Hak-hak Wanita dalam Islam

Tahun-tahun belakangan ini sangatlah berarti bagi Pengadilan Tinggi (Supreme Court)

India yang telah memenangkan kasus Shah Bano dan mendeklarasikan Undang Undang

Perlindungan Hak-hak Wanita dalam Perceraian (Protecting of Right on Divorce), yang

sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebagian besar Koran dan majalah memuat artikel-artikel

tentangnya secara berlebih lebihan. Sayangnya, kebanyakan artikel tersebut ditulis oleh orang

yang tidak begitu paham, bahkan sama sekali tidak mengerti masalah hak-hak wanita dalam

Islam. Penulis penulis itu berasal dari kalangan non-Muslim dan Muslim. Penulis non-Mzzuslim

mengira bahwa wanita muslim tidak lebih dari binatang ternak yang tidak boleh menikmati hak-

haknya1, sedangkan mereka yang muslim menganggap bahwa wanita harus tunduk kepada laki-

laki, meskipun sedapat mungkin juga diberi hak, namun tidak melibihi apa yang telah ditetapkan

oleh syariat. Dan perdebatan yang tidak lengkap ini terus berjalan; kenyataannya memang sangta

sedikit penulis-penulis yang mengetahui hak-hak wanita yang sebenarnya dalam islam. Oleh

karena itu, kita perlu mediskusikan masalah hak-hak wanita ini, sehingga menjadi jelas dan

karenanya wanita Muslim dapat meikmati hak-haknya.

Sebelumnya, perlu saya tegaskan bahwa hak-hak wanita yang telah digariskan didalam

syariat tidak hanya didasarkan pada teks Al-Qur’an, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat

para fuqaha (hakim). Seorang hakim Mesir yang sangat terkenal, Al-Shaikh Muhammad al-

Khadari, dalam bukunya mengatakan bahwa fiqh al-islami (hukum islam) didasarkan pada Al-

Qur’an, apa yang dating dari Rasul Allah ucapan dan perbuatannya, serta ara’al-fuqaha’

(pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing).2 Sehingga jelas sekali

bahwa syariat itu juga bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman

ketika dia hidup.

Kitab suci Al-Qur’an bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki

relevansi dengan zaman sekarang. Ajaran-ajaran yang demikian seharusnya tidak diperlukan

sebagai ajaran yang normatif. Ajaran ini harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut

harus diterapkan. Contonya, sebuah ayat yang sangat terkenal, “Kaum laki-laki itu adalah

pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melibihi sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (wanita), dank arena meraka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri

ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”3

Ayat ini nampaknya memperlakukan wanita secara kasar, namun harus dilihat dalam

konteksnya yang proporsional. Pada saat ayat ini turun, wanita dibatasi hanya boleh berada

didalam rumah dan laki-lakilah yang menghidupinya. Al-Qur’an memperhitungkan kondisi ini

menempatkan laki-laki pada kedudukan yangyang lebih superior terhadap wanita. Namun harap

dicatat bahwa Al-Qur’an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur social bersifat

normatif. Sebuah struktur social pasti dan memang berubah dan jika disebuah struktur social

dimana wanitalah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki (struktur

social kita sedang berjalan kearah sana), maka wanita pasti sejajar atau bahkan lebih superior

terhadap laki-laki dan memainkan peran yang dominan didalam keluarganya sebagaimana yang

diperankan oleh laki-laki.

Bahwa pendekatan ayat Al-Qur’an diatas bersifat pragmatis, bukan normatif, akan

tampak jelas dengan adanya dua ayat berikut, “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf,”4 dan “Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang

beriman, dan laki-laki dan wanita yang taat, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita

yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki

dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yangbanyak menyebut (nama) Allah, Allah telah

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”5 jika kita meletkkan tiga ayat ini

sacara bersama-sama dan melihatnya dalam konteks yang tepat, jelaslah bahwa Allah tidak

membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan itu berasal

dari struktur social yang menyebabkan superioritas laki-laki atas wanita. Namun jangan

disalahpahami bahwa Al-Qur’an juga mngungkapkan pernyataan yang normatif, namun dengan

kata-kata yang tidak ambigu, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

Kontradiksi yang terdapat didalam Al-Qur’an merefleksikan kontradiksi didalam situasi

yang kompleks waktu itu yang menjadi konteks turunnya Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagaimana

telah disebutkan tidak hanya berisi kalimat-kalimat normatif, namun juga kontekastual. Yang

pertama bersifat trasendental, sednag yang kedua disesuaikan dengn perubahan waktu dan

tempat. Akan tetapi, para ulama zaman pertengahan, seperti yang dikatakan Sheikh Khadari,

membuat ajaran-ajaran Al-Qur’an menjadi formal dan kemudian normatif. Merupakan kesalahan

besar jika menganggap pendapat para fuqaha ini bersifat transcendental dan tidak dapat dirubah.

Pendapat-pendapat mereka harus direvisi seiring dengan konteks yang berubah untuk

mengaktualisasikan ajaran yang normatif.

Hak-hak Wanita Muslim

Sebenarnya tema yang kita bicarakan ini sangat luas sehingga memerlukan beberapa jilid

buku untuk mambahasnya secara proporsional dan adil. Tetapi disini kita akan membahasnya

dengan hanya mengambil beberapa bagian saja dari ruang lingkup tema yang luas ini. Kita akan

membicarakan nikah, talaq, warisan, biaya hidup dan pemeliharaan anak. Dalam hal-hal tersebut,

seorang wanita muslim telah diberikan hak yang tidak diberikan oleh agama atau system yang

lain. Pernyataan ini mungkin akan mebelalakkan mata banyak orang dan memang demikianlah

kenyataannya. Banyak artikel yang telah mnegupas masalah-masalah ini, baik yang ditulis oleh

mereka yang bukan muslim maupun yang muslim, termasuk para ulama. Namun demikian,

pembahasan maslah ini, yang didasarkan pada sumber-sumber yang asli, akan membuktikan

bahwa klaim-klaimdalam artikel diatas tidak benar.

Nikah

Kita ketahui bersama bahwa pernikahan didalam islam merupakan sebuah perjanjian

kontrak (contract). Belakang ini sejumlah orang menganggapnya sebagai perjanjian yang suci

(sacred contract). Terletak diantara sacral dan sebagai kontrak.6 Namun sebuah penelitian

tentang perkembangan pernikahan semenjak zaman pra Islam menunjukkan bahwa pernikahan

itu lebih sebagai perjanjian kontrak daripada bersifat sacral. Yang lebih penting dalam masalah

ini adalah bahwa keduanya, laki-laki dan wanita, berdiri sederajat. Laki-laki tidak memiliki hak

istimewa diatas wanita, dan wanita juga tidak memiliki hak diatas laki-laki. Seorang wanita

mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian sesukanya, sebatas tidak melanggar ketentuan

Allah (hududullah). Dia dapat mengadakan perjanjian dengan alasan yang dapat diterima,

termasuk hak untuk bercerai (talaq tajwiz). Dengan hak ini, jika dia diperlakukan secara tidak

adil oleh suaminya (termasuk jika suaminya menikah lagi), dia dapat menuntut perceraian.

Sejauh pengetahuan saya, tidak ada system, apalagi agama lain yang memberinya hak yang

segitu jauh seperti yang diberikan Islam.

Bila kita mencermati hadits-hadits Nabi, dari sudut pandang modern, beberapa tampak

merendahkan wanita. Namun sekali lagi, sebagian besar hadits tersebut bersifat kontekstual dan

tidak berlaku lagi, serta banyak orang yang berusaha mengukuhkan supremasi laki-laki karena

pengaruh kondisi waktu itu. Hadits-hadits yang seperti ini tidak lagi sesuai dengan kondisi

sekarang. Dan kejadian ini bukan hal baru. Bahkan seorang sahabat Nabi yang paling dekat,

Hazrat Umar, dengan adanya perubahan zaman, tidak lagi menerapkan sebuah ajaran Al-Qur’an

dan Sunnah Nabi. Umar menolak untuk memberikan zakat kepada yang termasuk dalam kategori

mu’allafat al-qulub, meskipun Al-Qur’an menuntut pemberian zakat tersebut7 dan Nabi juga

mempraktekkannya dengan alasan bahwa islam waktu itu masih lemah dan memerlukan

dukungan dari mereka yang dapat dimintai harta. Pada zaman Umar, keadaannya sudah lain,

situasi telah berubah dan oleh karenanya tidak perlu lagi mengikuti apa yang dilakukan Nabi dan

yang diajarkan Kitab Suci Al-Qur’an.

Al-Ustadh Zarqa’ dalam hal ini berkomentar:

Itu tidak berarti bahwa Tuhan memperbolehkan Hazrat Umar mengatakan bahwa

ajaran-ajaran Al-Qur’an itu tidak benar atau tidak berlaku lagi. Semua yang dilakukannya

telah dipikirkan secara mendalam dengan merujuk pada makna yang ada dibalik ayat-

ayat tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku. Dia membuat kesimpulan

bahwa mu’allafat al-qulub diberi zakat karena situasi yang ada pada waktu itu memang

menuntut demikian.... Ketika situasinya berubah dan Islam telah kuat posisinya dan telah

mencapai kemenangannya, tiba untuk tidak memberikan zakat kepada mu’allafat al-

qulub, karena islam tidak lagi memerlukan bantuan materi.8

Bahkan seorang teolog yang ternama, Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya, A’lam al-

Muwaqqa’ in, Vol. III, hal. 14-70, membahas secara mendetail perlunya perubahan ajaran-ajaran

syar’i karena zaman yang harus berubah dan dia mengemukakan konsep tataghayyarulahkam

bitaghayyarul azman yang sangat revolusioner, dan demikianlah yang memang dituntut oleh

kehidupan modern.

Kisah ini untuk menunjukkan bahwa selama abad pertengahan beberapa teolog terkenal

sangat mengerti akan perlunya perubahan dan mengungkapkan secara doktriner. Mka sungguh

sangat disayangkan, jika para teolog modern masih mempertahankan kemandegan ini secara

garang dan menolakuntuk mengikuti contoh yang diberikan Ibn Taymiyyah dan temannya, Ibn

Qayyim, yang telah saya paparkan tadi. Perkecualian beberapa teolog pada abad pertengahan ini

saya kemukakan untuk mengantarkan diskusi tentang perubahan yang perlu dilakukan dalam

syariat. Sekarang kita kembali ke masalah hak-hak wanita dalam Islam dengan kasus pernikahan.

Seorang wanita mempunyai hak untuk menerima perjanjian nikah, ataupun menolaknya.

Menurut Sahih Bukhari, Nabi membatalkan pernikahan Khansa’ binti Khizam, ketika ayahnya

memaksakan pernikahan yang tidak sesuai dengan kehendak Khansa. Sehingga dia menjadi

seorang janda.9 Seperti telah saya katakan berulang kali bahwa Al-Qur’an tidak mengenal konsep

wali. Seorang wanita bebas untuk menikah sendiri tanpa wali, jika dia menghendaki. Dalam

kasus jandadan perceraian, para hakim yang paling ortodoks pun menyetujui bahwa para wanita

tidak memerlukan wali dan bebas untuk menikahkan diri sendiri.

Mahr

Ketika hendakmemasuki jenjang pernikahan, wanita bebas menentukan jumlah mahr

(mahar) yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya. Dia

bebas menggunakan mahar sekehendak hatinya. Al-Qur’an mengatakan, “Berikan mahar kepada

wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”10 Tidak ada

batasan dalam menentukan besarnya mahar. Al-Qur’an mengajarkan agar laki-laki memberikan

mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya. :Dan jika kamu ingin mengganti

istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka

harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.” 11

Ketika Khalifah kedua, HazratUmar, ingin membatasi jumlah mahar, seorang wanita berdiri dan

membacakan ayat ini, serta berkata bahwa Allah menginginkan laki-laki memberikan maharnya

sebanyak yang dia mampu. Hazrat umar kemudian berkata bahwa meskipunseorang wanita lebih

mengetahui fiqh dalam masalah ini daripada dirinya, dia tetap harus meminta mahar secara

wajar. Sesuai dengan Al-Qur’an, wanita memang boleh menetapkan mahar sebanyak mungkin.

Dan Al-Qur’an juga memperingatkan laki-laki untuk tidak mengambil mahar yang diberikan

kepada istri-istrinya, “Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu

berikan kepada mereka….”12 Jadi, Al-Qur’an menghendaki tidak boleh ada campur tangan

terhadap hak wanita atas mahar.

Hak untuk Mendapatkan Biaya Hidup

Hak untuk mendapatkan biaya hidup atau nafkah dapat dibagi menjadi dua:

1. Hak untuk mendapatkan biaya hidup sebagai seorang istri

2. Hak untuk mendapatkan biaya hidup setelah perceraian.

Seperti kita ketahui, hak yang terakhir ini menjadi perdebatan yang panjang bagi para

ulama. Selanjutnya, kita akan mulai dengan membicarakan hak sebagai seorang istri, yakni

manakala tali pernikahan belum putus.

1. Hak istri atas nafkah

Menurut Al-Qur’an, laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi istrinya dan

anak-anaknya yang dilahirkan dari istrinya setekah berlangsung pernikahan yang sah.

Disebutkan, “Laki-laki adalah yang bertanggung jawab…” (Al-Qur’an, 4: 34). Masih ada ayat-

ayat lain yang berkenaan dengan masalah ini. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa nikah

itu sendiri tidak membuat seorang suami mempunyai kewajiban untuk menghidupi istrinya.

Justru yang dikenakan kewajiban adalah istri untuk menyerahkan tubuhnya kepada suaminya

sebagai tanda sempurnanya pernikahan.13 Bila seorang istri menolak untuk hidup dengan

suaminya, suami tidak dapat dipaska mencukupi nafkah istrinya itu. Tetapi ika suami tidak

mampu hidup bersama istrinya karenaalasan impotensi atau lainnya, istri berhak atas nafkahnya

secara penuh. Ini kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, memeliharanya

dan muncukupi nafkahnya dengan baik.14 Nafkah itu menjadi kewajiban suami, bahkan jika

istrinya tinggal dengan orant tuanya dan suami belum mengajaknya tinggal bersama.

Akan tetapi, jika suami belum melunasi maharnya dengan segera (mu’ajjal), istrinya

dapat menolak untuk tinggal bersamanya tanpa kehilangan hak atas nafkahnya. Haknya ini

bahkan masih tetap berlaku, meskipun dia menjadi gila atau telah tua renta sehingga tidak dapat

melayani kebutuhan seksual suaminya. Jika suami dipenjara, istri masih memiliki hak tersebut,

namun akan kehilangan hak itu, jika istri yang dipenjara (selama dalam penjara). Istri akan

kehilangan hak atas nafkah atau biaya hidup, jika dia tidak patuh (nazhisah) dan meninggalkan

suaminya, namun istri memiliki hak tersebut, jika dia menolak suaminya untuk melakukan

hubungan seksual, dan dia masih tinggal bersama suami. Istri akan kehilangan hak atas nafkah,

jika kawin lari dengan orang lain.15

Masalah lainnya adalah kedudukan wanita dalam menentukan besarnya nafkah tersebut.

Menurut Hanafi, yang menentukan adalah wanita, bukan laki-laki, sedangkan menurut Syafii,

laki-lakilah yang menentukan besarnya biaya hidup itu. Tetapi menurut sejumlah ahli fiqh,

besarnya biaya hidup lebih baik ditentukan oleh kedua belah pihak.16 Jika istri kaya dan suami

miskin, besarnya biaya hidup yang wajib dipenuhi suami, menyesuaikan dengan situasi. Ini

menurut Abu hanifa, namun menurut imam Syafii, suami harus memenuhi sesuai dengan

pendapatannya. Menurut Syafii, Hambali dan Maliki, istri juga dapat menentukan biaya hidup

beberapa tahun sebelumnya, meskipun Imam Abu Hanifa menolaknya.

Bagaimana jika suami melarikan diri secara diam-diam? Menururt keempat ahli fiqih itu,

istri dapat mengambil pinjaman atas nama suaminya dan merupakan kewajiban suami untuk

melunasinya. Tetapi dalam pandangan Abu Hanifa, istri berhak untuk mengambil pinjaman, jika

hakim telah menyetujuinya, sedangkan menururt Syafii, Hambali dan Maliki, hak istri

mengambil pinjaman itu bersifat absolute tanpa campur tangan pengadilan, jika suaminya

memang melarikan diri secara sembunyi-sembunyi.17

Jika suami secara terus-menerus mengabaikan istri dan tidak mencukupi kebutuhan

materialnya, istri berhak mengajukan perkara ini ke pengadilan.18 Pengadilan berhak untuk

memasukkannya ke penjara tanpa memeriksa si suami terlebih dahulu. Menurut sejumlah ahli

fiqh, hukumannya itu berkisar antara satu sampai tiga bulan. Perlu dicatat, meskipun istri setuju

suaminya tidak perlu membayar biaya hidupnya, namun persetujuan ini tidak sah, karena

mencukupi biaya hidup merupaka syarat objektif nikah dan persetujuan yang mempengaruhi hak

istrinya itu tidak dapat dianggap benar.19

Secara umum, seorang istri tidak diperbolehkan meninggalkan suami dengan alasan

suaminya miskin, namun pengadilan dapat memutuskan hal ini, jika suami dalam waktu dekat

tidak memungkinkan untuk mencukupinya dan kemungkinan besar istri akan terjerat dosa. Disini

perlu diperhatikan, adanya kesamaan dengan pasal 125 CrPC., meskipun ada juga perbedaan

yang mendasar. Kesamaannya itu terletak pada sama-sama memperhitungkan kemungkinan istri

sampai terpaksa berbuat dosa, untuk memutuskan apakah berhak meninggalkan suami. Tidak ada

keberatan dengan menggunakan analogi ini untuk menetapkan bahwa biaya hidup istri boleh

dibayarkan setelah perceraian, jika dikhawatirkan istri akan terjerumus pada dosa dan inilah yang

disebutkan dalam pasal 125 CrPC.

Banyak Negara Islam yang mengakui hak istri untuk meninggalkan suami jika suami

tidak mencukupi biaya hidupnya. Ahwal al-Shakhshiyah Irak, pasal 45 mengatakan bahwa

seorang istri, jika tidak mendapatkan biaya hidupdari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan

secara syar’i, dapat meninggalkan suami dan mengadukannya ke pengadilan. Dan pengadilan

akan menghukumnya 60 hari kurungan penjara. Sama halnya dengan hukuman di Mesir, jika

suami tidak mampu mencukupi biaya hidup istrinya, pengadilan menetapkan hukuman selama 30

hari, dan istri boleh meninggalkannya. Di Yordania, menurut Haquq al-‘Aalia, istri boleh

meninggalkan suami, jika tidak dicukupi biaya hidupnya selamasatu tahun. Dan di Syria,

pengadilan akan menetapkan bahwa istri boleh meninggalkan suami, jika dia tidak mencukupi

biaya hidupnya selama tiga bulan.20

Kata nafqah didalam syariat maknanya jelas. Yang termasuk nafkah adalah makanan,

pakaian dan rumah. Menurut Fatawa Al-Magiri (disuse selama masa dan atas perintah

Aurangzeb), nafkah itu termasuk sabun, minyak, air, obat-obatan dan barang barang lain yang

diperlukan untuk kesejahteraan istri.21 Perlu juga diperhatikan bahwaseorang wanita tidak dapat

dipaksa memasak atau mencuci pakaian. Dia mempunyai hak untuk disediakan makana yang

telah dimasak dan pakaian yang bersih oleh suaminya. Dia juga berhak atas rumah yang terpisah

dari orang tua atau saudara-saudara suaminya. Suami harus menyediakan rumah yang terpisah

atau rumah yang istrinya bisa leluasa menggunakannya secara terpisah dari orang lain. Namun

sah saja, jika istri menginginkan tinggal bersama mertua dan saudara-saudara suaminya.22

Jelaslah uraian diatas bahwa tidak ada agama atau hukum modern yang memberikan hak-

hak yang sangat luas kepada wanita. Namun sangat disesalkan ketika segelintir wanita

Muslim(sebenarnya sangat jarang) tidak mendapatkan hak-hak ini. Jka mereka dididik dengan

benar, maka hak-hak yang mereka peroleh didalam syariat, sungguh dapat meningkatkan

kedudukan wanita.

2. Nafkah setelah perceraian

Semua ahli fiqh, Syiah atau Sunni, sepakat bahwa biaya hidup setelah perceraian dapat

dibayarkan setelah masa iddah, yaitu salama tiga kali masa menstruasi (atau tiga bulan jika istri

telah mamasuki masa menopause) atau sampai istri melahirkan anak yang dikandungnya. Namun

demikian, perlu dicatat bahwa perceraian itu ada dua jenis:

1. Dapat dicabut kembali, atau raj’i

2. Tidak dapat dicabut kembali atau mughallaza.

Menurut Imam Syafii, perceraian mughallaza (pada umumnya dipraktekkan di India), biaya

hidup tidak boleh dibayarkan selama masa iddah.23 Akan tetapi, menurut Hanafi (mayoritas

Muslim India menganut mahzab Sunni Hanafi), merupakan kewajiban suami untuk

membayarkan biaya hidup mantan istri selama masa iddah, meskipun perceraian itu mughallaza.

Namun setelah masa iddah selesai, disebut mustahib, jika perceraian tidak dicabut. Namun

demikian, tidaklah berdosa membayarkan biaya hidup setelah iddah, karena keputusan ini dibuat

oleh sejumlah pemimpin Islam selama permusuhan melawan pengadilan pada zaman Shah Bano.

Kita akan membahasnya secara mendetail diakhir kesempatan.

Argumentasi yang menentang pembayaran biaya hidup setelah iddah adalah bahwa

dalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian kontrak dan seorang wanita, setelah bercerai,

dikembalikan kepada orang tuanya, tidak seperti pernikahan yang sacral dimana seorang wanita

menjadi bagian dari keluarga suaminya dan tanggung jawab nafkah tetap berada pada pundak

suami atau iparnya. Tetapi argumentasi ini tidak logis dalam hal kematian. Dan sebenarnya

dalam pernikahan yang sacral, tidak ada konsep perceraian. Konsep perceraian ini berasal dari

pembaharuan yang dilakukan didalam hukum Hindu. Ketika suaminya meninggal, dalam

pernikahan yang sacral, istri tidak dikembalikkan kepada orang tuanya; dia tetep menjadi bagian

dari keluarga suaminya. Sedangkan didalam Islam (pernikahan sebegai perjanjian kontrak),

setelah suami meninggal, istri dikembalikan kepada orang tuanya. Dan dia dapat menikah lagi

tanpa ada stigma social. Terlihat disinibahwa dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan ini

sangat menguntungkan dan berpihak pada wanita.

Namun demikian, dalam kasus percderaian, masalahnya tidak sederhana. Perceraian itu

ada dua jenis, khul’a (wanita yang mengajuka cerai dengan kompensasi membayar fidyah bagi

laki-laki) dan mabarat (suami-istri sama-sama setuju untuk bercerai), kemudian masalahnya

adalah apakah si wanita harus hidup menyendiri atau kembali kepada orang tuanya. Orang tua

wanita juga berkepentingan dengan perceraian anaknya ini. Dalam kasus ini, sangat tidak logis,

kalau bukan amoral, menimpakan tanggung jawab biaya istri kepada suaminya meskipun dibayar

setelah iddah.

Dalam kasus talaq-i-‘ah (talak tiga) yang sangat bisa terjadi dalam masyarakat Islam di

India yang menganut mahzab Sunni Hanafi, masalahnya menjadi berbeda. Perceraian bukan

hanya menjadi pilihan wanita, ketika dia dilemparkan ke jalan oleh suaminya yang sedang marah

atau bahkan mabuk. Wanita ini tidak lagi peduli dengan pernikahannya itu; dan parahnya

masalah ini tidak dapat diadili sepenuhnya. Dia bahkan tidak dapat mengajukan seorang yang

dapat menengahi masalah ini sebagaimana yang dituntunkan Al-Qur’an (Dan jika kamu

khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu….).24 Itulah yang

sering terjadi di India. Maka dalam kasus ini, tidak adil dan amoral jika wanita tidak dilindungi

dan hanya memberikan sedikit biaya hidup bahkan dibayarnya setelah iddah sampai dia menikah

lagi atau meninggal. Ini masalah penafsiran. Dan Al-Qur’an serta syariat menjamin keadilan

wanita. Islam mengajarkan keadilan, bahkan jiakpun bertentangan dengan kepentingan dirinya

(Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan,

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau sadara-

saudaramu….).25 Keadilan menjadi lebih diperlukan jika menyangkut golongan masyarakat

lemah. Islam sangat tegas dalam membela golongan yang lemah.

Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian kontrak dan kedua belah pihak memiliki hak

yang sama (dan Al-Qur’an memberikan hak yang sama bagi kedua belah pihak), perjanjian ini

tidak dapat dibatalkan oleh suami dengan semena-mena tanpa member kesempatan untuk

menimbang-nimbang atau rujuk kembali. Jika suami berlaku semena-mena terhadap istrinya,

makadia harus mempertanggungjawabkannya dengan memberikan biaya hidup, bahkan

mungkin sampai diluar masa iddah. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an dan konsep keadilan dan

moralitas. Demi keadilan, maka tidak boleh ada larangan buta atau pembayaran biaya hidup

diluar iddah. Penentuan perceraian dalam kasus ini harus diputuskan oleh pengadilan.

Hidanat atau Hak Untuk Mengasuh Anak

Islam mengikuti system patrarkal dan menyatakan bahwa anak-anak menjadi milik

ayahnya, namun bukan berarti mengingkari hak istri. Hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya

dihargai sepenuhnya. Ada satu hal lagi dalam hokum Islam yang harus diperhatikan. Garis

keturunan seorang anak dihubungkan dengan ayahnya, hanya jika anak itu lahir dari pernikahan

yang sah. Jika anak itu hasil dari zina (perkosaan, suka sama suka dan sebagainya), maka dia

hanya menjadi milik ibunya, bukan ayahnya, karena ayahnya ini bukan ayah yang sah.

Perlu juga diperhatikan ketika syariat Islam menetapkan bahwa anak menjadi milik

ayahnya, seluruh tanggung jawab pemeliharaan fisik, bahkan ketika diasuh oleh ibunya,

dibebankan kepada sang ayah. Ayah harus membiayai perawatan anak-anaknya kalaupun mereka

diasuh oleh ibu, hingga mereka dewasa dan dapat menghidupi diri mereka sendiri.

Ada kesepakatan diantara fuqaha bahwa yang pertama-tama berhak membesarkan anak-

anak adalah ibunya, namun yang menjadi masalah adalah sampai usia berapa ibunya berhak

membesarkannya?26 Menurut mazhab Hanafi, seorang anak laki-laki berhak diasuhi oleh ibunya

sampai usia 7 atau 8 tahun, sedangkan anak perempuan sampai masa puber. Sedangkan menurut

Imam Syafii dan Hambali, ibu berhak mengasuhnya sampai usia 7 tahun untuk anak perempuan

dan juga laki-laki. Sebaliknya, para fuqaha Syiah berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak

laki-laki sampai usia 2 tahun dan anak perempuan sampai 7 tahun.27 Setelah mencapai usia

tersebut, anak berhak memilih apakah akan ikut ayah atau ibunya. Bayhaqi dan bukunya Sunan

(buku hadits) mengutip sejumlah hadits Nabi yang sangat jelas dalam menetapkan hak ibu untuk

mengasuh anak-anaknya.28 Dengan demikian, hak seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya

sampai usia tertentu adalah absolutdan kemudian terserah anak itu sendiri untuk memutuskannya

atau diserahkan kepada hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan

kesejahteraan si anak. Dan sekarang konsep ini telah dikenal dalam hokum modern .

Sebenernya, Islam telah sangat maju dalam melindungi hak-hak ibu. Islam menuntut

ayah untuk membayar si ibu karena menyusui anaknya. Al-Qur’an mengatakan, “Ibu-ibu

hendaklah menyusui ank-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian

kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”29 Kata-kata rizquhunna wa kiswatuhunna (makanan

dan pakaian mereka) telah sangat jelas bahwa untuk menyusukan anak-anaknya, si ayah harus

membayar sang ibu. Dan ayat tersebut lebih jauh lagi menyatakan bahwa jika ayahnya

meninggal dunia, maka ahli warisnyalah yang akan membiayai penyusuan tersebut.30 Sistem

hukum manakah yang memberikan upah kepada seorang ibu yang menyusui anak-anaknya?

Ketika perceraian terjadi, hukum Islam mengatakan, “Ibu memiliki hak yang lebih besar

untuk mengasuh anak-anaknya, tanpa ada perlu dipermasalahkan,” (al-umm ahaqqu bi kafalati

al-tifl wa al-m’utawwah idha tulliqat)31 dan ini sangat revolusioner dan modern. Imam Syafii

mengatakan bahwa seorang ibu memilikikasih saying (ahna) dan lebih lembut (araqq) dari pada

seorang ayah.32 Dan sekali lagi, setelah mencapai usia yang telah ditetapkan, anak boleh memilih

mau tinggal bersama ibu atau ayah dengan pertimbangan kesejahteraan.

Hukum di Tunisia bahkan menyatakan, jika seorang ibu tidak mempunyai rumah untuk

mengasuh anaknya, maka kewajiban ayahnyalah untuk menyediakan rumah yang terpisah.33

Perlu dicatat bahwa syariat menyatakan bahwa seorang ibu diberi upah untuk mengasuh anak-

anaknya. Dan dia tidak berkewajiban mengasuh anaknya, jika tidak diberi upah. Kerena seorang

ibu telah menghabiskan waktu dan mengeluarkan tenaga untuk mengasuh anaknya, maka dia

harus mendapatkan upah. Menurut hukum di Syria, jika ada orang yang mau bertanggung jawab

untuk menghidupi seorang anak (ujra’hidanat), atau jika saudara dari anak tersebut menawarkan

diri untuk mengasuhnya dengan cara yang baik (ihsan), si ibu harus menyerahkan anaknya itu

kepadanya, atau mengasuhnya tanpa mendapat upah.34

Hak atas Kekayaan

Tidak ada agama selain Islaml, atau system yang legal lainnya, yang telah memberikan

hak kepada wanita atas kekayaannya sendiri tanpa campur tangan suami atau ayahnya. Islam

mengakui hak individu atas kekayaannya, laki-laki, wanita, atau anak-anak. Dalam kasus hak

atas kekayaan yang dimiliki anak, maka ayah atau saudaranya (jika ayahnya tiada) dapat menjadi

wali dengan kewajiban menjaga kekayaan tersebut dengan mengembalikannya dalam keadaan

yang sama kepada anak tersebut ketika sudah dewasa.

Wanita, seperti individu yang lain, juga memiliki hak atas kekayaannya sendiri. Ayah

atau suaminya tidak dapat ikut campur tangan terhadap hak ini. Wanita dapat menginvestasikan

uangnya untuk kepentingan bisnis tanpa perlu meminta izin ayah atau suaminya. Demikian juga,

dia dapat membelanjakan uangnya untuk kesenangan atau kemewahannya sendiri. Dia tidak

berkewajiban membelanjakan uangnya untuk ayah atau suaminya selain atas kemauannya

sendiri. Bahkan jika suaminya adalah seorang miskin dan dirinya seorang yang kaya, wanita itu

tetap hak untuk meminta nafkah dari suaminya dan untuk anak-anaknya. Pendapatan yang

diperoleh wanita itu sendiri tidak menghapuskan tanggung jawab suami untuk menghidupi diri

dan anaknya, bahkan kalau perlu suaminya harus mencari pinjaman untuk tujuan ini.

Masih banyak aspek-aspek lain dalam hak-hak wanita Muslim yang diberikan syariat

Islam yang belum kita bicarakan dalam bab ini. Untuk membicarakan masalah keadilan secara

utuh, perlu beberapa buku tersendiri. Dari pembicaraan ini, kita mengetahui dengan jelas bahwa

Islam telah memberikan hak-hak kepada wanita, sekali lagi, tidak doberikan oleh agama lain.

System hukum zaman kuno dan modern sekalipun tidak memberikan hak-hak ini. Sayangnya,

Islam pada masa sekarang ini telah kehilangan cahayanya. Hal ini disebabkan umat islam kurang

memiliki pengetahuan yang cukup tentangsyariat dan juga karena praksis Islam yang salah yang

telah menyimpang dari islam yang sebenarnya. Dan untuk mengetahui penyimpangan ini, kita

harus mempelajari kondisi sosiologis kaum Muslim dengan mengesampingkan kepentingan

pribadinya.

Catatan Kaki1Bahkan keputusan Pengadilan Tinggi ini menjelek-jelekkan Islam dalam hak-hak wanita dalam

kasus Shah Bano.2Lihat al’Allamah al-Shaikh Muhammad al-Khadari Bek, Ta’rik Al-Tashari al-Islami (Banaras,

1983: 5)3Al-Qur’an, 4: 34.4Al-Qur’an, 2: 228.5Al-Qur’an, 33: 35.6Prof. Tahir Mehmood dalam Gajendragadkar Memorial Lectures yang berasal dai Bombay

University pada tahun 1984, yang menggambarkan pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai

perjanjian kontrak, namun sebagai perjanjian suci, sacral sekaligus sebagai kontrak.7Lihat Al-Qur’an, 9: 60.8Ustadh Zurqa , Al-Huquq al-Madaniyah (Damaskus, 1307 H) Vol. 1, hal. 72 yang saya

terjemahkan.9Sahih Bukhari (Lahore, 1980) Vol. I. Hal 326.10Al-Qur’an, 4: 4.11Al-Qur’an, 4: 20.12Al-Qur’an, 2: 229.13Lihat, Fatawa Qazikhan, diterbitkan di India, Vol. I, hal. 195.14Lihat Egyptian Law Section 150 dalam Ahkam al-Shari’at fil Ahwal al-Shakhshiya.15Lihat Majmu’a Qawanin-e-Islam, diedit oleh Dr. Tanzilur Rahman (Islamabad, 1965), Vol. I,

hal. 312-313.16Lihat Sharh-e-Waqiya (dalam bahasa Urdu) edisi Lahore, hal. 488.17Lihat Bahr al-Ra’iq, diterbitkan di Mesir, Vol. IV, hal. 214.18Ibid, Vol. IV, hal. 202.19Ibid, Vol. IV, hal. 203.20Lihat Majmu’a Qawanin-e-Islam, op. cit, Vol. I, hal. 326.21Lihat Fatawa Almagiri, (dalam bahasa Arab) Vol. II, hal. 144.22Lihat Sharh Waiqayah (dalam bahasa Urdu) yang diterbitkan oleh Lahore, hal. 491. Juga lihat

Fatawa Almagiri,

op. cit., Vol. I, hal. 147.23Lihat Majmu’a Qawanin-e-Islam, op. cit, Vol. I, hal. 319.24Al-Qur’an, 4: 35.25Al-Qur’an, 4: 135.

26Lihat Majmu’a Qawanin-e-Islam, op. cit, Vol. III, hal. 877.27Ibid, hal. 877-878.28Lihat Bayhaqi, Al-Sunnan al-Kubra, yang diterbitkan di Hyderabad, Vol. III, hal. 3-5.29Al-Qur’an, 2: 233.30Ibid.31Lihat ibn Maqdisi, Kitab al-Mughni dan Imam Syafii, Kitab al-Umm, (Mesir, 1381 H) Vol. III,

hal. 235.32Lihat Kitab al-Umm, op. cit, Vol. III, hal. 235.33Lihat pasal 56 Qanun al-Ahwal al-Shakhshiyah dalam Tunis cf. Majmu’a Qawanin-e-Islam, op.

cit, Vol. III, hal. 893.34Lihat pasal 44 dalam Syrian Personal Law cf. Majmu’a Qawanin-e-Islam, op. cit, Vol. III, hal.

890.