HAK ANAK DISABILITAS DI INDONESIA (Analisis terhadap UU NO...

HAK ANAK DISABILITAS DI INDONESIA

(Analisis terhadap UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

HUSNIL KHULUQI

1113044000002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H/2017 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Sumber-sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negerin (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

saksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 5 Juni 2017

Husnil Khuluqi

iii

ABSTRAK

HUSNIL KHULUQI (NIM 1113044000002), “HAK ANAK DISABILITAS

DI INDONESIA (Analisis UU NO 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam), Program Studi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

UU NO 8 Tahun 2016 tentang disabilitas adalah UU yang sangat berguna bagi

kaum disabilitas, terutama bagi anak-anak yang sangat membutuhkan. Akan tetapi,

hal ini menjadi suatu yang sangat baru di Indonesia. Minimnya kajian tentang

disabilitas di dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam membuat saya sebagai

penulis skripsi mengangkat tema hak anak disabilitas di Indonesia dengan

pembahasan yaitu membahas UU yang belum lama ini dikeluarkan yaitu UU NO 8

Tahun 2016.

Metode yang digunakan penulis adalah metode normatif karena metode ini

sangat berkaitan dengan UU seperti pembahasan yang penulis bahas dan

penggunakan teknik pengumpulan data library research yaitu teknik pengumpulan

data yang sumber utamanya adalah sumber pustaka seperti buku.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah UU tersebut masih banyak kekurangannya

dan harus lebih banyak melakukan kajian-kajian tentang disabilitas yang menurut

penulis masih sangat kurang pembahasannya di Indonesia ini.

Pembimbing: Hj. Rosdiana. M.A

Kata kunci: Anak dan disabilitas

Buku terbitan: 2002-2015

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang

telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta cinta-Nya sehingga

membuat hati dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya sebagai syarat akhir dalam menyelesaikan sarjana program strata satu (S1)

pada jurusan Hukum Keluarga.

Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,

yang telah memberikan cahaya untuk menerangi jalan kehidupan seluruh umat.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata

sempurna. Semua ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari

berbagai pihak. Untuk itu, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Rosdiana, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan

meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.

v

4. Drs. Basiq Djalil, S.H., M.A. selaku dosen penasihat akademik yang telah

memberikan bimbingan yang sangat baik.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen-dosen Hukum

Keluarga yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa

perkuliahan.

6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah menyediakan fasilitas untuk menyediakan studi

kepustakaan.

7. Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi terhadap penulis agar penulis

bisa mengejar cita-cita dan harapan penulis.

8. Siti Annisa Fujiani sebagai orang yang telah memberikan semangat terhadap

penulis dan yang sering memberikan masukan terhadap skripsi penulis.

Kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu apapun

bentuknya baik berupa tenaga, waktu, dan doa penulis haturkan terima kasih.

Mudah-mudahan amal dan jasa mereka yang telah membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan dibalasnya dengan pahala yang

berlipat ganda. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

maka penulis membuka untuk kritik dan saran.

vi

Akhir kata penulis mempersembahkan skripsi ini dengan kelebihan dan

kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Jakarta, 19 Mei 2017

Penulis

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAKSI ...................................................................... ........................................... iii

KATA PENGANTAR ......................................................... ........................................... iv

DAFTAR ISI ....................................................................... .......................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................ 6

C. Batasan Masalah.................................................................................. 7

D. Rumusan Masalah ............................................................................... 8

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi ............................................... 8

F. Review Study Terdahulu ..................................................................... 9

G. Kerangka Teori.................................................................................. 11

H. Metode Penelitian.............................................................................. 12

I. Sistematika Penulisan ....................................................................... 13

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ANAK DISABILITAS MENURUT

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .......................................... 16

B. Hak Anak Menurut Hukum Islam ..................................................... 17

viii

C. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif ......................................... 20

D. Hak Anak Menurut Hukum Positif ................................................... 23

E. Pengertian Disabilitas dan Ruang Lingkupnya ................................. 29

F. Hak anak Penyandang Disabilitas ..................................................... 40

BAB III LATARBELAKANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 8

TAHUN 2016

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016....................... 44

B. Sistematika Penulisan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 ............... 55

C. Sarana dan Prasaranan penyandang Disabilitas ................................ 57

BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 DAN

HUKUM ISLAM

A. Hak Anak Disabilitas Menurut UU No 8 Tahun 2016 ...................... 62

B. Hak Anak Disabilitas Dalam Persfektif Hukum Islam ..................... 70

C. Teknologi Modern Bagi Penyandang Disabilitas dalam UU NO 8

Tahun 2016 ....................................................................................... 74

D. Analisis Penulis ................................................................................. 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 79

B. Saran .................................................................................................. 80

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 82

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi

anak-anak, situasi krisis ekonomi menjadi awal mula dari timbulnya berbagai

masalah yang sepertinya semangkin mustahil untuk di pecahkan dalam waktu

singkat, kehidupan anak-anak menjadi semangkin marjinal, khususnya bagi

anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan, anak rawan adalah

anak-anak yang karena situasi kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun

struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya dan

acap kali pula dilanggar hak-haknya.1

Yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan

suami istri. Sedangkan yang dimaksud anak atau juvanel, adalah seorang yang

masih dibawah usia tertentu yang belum dewasa atau belum kawin. 2

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah

keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan

yang maha Esa, dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia

1 Bagong suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2013) , hal. 4.

2 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak diIndonesia dan Instrumen Internasional, (

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.

2

seutuhnya. lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan

generasi muda penerus cita-cita bangsa.3

Dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, merumuskan

sebagai berikut: anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun.

dalam konvensi hak-hak anak juga dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang

yang berusia dibawah 18 tahun.4

Dalam undang-undang pemilihan umum yang dikatakan anak belum

mencapai usia 17 tahun. Dan dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak yang

ditanda tangani pemerintah RI pada tanggal 26 januari 1990 batasan umur

anak adalah 18 tahun.5

Tetapi dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang kesejahteraan anak, anak

adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun, undang-undang ini

adalah undang-undang yang paling baru di Indonesia.

Dalam upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini

mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan

bangsa dan negara. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun

1979 kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: anak berhak atas pemeliharaan

dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak

berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat

3Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) ctk ke 2, hal 8.

4 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional, (

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 5. 5 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana, ( Jakarta: Djambatan, 2007), h. 5.

3

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan

wajar. 6

Menurut hukum Islam anak merupakan amanah sekaligus karunia

Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling

berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah

allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak terdapat

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah

mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung

jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk

memberikan perlindungan terhadap anak.7

Masalah yang dihadapi Indonesia pada saat ini adalah masalah-

masalah tentang anak yang cukup serius, data total jumlah anak di Indonesia

menyebutkan ada sekitar 34, 165, 213 juta anak laki-laki dari umur 0-14 tahun

dan ada 32, 978, 841 anak perempuan dari umur 0-14 tahun banyaknya total

jumlah anak ini menyebabkan banyak masalah,8 yang saya bahas terutama

masalah hak anak disabilitas yang datanya saja masih kurang jelas dan hanya

simpang siur. Menurut data pusdatin dan kementrian sosial pada 2010, jumlah

penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11,580,117 dari semua umur

6 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo

Persada,2012), h. 2. 7 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Presfektif Islam, (Jakarta:

Kencana, 2008), h.2. 8Penduduk Indonesia http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?

(artikel di akses pada: 30 Januari 2016).

4

sementara menurut data kementrian tenaga kerja dan transmigrasi, pada 2010

jumlah penyandang disabilitas adalah 7,126,409. 9

Sementara itu data dari Pusdatim Kemensos RI menyebutkan jumlah

anak disabilitas dikalangan orang miskin, data ini diperoleh dari tahun 2002-

2006. 2002 ada sekitar 367 520 jiwa, kemudian tahun 2004 ada 365 868 jiwa

dan tahun 2006 ada 295 763 jiwa. Data ini baru sampai tahun 2006 karena

pusdatim kemensos RI baru menerbitkan data sampai 2006.10

ini sangat

mengenaskan karena sumber datanya saja masih belum update untuk anak

disabilitas pada masa sekarang ini.

Dilihat dari data diatas yang berbeda dan itu juga dikelompokan

menjadi semua umur menjadi suatu masalah yang cukup besar di Indonesia

bagaimana mau menangani tetapi datanya saja belum jelas, sementara untuk

data anak-anak disabilitas di Indonesia belum jelas berapa jumlahnya.

Islam sendiri memberikan hukum yang jelas dan tidak ada toleransi bagi

setiap orang yang menghina kaum disabilitas ini seperti dijelaskan pada QS.

Al-Hujjurat ayat 11 yang artinya.

ب أي أى ٱلذيي ي ي سبء ػس ل سبء ه ن أى ينا خيزا ه م ػس ي ق م ه ءاها ل يسخز قل تببزا ب ا أفسنن ل تلوز

ي ب يني خيزا ه ي بؼد ٱلفسق ن ٱلس بئس ٱللق يو ٱلئل ن

ل هي لن يتب فأ لوى ١١ ٱلظ

9“Inklusi penyandang Disabilitas di Indonesia” http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documen (Artikel diakses pada 31 januari 2017). 10

Naskah Akademik UU NO 8 Tahun 2016

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documen

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documen

5

Artinya:”Wahai orang-orang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok

kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih dari

mereka yang mengolok-olok”

Disini dijelaskan mengolok-olok itu atau menghina tidak boleh

dilakukan dalam islam. kemudian dalam surat lain dijelaskan lebih jelas yaitu

pada surat abasa ayat 1-12 surat ini menjelaskan ketika nabi Muhammad SAW

bermuka masam dan berpaling ketika seorang buta telah datang kepadanya.

Turunnya ayat ini menjadi sebuah teguran dari allah kepada nabi

Muhammad.

Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melarang keras seorang

menghina orang yang memiliki kemampuan fisik kurang, karena dimata allah

SWT semua manusia itu sama dihadapannya. Menghinanya saja islam sudah

melarang keras apalagi menelantarkannya, tetapi di Indonesia banyak anak

disabilitas yang terlantar haknya ini menyebabkan suatu masalah yang

menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

anak pasal 70 perlindungan khusus bagi anak disabilitas sebagaimana

dimaksud dimaksud dengan pasal 29 huruf I dilakukan melalui upaya

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak

anak.

2. Pemenuhan kebutuhan khusus.

6

3. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas

sosial sepenuh mungkin.

4. Pendampingan sosial.

Dalam masalah perlindungan anak ini sudah menjadi masalah yang

cukup besar di Indonesia terutama kasus anak disabilitas yang masih sangat

tidak menentu arah badan hukum yang berlakunya. Dalam Undang-Undang

No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No 8

Tahun 2016 tentang disabilitas terjadi perbedaan antara hak anak disabilitas

tersebut. maka dari itu ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik

untuk dibahas, terlebih undang-undang no 8 tahun 2016 tentang disabilitas

adalah undang-undang yang baru diresmikan, ini akan menjadi bahan yang

sangat menarik untuk diteliti dan dibahas. Dari situ saya mencoba

mengangkat judul yaitu Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis: UU

No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, dan Hukum Islam).

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya buat diatas, saya

dapat mengidentifikasi pembahasan tema skripsi saya ini kedalam beberapa

pertanyaan guna mengidentifikasi permasalahan yang akan saya bahas:

1. Apa yang menyebabkan anak disabilitas bisa terlantar, padahal ada

Undang-Undang yang sudah mengaturnya?

2. Mengapa kasus anak disabilitas di Indonesia masih cukup tinggi?

7

3. Bagaimana pemerintah menanggapi tentang fenomena disabilitas?

4. Apakah penerapan dilapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang

yang berlaku di Indonesia tentang disabilitas?

5. Mengapa data anak disabilitas masih simpang siur di Indonesia pada

saat ini?

C. Batasan masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini terarah dan tersusun secara

sistematis pada tema bahasan yang menjadi titik sentral. Maka perlu penulis

uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan dan

pembatasan masalah.

Untuk mendapat pembahasan yang obejektif, maka dalam skripsi ini

penulis membatasinya dengan pembahasan berkisar hanya di HAK ANAK

DISABILITAS di INDONESIA (Analisis UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum

Islam)

D. Rumusan masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan saya bahas ini saya mencoba

merumuskan masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan jelas

pembahasannya, rumusannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Undang-Undang No 8 tahun 2016 dan

relevansinya dengan hukum Islam?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak anak disabilitas di

Indonesia?

8

3. Bagaimana relevansi pengaturan hak-hak anak disabilitas dalam

Undang-Undang No 8 tahun 2016 dengan penerapan teknologi modern

saat ini?

E. Tujuan dan manfaat penulisan skripsi

Tujuan penelitian

1. Mencari tahu apakah Undang-Undang No 8 tahun 2016 sudah sesuai

perumusannya dan relevansinya dengan hukum Islam.

2. Mencari tahu bagaimana pandangan hukum islam terhadap hak

seorang anak penyandang disabilitas.

3. Untuk mengetahui apakah undang-undang no 8 tahun 2016 sudah

relevan dengan teknologi modern saat ini.

Manfaat penelitian

1. Dapat memberikan sumber reverensi pembelajaran bagi mahasiswa

FSH pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum keluarga

islam pada khususnya

2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum keluarga pada khususnya yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas oleh peneliti

3. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menmbah

pengembangan pemikiran hukum islam dan hukum positif bagi setiap

9

pribadi muslim dan masyarakat secara luas terkait HAK ANAK

DISABILITAS di INDONESIA.

F. Review studi terdahulu

Untuk menghindari plagiat atau kesamaan dalam pembahasan judul

skripsi ini saya melakukan studi review untuk mengetahui bahwa judul yang

saya buat belum ada yang membahas dan tidak diebut plagiat. Studi review

saya sebagai berikut:

Andi sulastri (NIM:

B11109008

TINJAUAN HUKUM

TERHADAP PENYEDIAAN

AKSESTABILITAS BAGI

PENYANDANG

DISABILITAS DIKOTAS

MAKASAR

Skripsi ini hanya

menjelaskan

tentang

aksestabilitasnya

saja. Bukan

membahas yang

berada didalam

peraturan undang-

undang yang akan

saya bahas dalam

judul saya

Artiker dari saudara

(Udio basuki)

Perlindungan HAM dalam

hukum di Indonesia studi

ratifikasi konvensi hak-hak

disabilitas

Pembahasan ini

menjelaskan

tentang

bagaimana hak-

hak disabilitas di

dalam ham

setelah konvensi

hak disabilitas

international. Dan

penerapan di

Indonesia.

International labor

organization

Penelitian tentang inklusi

penyandang disabilitas di

Indonesia

Ini adalah

penelitian yang

bertujuan untuk

meliat

perkembangan

kaum disabilitas

10

di Indonesia,

penelitian ini

bertujuan

bagaimana hak

disabilitas di

Indonesia sudah

terpenuhi atau

belum dan data

lengkap jumlah

disabilitas di

Indonesia

G. Kerangka teori

Untuk memperjelas dalam pembahasan skripsi ini saya menggunakan

teori kepastian hukum, teori kepastian hukum sendiri merupakan

perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berati

bahwa semua orang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena

bertujuan pada ketertiban masyarakat. Asas kepastian hukum dalam negara

hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas kepastian hukum dalam negara hukum, sangat perlu dijaga demi

tercapainya keteraturan yang tertib. 11

Dalam penjelasan diatas sangat jelas bahwa hukum itu harus pasti

tidak berat kebawah atau keatas, hukum itu harus adil. Dalam skripsi ini saya

11

Tjia Siauw Jan, pengadilan pajak: upaya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak,

(Bandung: P.T. Alumni, 2013), h.63.

11

menggunakan teori ini karena sangat cocok untuk pembahasan skripsi saya

yang membahas tentang undang-undang, teori ini akan membuktikan bahwa

undang-undang yang saya bahas sudah sesuai atau belum dengan keadilan dan

sesuai untuk melindungi masyarakat bawah maupun atas. Dan melihat apakan

aspek-aspek dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang ini sudah

sesuai prosedur atau belum.

H. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian dan pembahasan skripsi ini agar

diperoleh hasil yang koperhensif dan dapat dipertanggung jawabkan secara

akademis, maka diperlukan metodologi pembahasan yang diharapkan mampu

menjadi sarana eksplorasi yang diperlukan dalam penulisan. Adapun metode

yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini saya menggunakan pendekatan

penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan

hukum yang lebih melihat hukum sebagai bangunan norma yang harus

dipahami dengan menganalisis teks atau undang-undang atau

peraturan tertulis. Dalam rangka mempelajari teks-teks normatif

tersebut maka yang menjadi sangat penting untuk menggunakan logika

hukum (legal reasoning) yang dibangun atas dasar asas-asas, dogma-

12

dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang

berlaku secara universal dalam hukum (modern).12

Saya menggunakan pendekatan penelitian ini karena sangat

cocok dengan apa yang menjadi pembahasan saya tentang pembahasan

undang-undang, dan menganalisisnya dengan hukum yang sudah

universal dalam hukum modern.

2. Teknik pengumpulan data

penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (Library

Research). Yaitu suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka

sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-

teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu

dengan mengikuti perkembagan penelitian dibidang yang akan diteliti.

Memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih

memanfaatkan data skunder serta menghindari duplikasi penelitian.

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber

aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan

dengan penelitian ini. Sumber-sumber data tersebut berupa

perundang-undangan mengenai hak anak disabilitas, jurnal dan

juga buku-buku yang membahas tentang hak anak disabilitas.

12

Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.

326.

13

b. Sumber data skunder

Merupakan data yang memberikan penjelasan

mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-

sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan

yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi

yang relefan, artikel, bulletin, atau karya ilmiah.

3. Metode analisis data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif ini didapat

dengan melihat undang-undang yang ada dan peraturan yang berlaku

di Indonesia serta buku-buku yang membahas tentang pembahasan

penulis, desain penulisan ini adalah deskriftif analisis yaitu sebuah

studi untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan

menganalisis lebih dalam tentang hubungannya, sehingga dapat

memberikan gambaran dan penjelasan khususnya mengenai

perlindungan anak disabilitas.

I. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” dengan

sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas

beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun

perinciannya adalah sebagai berikut:

14

Bab satu berisikan tentang latarbelakang masalah, identifikasi

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan

skripsi, review studi terdahulu, metodepenelitian, sistemmatika penulisan

skripsi, daftar pustaka sementara.

Bab dua berisikan menguraikan tujuan umum mengenai pengertian-

pengertian anak dan haknya menurut hukum positif dan hukum islam serta

pembahasan umum tentang disabilitas.

Bab tiga menerangkan tentang sejarah lahirnya UU No 8 tahun 20016,

latarbelakang lahirnya UU No 8 tahun 2016 tentang disabilitas, sistematika

penulisan naskah akademik UU No 8 tahun 2016, korelasinya dalam hukum

islam dan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Bab empat menganalisis hukum Islam dan UU No 8 tahun 2016

tentang disabilitas mengenai ketentuan hak-hak anak disabilitas di Indonesia

dan penerapannya dalam konteks moderenisasi pada masa sekarang ini

Bab lima kesimpulan dan saran dalam penyusunan sekripsi ini.

15

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK ANAK DISABILITAS MENURUT HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, dalam hukum Islam

Pengertian anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang dhaif dan

mempunyai kedudukan yang mulia.13

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak

dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta

kekayaan lainnya didunia. Anak sebagai karunia Allah harus senantiasa

dilindungi dan dijaga karena di dalam diri seorang anak terdapat harkat

martabat dan hak haknya sebagai manusia yang sama yang diciptakan oleh

Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dijelaskan:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental

atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum

di dalam dan di luar pengadilan.

13

Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan hukum perlindungan anak, (Jakarta:

Grasindo,2000), h.6

16

3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang

tuanya meninggal.

B. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari

implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam presfektif hukum Islam

hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi,

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hal ini berati bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik

bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga

merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan

anak.

Di dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan

sebutan maqasid al-shari’ah. Macam-macam hak asasi manusia yaitu

pemeliharaan atas hak beragama hifz al-din, pemeliharaan atas keseatan hifz

al-nafs, pemeliharaan atas nasab dan keturunan hifz al-nasl, pemeliharaan atas

akal hifz al-aql, dan pemeliharaan atas harta hifz al-mal.

1. Hifz al nafs (pemeliharaan atas kesehatan) pemeliharaan atas kesehatan

bagi anak itu adalah salah satu kewajiban bagi orang tuanya, baik

kesehatan fisik maupun mental. Agar anak bisa tumbuh secara normal dan

tidak mendapat penyakit fisik maupun mental. Pemeliharaan anak itu

harus dilakukan sejak pertama kali yaitu di dalam kandungan.

17

2. Hifz Al-din adalah pemeliharan agama dalam Islam. Pemilihan agama

anak yang baru lahir pasti mengikuti agama kedua orang tuanya tetapi

anak juga berhak menentukan agama yang terbaik baginya, terlebih ketika

orang tua anak itu adalah non muslim. Maka anak itu berhak untuk

memilih agama yang terbaik yaitu Islam.

3. Hifz al-nasl adalah pemeliharan atas nasab anak dalam Islam dapat dilihat

dari pemeliharaan atas kehormatan si anak. Penghormatan atas anak dapat

dilakukan yaitu dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari

orang tua kandungnya. Maka dari itu dalam pengangkatan seorang anak

Islam melarang untuk menghapuskan asal-usul si anak tersebut.

4. Hifz al-aql pemeliharaan atas aql pemeliharaan atas pendidikan anak

merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan

kemajuan peradaban manusia yang didalam Islam dikenal dengan (hifz al-

aql).14

Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa

anak yang masih cacat masih tetap menjadi tanggung jawab orang tua biarpun

dia sudah dewasa karena dia belum bisa berdiri sendiri dan masih harus ada di

dalam pengawasan. Tetapi yang berbeda justru di dalam Undang-Undang No.

14

V Rizkia, “Perlindungan Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Perlindungan Anak”, artikel diakses pada tanggal 31 januari 2017 dari http://digilib.uinsby.ac.id/12470/5/Bab%202.pdf.

http://digilib.uinsby.ac.id/12470/5/Bab%202.pdf

18

1 Tahun 1974 yang tidak menjelaskan tentang adanya anak cacat di dalam hak

anak yang tertera di dalam pasal 45-47.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak-hak anak dan

kedudukan anak dijelaskan, bahwa hak orang tua terhadap anak itu sampai si

anak menikah atau sudah lebih dari 18 tahun. Akan tetapi bagaimana untuk

yang anak disabilitas apakah tetap seperti itu karena di kompilasi hukum

Islam sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 98 ayat 1 tentang hak seorang anak

disabilitas. Di sini barulah bisa dilihat titik ketidak jelasan dan titik

diskriminasi terhadap anak disabilitas karena tidak ada penjelasan khusus

tentang ini di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Padahal undang-

undang ini adalah undang-undang tentang perkawinan yang di dalamnya

terdapat juga hak-hak seorang anak. Seharusnya penjelasan tentang anak

disabilitas harus dijelaskan juga, kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran sudah

menjelaskan bagaimana harus menjaga dan menghormati kaum disabilitas

didalam Surat Abasa ayat 1-10 dijelaskan:

بس ع ل ت أى جبء . . ٱلػو هب يدريل لؼل ۥ م .يز يذمز فتفؼ أ مز ب هي . ٱلذ أه ۥل فأت . ٱستغ .تصد م هب ػليل أل يز . ب هي جبءك يسؼ أه . يخش .

فأت تل .ػ

Artinya:”(Dia Muhammad)berwajah masam dan berpaling, karena seorang

buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum, dan taukah engkau

(Muhammad) barang kali dia mau mensucikan dirinya dari dosa, atau dia

(ingin) mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, adapun

orang-orang yang merasa dirinya serba cukup(pembesar-pembesar Quraisy,

maka engkau Muhhammad memberikan perhatian kepadanya,padahal tidal

ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun

dengan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat

19

pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah), engkau(Muhammad malah

mengabaikannya).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan

penghormatan yang cukup tinggi pada para penyandang disabilitas, ayat

tersebut menjadi teguran bagi nabi Muhammad SAW karena dia bermuka

masam di depan seorang buta yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang ingin

belajar agama Islam terhadapnya.

Ini berati menjelaskan bahwa seorang disabilitas mempunyai derajat

yang sama di mata Allah SWT dan tidak dibeda-bedakan dengan orang

normal, tetapi yang jadi pembeda adalah KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yang

isinya berbeda antara hak seorang anak disabilitas, di KHI pasal 98 ayat 1

sudah dijelaskan tentang hak seorang anak disabilitas tetapi di UU No. 1

Tahun 1974 tidak dijelaskan padahal UU No. 1 Tahun 1974 adalah produk

buatan umat Islam.

C. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak

adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.

Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun

untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan.

Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya dipakai

untuk menunjukan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai

20

untuk menunjukan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak

Jawa, berati anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.15

Pengertian anak di mata hukum positif dapat dikaji kedalam 3 bagian

yaitu perspektif sosiologis, psikologis, yuridis. Aspek sosiologis dapat

diartikan sebagai anak yang bukan dilihat dari umurnya tetapi dilihat dari

seberapa pantasnya dia bisa hidup mandiri di dalam masyarakat tanpa adanya

bantuan dari orang tua, aspek psikologis adalah perkembangan yang dicirikan

dari perbedaan fisik tertentu dari masa anak hingga tumbuh dewasa, dengan

perbedaan fisik yang sangat terlihat jelas, aspek ketiga yuridis adalah

kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan hak dan kewajiban

seperti masalah kekuasaan orang tua dan hak sahnya anak, perwalian dan lain-

lain.16

Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan anak secara umum yang

umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan

terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam

perundangan nasional. Sementara itu bayi yang berada di dalam kandungan

ada dua pendapat yang menjelaskan pertama menyatakan bahwa bayi yang

berada di dalam kandungan termasuk kedalam kategori anak seperti yang

15

Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia, (Jakarta: kencana, 2008), cet

ke2, h.78. 16

Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia,(Bandung: P.T. Alumni, 2014) ,

h.1.

21

dimaksud oleh KHA, pendapat kedua menyatakan bahwa anak terhitung sejak

lahir hingga belum berumur 18 tahun.17

Konvensi hak anak adalah salah satu instrumen international di bidang

hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak

anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh majelis umum perserikatan

bangsa-bangsa (PBB) lewat Resolusi 44/25 tertanggal 29 November 1989 dan

sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1), mulai berlaku pada 2 September 1990.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pada September 1990 telah ada 20

negara yang secara sah telah menandatangani dan memberlakukan konvensi

ini, setidaknya hingga Desember 1996, tercatat 187 negara telah meratifikasi.

Konvensi hak anak merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem

hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara

memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Meski

demikian, konvensi tetap berpegang teguh pada standard dan prinsip-prinsip

dasar hak asasi manusia. Anak dalam konvensi ini adalah pemegang hak-hak

dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan

khusus. Selain itu ini pertama kali dalam sejarah PBB, konvensi yang

mencakup sekaligus mengacu pada kovenan international tentang hak-hak

sipil dan politik 1996, terutama pasal 23, 24, dan kovenan international

tentang hak-hak ekonomi, sosial budaya, terutama pasal 10. Karena itulah

17

Unicef, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: 2003)

22

konvensi ini paling komprehensif dibandingkan dengan konvensi-konvensi

lainnya.18

Didalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam

pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

tahun, termasuk anak yang masih ada didalam kandungan, kemudian dipasal 1

ayat 2 dijelaskan kembali bahwa perlindungan anak adalah sebagai kegiatan

untukmenjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaa, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

D. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Di dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tersebut

terdapat 10 asas tentang hak anak ada 10 hak anak yang harus terpenuhi tanpa

terkecuali sebagai berikut.

1. Asas pertama anak-anak berhak menikmati seluruh hak di dalam

Deklarasi ini semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun

berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di

bidang lainnya, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat

dari segi dirinya maupun segi keluarganya.

18

Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik,

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.16.

23

2. Asas kedua mempunyai hak untuk perlindungan khusus harus

memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan

sarana lain.

3. Asas ketiga sejak dilahirkan anak harus memiliki nama dan

kebangsaan.

4. Asas keempat anak harus memiliki jaminan mereka harus tumbuh dan

berkembang secara sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum dilahirkan

maupun sesudah dilahirkan.

5. Asas kelima anak-anak yang cacat tumbuh dan mental atau yang

mempunyai kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus

memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

6. Asas keenam agar supaya kepribadiannya tumbuh dengan maksimal

dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah pengasuhan dan

tanggung jawab orang tuanya langsung.

7. Asas ketujuh anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, wajib secara

cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.

8. Asas kedelapan dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam

menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Asas kesembilan anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk

penyianyiaan kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun,

mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan

24

mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun

mereka tidak boleh dipekerjakan.

10. Asas kesepuluh anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang

mengarah kebentuk diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi

lainnya.

Hasil deklarasi ini lah yang menjadi acuan negara kita dibentuknya undang-

undang perlindungan anak terbaru deklarasi ini menyatakan anak harus

dilindungi. Yang kita lihat dari asas pertama anak tanpa terkecuali harus

mendapat perlindungan khusus.19

Karena hak anak merupakan bagian dari HAM maka prinsip-prinsip

HAM berlaku pula sebagai prinsip bagi anak-anak. Prinsip-prinsip HAM yang

utama meluput:

1. Prinsip inalineabilitas (tak terenggutkan). Prinsip ini menyatakan

bahwa hak asasi melekat dalam diri manusia semata-mata karena

keberadaanya sebagai manusia. Hak asasi manusia menyatu dalam

harkat martabat manusia. HAM bukanlah pemberian dan karenanya

tidak bisa dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun.

2. Prinsip universalitas (atau disebut juga prinsip non diskriminasi).

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, warna

kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan, keyakinan, politik, status

19

Mohammad Taufik Makaro, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.22.

25

kekayaan atau status lainnya, memiliki hak-hak yang sama. Dalam

konteks hak anak ini berati bahwa semua norma hak anak harus

berlaku sama untuk semua anak.

3. Prinsip indivisibilitas (kesatuan hak asasi) dan inter-dependensi (saling

bergantung). Prinsip ini menyatakan bahwa semua HAM merupakan

suatu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan. Semua hak asasi

saling berkait satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya semua hak

asasi memiliki nilai yang sama dan semuanya sama pentingnya. Tidak

boleh ada anggapan bahwa hak tertentu lebih tinggi dari pada hak

lainnya.

sebagai tambahan prinsip-prinsip di atas, dalam konteks hak anak

terdapat dua prinsip tambahan yakni, prinsip pertama “berpegang kepada

kepentingan terbaik anak” dan prinsip kedua “menghargai pendapat anak

dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya”.20

Sistem perlindungan anak nasional yang efektif harus mampu

mengidentifikasi peran utama negara dan kewajiban negara dalam

perlindungan hak anak, yang meliput

1. Hukum dan kebijakan yang melindungi anak dari penyalahgunaan,

penelantaran, eksploitas, dan kekerasan serta respon demi kepentingan

terbaik bagi anak ketika kekerasan terjadi;

20

Mohammad Farid, Pengaduan Penggunaan Instrumen Pemantauan atas lima isu dalam

hak anak, (Yogyakarta: Yayasan Sekertariat Anak Merdeka Indonesia, 2010), h. 8.

26

2. Mekanisme koordinasi perlindungan anak oleh pemerintah pusat, yang

di dalamnya turut serta departemen-departemen terkait, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta kelompok masyarakat

sipil;

3. Peraturan perundang-undangan dan pengawasan yang efektif pada

semua tingkatan standar perlindungan anak; misalnya pada institusi-

institusi pengasuhan anak dan di sekolah-sekolah;

4. Sebuah gugus tugas yang mempunyai kompetensi dan mandate yang

jelas;

Kesemua aspek tersebut akan berjalan dengan baik apabila ditunjang

oleh komponen sistem yang meliput norma, struktur, dan pelayanan, serta

proses yang merupakan bagian dari komponen-komponen sistem yang

dibentuk sebagai sebuah rangkaian dengan tujuan perlindungan anak.21

Namun dalam kenyataannya, kondisi anak di Indonesia masih

memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kekerasan,

eksploitas, diskriminasi, bahkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi

terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan

yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu,

pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak

prinsip non diskriminatif, kepentingan yang terbagi bagi anakserta partisipasi

21

Alumni International Fellowships Program, Menuju Indonesia Berkeadilan, ( Jakarta:

Indonesia social justice network, 2013 ), h.267.

27

anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang

mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.22

Dari segi perundang-undangan dan kebijakan, ditemukan bahwa

Indonesia telah mengembangkan kerangka kerja yang progresif terkait hak

anak, tetapi tidak untuk perlindungan anak. Selain itu ditemukan pula

beberapa peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tidak

sesuai dengan standar International. Temuan lainnya adalah, peraturan

perundang-undangan serta rencana aksi nasional (RAN) ternyata tidak selalu

dilaksanakan dan tidak disosialisasikan; kemampuan legal drafting yang

masih lemah, dan peraturan yang dibuat masih bersifat issue based sesuai

kewenangan lembaga atau instansi yang terkait masalah anak. 23

Di Indonesia ini juga harus ada pengembangan tentang anak

berkebutuhan khusus (special needs) termasuk anak yang mengalami

hambatan dalam setiap prilakunya. Prilaku anak ini, yang antara lain terdiri

dari wicara dan okupasi, tidak berkembang seperti pada anak yang normal.

Padahal kedua jenis prilaku ini penting untuk komunikasi dan sosialisasi.

Sehingga apabila hambatan ini tidak diatasi dengan tepat, maka proses belajar

anak-anak tersebut juga akan tehambat. Intelegensi dan prilaku anak sosialnya

22

Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik,

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.15 23

Alumni International Fellowships Program, Menuju Indonesia Berkeadilan, ( Jakarta:

Indonesia social justice network, 2013 ), h.269.

28

tidak dapat berkembang dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan diteksi

sedini mungkin.24

Hasil ini menggambarkan bahwa anak cacat atau yang berkebutuhan

khusus ini masih bisa untuk diobati tetapi hanya yang berkebutuhan khusus

seperti autis, tetapi sayangnya di Indonesia ini masih sangat sedikit institusi-

institusi yang mengurusi tentang anak berkebutuhan khusus ini, padahal diluar

negri sana, penyakit seperti ini masih bisa diatasi dengan metode yang tepat

dan penanganan segera mungkin. Penerapan pasal undang-undang

perlindungan anak tentang anak berkebutuhan khusus / anak disabilitas harus

segera diterapkan pasalnya, bukan hanya sekedar undang-undang yang dibuat,

Dan juga undang – undang No 8 tahun 2016 harus segera disosialiasikan dan

juga diterapkan agar cepat ditangani dan bisa dideteksi sedini mungkin.

E. Gambaran umum penyandang Disabilitas

Pertama dimulai dari pengertian hak itu sendiri, hak adalah suatu yang

dimiliki oleh semua orang yang harus ditegakan dan memiliki kekuasaan

hukum sendiri, hak sendiri mempunyai sifat control atas diri seseorang dalam

menjalani kehidupannya didunia. Hak seseorang ditanggung dan dilindungi

oleh pemerintah karena hak seseorang juga termasuk didalam hak asasi

manusia25

24

Y. Handojo, Autisma, ( Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2003 ), h.6. 25

James S. Coleman, Dasar-dasar teori sosial, (Bandung: Nusa media, 2011), h.66.

29

Anak disabilitas merupakan istilah lain untuk menggantikan kata

“Anak luar biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak

berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan

lainnya. Di Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan

perkembangan sudah memdapatkan pelayanan tetapi hanya beberapa kasus

belum menyeluruh seperti tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, autis,

dan kelainan perkembangan ganda.26

Disabilitas adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan

sesorang. Handicap adalah kondisi yang dinisbahkan pada sesorang yang

menderita ketidakmampuan. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh

masyarakat, fisik, lingkungan atau sikap orang itu sendiri. Didalam dunia

pendidikan, para pendidik sering menggunakan istilah “children with

disabilities” (anak yang menderita gangguan/ketidak mampuan. Tujuannya

adalah memberi penekanan pada anaknya, bukan pada cacat atau ketidak

mampuannya. Anak-anak yang menderita ketidak mampuan juga tidak lagi

disebut sebagai “handicapped” (penyandang cacat), walaupun istilah

handicapping condition masih digunakan untuk mendeskripsikan hambatan

belajar dan hambatan fungsi dari seseorang yang mengalami ketidak

mampuan.27

26

Bandi Delphie, Perkebangan Anak tunagrahita, ( Bandung: Refika Aditama, 2006), h.1. 27

John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), h.220.

30

Menurut Pasal 1 undang-undang No 19 tahun 2011 tentang

pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang Disabilitas, Penyandang

Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental,

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama atau bawaan dari lahir dan

mempunyai beberapa hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini

dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarkat

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kecatatan/Disabilitas adalah kondisi fisik maupun mental yang

membatasi aktivitas atau fungsi seseorang, kecacatan mencangkup mereka

yang memiliki manifestasi fisik, emosional, mental, dan prilaku, termasuk

jumlah diagnosis seperti alkoholisme, arthritis, buta, penyakit kardiovaskular,

tuli, palsi serebral, epilepsi, keterbelakangan mental, penyalahgunaan obat,

kelainan neurologi, cacat ortopedi, cacat psikiatri, gagal ginjal, gangguan

bicara dan kondisi tulang belakang.28

Individu yang memiliki keterbelakangan mental mempunyai

kebutuhan yang berbeda dengan orang normal. Walaupun demikian, hak-hak

mereka tetaplah sama seperti manusia lainnya. Oleh karena itu kebutuhan dan

kondisi mereka perlu mendapatkan perhatian. Kelompok individu dengan

cacat fisik sering juga disebut sebagai tuna daksa. Secara umum cacat fisik

atau cacat tubuh merupakan ketidak mampuan tubuh secara fisik untuk

28

Samuel T. Gladding, Konseling profesi yang menyeluruh,(Jakarta: indeks, 2012), h.543.

31

menjalankan fungsi tubuh secara normal, kelompok individu dengan

keterbelakngan mental sering juga disebut sebagai tuna grahita.29

Autis atau yang disebut sebagai tunalaras adalah bagian dari

disabilitas juga, pengertian autis itu sendiri adalah suatu gejala psikologis

pada yang unik dan menonjol, yakni mengacuhkan suara, penglihatan atau

kejadian-kejadian yang melibatkan dirinya. Reaksi perilaku mereka tidak

sesuai dengan situasi, bahkan terkadang sama sekali tidak ada reaksi.

Pada dasarnya, autis bukan merupakan penyakit, tetapi merupakan

sindrom (kumpulan gejala) yang ditandai dengan penyimpangan

perkembangan sosial, kemampuan berbahasa dan rendahnya kepedulian pada

lingkungan sekitarnya sehingga anak autistik hidup dalam dunianya sendiri.

Jadi autis adalah gangguan masa kanak-kanak yang ditandai adanya hendaya

(ketidak mampuan) yang signifikan pada interaksi sosial, bahasa, wicara serta

perilaku repititif, stereotipikal, dan obsesif.30

Dalam pengertian lain autisme didefinisikan sebagai ketidak mampuan

perkembangan yang sangat memengaruhi interaksi sosial dan komunikasi

verbal dan non verbal. Autisme biasanya terlihat jelas sebelum usia 3 tahun

dan mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kinerja pendidikan. Anak

yang menyandang Autisme biasanya sangat menarik diri dan mengalami

29

Nani Nurrahman, Pemulihan Trauma: Panduan praktis pemulihan trauma bencana alam

(Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonbesia, 2007), h.125. 30

Herri Zan Pieter, Bethsaida janiwarti, Ns. Marti Saragih, Pengantar Psikologi Untuk

keperawatan, (Jakarta: Kencana, 2011), h.116.

32

kesulitan yang begitu parah dengan bahasa sehingga mereka mungkin saja

sama sekali bisu. Mereka sering terlibat kedalam kegiatan yang merangsang

diri sendiri seperti berayun, memutar benda, atau mengepakkan tangan.

Namun mereka mungkin saja mempunyai kemampuan normal atau bahkan

luar biasa dalam bidang tertentu. Istilah’spektrum Autisme kini digunakan

untuk menjelaskan rentan tingkat keparahan yang luas, termasuk bentuk

autisme ringan yang disebut syndrome asperger. Karena alasan yang tidak

diketahui, autisme tampak jauh lebih marak di kalangan anak laki-laki dari

pada kalangan anak perempuan. Hal ini diduga sebagai akibat dari kerusakan

otak atau disfungsi otak lain.31

Anak idiot adalah anak yang memiliki IQ kurang dari 25, oleh karena

cacad-cacad jasmani dan rokhaninya begitu berat, pada umumnya mereka

tidak mampu menjaga diri sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar.

Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa

diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki instink-instink (naluri) yang

fundamental, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri

dan melindungi diri. Idiot ini terbagi atas dua macam:

1. Idiot partial. Idiot ini tidak masuk kriteria idiot seluruh jiwa raga,

karena dalam diri seorang yang mengalami idiot partial mereka masih

bisa merasakan lapar dan dahaga. Tetapi beberapa dari mereka

bentuknya sangat luar biasa: aneh seperti monster, fantastis, kerdil dan

31

Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan praktik, (Jakarta: Indeks, 2011) , h.211.

33

sangat buruk, tidak berbentuk wajar, menakutkan; kadang rupanya

menyerupai binatang dan sering sakit-sakitan. Ada kalanya dibarengi

dengan paralysa atau kelumpuhan total. Kejadian tersebut biasanya

disebabkan oleh penyakit seperti epilepsy, tremor, dan athetosis.

Diantara mereka ada yang rakus sekali dan tidak bisa membedakan

apa-apa. Bahkan mereka harus diperlakukan seperti bayi karena

kelakuan mereka yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri.

2. Idiot komplit (mutlak), adalah mereka yang tidak mempunyai

kemampuan jiwa, dan mengalami degenerasi total. Umur

intelegensinya seperti anak umur 2,5 tahun. Hidunya seperti kehidupan

vegetativ, semacam tanaman. Tidak bisa bicara dan tidak bisa

membedakan instinknya. Ada gerakan-gerakan muskuler atau otot,

akan tetapi tanpa kordinasi. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak bisa

melihat; mempunyai kuping namun tidak bisa mendengar. Tanpa

kesadaran, tanpa intelek, dan tidak ada perasaan suka atau duka. Sama

sekali tidak mempunyai interesse terhadap lingkungan. Mereka tidak

bisa dilatih apapun. Kebanyakan dari mereka sehari-hari hanya

terlentang diatas kasur.32

Selanjutnya adalah Tunaganda atau disebut sebagai orang yang

berkebutuhan khusus ganda/keluarbiasaan ganda, didefiisikan sebagai anak

32

Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual, (Bandung: Mandar Maju,

2009), h.44.

34

yang memiliki kebutuhan khusus seperti buta / tuli tetapi dia memiliki

kekampuan otak yang sangat hebat, pintar dan berbakat. Tetapi mereka masih

memiliki kekurangan yaitu dengan keterbetasan yang berada pada dirinya

kekurangan inilah yang disebut dengan( dual exceptionality). Anak- anak

seperti ini mereka sangat berbakat tetapi memiliki keterbatasan yang harus

dibantu, biasanya keberbakatan mereka sulit dideteksi karena keterbatasan

fisik mereka.33

Tunanetra adalah ganguan penglihatan, penyandang tunanetra adalah

mereka yang semua memiliki gangguan penglihatan, yaitu mempunyai sistem

penglihatan yang kurang dari pada fungsional penuh, yang dapat menggangu

kemajuan yang diharapkan dalam program pendidikan umum kecuali mereka

menerima istruksi khusus. Namun bahkan didalam karakteristik yang sama

tersebut, tetap ada perbedaan-perbedaan. Setiap orang berbeda dalam sifat

hambatan penglihatannya, taraf kecakapan penglihatannya, dan kemampuan

untuk menggunakan penglihatan apapun yang mereka miliki.34

Ganguan fisik anak antara lain adalah gangguan ortopedik, seperti

gangguan karena cedera di otak, dan gangguan kejang-kejang. Banyak anak-

anak yang mengalami gangguan fisik ini membutuhkan pendidikan khusus

33

Conny R. Semiawan & Frieda Mangunsong, keluarbiasaan ganda, mengeksplorasi,

mengenal, mengidentifikasi, dan menanganinya, (Jakarta: Kencana, 2010), h.18. 34

M. Cay Holbrook & Alan J. Konieg, Dasar-Dasar Pendidikan: sejarah dan teori

pengajaran anak-anak dan remaja penyandang hambatan penglihatan, ( Amerika serikat: hellen keller

Internationnal Indonesia dan didukung oleh USAID Indonesia, 2007), h. 67.

35

dan pelayanan khusus, seperti transportasi, terapi fisik, pelayanan kesehatan,

sekolah, dan pelayanan psikologi khusus.

Ganguan ortopedik. Gangguan ortopedik biasanya berupa keterbatasan

gerak atau kurang mampu mengontrol gerak karena ada masalah di otot,

tulang, atau sendi. tingkat keparahan gangguan ini bervariasi. Gangguan

ortopedik biasa disebabkan oleh problem prenatal (dalam kandungan) atau

perinatal ( menjelang atau sesudah kelahiran), atau karena sakit atau karena

kecelakaan pada masa anak-anak. Dengan bantuan alat adaptif dan teknologi

pengobatan, banyak anak yang menderita ganguan ortopedik bisa berfungsi

dengan normal.

Cerebral palsy adalah gangguan yang berupa lemahnya kordinasi otot,

tubuh sangat lemah dan goyah, atau bicaranya tidak jelas. Penyebab umum

dari celebral palsy adalah kekurangan oksigen saat kelahiran. Dan gangguan

paling umum dalam celebral palys, yaitu disebut spatic, otot anak menjadi

kaku dan sulit digerakan.

Gangguan kejang-kejang. Jenis yang paling kerap dijumpai adalah

epilepsy, gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan serangan terhadap

sensosimotor atau kejang-kejang. Epilepsy muncul dalam beberapa bentuk

berbeda. Dalam bentuk paling umum, yang dinamakan absent seizures, anak

mengalami kejang-kejang dalam durasi singkat (kurang dari 30 detik), tetapi

bisa terjadi beberapa kali sampai seratus kali dalam sehari. Sering kali

kemunculannya sangat singkat, atau kadang-kadang ditandai dengan gerakan

36

tertentu seperti mengangkat alis mata. Anak akan kehilangan kesadarannya

dan menjadi kaku, gemetar, dan bertingkah aneh..

Reterdasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Berdasarkan

definisinya secara jelas reterdasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun

yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya dibawah

70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Raterdasi mental digolongkan menjadi raterdasi ringan, moderat,

berat, dan parah. Anak dengan raterdasi mental berat kemungkinan besar juga

menunjukan tanda-tanda komplikasi neurologis, seperti celebral palsy,

epilepsy, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau cacat bawaan

metabolis lainnya yang memengaruhi sistem syarah pusat. Penyebab retardasi

mental disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan otak.

bentuk paling umum dari raterdasi mental adalah (Down syndrome),

down syndrome adalah bentuk retardasi mental yang ditransmisikan secara

genetic sebagai akibat adanya kromoson extra. Anak dengan down syndrome

memiliki cirri-ciri yaitu wajahnya bulat, tengkorak yang mendatar, ada

kelebihan lipatan kulit di atas alis, lidah panjang, kaki pendek, reterdasi

kemampuan motor dan mental. Faktor utama anak down syndrome adalah

faktor dimana wanita yang melahirkan anakn dibawah usia 18 tahun,

sedangkan 18-38 tahun kemungkinan kecil anak mengalami down syndrome.

Kerusakan otak kerusakan otak dapat diakibatkan oleh bermacam-

macam infeksi atau faktor lingkungan luas. Infeksi pada ibu hamil, seperti

37

rubella, sipilis, herpes, dan aids, dapat menyebabkan reterdasi pada diri anak.

Meningitis dan ecepalithis adalah infeksi yang bisa muncul pada masa kanak-

kanak. Infeksi ini bisa menyebabkan pembengkakan otak dan menyebabkan

reterdasi mental. 35

Bisu atau bisa disebut juga sebagai Tunawicara dan gangguan

berbicara. Adalah gangguan ketidak mampuan seseorang untuk berbicara.

Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita

suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan

dengan tuli bayi terlahir tuli dan bisu biasanya dilahirkan karena beberapa

faktor. Pertama adalah faktor genetik, kurang atau tidak berfungsinya organ

pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem

saraf dan struktur otot, serta ketidak mampuan dalam control gerak juga dapat

mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Penyebab lainnya adalah cacat

intelektual dan autisme. 36

Ada beberapa jenis gangguan bisu atau gangguan berbicara

diantaranya:

1. Gangguan bicara dan bahasa antara lain masalah dalam berbicara

(seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan

berbicara), dan problem bahasa.

35

John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), h.223-226. 36

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisu (diakses pada: 30 januari 2017).

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisu

38

2. Gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi adalah problem dalam

pengucapan suara secara benar. Artikulasi anak pada usia enam tahun

tidak selalu bebas, tetapi pada usia delapan tahun seharusnya artikulasi

mereka sudah tidak salah lag.. anak problem artikulasi mengalami sulit

berkomunikasi dengan teman dan mereka merasa malu. Problem

artikulasi umumnya bisa diperbaiki dengan terapi berbicara, meskipun

dibutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

3. Gangguan suara, gangguan suara tampak dalam ucapan yang tidak

jelas, keras, terlalu kencang, terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Suara

anak-anak yang berbibir sumbing biasanya sulit dimengerti. Jika

seorang berbicara dengan cara yang sulit dipahami, maka mintalah

agar anak itu dibawa kespesialis terapi berbicara.

4. Gangguan kefasihan, gangguan kefasihan atau kelancaran berbicara

biasanya dinamakan “gagap”. Kondisi ini terjadi ketika ucapan anak

terbata-bata, jeda panjang, atau berulang-ulang. Kecemasan yang

dirasakan anak karena gagap biasanya membuat kondisi mereka

tambah parah. Dianjurkan dibawa keahli terapi berbicara.

5. Gangguan bahasa adalah kerusakan signifikan dalam bahasa reseftif

atau bahasa ekspresif anak. Gangguan bahasa dapat menyebabkan

problem belajar serius. Terapi adalah cara pengobatannya, etapi

gangguan ini biasanya tidak bisa hilang sama sekali.

39

6. Dyslexia adalah kerusakan parah dalam kemampuan membaca dan

mengeja. Anak yang menderita dyslexia sering sekali kesulitan

menulis dengan tangan, mengeja atau menyusun kalimat. Mereka

kadang menulis dengan sangat lambat. Tulisan mereka jelek sekali dan

tidak bisa menulis ejaan dengan benar karena kesulitan mendengan

dan melihat huruf.37

F. Hak anak penyandang disabilitas

Dalam Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, yang kalau diartikan secara luas berati saling

menghormati hak-hak seseorang, menjaga keseimbangan antara hak dan

kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dengan kata lain sila ini

menerangkan bagaimaa setiap warga Indonesia mempunyai hak yang sama

dan tidak dibedakan satu sama lainnya.38

UUD RI 1945 pasca amandemen mencantumkan Bab XA yang

membahas prihal Hak asasi manusia. Ketentuan dari bab tersebut menjadi

bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum,

termasuk warga negara penyandang disabilitas. dalam Bab XA UUD 1945

terdapat 10 pasal yaitu pasal 28A sampai pasal 28J yang menyangkut 26

ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam pasal-pasal yang ada.

37

John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), h.228. 38

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Modul Pancasila dan Kewarganegaraan, (Jakarta:

PT. Pradnya Paramita, 2006), h.26.

40

Ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM

khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang

berarti bukan hanya warga negara Iindonesia saja. Dalam dua jenis kelompok

itu tidak ada klasifikasi lain, yang berarti, baik perlindungan terhadap warga

negara atau terhadap setiap orang, kelompok disabilitas masuk kedalam

keduanya.

Dari 26 ketentuanyang berada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang

mengatur tentang prihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.

yaitu pasal 28A ayat 2 yang mengatakan bahwa, “setiap orang berhak

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan

pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi

“setiap orang”. Atau dengan kata lain berati tidak ada batasan siapa saja yang

masuk dalam kelompok yang dituju oleh pasal tersebut. namun begitu

Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir tersebut,ada tiga

putusan, yaitu putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK

Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010.

Dalam putusan ini MK menyatakan bahwa:

“Hak konstitusi dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan

konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran,

ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisiasi,

dalam politik dan kehidupan public yang bersumber dari ketimpangan

structural dan sosail-kultural masyarakat secara terus menerus

(diskriminasi), baik faormal maupun informaldalam lingkup public maupun

privat atau yang dikenal sebagai affirmative action.”

41

Pemaknaan ini menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas

termasuk dalam terminology “setiap orang” dalam ketentuan pasal 28H UUD

1945.39

Didalam CRPD (convention on the right of personwith disabilities)

konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi

dalam UU No 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. CRPD merupakan

instrument HAM international dan nasional dalam upaya penghormatan,

pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas di Indonesia. Tujuan konvensi

ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan

kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta

penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi international yang terkait

dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuannya,

makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. dilihat dari tujuannya,

konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin

penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan

kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel,

tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan

tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. selain itu konvensi ini juga

bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat

39

Fajri Nursamsi & Estu Dyah Arifianti, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju

Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2015), h.23.

42

insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu. Dari dua

tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa

penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus

dapat dinikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada

disabilitas.40

40

online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/2191/1530 (diakses pada 31

januari 2017)

43

Bab III

LATARBELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016

TENTANG DISABILITAS

A. Sejarah lahirnya undang-undang No 8 tahun 2016

Undang – undang pertama yaitu undang-undang No 4 Tahun 1997

tentang penyandang cacat adalah undang-undang yang dibuat di Indonesia

untuk memenuhi hak seorang disabilitas, dalam undang-undang ini belum

diisi dengan hak seorang disabilitas, kata- kata dalam judul undang-undang ini

juga masih sangat kasar dalam udang-undang tentang hak penyandang

disabilitas.

Dengan konvensi hak penyandang disabilitas, diharapkan negara

mampu mengutamakan pemenuhan perlindungan HAM bagi penyandang

disabilitas. sangat dibutuhkan dukungan yang kuat dalam perlindungan, dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. tentu saja perlindungan dan

pemenuhan HAM bagi para penyandang disabilitas bukan hanya tugas dan

kewajiban pemerintah melainkan kewajiban semua elemen masyarakat di

Indonesia. Perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas (penyandang

cacat) masih menjadi persoalan dinegeri ini. Kurangnya peehaman masyarakat

umum mengenai disabilitas seperti menggolongkan penyandang disabilitas

sebagai orang yang lemah, terbelakang, dan tidak bisa mandiri mengakibatkan

banyak bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.tidak

44

dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan

perlindungan Hak Asasi Manusia.

Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilias

dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung

penyandang disabilitas ditempat umum, penolakan secara halus maupun keras

pada saat melamar pekerjaan, penolakan di bidang pendidikan seperti masih

banyak sekolah dan perguruan tinggi yang menolak calon murid dan

mahasiswa penyandang disabilitas karena dirasa tidak mampu untuk

menerima pelajaran yang diberikan. Padahal dalam Undang-Undang No 4

tahun 1997 terdapat poin mengenai aksestabilitas yaitu kemudahan yang

disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.41

Berdasarkan ketentuan dalam artikel 1 CRPD, dirumuskan secara

gamblang bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki

kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam

interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka

dalam masyarakat secara penuh dan pemilihan istilah penyandang disabilitas,

sungguh telah mempresentasikan kebutuhan minimal terminoligi pengganti

sejarah istilah penyandang cacat.

Menurut informasi dari pusat bahasa bahwa istilah disabilitas,

sebenarnya telah dibakukan dalam glosarium pusat bahasa dan dalam waktu

41

Naskah Akademik Republik Indonesia tentang Disabilitas, 2015, h.31.

45

dekat akan masuk dalam thesaurus dan kamus beasar bahasa Indonesia.

Dalam presfektif international, istilah penyandang disabilitas sesuai betul

dengan judul CRPD, sehingga penerjemah naskah CRPD kedalam bahasa

Indonesia, sangat fleksibel dan jauh dari kerancuan bahasa. Dengan

pelembagaan istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti penyandang

cacat, dapat menjadi modal dasar dalam mempermudah penyusunan naskah

akademik daraf RUU tentang disabilitas.

Perubahan konsep dari charity-based ke Human rights-based.

Undang –undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat memuat

peraturan yang didasarkan pada konsep charity atau perlakukan atas dasar

belas kasihan, tidak sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan

meningkatkan pengembangan diri penyandang disabilitas. Undang-Undang

No 4 tahun 1997 memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek, bukan

subjek, yang sebenarnya memiliki kreativitas dalam pengembangan karakter.

Penyempurnaan yang harus dilakukan adalah merubah konsep bahwa

penyandang disabilitas hanya membutuhkan bantuan saja, tetapi lebih dari itu

bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-haknya sebagai seorang

manusia. Upaya untuk memprioritaskan penyandang disabilitas dalam

pemberdayaan baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan serta aspek

kehidupan lainnya harus lebih ditingkatkan

Persepsi keliru masyarakat tentang penyandang disabilitas yang antara

lain disebabkan dan dibentuk oleh budaya serta mitos-mitos, hingga kini juga

46

masih sangat dirahasiakan. Banyak keluarga yang malu memiliki anak dengan

disabilitas, akibatnya mereka disembunyikan saja di rumah. Sudah dapat

dibayangkan, penyandang disabilitas yang tumbuh di lingkungan semacam ini

akan menjadi beban keluarga karena mereka tidak berpendidikan, tidak

mandiri, dan tidak tentu produktif. Namun demikian, jika pemerintah dan

masyarakat melakukan insvestasi yang cukup melalui alokasi dana untuk

pemberdayaan, maka penyandang disabilitas akan menjadi manusia yang

lebih cerdas, mandiri, dapat berfungsi di masyarakat dengan bekerja,

produktif dan menjadi pembayar pajak ini merupakan langkah awal dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu dipandang sebagai manusia

dan diberikan kesempatan yang sama dengan yang tidak mengaami

disabilitas.42

Meskipun UUD 1945 memuat pernyataan yang jelas yang mendorong

non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh

perlakuan yang sama di hadapan hukum, peraturan perundang-undangan

terkait penyandang disabilitas belum mewujudkan perlindungan-perlindungan

tersebut. ada juga aturan KUHP dan KUHAP yang mendang penyandang

disabilitas sebagai orang-orang yang tak cakap hukum. Belum lagi bangunan-

bangunan yang tidak aksestabilitas bagi penyandang disabilitas saat

42


47

berhadapaan dengan hukum, misal kantor kepolisian dan pengadilan yang

tidak ramah atas kebutuhan mereka.

Apabila regulasi saja sudah diskriminatif, lalu bagaimana praktiknya?

Padahal aturan-aturan tersebut merupakan harapan munculnya keadilan di

tengah-tengan masyarakat. Persoalan semakin rumit lagi apabila dibenturkan

dengan pendekatan formalistic dalam penafsirannya. Penyandang disabilitas

dianggap sebagai kelompok rentan lebih karena posisinya yang direntankan

oleh teks dan sistem serta aparatur negara. Penyandang disabilitas sering

mengalami pengorbanan ganda (doble victimization), di satu sisi telah

menjadi korban kejahatan dan disis lain menjadi korban atas stigma serta

negatif serta keterpurukan akses keadilan akibat pemaknaan dan penafsiran

sempit tersebut. salah satu contoh dalam praktik penegakan hukum, terdapat

dua kontrovesi penting yang harus diselesaikan. Pertama, kontrovesi tersebut

berkaitan dengan kasus dimana penyandang disabilitas sebagai korban

perbuatan pidana dan penyandang disabilitas sebagai pelaku perbuatan pidana

dan penyandang disabilitas sebagai pelaku perbuatan pidana. Beberapa kasus

mengafirmasi bahwa ketika penyandang disabilitas menjadi korban

pembuatan pidana, maka aparat penegak hukum terkesan malas dan kesulitan

untuk merekonstruksi untuk mengadili hak atas perlindungan dari ancaman

dan praktik perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Disinilah letak

48

kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya,

siapapun dia. 43

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan

sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu

menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban untuk menghromati

adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan

diskriminasi dan marginalisasi. Dari dalam bentuk sikap maupun tindakan

kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas

pangan, kesehatan pendidikan maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan,

kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk didalamnya hak untuk

memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Kewajiban negara untuk melindungi adalah kewajiban untuk tidak

hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan

negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh

entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan menggangu perlindungan hak

penyandang disabilitas. termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang

dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang diasbilitas dari

ancaman kesia-sian, pelantaran eksploitas dan lain-lain. Sedangkan kewajiban

untuk memenuhi adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah

legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk

43


49

memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun

peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan

berbagai fasilitas fisik maupun non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan

kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan

katergori berat.44

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengesahan

International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right (Kovenan

International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termuat

dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan Undang-

undang Nomor 2012 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant

on Civil and Political Rights (kovenan international tentang hak-hak sipil dan

politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 119, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum

bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang mendambakan

penegakan hak-hak asasinya. Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian Negara

apalagi Pemerintah. Dia tidak lahir dari pengaturan hukum karena HAM

adalah hak kodrati dari sang pencipta kepada semua makhluk di muka bumu.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas, maka Indonesia

telah melengkapi penerimaan atas Undang-undang Internasional Hak asasi

manusia termasuk penyandang disabilitas, yang telah dilakukan sebelumnya.

44


50

Penerimaan Indonesia atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia

atau dalam dunia internasional dikenal dengan nama International Bills of

Human Right, dilakukan terhadap Universal Declaration of Human Right

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Meskipun instrument tersebut

merupakan instrument non yuridis, namun semua anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), ttermasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima

pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi tersebut.dalam konteks

Indonesia, deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan

dalam hal reformasi hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia.

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang cacat tidak memuat pengaturan yang seharusnya berpresfektif

HAM, undangundang yang baru diharapkan dapat berpresfektif HAM,

undang-undang yang baru diharapkan dapat memuat ketentuan-ketentuan

yang menganut prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat melekat

Yang dimaksud dengan penghormatan pada martabat dan nilai yang

melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan

pilihan, dan kemerdekaan perseorangan adalah sikap dan perilaku setiap

orang, baik individu maupun kelompok terutama penyelenggara negara,

wajib menghormati dan menjunjung tinggi penyandang disabilitas dan

menerima keberadannya secara penuh tanpa diskriminasi, hal mana

merupakan kewajiban yang bersifat melekat karena kedisabilitasan

51

45merupakan anugrah tuhan yang maha kuasa, sehingga kewajiban

tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihambat, dicabut atau

dihalangkan.

2. Hak otonomi

Yang dimasksud dengan “asas hak otonomi” adalah hak yang melekat

pada setiap penyandang disabilitas berupa kewenangan secara pribadi

untuk memutuskan dan atau menentukan secara bebas segala apa yang

dianggap baik dan atau benar berdasarkan pikiran dan hati nuraninya

tanpa intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

3. Kemandirian

yang dimaksud “asas kemandirian” adalah kemampuan penyandang

disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa belas kasihan orang lain.

4. Keadilan

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah nilai kebaikan yang harus terwujud

dalam kehidupan penyandang disabilitas berupa pendistribusian

kesejahteraan dam kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional

kepada penyandang disabilitas.

5. Inklusif

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah kondisi yang

menghilangkan segala bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas

45


52

sehingga segala sesuatu yang menjadi sistem peradaban modern

senantiasa terkoneksi secara penuh dan konstruktif dengan keberadaan

penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan

masing-masing.

6. Non diskriminasi yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi adalah

tekad bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk perlakuan tidak

adil dengan membeda-bedakan warga masyarakat atas daasar

kedisabilitasan. Dalam hal ini penyandang disabilitas mempunyai

kedudukan yang setara dengan warga negara pada umumnya di hadapan

hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara,

pemerintah harus menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

7. Partisipasi

Yang dimaksud dengan prinsip partisipasi penuh dan efektif dan

keikutsertaan dalam masyarakat adalah keikutsertaan penyandang

disabilitas untuk berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan

bermartabat tanpa diskriminasi, karena itu perlu diupayakan secara

optimal penglibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

8. Disabiliatas sebagai dari keragaman manusia

Yang dimaksud “asas disabilitas sebagai bagian keragaman manusia”

adalah manusia diciptakan dalam keadaan berbeda satu sama lain, dimana

53

segala yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas merupakan.46

bagian keragaman manusia yang tidak boleh digunakan sebagai alasan

untuk mendeskriminasi siapa pun atas dasar kedisabilitasan.

9. Kesamaan hak dan kesempatan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak dan kesempatan” adalah

keadaan yang mendudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum

yang bersifat penuh dan utuh disertai penciptan iklim yang kondusif

berupa peluang yang seluas-luasnya untuk menikmati, berperan dan

berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

sebagaimana warga negara aslinya.

10. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Yang dimaksud asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah

bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan

khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas

yang disadangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak

kedisabilitasan sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan

berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

11. Aksestabilitas

46


54

Yang dimaksud dengan aksestabilitas adalah kemudahan yang disediakan

bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempataan

dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

12. Kesetaraan gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan

posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan

mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat

pembangunan disemua bidang kehidupan.

Merujuk pada fenomena stagnasi perwujudan hak penyandang

disabilitas dalam presfektif hak asasi manusia akibat tidak terakomodasinya

secara sempurna uu no 4 tahun 1997 maupun peraturan perundangan lainnya,

maka sudah saatnya negara Republik Indonesia berinisiatif menyusun

peraturan perundang-undangan yang tepat sasaran.47

B. Sistemmatika penulisan

Lampiran 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengatur mengenai

teknik penyusunan naskah akademik rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Kabupaten/kota. Dalam lampiran

tersebut. sistemmatika naskah akademik meliput:

1. Judul

47


55

2. Kata pengantar

3. Daftar isi

4. Bab I: kajian teoritis, dan praktek empiris;

5. Bab II: Evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan terkait;

6. Bab III: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan;

7. Bab IV: Landasan filosofi, sosiologis, empiris;

8. Bab V: Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan

undang-undang atau peraturan daerah;

9. Bab VI: Penutup;

10. Daftar pustaka;dll.

Dalam naskah RUU tentang disabilitas yang saya bahas ini untuk

sistemmatika penusisan sudah sangat sesuai dengan yang tertera dalam

peraturan perundang-undangan yang diantaranya sebagai berikut;

1. Bab I berisi; latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi

penelitian,

2. Bab II berisi; kajian teoritis dan praktik empiris

3. Bab III berisi; evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

penyandang cacat.

4. Bab IV berisi; landasan filosofi, landasan sosiologis, dan landasan yuridis

5. Bab V berisi; jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup peraturan

undang-undang

6. Bab VI berisi; penutup

56

C. Sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas di Indonesia

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara

ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan

publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu sering kali tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan public

yang terjadi selama ini masih menampilkan cirri-ciri yakni berbelit, lambat,

mahal dan melelahkan.48

Menurut ketetapan mentri perdayagunaan aparatur negara

No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanankan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai

upaya pemenuhan kebutuhsn penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik ini dibagi

menjadi beberapa kelompok-kelompok;

1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan

berbegai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya

status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan terhadap suatu

barang dan sebagainya. Akte pernikahan, akte kelahiran,akte kematian,

BPKB, SIM, STNK, dan sebagainya.

48

Junarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajad, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan

Pelayanan Publik, Cet III, (Bandung: Nuansa, 2009). h. 17.

57

2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh public, misalnya jaringan telpon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

3. Kelompok pelayanan jasa,yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan,

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan trasportasi, pos, dan

sebagainya.49

Melihat dari pengertian pelayanan publik diatas bahwa setiap orang

berhak mendapatkan pelayana publik yang baik dan tidak ada diskriminasi

untuk membeda-bedakan siapa dia untuk seorang anak penyandang disabilitas

harusnya mendapatkan pelayanan publik yang sesuai untuk dia bisa

berkembang jauh dan terus berkembang biarpun memiliki keterbatasan

didalam dirinya.

Saranan dan prasaranan bagi kaum penyandang disabilitas pada ruang

publik dibeberapa daerah masih sangat minim. Begitu pula dengan tidak

diterapkannya atau tidak adanya atau tidak adanya sanksi tegas bagi yang

tidak memenuhi kewajiban tersebut. hal tersebut yang membuat penyandang

disabilitas masih sering menerima diskriminasi di fasilitas umum dan

pelayanan umum meskipun dalam pasal 6 undang-undang Nomor 4 tahun

1997 telah menyatakan hak memperoleh aksestabilitas dalam rangka

49

Junarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajad, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan

Pelayanan Publik, Cet III, (Bandung: Nuansa, 2009). h. 20.

58

kemandiriannya. Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang (RUU) ini

pengaturan mengenai aksestabilitas diatur dalam BAB tersendiri.50

Dalam undang-undang ini, penyediaan aksestabilitas ditujukan untuk

menghilangkan segala bentuk kendala atau halangan, agar mempermudah

penyandang disabilitas melakukan aktifitas secara optimal sehingga dapat

hidup mandiri dalam bermasyarkat. Berdasarkan hal tersebut, pengertian atau

batasan definisi “aksestabilitas” dalam RUU ini adalah kemudahan bagi

penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam

segala aspek kehidupan.

Didalam naskah akademik ruu tentang disabilitas ini, mengatur agar

setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum wajib menyediakan

aksestabilitas bagi penyandang disabilitas yang mencangkup fasilitas ke, dari,

dan di dalam bangunan. Penyediaan aksestabilitas pada fasilitas umum dan

layanan umum seperti penyediaan loket khusus, ramp, tangga, tempat parkir,

marka jalan, dan trotoar yang dapat dilalui atau diperuntukan untuk

penyandang disabilitas, serta tempat duduk khusus, toilet khusus, dan sarana

pendukung lainnya. Disetiap fasilitas umum ini juga harus disediakan layana

informasi agar penyandang disabilitas dapat memahami informasi yang ada.

Yang dimaksud layanan informasi dalam RUU ini adalah bantuan berupa

penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada, antara lain

50


59

menggunakan suara, bunyi, atau lisan yang diperuntukan untuk penyandang

disabilitas. adapun fasilitas umum dan layanan umum yang harus disediakan

aksestabilitas meliput:

1. Bangunan gedung umum, misalnya bangunan sekolah, fasilitas pelayanan

kesehatan, gedung perkantoran atau tempat kerja, perumahan, rumah

ibdah, pusat pembelajaran pelabuhan, bandara udara, hotel dan stasiun.

2. Jalan umum, misalnya jalur penyebrangan, trotoar, dan tempat

pemberhentian kendaraan umum;

3. Angkutan umum, misalnya bis kota, taksi, dan kendaraan umum lainnya

termasuk ramp, tempat parkir, tempat duduk, dan tanda khusus;

4. Pertamanan dan pemakaman umum;dan

5. Tempat pariwisata, yang ditunjukan agar penyandang disabilitas

menikmati benda kebudayaan yang mudah diakses sehingga penyandang

disabilitas dapat dengan mudah ke tempat pertunjukan atau pelayanan

budaya seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, jasa pariwisata, dan

monument serta tempat lain yang memiliki nilai budaya penting. Tempat

pariwisata ini diharapkan juga dapat dinikmati oleh penyandang

disabilitas melalui program-program televisi, film, teater, dan kegiatan

kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses.

6. Sarana rehabilitas, fokus upaya rehabilitas adalah individu secara holistic

dalam konteks ekologinya, bukan hanya pada keterbatasan-keterbatasan

fungsional akibat kedisabilitasannya. Presfektif holistic dan ekologis

60

mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan spiritual individu yang

bersangkutan maupun hubungannya dengan keluarganya, pekerjaanya dan

keseluruhan lingkungannya. Manusia tidak dipandang sebagai sekedar

komponen-komponen yang terpisah seerti komponen fisik, mental,

psikologi, budaya dan ekonomi, melainkan satu kesatuan yang utuh yang

mencakup semua komponen tersebut.

Dalam RUU ini juga mengatur pemberian sanksi adimistratif bagi

setiap penyelenggara fasilitas umum dan layanan umum yang tidak

menyediakan aksestabilitas bagi penyandang disabilitas. sanksi administratif

tersebut berupa terguran, peringatan tertulis, penghentian tertulis, penghentian

sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Pelaksanaan pemberian sanksi

administratif tersebut akan dilakukan secara berjenjang dan akan diatur

dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pemberian sanksi

administratif ini dimaksudkan agar setiap penyelenggara fasilitas umum dan

layanan umum termotivasi untuk menyediakan aksestabilitas bagi penyendang

disabilitas sehingga penyendang disabilitas mendapat kemudahan untuk

mendapatkan hak-haknya.51

51

Naskah Akademik Republik Indonesia tentang Disabilitas, 2015, h.174-175.

61

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM

A. Hak anak disabilitas menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016

Di dalam Convention On The Rights Of Person With Disabilities (UN CRPD)

medefinisikan Persons with disabilities sebagai mereka yang memiliki

kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam

interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka

dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Dalam (UN CPRD) pasal 7 dijelaskan bahwa anak-anak dengan

disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dalam kelompok

disabilitas, dan negara pihak wajib melaksanakan langkah-langkah yang

diperlukan dalam rangka menjamin dan memajukan pemenuhan serta

perlindungan hak asasi anak-anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan

dengan anak-anak lainnya dalam bentuk.

1. Mengedepankan kepentingan anak dengan disabilitas dalam

menentukan berbagai hal

2. Menjamin kebebasan anak dengan disabilitas dalam mengemukakan

pendapat mengenai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka,

menjadikan sebagai dasar pertimbangan sesuia dengan tingkat

62

kematangan dan kedewasaan meraka, serta menjamin ketersediaan

bantuan sesuai dengan tingkat usia dan disabilitas mereka.52

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. yang

dimaskud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan atau kesullitan untuk berpartisipasi secara penuh dan

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam pasal satu Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang disabilitas

dijelaskan bahwa.

1. Penyandang disabilitas adalah, setiap orang yang memiliki

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/sensorik dalam jangka

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan, kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang

dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk

menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan

masyarakat.

52

Yayaysan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusID, Panduan Bantuan Hukum Di

Indonesia,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h.258.

63

3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan,

pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau

berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,

atau pelaksaan hak penyandang disabilitas.

Materi utama dalam pebuatan Undang-Undang no 8 tahun 2016 adalah

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan beberapa akses untuk para

penyandang disabilitas. dalam naskah akademik Undang-Undang No 8 tahun

2016 dijelaskan materi pembahasan tetang perancangan materi undang-

undang yaitu sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban

Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas memuat

hak-hak sosial, ekonomi budaya, politik, dan sipil secara

komprehensif. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menandai

adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok

masyarakat yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari

fisik, mental atau intelektual termasuk juga mereka yang mengalami

gangguan sensorik dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan diratifikasinya konvensi mengenai hak-hak

penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia harus berupaya

memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan semua hak asasi

manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua

orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan

64

atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas, selain itu

pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

2. Tanggung jawab dan wewenang

Dalam naskah akademik ini dijelaskan bahwa tanggung jawab dan

wewenang milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun

hal ini juga tidak berati pihak lain tidak boleh membantu, pihak lain

juga sangat dibutuhkan bantuannya agar undang-undang dan

pemenuhan hak untuk anak disabilitas ini bisa tercapai pada

semestinya. Sebagai penanggung jawab utama pemerintah wajib

memberikan fasilitas dan aksestabilitas.

3. Wewenang

Wewenang merupakan wujud pelaksanaan dari pemerintah daerah dan

pemerintah pusat dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang

disabilitas53

Kemudian penulis jelaskan tentang pasal hak anak disabilitas. dalam

pasal 5 ayat 3 dijelaskan tentang hak anak disabilitas di Indonesia, yaitu

sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran,

pelecehan, eksploitas, serta kejahatan dan kekerasan seksual.

53


65

2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga

pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

3. Dilindungi kepentingannya dalam mengambil keputusan.

4. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.

5. Pemenuhan kebutuhan khusus.

6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas

sosial dan pengembangan individu; dan

7. Mendapatkan pendampingan sosial.

Dapat disimpulkan sedikit dari penjelasan diatas dalam pemenuhan

hak anak disabilitas di Indonesia sesuai dengan yang ada dalam (UN CPRD),

bahwa Undang-undang No 8 Tahun 2016 ini sudah sangat sesuai dengan apa

yang dicita-citakan dikonvensi hak anak disabilitas international, pemenuhan

kebutuhan khusus dan hak seorang anak sudah sangat baik dalam hal menuju

kesetaraan terhadap hak anak normal yang lainnya. Dapat disimpulkan juga

bahwa di Indonesia adalah negara yang taat akan hukum yang sudah

dirumuskan didalam konvensi international, dan Indonesia sebagai salah satu

yang menjunjung tinggi kaum disabilitas dengan undang-undang no 8 tahun

2016 yang Indonesia miliki sekarang.

Dari penjelasaan singkat materi pembuatan Undang-Undang No 8

Tahun 2016 tentang disabilitas, penulis menganalisis bahwa muatan dalam

pembuatan undang-undang ini dan penjelasannya tentang pemenuhan hak

anak penyandang disabilitas masih tergolong cukup standar dari apa yang

66

sudah penulis jelaskan dan penulis membagi analisis ini menjadi kedalam tiga

bagian yaitu, dibagian dibidang hukum, pendidikan dan kesehatan.

Dalam bidang hukum sendiri penerapannya masih sangat sulit,

Undang-undang ini sudah hampir satu tahun keluar tetapi kenyataanya

instalasi pemerintah masih sangat kurang dalam penerapannya, seharusnya

instalasi pemerintah seperti pengadilan lebih dahulu menerapkan hal-hal

seperti peraturan baru dalam perundang-undangan, terlebih undang-undang ini

dibuat dengan cukup bagus untuk pemenuhan fasilitas untuk anak disabilitas

tetapi lengkapnya fasilitas ini mungkin bisa menjadi masalah dibelakangnya

karena untuk memenuhi semua fasilitas yang sudah digambarkan ini

kemungkinan akan menjadi sangat sulit didalam pengadilan atau instalasi

pemerintah yang lainnya, karena dengan adanya undang-undang ini berati

harus membuat sistem baru yang lebih layak untuk kaum disabilitas. ini yang

akan menjadi tantangan negara Indonesia di bagian hukum untuk merubah

sistem yang ada dengan sistem yang baru yang sudah ada.

Dalam pembahsan berikutnya yaitu dibidang pendidikan muatan

dalam naskah akademik uu no 8 tahun 2016 menjelaskan dua tipe pendidikan

untuk anak penyandang disabilitas antara lain:

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diberikan kepada

kepada peserta didik disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan dalam

mengikuti proses pembelajaran. Sekolah yang menyediakan

pendidikan khusus diantaranya adalah sekolah luar biasa (SLB).

67

2. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diberikan kepada

peserta didik disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama

dengan peserta didik yang lainnya.

Dalam hal pendidikan inklusif pemerintah kabupaten/kota menunjuk

satuan pendidikan di setiap kecamatan paling sedikit 1(satu) sekolah

pendidikan dasar, dan satu sekolah pendidikan menengah. Selain itu

pemerintah kabupaten/kota juga wajib menyediakan 1 (satu) orang guru

pembimbing khusus pada satuan pendidikan inklusif yang ditunjuk untuk

menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selain satuan pendidikan yang

ditunjuk pemerintah, satuan pendidik yang tidak ditunjuk juga boleh

menerima peserta didik disabilitas. dan satuan yang tidak ditunjuk itupun

harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain

pendidikan dasar, menengah dan kejuruan. Perguruan tinggipun wajib

menyediakan akses bagi mahasiswa disabilitas. pemerintah kabupaten/kota

wajib menyelenggarakan pendidikan khusus di setiap kecamatan.54

Dari muatan materin undang-undang diatas penulis sedikit

menganalisis yaitu pada tahap pembedaan antara pendidikan khusus dan

inklusif, disini pemerintah tidak ada penjelasan kriteria bagaimana kriteria

seorang anak disabilitas yang berhak sekolah di SLB atau sekolah inklusif.

54


68

Sebab yang sudah penulis jelaskan diatas banyak sekali tipe-tipe penyandang

disabilitas. ini yang akan menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah dalam

hal membedakan akses untuk anak-anak disabilitas. muatan undang-undang

yang sudah bagus tetapi ada kejanggalan yaitu kriteria untuk pendidikan

khusus atau inklusif.

Kemudian ada disektor kesehatan, setiap penyandang disabilitas

mempunyai kesamaan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan yang

meliput ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan seperti tenaga

kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, obat esensial dan alat kesehatan,

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu, dan terjangkau,

mendapatkan informasi dan edukasi untuk memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan, memperoleh asuransi kesehatan dan yang penting

memperoleh perlindungan kesehatan kerja yang dimaksudkan agar tenaga

kerja penyandang disabilitas dapat hidup sehat dan tebebas dari gangguan

kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjanya.

Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas,

pemerintah membagun pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

secara berjenjang dan komprehensif yang terdiri dari pelayanan kesehatan

umum di Puskesmas dan jejaring (fasilitas pelayanan kesehatan yang

digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi

penyandang disabilitas difasilitas pelayanan kesehatan primer) dan pelayanan

69

kesehatan rujukan yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di

rumsh sakit.55

Mungkin dari segi kesehatan memang sudah sangat memadai

fasilitasnya apalagi rumah sakit sebagai tempat untuk mengobati, tetapi

masalahnya adalah apakah hal ini bisa diimplementasikan dengan baik, sedikit

yang penulis ketahui bahwa peraturan dirumah sakit itu maksimal perawata

berobat/ dirawat itu hanya 5 hari sembuh atau tidak sembuh pasien harus

pulang, kalau ini terjadi dengan anak yang mengalami disabilitas seperti autis

yang harus melakukan pengobatan berhari-hari. Karena autis adalah tipe

penyakit yang penyembuhannya harus berhari-hari dan melakukan terati

khusus dengan biaya yang tidak dikit tentunya. Ini juga akan menjai pekerjaan

rumah yang sangat berat untuk pemerintah nantinya.

B. Hak anak disabillitas dalam persfektif hukum Islam

Dalam analisis penulis diatas tentang UU No 8 tahun 2016 sudah

dijelaskan beberapa hak dan kelemahan undang-undang tersebut, selanjutnya

penulis mencoba menjelaskan tentang bagaimana hak anak disabilitas

menurut hukum islam. Dalam surat Abassa ayat 1-10 yang berbunyi

ػبس ل ت أى جبء . . ٱلػو هب يدريل لؼل ۥ م .يز يذمز فتفؼ أ مز . ٱلذ

55


70

ب هي أه ۥل فأت . ٱستغ .تصد م هب ػليل أل يز . ب هي جبءك يسؼ أه .

يخش فأت . تل .ػArtinya:”(Dia Muhammad)berwajah masam dan berpaling, karena seorang

buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum, dan taukah engkau

(Muhammad) barang kali dia mau mensucikan dirinya dari dosa, atau dia

(ingin) mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, adapun

orang-orang yang merasa dirinya serba cukup(pembesar-pembesar Quraisy,

maka engkau Muhhammad memberikan perhatian kepadanya,padahal tidal

ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun

degan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat

pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah), engkau(Muhammad malah

mengabaikannya).(QS. Abassa ayat 1-10).

Dalam tafsir surat abassa diatas para ulama kami berkata “apa yang

dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum termasuk perbuatan tidak sopan

seandainya dia mengetahui bahwa Nabi SAW sedang sibuk dengan orang lain

dan beliau mengharapkan ke Islamannya. Akan tetapi Allah SWT tetap

mencela Rasulullah SAW hingga mengecewakan ahli shuffa (kaum muslim

yang tidak mampu dan agar semua orang tau bahwa mukmin yang kafir lebih

baik dari pada orang kafir yang kaya dan memandang atau memperhatikan

kepada orang yang beriman itu lebih utama dan baik sekalipun ia seorang

fakir, dari pada memandang atau memperhatikan kepada perkara lain, yaitu

memperhatikan orang-orang kayak arena menginginkan keimanan mereka,

sekalipun ini termasuk salah satu kemaslahatan.

Ats- Tsauri berkata,” setelah kejadian itu, apabila melihat Ibnu Ummi

Maktum, Rasullulah SAW langsung menghamparkan selendang beliau dan

berkata, “Selamat datang orang yang karenanya Tuhanku mencelaku”. Lalu

beliau bersabda,”Ada yang bisa aku bantu?”. Rasulullah SAW juga sempat

71

dua kali menugaskannya untuk memimpin madinah sementara beliau pergi

melakukan peperangan.”Anas RA berkata,”Pada peristiwa Qadisiyah, aku

melihat Ibnu Ummi Maktum memakai baju besi dan ditangannya bendera

hitam.”56

Disini dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menghormati kaum yang

memiliki kekurangan fisik, bahkan Rasulullah SWA sendiripun pernah dicela

oleh Allah SWT karena memalingkan wajahnya terhadap seorang yang buta

yang ini belajar tentang Islam. bahkan Allah SWT lebih memuliakan orang

yang fakir tetapi ingi belajar agama Islam disbanding para pemuka kaum

Quraisy yang kaya raya yang masih kafir. Dalam ayat ini berati Islam sangat

memuliakan orang yang memiliki kekurangan.

Kemudian dalam Firman Allah yang lain yang berbunyi:

ػل ليس ل ػل ٱلػو ل ػل ٱلػزج حزج هي يطغ ٱلوزيض حزج حزج

رسل ٱلل ت تجزيوي تحتب ۥ ز يدخل ج ب ػذابب أليوب ٱل ه يؼذ هي يت ١ Artinya: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang

pincang dan atas orang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut

berperang) dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-nya; Niscaya Allah

akan memasukannya ke dalam surge yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan

azab yang perdih.(QS Al- Fath:17)

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa tafsiran ayat ini adalah

tiada dosa atas orang-orang buta dan orang-orang yang pincang dan atas

orang yang sakit apabila tidak ikut berperang, yakni tidak ada dosa atas

56

Tafsir Al-qurtubi Juz ‘Amma (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),h.88.

72

mereka jika tidak ikut berjihad karena buta, penyakit menahun, atau

lemah.pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan dengan jelas pada

surah at-taubah dan yang lainnya.

Al arj adalah cacat yang mendera sebelah kaki. Apabila hal itu dapat

menimbulkan pengaruh (sehingga dapat mengugurkan kewajiban jihad), maka

apalagi dengan cacat kedua kaki. Tentunya cacat kedua kaki ini lebih dapat

mengugurkan keajiban jihad.57

Dalam tafsir lain dijelaskan dalam ayat ini Allah SWT menerangkan

alasan-alasan dibolehkan bagi seorang tidak ikut berperang yaitu:

1. Karena buta

2. Karena pincang atau cacat jasmani

3. Karena sakit

Diriwayatkan bahwa waktu turun ayat 16 surat ini yang mengancam

orang-orang yang tidak mau berjihad bersama Rasulullah, maka orang-orang

yang lumpuh berkata, “Bagaimana dengan kami ya Rasulullah?” sebagai

jawaban turunlah ayat ini

Berkata Muqatil: “Nabi SAW membenarkan alasan orang-orang yang

sakit untuk tidak ikut bersama Rasulullah ke Hudaibiyyah dengan alasan ayat

ini”.

57

Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Tafsir Al-qurtubi Vol 20 (Jakarta: Pustaka Azzam,

2009),h.708-709.

73

Kemudian Alla SWT memberikan dorongan dan semangat kepada

orang-orang beriman;” Barang siapa yang mentaati Allah SWT dan Rasul-

nya, memenuhi panggilan jihad di jalan-nya akan diberi balasan berupa surge

yang penuh kenikmatan. Sebaliknya orang-orang yang mengingkari Allah dan

Rasul-nya, tidak mau ikut berjihad bersama kaum muslimin yang lain, Allah

akan mengazabnya dengan azab yang pedih.58

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hak

seorang penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk tidak ikut berperang

karena keterbatasannya mereka dan Allah SWT menjadikan ini sebagai salah

satu alasan seseorang untuk tidak ikut dalam berjihad. Kajian jelas tentang

disabilitas didalam Alquran maupun hadist memang sangat jarang pasalnya

Islam memandang semua manusia itu sama tidak ada yang berbeda di mata

Allah. Kesimpulan penulis adalah bahwa hukum Islam tetap menyamakan hak

seorang disabilitas dengan hak orang yang sama, terlebih Islam lebih

menghormati orang-orang disabilitas seperti yang sudah penulis jelaskan

dalam ayat-ayat diatas.

C. Teknologi Modern Bagi Penyandang Disabilitas dalam UU NO 8 Tahun

2016

Masyarakat dengan teknologi tinggi yang mengutamakan pendidikan

dan kemampuan intelektual, tidak begitu toleran terhadap penderita reterdasi

58

M.Quraisy Shihab Tafsir Al-Misbah:Pesan dan kesan keserasian Al-quran ,(Jakarta:

Lentera Hati,2002).h.396.

74

mental dibandingkan dengan masyarakat dengan teknologi yang lebih rendah.

Bila anak dengan reterdasi mental menjadi lebih besar, maka diterimanya dia

oleh anak-anak yang lain dipengaruhi oleh sikap, toleransi dan emosi pribadi

orang tua anak-anak itu terhadap dengan reterdasi mental.59

Individual with disabilities education act (IDEA), termasuk

amandemnya pada 1997, menyatakan bahwa perangkat teknologi bisa

disediakan untuk murid penderita ketidak mampuan demi memastikan

pendidikan yang gratis dan tepat. Dua tipe teknologi yang dapat digunakan

untuk meningkatkan pendidikan anak penderita ketidak mempuan adalah

teknologi pengajaran (intruksional) dan teknologi asistensi (bantuan).

Teknologi intruksional berupa berbagai tipe hardware dan software,

dikombinasikan dengan metode pengajaran yang inovati, untuk

mengakomodasi kebutuhan belajar seorang anak. Teknologi ini bisa berupa

video, intruksi dengan bantuan komputer, atau program hypermedia yang

kompleks dimana komputer digunakan untuk mengontrol display dari gambar

dan suara yang disimpan di videodisc. Penggunaan sistem telekomunikasi,

terutama internet dan word wide web, sangat menjanjikan bagi peningkatan

pendidikan murid baik yang menderita kemampuan maupun yang tidak.

Teknologi bantuan lain, banyak anak dengan ketidak mempuan fisik

(seperti kelupuhan) tidak bisa menggunakan perangkat yang biasa seperti

59

Willy F.Maramis &Albert A. Maramis, Cacatan Ilmu Kedokteran Jiwa,Cet ke II( Surabaya: Penerbitas dan percetakan (AUP), 2009), h.393.

75

keyboard dan mose. Touch screen, touch tablet, pointer optic, dan perangkat

yang dikendalikan suara adalah alat alternatif yang bisa membuat mereka

menggunakan komputer.

Software atau hardware khusus seperti closed-circuit television bisa

memperbesar gambar bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan.

Printer dapat mencetak huruf Braille besar-besar. Teknologi komunikasi

untuk anak tuli bisa membuat anak yang mengalami gangguan pendengaran

berkomunikasi dengan orang lain melalui telepon. Internet membuat anak

penderita ketidak mempuan bisa mengakses kesempatan pendidikan di

rumah.60

Dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa teknologi untuk para anak

yang menderita disabilitas sudah diterpkan dinegara maju seperti amerika,

fasilitas yang memadai dan mendukung para kaum disabilitas membuat

mereka mendapatkan haknya yang setara dengan hak orang normal. Tetapi

yang terjadi adalah didalam undang-undang no 8 tahun 2016 ini tidak ada

penjelasan tentang sarana dan prasaran yang modern seperti yang sudah

dijelaskan dalam penjelasan diatas dalam pembentukan undang-undang ini

penulis juga tidak menemukan penjelasan sarana seperti yang sudah

diterapkan diamerika sana. Penjelsan pasal demi pasal hanya menjelaskan

sarana umumnya saja tidak ada penerapan sarana dalam konteks modern

60

John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), h.250.

76

seperti saat ini, undang-undang ini belum relevan terhadap apa yang harusnya

ada bagi penyandang disabilitas pada saat modern seperti saat ini.

D. Analisis penulis

Dari penjelasan diatas tentang hak anak disabilitas dilihat dari segi UU

NO 8 tahun 2016 dan Hukum Islam, penulis mencoba menganalisis bahwa

sesugguhnya secara peraturan yang tertulis didalam Undang-Undang No 8

tahun 2016 sudah sangat baik dalam merumuskan dan menetapkan peraturan

tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, dari 3 pembahasan materi yang

penulis bahasa yaitu disektor pendidikan, hukum dan kesehatan penulis

berpendapat bahwa peraturannya memang sudah sanagat baik dan sangat

menuntut tentang hak-hak anak penyandang disabilitas.

Akan tetapi dari sektor aksestabilitas penulis sedikit mengkritik bahwa

akses dan sarana sangat kurang memadai kalau dilihat dari Undang-

undangnya memang sudah sangat pas tetapi dilihat dari implementasinya

masih sangat jauh dari apa yang sudah diharapkan. Dikampus penulis sendiri

yaitu di UIN jakarta fasilitas untuk kaum disabilitas masih sangat langka

mungkin nyaris tidak ada sama sekali. Permasalahn utama dalam Undang-

undang ini adalah bagian dari implementasinya nanti, kesamaan hak yang

dibuat oleh pemerintah akan membuat banyak perubahan baru dinegri ini

terutama disektor pendidikan dan aksestabilitas.

Diamerika sana sudah sangat menjunjung tinggi hak-hak seorang

disabilitas dan akses dan fasilitas yang sudah sangat memadai, di Indonesia

77

yang terjadi baru diperbaharui Undang-undangnya saja. Tetapi secara

menyeluruh untuk pembuatan undang-undang ini sudah cukup memadai

tinggal menunggu implementasinya saja yang menurut penulis masih akan

sangat sulit dilakukan dinegara Indonesia Ini

Dari segi hukum Islam hak disabilitas memang sangat jarang sekali

dijelaskan didalam Al-quran maupun hadist dan kajian-kajian dalam Islam,

pasalnya didalam Islam Allah SWT memandang semua manusia itu sama

dimata Allah dan tidak ada bedanya, tetapi dalam sedikit pembahasan yang

penulis mencoba menganalisis yaitu dari surat abasa dan surat Al-fath dua

surat ini membuktikan bahwa Allah SWT juga sangat menjunjung tinggi hak

seorang disabilitas dan bahkan menegur Rasul-nya karena bermuka tidak enak

didepan orang buta yang ingin belajar Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Islam tidak diam saja soal disabilitas Islam

juga memuliakan orang-orang disabilitas apa lagi orang-orang tersebut mau

belajar ajaran agama Islam, bahkan orang cacat adalah salah satu alasan untuk

tidak ikut berperang, ini juga membuktikan bahwa Islam juga peduli dengan

keadaan fisik seseorang yang tidak baik/ bisa disebut memiliki kekurangan.

78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan studi pustaka yang telah penulis lakukan di

atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Didalam relevansinya dengan Hukum Islam UU ini terlihat cukup

memandang hak anak disabilitas seperti yang sudah dijelaskan dalam

Hukum Islam, pemenuhan hak seorang anak disabilitas yang di junjung

tinggi oleh agama ternyata sudah diterapkan juga didalam UU NO 8

Tahun 2016, ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai itikat baik

untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas .

2. Didalam hukum Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa kita sesama

manusia itu sama dimata Allah SWT, maka dari itu kita sebaiknya sesama

umat muslim dan umat-umat lainnya tidak menjelean orang-orang yang

memiliki kemampuan yang kurang atau kemampuan yang tidak sempurna

dengan manusia lainnya, tetapi kita harus menghormati dan menhargai

para kaum disabilitas, terutama kaum anak-anak yang gampang sekali

terkena dampak negatif akibat dari ketidak sempurnan fisiknya. Disiniliah

hukum islam berperan yang mana sudah dijelaskan bahwa semua manusia

itu sama dan tidak ada bedanya di mata Allah SWT. Berati kita sesama

manusia juga harus menunjung tinggi tentang bagaimana memandang

79

semua orang itu sama tanpa adanya perbedaan bentuk dan fisik, karena

semua itu sama dimata Allah SWT.

3. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Hak anak disabilitas di

Indonesia sudah terjamin sepenuhnya, tetapi yang terjadi adalah masih

banyak anak disabilitas di Indonesia yang terlantar dan banyak anak

disabilitas di Indonesia yang belum terpenuhi seluruh kebutuhannya,

mungkin karena Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang disabilitas ini

masih cenderung baru dan belum terimplementasi dengan baik. Akan

tetapi seharusnya undang-undang ini sudah di sosialisasikan secepat

mungkin agar para anak disabilitas bisa mendapatkan haknya, hak yang

sama dengan anak anak lainnya

Dalam penyusunan undang-undang ini juga masih banyak

kekeliruan data, contoh adalah data survey yang hanya memilih beberapa

daerah saja ini juga masih menjadi kejanggalan, penulis menyimpulkan

bahwa kota-kota yang menjadi bahan penelitian adalah kota-kota yang

sudah memiliki peraturan daerah tersendiri, tetapi masih tetap belum bisa

menerapkannya dikalangan masyarakat luas. Karena sudah adanya CRPD

internasional pemerintah Indonesia seharusnya lebih giat untuk

mensosialisasikan tentang Undang-Undang ini, pemerintah yang harus

bergerak, dan masyarakat membantu pemerintah agar kaum disabilitas

tidak disingkirkan dan terpinggirkan

80

B. Saran

Penulis memberikan saran agar setiap pembuatan UU seharusnya

dilihat dulu bagaimana keadaan dan kondisi masyarakat sekitar, dikarenakan

didalam setiap UU yang dibuat menyangkut hak-hak bagi masyarakat yang

bersangkutan, seperti didalam UU NO 8 TAHUN 2016 yang sudah penulis

analisis ini masih banyak kekurangan dan banyak kemungkinan yang pastinya

akan sulit untuk terpenuhi hak-haknya. Isi UU yang sangat bagus dan

memihak terhadap kaum disabilitas memang sangat hebat, tetapi akhirnya

kembali pada tahap implementasinya kan menjadi sebuah kesulitan dan

pekerjaan baru bagi pemerintah pusat dan daerah karena harus memperbaharui

sebuah sistem yang ada, seharusnya pemerintah memperbaharui beberapa

fasilitas seperti jalan buat kaum disabilitas, angkutan umum dan lain

sebagainya yang kecil-kecil terlebih dahulu agar maksimal dalam penerapan

UU tersebut.

Penulis memberikan solusi agar masyarakat dan pemerintah harus

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mewujudkan negara yang ramah

dengan disabilitas, agar mereka yang memiliki kekurangan yaitu kaum

disabilitas harus terpenuhi kebutuhannya. Saran ini ditunjukan dan

dididedikasikan untuk para kaum disabilitas di Indonesia untuk menegekakan

keadilan secara utuh untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.

81

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. Tasir Al-Qurtubi Vol 20. Jakarta: Pustaka Azzam,

2009.

Anwar, Yesmil & Adang. Sosiologi Untuk Universitas. Bandung: Refika Aditama,

2013.

AusID, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan. Panduan Bantuan Hukum

di Indonesai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Coleman, James S. Dasar-dasar Teori Sosial. Bandung: Nusa Media, 2011.

Delphie, Bandi. Perkembangan Anak Tuna grahita. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Djamil, Nasir. Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Farid, Mohammad. Pengaduan Instrumen Pemantauan atas Lima Isu dalam Hak

Anak. Yogyakarta: Yayasan Sekertariat Anak Merdeka Indonesia, 2010.

Glanding, Samuel T. Konseling Profesi Yang Menyeluruh. Jakarta: Indeks, 2012.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik.

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Handojo, Y. Autisma. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2003.

Holbrook, M. Cay, and Alan J. Konieg. Dasar-dasar Pendidikan: Sejarah dan Teori

Pengajaran Anak-anak dan Remaja Penyandang Hambatan Penglihatan.

Amerika Serikat: Hellan Keller International Indonesia dan di Dukung oleh

USAID Indonesia, 2007.

Kansil, C.S.T. Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: P.T. Pradnya

Paramita, 2006.

Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Psikologi Seksualitas. Bandung: Mandar

Maju, 2009.

Makaro, Mohammad Taufik, and weny Bukamo&Syaiful Azri. Hukum Perlindungan

Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka

Cipta, 2013.

Manan, Abdul. Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

82

Maramis, Willy F, and Albert A. Maramis. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. 2009:

Penerbitas dan Percetakan (AUP), Surabaya.

Mulyadi, Lilik. Wajah SIstem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: P.T. Alumni,

2014.

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Raja

Grasindo, 2012.

Nurrahman, Nani. Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Trauma Bencana Alam.

Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007.

Nursamsi, Fajri, and Estu Dyah Arifitianti. Kerangka Hukum Disabilitas di

Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. 2015: Pusat Studi Hukum

dan Kebijakan di Indonesia, Jakarta.

Pieter, Herri Zan, and Bethsaida & Ns.Marti Saragih. Pengantar Psikologi dalam

Keperawatan. Jakarta: Kencana, 2011.

Program, Alumni International Fellowships. Menuju Indonesia Berkeadilan. Jakarta:

Indonesia Social Justice Network, 2013.

Ridwan, Junarso, and Achmad Sodik Sudrajad. Hukum Administrasi Negara dan

Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung : Nuansa, 2009.

Sambas, Nandang. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional.

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Santrock, John W. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2007.

Semiawan, Conny R, and Frieda Mangunson. Keluarbiasaan Ganda,

Mengeksplorasi, Mengenal, Mengidentifikasi, dan Menanganinya. Jakarta:

Kencana, 2010.

Shihab, M. Quraisy. Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran.

Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siauw Jan, Tjia. Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi

Wajib Pajak. Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Slavin, Robert E. Psikologi Pendidikan Teori Praktis. Jakarta: Indeks, 2011.

Suparmono, Gatot. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Djambatan, 2007.

83

Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana, 2013.

Syamsu Alam, Andi & M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Aank Presfektif Islam.

Jakarta: Kencana, 2008.

Unicef. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta, 2003.

Wadong, Maulana Hassan. Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak. Jakarta:

Grasindo, 2000.

HAK ANAK DISABILITAS DI INDONESIA (Analisis terhadap UU NO...

Documents

Transcript of HAK ANAK DISABILITAS DI INDONESIA (Analisis terhadap UU NO...