Tugas 2Hari/Tanggal : Jumat, 1 Mei 2015

Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanDosen : Faranita Ratih L, SH, MH

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Yohanes Pantau GemilangJ3E113030

PROGRAM KEAHLIAN SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGANPROGRAM DIPLOMAINSTITUT PERTANIAN BOGOR2015

Setiap insan yang terlahir dan menginjakkan kaki ke muka bumi secara otomatis memiliki hak asasi. Hak yang pertama kali dimiliki adalah hak untuk hidup. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia yang semakin disertai beban pastinya harus didukung dengan yang namanya hak. Mulai dari hak untuk menyalurkan pendapat, hak untuk bersuara, hak untuk hidup, dan lain lain. Seluruh hak yang telah tertuang dalam pasal 27 sampai 31 itu menandakan bahwa setiap hak yang ada telah diatur dalam landasan Negara. Namun dewasa ini banyak sekali kita jumpai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat tidak sedikit memakan korban jiwa. Kerusuhan Mei 1998 contohnya, pada saat rezim pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, semua kekuasaan terletak di tangan presiden dan presiden lah yang memiliki otoritas penuh atas rakyat. Namun para mahasiswa yang berintelek pada saat itu tidak seerta merta menerima dan larut dalam keadaan yang menyiksa. Mereka menaiki gedung MPR dan menguasainya untuk menuntut Soeharto diturunkan. Saat itu rakyat berkuasa penuh atas bangku pemerintahan maka timbullah istilah people power. Dibalik itu semua tentunya banyak menelan korban jiwa, mahasiswa ditembaki oknum aparat kepolisian, pemerkosaan orang ras tionghoa yang tinggal di Indonesia, penjarahan barang-barang, sampai hal yang terburuk sekalipun terjadi kala itu. Sampai detik ini, masih banyak kasus-kasus yang terselubung dan belum terungkap dibalik kerusuhan Mei 1998. Dalang dibalik tragedi tersebut pun belum satu pun mengetahuinya. Jauh sebelum Indonesia merdeka pun banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang timbul ke permukaan.Tragedi Jembatan bacem yang menelan korban jiwa akibat praduga tak bersalah terhadap warga yang diduga komunis. Banyak saksi bisu yang mungkin hanya bisa terdiam melihat tragedi semacam pelanggaran HAM. Contoh kasus-kasus di atas telah mencerminkan bahwa Indonesia masih lemah dalam menerapkan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat. Dewasa ini pun timbul masalah terkait HAM yaitu kepada tersangka narkoba yang akan dijatuhi hukuman mati oleh Negara. Padahal setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Akhirnya eksekusi tetap berjalan sesuai dengan paying hukum. Seringkali paying hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hanya orang-orang yang berkuasa yang bisa mempermainkan hukum di Indonesia ini. Mereka yang mempunyai cukup dana untuk membeli penjara dan di rombak seperti kamar hotel berbintang lima. Ketika kita melihat ke bawah, banyak sekali rakyat yang diadili semena-mena. Bahkan ganjaran yang diterimanya pun tidak sebanding dengan kejahatannya. Hal-hal inilah yang menjadi halangan untuk kita tidak bisa maju. Padahal landasan hukum terkait kasus pelanggaran HAM tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 pelanggaran HAM yaitu, perbuatan manusia, disengaja maupun tidak atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi / mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM ini dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu:1. Pelanggaran HAM bersifat berat (pembunuhan massal / sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan secara paksa, perbudakan / diskriminasi). 2. Pelanggaran HAM biasa (pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya). Diskriminasi terhadap derajat manusia seringkali terjadi. Bahkan kejahatan yang sekelas koruptor memiliki masa tahanan lebih ringan dibandingkan dengan kasus pencurian batang pohon jati yang dilakukan oleh seorang wanita paruh baya. Sungguh memilukan penderitaan yang dialami bangsa kita ini. Semakin terpuruk dan semakin menunjukkan kelemahannya. Tidak hanya Indonesia memang yang memiliki kasus pelanggaran HAM. Negara-negara lain pun telah ada dan pasti mengalami kasus tersebut. Perbedaan suku, bangsa, agama, dan ras seharusnya menjadikan semua manusia ini bersatu. Apalagi bangsa Indonesia yang memiliki pedoman Bhineka Tunggal Ika. Itu berarti disetiap perbedaan yang kita miliki harus saling melengakapi dan bersatu sehingga akan muncul sebuah Negara yang kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tak lepas dari itu semua peran kita sebagai warga Negara yang baik adalah menyokong pemerintahan dengan doa. Karena doa dapat mengubah suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin