BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.

Hak dan kewenangan suatu negara membuka hubungan diplomatik merupakan

implementasi konsekuensi dari diakuinya personalitas atau kepribadian negara

sebagai subjek internasional. Hak dan kewenangan negara tersebut merupakan

sebagai bukti diakuinya asas persamaan derajat negara-negara berdaulat dalam

hubungan internasional. Diplomatik mempunyai fungsi yang penting yang diatur

dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961 antara lain :

Mewakili negara pengirim dinegara penerima

Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara

penerima

Mempelajari dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan

perkembangan keadaan yang ada di tempat bertugas dan melaporkan

kepada negara pengirim

Meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan

hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan

sebagainya antar negara pengirim.

b. Rumusan Masalah

Seorang Pejabat Diplomatik mempunyai tugas dari negara yang harus di

laksanakannya dengan baik. Negara penerima megakui hak-hak pejabat

diplomatik. Apakah yang menjadi hak-hak istimewa seorang Pejabat

Diplomatik ?

1

c. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan paper ini adalah :

Untuk mengetahui hak-hak istimewa seorang pejabat Diplomatik

Sebagai tugas akhir dari mata kuliah Hukum Diplomatik

d. Metode Penulisan

Paper ini dibuat dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu berdasarkan

buku dan literatur yang ada.

2

BAB II

PEMBAHASAN

HAK-HAK ISTIMEWA SEORANG PEJABAT DIPLOMATIK

Adalah kebiasaan bagi semua negara untuk mengakui beberapa hak-

hak istimewa bagi pejabat diplimatik. Hak-hak istimewa ini sebenarnya

adalah merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh negara penerima,

terutama bersumber pada hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal

balik oleh hukum nasional negara dimana seorang wakil diplomatik tersebut

diakrediter yang khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai.

Boleh dikatakan bahwa secara universalnya hak-hak istimewa diplomatik ini

bersumber pada kebiasaan internasional (International Comity) dan meliputi hak-hak

istimewa.

a. Hak-hak istimewa pembebasan bea cukai

Hak-hak istimewa diplomatik dari pembebasan bea cukai ini dapat dinikmati oleh

pejabat diplomatik beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya dan pembantu-

pembantu rumah tangganya berdasarkan daftar umumnya kebebasan bea cukai ini

meliputi barang-barnag yang diimpor untuk keperluan perwakilan serta keperluan

pribadi rumah tangga pejabat diplomatik.

Dalam hubungan ini pula bagasi seorang pejabat diplomatik bebas dari

pemeriksaan petugas-petugas duane. Perlu diperhatikan disini bahwa bukan

merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan diplomatik, bila seorang petugas

duane merasa perlu atas pertimbangan yang serius melakukan pemeriksaan,

karena ada dugaan dimasukannya barang-barang yang dilarang oleh peraturan-

peraturan bea cukai negara setempat.

3

Hak-hak istimewa diplomatik terhadap pembebasan bea cukai ini diakui pula

dalam Konvensi Wina 1961, yaitu ditetapkannya dalam pasal 36, yang

memberikan kebebasan dari kewajiban bea cukai, baik bea masuk maupun bea

keluar dan pajak-pajak lainnya yang mempunyai hubungan dengan itu, tanpa

memasukkan biaya-biaya penyimpanan atau pajak yang ada hubungannya dengan

pelayanan, terhadap :

1. Barang-barang keperluan dinas misi perwakilan

2. Barang-barang untuk keperluan pribadi dari pejabat diplomatik atau anggota

keluarganya sebagai barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang

yang dimaksudkan untuk menetap.

Menurut pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961 ditentukan bahwa bagasi pribadi

dari seorang pejabat diplomatik adalah bebas dari pemeriksaan, kecuali terdapat

dasar yang serius untuk menduga bahwa terdapat barang-barang yang tidak

termasuk bebas seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasarl 36 diatas atau

barang-barang import dan eksport yang dilarang oleh hukum atau diawasi oleh

peraturan karantina negara penerima. Hal ini diakui dalam Konvensi Wina 1961,

tetapi asal saja pemeriksaan dilakukan dengan disaksikan sendiri oleh pejabat

diplomatik yang bersangkutan. Di luar kesaksiannya, misalnya bagasi yang

dikirim terdahulu atau kemudian maupun bingkisan-bingkisan yang dialamatkan

kepada kepala perwakilan, tidak berjak diperoleh oleh duance asal alamat dan hak

milik barang-barang tersebut dapat diketahui dengan jelas.

b. Hak-hak Istimewa Pembebasan Pajak

Hak-hak istimewa ini dinikmati oleh pejabat diplomatik beserta keluargam

pengikut-pengikutnya dan pembantu-pembantu rumah tangganya berdasarkan

daftar yang diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri setempat.

Pada umumnya hak-hak istimewa dalam perpajakan ini meliputi kebebasan-

kebebasan mengenai pajak langsung antara lain :

4

– Pajak Penghasilan

– Pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan, perabot, bagasi dan

sebagainya.

Pembebasan pajak ini tidak berlaku pada pajak tidak langsung (pasal

kenaikan harga barang-barang atau pembelian barang-barang di toko-toko

umum yang pajak penjualannya telah diperhitungkan ke dalamnya. Dan

pajak atas barang-barang tidak bergerak misalnya tanah, rumah, juga

dibebaskan dari pajak apabila barang tersebut milik resmi perwakilan.

Tetapi berlainan hal, bila barang-barang tersebut milik pribadi.

Dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa, seorang wakil diplomatik

akan dibebaskan dari semua pajak pribadi baik nasional. Regional atau municipal,

kecuali :

a. Pajak tak langsung, sehingga tak berlaku pada pembelian barang di toko

umum yang pajak penjualannya telah diperhitungkan di dalamnya.

b. Pajak atas barang-barang yang bergerak yang terletak di dalam daerah negara

penerima, misalnya rumah, tanah, kecuali yang dikuasai oleh pejabat

diplomatik tersebut atas nama negara pengirim untuk keperluan dan maksud

yang resmi dari misi perwakilan.

c. Pajak pendapatan yang sumbernya adalah dari negara penerima dan pajak

kapital terhadap investasi yang dibuat dalam perdagangan di negara penerima

d. Pajak untuk jasa-jasa pelayanan yang diberikan.

e. Registrasi, pembayaran pengadilan, hipotik, pajak perangko sehubungan

dengan barang-barang tak bergerak.

Secara mendetil peraturan-peraturan pembebasan pajak serta bea cukai maupun

cara-cara prosedur untuk memperolehnya berlainan dari satu negara ke negara

lain, walaupun ada kesamaan pada prinsipnya.

5

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bahwa secara Universal hak-hak istimewa diplomatik ini bersumber pada

kebiasaan internasional. Hak istimewa diplomatik terhadap pebebasan bea cukai

diatur dalam pasal 36 Konvensi Wina 1961 dan pembebasan hak istimewa

pembebasan pajak diatur dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961. Peraturan-peraturan

hak istimewa yang diberikan oleh negara penerima berbeda antara negara satu dengan

negara yang lainnya.

2. SARAN-SARAN

Sebaiknya setiap pejabat diplomatik yang membutuhkannya berusaha untuk

mematuhinya dengan tidak melupakan selalu bahwa hak kebebasan pajak, bea cukai

yang dimaksudkan sebenarnya bukan suatu hak yang dapat dituntut, tetapi bersumber

kepada kebiasaan international dan lebih merupakan suatu “Courtesy” dari negara

penerima.

6