0

Hak Kekayaan Intelektual Komputer Masyarakat

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Brillyan Aditya Saputra – 41811120023 Dharma Pranata – 41811120034 Ganjar Pramudya Wijaya – 41811120044

1

Daftar Isi

Definisi ........................................................................................................................... 2

Ruang Lingkup HAKI ..................................................................................................... 2

Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .................................................................... 9

Pengaturan HAKI di Indonesia ..................................................................................... 10

Sanksi Pidana .............................................................................................................. 11

HAKI Dalam Teknologi Informasi ................................................................................. 13

Pelaksanaan HAKI di Masa Sekarang ......................................................................... 14

Dampak Pelanggaran HAKI ......................................................................................... 15

2

Hak Kekayaan Intelektual

Definisi

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (selanjutnya disebut HAKI ) atau

Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property

Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah

Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada

bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku

dalam pengertian isinya. HAKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan

Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun

dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya

tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa HAKI atau HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kretif suatu

kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam

berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang khidupan manusia,

juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.

Sistem HAKI merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan

permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eklusif yang diberikan

Negara kepada individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada

lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang

lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem

HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu

sistem HAKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk

kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang

sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut,

diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan

hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih

tinggi lagi

Ruang Lingkup HAKI

Secara garis besar HAKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

3

1. Hak Cipta (Copyrights)

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :

Paten (Patent)

Desain Industri (Industrial Design)

Merek (Trademark)

Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)

Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)

Rahasia dagang (Trade secret)

Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection)

Di Indonesia badan yang berwenang dalam mengurusi HAKI adalah Direktorat Jendral Hak

Kekayaan Intelektual, Departemen KeHAKIman dan Hak Asasi Manusia RI.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Ditjen HAKI

mempunyai tugas menyelenggarakan tugas departemen di bidang HAKI berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Menteri.

Ditjen HAKI mempunyai fungsi :

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan teknis di bidang HAKI;

Pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan, dan penyiapan standar

di bidang HAKI;

Pelayanan Teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat

Jenderal HAKI.

Di dalam organisasi Direktorat Jenderal HAKI terdapat susunan sebagai berikut :

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, tata letak Sirkuit terpadu, dan Rahasia

Dagang;

Direktorat Paten;

Direktorat Merek;

Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;

Direktorat Teknologi Informasi;

4

Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization)

dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Astablishing the World

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu

bagian terpenting darti persetujuan WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). Sejalan dengan

TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di

bidang HAKI, yaitu :

a. Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing

the World Intellectual Property Organization, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997

tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979;

b. Patent Coorperation Treaty (PCT) and Regulation under the PTC, dengan Keppres

NO. 16 Tahun 1997;

c. Trademark Law Treaty(TML) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;

d. Bern Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works dengan Keppres No.

18 tahun 1997;

e. WIPO copyrights treadty (WCT) dengan Keppres No. 19 tahun 1997;

Di dalam dunia internasional terdapat suatu badan yang khusus mengurusi masalah HAKI

yaitu suatu badan dari PBB yang disebut WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATIONS). Indonesia merupakan salah satu anggota dari badan tersebut dan telah

diratifikasikan dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property and

Convention establishing the world Intellectual Property Organization. sebagaimana telah

dijelaskan diatas.

UU HAKI (Indonesia):

Hak Cipta : UU No. 19 tahun 2002

Paten : UU No. 14 tahun 2001

Merek : UU No.15 tahun 2001

Rahasia Dagang : UU No. 30 tahun 2000

Desain Industri : UU No.31 tahun 2000

Desain Tata Letak Sirkut Terpadu: UU No. 32 tahun 2000

Hak Cipta

5

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan

ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atu pihak yang menerima

hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.

Pencipta

Seseorang atau sekelompok orang, perusahaan atau badan dimana ciptaan dikerjakan oleh

karyawan atau departemen yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan dinas.

Pihak pembuat untuk ciptaan yang dibuat berdasarkan hubungan kerja.

Negara sebagai pemegang hak cipta kebudayaan

Ciptaan

Karya pengetahuan, seni dan sastra

Termasuk: program komputer, basis data.

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,

kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat

dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-

fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam

merancang instruksi-instruksi tersebut.

Masa berlaku ciptaan program komputer dan basis data: 50 tahun

Hak cipta diberikan dengan mencatatkan ciptaan dalam daftar hak cipta (Dirjen Hak

Kekayaan Intelektual- Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI)

Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil

temuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri

6

temuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya.

Invensi(temuan) adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan

masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses.

Sifat invensi:

Baru (novel)

Tidak biasa(not obvious)

Melibatkan langkah inventif

Penggunaan invensi secara komersial: harus dapat digunakan di berbagai industri.

Paten hanya berlaku 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang

Pemilik hak paten: penemu atau sekelompok penemu.

Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi

dan/atau bisnis.

Memilki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya

oleh pemilik rahasia dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan,

metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memilki nilai

ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Merk

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

7

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan

jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif adalah Merek yang diguinakan pada barang dan/atau jasa dengan

karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hkum secara

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah

elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu

di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi

elektronik.

Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak adalahkreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai

elemen, sekurang-kurangnya satu elementersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau

semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut

dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau

warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau

dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas

industri, atau keranjinan tangan

Perlindungan Varietas

Tanaman Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak

kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT

untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih,

stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah,

8

potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu

yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus

memiliki karakteristik berikut ini : baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini

merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang

dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau

pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut.

Perlindungan Program Komputer

Hak Cipta:

Perlindungan terhadap program (desain dan pembangunannya)– materi pendukung,

dokumentasi, tampilan

Hak Paten

Perlindungan bagi program-program komputer yang baru

Rahasia Dagang

Perlindungan bagi source code atau rahasia elemen – elemen sebuah komputer

Perlindungan Basis Data

Ciptaan berupa Database: kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh

mesin atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data

itu merupakan kreasi intelektual.

Hak atas pengelolaan database

Perlindungan Website

Pemilihan nama domain

Penggunaan perangkat lunak pembangunan

Desain layar (hak cipta desain)

Hak cipta website sebagai sebuah program komputer

9

Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 1. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)

Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi

kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi

pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya

seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil

ciptaannya. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu

kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan

memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa

suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta

yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika

diakui hasil karyanya. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau

orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia

diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan

ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu

pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan,

peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan

baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Prinsip kebudayaan, yakni

perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan

manusia.

4. Prinsip Sosial (The Social Argument)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak

hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja

melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan

ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang

hak cipta Indonesia. Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga

Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu

merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan

kepentingan individu dan masyarakat.

10

Pengaturan HAKI di Indonesia

Di tingkat nasional, pengaturan HAKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah

lengkap dan memadai. Lengkap, karena menjangkau ke-tujuh jenis HAKI. Memadai, karena

dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat

pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang

“dipatok” di Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HAKI.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagi anggota WTO/TRIP’s dan diratifikasinya

beberapa konvensi internasional di bidang HAKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan

HAKI di internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan

perundang-undangan di bidang HAKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi

kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HAKI, dengan mengundangkan :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6

Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

tentang Hak Cipta

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6

Tahun 1989 tentang Paten

3. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19

Tahun 1992 tentang Merek

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HAKI yang menyangkut ke-

tujuh HAKI antara lain :

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk

4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-

undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga

undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah

diundangkan:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

(khusus mengenai revisi UU tentang Hak Cipta saat ini masih dalam proses pembahasan di

DPR)

Dasar hukum mengenai HAKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta

no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta

program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak

computer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah

Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup :

11

Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau piranti

lunak computer, dan buku-buku sejenis lainnya.

Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika

Serikat, atau

Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di

Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG

HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak

langsung dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan

lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau

berkedudukan di Amerika Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu;

Program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti

lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika

Serikat.

Para anggota BSA termasuk ADOBE, AutoDesk, Bently, CNC Software, Lotus

Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation adalah

perusahaan-perusahaan pencipta program ataupiranti lunak computer untuk computer

pribadi (PC) terkemuka didunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang

berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program atau piranti lunak computer,

buku-buku pedoman penggunaan programataupiranti lunak computer dan buku-buku sejenis

lainnya ciptaan perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh UNDANG-UNDANG

HAK CIPTA INDONESIA.

Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka

orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau

perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak

memproduksi, meniruataumenyalin, menerbitkan ataumenyiarkan,

memperdagangkanataumengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau

barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah

melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana.

Sanksi Pidana

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga di atur tentang pembebanan

denda dan pengganjaran hukuman penjara sebagai sanksi pidana atas setiap

pelanggaran terhadap Hak Cipta.

12

Pada Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002, terjadi perubahan yang cukup

signifikan yang menyangkut sanksi pidana tersebut. Kalau pada Undang-Undang

Hak Cipta No.12 tahun 1997 yang lalu, sanksi pidana hanya menentukan pidana

penjara maksimal 5 (lima) tahun tanpa hukuman minimal, tapi pada Undang-

Undang yang baru ini telah ditentukan hukuman minimal atau singkat 1 (satu) bulan

penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara serta denda sebesar 5 (lima) milyar

rupiah.

Berikut ini kami kutipkan ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran

Hak Cipta dalam Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002 :

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu)

bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana

penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau

menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta

atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk

kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupah).

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda

paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda

paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling

banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling

banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

13

9. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak

Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

1. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak

terkait serta alat-alat yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk

dimusnahkan.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik,

dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

HAKI Dalam Teknologi Informasi

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi tidak dapat lepas dari

keberadaan HAKI. Secara umum HAKI adalah perlindungan hukum yang berupa hak yang

diberikan oleh negara secara eksklusif terhadap karya-karya yang lahir dari suatu proses

kreatif pencipta atau penemunya. Cyberspace yang ditopang oleh dua unsure utama,

computer dan informasi, secara langsung bersentuhan dengan obyek-obyek pengaturan

dalam HAKI, yaitu cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan tata letak sirkit

terpadu. HAKI mendapatakan sorotan khusus karena hak tersebut dapat disalahgunakan

dengan jauh lebih mudah dalam kaitannya dengan fenomena konvergensi teknologi

informasi yang terjadi. Tanpa perlindungan, obyek yang sangat bernilai tinggi ini dapat

menjadi tidak berarti apa-apa, ketika si pencipta atau penemu tidak mendapatkan

penggantian biaya yang telah dikeluarkannya selama proses penciptaan ketika orang lain

justru yang memperoleh manfaat ekonomis dari karyanya. Di Indonesia pelanggaran HAKI

sudah dalam taraf yang sangat memalukan. Indonesia mendudki peringkat ketiga terbesar

dunia setelah Ukraine dan China dalam soal pembajakan software.

Untuk mengurangi angka pembajakan di dunia yang semakin hari semakin

meningkat maka sebuah perkumpulan industri yang bergerak di software AS yang dikenal

dengan BSA (Business Software Aliance) sudah menyatakan perang dan akan terus

melacak penggunaan software illegal oleh perusahaan swasta dengan cara melibatkan

masyarakat melalui sayembara berhadiah Rp.50 juta bagi siapa saja yang memberikan

informasi yang akurat dan tepat tentang penggunaan software illegal di perusahaan.

Informasi yang masuk ke BSA bias saja dari masyarakat luas, bias saja dari karyawan

14

perusahaan itu sendiri yang tidak loyal sehingga mereka memberikan informasi kepada

BSA.

Sementara pemerintah Indonesia akan menggiatkan kampanye melawan

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan akan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya masalah ini. Pemerintah juga akan meningkatkan frekuensi

pembersihan (razia), memperberat hukuman terhadap para pelanggar HAKI dan melakukan

usaha-usaha untuk mencegah masuknya produk-produk bajakan ke Indonesia. Salah satu

langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Tim Keppres 34,

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perundang-undangan hak cipta, merek dan

paten.

Pelaksanaan HAKI di Masa Sekarang

Peraturan perundangan yang berlaku sangat banyak, tetapi melihat pelaksanaannya

sekarang ini makin banyak pelanggaran-pelanggaran. Umumnya pelanggaran hak cipta

didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan

kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Hal ini bisa dibuktikan dengan

semakin maraknya pembajakan-pembajakan hasil karya ciptaan seseorang. Sebagai contoh

yang lebih konkret yaitu pembajakan kaset-kaset VCD. Faktor-faktor yang mempengaruhi

warga masyarakat untuk melanggar HAKI, yaitu :

Dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keun-tungan yang sebesar-

besarnya dari pelanggaran tersebut.

Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan

selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang

dilakukan oleh para penegak hukum.

Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak

perlu dibayar kepada pemerintah.

Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu

(aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan

ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan hukum, namun dalam menegakkan

hukum harus mendapat kontrol dan tekanan dari negara asing. Tidak mengherankan apabila

penegakan hukum di negeri ini tidak dapat dilakukan secara konsisten. Salah satu contoh

nyata adalah pada saat mulai diberlakukannya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedangang CD, VCD dan DVD

bajakan tidak tampak di pinggir jalan. Namun beberapa minggu kemudian, sedikit-demi

sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya, dan

hingga sampai saan ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual

barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tindakan

para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi

15

tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus

berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan

masalah pembajakan, oleh karena itu masih terdapat produsen yang memproduksi barang

bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum.Jika memang niat

pemerintah adalah untuk memberantas praktek pembajakan, maka tanpa pengenaan cukai

terhadap produksi rekamanpun sebenarnya hal tersebut sudah dapat dilakukan sejak

belakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya, praktek

perdagangan barang ilegal tersebut bukan semakin berkurang, malahan semakin marak

diperdagangkan di kaki lima.

Contoh-contoh lain mengenai pelanggaran HAKI yaitu :

1. Jakarta Tahun 2009 mencatat hasil kurang menggembirakan untuk urusan pembajakan

software di Indonesia. Dari hasil riset yang dikeluarkan IDC terungkap bahwa aktivitas

pembajakan software di Tanah Air justru kian melonjak. Dari riset itu Indonesia

ditempatkan di posisi ke12 sebagai negara dengan tingkat pembajakan software

terbesar di dunia.

2. Pelanggaran yang merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan

yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.

3. Pelanggaran yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya

memperbanyak dan menjual video compact disc (vcd) pomo.

4. Melanggar perjanjian (memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang

telah disetujui oleh kedua belah pihak), misalnya dalam perjanjian penerbitan karya

cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2.000 eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di

pasar adalah 4.000 eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada

perjanjian penerbitan, yaitu 2.000 eksemplar bukan 4.000 eksemplar. Ini sangat

merugikan bagi pencipta

Dampak Pelanggaran HAKI

Dampak pembajakan software di Indonesia tidak hanya merugikan perusahaan pembuat

software saja, tetapi pemerintah Indonesia juga akan terkena dampaknya. Industri software

local menjadi tidak berkembang karena mereka tidak mendapat hasil yang setimpal akibat

aksi pembajakan ini. Selain itu mereka menjadi enggan untuk memproduksi software,

karena selalu khawatir hasilnya akan dibajak.

Terlepas dari perusahaan software yang semakin hari merugi karena aksi pembajakan,

sebetulnya dunia TI Indonesia kini benar-benar menghadapi suatu masalah besar. Dengan

berlakunya TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights Agreement) yang

dicanangkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mulai 1 Januari 2000, produsen-

produsen paket piranti lunak komputer terutama yang tergabung dalam Business

Software Alliance (BSA) akan menuntut pembajak program buatan mereka ditindak

16

tegas sesuai ketentuan. Amerika Serikat, melalui United State Trade Representatif yang

dalam beberapa tahun belakangan ini menempatkan Indonesia pada posisi priority

watch list. Kedudukan ini sekelas dengan negara-negara lain seperti, Cina, Bulgaria, Israel,

Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Mexico, maupun Korea. Padahal, pengelompokan ini

bukan tanpa sanksi. Jikalau Indonesia tak dapat memperbaiki keadaan, maka sanksinya

adalah penggunaan spesial 301 pada United States (US) Trade Act. Ketentuan ini

memberikan mandat kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan

pembalasan (retaliation) di bidang ekonomi kepada Indonesia. "Dalam hal ini, pasar

Indonesia di Amerika Serikat yang menjadi taruhannya, bidang yang menjadi sorotan utama,

yakni hak cipta menyangkut pembajakan video compact disk serta program komputer, dan

paten berkenaan dengan obat-obatan (pharmaceuticals). Karena itu, yang penting

sebenarnya, adalah komitmen dari penegak hukum Indonesia pada standar internasional

mengenai HAKI sendiri. Apalagi, Indonesia sudah menyatakan ikut dalam convention

Establishing on the World Trade Organization (Konvensi WTO) yang di dalamnya

terdapat Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement(TRIPs).

Memang hukuman tersebut belum dilakukan secara langsung, tapi dapat berakibat pada

eksport Indonesia ke USA, dan yang buntut-buntutnya mempengaruhi perekonomian

Indonesia pada umumnya. Sayang sekali masih diabaikan oleh masyarakat luas, termasuk

pihak pendidikan, bidang HAKI sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu

negara. Pertumbuhan penghormatan atas HAKI tumbuh sejalan dengan pertumbuhan

perekonomian suatu negara. "Jikalau suatu negara perekonomiannya tergantung pada

investasi asing, maka mereka pun sangat berkepentingan dengan perlindungan HAKI.

Keluhan utama dari investor Amerika Serikat adalah belum memadainya penegakan hukum

bidang HAKI di Indonesia. Dua hal yang menjadi sorotan utama, yakni penghormatan hak

cipta yang menyangkut pembajakan VCD dan program komputer, serta penghargaan hak

paten berkenaan dengan obat-obatan.