pada BBM, LPG 3 Kg
Pelayanan Jasa Publik
• Oleh instansi pemerintah yg sumber dana dari APBN/APBD
Pelayanan pendidikan (sekolah negeri); Puskesmas, RSUD, pelayanan lalulintas
• Jasa yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggrakan pelayanan publik
Damri, PT KAI
• Jasa publik yg ketersediaannya menjadi Misi Negara Pelayanan kesehatan bagi warga miskin, tarif angkutan, dll
Ruang Partisipasi Masyarakat
1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
2. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
3. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
Pasal 39UU 25/2009
Pengawasan pelayanan publik (pasal 35 UU 25/2009)
Internal
1. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Eksternal
1. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
… Kualitas Pelayanan Publik, dipengaruhi ….
Pengaduan Pelayanan
Publik : Kepada
Siapa dan kemana??
bagaimana dengan Pelayanan Publik di
Kota/Kab Anda?
Sektor Kesehatan
Sektor Pendidikan
Infrastruktur