h2009f -...

h2009f

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTONOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah dan dalam upayamewujudkan dan memantapkan tujuan penyelenggaraanpemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlumembentuk Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 –2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah TingkatII Surabaya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2730);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5043);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan Dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

- 4 -

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 5 -

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2006 Nomor 2);

26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (BeritaDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38Tahun 2009/E1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentangRencana Umum Tata Ruang Kabupaten DaerahTingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15Seri C Tahun 2001);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Pemerintahan Desa (Lembaran DaerahKabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor 7);

- 6 -

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah kabupaten Mojokerto (Lembaran DaerahKabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenMojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMojokerto Nomor 10);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah KabupatenMojokerto Tahun 2010 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupatenMojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2010 Nomor 3);

- 7 -

36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan LembagaTeknis Daerah Kabupaten Mojokerto (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

danBUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN2011 – 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenMojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah DokumenPerencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah DokumenPerencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah DokumenPerencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- 8 -

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SatuanKerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebutRenstra SKPD adalah dokumen perencanaan SatuanKerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untukperiode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yangselanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untukperiode 1 (satu) tahun.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yangtersedia.

11. Pembangunan Daerah adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua; komponen daerah dalamrangka mencapai tujuan daerah.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangdiinginkan pada akhir periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upayayang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programBupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPDKabupaten Mojokerto dan memperhatikan RPJMD PropinsiJawa Timur, memuat arah kebijakan keuangan daerah,strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, danprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas SatuanKerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertaidengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dankerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- 9 -

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusundengan sistematika sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUAN

a. Latar Belakangb. Dasar Hukum Penyusunanc. Hubungan Antar Dokumend. Sistematika Penulisane. Maksud dan Tujuanf. Prinsip Dasar Menata Pembangunan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHa. Aspek Geografi dan Demografib. Aspek Kesejahteraan Masyarakatc. Aspek Pelayanan Umumd. Aspek Daya Saing Daerahe. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAHa. Kinerja Keuangan Masa Lalub. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa

Laluc. Kerangka Pendanaan

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGISa. Permasalahan Pembangunanb. Analisis Lingkunganc. Isu Strategis

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANa. Visib. Misic. Tujuan dan Sasaran

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANa. Strategib. Arah Kebijakan Pembangunan

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAHa. Kebijakan Umum Pembangunanb. Program Lintas SKPDc. Program Kewilayahan

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASBAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHBAB X : PENUTUP

a. Kesimpulanb. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman

Transisi

LAMPIRAN

- 10 -

PENJELASANATAS


TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2011 – 2015

I. UMUMBerdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) memuat strategi pokok yang dijabarkandalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaran-sasaranpokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-programpembangunan.

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 Pasal yang mengaturmengenai pengertian-pengertian serta sistematika dalam penyusunanbeserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun2011-2015 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahadalah 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaanpembangunan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dandigunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untukmenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaanpembangunan tahunan.

- 2 -

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR


TENTANG

RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MOJOKERTOTAHUN 2011 - 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO2011

i

DAFTAR ISIDAFTAR ISI ............................................................................................. i

DAFTAR TABEL ...................................................................................... iv

DAFTAR GRAFIK................................................................................... vii

KATA PENGANTAR................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1

A. Latar Belakang .....................................................................................1

B. Dasar Hukum Penyusunan.................................................................3

C. Hubungan Antar Dokumen ................................................................61. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Mojokerto Tahun 2005 - 2025. .........................................................................72. RPJM Nasional. ....................................................................................................93. RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur................................................................. 104. RTRW Kabupaten Mojokerto...........................................................................155. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto............186. RENSTRA SKPD .................................................................................................18

D. Sistematika Penulisan ......................................................................19

E. Maksud dan Tujuan ...........................................................................21

F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan ............................................22

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH...................................... 25

A. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................251. Aspek Geografi ..................................................................................................252. Aspek Demografi............................................................................................... 29

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..................................................321. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............................................................322. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ......................................................42

C. Aspek Pelayanan Umum...................................................................471. Fokus Layanan Urusan Wajib..........................................................................47

a. Pendidikan ............................................................................................... 47b. Kesehatan ................................................................................................ 48c. Pekerjaan Umum .....................................................................................52d. Penataan Ruang.......................................................................................57e. Perencanaan Pembangunan ....................................................................58f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) .........................................59g. Pemerintahan umum...............................................................................63h. Sosial ........................................................................................................65i. Perpustakaan ...........................................................................................68

PERATURAN DAERAHKABUPATEN MOJOKERTONOMOR 8 TAHUN 2011TANGGAL 27 MEI 2011

LAMPIRAN :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) DaerahKabupaten Mojokerto

2011-2015

ii

D. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................711. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ............................................................. 71

a. Kondisi Ekonomi......................................................................................71b. Pertanian..................................................................................................75

2. Fokus Iklim Berinvestasi ..................................................................................82a. Keamanan dan ketertiban umum ............................................................82

E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum ........................................84

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.................... 90

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu ...........................................................901. Kinerja Pelaksanaan APBD ..............................................................................912. Neraca Daerah ..................................................................................................96

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ............................ 1031. Proporsi penggunaan anggaran ...................................................................1042. Analisis pembiayaan .......................................................................................105

C. Kerangka Pendanaan ...................................................................... 1071. Analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama

..........................................................................................................................1082. Perhitungan Kerangka Pendanaan ...............................................................110

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .............................................. 115

A. Permasalahan Pembangunan ....................................................... 1151. Akses, kualitas dan kompetensi pendidikan yang masih rendah.............1152. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih kurang. ................1163. Masih tingginya angka penduduk miskin dan akses terhadap pelayanan

sosial dasar. .....................................................................................................1184. Masih tingginya tingkat pengangguran. ......................................................1225. Kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi.

..........................................................................................................................1236. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. ..................................1247. Kurang optimalnya situasi aman. .................................................................127

B. Analisis Lingkungan ........................................................................ 129

C. Isu Strategis ..................................................................................... 133

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN......................................... 135

A. Visi....................................................................................................... 135

B. Misi...................................................................................................... 138

C. Tujuan dan Sasaran......................................................................... 138

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.......................................... 144

A. Strategi .............................................................................................. 144

B. Arah Kebijakan Pembangunan ..................................................... 144

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

.................................................................................................. 154


2011-2015

iii

A. Kebijakan Umum Pembangunan .................................................. 1541. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan .1552. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan Penegakan Hukum

..........................................................................................................................1633. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik .............1664. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu

menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yangunggul, kokoh dan stabil. ..............................................................................171

5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan Kerja, danPerbaikan Iklim Ketenagakerjaan .................................................................188

6. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar UmatBeragama.........................................................................................................189

7. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasiskinerja. .............................................................................................................191

B. Program Lintas SKPD ...................................................................... 211

C. Program Kewilayahan..................................................................... 213

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN......................................................... 214

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .......................... 232

BAB X PENUTUP ................................................................................. 248

A. Kesimpulan........................................................................................ 248

B. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi .............................. 2481. RPJMD merupakan panduan dalam penyusunan Renstra bagi SKPD .....2482. RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD....................................................2493. Penguatan Peran para Stakeholders sebagai pemangku kepentingan

dalam pelaksanaan RPJMD ..........................................................................2494. Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPD .........................2505. Pedoman Transisi ...........................................................................................250

LAMPIRAN.......................................................................................... 251


2011-2015

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan ........................................ 26

Tabel 2.2 Sungai Besar di Kab. Mojokerto ............................................................ 28

Tabel 2.3 Sungai dan luas daerah pengairan di Kab.Mojokerto .............................. 28

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2010 .................................................. 29

Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Tahun 2008 – 2010 ......... 31

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

............................................................................................................ 32

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto ............................ 33

Tabel 2.8 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten

Mojokerto Tahun 2006-2010 ................................................................. 35

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 ................................... 38

Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006-2010 ................................. 39

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Th 2005 – 2009 ....................................... 40

Tabel 2.12 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2006-

2010 ................................................................................................... 41

Tabel 2.13 PDRB Th 2005 – 2009 ........................................................................ 43

Tabel 2.14 Sumbangan Tiap Sektor Th 2005 – 2009 ............................................. 44

Tabel 2.15 Pendapatan Regional Per Kapita Th 2005 – 2009 ................................. 46

Tabel 2.16 Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid ........................................... 47

Tabel 2.17 Rasio jumlah kelas terhadap murid ..................................................... 48

Tabel 2.18 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan

............................................................................................................ 49

Tabel 2.19 Jumlah tenaga medis, paramedis dan kunjungan ke puskesmas ........ 50

Tabel 2.20 Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan Puskesmas .............. 51

Tabel 2.21 Kondisi Jalan aspal kabupaten Mojokerto (Km) .................................... 52

Tabel 2.22 Kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (unit) ..................................... 54

Tabel 2.23 Jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto ..................................................... 55

Tabel 2.24 Luas Irigasi Teknis Tahun 2006 – 2010 ............................................... 56

Tabel 2.26 Perkembangan jumlah koperasi .......................................................... 59

Tabel 2.27 Perkembangan jumlah koperasi sehat ................................................. 60

Tabel 2.28 Perkembangan usaha kecil ................................................................. 61

Tabel 2.29 Perkembangan usaha menengah ........................................................ 62

Tabel 2.30 Jumlah produk hukum ....................................................................... 63


2011-2015

v

Tabel 2.31 Indeks kepuasan masyarakat ............................................................. 64

Tabel 2.32 Jumlah keluarga miskin ...................................................................... 65

Tabel 2.33 Jumlah PMKS yang dibantu ................................................................ 67

Tabel 2.34 Jumlah perpustakaan dan pengunjung ................................................ 68

Tabel 2.35 Jumlah buku perpustakaan ................................................................ 69

Tabel 2.36 Jumlah judul buku perpustakaan ........................................................ 70

Tabel 2.37 Data Industri Tahun 2006-2010 .......................................................... 72

Tabel 2.38 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) .......... 76

Tabel 2.39 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) ............ 77

Tabel 2.40 Produktivitas Pertanian Tanaman pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha) ... 78

Tabel 2.41 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)............... 80

Tabel 2.42 Produksi Daging dan Telur ................................................................. 81

Tabel 2.43 Keamanan dan ketertiban umum Tahun 2008 – 2010 83

Tabel 2.44 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto 2010 – 2015 .......... 85

Tabel 2.45 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 ......... 88

Tabel 3.1 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006

– 2010 ................................................................................................ 91

Tabel 3.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 –

2010

Tabel 3.3 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007-

2010 ................................................................................................... 97

Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Mojokerto ...................................... 100

Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mojokerto

............................................................................................................ 104

Tabel 3.6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto ............................................ 105

Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto ................ 106

Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mojokerto ............ 107

Tabel 3.9 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten

Mojokerto ............................................................................................ 108

Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan

Daerah Kabupaten Mojokerto ............................................................... 110

Tabel 3.11Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten

Mojokerto ............................................................................................ 112

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto............. 141

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Mojokerto ............................... 152

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto ...... 195

Tabel 7.2 Program Lintas SKPD ........................................................................... 211


2011-2015

vi

Tabel 8.1 MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN

PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 – 2015

............................................................................................................ 215

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ............... 232


2011-2015

vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Tren Peningkatan Jumlah penduduk .................................................... 30

Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia ............................................................ 34

Grafik 2.3 Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten

Mojokerto Tahun 2006-2010 ................................................................. 37

Grafik 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010 .................................. 39

Grafik 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) .............................................................. 40

Grafik 2.6 Laju pertumbuhan ekonomi ................................................................ 41

Grafik 2.7 Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja .............. 42

Grafik 2.8 Tren Kenaikan PDRB ........................................................................... 43

Grafik 2.9 Komposisi sumbangan sektor PDRB ..................................................... 45

Grafik 2.10 Tren Peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita .............................. 46

Grafik 2.11 Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Mojokerto .............................. 53

Grafik 2.12 Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (jembatan) ...... 54

Grafik 2.13 Perkembangan jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto .............................. 55

Grafik 2.14 Perkembangan luas Irigasi Teknis ...................................................... 56

Grafik 2.15 Perkembangan jumlah koperasi ......................................................... 59

Grafik 2.16 Perkembangan jumlah koperasi sehat ................................................ 60

Grafik 2.17 Perkembangan jumlah usaha kecil ..................................................... 61

Grafik 2.18 Perkembangan jumlah usaha menengah ............................................ 62

Grafik 2.19 Jumlah keluarga miskin ..................................................................... 66

Grafik 2.20 Jumlah PMKS yang dibantu ................................................................ 67

Grafik 2.21 Jumlah pengunjung perpustakaan ...................................................... 68

Grafik 2.22 Jumlah buku perpustakaan ................................................................ 69

Grafik 2.23 Jumlah judul buku perpustakaan ........................................................ 70

Grafik 2.24 Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha) ......... 76

Grafik 2.25 Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 .................. 78

Grafik 2.26 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha) ... 79

Grafik 2.27 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton) ............. 81

Grafik 2.28 Perkembangan Produksi Daging dan Telur .......................................... 82

Grafik 2.29 Tren Proyeksi Pertumbuhan PDRB ...................................................... 85

Grafik 2.30 Jumlah Rumah Tangga Miskin ............................................................ 89

Grafik 3.3 Perbandingan Rasio Komponen Pendapatan Daerah ............................. 102

Grafik 3.4 Perbandingan Rasio Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung . 103


2011-2015

viii

Grafik 3.6 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten

Mojokerto ............................................................................................ 109


2011-2015

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2011 – 2015.

Rencana Pembangunan Daerah yang disusun dengan

memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, RPJM Propinsi Jawa

Timur Tahun 2009 – 2014 dan RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 –

2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan

dipergunakan sebagai dasar pedoman bagi penyusunan Renstra dan Renja

SKPD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 – 2015, semoga

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap memberikan petunjuk dan

kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan

pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.


2011-2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangEra desentralisasi telah mengembangkan perhatian

mendalam terhadap lahirnya kebijakan terkait peraturan dan

perundang-undangan untuk lebih terfokus pada kepentingan

daerah. Komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan

meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses

perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan

salah satu perangkat yang dilaksanakan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan pembangunan

daerah yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah menuntut pertimbangan

secara seksama, sistematis, dan menjadi bagian yang tidak terpisah

dengan rencana pembangunan nasional. Dalam penyusunan

rencana pembangunan, diperlukan adanya pola kombinasi

pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis,

demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Pola perencanaan pembangunan daerah tersusun dengan

merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana


2011-2015

2

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta

RPJMD Propinsi. RPJMD dipersyaratkan untuk mengarahkan

pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci

tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator

dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya

Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian

penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan

tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala

atas implementasinya. Selain itu, RPJMD akan mencerminkan

sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah Terpilih dalam memandu,

mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya

dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan

serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada

akhir masa kepemimpinannya.

RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: 1) kemana

daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak

dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2) bagaimana

mencapainya dan; 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu

dilakukan agar tujuan tercapai.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good

governance) di Kabupaten Mojokerto merupakan prasyarat bagi


2011-2015

3

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan

program pembangunan dengan tetap memperhatikan aspirasi

masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, bersih, dan akuntabel. Karenanya RPJMD Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011 – 2015 mengambil peranan vital dalam

keberhasilan pembangunan daerah.

B. Dasar Hukum PenyusunanPenyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto

menyertakan beberapa landasan hukum, yaitu :

1. Landasan idiil Pancasila.

2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

3. Landasan operasional:

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


2011-2015

4



f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

l) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota;

m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


2011-2015

5

n) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

o) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Propinsi;

p) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010 – 2014;

q) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m

ppn/04/2010; Nomor: pmk 95/pmk 07/2010 tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

s) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun

2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa

Timur Tahun 2005 - 2020;

t) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;


2011-2015

6

u) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

v) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun

2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum

Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto

Tahun 1990/1991 – 2013/2014 (Lembaran Daerah

Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001);

w) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025.

C. Hubungan Antar DokumenBahwa RPJMD disusun untuk jangkauan perencanaan dalam

5 (lima) tahun atau masa jabatan Bupati. RPJMD disusun

berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD

Propinsi Jawa Timur. Proses penyusunannya diawali dari visi dan

misi kepala daerah terpilih. Pola hubungan ini dapat dilihat pada

diagram sebagai berikut :


2011-2015

7

Gambar 1.1

Diagram Pola Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Secara substansi pola hubungan ini dijabarkan sebagai

berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025.

Untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten

Mojokerto secara bertahap, pembangunan jangka panjang

membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi

agenda dalam RPJM Daerah.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan

mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan

tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu

tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda,

tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode

RPJMDKab. Mojokerto

RPJPDKab. Mojokerto

RKPDKab. Mojokerto

RENSTRA SKPDKab. Mojokerto

RENJA SKPDKab. Mojokerto

RENSTRA SKPDProp. Jawa Timur

RPJMDProp. Jawa Timur

RPJPDProp. Jawa Timur

RKPDProp. Jawa Timur

RENJA SKPDProp. Jawa Timur


2011-2015

8

berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok

pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 6

(enam) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan

prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-

masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas

utama menggambarkan makna strategis dan urgensi

permasalahan.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil

pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJPD, maka

pada RPJMD ke-2 (Tahun 2011-2015) ini diarahkan untuk

memantapkan penataan kembali pembangunan di segala

bidang sehingga kesejahteraan masyarakat dan pemerataan

hasil-hasil pembangunan menjadi semakin baik, jumlah

penduduk miskin terus menurun dan angka pengangguran

juga terus berkurang. Pada tahap ini struktur ekonomi

Kabupaten Mojokerto menjadi semakin mantap yang ditandai

semakin berkembangnya sektor industri, jasa, pariwisata,

koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang di

dukung sektor pertanian yang handal.

Untuk mendukung percepatan pembangunan bidang

ekonomi Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus

dilakukan melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan

pendidikan dan kesehatan sehingga etos dan produktifitas kerja

sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto baik aparatur

maupun masyarakat terus mengalami peningkatan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

lingkungan hidup semakin baik dan berkembang melalui

penguatan kelembagaan serta meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup.


2011-2015

9

Kondisi Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur,

tentram, dan beradab menjadi semakin mantap. Hal ini ditandai

dengan semakin meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

serta bidang-bidang sosial-budaya yang lain. Kesetaraan gender

pada berbagai bidang pembangunan juga terus semakin

membaik, demikian juga penegakan hukum, kerukunan antar

anggota masyarakat serta keamanan dan ketertiban

masyarakat juga terus mengalami peningkatan.

2. RPJM Nasional.

RPJM Nasional merupakan strategi pokok yang

dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional yang memuat

sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan

program-program pembangunan. Adapun agenda

pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2010-2014

adalah :

1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat.

Substansi dari agenda ini adalah bahwa program

peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong

sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah

serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro.

2. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan.

Substansi dari agenda ini adalah bahwa reformasi

birokrasi akan dilaksanakan diseluruh Kementrian dan

Lembaga, dan untuk selanjutnya diteruskan di

Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perencanaan dan

Anggaran akan diterapkan sistem anggaran berbasis

kinerja. Hasil positif yang diharapkan adalah perbaikan


2011-2015

10

kualitas pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas

dan penanggulangan korupsi.

3. Penegakan Pilar Demokrasi.

Substansi dari agenda ini adalah adanya penghargaan

terhadap Hak Asasi Manusia, terjaminnya kebebasan

berpendapat, adanya check and balance, jaminan akan

keberagaman yang tercermin dengan adanya

perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa

membedakan paham, asal-usul, golongan dan gender.

4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.

Substansi dari agenda ini adalah adanya proses

pembuatan Undang-Undang, proses penjabarannya,

proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam bidang korupsi dilakukan tanpa

tebang pilih, semua warga negara adalah sama

kedudukannya di mata hukum.

5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Agenda ini diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam

bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk perbaikan

atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang

tertinggal, orang cacat dan terpinggirkan. Dalam bidang

sosial politik diarahkan pada perwujudan keadilan,

perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan

berpolitik, kesetaraan gender dan penghapusan segala

macam bentuk diskriminasi. Masyarakat dilibatkan sejak

proses perencanaan, pemilihan kegiatan/proyek hingga

tahap evaluasi.

3. RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur.

Dalam RPJM Daerah Propinsi terdapat 9 (Sembilan)

agenda pokok, yaitu Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas


2011-2015

11

pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat

miskin; Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas

penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat

terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial

rakyat; Meningkatkan percepatan pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

terutama melalui pembangunan agroindustri/agrobisnis serta

pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian

dan perdesaan; Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan

hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya

alam dan penataan ruang; Mewujudkan percepatan reformasi

birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik; Meningkatkan

kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;

Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta

terjaminnya kesetaraan gender dan meningkatkan peran

pemuda serta mengembangkan dan memasyarakatkan

olahraga; Meningkatkan keamanan dan ketertiban, reformasi

hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia; Mewujudkan

percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial

ekonomi dampak lumpur lapindo.

Penjabaran untuk kesembilan agenda tersebut adalah

sebagai berikut :

a) Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama

bagi masyarakat miskin

Dalam rangka untuk meningkatkan akses terhadap

kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, maka

prioritas pembangunan diletakkan pada : Peningkatan

Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan dan Peningkatan

Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang

Berkualitas. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan,


2011-2015

12

langkah-langkah yang akan ditempuh dan dijabarkan ke

dalam program-program pembangunan dan kegiatan-

kegiatan pokok sebagai berikut :

Pendidikan : Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia

Dini – TK), Program Pendidikan Dasar, Program

Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Luar

Sekolah.

Kesehatan : Program upaya kesehatan masyarakat,

Program upaya kesehatan perorangan, Program

perbaikan Gizi Masyarakat, Program obat dan

perbekalan kesehatan, program pencegahan dan

pemberantasan penyakit serta program lingkungan

sehat.

b) Memperluas lapangan kerja, meningkatkan

efektifitas penanggulangan kemiskinan,

memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong

cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial

rakyat;

Dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan,

Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan

Memacu Kewirausahaan di Jawa Timur, maka prioritas

pembangunan diletakkan pada : Program Penanggulangan

Kemiskinan, Program Pengembangan Infrastruktur

Perdesaan Bagi Masyarakat Miskin, Program

Pembangunan Daerah Tertinggal, Program

Pengembangan Kawasan Miskin Perkotaan, Program

Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial bagi

Masyarakat Miskin, Program Pengembangan Usaha

Ekonomi Produktif bagi Masyarakat Miskin, Program


2011-2015

13

Pemeliharaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi

Masyarakat Miskin.

c) Meningkatkan percepatan pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan terutama melalui pembangunan

agroindustri/agrobisnis serta pembangunan dan

perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan

perdesaan;

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas, berkelanjutan dan pembangunan

infrastruktur, maka prioritas pembangunan diletakkan

pada : Peningkatan Investasi, Perdagangan dan

Pariwisata, Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor, Program Peningkatan Daya Saing, serta Program

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

d) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup

serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber

daya alam dan penataan ruang;

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Sumber Daya

Alam, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

prioritas pembangunan pada : Perbaikan Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan

Hidup serta Penataan Ruang, Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam, Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Sumber Daya Alam, Program Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup, dan Program Penataan Ruang.

e) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan

meningkatkan pelayanan publik;

Terkait dengan Revitalisasi proses Desentralisasi dan

Otonomi Daerah, maka prioritas pembangunan diletakkan


2011-2015

14

pada Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi

Daerah, Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan

Bertanggung Jawab

f) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi

terjaganya harmoni sosial;

Pembangunan agama merupakan upaya

mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman

agama serta kehidupan beragama. Selain itu,

pembangunan agama juga mencakup dimensi

peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang

mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi

antar kelompok masyarakat.

Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka

membangun masyarakat yang memiliki kesadaran

mengenai realitas multikulturalisme dan memahami

makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana

kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang

rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup

umat beragama, agenda menciptakan Jawa Timur yang

aman dan damai dapat diwujudkan. Arah kebijakan

peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke

dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Program

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

g) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran

perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender

dan meningkatkan peran pemuda serta

mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga;

Dengan kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan

keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan,


2011-2015

15

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan

dan program diberbagai bidang kehidupan dan

pembangunan; Terjaminnya perlindungan anak dan

perempuan; Meningkatkan peran serta pemuda dalam

pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan

agama; Meningkatkan upaya pembibitan dan

pengembangan prestasi olahraga secara sistematik,

berjenjang dan berkelanjutan.

h) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, reformasi

hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia;

Dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban,

Supremasi Hukum Dan HAM, prioritas pembangunan

diletakkan pada : Peningkatan Rasa Saling Percaya dan

Harmonisasi Antar Kelompok, Pengembangan Kebudayaan

Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur, Peningkatan

Keamanan, Ketentraman dan Penanggulangan

Kriminalitas, serta Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

i) Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi

dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur

lapindo.

Mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi

dan normalisasi aktifitas investasi ekonomi dan

perdagangan.

4. RTRW Kabupaten Mojokerto.

Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan

program yang bersumber dari pemerintah (public investment)

dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta

(private investment). Program yang bersumber dari pemerintah

umumnya melalui mekanisme perencanaan yang ditetapkan


2011-2015

16

sebagai dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD

dan tahap akhir dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan

Daerah (RAPBD). Program yang bersumber dari masyarakat

dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus selalu

dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan

pemerintah dan pembangunan di daerah.

Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten

Mojokerto sekurang-kurangnya dilakukan hal-hal sebagai

berikut:

a) Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan

ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan

dan arahan pemanfaatan ruang.

b) Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang

wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto

dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut

dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan

lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antar wilayah serta keserasian antar

sektor.

b) Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan

lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan

pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung

dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

c) Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap

kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang


2011-2015

17

secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung

lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan

laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas

program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh

wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan

pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi

pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto

adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti

industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi

strategis antara lain:

a) Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan

Jetis.

b) Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan

Trowulan.

c) Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai

Brantas.

d) Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah

Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan

Pacet.

e) Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang

dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara

dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi,

Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan

sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan

kelestarian lingkungan alam.


2011-2015

18

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah

dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada

umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah

Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang,

Jatirejo dan Pungging.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Mojokerto

RKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah

yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD mempunyai

fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD

menerjemahkan perencanaan pembangunan jangka menengah

(RPJM Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran

kegiatan tahunan, mengoperasionalkan rencana program prioritas

jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahun yang

bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan

tentang RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

6. RENSTRA SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya

dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Karena penyusunan Dokumen Renstra


2011-2015

19

SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih

dan RPJM Daerah, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan

sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan,

mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan

Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian

program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai

TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan

sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala

Daerah selama masa kepemimpinanya.

D. Sistematika PenulisanSistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2011-2015 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Sistematika RPJM Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum Penyusunan

C. Hubungan Antar Dokumen

D. Sistematika Penulisan

E. Maksud dan Tujuan

F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

C. Aspek Layanan Umum

D. Aspek Daya Saing Daerah

E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum


2011-2015

20

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

C. Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan

B. Analisis Lingkungan

C. Isu strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

B. Arah Kebijakan

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembangunan

B. Program Lintas SKPD

C. Program Kewilayahan

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Kaidah Pelaksanaan


2011-2015

21

E. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto

adalah :

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke

depan.

2. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah

antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintah.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan

datang.

4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antar pelaku pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja

pembangunan daerah.

7. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan

pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-

program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun

waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten

Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah jangka menengah

yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati

Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam

periode 5 (lima) tahun mendatang.


2011-2015

22

2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka

panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap

dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.

3. Menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan

pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun mendatang.

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) bagi unit satuan kerja di bawah

lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

F. Prinsip Dasar Menata Pembangunan

Koordinasi dan musyawarah secara bertahap serta

berkesinambungan merupakan mekanisme yang ditempuh dalam

proses perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam

RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto. Proses tersebut mempunyai

keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara

satu tahapan dengan tahapan berikutnya yang sifatnya lima

tahunan. Koordinasi perencanaan pembangunan tersebut

diselenggarakan dalam berbagai dimensi, yaitu lintas sektor, lintas

daerah, lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan.

Paradigma pembangunan baru sebagai derivasi atas azas

desentralisasi dan otonomi daerah merupakan landasan yang

ditempuh dalam mengembangkan pola komunikasi intensif proaktif

dan integratif. Semua hal tersebut terlaksana dengan tetap

membawa tanggung jawab atas peran dan fungsi dari tiap elemen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan

pembangunan yang dianut mencakup lima pendekatan dalam

seluruh rangkaian perencanaan. Pendekatan yang dimaksud

adalah:


2011-2015

23

1. Pendekatan Politik

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah

proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditawarkan masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu,

rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih pada saat

kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

2. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas

untuk itu.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif salah satu metode penyusunan

perencanaan dilaksanakan melalui pelibatan semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down)

Pendekatan atas-bawah (top down) dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil

proses atas-bawah (top down) diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan

desa.

5. Pendekatan bawah-atas (bottom-up)

Pendekatan (bottom-up) merupakan pendekatan yang

membuka kesempatan bagi elemen dalam strata pemerintahan

bawah maupun masyarakat luas untuk beraspirasi terlibat dalam

perencanaan. Untuk kemudian aspirasi tersebut diangkat dan

dibahas pada hierarki pemerintahan yang lebih tinggi.


2011-2015

24

Perencanaan pembangunan meliputi empat tahapan, yaitu :

a) penyusunan rencana,

b) penetapan rencana,

c) pengendalian pelaksanaan rencana dan

d) evaluasi pelaksanaan rencana.

Empat tahapan tersebut diselenggarakan secara

berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk

menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk

ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Pertama, penyiapan

rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,

menyeluruh dan terukur. Kedua, masing-masing instansi

pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah

disiapkan. Ketiga, menjaring aspirasi semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dan menyelaraskan rencana

pembangunan yang dihasilkan oleh masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk

mewujudkan strategi pengembangan ekonomi daerah dapat

membuat masyarakat ikut serta membentuk struktur ekonomi yang

dicita-citakan.


2011-2015

25

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13"

s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'30"

Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km2

atau sekitar 2,09% dari luas Propinsi Jawa Timur.

- Pemukiman : 132,440 Km2

- Pertanian : 371,010 Km2

- Hutan : 289,480 Km2

- Perkebunan : 170,000 KM2

- Rawa/Waduk : 0,490 Km2

- Lahan Kritis : 0,200 Km2

- Padang Rumput : 1,590 Km2

- Semak/Alang-alang: 0,720 Km2

Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas wilayah

administrasi sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten lamongan dan Kabupaten

Gresik

Sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten

Pasuruan

Sebelah selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu

Sebelah barat : Kabupaten Jombang

Sedangkan ditengah-tengah adalah wilayah Kota Mojokerto.

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung

ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian

selatan merupakan bagian pegunungan yang subur, meliputi


2011-2015

26

kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah

merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan

daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Tabel 2.1Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan

No Kecamatan Tinggi Rata-Ratadari PermukaanLaut (m)

Luas Daerah*)(Km2)

1 Jatirejo 140 107,622 Gondang 240 98,623 Pacet 570 107,984 Trawas 800 58,005 Ngoro 25 70,506 Pungging 30 45,007 Kutorejo 500 43,508 Mojosari 36 28,859 Bangsal 30 25,84

10 Mojoanyar 23 23,3711 Dlanggu 17 35,8212 Puri 70 34,6513 Trowulan 40 45,9314 Sooko 64 19,3015 Gedek 26 26,1816 Kemlagi 22 42,3517 Jetis 35 53,0518 Dawarblandong 75 102,80

Kab.Mojokerto

30 969,36

Keterangan :*) Luas daerah termasuk hutan Negara

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2010

Sekitar 30% dari wilayah Mojokerto kemiringan tanahnya

lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah

dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Topografi

wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di

bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah

pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas,


2011-2015

27

Gondang dan jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah

dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan

kapur yang kurang subur.

Pada umumnya

ketinggian di wilayah

Mojokerto rata-rata berada

kurang dari 500 meter

diatas permukaan laut,

dan hanya Kecamatan

Pacet dan Trawas yang

merupakan daerah terluas

yang memiliki daerah

dengan ketinggian lebih

dari 700 meter diatas

permukaan laut.

Secara administratif

wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229

desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah secara keseluruhan

Kabupaten Mojokerto adalah 969,360 km2.

Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai sebanyak 43 buah

yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga

saluran tersier maupun kuarter yang tidak mempunyai nama.

Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto

adalah Sungai Brantas dengan debit air 10.031 liter/detik dan

Sungai Marmoyo dengan debit 262 liter/detik. Sungai-sungai

besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat

sebagai berikut:


2011-2015

28

Tabel 2.2Sungai Besar di Kab. Mojokerto

NO. NAMA SUNGAI HULU MUARA

1.

2.

3.

Sungai Brantas

Kali Porong

Kali Surabaya

KabupatenJombang

KabupatenMojokerto

KabupatenMojokerto

Kecamatan Sooko,Jetis, Ngoro.

KecamatanMojoanyar,Bangsal, Mojosari,Pungging, Ngoro.

Kecamatan Jetis.

Sumber Data : Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.3Sungai dan luas daerah pengairan di Kab.Mojokerto

No. Nama Sungai PanjangSungai (Km)

Luas DaerahPengairan (Ha)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.

S. BRANTASS. SADARS. JANJINGS. SUMBER PASINANS. GEMBOLOS. CUMPLENGS. JUBELS. SUMBER WONODADIS. SUMBER KEMBARS. SUMBER GLOGOKS. SUMBER NGRAYUNGS. TEKUKS. BANGSALS. BANYAKS. JUDEGS. SUBONTOROS. KINTELANS. CEMPORATS. CURAH KLENGKENGS. KAMBINGS. SUMBER WARUS. BRANGKALS. RINGKANAL NGOTOKS. PIKATANS. KROMONGS. LANDEAN

47,2523,0018,0010,0025,0013,003,008,00

11,009,006,00

16,0012,0010,5010,256,50

12,0010,008,50

-11,0015,007,00

26,008,00

16,00

-287,41

6.212,501.525,00

607,503.575,002.362,501.362,508.605,001.850,00

837,501.562,507.737,001.337,501.825,00

505,001.125,001.125,00

833,00-

3.675,0019.299,00

1,404.862,502.430,00

912,50


2011-2015

29

27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.

S. KALANGS. KLURAKS. JURANGCETOTS. PETUNGS. GALUHS. MANTINGANS. SURABAYAS. MARMOYOS. SIDORINGINS. GEDEGS. WONOAYUS. KEDUNG SUMURS. KWANGENS. KEDUNGSOROS. LAMONG

5,009,00

12,008,00

18,0010,004,50

16,009,504,00

10,508,005,00

15,0011,00

333,001.652,502.975,00

2.3302.457,501.325,005.027,501.215,00

75,00750,00812,20750,00750,00675,00

-J U M L A H 93,66 114.589,15

Sumber data : Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2010

sebesar 1.088.632 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan

penduduk rata-rata dalam 6 tahun terakhir mencapai 3,16 %.

Jumlah penduduk dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Tahun 2005 - 2010

Tahun

2005

Tahun

2006

Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

Jumlah Penduduk 933.340 936.458 947.217 1.006.529 1.070.579 1.088.632

Laki 462.004 463.987 469.807 503.558 538.115 547.322

Perempuan 471.336 472.471 477.410 502.971 532.464 541.310

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Dari tabel tersebut dapat digambarkan tren peningkatan

jumlah penduduk sebagaimana grafik berikut:


2011-2015

30

Grafik 2.1

Tren Peningkatan Jumlah penduduk

Berdasarkan struktur mata pencaharian maka penduduk

Kabupaten Mojokerto didominasi pekerja dibidang Pertanian,

kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang pada

Tahun 2010 mencapai jumlah 162.199 jiwa, diikuti dengan

penduduk bermata pencaharian dibidang industri pengolahan

yang pada Tahun 2010 mencapai jumlah 133.965 jiwa. Jumlah

penduduk Kabupaten Mojokerto menurut struktur mata

pencaharian adalah sebagai berikut:


2011-2015

31

Tabel 2.5

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tahun 2008 - 2010

No Mata Pencaharian

Jumlah

SatuanTahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Pertanian, kehutanan,

perkebunan, peternakan

dan perikanan149.966 159.504 162.199 Orang

2Pertambangan dan

penggalian 4.470 4.754 4.835 Orang

3 Industri pengolahan 123.861 131.739 133.965 Orang

4 Listrik, gas dan air Orang

5 Bangunan 29.187 31.043 31.568 Orang

6

Perdagangan besar,

eceran, rumah makan

dan hotel105.691 112.413 114.313 Orang

7Angkutan, pergudangan

dan komunikasi 30.117 32.032 32.574 Orang

8

Keuangan, asuransi,

usaha sewa bangunan,

tanah dan jasa

perusahaan

4.051 4.309 4.381 Orang

9 Jasa kemasyarakatan 57.893 61.575 62.616 Orang

Jumlah 505.236 537.369 546.451 Orang

Sumber data : BPS Kab. Mojokerto

Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki

lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dalam

Tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto

sebesar 538.115 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar

532.464 jiwa. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten

Mojokerto menurut jenis kelamin untuk tiap kecamatan.


2011-2015

32

Tabel 2.6Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2009

NO KECAMATANJENIS KELAMIN JUMLAH

PENDUDUKLAKI-LAKI PEREMPUAN1 JATIREJO 21.124 20.661 41.785

2 GONDANG 21.411 21.259 42.6703 PACET 28.502 28.508 57.0104 TRAWAS 14.958 14.944 29.9025 NGORO 38.857 38.931 77.7886 PUNGGING 37.368 36.955 74.3237 KUTOREJO 31.213 30.570 61.783

8 MOJOSARI 38.957 38.021 76.9789 DLANGGU 27.318 27.121 54.43910 BANGSAL 25.528 24.895 50.42311 PURI 36.736 36.227 72.96312 TROWULAN 37.125 36.421 73.54613 SOOKO 37.194 36.431 73.625

14 GEDEG 30.112 29.782 59.89415 KEMLAGI 29.263 29.335 58.59816 JETIS 41.526 40.999 82.52517 DAWARBLANDONG 25.403 26.113 51.516

18 MOJOANYAR 24.727 24.137 48.864JUMLAH 547.322 541.310 1.088.632

Sumber : BPS Kab. Mojokerto

B. Aspek Kesejahteraan MasyarakatAspek kesejahteraan masyarakat secara umum dapat didekati

melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB).

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human

Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan

dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup

layak.


2011-2015

33

HDI mengukur pencapaian rata-rata suatu wilayah dalam

3 dimensi dasar pembangunan manusia :

a) Hidup sehat dan panjang umur yang diukur dengan

harapan hidup saat kelahiran

b) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis

pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi

pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio

(bobot satu per tiga)

c) Standar kehidupan yang layak dengan GDP (Gross

Domestic Product) / Produk Domestik Bruto per Kapita

dalam paritas kekuatan beli/paritas daya beli (purchasing

power parity)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar

antara 0 – 100, menurut skala Internasional IPM yang

bergolong tinggi adalah lebih dari 80, skala IPM menengah atas

adalah 66,00 – 79,99 ; skala menengah bawah antara 50,00 –

65,99 ; sedangkan Indeks Pembangunan Manusia skala rendah

adalah kurang dari 50,00. Dalam 3 tahun terakhir IPM

Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto

Keterangan 2007 2008 2009

1 Indeks Kesehatan 70,50 71,20 73,70

2 Indeks Pendidikan 82,19 83,02 83,81

3 Indeks Daya Beli 66,15 64,48 65,04

IPM 72,95 73,03 73,10

Sumber : Bappeda kab. Mojokerto

Cat : Data Tahun 2010 sedang dalam proses analisa perhitungan oleh BPS


2011-2015

34

Dari tabel dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Mojokerto

mangalami peningkatan yang pada Tahun 2009 mencapai angka

73,10. IPM tersebut pada konteks regional Jawa Timur ternyata masih

diatas rata-rata IPM Jawa Timur.

Selanjutnya tren peningkatan IPM Kabupaten Mojokerto dapat

digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.2

Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa urusan yang terkait dengan IPM dapat

disampaikan sebagai berikut:

a) Status Pembangunan Bidang Kesehatan

Faktor kesehatan menjadi satu dari tiga indikator

penting penunjang pembangunan manusia karena tingkat

produktifitas manusia bisa tergali optimal bila kondisi

kesehatan tubuhnya maksimal. Status pembangunan

bidang kesehatan dapat diwakili dengan indikator angka

kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH), angka

kematian ibu bersalin, angka kematian umum, angka


2011-2015

35

kesakitan dan angka kelahiran. Indikator tersebut dalam 5

tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8

Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan

Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010

No. U R A I A N Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

1. Angka Kematianbayi

Promil 16 6,03 6,78 6,38 7,54

2. Usia HarapanHidup

- Laki-laki Tahun 67 68 68 68 68- Perempuan Tahun 69 69 69 69 69

3. Angka KematianIbu bersalin

Per100.000

KH

115 101,48 107 70,25 98,63

4. Angka KematianUmum

Promil 3,53 3,3 2,58 1,17 1,0

5. Angkakesakitan/kebutuhanberobat

Persen 75,2 71,2 67,87 62,51 72,22

6. Angka kelahiran Promil 17,28 16,08 17,06 16,84 16,91Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai

berikut:

1) Angka kematian bayi.

Untuk menilai hasil dari pelayanan kesehatan

terhadap bayi dan balita dilakukan melalui beberapa

standar pelayanan kepada bayi dan balita. Dalam

tahun 2010 angka kematian bayi di Kabupaten

Mojokerto tercatat sebesar 7,54 per 1000 kelahiran

hidup. merupakan angka yang relatif kecil di tingkat

Jawa Timur. Dalam 5 tahun terakhir angka kematian

bayi juga menunjukkan penurunan yang signifikan.


2011-2015

36

2) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) sangat berkaitan erat

dengan keberhasilan pembangunan sosial ekonomi

suatu wilayah. Semakin tinggi AHH mengindikasikan

pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut

semakin maju. Dari tabel dapat diketahui Angka

Harapan hidup meningkat pada setiap tahunnya

hingga mencapai angka 68 untuk penduduk laki-laki

dan 69 untuk penduduk perempuan pada Tahun

2010.

3) Kematian ibu bersalin

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu

karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa

nifas. Realisasi angka kematian ibu melahirkan

selama 5 tahun mengalami fluktuasi, terendah pada

tahun 2009 yang tercapai sebesar 70,25 per 100.000

kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian tertinggi

terjadi pada tahun 2006 yang sebesar 115 per

100.000 kelahiran hidup. Namun demikian angka ini

relatif cukup berhasil ditingkat regional Jawa Timur.

4) Angka Kematian umum

Dalam 5 tahun terakhir angka kematian umum

menunjukkan angka yang relatif kecil dan

menunjukkan tren yang menurun. Pada Tahun 2010

angka kematian umum tercatat 1 promil. Hal ini

menggambarkan perkembangan derajat kesehatan

masyarakat ataupun sebagai indikator dalam

penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan.

5) Angka kesakitan / kebutuhan berobat

Angka kebutuhan berobat menunjukkan kesadaran

masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan

kesehatan secara medis. Dalam 5 tahun terakhir


2011-2015

37

angka kebutuhan berobat menunjukkan peningkatan

yang sangat signifikan dan pada Tahun 2010

mencapai angka 72,22 persen.

Dari status / indikator kinerja pembangunan bidang

kesehatan tersebut maka tren perkembangannya dapat

dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.3

Status / indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan

Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010


2011-2015

38

b) Status Pembangunan Bidang Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam

penentuan tingkat kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat

pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas

sumber dayanya.

Aspek yang berpengaruh dalam mewujudkan tingkat

pendidikan di masyarakat secara umum adalah melalui 4

sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, kualitas proses

belajar mengajar, relevansi pendidikan dan efisiensi

pengelolaan. Status / indikator kinerja pembangunan

bidang pendidikan secara umum dapat diketahui dari

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar

(APK).

Tabel 2.9

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006-2010

No. Indikator Tahun2006

Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1. APM SD/ MI 99,61 99,89 99,38 99,88 99,80

2. APMSLTP/MTS

71,08 82,31 96,64 96,7 94,57

3. APMSLTA/MA/SMK

41,04 53,2 67,21 70,63 73,80

Sumber : Dinas Pendidikan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam 5

tahun terakhir secara umum Angka Partisipasi Murni (APM)

pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs dan

SLTA/MA/SMK mengalami peningkatan, meskipun pada

tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan

adanya penduduk Kabupaten Mojokerto yang bersekolah di


2011-2015

39

luar wilayah Kabupaten Mojokerto, seperti di Kota

Mojokerto, Jombang maupun Surabaya.

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun 2006-2010

No Indikator 2006 2007 2008 2009 20101 APK SD/MI 103,84 103,96 100,47 100,46 102,192 APK SLTP/MTs 88,34 92,17 92,52 93,34 94,803 APK SLTA/MA/SMK 52,58 57,39 77,07 77,33 74,12

Sumber : Dinas Pendidikan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat

kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan secara

formal masih cukup tinggi meskipun melalui pendidikan

Kelompok Belajar Paket pada tingkat Paket A, B maupun C.

Tren peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada berbagai jenjang dalam

5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4

Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2006-2010


2011-2015

40

Grafik 2.5

Angka Partisipasi Kasar (APK)

c) Status pembangunan Bidang Ekonomi dan

Ketenagakerjaan

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto

Tahun 2005 sampai 2009 telah menunjukkan indikasi

pemulihan ekonomi cukup signifikan. Hal tersebut tidak

terlepas dari kontribusi masing-masing sektor PDRB yang

menunjukkan peningkatan positif. Sektor sekunder masih

menjadi andalan terhadap pembangunan ekonomi

Kabupaten Mojokerto yang diikuti sektor tersier dan primer.

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan Ekonomi Th 2005 - 2009

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,37 5,47 5,93 5,88 5,06

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto


2011-2015

41

Dari tabel diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi

meningkat dari Tahun 2005 sampai Tahun 2007 namun

menurun kembali hingga Tahun 2009. Memang banyak

faktor yang mempengaruhi pada laju pertumbuhan

ekonomi ini termasuk faktor eksternal diantaranya adalah

adanya kebijakan terkait pasar global. Tren laju

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6

Laju pertumbuhan ekonomi

Dari aspek lowongan kerja, pencari kerja dan

penempatan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

No URAIAN Tahun2006

Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1. Lowongan kerja 6.068 6.473 7.021 2.236 12.326

2. Pencari kerja terdaftar 5.715 6.629 13.225 3.743 13.306

3. Penempatan tenaga kerja 5.012 5.567 5.602 2.013 12.532

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


2011-2015

42

Grafik 2.7

Lowongan Kerja, Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa

jumlah lowongan kerja, pencari kerja terdaftar dan

penempatan tenaga kerja dari Tahun 2006 hingga Tahun

2010 berfluktuasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

berfluktuasinya lapangan / pasar kerja yang ada di

Kabupaten Mojokerto maupun pada wilayah Regional Jawa

Timur.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, PDRB atas

dasar harga konstan Kabupaten Mojokerto mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga PDRB atas dasar

harga berlaku juga mengalami peningkatan yang sangat

signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:


2011-2015

43

Tabel 2.13PDRB Th 2005 – 2009

Tahun Produk Domestik Regional Bruto (Jutaan)Harga Konstan Harga Berlaku

2005 4.574.703,71 7.252.945,072006 4.825.150,21 8.479.282,242007 5.111.149,58 9.628.542,872008 5.411.938,53 11.148.068,542009 5.685.782,62 11.832.559,95

Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto

Tren peningkatan PDRB dalam 5 tahun terakhir dapat


Grafik 2.8

Tren Kenaikan PDRB

Sumbangan tiap sektor PDRB secara terperinci adalah

sebagai berikut:


2011-2015

44

Tabel 2.14Sumbangan Tiap Sektor Th 2005 - 2009

SektorTahun

2005 2006 2007 2008 2009

1. Industri Pengolahan 35,10 33,76 33,25 32,29 31,80

2. Perdagangan, Hotel dan

Restoran23,29 24,30 24,91 25,53 25,72

3. Pertanian 20,45 20,48 20,22 20,22 20,25

4. Jasa-jasa 8,06 8,01 8,08 8,23 8,31

5. Pengangkutan dan

Komunikasi5,93 4,22 4,19 4,15 4,18

6. Keuangan, Persewaan

dan Jasa Perusahaan3,96 4,00 4,02 4,05 4,09

7. Bangunan 2,62 2,68 2,79 2,93 2,95

8. Pertambangan dan

Penggalian1,45 1,47 1,49 1,59 1,62

9. Listrik, Gas dan Air

Bersih1,14 1,09 1,06 1,01 1,08

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto

Secara umum sumbangan sektor PDRB yang paling

dominan adalah dari sektor industri pengolahan yang pada

Tahun 2009 mencapai angka 31,80 % selanjutnya diikuti oleh

sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai angka

25,72 % dan sektor pertanian yang mencapai angka 20,25 %.

Komposisi sumbangan sektor PDRB pada Tahun 2009 dapat



2011-2015

45

Grafik 2.9

Komposisi sumbangan sektor PDRB

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kemakmuran

penduduk maka dipergunakan pendekatan pendapatan regional

per kapita.

Untuk memperoleh nilai riil indikator pendapatan regional

per kapita maka dipergunakan angka pendapatan regional per

kapita atas dasar harga konstan, hal ini untuk menghilangkan

pengaruh tingkat perubahan harga barang dan jasa (inflasi /

deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Pendapatan regional

per kapita Kabupaten Mojokerto dalam 5 tahun terakhir dapat



2011-2015

46

Tabel 2.15Pendapatan Regional Per Kapita Th 2005 – 2009

Tahun Pendapatan Regional Per Kapita (jutaan)ADHB ADHK

2005 7.116.118,13 4.488.401,842006 8.239.898,83 4.688.928,672007 9.161.645,82 4.863.305,162008 10.065.881,68 4.886.580,382009 10.161.200,53 4.882.660,86

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto

Dari tabel dapat diketahui bahwa pendapatan regional per

kapita atas dasar harga konstan dari tahun 2005 mengalami

peningkatan hingga Tahun 2008 dan menurun pada Tahun

2009.

Grafik 2.10

Tren Peningkatan Pendapatan Regional Per Kapita


2011-2015

47

C. Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Selain ketersediaan guru berkualitas dan berkeahlian

yang cukup, ketersediaan sarana yang layak merupakan

modal dasar agar proses belajar mengajar dapat berjalan

dengan baik. Indikator kinerja yang digunakan adalah:

(1) Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid

Target nasional berdasarkan standar ideal

indikator pemerataan pendidikan yang diterbitkan

Kementerian Pendidikan Nasional adalah SD/MI

sebesar 1:40, SMP/MTs sebesar 1:21 dan

SMA/MA/SMK sebesar 1:21. Perkembangan rasio

jumlah guru dan murid pada masing-masing jenjang

pendidikan tahun 2006 – 2010 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.16

Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 20101

2

3

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

1/12

1/13

1/12

1/12

1/13

1/11

1/10

1/11

1/11

1/10

1/12

1/10

1/12

1/14

1/10

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah

ketersediaan guru baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs

maupun jenjang SMA/MA/SMK telah mencukupi

dibandingkan dengan jumlah murid yang ada.


2011-2015

48

(2) Rasio jumlah kelas terhadap murid

Standar nasional berdasarkan standar ideal

indikator pemerataan pendidikan yang diterbitkan

Kementerian Pendidikan Nasional adalah SD/MI

sebesar 1 : 40, SMP/MTs sebesar 1 : 40 dan

SMA/MA/SMK 1 : 40

Perbandingan jumlah kelas terhadap murid pada

masing-masing jenjang pendidikan untuk tahun 2006

sampai dengan 2010 adalah sebagaimana tabel

berikut ini :

Tabel 2.17

Rasio jumlah kelas terhadap murid

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 20101

2

3

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

1/20

1/22

1/39

1/20

1/23

1/38

1/18

1/18

1/31

1/18

1/18

1/30

1/22

1/33

1/35

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Berdasarkan rasio tersebut terlihat bahwa

jumlah murid pada semua jenjang pendidikan telah

tertampung pada kelas yang tersedia.

b. Kesehatan

(1) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan

Rumah Sakit per Kecamatan

Disamping kualitas pelayanan yang baik, maka

ketersediaan dan pemerataan prasarana sarana pusat

pelayanan kesehatan juga sangat diperlukan. Dalam 3

tahun terakhir semua kecamatan di Kabupaten

Mojokerto telah tersedia pusat pelayanan kesehatan

baik berupa puskesmas dan puskesmas pembantu,


2011-2015

49

serta tersedia pula 2 RSUD dan 7 Rumah Sakit swasta

yang melayani wilayah Kabupaten Mojokerto. Jumlah

puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Kecamatan

No Kecamatan

Jumlah

PuskesmasPuskesmasPembantu

Rumah sakit

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 JATIREJO 1 1 1 4 4 4 - - -2 GONDANG 1 1 1 4 4 4 - - -3 PACET 2 2 2 3 3 3 1 1 14 TRAWAS 1 1 1 2 2 2 - - -5 NGORO 2 2 2 4 4 4 1 2 26 PUNGGING 2 2 2 3 3 3 - - -7 KUTOREJO 2 2 2 3 3 3 - - -8 MOJOSARI 2 2 2 3 3 3 3 3 39 DLANGGU 1 1 1 3 3 3 - - -10 BANGSAL 1 1 1 2 2 2 1 1 111 PURI 1 1 1 3 3 3 - - -12 TROWULAN 2 2 2 3 3 3 - - -13 SOOKO 1 1 1 3 3 3 1 1 114 GEDEG 2 2 2 3 3 3 2 1 115 KEMLAGI 2 2 2 3 3 3 - - -16 JETIS 2 2 2 3 3 3 - - -17 DAWARBLAND

ONG1 1 1 3 3 3 - - -

18 MOJOANYAR 1 1 1 3 3 3 - - -Jumlah 27 27 27 55 55 55 9 9 9

Sumber : Dinas Kesehatan


2011-2015

50

(2) Jumlah tenaga medis dan paramedis

Jumlah tenaga medis dan paramedis dalam 3

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19

Jumlah tenaga medis, paramedis dan kunjungan ke puskesmas

NoTenaga medis / paramedis /kunjungan ke puskesmas

Jumlah

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Dokter spesialis 14 39 82

2 Dokter umum 37 87 102

3 Dokter gigi 29 40 41

4 Ahli gizi 3 41 42

5 Bidan 319 276 282

6 Perawat 153 440 613


(3) Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD

dan puskesmas

Pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan oleh

masyarakat dalam berobat adalah berbanding linier

dengan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan

kesehatannya. Dalam 5 tahun terakhir jumlah

kunjungan pada pusat pelayanan kesehatan dapat



2011-2015

51

Tabel 2.20

Jumlah penduduk yang memanfaatkan RSUD dan Puskesmas

No indikator

Jumlah

Tahun

2006

Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

1

kunjungan ke

RSUD Prof. Dr.

Soekandar

37.940 49.606 50.400 85.988 71.544

2kunjungan ke

RSUD RA. Basuni

11.065 20.101 17.977 28.635 26.282

3

Bed Occupancy

Rate (BOR) RSUD

Prof. Dr.

Soekandar (%)

79,09 72,1 67,3 74,3 83

4

Bed Occupancy

Rate (BOR) RSUD

RA. Basuni (%)

61,7 87,35 53,94 67,38 69,3

5

Kunjungan ke

puskesmas

(kali/tahun)

394.086 575.015 596.549 596.855 597.276


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat

pemanfaatan pusat pelayanan kesehatan oleh

masyarakat ternyata cukup tinggi. Dalam Tahun 2010

jumlah kunjungan ke RSUD Prof. Dr. Soekandar

mencapai angka 71.544 kunjungan dengan BOR

sebesar 83%, sedangkan pada RSUD RA Basuni

tingkat kunjungan mencapai angka 26.282 kunjungan

dengan BOR mencapai 69,3 %.


2011-2015

52

Dari standar BOR yang ditetapkan untuk setiap

rumah sakit sebesar 75 % - 85 %, maka RSUD Prof.

Dr. Soekandar angka BOR termasuk cukup tinggi,

sedangkan untuk RSUD RA Basuni masih relatif

rendah karena RSUD tersebut relatif baru dibangun

dengan berbagai keterbatasan prasarana dan

sarananya.

Kunjungan terhadap puskesmas dalam Tahun

2010 mencapai angka 597.276 kunjungan yang

berarti 55 % jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto

telah memanfaatkan puskesmas sebagai pelayanan

kesehatan.

c. Pekerjaan Umum

(1) Kondisi Jalan dan Jembatan

Untuk memenuhi kebutuhan prasarana

perhubungan maka pemerintah kabupaten harus

menyediakan jalan dan jembatan tingkat kabupaten

untuk prasarana lalu lintas.

Panjang jalan kabupaten mencapai 864,107 Km

dan secara keseluruhan telah berkonstruksi aspal.

Kondisi jalan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21

Kondisi Jalan aspal kabupaten Mojokerto (Km)

No Kondisi Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 20101 Baik 580,59 621,747 651,8432 Sedang 269.29 154,225 139,2253 Rusak 74,23 88,135 73,039Jumlah 864,107 864,107 864,107

Sumber data : Dinas PU Bina Marga


2011-2015

53

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada

Tahun 2010 sebagian besar jalan kabupaten yaitu

651,843 Km adalah berkondisi baik atau 75 % dari

total panjang jalan kabupaten.

Perkembangan kondisi jalan kabupaten dalam 5

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11

Perkembangan kondisi jalan Kabupaten Mojokerto

Dengan dilewatinya jalan kabupaten oleh

kendaraan yang sejak awal pembangunannya tidak

disiapkan untuk kapasitas kendaraan yang cukup

tinggi maka tingkat kerusakan jalan semakin tinggi.

Untuk itu pemerintah kabupaten terus berupaya untuk

memperbaiki kondisi jalan yang ada sehingga kondisi

jalan dapat normal kembali.

Kondisi jembatan yang ada di Kabupaten

Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


2011-2015

54

Tabel 2.22

Kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto (unit)

No Kondisi Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

1 Baik 224 258 258 245

2 Sedang 23 17 17 29

3 Rusak 19 12 12 13

Jumlah 266 287 287 287

Sumber : Dinas PU Bina Marga

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa

semua jembatan kabupaten kondisinya baik, yaitu

sebanyak 245 unit dari 287 jembatan yang ada atau

sebesar 85,36 %.

Perkembangan kondisi jembatan kabupaten

dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana grafik

berikut:

Grafik 2.12

Perkembangan kondisi jembatan Kabupaten Mojokerto

(jembatan)


2011-2015

55

(2) Ketersediaan LPJU bagi masyarakat

Untuk menyediakan kenyamanan dan keamanan

pengguna jalan khususnya pada malam hari maka

diperlukan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Sampai dengan Tahun 2010 LPJU yang sudah

dicukupi adalah pada beberapa jalan kolektor primer

dan sekunder serta pusat-pusat ibukota kecamatan.

Jumlah LPJU dalam 5 tahun terakhir adalah


Tabel 2.23Jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto

No Indikator Tahun2006

Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah LPJU 2.100 2.160 2.220 3.390 3.833

Sumber Data : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Dari tabel diketahui bahwa secara kuantitatif

jumlah LPJU memang masih belum memadai, namun

pada setiap tahun telah ditingkatkan sesuai dengan

kemampuan anggaran daerah. Perkembangan jumlah

LPJU dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik

berikut:

Grafik 2.13Perkembangan jumlah LPJU Kabupaten Mojokerto


2011-2015

56

(3) Luas areal dengan irigasi teknis

Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010

luas daerah irigasi teknis yang ada relatif tetap. Luas

daerah irigasi teknis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24

Luas Irigasi Teknis Tahun 2006 - 2010

No Indikator Tahun

2006

Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

1 Luas Irigasi

Teknis (Ha)

31.965 31.901 31.955 31.951 29.357

Sumber data : Dinas PU Pengairan

Dari tabel dapat diketahui bahwa luas lahan

pertanian yang terlayani irigasi secara teknis adalah

sebesar 29.357 Ha dengan perkembangan yang relatif

tetap bahkan menurun di tahun terakhir.

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik

berikut:

Grafik 2.14

Perkembangan luas Irigasi Teknis


2011-2015

57

(4) Air Bersih

Jumlah pelanggan air bersih di wilayah

Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 sebanyak

12.117 pelanggan. Sedangkan volume air yang

disalurkan sebesar 1.867.011 m3 dengan nilai Rp

4.779.364.350,00.

(5) Kelistrikan

Sampai dengan tahun 2009 kelistrikan

di Kabupaten Mojokerto masih mengandalkan sumber

energi listrik dari PLN. Jumlah pelanggan PLN

mencapai 196.581 rumah tangga atau meningkat

11.42% dibandingkan tahun 2006. Konsumsi listrik

terbesar adalah dari kelompok industri sebesar

533.104.061 kwh ( 67.52 % ) dan diikuti kelompok

rumah tangga sebesar 197.275.620 kwh ( 24.99 % ).

d. Penataan Ruang

(1) Jumlah RDTRK

Untuk menjaga keseimbangan peruntukan ruang

daerah perlu disusun dokumen penataan ruang.

Dokumen ini disusun sebagai acuan masyarakat

dalam melakukan aktivitas pemanfaatan lahan dan

ruang di suatu wilayah.

Di tingkat kecamatan peruntukan ruang

ditetapkan dalam dokumen Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan (RDTRK). Dokumen ini

menetapkan secara spesifik peruntukan lahan di

wilayah kecamatan.

Jumlah RDTRK Kabupaten Mojokerto saat ini

adalah 18 buah.


2011-2015

58

e. Perencanaan Pembangunan

(1) Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian

yang dihasilkan

Untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan

yang baik perlu disusun rencana pembangunan agar

terarah, terukur, proporsional dan sesuai dengan

kemampuan anggaran daerah. Sedangkan penelitian

diperlukan sebagai salah satu bahan perencanaan

agar memperoleh produk perencanaan yang tepat

sasaran, optimal dan feasibel.

Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009

dokumen perencanaan yang dihasilkan adalah:

Tahun 2005:

- Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun

(POLDAS)

- Renstra Kabupaten Mojokerto

- Renstra SKPD

- Rencana Pembangunan Tahunan

(REPETADA)

Tahun 2006 s/d 2009 :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD)

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

- Prioritas Plafon Anggaran (PPAS)

Sedangkan dokumen penelitian selama lima

tahun yang dihasilkan sebanyak 11 dokumen yaitu

pada bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik

prasarana dengan jumlah tiap tahunnya berfluktuasi.


2011-2015

59

f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

(1) Jumlah Koperasi yang ada

Jumlah koperasi yang ada selama lima tahun

meningkat sebesar 140 %, yaitu dari jumlah koperasi

tahun 2006 sebanyak 370 unit menjadi 744 unit di

tahun 2010. Perkembangan jumlah koperasi dalam 5

tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26

Perkembangan jumlah koperasi


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah Koperasi 370 390 543 577 744

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa

disamping jumlah koperasi yang cukup banyak (pada

Tahun 2010 mencapai 744 koperasi), maka

peningkatannyapun relatif besar. Perkembangan

jumlah koperasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15

Perkembangan jumlah koperasi


2011-2015

60

(2) Jumlah Koperasi yang sehat

Jumlah koperasi yang sehat selama lima tahun

terakhir adalah cukup tinggi yang pada Tahun 2010

mencapai 598 koperasi atau sebanyak 80,37 % dari

total jumlah koperasi di kabupaten. Perkembangan

jumlah koperasi sehat rata-rata dalam 5 tahun

terakhir mengalami peningkatan sebesar 20 %.

Perkembangan jumlah koperasi sehat sejak tahun

2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 2.27

Perkembangan jumlah koperasi sehat


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah Koperasi

sehat

259 273 380 403 598


Perkembangan jumlah koperasi sehat dapat


Grafik 2.16

Perkembangan jumlah koperasi sehat


2011-2015

61

(3) Jumlah usaha kecil

Selama lima tahun jumlah usaha kecil meningkat

sebesar 268,14 % yaitu dari sebanyak 7.846 unit pada

tahun 2006 menjadi sebanyak 28.884 unit pada tahun

2010. Perkembangan jumlah usaha kecil selama lima

tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28

Perkembangan usaha kecil


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah usaha

kecil (unit)

7.846 9.647 12.537 20.884 28.884


Perkembangan jumlah usaha kecil 5 tahun terakhir dapat


Grafik 2.17

Perkembangan jumlah usaha kecil


2011-2015

62

(4) Jumlah usaha menengah

Selama 5 tahun jumlah usaha menengah

meningkat sebesar 70,83 % yaitu dari sebanyak 1.882

unit pada tahun 2006 menjadi sebanyak 3.215 unit

pada tahun 2010. Perkembangan jumlah usaha

menengah selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.29

Perkembangan usaha menengah


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah usaha

menengah

1.882 2.100 3.565 3.209 3.215


Perkembangan jumlah usaha menengah selama

5 tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.18

Perkembangan jumlah usaha menengah


2011-2015

63

g. Pemerintahan umum

(1) Jumlah produk hukum yang ditetapkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya

pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai

sejauhmana kelengkapan peraturan perundangan

sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang

dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah

keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama

tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30

Jumlah produk hukum

No Produk HukumTahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Peraturan Daerah 6 24 13 19 9

2 Peraturan Bupati 15 28 33 73 543 Keputusan Bupati 1339 1339 2282 1772 12444 Instruksi Bupati - 3 2 2 25 Peraturan / perjanjian

/ Keputusan Bersama 14 19 29 45 221

Sumber: Bagian hukum Setda Kab. Mojokerto

(2) Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk mengukur akuntabilitas pelayanan kepada

masyarakat maka setiap SKPD harus memiliki Standar

pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan acuan

bagi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.


2011-2015

64

Selama tahun 2006 – 2009, jumlah SKPD yang

telah menyusun SPM sebanyak 4 SKPD. SKPD

tersebut adalah :

1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

2. Badan Lingkungan Hidup

3. Dinas pendidikan

4. RSUD

Dengan adanya SPM tersebut diharapkan

pelayanan pada empat SKPD tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Sedangkan untuk SKPD yang belum menyusun SPM,

pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk segera

melengkapinya dengan SPM sesuai dengan yang

disyaratkan.

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk menilai kepuasan masyarakat dalam

menerima pelayanan oleh pemerintah kabupaten

maka Kabupaten Mojokerto baru melaksanakan pada

Tahun 2010. Indeks kepuasan masyarakat pada tahun

2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31

Indeks kepuasan masyarakat

No IndikatorTahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Indeks kepuasan masyarakat di bidang

pendidikan (%)

- - 85,7

2 Indeks kepuasan masyarakat di bidang

birokrasi pemerintahan (Perijinan,

Catatan sipil, Kecamatan) (%)

- - 70,7

Sumber: Bappeda Kab. Mojokerto


2011-2015

65

Dari tabel dapat diketahui bahwa indeks

kepuasan masyarakat baik di bidang pendidikan

maupun di bidang birokrasi pemerintahan relatif

cukup tinggi.

h. Sosial

(1) Jumlah penduduk miskin

Untuk menilai tingkat perlindungan sosial

kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya

pengentasan kemiskinan di masyarakat. Jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto relatif masih

tinggi yaitu pada Tahun 2010 mencapai 60.829 Rumah

Tangga Miskin (RTM). Perkembangan jumlah keluarga

miskin tahun 2008 hingga tahun 2010 adalah

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.32

Jumlah keluarga miskin


Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah keluarga miskin (RTM) 62.763 61.935 60.829

Sumber: BPS Kab. MojokertoCatatan: data tahun 2008 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas), sedangkan Tahun 2009 dan 2010 berdasarkanparameter Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)


2011-2015

66

Grafik 2.19

Jumlah keluarga miskin

Catatan: data tahun 2008 berdasarkan Susenas, sedangkan Tahun 2009

dan 2010 berdasarkan parameter PPLS

Terhadap jumlah penduduk miskin tersebut

maka beberapa program yang dilaksanakan untuk

pengentasan kemiskinan antara lain adalah:

Jamkesmas

Jamkesda

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemberdayaan anak jalanan

Raskin

(2) Jumlah PMKS yang dibantu

Untuk menilai perlindungan dan penanganan

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka

pemerintah kabupaten mempunyai tanggungjawab


2011-2015

67

untuk mengurangi jumlah PMKS yang ada.

Pengurangan PMKS dilakukan melalui upaya

memberdayakan PMKS dan mengurangi faktor

penyebab meningkatnya PMKS.

Jumlah PMKS yang dibantu sejak tahun 2006 s/d

tahun 2010 adalah sebagaimana data pada tabel

berikut:

Tabel 2.33

Jumlah PMKS yang dibantu


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah PMKS

yang dibantu

(jiwa)

59.352 59.352 60.390 69.727 17.755

Sumber: Dinas Sosial

Jumlah PMKS yang dibantu pada setiap

tahunnya adalah fluktuatif. Gambaran perkembangan

tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.20

Jumlah PMKS yang dibantu


2011-2015

68

i. Perpustakaan

(1) Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung

Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima

tahun berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi

tahun 2007 Perkembangan Jumlah pengunjung

perpustakaan selama 5 tahun terakhir sebagaimana

pada tabel berikut:

Tabel 2.34

Jumlah perpustakaan dan pengunjung


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah Perpustakaan 2 2 2 6 11

2 jumlah pengunjung

perpustakaan (orang)

10.728 6.900 7.920 6.528 9.240

Sumber: Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi

Dari tabel dapat diketahui bahwa jumlah

perpustakaan mengalami peningkatan, sedangkan

jumlah pengunjung adalah berfluktuatif. Gambaran

perkembangan jumlah pengunjung dalam 5 tahun

terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.21

Jumlah pengunjung perpustakaan


2011-2015

69

(2) Jumlah buku perpustakaan

Realisasi jumlah buku perpustakaan pada tahun

2010 sebanyak 18.517 eksemplar, meningkat 83,85

% dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 10.072

eksemplar. Perkembangan jumlah buku pepustakaan

selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana pada

data tabel berikut:

Tabel 2.35

Jumlah buku perpustakaan


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah buku

perpustakaan

10.072 10.965 10.965 11.021 18.517


Dari tabel diketahui bahwa jumlah buku

perpustakaan mengalami peningkatan pada setiap

tahunnya. Perkembangan peningkatan jumlah buku

dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.22

Jumlah buku perpustakaan


2011-2015

70

Jumlah buku perpustakaan dari tahun ke tahun

semakin meningkat. Dari grafik terlihat bahwa

penambahan buku secara signifikan terjadi pada

tahun 2010.

(3) Jumlah judul buku perpustakaan

Realisasi jumlah judul buku perpustakaan pada

tahun 2010 sebanyak 11.769 judul, meningkat 85,05

% dibanding tahun 2006 yang sebesar 6.360 judul.

Perkembangan jumlah judul buku perpustakaan

selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada

data tabel berikut ini:

Tabel 2.36

Jumlah judul buku perpustakaan


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Jumlah judul

buku

perpustakaan

6.360 6.768 6.786 6.798 11.769


Grafik 2.23

Jumlah judul buku perpustakaan


2011-2015

71

D. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mampu

menggambarkan aktivitas ekonomi selama kurun waktu

tertentu, tiap daerah memiliki karakteristik tertentu atas

hasil produk unggulan yang diharapkan mampu bersaing

dan diserap oleh pasar, untuk kemudian ikut menopang

pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kondisi bidang industri dan perdagangan yang

menjadi daya saing Kabupaten Mojokerto adalah sebagai

berikut:

1. Industri

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di

Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2010 mencapai

sejumlah 21.975 perusahaan. Jenis perusahaan

dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu : Industri

logam, elektro dan aneka; Industri kimia, agro dan

hasil hutan; Sentra industri kecil dan Non sentra

industri kecil.

Jumlah industri, jumlah tenaga kerja, nilai

investasi, nilai produksi dan nilai ekspor pada 4 tahun

terakhir dapat dilihat sebagaimana data tabel berikut:


2011-2015

72

Tabel 2.37

Data Industri Tahun 2006-2010

No URAIAN SAT Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

A. Jumlah Industri

1. Industri Logam Mesin Elektrodan Aneka

Unit 99 102 105 105 210

2. Industri Kimia Agro dan HasilHutan

Unit 189 208 219 258 403

3. Sentra Industri Kecil Unit 2.271 2.271 1.271 2.271 2.310

4. Non Sentra Industri Kecil Unit 17.182 17.526 17.526 17.526 17.853

JUMLAH 19.741 20.107 20.121 20.128 20.776

B. Jumlah Tenaga Kerja

1. Industri Logam MesinElektro dan Aneka

Org 8.046 8.110 8.162 8.214 9.065


Org 21.872 22.075 22.169 29.438 30.608

3. Sentra Industri Kecil Org 13.151 13.151 13.151 15.262 15.440

4. Non Sentra Industri Kecil Org 89.786 89.886 89.886 89.886 89.970

JUMLAH 132.855 133.222 133.336 142.800 145.083

C. Nilai Investasi (Juta)


Rp 684.487,55 821.385,06 824.753,00 824.753,00 827.543,00


Rp 578.214,58 584.096,79 586.045,55 587.266,98 592.156,00

3. Sentra Industri Kecil Rp 41.056,04 42.287,72 42.287,72 42.287,72 43.630,00

4. Non Sentra Industri Kecil Rp 336.103,00 352.908,15 352.908,15 352.908,15 367.115,30

JUMLAH 1.639.861,00 1.800.677,72 1.805.994,00 1.807.215,85 1.830.444,00

D. Nilai Produksi (Juta)


Rp 1.718.212,66 1.735.394,79 1.742.336,00 1.627.460,11 1.685.677,25


Rp 2.501.698,67 2.530.571,28 3.416.271,23 3.532.503,83 3.645.213,91

3. Sentra Industri Kecil Rp 317.041,50 324.016,41 324.016,41 330.251,00 335.764,00

4. Non Sentra Industri Kecil Rp 265.114,78 274.3393,80 274.393,80 274.396,10 276.428,50

JUMLAH 4.802.067,61 4.864.376,28 5.757.017,00 5.764.791,04 5.943.083,66

E. Nilai Ekspor (Ribu)


US $ 136.495.637,39 54.215.182,00 11.923.460,00 11.327.287,00 11.405.315,00


US $ 6.016.904,31 63.534.418,00 73.553.314,00 68.404.582,00 69.117.672,00

3. Sentra Industri Kecil US $ 189.130,43 - - - 575.000,00

4. Non Sentra Industri Kecil US $ - 121.495.891,00 65.760.374,00 63.129.959,00 65.389.135,00

JUMLAH 142.701.672,13 239.245.491,00 151.237.148,00 142.861.828,00 146.487.122,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto


2011-2015

73

Dari tabel dapat diketahui masing-masing

sebagai berikut:

Jumlah Industri secara umum meningkat rata-

rata sebesar 2,78 % dalam 5 tahun terakhir.

Peningkatan jumlah terbesar pada kelompok jenis

Industri Logam Mesin Elektro dan Aneka yang

meningkat rata-rata sebesar 26,49 % diikuti dengan

kelompok jenis industri kimia, agro dan hasil hutan

yang meningkat rata-rata sebesar 22,34 %.

Jumlah tenaga kerja secara umum meningkat

rata-rata sebesar 2,26 % dalam 5 tahun terakhir.

Peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar pada

kelompok jenis industri industri kimia, agro dan hasil

hutan yang meningkat rata-rata sebesar 9,53 %,

diikuti dengan kelompok jenis sentra industri kecil

yang meningkat rata-rata sebesar 4,30 %.

Nilai investasi perusahaan industri pada Tahun

2010 mencapai Rp 1.830.444,00. Dalam 5 tahun

terakhir nilai investasi perusahaan industri mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 2,86 %. Peningkatan

nilai investasi terbesar pada kelompok jenis Industri

Logam Mesin Elektro dan Aneka yang mencapai rata-

rata sebesar 5,19 %.

Nilai produksi perusahaan industri pada Tahun

2010 mencapai Rp 5.943.083,66. Dalam 5 tahun

terakhir nilai produksi perusahaan industri mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 5,72 %. Peningkatan

nilai produksi terbesar pada kelompok jenis Non

Sentra Industri Keci yang mencapai rata-rata sebesar

211,38 %, diikuti dengan kelompok jenis Industri


2011-2015

74

Kimia Agro dan Hasil Hutan yang mencapai rata-rata

sebesar 10,69 %.

Nilai ekspor perusahaan industri pada Tahun

2010 mencapai US $ 146.487.122,00. Dalam 5 tahun

terakhir nilai ekspor perusahaan industri relatif tetap.

Terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu pada

tahun 2007 yang mencapai nilai ekspor sebesar US $

239.245.491,00.

2. Industri kecil kerajinan

Industri kecil terutama industri kecil kerajinan

yang sebagian besar merupakan produk unggulan di

Kabupaten Mojokerto jumlahnya cukup banyak dan

membentuk sentra-sentra industri kecil. Beberapa

produk unggulan kabupaten Mojokerto dan asal

kecamatan sebagai sentra produksinya adalah sebagai

berikut:

1. Kerajinan Perak di Kec. Kemlagi

2. Kerajinan Bambu di Kec. Kemlagi, Kec.

Dawarblandong

3. Kerajinan tas dan Dompet di Kec. Jetis, Kec.

Sooko

4. Kerajinan Fiberglas di Kec. Trowulan

5. Kerajinan Kayu di Kec. Puri

6. Kerajinan Cor Kuningan di Kec. Trowulan

7. Kerajinan Sepatu di Kec. Trowulan, Kec.

Pungging,

8. Kerajinan Sepatu di Kec. Sooko, Kec. Puri, Kec.

Gedeg

9. Ketan Hitam di Kec. Pacet

10. Pisang Cavendis di Kec. Gondang


2011-2015

75

11. Madu Lebah di Kec. Pacet, Kec. Puri

12. Kerupuk Rambak di Kec. Trowulan, Kec. Bangsal

13. Mangga Gadung di Kec. Puri, Kec. Dlanggu

14. Industri Kacang Mete di Kec. Ngoro

15. Telur Asin, Bebek Asap di Kec. Mojosari , Kec

Bangsal

16. Industri Jamur di Kec. Pacet, Kec Trawas

3. Pengadaan dan harga dasar gabah/beras

Pengadaan gabah di Kabupaten Mojokerto

mengalami peningkatan. Selama Tahun 2009 realisasi

pengadaan gabah untuk Kabupaten Mojokerto sebesar

120.000 ton. Sementara pada tahun 2008 sebesar

110.000 ton.

Kebijaksanaan harga dasar gabah yang

ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2009 sebesar

Rp. 3000 per kg. Sedangkan pada Tahun 2008 harga

gabah sebesar Rp. 2.800 per kg. Harga pembelian

gabah dan beras oleh KUD juga mengalami

peningkatan yaitu harga untuk gabah dan beras

masing-masing adalah sebesar Rp 3.040 dan

Rp.4.600 per kg.

b. Pertanian

(1) Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan

Luas tanam pertanian tanaman pangan pada

beberapa komoditi tanaman pangan dalam 5 tahun

terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:


2011-2015

76

Tabel 2.38

Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)

No. KOMODITI Tahun2006

Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Padi 38.800 51.462 52.793 45.420 59.128

2 Jagung 19.081 20.837 25.277 27.600 24.977

3 Kedele 4.099 3.659 3.595 4.151 3.683

4 Ubi Kayu 1.196 1.230 1.340 378 2.373

5 Ubi Jalar 1.429 1.573 1.526 1.824 1.948

6 Kacang Tanah 2.406 2.340 3.008 2.775 2.388

7 Kacang Hijau 1.871 2.140 2.278 2.035 2.098Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dari tabel dapat diketahui bahwa secara umum

luas tanam pertanian tanaman pangan untuk berbagai

komoditi tanaman pangan jumlahnya berfluktuatif.

Hal ini semata-mata menyesuaikan pola tanam terkait

dengan musim hujan dan kemarau.

Gambaran perkembangan luas tanam pertanian

tanaman pangan per komoditi tanaman pangan dalam


Grafik 2.24

Luas Tanam Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)


2011-2015

77

(2) Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan

Luas Panen pertanian tanaman pangan dalam 5

tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel berikut:

Tabel 2.39Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ha)


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Padi 47.909 44.818 48.741 50.074 49.838

2 Jagung 18.928 19.611 23.433 26.948 25.031

3 Kedele 4.089 3.662 3.594 4.155 3.510

4 Ubi Kayu 1.252 1.183 1.359 467 2.051

5 Ubi Jalar 1.033 1.447 1.647 1.682 1.842

6 Kacang Tanah 2.308 2.354 2.913 2.908 2.415

7 Kacang Hijau 1.871 2.140 2.278 2.033 1.991Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dari tabel dapat diketahui bahwa luas panen

pertanian tanaman pangan untuk komoditi padi

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,7 % yang

pada tahun 2010 mencapai 49.838 Ha. Demikian juga

untuk komoditi jagung mengalami peningkatan

sebesar rata-rata 5,25 % yang pada Tahun 2010

mencapai 25.031 Ha.

Gambaran perkembangan luas panen pertanian




2011-2015

78

Grafik 2.25Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010

(3) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan

Produktifitas pertanian tanaman pangan dalam 5


Tabel 2.40

Produktivitas Pertanian Tanaman pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha)


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Padi 59,33 60,61 62,75 63,96 63,41

2 Jagung 49,41 54,49 57,36 57,89 66,25

3 Kedele 13,39 12,24 15,29 12,31 17,01

4 Ubi Kayu 207,25 136,13 204,09 190,57 173,59

5 Ubi Jalar 392,33 401,73 409,16 325,80 317,05

6 Kacang Tanah 13,81 12,79 10,21 10,23 11,40

7 Kacang Hijau 9,27 9,21 9,26 9,27 9,08Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto


2011-2015

79

Dari tabel dapat diketahui bahwa produktifitas


mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,20 %

yang pada tahun 2010 mencapai 63,41 Kw/Ha.

Demikian juga untuk komoditi jagung mengalami

peningkatan sebesar rata-rata 0,75 % yang pada

Tahun 2010 mencapai 66,25 Kw/Ha.

Gambaran perkembangan produktifitas pertanian



Grafik 2.26

Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Kw/Ha)

(4) Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Produksi pertanian tanaman pangan dalam 5



2011-2015

80

Tabel 2.41

Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)


Tahun2007

Tahun2008

Tahun2009

Tahun2010

1 Padi 269.566,54 257.434,50 290.169,30 303.754,28 316.099,012 Jagung 91.097,77 104.103,65 130.607,44 151.701,02 165.838,28

3 Kedele 5.193,36 4.251,07 5.210,20 4.851,72 5.970,76

4 Ubi Kayu 25.886,88 16.088,00 27.584,31 8.809,61 35.596,00

5 Ubi Jalar 38.874,30 55.340,77 64.120,20 52.298,79 58.390,30

6 Kacang Tanah 3.062,38 2.889,15 2.873,69 2.874,42 2.753,18

7 Kacang Hijau 1.644,62 1.869,30 2.001,23 1.787,19 1.808,24Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Dari tabel dapat diketahui bahwa produksi


mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,6 % yang

pada tahun 2010 mencapai 316.099,01 ton. Demikian

juga untuk komoditi jagung mengalami peningkatan

sebesar rata-rata 6,70 % yang pada Tahun 2010

mencapai 165.838,28 ton.

Gambaran perkembangan produksi pertanian




2011-2015

81

Grafik 2.27

Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006-2010 (Ton)

(1) Produksi peternakan

Daging dan Telur

Perkembangan produksi daging dan telur selama

kurun waktu 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.42

Produksi Daging dan Telur

No IndikatorTahun

2006

Tahun

2007

Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

1 Produksi Daging

(Kg/tahun)

7.721.135 8.527.123 8.843.631 8.861.867 10.216.233

2 Produksi telur

(Kg/tahun)

6.603.834 6.604.577 7.765.579 9.475.082 9.696.219

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan


2011-2015

82

Dari tabel dapat dilihat bahwa produksi daging

dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-

rata sebesar 7,56 % yang pada Tahun 2010 mencapai

angka 10.216.233 Kg/tahun. Sedangkan untuk

produksi telur meningkat rata-rata sebesar 17,75 %

yang pada tahun 2010 mencapai angka 9.696.219

Kg/tahun.

Gambaran perkembangan produksi daging dan

telur dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat

sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.28

Perkembangan Produksi Daging dan Telur

2. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Keamanan dan ketertiban umum

Masuknya investasi ke daerah sangat dipengaruhi

oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum pada daerah

tersebut. Situasi yang aman dan kondusif diikuti dengan

kondisi tatanan peri kehidupan pada berbagai kegiatan

yang tertib akan menarik bagi investor untuk membuka

investasi pada daerah tersebut. Secara umum kondisi


2011-2015

83

keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto dalam 3


Tabel 2.43Keamanan dan ketertiban umum

Tahun 2008 – 2010

JENIS DATA TAHUN SATUAN2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5)

KEAMANAN DANKETERTIBAN UMUM

1. Jumlah kriminalitasa. Uang Palsu 2 3 1 Kasusb. Pembunuhan 1 1 3 Kasusc. Perkosaan 4 5 4 Kasusd. Curas 32 30 24 Kasuse. Penganiayaan berat 28 31 23 Kasusf. Curanmor 97 62 35 Kasusg. Narkotika 41 45 62 Kasush. Curat 161 137 76 Kasusi. Curhewan 11 23 11 Kasusj. Pengrusakan tempat ibadah - - - Kasusk. Penimbunan BBM 11 1 1 Kasusl. Unjuk rasa 41 51 48 Kasusm. Curwatpon 18 2 11 Kasusn. Korupsi 1 - -

2. Kasus pemogokan kerja 7 7 14 Kasus/ TK3. Kasus pertikaian antar warga - - -

a. Antar etnis - - - Kasusb. Antar wilayah desa - - - Kasusc. Antar agama - - - Kasusd. Antar simpatisan parpol - - - Kasuse. Antar pelajar - - - Kasus

4. Unjuk rasa - - - Kasusa. Bidang politik 3 3 10 Kasusb. Ekonomi - - - Kasusc. Sosial budaya 38 48 38 Kasus

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara

umum jumlah kriminalitas tidak terlalu tinggi dan

cenderung menurun dalam setiap tahunnya. Kasus

pemogokan kerja jumlahnya relatif sedikit dibandingkan


2011-2015

84

dengan jumlah perusahaan industri, walaupun disisi lain hal

ini juga menunjukkan dinamika dalam berdemokrasi. Kasus

pertikaian antar warga tidak pernah terjadi, hal ini

menunjukkan situasi yang kondusif di Kabupaten

Mojokerto.

E. Kondisi yang Diinginkan Secara Umum1. Bidang Perekonomian Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah

serangkaian usaha dalam bentuk kebijakan yang bertujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan

lapangan kerja, pemerataan pendapatan per kapita masyarakat,

peningkatan hubungan ekonomi antara sektor primer dengan

sektor sekunder dan tersier sesuai dengan kondisi dan potensi

daerah dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak dan cita-cita

masyarakat, tentunya dibutuhkan alat ukur yang relevan yang

bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini

salah satu alat ukur yang dianggap paling relevan adalah

Statistik Pendapatan Regional yang berupa Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB).

Pendapatan Regional berguna untuk memberikan penilaian

hasil pembangunan di masa lalu, keadaan masa kini maupun

kemungkinan di masa yang akan datang. Sehingga Pendapatan

Regional ini sangat bermanfaat untuk perencanan pembangunan

pada umumnya dan bidang ekonomi khususnya.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan regional

bruto, berikut adalah proyeksi tingkat pertumbuhan PDRB ADHB

dan ADHK Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015. Tingkat


2011-2015

85

pertumbuhan rata-rata ekonomi PDRB Kabupaten Mojokerto

yang didapat melalui perhitungan statistik regresi akan dikalikan

dengan tahun dasar dari nilai PDRB tahun 2009 Kabupaten

Mojokerto.

Tabel 2.44Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto 2010 – 2015

TAHUN ADHB ADHK

2010 Rp 13.206.308.818,050 Rp 606.252.827,265

2011 Rp 13.367.512.587,660 Rp 613.653.096,518

2012 Rp 13.553.516.937,210 Rp 622.191.868,733

2013 Rp 13.813.923.026,580 Rp 634.146.149,834

2014 Rp 14.136.330.565,800 Rp 648.946.688,340

2015 Rp 14.483.538.684,960 Rp 664.885.729,808

Sumber: BPS Kab. Mojokerto

Grafik 2.29

Tren Proyeksi Pertumbuhan PDRB

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan mendapatkan perhatian besar dalam program

pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan selain

merupakan perangkat untuk membangun dan mengembangkan


2011-2015

86

kualitas sumber daya manusia, pendidikan juga unsur terpenting

yang mampu mempertegas karakter bangsa dalam pembekalan

persaingan global.

Selama periode pembangunan kedepan terdapat beberapa

kondisi yang dicita-citakan terkait permasalahan pendidikan.

Beberapa diantaranya adalah

a) Rasio masyarakat melek huruf meningkat

b) Peningkatan kualitas pendidikan

c) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

d) Peningkatan Angka Melek Huruf

Penuntasan buta aksara merupakan salah satu

program prioritas pembangunan Jawa Timur, maka

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya

mensukseskan program tersebut. Angka melek huruf

Kabupaten Mojokerto yang berada pada angka 94,10%

pada tahun 2010 diharapkan tuntas menjadi 100% pada

tahun 2015.

3. Bidang Ketenagakerjaan

Selain menjadikan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) sebagai solusi vital ketenagakerjaan karena dapat

menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan pegawai negeri

dan swasta, beberapa faktor lain yang dipatok dalam upaya

meningkatkan ketangguhan ketenagakerjaan Kabupaten

Mojokerto diantaranya adalah :

a) Menekan angka pengangguran sebesar 0,2% tiap

tahunnya.

b) Meningkatkan Produktivitas dan jumlah lapangan kerja

swadaya masyarakat atau industri rumah tangga.


2011-2015

87

4. Bidang Prasarana dan Sarana Daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana daerah merupakan

salah satu fokus pembangunan. Yang dibentuk bukan hanya

peningkatan dalam sisi kuantitas melainkan juga peningkatan

kualitas beserta pemeliharaan. Selain itu, peningkatan

koordinasi pembangunan antar fungsi dan sektoral yang

mencakup seluruh elemen terkait baik Pemerintah, Masyarakat,

dan Swasta sangat diperlukan.

a) Peningkatan jumlah pasar daerah/desa dalam posisi

strategis sebagai salah satu upaya pengembangan

perputaran ekonomi daerah secara mandiri.

b) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur

energi dan ketenagalistrikan.

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

perumahan – pemukiman.

d) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

serta jaringan irigasi.

5. Bidang Pemerintahan Umum

Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan merupakan

salah satu langkah strategis untuk mencapai pemerintahan yang

kredibel dan mampu menjadi rumah masyarakat dalam mencari

rasa aman dan nyaman dalam pelayanan birokrasi. Untuk itu

beberapa kondisi yang ditonggakkan kedepan, beberapa

diantaranya adalah :

a) Meningkatnya persentase pelayanan publik yang

terjangkau murah dan cepat.

b) Meningkatnya persentase pegawai yang mengikuti

diklat fungsional dan keahlian profesi.

c) Seluruh SKPD diharapkan telah melaksanakan analisa

Jabatan Beban Kerja


2011-2015

88

d) Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu.

e) Berkurangnya angka golput dalam proses pemilihan.

6. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu langkah dalam membangun kesejahteraan

masyarakat adalah dengan mengatasi kemiskinan. Berbagai

program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan hingga

kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan

sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan berkali-kali

masyarakat harus menanggung beban akibat kenaikan harga

BBM, masyarakat miskin Indonesia semakin banyak jumlahnya.

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur adalah sebesar

3.079.822 RTM.

Sedangkan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten

Mojokerto pada tahun 2010 berjumlah 60.829. Berikut adalah

gambaran Jumlah Rumah Tangga Penduduk Miskin dan Jumlah

Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 beserta

target pengembangan kesejahteraan masyarakat hingga akhir

tahun 2015.

Tabel 2.45Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2010

Keterangan Jumlah

1 Sangat Miskin 9.316

2 Miskin 23.806

3 Hampir Miskin 27.707

Total JRTM 60.829

Sumber :BPS Kab. Mojokerto


2011-2015

89

Grafik 2.30

Jumlah Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten

Mojokerto pada tahun 2010 sebesar 60.829 RTM atau 20,40 %

dari total rumah tangga di Kabupaten Mojokerto. Total

penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada akhir tahun 2015

diharapkan menurun hingga 16,7 %.


2011-2015

90

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin

pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan

struktur belanja daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah

(PAD); 2) Dana Perimbangan; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari

penerimaan negara dan formula dana alokasi umum.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah

(DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana

dari Penerimaan Daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber

dari Pemerintah Pusat berupa dana Dekonsentrasi dan dana Tugas

Pembantuan.

A. Kinerja Keuangan Masa LaluGuna dapat merencanakan pengelolaan keuangan pada tahun

depan dan proyeksi 5 tahun berikutnya maka agar lebih realistis perlu

diketahui kinerja keuangan paling tidak selama 5 tahun terakhir,

meskipun masih banyak variabel lain yang mempengaruhi ketepatan

perhitungan proyeksi seperti fluktuasi nilai mata uang, kebijakan

fiskal, pertumbuhan ekonomi terkait pasar global maupun situasi


2011-2015

91

keamanan secara umum. Kinerja keuangan 5 tahun terakhir tersebut

antara lain meliputi kinerja pelaksanaan APBD, Neraca Daerah dan

analisis rasio keuangan.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD akan menggambarkan

perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, belanja

langsung, proporsi sumber pendapatan dan gambaran realisasi

belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten

Mojokerto Tahun 2006 -2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto

Tahun 2006 - 2010

No. UraianTahun2006(Rp)

Tahun2007(Rp)

Tahun2008(Rp)

Tahun2009(Rp)

Tahun2010(Rp)

Rata-rata

Pertumbuhan(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 PENDAPATAN

555.804.75

8.042,30

666.426.019.

220,51

740.979.832.

379,51

787.722.182.2

06,84

888.294.069.17

6,30

12,54

1.1. Pendapatan Asli Daerah

44.633.684.773,0

2

50.799.369.666,51

55.790.363.612,51

59.633.358.36

6,84

66.927.904.375

,00

10,69

1.1.1. Pajak daerah

21.108.036.25

3,75

22.174.627.856

,09

25.930.987.213

,54

28.996.000.338

,55

28.412.200.000,0

0

7,95

1.1.2. Retribusi daerah

16.821.774.07

1,25

13.800.437.501

,00

17.913.194.002

,35

20.704.236.197

,15

32.670.656.275,0

0

21,30

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan daerahyang dipisahkan

1.533.090.050,

00

2.340.483.623,

98

2.462.924.669,

76

2.488.675.264,

76

2.792.212.000,00

17,78

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah

5.170.784.398,

02

12.483.820.685

,44

9.483.257.726,

86

7.444.446.566,

38

3.052.836.100,00

9,22

1.2. Dana Perimbangan

473.441.04

4.334,28

560.030.774.

264,00

629.022.905.5

93,00

639.608.198.89

0,00

655.078.218.61

1,30

8,68

1.2.1.

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukanpajak

53.677.044.33

4,28

64.591.774.264

,00

68.525.469.593

,00

72.756.527.890,0

0

86.610.416.611,0

0

12,91

1.2.2. Dana alokasi umum

398.584.000.0

00,00

450.454.000.00

0,00

501.520.436.00

0,00

502.176.671.00

0,00

529.761.802.000,

00

7,49

1.2.3 Dana alokasi khusus 21.180. 44.985. 58.977. 64.675. 38.706.0 28,25


2011-2015

92

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

. 000.000,00

000.000,00

000.000,00

000.000,00

00.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.676.425.554,00

55.595.875.290,00

56.170.195.536,00

88.480.624.95

0,00

166.287.946.19

0,00

840,70

1.3.1 Hibah - - - - - -

1.3.2 Dana darurat- 9.000.0

00.000,00

- - - -

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya

36.053.603.38

1,00

30.433.580.445

,00

36.757.164.311

,00

45.015.720.819

,00

37.015.747.273,0

0

2,47

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus- 13.681.

379.000,00

18.655.612.198

,00

17.318.400.000

,00

86.055.126.600,0

0

106,52

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atauPemerintah Daerah lainnya

- 2.481.915.845,

00

757.419.027,00

26.146.504.131

,00

43.217.072.317,0

0

836,96

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata

pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun

2007 – 2010 mencapai 12,54%. Dari masing-masing sumber

pendapatan juga diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang

berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar

10,69% per tahun. Pada Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah

mencapai Rp. 66.927.904.375,00.

Dana Perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil

pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,68% per

tahun. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

yang berasal dari dana hibah, dana darurat, Dana bagi hasil

pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana

penyesuaian dan otonomi khusus, dan Bantuan Keuangan dari

provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 836,96% per tahun.


2011-2015

93

Pada tabel juga diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan

pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah

mencapai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu 840,70%,

diakibatkan oleh meningkatnya Bantuan Keuangan dari Propinsi

atau Pemerintah Daerah lainnya yang mencapai pertumbuhan

sebesar 836,96%. Dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan

dari propinsi. Selain itu, dari tabel tersebut dapat diketahui pula

bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh

pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan yang pada

Tahun 2010 mencapai Rp 655.078.218.611,30 atau kontribusi

Pendapatan Daerah sebesar 73,75%.

Secara visual fluktuasi dan rata-rata pertumbuhan realisasi

pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1

Grafik pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Mojokerto

Tahun 2006 - 2010


2011-2015

94

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten

Mojokerto Tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto

Tahun 2006 – 2010

No. UraianTahun2006

(Rp) **)

Tahun 2007(Rp)

Tahun 2008(Rp)

Tahun 2009(Rp)

Tahun2010(Rp)

Rata-rataPertumbuh

an(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Belanja Daerah 590.961.116.468,49

816.670.530.673,20

831.735.043.763,49

964.059.070.408,39

18,65

2.1 Belanja Tidak Langsung 342.156.045.861,49

444.164.935.290,20

532.471.705.361,73

719.247.287.944,09

28,26 *)

2.1.1 Belanja Pegawai 315.436.535.549,50

369.761.784.147,00

438.502.051.932,00

577.725.452.377,00

22,52

2.1.2 Belanja Bunga 48.470.834,99

40.829.850,47 32.955.066,73

56.228.000,00

11,86

2.1.3 Belanja Subsidi 1.577.356.800,00

2.873.587.000,00

0 0,00 -5,94

2.1.4 Belanja Hibah 11.852.651.000,00

7.762.000.000,00

17.332.890.000,00

62.491.635.000,00

116,44

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 11.617.726.100,00

19.874.703.986,73

29.246.175.794,50

28.830.910.767,50

38,93

2.1.6 Belanja Bagi Hasil KepadaPropinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

2.919.173.086,00

3.658.684.306,00

3.440.159.959,50

4.477.031.256,25

16,50

2.1.7 Belanja Bantuan KeuanganKepada Propinsi/Kab/Kota danPemerintahan Desa

40.193.346.000,00

43.132.097.000,00

43.520.835.989,00

2,74

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.883.366.435,00

775.099.100,00

785.375.609,00

2.145.194.554,34

38,54

2.2 Belanja Langsung 248.805.070.607,00

372.512.024.083,00

299.263.338.401,76

244.811.782.464,30

3,95

2.2.1 Belanja Pegawai 42.973.594.344,00

60.121.307.855,00

55.813.078.617,00

53.522.105.175,00

9,54

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.671.817.042,00

106.897.131.651,00

103.708.867.482,76

100.130.510.264,30

6,11

2.2.3 Belanja Modal 120.159.659.221,00

204.842.212.477,00

139.741.392.302,00

91.159.167.025,00

1,31

Surplus/Defisit 75.457.112.149,02

75.671.064.631,69

(44.012.861.556,65)

(75.765.0001.232,09)

487,85

3 Pembiayaan 136.094.650.933,01

210.243.660.491,03

130.137.952.746,34

75.765.0001.232,09

166,19

3.1 Penerimaan Pembiayaan 147.377.541.875,00

221.149.780.621,03

142.906.938.185,34

92.367.245.219,69

-6,891

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya

142.095.342.736,00

211.559.553.685,03

134.666.860.075,34

86.125.091.189,69

-7,83

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0 0 0 0

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

5.219.695.030,00

9.549.837.030,00

0,00 6.242.154.030,00

-5,68

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0 0 0 0

3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman

62.504.109.00

40.389.906,00 8.240.078.110,00

0 6733,78

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0 0 0 0


2011-2015

95

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 11.282.890.941,99

10.807.120.130,00

12.768.985.439,00

16.602.243.987,60

14,65

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0 0 0 0

3.2.2 Penyertaan modal (investasi)Pemerintah Daerah

11.217.770.841,99

10.742.000.030,00

9.390.164.330,00

7.492.154.030,00

-12,35

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 65.120.100,00

65.120.100,00 3.378.821.109,00

9.110.089.957,60

1752,74***)

Sisa lebih pembiyaan anggarantahun berkenaan(SILPA)

211.559.553.685,03

134.651.962.197,34

86.125.091.189,69

0 -57,46

*) rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung diasumsikan 13% mengingat sejak Tahun 2010 tidakdilaksanakan rekrutmen CPNS sehingga belanja pegawai tidak naik secara signifikan

**) belanja Tahun 2006 tidak bisa ditampilkan mengingat strukturnya berbeda***) pembayaran pokok utang telah habis pada TA 2011 (sisa Rp 500.000.000,00 pada Tahun 2011 dan telah

dianggarkan), selanjutnya setiap tahun akan dicadangkan Rp 5.000.000.000,00 sehingga rata-ratapertumbuhan diasumsikan 0%.

Dari tabel 3.2 rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten

Mojokerto dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Belanja

Daerah Kabupaten Mojokerto mengalami pertumbuhan rata-rata

sebesar 18,65% per tahun. Pada Tahun 2010 Belanja Daerah

Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 964.059.070.408,39. Rata-rata

pertumbuhan Belanja Tidak Langsung mencapai 28,36% per

tahun. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung mencapai

3,95% per tahun. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan mencapai

166,19% per tahun.

Dari ketiga komponen Belanja Daerah tersebut yang

memiliki kontribusi belanja terbesar adalah Belanja Tidak

Langsung yaitu mencapai 74,61%. Belanja Tidak Langsung ini

pada Tahun 2010 mencapai Rp 719.247.287.944,09.

Secara visual rata-rata pertumbuhan realisasi belanja

daerah dapat dilihat pada grafik berikut:


2011-2015

96

Gambar 3.2Grafik pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Mojokerto

Tahun 2006 - 2010

Belanja Langsung yang meliputi Belanja Barang dan Jasa,

dan Belanja Modal tidak mengalami kenaikan yang signifikan

yaitu sebesar 3,95% per tahun. Dari komponen Belanja

Langsung tersebut maka Belanja Barang dan Jasa hanya

mengalami pertumbuhan sebesar 6,11% per tahun. Sedangkan

Belanja Modal hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,31%

per tahun. Pada Tahun 2010 Belanja Langsung realisasinya

sebesar Rp. 244.811.782.464,30.

2. Neraca Daerah

Kinerja lainnya atas keuangan daerah yang berpengaruh

dan perlu diketahui adalah Neraca Daerah yang meliputi Aset,

Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas dana pada posisi akhir periode. Lebih khusus lagi,

Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi

pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa

aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada akhir periode.


2011-2015

97

Rata-rata pertumbuhan neraca Kabupaten Mojokerto Tahun

2007 – 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2007-2010

URAIANNeraca Rata-rata

Pertumbuhan(%)Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ASET 1.909.315.132.998,88

2.034.297.803.675,13

2.129.152.336.737,12

2.210.238.145.641,54 5,01

ASET LANCAR 220.960.229.259,21

145.684.275.811,46

101.598.179.894,45

128.347.817.158,87 -12,67

Kas 211.575.597.682,72

137.216.992.291,97

86.273.243.409,69

111.052.922.166,35 -14,52

Kas di Kas daerah 211.469.872.217,03

134.059.322.556,34

86.125.091.189,69

110.980.007.690,35 -14,50

Kas di Bendahara Pengeluaran 105.725.465,69

3.088.043.735,63

148.152.220,00 70.714.476,00 891,11

Kas di Bendahara Penerimaan - 69.626.000,00 -2.200.000,00

Investasi Jangka Pendek - - -

- -Piutang 8.017.850.3

09,494.852.987.872,49

12.105.465.362,76

10.655.578.303,52 32,66

Piutang Pajak 16.670.026,00 11.591.180,00 11.308.604,0095.247.812,00 236,45

Piutang Retribusi 4.349.694,00 1.282.596.770,00

2.980.439.817,24

5.160.254.672,00 9.864,19

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 54.765.213,00 14.375.307,00 -- -

Bagian Lancar Tuntutan Ganti KerugianDaerah

3.122.720.175,49

2.584.347.490,49

2.412.152.134,52

2.417.794.634,52 -7,89

Piutang Lainnya 4.819.345.201,00

960.077.125,00

6.701.564.807,00

2.982.281.185,00 154,15

Persediaan 1.366.781.267,00

3.614.295.647,00

3.219.471.122,00

6.639.316.689,00 86,58

INVESTASI JANGKA PANJANG 26.022.186.934,14

27.214.349.934,14

21.880.032.904,14

21.826.812.904,14 -5,09

Investasi Non Permanen 8.142.154.030,00

7.334.317.030,00

-- -

Investasi Dana Bergulir 8.142.154.030,00

7.334.317.030,00

-- -

Investasi Non Permanen Lainnya - - -- -

Investasi Permanen 17.880.032.904,14

19.880.032.904,14

21.880.032.904,14

21.826.812.904,14 7,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 17.880.032.904,14

19.880.032.904,14

21.880.032.904,14

21.826.812.904,14 7,00

Investasi Permanen Lainnya - - -- -

-ASET TETAP 1.662.328.3

55.655,531.861.399.177.929,53

2.005.674.123.938,53

2.060.063.515.578,53 7,48

Tanah 1.119.076.166.854,00

1.125.007.365.206,00

1.126.061.877.806,00

1.126.061.877.806,00 0,21

Tanah 1.119.076.166.854,00

1.125.007.365.206,00

1.126.061.877.806,00

1.126.061.877.806,00 0,21

Peralatan dan Mesin 89.763.777.065,95

124.323.928.375,95

143.513.907.493,95

164.895.669.336,95 22,95

Alat-alat Berat 4.173.817.000,00

4.179.812.000,00

4.214.612.000,00

4.215.562.000,00 0,33

Alat-alat Angkutan 26.312.360.913,00

35.099.031.913,00

41.277.228.913,00

42.633.523.913,00 18,09


2011-2015

98

Alat Bengkel 349.690.429,53

1.154.236.929,53

1.541.422.429,53

1.666.447.429,53 90,58

Alat Pertanian dan Peternakan 1.561.152.107,00

2.471.874.107,00

2.575.286.607,00

2.903.391.607,00 25,09

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 36.389.361.380,23

50.644.271.540,23

56.808.194.264,23

60.616.999.814,23 19,35

Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.462.970.064,19

3.390.765.339,19

4.285.051.339,19

4.761.953.979,19 25,06

Alat Ukur 100.037.114,00

1.017.925.489,00

1.033.463.489,00

1.061.763.489,00 307,27

Alat-alat Kedokteran 8.423.284.028,00

12.203.379.528,00

16.500.983.228,00

29.442.313.805,00 52,84

Alat Laboratorium 9.651.560.280,00

13.681.114.780,00

14.506.786.514,00

16.822.834.590,00 21,25

Alat Keamanan 339.543.750,00

481.516.750,00

770.878.710,00

770.878.710,00 33,97

Gedung dan Bangunan 98.271.550.925,58

159.424.592.547,58

212.310.892.610,58

216.397.497.411,58 32,44

Bangunan Gedung 98.086.110.918,58

159.239.152.540,58

212.125.452.603,58

216.212.057.404,58 32,49

Bangunan Monumen 185.440.007,00

185.440.007,00

185.440.007,00

185.440.007,00 0,00

Jalan Irigasi dan Jaringan 326.704.588.285,00

426.782.013.270,00

493.754.093.420,00

519.128.917.993,00 17,15

Jalan dan Jembatan 318.364.442.856,00

382.232.703.756,00

429.049.662.906,00

447.946.510.529,00 12,24

Bangunan Air (Irigasi) (1.257.747.781,00)

22.855.118.904,00

35.029.691.854,00

38.517.050.854,00 -617,97

Instalasi 5.417.641.905,00

5.773.724.905,00

6.584.336.905,00

6.975.482.455,00 8,85

Jaringan 4.180.251.305,00

15.920.465.705,00

23.090.401.755,00

25.689.874.155,00 112,38

Aset Tetap lainnya 16.523.538.030,00

25.621.038.530,00

27.491.038.030,00

28.722.944.130,00 22,28

Buku dan Perpustakaan 14.248.022.840,00

22.832.416.340,00

24.494.700.840,00

25.704.934.340,00 24,16

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1.911.751.290,00

1.972.055.290,00

1.972.055.290,00

1.972.055.290,00 1,05

Hewan/Ternak dan Tanaman 363.763.900,00

816.566.900,00

1.024.281.900,00

1.045.954.500,00 50,68

Konstruksi dalam Pengerjaan 11.988.734.495,00

240.240.000,00

2.542.314.578,00

4.856.608.901,00 317,09

Konstruksi dalam Pengerjaan 11.988.734.495,00

240.240.000,00

2.542.314.578,00

4.856.608.901,00 317,09

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - -- -

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - -- -

ASET LAINNYA 4.361.150,00

- -- -

Tagihan Penjualan Angsuran 4.361.150,00 - -- -

Tuntutan Perbendaharaan - - -- -

Tuntutan Ganti Rugi - - -- -

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - - -- -

Aset Tak Berwujud - - -- -

Aset Lain Lainnya - - -- -

JUMLAH ASET 1.909.315.132.998,88

2.034.297.803.675,13

2.129.152.336.737,12

2.210.238.145.641,54 5,01

KEWAJIBAN 960.431.070,35

6.188.275.059,88

7.378.354.801,10

645.032.381,10 157,43

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 587.718.661,47

5.913.637.817,73

7.186.475.426,45

535.715.404,89 278,39

Hutang Kepada Pihak Ketiga3.000.000,00 -


2011-2015

99

Hutang Perhitungan Pihak III 3.334.784.618,00

6.937.292.510,86 13.849.389,00 -

Hutang Bunga 40.829.850,47 32.253.895,09 24.661.072,3117.068.249,54 -25,11

Hutang Pajak 2.480.778.033,00

158.865.633,00 - -

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 65.120.100,00 65.120.100,00 65.120.100,0065.120.100,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka - -- -

Hutang Jangka Pendek Lainnya 481.768.711,00

701.171,64 536.110,28 436.677.666,35 27.076,52

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 372.712.408,88

274.637.242,15

191.879.374,65

109.316.976,21 -33,16

Hutang Dalam Negeri 293.040.450,00

227.920.350,00

162.800.250,00 97.680.150,00 -30,26

Hutang Luar Negeri - -- -

Hutang Jangka Panjang Lainnya 79.671.958,88 46.716.892,15 29.079.124,6511.636.826,21 -46,37

EKUITAS DANA 1.908.354.701.928,53

2.028.109.528.615,25

2.121.773.981.936,02

2.209.593.113.260,44 5,01

Ekuitas Dana Lancar 220.372.510.597,74

139.770.637.993,73

94.411.704.468,00

127.812.101.753,98 -11,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 211.575.597.682,72

134.651.962.197,34

86.114.377.776,69

111.036.872.777,35 -14,49

Pendapatan yang ditangguhkan 84.252.061,63 -2.200.000,00 -

Cadangan Piutang 8.017.850.309,49

4.852.987.872,49

12.105.465.362,76

10.655.578.303,52 32,66

Cadangan Persediaan 1.366.781.267,00

3.614.295.647,00

3.219.471.122,00

6.639.316.689,00 86,58

Dana yg Hrs Disediakan u/ Pembayaran UtangJk Pendek

(587.718.661,47)

(3.432.859.784,73)

(7.027.609.793,45)

(521.866.015,89) 165,41

Ekuitas Dana Investasi 1.687.982.191.330,79

1.888.338.890.621,52

2.027.362.277.468,02

2.081.781.011.506,46 7,31

Diinvestasikan dalam Investasi JangkaPanjang

26.022.186.934,14

27.214.349.934,14

21.880.032.904,14

21.826.812.904,14 -5,09

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.662.328.355.655,53

1.861.399.177.929,53

2.005.674.123.938,53

2.060.063.515.578,53 7,48

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 4.361.150,00 - -- -

Dana yg Hrs Disediakan u/ Pembayaran UtangJk. Panjang

(372.712.408,88)

(274.637.242,15)

(191.879.374,65)

(109.316.976,21) -33,16

Ekuitas Dana Cadangan - - -- -

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan - - -- -

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.909.315.132.998,88

2.034.297.803.675,13

2.129.152.336.737,12

2.210.238.145.641,54 5,01

Sumber : DPPKACatatan : Neraca Tahun 2010 merupakan data sementara, menunggu audit BPK.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa aset daerah

mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %, sedangkan

kewajiban (utang) mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar

157,43 %, dan ekuitas dana pada akhir periode mempunyai

rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Data neraca Tahun

2007 sampai dengan Tahun 2010 adalah sebagaimana pada

Lampiran III.


2011-2015

100

Hal lain yang juga perlu diketahui dalam menilai kinerja

daerah adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan

dapat digunakan untuk membuat keputusan atau pertimbangan

tentang pencapaian daerah dan prospek di masa datang. Salah

satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi

akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu

dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Berikut

adalah beberapa analisis rasio keuangan Kabupaten Mojokerto


Tabel 3.4Analisis Rasio KeuanganKabupaten Mojokerto

NO Uraian 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Rasio lancar (current ratio) 11,57 7,16 4,77 -2 Rasio quick (quick ratio) 11,50 6,98 4,62 -3 Rasio total hutang terhadap total aset 0,00 0,30 0,35 -4 Rasio hutang terhadap modal 0,00 0,31 0,35 -5 Perputaran Piutang (kali) 6,34 11,50 4,93 -6 Rata-rata umur piutang (hari) 57,61 31,75 74,09 -

7Rasio SILPA terhadap TotalPendapatan Daerah 0,00 28,55 17,09 9,69

8Rasio Ekuitas Dana terhadap TotalAset 99,84 99,95 99,70 99,65

9Rasio Dana Perimbangan terhadapTotal Pendapatan Daerah 84,03 84,89 81,20 73,75

10Rasio Total PAD terhadap TotalPendapatan Daerah 7,62 7,53 7,57 7,53

11Rasio Total DAU thdp TotalPendapatan Daerah 67,59 67,68 63,75 59,64

12Rasio Bantuan Keuangan Provinsithdp Total Pendapatan Daerah 0,37 0,10 3,32 4,87

13Rasio Belanja Tidak Langsungterhadap Belanja Daerah 57,90 54,39 64,02 74,61

14Rasio Belanja Langsung terhadapBelanja Daerah 42,10 45,61 35,98 25,39

Catatan : Analisis rasio keuangan Tahun 2010 belum bisa ditampilkan menunggu hasilpemeriksaan BPK


2011-2015

101

Analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko

dan peluang di masa yang akan datang. Pengukuran dan

hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan

yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan

kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan

keuangan suatu daerah.

Secara umum rasio keuangan daerah Kabupaten Mojokerto

mengalami penurunan dalam beberapa akun. Rasio Lancar dari

Tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan dari

kemampuan ketersediaan dana lancar dari 11,57% pada tahun

2007 dan berturut-turut turun menjadi 7,16% tahun 2008 dan

4,77% tahun 2009.

Penurunan ini juga diikuti Rata-rata umur Piutang Daerah

menjadi 74,09 hari atau lebih dari 2 bulan perolehan tunai dana

berasal dari Piutang. Diperlukan sosialisasi dan upaya intensif

untuk mempercepat perolehan Dana Piutang Daerah tersebut.

Disamping hal tersebut, SILPA pada 2 (dua) tahun terakhir

menyisakan dana cukup signifikan dibanding dengan Total

Pendapatan Daerah, pada tahun 2009 adalah sebesar 17,09%

dan tahun 2010 sebesar 9,69%. Rasio ini menyiratkan makna

bahwa dana yang tidak terserap dalam Belanja Daerah tahun

berjalan dengan besaran cukup signifikan. Harus ada upaya

khusus agar penyerapan dana untuk Belanja Daerah lebih

ditingkatkan.


2011-2015

102

Grafik 3.3

Perbandingan Rasio Komponen Pendapatan Daerah

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

Daerah selama 4 (empat) tahun terakhir cukup mendominasi

rata-rata di atas 80% dari Total Pendapatan Daerah. Dana

Perimbangan menyumbang lebih dari 60% total pendapatan

daerah, yang diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum). PAD

menyumbang sebesar 7,5% per tahun dari Total Pendapatan

Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah yang lain adalah dari

Bantuan Keuangan Provinsi yang mengalami peningkatan dan

pada tahun 2010 menjapai 4,87% dari Total Penerimaan

Daerah.

Tahun

%


2011-2015

103

Grafik 3.4

Perbandingan Rasio Belanja Langsung dengan Belanja

Tidak Langsung

Tidak kalah penting adalah Rasio Belanja Daerah. Belanja

Tidak Langsung mempunyai alokasi yang cukup besar di atas

54% per tahun dari total Belanja Daerah, bahkan pada 2 (dua)

tahun terakhir sebesar 64,02% pada Tahun 2009 dan 74,61%

Tahun 2010. Ini berarti bahwa dari Pendapatan Daerah yang

diterima, sebesar 2/3 diperuntukkan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung sejak tahun 2007 terus mengalami penurunan

hingga pada Tahun 2010 tersisa 1/3 dari Total belanja Daerah.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu tidak terlepas dari kebijakan

pengelolaan keuangan baik yang menyangkut penggunaan anggaran

maupun pembiayaannya. Kebijakan pengelolaan keuangan dapat

diketahui dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis

pembiayaan.

Tahun

%


2011-2015

104

1. Proporsi penggunaan anggaran

Proporsi penggunaan anggaran secara garis besar

merupakan perbandingan antara belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur dengan total pengeluaran belanja dan pembiayaan

pengeluaran. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur Kabupaten Mojokerto dalam 3 tahun terakhir adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.5Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Mojokerto

No Uraian

Total belanjauntuk pemenuhan

kebutuhanaparatur (Rp)

Total pengeluaran(Belanja +

PembiayaanPengeluaran)

(Rp)

Prosentase

(a) (b) (a) / (b) x100%

1 Tahun anggaran 2008 429.883.092.002,00 816.670.530.673,20 52,64

2 Tahun anggaran 2009 494.315.130.549,00 831.735.043.763,49 59,43

3 Tahun anggaran 2010 631.247.557.552,00 964.059.070.408,39 65,48

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata penggunaan

anggaran belanja dalam 3 tahun terakhir masih didominasi oleh

belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, bahkan terjadi

tren peningkatan dari Tahun 2008 ke Tahun 2010 yang

mencapai 65,48%. Secara umum hal ini menggambarkan suatu

kondisi manajemen yang belum efisien dalam penyelenggaraan

aktifitasnya. Ditingkat nasional, proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur dalam 2 tahun terakhir mencapai angka

22%. Merujuk angka tersebut maka proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto

masih belum efisien.

Pada Tahun 2009 dan 2010 proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur relatif lebih besar dibanding Tahun 2008

dan terjadi tren peningkatan. Hal ini terkait dengan kebijakan


2011-2015

105

rekrutmen CPNS sehubungan dengan tidak diperbolehkannya

penggunaan tenaga Honorer Daerah.

Masih besarnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur ini kiranya merupakan tantangan bagi Pemerintah

Kabupaten Mojokerto untuk lebih berani mengutamakan belanja

langsung terutama pada jenis belanja barang dan jasa serta

belanja modal disamping belanja tidak langsung yang bersifat

non-belanja pegawai. Hal ini telah diawali dengan kebijakan

Bupati Mojokerto bahwa sejak akhir Tahun 2010 Pemerintah

Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan rekrutmen CPNS.

2. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan antara lain dapat diperhitungkan dari

defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil anggaran dan

realisasi sisa lebih perhitungan anggaran. Perhitungan ini dapat


Tabel 3.6Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto

NO Uraian Tahun 2008 (Rp) Tahun 2009 (Rp) Tahun 2010 (Rp)

1.RealisasiPendapatanDaerah

740.979.832.379,51 787.722.182.206,84 888.294.069.176,30

Dikurangirealisasi:

2.RealisasiBelanjaDaerah

816.670.530.673,20 831.735.043.763,49 964.059.070.408,39

3.PengeluaranPembiayaanDaerah

10.807.120.130,00 12.768.985.439,00 75.765.0001.232,09

Defisit riil (64.883.578.163,69) (31.243.876.117,65) (151.530.002.464,18)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa defisit riil

anggaran Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi yaitu

menurun pada Tahun 2009 yang mencapai nilai sebesar

Rp.31.243.876.117,65 dari Rp.64.883.578.163,69 pada Tahun


2011-2015

106

2008 namun meningkat drastis pada Tahun 2010 yang mencapai

Rp. 151.530.002.464,18.

Selain defisit riil tersebut maka untuk analisis pembiayaan

perlu diketahui komposisi penutup defisit riil anggaran


Tabel 3.7Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Mojokerto

No. Uraian

Proporsi dari total defisit riil

Tahun 2008(%)

Tahun 2009(%)

Tahun2010(%)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya 95,66 94,23 -

2. Pencairan Dana Cadangan - - -

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan 4,32 - -

4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah 0,02 5,77 -

6. Penerimaan Piutang Daerah - - -

Pada tabel tersebut perhitungan Tahun 2010 belum dapat

ditampilkan karena belum dilaksanakan audit BPK untuk

penyusunan Nota Perhitungan APBD.

Dari tabel dapat diketahui bahwa SiLPA (Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran) merupakan komponen penutup defisit riil

anggaran yang terbesar diantara komponen penutup defisit

lainnya. Dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2008 dan

2009 maka SiLPA berperan dalam menutup defisit riil anggaran

sebesar 95,66% dan 94,23%. Sedangkan komponen penutup

defisit terendah adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah.

Hal lain yang juga perlu diketahui dalam analisis

pembiayaan adalah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat

diketahui sebagaimana tabel berikut:


2011-2015

107

Tabel 3.8Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Mojokerto

No. Uraian

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

Rp%

dariSiLPA

Rp%

dariSiLPA

Rp%

dariSiLPA

1. Jumlah SiLPA 134.651.962.197,34

86.125.091.189,69 - -

2. Pelampauan penerimaanPAD

9.926.282.212,51

7,37 2.732.259.666,84

3,17- -

3. Pelampauan penerimaandana perimbangan

8.044.264.944,87

5,97 (4.656.135.179,30)

-- -

4.Pelampauan penerimaanlain-lain pendapatandaerah yang sah

204.127.903,72 0,15 7.162.060.047,00

8,32- -

5. Sisa penghematan belanjaatau akibat lainnya

105.787.026.300,24

78,56 (62.335.634.641,15)

-- -

6.

Kewajiban kepada pihakketiga sampai denganakhir tahun belumterselesaikan

- -

7. Kegiatan lanjutan 76.880.000,00 0,06 - - -

Pada tabel tersebut perhitungan Tahun 2010 belum dapat

ditampilkan karena belum dilaksanakan audit BPK untuk

penyusunan Nota Perhitungan APBD.

C. Kerangka PendanaanDalam rangka Pembangunan Jangka Menengah maka hal yang

perlu diketahui adalah kemampuan anggaran pada tahun sekarang

dan kemampuan anggaran pada tahun berikutnya yang tren

perkembangannya diproyeksikan berdasarkan perkembangan

pendanaan pada 5 tahun sebelumnya. Kerangka pendanaan ini

meliputi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta

prioritas utama, proyeksi data pada masa lalu, kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah.


2011-2015

108

1. Analisis pengeluaran periodik, wajib dan mengikat,

serta prioritas utama

Dalam setiap tahun anggaran pasti terdapat pengeluaran

yang bersifat periodik, wajib dan mengikat serta menjadi

prioritas utama. Pengeluaran ini tidak mungkin bisa diabaikan

semata-mata merupakan kebutuhan dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran ini harus

diperhitungkan lebih dahulu untuk mengetahui berapa peluang

kemampuan anggaran untuk melaksanakan program dan

kegiatan yang merupakan tugas Pemerintahan Daerah.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama

pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Mojokerto

No UraianTahun 2008

(Rp)Tahun 2009

(Rp)Tahun 2010

(Rp)

Rata-rata

Pertumbuhan(%)

A Belanja Tidak Langsung 413.654.644.303,47

485.107.263.958,23

625.779.547.622,25

23,14

1 Belanja Pegawai 369.761.784.147,00 438.502.051.932,00

577.725.452.377,00

22,52

2 Belanja Bunga 40.829.850,47 32.955.066,73 56.228.000,00 25,67

3Belanja Bagi Hasil KepadaPropinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

3.658.684.306,00 3.440.159.959,50 4.477.031.256,25 12,08

4 Belanja Bantuan KeuanganKepada Propinsi/Kab/Kotadan Pemerintahan Desa

40.193.346.000,00 43.132.097.000,00

43.520.835.989,00

4,11

B Belanja Langsung 79.350.641.805,00

81.787.778.212,64

79.289.227.165,30

16,49

1 Belanja Pegawai 60.121.307.855,00 55.813.078.617,00

53.522.105.175,00

-5,63

2 Belanja Jasa kantor(komunikasi, SDA dan listrik)

19.229.333.950,00 25.974.699.595,64

25.767.121.990,30

17,1

C Pengeluaran Pembiayaan 65.120.100,00 3.378.821.109,00

9.110.089.957,60

0

1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0

2 Pembayaran Pokok Utang 65.120.100,00 3.378.821.109,00 9.110.089.957,60 0 *)

TOTAL (A+B+C) 473.841.072.258,47

570.273.863.279,87

714.178.864.745,15

10,50

*) pembayaran pokok utang telah habis pada TA 2011 (sisa Rp 500.000.000,00 pada Tahun2011 dan telah dianggarkan), selanjutnya setiap tahun akan dicadangkan Rp 5.000.000.000,00sehingga rata-rata pertumbuhan diasumsikan 0%.


2011-2015

109

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pengeluaran

Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ternyata

cukup besar, yang pada Tahun 2010 mencapai

Rp.714.178.864.745,15. Pertumbuhan pengeluaran ini dalam 3

(tiga) tahun terakhir mencapai rata-rata 10,50%. Pengeluaran

terbesar adalah berasal dari komponen Belanja Tidak Langsung

yang pada Tahun 2010 mencapai Rp 625.779.547.622,25 atau

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,14% per tahun.

Sedangkan pengeluaran terbesar berikutnya adalah Belanja

Langsung yang pada tahun 2010 mencapai

Rp79.289.227.165,30 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar

16,49% per tahun. Selanjutnya secara visual dapat diketahui

pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta

Prioritas dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana grafik

berikut:

Grafik 3.6Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas

Utama Kabupaten Mojokerto

10,50%


2011-2015

110

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dari pertumbuhan realisasi pendapatan, sisa lebih riil

perhitungan anggaran, dan belanja pengeluaran pembiayaan

yang wajib/mengikat/prioritas utama maka dapat diproyeksikan

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam 5 tahun

kedepan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk

mendanai pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk

Mendanai Pembangunan Daerah

Kabupaten Mojokerto

No. Uraian

ProyeksiTahun2011(Rp)

Tahun2012(Rp)

Tahun2013(Rp)

Tahun2014(Rp)

Tahun2015(Rp)

1.Pendapatan

999.686.145.451

1.125.046.788.091

1.266.127.655.31

7

1.424.900.063.29

4

1.603.582.531.23

1

- PAD 74.082.497.352,69

82.001.916.319,69

90.767.921.174,26

100.471.011.947,79

111.211.363.125,01

- Dana Perimbangan 711.939.007.986,76

773.735.313.880,01

840.895.539.124,80

913.885.271.920,83

993.210.513.523,56

- Lain-lain Pendapatan Yangsah

213.664.640.111,55

269.309.557.891,30

334.464.195.017,94

410.543.779.425,38

499.160.654.582,43

2. Pencairan dana cadangan(sesuai Perda)

- - - - -

3. Sisa Lebih Riil PerhitunganAnggaran *)

86.125.091.189,69

86.125.091.189,69

86.125.091.189,69

86.125.091.189,69

86.125.091.189,69

Total penerimaan1.085.811.

236.6411.211.171.

879.2801.352.252.746.50

7

1.511.025.154.48

4

1.689.707.622.42

1Dikurangi:

4.

Belanja dan PengeluaranPembiayaan yang Wajib danMengikat serta PrioritasUtama

789.167.645.543,39

872.030.248.325,45

963.593.424.399,62

1.064.770.733.961,5

8

1.176.571.661.027,5

4

Kapasitas riilkemampuan keuangan

296.643.591.097,31

339.141.630.954,81

388.659.322.107,19

446.254.420.522,00

513.135.961.393,09

*) SILPA diasumsikan sama dengan nilai terendah yaitu pada Tahun 2009 mengingatTahun 2010 belum ditetapkan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kapasitas Riil

Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan


2011-2015

111

dalam 5 (lima) tahun kedepan masing-masing adalah sebagai

berikut: Tahun 2011 sebesar Rp 296.643.591.097,31, Tahun

2012 sebesar Rp 339.141.630.954,81, Tahun 2013 sebesar

Rp.388.659.322.107,19, Tahun 2014 sebesar

Rp.446.254.420.522,00 dan pada Tahun 2015

Rp.513.135.961.393,09. Secara visual dapat dilihat pada grafik

berikut:

Gambar 3.3

Grafik Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk

Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

Dari Kapasitas riil kemampuan keuangan, Belanja

Langsung, Pembentukan dana cadangan, Belanja langsung yang

wajib dan mengikat serta prioritas utama, Pengeluaran

pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama, total

Belanja Tidak Langsung, serta Belanja tidak langsung yang wajib

dan mengikat serta prioritas utama, maka akan dapat diketahui

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut:


2011-2015

112

Tabel 3.11

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Mojokerto

No Uraian

Proyeksi

Tahun2011(Rp)

Tahun2012(Rp)

Tahun2013(Rp)

Tahun2014(Rp)

Tahun2015(Rp)

I Kapasitas riil kemampuan keuangan296.643.591.097,

31

339.141.630.95

4,81

388.659.322.107,

19

446.254.420.522,

00

513.135.961.393,

09Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

II.a Belanja Langsung254.481.847.871,

64

264.533.880.86

2,57

274.982.969.156,

64

285.844.796.438,

33

297.135.665.897,

64

II.b Pembentukan dana cadangan0 5.000.0

00.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

Dikurangi:

II.c Belanja langsung yang wajib dan mengikatserta prioritas utama

92.364.020.724,8

6

107.594.847.74

2,39

125.337.238.135,

11

146.005.348.703,

59

170.081.630.704,

81

II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajibmengikat serta prioritas utama

500.000.000,00

3.000.000.000,

00

3.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

II Total rencana pengeluaran prioritas i (II.a+ II.b - II.c - II.d)

161.617.827.146,

78

158.939.033.12

0,18

151.645.731.021,

53

139.839.447.734,

74

127.054.035.192,

83Sisa kapasitas riil kemampuan keuangandaerah setelah menghitung alokasipengeluaran prioritas I (I - II)

135.025.763.950,

53

180.202.597.83

4,63

237.013.591.085,

66

306.414.972.787,

26

386.081.926.200,

25Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a Belanja Tidak Langsung895.462.873.490,

39

1.114.851.277.495,54

1.387.989.840.48

1,94

1.728.047.351.40

0,02

2.151.418.952.49

3,03Dikurangi:

III.b Belanja tidak langsung yang wajib danmengikat serta prioritas utama

770.584.934.942,

04

948.898.288.88

7,63

1.168.473.352.93

6,22

1.438.858.086.80

5,67

1.771.809.848.09

2,50

III Total rencana pengeluaran prioritas II(III.a - III.b)

124.877.938.548,

35

165.952.988.60

7,91

219.516.487.545,

72

289.189.264.594,

36

379.609.104.400,

53

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I –II - III)

10.147.825.402,1

7

14.249.609.226

,71

17.497.103.539,9

4

17.225.708.192,9

0

6.472.821.799,72

Dari tabel tersebut dapat diketahui Rencana Penggunaan

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten

Mojokerto masing-masing sebagai berikut:


2011-2015

113

1. Kapasitas riil kemampuan keuangan Tahun 2011 adalah

sebesar Rp 296.643.591.097,31, Tahun 2012 sebesar

Rp.339.141.630.954,81, Tahun 2013 sebesar

Rp.388.659.322.107,19, Tahun 2014 sebesar

Rp.446.254.420.522,00 dan pada Tahun 2015

Rp.513.135.961.393,09.

2. Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2011

adalah sebesar Rp 135.025.763.950,53, Tahun 2012 sebesar

Rp.180.202.597.834,63, Tahun 2013 sebesar

Rp.306.414.972.787,26, Tahun 2014 sebesar

Rp.446.254.420.522,00 dan pada Tahun 2015

Rp.386.081.926.200,25.

3. Surplus anggaran riil atau Berimbang Tahun 2011 adalah

sebesar Rp.10.147.825.402,17, dan Tahun 2015 adalah

sebesar Rp.6.472.821.799,72.

Dari adanya surplus anggaran riil sebesar

Rp.10.147.825.402,17 tersebut maka dapat diketahui bahwa

terjadi ketidakseimbangan dan kekurangkonsistenan dalam

penyusunan APBD pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat

dimaklumi mengingat penyusunan APBD relatif sulit dipolakan

karena adanya disparitas atau kesenjangan yang sangat besar

antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran.

Banyak hal-hal yang bersifat unpredictable yang dilatarbelakangi

berbagai kepentingan, mulai dari tingkat prioritas kebutuhan

suatu pembangunan, asumsi penganggaran yang tidak berbasis

pada kinerja, desakan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan

ataupun bargaining, sampai dengan kepentingan politis.


2011-2015

114

Secara keseluruhan bahwa gambaran pengelolaan keuangan ini ber-

output kerangka pendanaan yang bersifat pendekatan dan bermanfaat

sebagai titik masuk (entry point) desain perencanaan penganggaran

ataupun bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan.


2011-2015

115

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah

menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh dimasyarakat. Melalui

analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu

mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di

wilayah sebagai bahan rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan

RPJM Daerah.

Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan

semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut

atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang

ada.

A. Permasalahan Pembangunan

Dibalik kemajuan pembangunan yang telah dicapai

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam 5 tahun ke depan kita

masih dihadapkan beberapa permasalahan dan tantangan

pembangunan antara lain:

1. Akses, kualitas dan kompetensi pendidikan yang masih

rendah.

Pendidikan merupakan salah satu gerbang masuk dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu

pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu,

serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk

menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan

lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan juga

merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan,


2011-2015

116

meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai

budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan

sosial.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang

dicanangkan pada 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf

pendidikan. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat

pendidikan masyarakat, dan juga rendahnya kualitas pelayanan

pendidikan masih merupakan isu aktual dalam pembangunan

bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk

menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai

landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum

mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik,

terutama disebabkan belum memadainya kualitas tenaga

pendidik; fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara

memadai; dan biaya operasional pendidikan belum disediakan

secara cukup. Isu strategis lainnya dalam pembangunan

bidang pendidikan adalah masih lebarnya kesenjangan

partisipasi pendidikan; belum meratanya fasilitas pendidikan

menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan; dan belum

efektif dan efisiennya manajemen pendidikan.

2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih

kurang.

Perkembangan indikator kesehatan di Kabupaten

Mojokerto menunjukkan kecenderungan terus membaik, antara

lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH),

serta persalinan oleh tenaga kesehatan. Namun di sisi lain,

pembangunan kesehatan pada beberapa saat terakhir ini masih


2011-2015

117

menghadapi masalah tingginya angka kesakitan, yaitu

merebaknya beberapa jenis penyakit misalnya wabah demam

berdarah, flu burung, diare/muntaber, HIV/AIDS, dan kasus gizi

buruk. Demikian juga dirasa masih banyaknya peralatan

kesehatan yang kurang memadai, ketinggalan zaman, serta

prasarana gedung dan sarana penunjang di rumah sakit dan

puskesmas yang juga kurang memadai.

Untuk itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan

produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya

manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan

mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan merupakan

upaya memenuhi salah satu hak dasar sosial, yaitu hak

masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan

kesehatan yang murah dan berkualitas.

Isu-isu strategis lima tahun ke depan dalam pembangunan

di bidang kesehatan, antara lain gizi buruk, rendahnya

kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat

terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang

bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten, tingginya

penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta

penyebaran HIV/AIDS, dan psikotropika (narkotika),

terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta

sarana prasarana kesehatan masyarakat; Optimalisasi

pemberian dan pelayanan, serta pengawasan jaminan

kesehatan pada masyarakat, dan rendahnya pengawasan dan

pengendalian terhadap makanan dan obat-obatan.


2011-2015

118

3. Masih tingginya angka penduduk miskin dan akses

terhadap pelayanan sosial dasar.

Jumlah penduduk miskin dirasa masih cukup tinggi. Tahun

2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih

mencapai angka 60.829 RTM atau 180.616 jiwa atau 16,88 %

dari jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto, meskipun

dibandingkan dengan kondisi Tahun 2009 bahwa angka

tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 1,82 %. Aspek

penting yang perlu dilihat dalam mencermati masalah

kemiskinan adalah unsur-unsur penyebab timbulnya kemiskinan

yang bisa menjdi pintu masuk sikap penanganan kemiskinan itu

sendiri.

a) Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan

memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi

masyarakat miskin, dengan latar belakang rendahnya

daya beli atau justru harga pasar yang kadang terlalu

tinggi. Stabilitas ketersediaan pangan secara merata,

harga tidak terjangkau, ketergantungan yang tinggi

terhadap makanan pokok beras, dan kurangnya

diversifikasi pangan, juga merupakan rangkaian dari

kondisi sulit ini.

Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait

produksi bahan pangan, tapi juga masalah peningkatan

pendapatan, sebab mayoritas petani yang juga miskin

harus membeli bahan makanan mereka dengan harga

yang tak terjangkau pula. Permasalahan kecukupan

pangan antara lain tercermin dari rendahnya asupan kalori

penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak

balita dan ibu.


2011-2015

119

b) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Kualitas Layanan

Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor pengungkit bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya

pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan

telah memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat

Kabupaten Mojokerto, antara lain tampak dari

meningkatnya APM dan APK pendidikan, juga makin

meningkatnya angka melek huruf penduduk usia >15

tahun.

Meski demikian pembangunan pendidikan ternyata

belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara

merata kepada seluruh lapisan masyarakat, masih

terdapat kesenjangan cukup tinggi antar-kelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin,

dan antara pedesaan dan perkotaan.

Keterbatasan masyarakat miskin mengakses layanan

pendidikan dasar, terutama disebabkan tingginya beban

biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak

langsung. Meski SPP untuk pendidikan dasar telah secara

resmi dihapuskan oleh Pemerintah, tetapi pada

kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran

sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti

pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transpor, dan

uang saku, juga menjadi faktor penghambat bagi

masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.

c) Terbatasnya Akses dan Rendahnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan

Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan

dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar,


2011-2015

120

kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat,

dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, merupakan

masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat

kesehatan masyarakat miskin. Meski dari tahun ke tahun

kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat, tetapi

disparitas status kesehatan antar-tingkat sosial ekonomi

relatif masih cukup tinggi.

Tingkat kesehatan masyarakat miskin umumnya

masih rendah. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat

miskin juga disebabkan perilaku hidup yang tidak sehat,

jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dari tempat

tinggal, dan biaya perawatan dan pengobatan yang

mahal. Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan

kesehatan dasar yang disebabkan terbatasnya tenaga

kesehatan, kurangnya peralatan, dan sarana kesehatan.

Masalah mendapatkan pelayanan kesehatan bagi

penduduk miskin adalah kendala biaya, jarak dan

transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh

golongan mampu. Masyarakat miskin juga tidak mampu

mendapatkan layanan kesehatan reproduksi.

d) Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Masyarakat miskin umumnya menghadapi

permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya

peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan

terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya

perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan

perempuan, seperti buruh migran perempuan dan

pembantu rumah tangga.

Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal, dan

kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya

Rendahnya


2011-2015

121

memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak, dan terbatas

peluangnya untuk mengembangkan usaha. Pilihan

lapangan pekerjaan yang terbatas sering menyebabkan

mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko

tinggi dengan imbalan kurang memadai, dan tidak ada

kepastian keberlanjutannya.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan

rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan

hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi

tawar masyarakat miskin, dan tingginya kerentanan

terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin

juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang

rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak

yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja

yang berkelanjutan.

e) Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan

Sanitasi

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin

adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat

dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan

lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan

menghuni perumahan yang layak dan sehat. Demikian

juga dengan kondisi sanitasi yang sering sangat tidak

sehat.

f) Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih

Kesulitan mendapatkan air bersih di kalangan

penduduk miskin, terutama disebabkan terbatasnya akses

pelayanan air bersih baik secara individu maupun

komunal.

Posisi


2011-2015

122

g) Besarnya Beban Tanggungan Keluarga

Beban masyarakat miskin makin berat akibat

besarnya tanggungan keluarga, dan adanya tekanan

hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Secara umum

rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota

keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin.

Dengan beratnya beban rumah tangga, maka peluang

anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan

menjadi terhambat, dan sering mereka harus bekerja

untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga.

4. Masih tingginya tingkat pengangguran.

Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan secara

umum masih ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja,

baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya.

Akibatnya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah,

sehingga posisi tawar menjadi rendah; tingkat upah yang

rendah; sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan

pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya jaminan

kesejahteraan purna-kerja.

Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan

persaingan industri di pasar global, di mana penggunaan

teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor

ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang

memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge,

skill dan attitude (KSA), serta keterampilan sosial (social skill).

Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan

kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan

dialogis, yang melahirkan suasana hubungan industrial yang

untuk


2011-2015

123

ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan

investasi.

Isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi

dan kependudukan, setidaknya meliputi masalah terbatasnya

kesempatan kerja, sehingga jumlah penganggur kaum

muda/terdidik terus meningkat; Rendahnya kualitas dan

produktivitas sumber daya manusia pencari kerja; Belum

optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan

kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial; Krisis

keuangan global yang berdampak pada meningkatnya

pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemulangan tenaga

kerja Indonesia (TKI); serta masih rendahnya kesadaran

penduduk dalam upaya pemerataan penduduk (migrasi).

5. Kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang

kegiatan ekonomi.

Prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi antara

lain meliputi prasarana dan sarana perhubungan, listrik, air

bersih, telekomunikasi, perumahan dan permukian, perbankan

dan sebagainya. Namun demikian prasarana dasar yang paling

berpengaruh secara langsung adalah prasarana perhubungan.

Pada saat ini masih banyak permasalahan dalam

penyediaan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, utamanya

prasarana perhubungan. Terbatasnya jumlah dan buruknya

kondisi prasarana perhubungan dan transportasi

mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan

penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi.

Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran pembangunan

dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di


2011-2015

124

beberapa wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan

pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan.

Prasarana yang telah dibangun memerlukan pendanaan

untuk pemeliharaan agar dapat mempertahankan tingkat

pelayanannya. Selama ini pendanaan pemerintah dalam

investasi sarana dan prasarana transportasi masih sangat

dominan, padahal kemampuan pemerintah sangat terbatas.

Tantangan pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan

(LLAJ) adalah: (a) terpenuhinya fasilitas keselamatan LLAJ di

daerah rawan kecelakaan; (b) meningkatnya kondisi prasarana

perhubungan dan transpoprtasi/LLAJ; (c) meningkatnya

keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat

luas di perkotaan dan perdesaan; (d) meningkatnya efektivitas

regulasi dan kelembagaan transportasi jalan termasuk

pelanggaran muatan lebih (overloading).

6. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Ada 2 (dua) aspek yang perlu dilihat pada pelayanan

kepada masyarakat atau pelayanan umum. Yang pertama

adalah terkait birokrasi sebagai pelaku, dan aspek pelayanan

prima sebagai sebuah mekanisme.

a) Birokrasi

Reformasi birokrasi masih terus bergulir. Hasilnya

masih belum memenuhi harapan masyarakat, tetapi

perubahan ke arah perbaikan sudah tampak. Reformasi

birokrasi membutuhkan waktu dan tahapan, karena

tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari

solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan

wewenang, banyaknya praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN), dan masih lemahnya pengawasan


2011-2015

125

terhadap kinerja aparatur pemerintah, merupakan

cerminan dari kondisi kinerja birokrasi.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan

desentralisasi telah membawa dampak pada proses

pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak

tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan

akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta

meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung

jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Demikian pula, dari sisi internal birokrasi itu sendiri,

masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi,

antara lain pelanggaran disiplin, rendahnya kinerja SDM

aparatur, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja,

rendahnya kualitas pelayanan umum, rendahnya

kesejahteraan pegawai, dan banyaknya peraturan

perundang-undangan yang sudah tidak sesuai

perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi

teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan

tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang

bersih dan lebih baik. Hal tersebut terkait makin

meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor

lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi

dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari

mancanegara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya

dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur

pemerintah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan

keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi,

menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi


2011-2015

126

tuntutan perubahan.

b) Belum Tuntasnya Pelayanan Prima

Saat ini tuntutan terhadap pemerintah agar mampu

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

merupakan sebuah keharusan bahkan tuntutan seperti itu

berlaku untuk semua negara di dunia. Berbagai studi

menunjukkan, kemampuan pemerintah meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya, antara lain sangat

ditentukan kemampuan pemerintah menyediakan

pelayanan publik yang prima.

Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan

terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat,

lengkap, wajar dan terjangkau serta mengandung unsur

kejelasan hak dan kewajiban, sesuai kondisi kebutuhan,

agar dapat memberikan kenyamanan, dan kepastian

dalam kerja sama. Pelayanan publik yang berkualitas

merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan

penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menginginkan agar pelayanan publik

yang baik dapat dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan

kelurahan/desa.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11

Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa

Timur ditetapkan pada 6 Desember 2005, dan berlaku

efektif sembilan bulan setelah diundangkan (September

2006). Pada 4 April 2006 telah dikeluarkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang


2011-2015

127

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di

Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan

dalam penyelenggaraan sektor pelayanan publik yang

belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

Kelemahan itu dapat diketahui melalui pengaduan dan

keluhan masyarakat, secara langsung maupun melalui

media massa, antara lain menyangkut sistem dan

prosedur pelayanan yang dirasa berbelit-belit, tidak

transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan

tidak konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian

hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik

percaloan dan pungutan tidak resmi.

Ada beberapa alasan penyebabnya, yakni pertama,

rutinitas tugas dan penekanan berlebihan pada

pertanggungjawaban formal sehingga prosedur menjadi

kaku dan lamban. Kedua, etos kerja yang cenderung

mempertahankan status-quo yang tidak mau menerima

adanya perubahan. Dan ketiga, prosedur yang berbelit

dan biaya pelayanan yang mencekik acapkali ditunggangi

kepentingan pribadi.

7. Kurang optimalnya situasi aman.

Meskipun urusan keamanan bukan merupakan urusan-

pemerintahan yang diserahkan untuk menjadi urusan

pemerintah daerah, namun demikian pemerintah daerah wajib

memperhatikan dan mengupayakan situasi dan kondisi aman

bagi masyarakat di daerah, minimal melalui kerjasama dengan

langsung


2011-2015

128

lembaga dan aparat keamanan yang ada. Beberapa aspek

menonjol apabila mencermati masalah situasi keamanan yaitu :

a) Kriminalitas

Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi

terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai.

Peningkatan angka kejahatan perlu diwaspadai dan

diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan

kinerjanya untuk memberikan jaminan keamanan bagi

masyarakat. Demikian juga dengan tindak kekerasan,

meskipun ada kecenderungan menurun.

b) Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan

ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa.

Sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi muda.

Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan

narkoba mencakup dimensi kesehatan, baik jasmani

maupun mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya

biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya

gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi

kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma

masyarakat secara keseluruhan.

c) Turunnya Kepatuhan terhadap Hukum

Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum

yang berakibat menurunnya rasa aman masyarakat,

secara mendasar disebabkan turunnya kepatuhan dan

disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan

disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat,

sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan

dan ketertiban masyarakat.


2011-2015

129

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman

budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat

pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan

penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan

police hazard, yang apabila tidak dikelola secara baik

dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik

horisontal. Faktor ini hanya dapat diredam oleh sikap,

perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin

terhadap hukum.

B. Analisis Lingkungan

Analisis kondisi dalam lingkup internal maupun eksternal

sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan strategi

pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah sangat

diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam

implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan

konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan

misi pembangunan. Berikut adalah analisis kondisi dari Kabupaten

Mojokerto :

1. Analisis Lingkungan Internal

a) Kekuatan (Strenght)

o Kondisi Geografis

a) Letak wilayah yang strategis mendukung sektor

perdagangan.

b) Geografis wilayah yang subur memacu peningkatan

produksi sektor pertanian.

o Kondisi Perekonomian

a) Memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.


2011-2015

130

b) Perekonomian yang dominan pada pertanian dan

perdagangan yang relatif tahan terhadap krisis

moneter.

c) Memiliki potensi atas wilayah perlintasan sebagai

jalur transportasi umum penghubung antara ibukota

propinsi dan kota lainnya menyebabkan tingginya

frekuensi perdagangan dan potensi peningkatan

investasi

o Sosial Budaya: Potensi Budaya lokal yang beraneka

ragam dan terbuka terhadap wawasan baru.

o Sarana prasarana: Tingginya partisipasi masyarakat

dalam mengembangkan, menjaga, dan mengawasi

pembangunan infrastruktur.

o Pemerintahan umum

a) Sensibilitas politik masyarakat cukup tinggi.

b) Kompetensi pendidikan aparatur yang memadai.

b) Kelemahan (Weaknesses)

o Kondisi Geografis

a) Belum optimalnya pemanfaatan daerah pertanian

b) Fungsi konservasi kerap terabaikan

c) Banyaknya penyimpangan penggunaan lahan


a) Pertumbuhan ekonomi belum pesat berkembang.

b) Kemampuan daerah untuk bersaing wilayah pusat

kota belum optimal

c) Transisi dalam kondisi rehabilitasi dan konservasi atas

dampak semburan lumpur belum optimal diatasi.

d) Pengelolaan sumber daya alam belum terukur dan

dimanfaatkan secara optimal

e) Pengelolaan aset wisata yang masih tersendat.


2011-2015

131

o Sosial Budaya

a) Belum meluasnya lapangan kerja bagi seluruh

masyarakat.

b) keseimbangan gender untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan belum optimal

c) Kesejahteraan penduduk masih belum merata.

o Sarana prasarana

a) Pemerataan pembangunan masih menjadi kendala

yang harus segera diatasi.

b) Sarana dan prasarana publik masih sulit untuk

dijangkau secara merata.

o Pemerintahan umum:

a) Pelayanan pemerintah terhadap pelayanan

masyarakat masih tersekat atau belum terintegrasi

atas dinas yang saling terkait. Selain itu

pemanfaatan media elektronik jaringan dalam

penerapan tata kelola yang baik belum optimal.

b) Dinamika politik yang berkembang di masyarakat

cenderung labil

2. Analisis Lingkungan External

a) Peluang (Opportunities)

o Kondisi Geografis: Merupakan jalur aktif arus

transportasi antar kota dan propinsi yang berpeluang

dalam menciptakan perluasan pasar dalam

perdagangan.


a) Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dalam

kesesuaian program pembangunan khususnya

pariwisata


2011-2015

132

b) Meningkatnya iklim perdagangan bebas yang

memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

o Sosial Budaya

a) Peningkatan mutu pendidikan yang menjadi isu

bersama baik pemerintah pusat maupun daerah

b) Kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan

mutu kesehatan masyarakat.

c) Sensibilitas masyarakat terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus

berkembang.

d) Kebijakan pemberdayaan dan pengentasan

masyarakat miskin telah menjadi fokus bersama

pemerintah pusat dan daerah.

o Sarana prasarana: Meningkatnya kebijakan terkait

peningkatan sarana dan prasarana sebagai bentuk

upaya perluasan pertumbuhan ekonomi.

o Pemerintahan umum

a) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

b) Ancaman (Threat)

o Kondisi Geografis: Pelayanan belum dapat diserap

secara menyeluruh, terutama oleh masyarakat yang

berdiam di daerah pedesaan.

o Kondisi Perekonomian: Perkembangan diberlakukannya

ACFT (Asean China Free Trade) Agreement tidak hanya


2011-2015

133

berpotensi menghadirkan peluang melainkan juga

ancaman ketika produk lokal tak cukup mampu

bersaing.

o Sosial Budaya: Modernitas gaya hidup luar negeri yang

tidak cocok dengan karakter budaya dalam negeri

begitu mudah tersaji di televisi .

o Sarana prasarana: Potensi bencana alam di negeri ini

yang cukup besar .

o Pemerintahan umum: Ketidakmampuan pemerintah

membaca isu yang hangat jika tidak diantisipasi

memungkinkan munculnya resistensi di kalangan

masyarakat.

C. Isu StrategisBerangkat dari pemahaman yang didasari oleh tinjauan

kondisi melalui analisis SWOT, maka pemerintah Kabupaten

Mojokerto merumuskan 11 isu strategi yang penting untuk

diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan kualitas kehidupan politik

4. Peningkatan kualitas penegakan hukum.

5. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

6. Peningkatan pembangunan ekonomi

7. Peningkatan pembangunan infrastruktur.

8. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat

beragama.

9. Pengentasan kemiskinan


2011-2015

134

10. Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim

ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.

11. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis

kinerja.


2011-2015

135

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VisiVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan

citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh

komponen stakeholders.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun

kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten

Mojokerto untuk periode Tahun 2011 – 2015 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri,

Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat “

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri

maksudnya adalah :

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak

setiap individual / masyarakat untuk menentukan nasibnya

sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena

mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan

senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun

nilai-nilai yang mendasari / mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada

ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu


2011-2015

136

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan

pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan

aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;

kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang

makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah

menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan

pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi

memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan

sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta

mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan

gejolak ekonomi.

2. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Demokratis

maksudnya adalah :

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 semua anggota

masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan

dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan wujud sebagai berikut :

Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya,

bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang

bertanggungjawab serta HAM.

Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

yang partisipatif.

Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis.

Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa

keadilan.

Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh

lapisan masyarakat.


2011-2015

137

3. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Adil

maksudnya adalah :

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011-2015, masyarakat Kabupaten Mojokerto

mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama

dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat

kemampuannya dan perlakuan perundang-undangan yang

berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial dan

budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai

berikut :

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang

dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat

dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

4. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Makmur

maksudnya adalah :

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011-2015, semua anggota masyarakat

Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan

ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar

masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan, kesehatan,

pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman

dan tentram secara lahir dan batin.

5. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Bermartabat

maksudnya adalah :

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai

landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina

ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai

kemajemukan agama, sosial dan budaya.


2011-2015

138

B. MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dari Visi tersebut butir A,

maka dijabarkan menjadi Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

periode 2011-2015 sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses

dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM;

3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis,

bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;

4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi

Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak

mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses

dan kesempatan dalam pembangunan;

7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin ditempuh dan dicapai,

sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari

suatu program, ataupun keluaran yang diharapkan dari suatu

kegiatan. Tujuan dan Sasaran dapat disusun sebagai berikut:

1. Misi I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan

akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

a) Tujuan :

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan

berkualitas.


2011-2015

139

b) Sasaran :

- Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan,

tenaga pendidik.

- Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit

dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan

paramedis yang kompeten.

2. Misi II : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.

a) Tujuan :

Penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak

diskriminatif serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

b) Sasaran :

- Terbinanya kesadaran hukum.

- Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.

3. Misi III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif,

demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani

masyarakat.

a) Tujuan :

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan

publik.

b) Sasaran :

- Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan

prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat.

4. Misi IV : Mewujudkan ekonomi Daerah yang mandiri, berdaya

saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

a) Tujuan :

Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah.


2011-2015

140

b) Sasaran :

- Terciptanya infrastruktur perekonomian dan lingkungan

sosial yang mantab.

- Berkembangnya usaha agroindustri, pariwisata,

perdagangan dan terciptanya lapangan kerja.

5. Misi V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka

Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat,

berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan

Pancasila.

a) Tujuan :

Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya

harmoni sosial.

b) Sasaran :

- Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) dan

ilmu pengetahuan teknologi (iptek) pada sekolah.

- Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi

kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan tokoh

masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan.

- Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

6. Misi VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian

akses dan kesempatan dalam pembangunan.

a) Tujuan :

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b) Sasaran :

- Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.


2011-2015

141

- Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan kerja.

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.

7. Misi VII : Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

a) Tujuan :

Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja non-

pegawai pada APBD.

b) Sasaran :

- Peningkatan Pendapatan Daerah.

- Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

- Konsistensi perencanaan pembangunan.

Selanjutnya untuk lebih mudah memperoleh gambaran keterkaitan

antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut maka dapat dilihat matrik

keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten

Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 5.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Mojokerto

(1) (2) (3)

Misi 1:

Mewujudkan SDM yang

berkualitas melalui

peningkatan akses dan

kualitas pendidikan dan

pelayanan kesehatan;

Pelayanan pendidikan

dan kesehatan yang

murah dan berkualitas

- Meningkatnya kualitas prasarana

dan sarana pendidikan, tenaga

pendidik.

- Meningkatnya kualitas prasarana

dan sarana rumah sakit dan

puskesmas serta peningkatan

tenaga medis dan paramedis

yang kompeten.

Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,dan Bermartabat

Misi Tujuan Sasaran


2011-2015

142

Misi 2:

Mewujudkan ketertiban,

supremasi hukum, dan

HAM;

Penegakan hukum secara

adil, konsekuen dan tidak

diskriminatif serta

peningkatan keamanan

dan ketertiban.

- Pembinaan kesadaran hukum.

- Operasional tramtib dan

pencegahan tindak kriminal.

Misi 3:

Mewujudkan pemerintah

daerah yang efektif,

demokratis, bersih,

profesional dan adil dalam

melayani masyarakat;

Pelaksanaan reformasi

birokrasi dan peningkatan

pelayanan publik

- Meningkatnya profesionalisme

aparatur, pelayanan prima,

keterbukaan dan peran serta

masyarakat

Misi 4:

Mewujudkan ekonomi

daerah yang mandiri,

berdaya saing, berkeadilan

dan berbasis pada ekonomi

kerakyatan;

Pemerataan pertumbuhan

ekonomi melalui

pengembangan

Agroindustri,

meningkatkan

pemberdayaan ekonomi

kerakyatan, memperluas

lapangan pekerjaan, dan

meningkatkan industri

pariwisata.

- Meningkatnya infrastruktur

perekonomian dan lingkungan

sosial.

- Pengembangan usaha agribis dan

perdagangan.

Misi 5:

Mewujudkan ketahanan

sosial budaya dalam

kerangka Ingtegrasi

Nasional, pada tatanan

masyarakat yang

bermartabat, berahlak

mulia, beretika, dan

berbudaya luhur

berlandaskan Pancasila;

Peningkatan kualitas

kesalehan sosial demi

terjaganya harmoni sosial

- Muatan pendidikan keimanan dan

ketakwaan (imtak) dan ilmu

pengetahuan teknologi (iptek)

pada sekolah.

- Terjalin hubungan harmonis

dengan organisasi

kemasyarakatan keagamaan,

tokoh agama dan tokoh

masyarakat, sekaligus sosialisasi

nilai-nilai keagamaan.

- Terpeliharanya nilai-nilai luhur


2011-2015

143

budaya bangsa yang

berlandaskan Pancasila dan UUD

45.

Misi 6:

Mewujudkan partisipasi

masyarakat melalui

pemberian akses dan

kesempatan dalam

pembangunan;

Partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

- Pelibatan masyarakat dalam

proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

- Penyediaan informasi dan

penciptaan lapangan kerja.

- Peningkatan kualitas Sumber

Daya Tenaga Kerja.

Misi 7:

Mewujudkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah yang lebih

mengutamakan

kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kemampuan

APBD dan belanja non-

pegawai

- Peningkatan Pendapatan Daerah.

- Perencanaan pembangunan yang

berbasis kinerja.

- Konsistensi perencanaan

pembangunan.

Dari matriks tersebut dapat diketahui pula relevansi keterkaitan

antara isu-isu strategis di Daerah dengan visi dan misi kepala daerah

bahwa visi misi tersebut ternyata justru menjawab kondisi penting,

mendasar dan mendesak di Daerah yang perlu segera ditangani secara

terprogram/terencana.


2011-2015

144

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. StrategiStrategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Dari visi, misi, tujuan dan sasaran

Pembangunan Daerah yang dirumuskan pada bab sebelumnya maka

strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode

2011-2015 yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan.

2. Peningkatan kualitas kehidupan politik dan penegakan hukum.

3. Penerapan Konsep Good Governance (Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik)

4. Peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

5. Pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti.

6. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan

7. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis

kinerja.

B. Arah Kebijakan PembangunanBerdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan

Daerah maka arah kebijakan pembangunan disusun sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan

Pendidikan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal

sebagai berikut:

a) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip

keadilan, efisien, transparan dan akuntabel, untuk upaya

pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah

dan berkualitas.


2011-2015

145

b) Menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 Tahun.

Khusus pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12

tahun, merupakan upaya perluasan dan pemerataan

pendidikan menengah, khususnya kejuruan, untuk

penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang

berkualitas.

c) Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka

pembinaan akhlak mulia di kalangan peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui

pengembangan kurikulum muatan lokal.

d) Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, terutama

penduduk miskin, melalui peningkatan pendidikan non

formal.

e) Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan dalam

penyelenggaraan pendidikan, terutama peningkatan mutu

layanan pendidikan yang meliputi perencanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Juga

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan.

f) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di

bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu

pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi,

penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen

satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan.

g) Mengembangkan budaya baca guna menciptakan

masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan. Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal

sebagai berikut:


2011-2015

146

a) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan

memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk

meningkatkan produktivitas masyarakat.

b) Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat

kesehatan masyarakat.

c) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan

sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan.

d) Mewujudkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat

terhadap kesehatan.

e) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat termasuk

penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

f) Pengendalian persebaran penyakit tropis, HIV/AIDS dan

psikotropika serta penanganan dan rehabilitasinya.

3. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan

HAM.

Arah kebijakan ini akan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a) Meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen,

dan tidak diskrimatif.

b) Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan.

c) Meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia.

4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.


a) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah

kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di

lingkungan masing-masing.

b) Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

c) Mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman

masyarakat.


2011-2015

147

5. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan

Prima.


a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan

orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani

masyarakat.

b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif,

inovatif, dan bertanggungjawab serta profesional untuk

menciptakan tata kelola yang baik (good governance) yang

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan

prosedur pada semua tingkat lini dan pemerintahan.

d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan

prima.

e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan

program dan kebijakan layanan publik.

6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur.


a) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur

yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan,

serta infrastruktur ekonomi strategis.

b) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di

daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur

yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang

menghubungkan dan/ atau melayani antar daerah.

7. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri.


a) Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga

pendukungnya.

b) Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah

produk pertanian.


2011-2015

148

c) Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis

untuk memberdayakan perekonomian rakyat.

d) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.

8. Peningkatan Industri Pariwisata.


a) Menyederhanakan prosedur perijinan investasi.

b) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian

usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar

pusat dan daerah serta antar sektor.

c) Menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan

investor untuk mempercepat pembangunan pariwisata.

d) Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang.

e) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-

produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang

pariwisata daerah.

9. Peningkatan perdagangan


a) Menciptakan perlindungan konsumen dan pengawasan

perdagangan.

b) Peningkatan promosi hasil produk unggulan pengusaha kecil

dan menengah.

10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman

agama serta kehidupan beragama


a) Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan

pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan pada semua jalur dan jenis jenjang pendidikan.

c) Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta

pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan

memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama.


2011-2015

149

d) Peningkatan pembinaan keluarga harmonis.

e) Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial

keagamaan.

11. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat

beragama


a) Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial didalam

kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan

kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan

masyarakat.

b) Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di

dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan

dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi

secara dini terjadinya konflik.

c) Menyelesaikan konflik sosial yang berlatar belakang agama.

12. Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah).


a) Pengembangan UKM agar memberikan kontribusi signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,

dan peningkatan daya saing.

b) Menciptakan dan mengembangkan usaha skala mikro untuk

meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat

berpendapatan rendah.

c) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan

prosedur perijinan.

d) Memperluas akses kepada sumber permodalan.

e) Memperluas basis kesempatan berusaha serta

menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan termasuk

mendorong peningkatan ekspor.


2011-2015

150

f) Meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada

pasar lokal dan nasional.

g) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan

jati diri koperasi.

h) Menciptakan kerjasama dan promosi antar daerah untuk

memperluas pasar bagi produk-produk unggulan UMKM.

13. Perluasan Lapangan Kerja.


a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja disektor

informal maupun formal.

b) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

c) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan

mengefektifkan lembaga-lembaga tenaga kerja yang ada.

14. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya dan

efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di

wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati,

melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak

atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, rasa

aman serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan

kebijakan publik.

15. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memberdayakan

kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk anak-

anak terlantar , fakir miskin, manula, penyandang cacat,

masyarakat miskin, dan masyarakat wilayah terpencil,

tertinggal dan wilayah rawan bencana.

16. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan

di Semua Bidang.



2011-2015

151

a) Menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh

kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan

pembangunan.

b) Meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan gender

(Gender Related Development Index, GDI), dan angka

indeks pemberdayaan gender (Gender Empowerment

Measurement, GEM).

c) Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak serta

perempuan.

d) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan

reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian

pertambahan penduduk.

17. Perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja


a) Perencanaan yang didasarkan keterpaduan mekanisme

bottom up dan top down.

b) Perencanaan pembangunan yang mempunyai indikator

kinerja dan capaian target yang terukur.

18. Penataan Ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan

pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.


a) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas

dan fungsi lingkungan hidup.

b) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya atau pencemaran

lingkungan melalui medium, air, udara, maupun tanah.

c) Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan.

d) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan

akibat kegiatan-kegiatan ilegal , serta mencegah meluasnya

area lahan kritis.


2011-2015

152

e) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang

rusak.

f) Mengembangkan manajemen dan penanggulangan bencana

alam terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor.

g) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu

lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol

sosial terhadap kualitas lingkungan hidup.

h) Mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan

penatagunaan tanah.

i) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan

menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan

keseimbangan antar fungsi.

j) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

Dari strategi dan arah kebijakan ini maka dapat dilihat

rangkaian konsistensi sejak visi, misi, tujuan, sasaran dan arah

kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Mojokerto

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat

MISI I : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanankesehatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Pelayanan pendidikan dankesehatan yang murah danberkualitas

1. Meningkatnya kualitasprasarana dan saranapendidikan dan tenagapendidik.

2. Meningkatnya kualitasprasarana dan sarana rumahsakit dan puskesmas sertapeningkatan tenaga medisdan paramedis yangkompeten.

Peningkatan akses dankualitas pelayananpendidikan dan kesehatan

1. Peningkatan Aksesibilitas danKualitas Pelayanan Pendidikan

2. Peningkatan Aksesibilitas danKualitas Pelayanan Kesehatan

MISI II : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM


Penegakan hukum secaraadil, konsekuen dan tidakdiskriminatif sertapeningkatan keamanan danketertiban.

1. Terbinanya kesadaranhukum.

2. Terciptanya situasi aman,tertib dan terkendali.

Peningkatan kualitaskehidupan politik danpenegakan hukum

1. Penghormatan, Pengakuan danPenegakan Hukum dan HAM

2. Peningkatan Keamanan danKetertiban


2011-2015

153

MISI III : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayanimasyarakat


Pelaksanaan reformasibirokrasi dan peningkatanpelayanan publik

1. Meningkatnya profesionalismeaparatur, pelayanan prima,keterbukaan dan peran sertamasyarakat

Penerapan Konsep GoodGovernance (Tata KelolaPemerintahan yang Baik)

Peningkatan Kualitas SDM Aparaturdan Pelayanan Prima

MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomikerakyatan


Pemerataan pertumbuhanekonomi sesuai potensidaerah

1. Terciptanya infrastrukturperekonomian dan lingkungansosial yang mantab.

2. Berkembangnya usahaagroindustri, pariwisata,perdagangan dan terciptanyalapangan kerja.

Peningkatan pembangunanekonomi dan infrastruktur

1. Pembangunan danPemeliharaan Infrastruktur

2. Revitalisasi Pertanian danPengembangan Agroindustri

3. Peningkatan Industri Pariwisata4. Peningkatan perdagangan

MISI V : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yangbermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila


Peningkatan kualitaskesalehan sosial demiterjaganya harmoni sosial

1. Muatan pendidikan keimanandan ketakwaan (imtak) danilmu pengetahuan teknologi(iptek) pada sekolah.

2. Terjalin hubungan harmonisdengan organisasikemasyarakatan keagamaan,tokoh agama dan tokohmasyarakat, sekaligussosialisasi nilai-nilaikeagamaan.

3. Terpeliharanya nilai-nilai luhurbudaya bangsa yangberlandaskan Pancasila danUUD 45.

Pengamalan nilai-nilaiagama dan budi pekerti

1. meningkatkan kualitaspelayanan dan pemahamanagama serta kehidupanberagama

2. meningkatkan kerukunan intradan antar umat beragama

MISI VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan


Partisipasi masyarakatdalam pembangunan

1. Pelibatan masyarakat dalamproses perencanaan danpelaksanaan pembangunan.

2. Penyediaan informasi danpenciptaan lapangan kerja.

3. Peningkatan kualitas SumberDaya Tenaga Kerja.

Pemberdayaan masyarakatdalam prosespembangunan

1. Pemberdayaan ekonomiKerakyatan (Koperasi, UsahaMikro, Kecil, dan Menengah)

2. Perluasan Lapangan Kerja3. Peningkatan Efektivitas

Penanggulangan Kemiskinan4. Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Rakyat5. Peningkatan Kualitas Kehidupan

dan Peran Perempuan di SemuaBidang

MISI VII: Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraanmasyarakat


Peningkatan Pendapatandan kemampuan belanjanon-pegawai pada APBD.

1. Peningkatan PendapatanDaerah.

2. Perencanaan pembangunanyang berbasis kinerja.

3. Konsistensi perencanaanpembangunan.

Perencanaan pembangunandan penganggaran yangberbasis kinerja

1. Perencanaan pembangunanyang berbasis kinerja

2. Penataan Ruang, pengelolaanSumber Daya Alam danpelestarian fungsi LingkunganHidup


2011-2015

154

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH

A. Kebijakan Umum PembangunanKebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Arah Kebijakan

Pembangunan maka disusun Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten

Mojokerto. Dalam penyajian ini, pada masing-masing Kebijakan Umum

Pembangunan Daerah disampaikan Urusan-urusan Pemerintahan Daerah

yang mendukung, serta program-program terpilih yang diperlukan untuk

mewujudkan Kebijakan tersebut.

Dari Arah Kebijakan Pembangunan, maka Kebijakan Umum yang

diambil adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan

Kesehatan.

2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan

Penegakan Hukum.

3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik.

4. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang

mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis

potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil.

5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan Lapangan

Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.

6. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan Kerukunan Antar

Umat Beragama.

7. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang

berbasis kinerja.


2011-2015

155

Selanjutnya dari masing-masing Kebijakan Umum tersebut, maka

program terpilih (dari urusan-urusan yang mendukung) yang diperhatikan

dalam Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

dan Kesehatan

Terhadap kebijakan ini maka urusan Pemerintahan Daerah

(beserta program terpilih) yang harus dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

a) Urusan Pendidikan

(1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program dititikberatkan untuk meningkatkan angka

lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang

SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka

putus sekolah dan mengulang kelas dikalangan peserta

didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia

13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya pendidikan

pada jenjang menengah pertama. Disisi lain Pemerintah

Daerah akan melakukan penyesuaian jumlah sekolah dan

jumlah penduduk usia sekolah yang dilayani sehingga

tercipta kelembagaan yang efisien melalui proses merger.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

(a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar

yang berkualitas, termasuk pembangunan unit

sekolah baru (USB) pada tingkat SMP/MTs, ruang

kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan

peralatan peraga pendidikan disertai penyediaan

tenaga pendidik secara lebih merata dan bermutu.

(b). Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi prasarana dan

sarana pendidikan dasar yang rusak.


2011-2015

156

(c). Penyediaan buku pokok mata pelajaran (termasuk

muatan lokal) yang tepat dari aspek kualitas,

kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah,

dengan harga yang murah.

(2) Program Pendidikan Menengah

Program diarahkan untuk menuntaskan perluasan

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

dan mengembangkan menjadi 12 tahun. Program ini

dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat,

terutama penduduk miskin. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan antara lain :

(a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan

menengah yang berkualitas, ruang kelas baru (RKB),

laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan

peralatan peraga pendidikan.

(b). Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga

pendidik melalui peningkatan kualifikasi, dan

sertifikasi guru.

(c). Penyediaan bantuan operasional sekolah secara

memadai, termasuk meningkatkan sosialisasi,

pembinaan dan pengendalian program Biaya

Operasional Sekolah (BOS).

(d). Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam

penyelenggaraan, pembiayaan, maupun pengelolaan

pembangunan pendidikan dasar, serta peningkatan

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

pendidikan dasar bagi anak.

(e). Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa dan

masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam

mewujudkan manajemen berbasis sekolah melalui

penciptaan iklim kondusif bagi terciptanya sekolah


2011-2015

157

yang mandiri dan akuntabel, dengan

mengoptimalkan peran komite sekolah.

(3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program diarahkan untuk meningkatkan kecukupan

jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme

pendidik, pada satuan pendidikan formal dan non-formal,

negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan

suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,

kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran,

serta mempunyai komitmen secara profesional dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan pokok yang


(a). Peningkatan rasio pelayanan tenaga pendidik.

(b). Peningkatan kualitas layanan tenaga pendidik

melalui pendidikan dan latihan agar memiliki

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang

kewenangan mengajar.

(4) Program Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar SMK

Program ditujukan untuk memberikan pelayanan

pendidikan terhadap murid yang dipersiapkan dalam

rangka menciptakan lapangan pekerjaan (siap pakai).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kejuruan dari

aspek tenaga pendidik dan prasarana dan sarana praktek.

(5) Program Pendidikan Non Formal

Program diarahkan untuk memberikan pelayanan

pendidikan, sebagai pengganti, penambah dan/atau

pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan


2011-2015

158

pengetahuan dan ketrampilan. Kegiatan pokok yang


(a). Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan,

beserta tenaga pendidik, dan lainnya, yang bermutu

secara memadai, serta menumbuhkan partisipasi

masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan

non-formal.

(b). Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal

yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar,

pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(c). Pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan

oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan

belajar secara mandiri dan kelompok.

(d). Penyediaan informasi pendidikan yang memadai

yang memungkinkan masyarakat memilih pendidikan

non-formal sesuai minat, potensi, dan kebutuhan.

b) Urusan Kesehatan

(1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan,

pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan

kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

(a). Peningkatan ketersediaan serta pemerataan obat

dan perbekalan kesehatan, termasuk penyediaan

obat-obat generik/esensial.

(b). Peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan.

(c). Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan

rumah sakit.

(2) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya.


2011-2015

159

Program dilaksanakan untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan adalah menyediakan tempat untuk

pelayanan berobat yang nyaman.

(3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru

/ Rumah Sakit Mata.

Program dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan,

pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan

kesehatan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan

prasarana dan sarana kesehatan.

(4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta

fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama

penduduk miskin, melalui pusat kesehatan masyarakat

(puskesmas). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain :

(a). Peningkatan Pelayanan Pondok Kesehatan Desa

(Ponkesdes).

(b). Pengembangan dan penuntasan pelayanan

kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas

dengan menyederhanakan mekanisme administrasi.

(c). Meningkatkan upaya penanggulangan masalah

kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC,

rendahnya status gizi, busung lapar, demam

berdarah, flu burung, dan akses pelayanan

kesehatan reproduksi, serta HIV/AIDS dan

psikotropika (narkotika).

(d). Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi secara

lintas sektoral.


2011-2015

160

(5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan

kesehatan terhadap ibu dan anak. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan adalah memberikan pelayanan kesehatan

bagi ibu yang ingin melahirkan di puskesmas rawat inap

dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(6) Program Sumber Daya kesehatan

Program diarahkan untuk meningkatkan jumlah, kualitas,

dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan

aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan

pokok yang dilaksanakan antara lain :

(a). Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga

kesehatan yang berkualitas, terutama untuk

pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya,

serta rumah sakit.

(b). Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

tenaga kesehatan.

(7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan kesadaran

gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi

masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita.


(a). Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia

gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya, terutama dikalangan penduduk miskin.

(b). Mengadakan pembinaan dan penyuluhan tentang

pentingnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak balita,

serta peningkatan surveilens gizi.


2011-2015

161

c) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

(1) Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak

Program ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap

ibu dan anak. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain :

Memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu yang ingin

melahirkan di puskesmas rawat inap dengan sarana dan

prasarana yang memadai.

(2) Program keluarga Berencana

Program ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan pelayanan keluarga berencana (KB), dan

kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk di

dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu,

bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan

reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil

berkualitas, termasuk sebagai upaya pengendalian

pertambahan penduduk. Kegiatan pokok yang


(a). Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB,

komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta

masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi.

(b). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, dan

kesehatan reproduksi, terutama bagi masyarakat

miskin.

(c). Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan

memprioritaskan keluarga miskin, serta kelompok

rentan lainnya.

d) Urusan kebudayaan

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini dititikberatkan untuk memperkuat identitas

daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan


2011-2015

162

budaya daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain :

(a). Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

(b). Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama

di bidang budaya.

(2) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Program ditujukan untuk menciptakan keserasian

hubungan antar-unit sosial dan antar-budaya. Kegiatan


(a). Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya.

(b). Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala.

(c). Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

e) Urusan Pemuda dan Olah raga

(1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembibitan

dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik,

berjenjang dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses

dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata.


(a). Pembibitan dan pembinaan olahragawan, dan

olahraga prestasi di daerah.

(b). Pengembangan olahraga prestasi, dan pembinaan

olahraga yang berkembang di masyarakat.

(c). Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia

usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

(2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta

pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi,


2011-2015

163

budaya dan agama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain :

(a). Pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

dan organisasi kepemudaan.

(b). Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan.

f) Urusan Pemberdayaan Perempuan

(1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Program ini dititikberatkan untuk memperkuat

kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender

(PUG) di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan pokok

yang dilaksanakan antara lain :

(a). Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi,

informasi, dan edukasi tentang kesetaraan gender.

(b). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan di daerah.

2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Kehidupan politik dan

Penegakan Hukum



berikut :

a) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan.

Program ini dititikberatkan untuk menciptakan kehidupan

masyarakat yang aman dan damai agar dapat beraktivitas

sebagaimana seharusnya, serta membangun kesadaran

masyarakat untuk tertib hukum dan tertib sosial. Kegiatan



2011-2015

164

(a). Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap

terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat, dengan meningkatkan kepekaan dan

daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan

yang terjadi di masyarakat.

(b). Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya

penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa

aman masyarakat.

(c). Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat

mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat.

(d). Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja

dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga

ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal.

Program ini dititikberatkan untuk rasa aman, tentram,

tertib dan damai di masyarakat. Kegiatan pokok yang


Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya penanggulangan

kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.

(3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,

penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai

luhur budaya bangsa, dan wawasan kebangsaan bagi

setiap individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan pokok


(a). Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial

masyarakat.

(b). Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur bangsa.

(c). Memfasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan.


2011-2015

165

(4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat.

Program ini diarahkan untuk menegakkan aturan yang

telah dibuat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain :

(a). Koordinasi penertiban terhadap pelanggaran-

pelanggaran peraturan perundang-undangan.

(b). Fasilitasi penyuluhan dan sosialisasi terhadap

peraturan perundang-undangan.

(5) Program Mendukung Proses Penegakan Hukum dan

Perlindungan HAM.

Program ini dititikberatkan untuk melakukan tindakan

preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah

hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM di dalam

proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dan HAM

dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta

konsisten. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(a). Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan

terhadap setiap warga negara di depan hukum,

melalui keteladanan kepala pemerintahan dan

jajarannya untuk mematuhi dan mentaati hukum

dan HAM secara konsisten dan konsekuen.

(b). Fasilitasi peningkatan berbagai kegiatan operasional

penegakan hukum dan HAM dalam rangka

menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika

masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya.

(c). Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama

yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan

HAM.


2011-2015

166

3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur dan

Pelayanan Publik



berikut:

a) Urusan Pemerintahan Umum

(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan.

Program ini diterapkan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah

dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat,

penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan

pemerintahan daerah yang baik. Kegiatan pokok yang


(a). Optimalisasi pembiayaan daerah.

(b). Optimalisasi pengelolaan aset daerah.

(c). Peningkatan kualitas pelayanan, penataan dan

pengembangan sistem pengelolaan keuangan

daerah.

(2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan

Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

Program ini diarahkan untuk menyempurnakan dan

mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta

sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur

pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN.


(a). Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan

pengawasan dan audit internal, eksternal, dan

pengawasan masyarakat.


2011-2015

167

(b). Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan

secara profesional.

(c). Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif.

(3) Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan.

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan SDM

Aparatur Pengawasan melalui pelatihan-pelatihan.


Mengikutsertakan tenaga pemeriksaan dalam pelatihan-

pelatihan dan pendidikan pengawasan.

(4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat.

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan

terhadap masyarakat yang mempunyai permasalahan dan

memerlukan penyelesaian. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan adalah :

Menerima dan menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan

masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan laporan hasil

pemeriksaan.

(5) Program peningkatan Pelayanan Prima.

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan

terhadap masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

adalah :

Memberikan petunjuk atau aturan terhadap masyarakat

yang akan menggunakan jasa layanan serta

memperpendek waktu layanan yang merujuk pada

Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(6) Program Pembinaan Mental Spiritual.

Program ini diarahkan untuk memantapkan dasar-dasar

kerukunan intra dan antar-umat beragama, dilandasi nilai-


2011-2015

168

nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial

menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan pokok


(a). Peningkatan keharmonisan hubungan antar-umat

beragama, majelis agama dengan pemerintah

melalui forum dialog.

(b). Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi

kerukunan antar-umat beragama untuk membangun

dan menciptakan harmoni sosial masyarakat, baik

pada tingkat desa dan kecamatan.

(7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Program ini ditujukan untuk perbaikan Peraturan Daerah

baik perubahan maupun yang baru. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan adalah:

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

b) Urusan Kepegawaian

(1) Program Pendidikan Kedinasan

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan SDM

Aparatur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

Mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis serta

penjenjangan struktural bagi PNS dalam rangka

peningkatan SDM Aparatur.

(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sistem

pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur

sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas

kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang



2011-2015

169

(a). Penataan kembali sumber daya manusia aparatur

sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensi,

serta perbaikan distribusi pegawai negeri sipil (PNS).

(b). Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya.

(c). Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui

perencanaan dan pengembangan, pendidikan latihan

teknis, fungsional, struktural, dan pendidikan

pelatihan kepemimpinan.

(3) Program Peningkatan Disiplin Pegawai dan Kualitas Personil

Program ini diwujudkan untuk meningkatkan disiplin

pegawai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

(a). Pengawasan melekat

(b). Menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin

pegawai.

c) Urusan Kependudukan dan catatan sipil.

(1) Program penataan Administrasi Kependudukan.

Program ini dititikberatkan untuk administrasi

kependudukan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain :

(a). Penataan administrasi sistem Nomor Induk

Kependudukan (NIK).

(b). Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu.

(c). Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan

evaluasi kebijakan umum, serta identitas

administrasi kependudukan dan catatan sipil.

d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Desa

Program ini dititikberatkan untuk membangun kawasan

pedesaan melalui partisipasi masyarakat dan keberdayaan


2011-2015

170

masyarakat di pedesaan. Kegiatan pokok yang


(a). Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

desa dalam pemanfaatan sumber daya setempat.

(b). Pengembangan kelembagaan ekonomi, termasuk

pasar desa dan lembaga keuangan mikro, dan

peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia

jasa pengembangan usaha untuk memperkuat

pengembangan ekonomi lokal.

(c). Pembangunan dan perluasan sistem transportasi,

listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di

pedesaan yang mendukung pengembangan ekonomi

masyarakat pedesaan.

(2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

aparatur pemerintah desa. Kegiatan pokok yang


(a). Penguatan dan pengembangan sistem kelembagaan

masyarakat.

(b). Peningkatan dan pengembangan pelatihan

penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan

pemerintahan desa.

(3) Program Peningkatan Peran Perempuan

Program ini ditujukan untuk mewujudkan keserasian

kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka

peningkatan peran perempuan dan anak. Kegiatan pokok


(a). Pembinaan, pendidikan dan pelatihan peningkatan

peran serta perempuan (kesetaraan gender).

(b). Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam

mengelola usaha.


2011-2015

171

e) Urusan Kearsipan

(1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan mutu

pelayanan dan arus informasi kearsipan kepada dan dari

masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain:

(a). Pengembangan sistem administrasi dan kearsipan

yang efektif dan efisien.

(b). Pengembangan dan pembangunan sarana dan

prasarana kearsipan.

(2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program ini diarahkan untuk penataan arsip. Kegiatan


(a). Pengelolaan arsip daerah yang optimal.

(b). Pemeliharaan dokumen arsip daerah.

4. Kebijakan membangun sistem ekonomi kerakyatan

yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian

berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil.



berikut :

a) Urusan Penataan Ruang.

(1) Program perencanaan Tata Ruang.

Program ini dititikberatkan untuk mempersiapkan

dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi

RTRW, RDTRK dan RTRK.


(a). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

(b). Evaluasi rencana tata ruang.


2011-2015

172

(2) Program pemanfaatan Ruang.

Program ini dititikberatkan untuk mewujudkan

pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten.


(a). Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten dan

pemanfaatan kawasan andalan.

(3) Program pengendalian

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan

keterpaduan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam

proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi

program pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi,

sinkron dan sinergis antara sektoral/bidang urusan

pemerintahan dengan aspek spasial, dan antar-tingkatan

pemerintahan dengan mengoptimalkan seluruh sumber

daya pembangunan, baik sumber daya pemerintah,

masyarakat, maupun dunia usaha. Kegiatan pokok yang


(a). Penyusunan rencana program pembangunan daerah.

(b). Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

perencanaan pembangunan.

b) Urusan Pekerjaan Umum

(1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh.

Program ini dititikberatkan untuk pembangunan

infrastruktur perkotaan. Kegiatan pokok yang


(a). Pemasangan dan Pemeliharaan LPJU.

(b). Pemeliharaan keindahan dan kebersihan kota.

(c). Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan

utilitas.


2011-2015

173

(2) Program Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya dukung

serta kapasitas jalan dan jembatan untuk memperlancar

lalu lintas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(a). Peningkatan daya dukung, kualitas, dan kapasitas

jalan dan jembatan untuk mengantisipasi

pertumbuhan lalu lintas.

(3) Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi

Program ini dititikberatkan untuk memberikan pelayanan.


(a). Pembangunan plengsengan saluran irigasi.

(b). Rehabilitasi saluran irigasi.

(c). Pemeliharaan jaringan irigasi.

(d). Pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi.

(4) Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi

Sungai, Waduk dan Sumber Daya Air lainnya.

Program ini ditujukan untuk pemeliharaan ketersediaan air

tanah dan air permukaan untuk pemenuhan berbagai

kebutuhan air, baik air bersih, air irigasi, perikanan

maupun kebutuhan air industri.


(a). Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan

sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat

miskin.

(b). Pembentukan mekanisme penyediaan dan

pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi

lingkungan berbasis komunitas yang berpihak

kepada masyarakat miskin.

(c). Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah

dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih serta

sanitasi dasar melalui pendekatan investasi bersama


2011-2015

174

dalam penyediaan air bersih dan aman untuk

masyarakat miskin.

(d). Konservasi sumber-sumber air (sumber mata air,

sungai dan embung).

(5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah.

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan cakupan

pelayanan air minum dan sanitasi secara optimal, efisien,

dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain :

(a). Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan

pedesaan, meliputi bangunan produksi sampai

jaringan distribusi.

(b). Pemulihan sarana air minum dan sanitasi yang rusak

akibat bencana alam.

(c). Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk

menunjang peningkatan pemeliharaan guna

pengendalian kebocoran.

(d). Revitalisasi IPAL/IPLT.

(e). Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah

tangga maupun komunal di pedesaan, terutama di

kawasan permukiman masyarakat miskin.

(6) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.

Program ini ditujukan pada pembangunan, pemeliharaan,

dan perbaikan prasarana jalan lingkungan dan saluran

drainase. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(a). Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan.

(b). Pembangunan saluran drainase

c) Urusan Perhubungan.

(1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ.


2011-2015

175


pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana

dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung

tercapainya sistem transportasi jalan yang memadai .


(a). Peningkatan keselamatan transportasi jalan.

(b). Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan

(rambu-rambu lalu lintas).

(2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan

raya, yang aman, murah, dan terjangkau. Kegiatan pokok


(a). Peningkatan penggelolaan perparkiran.

(b). Penunjang sarana transportasi darat.

d) Urusan Perindustrian

(1) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program ini ditujukan untuk memperkuat dan

memperbaiki struktur industri potensial daerah, baik

dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun

kedalaman jaringan pemasok bahan baku, dan bahan

pendukung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain

:

(a). Mendorong terjadinya kemitraan industri penunjang

dan industri terkait.

(b). Pengembangan dan pemberdayaan sentra-sentra

potensial industri kecil, dan desa kerajinan.

(c). Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri.

(2) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini dititikberatkan untuk menjadikan industri kecil

dan menengah (IKM), menghasilkan produk berkualitas


2011-2015

176

tinggi dengan harga kompetitif. Kegiatan pokok yang


(a). Penguatan dan peningkatan alih teknologi proses

produksi, produk, serta pengembangan desain untuk

industri kecil dan menengah, termasuk industri

rumah tangga.

(b). Peningkatan produktivitas industri kecil, dan

kerajinan (industri rumah tangga), serta

pengembangan pasarnya.

(c). Peningkatan dan pengembangan industri kerajinan

(industri rumah tangga) yang berbasis seni dan

budaya.

(d). Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan

kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen

usaha.

e) Urusan Perdagangan

(1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi

distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang

perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing

produk dalam daerah.


Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil dan

menengah melalui peningkatan sumber daya manusia,

akses pasar dan kemitraan usaha.

(2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Inter-

nasional.

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan daya

saing global produk daerah. Kegiatan pokok yang



2011-2015

177

Fasilitasi promosi produk komoditas industri yang

berpotensi ekspor.

(3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan.

Program ini ditujukan untuk memberdayakan konsumsi,

penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan

peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta

optimalisasi pengawasan barang beredar terutama

terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.


(a). Peningkatan pengelolaan pasar.

(b). Peningkatan perlindungan konsumen.

(c). Intensifikasi kemetrologian daerah.

(d). Evaluasi dan monitoring usaha-usaha daerah.

(4) Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Program ini dititikberatkan untuk pembinaan dan

penertiban lokasi pedagang kaki lima. Kegiatan pokok


(a). Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan

asongan.

(b). Peningkatan prasarana dan sarana pedagang kaki

lima.

f) Urusan Pertanian

(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi peningkatan

dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai di tingkat

desa dan dusun. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain :

(a). Pemantapan ketersediaan pangan di tingkat dusun,

desa dan daerah, melalui pengembangan cadangan

pangan masyarakat.


2011-2015

178

(b). Pengamanan ketersediaan pangan antara lain

melalui pencegahan konversi lahan sawah di daerah

irigasi, dan peningkatan mutu intensifikasi pertanian.

(c). Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan

kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan

infrastruktur pertanian dan pedesaan yang

mendukung sistem distribusi pangan, untuk

menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.

(2) Program peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan

daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang

tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya

usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain :

(a). Pengembangan kredit usaha berbasis pertanian di

pedesaan, dan pembentukan lembaga keuangan

mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha

petani.

(b). Pemberdayaan usaha rakyat berbasis pertanian

melalui akses permodalan (pinjaman lunak) dengan

agunan aktivitas usaha itu sendiri.

(c). Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk

bersubsidi mengantisipasi secara dini kelangkaan

pupuk berulang pada setiap musim tanam.

(d). Mendorong perkembangan koperasi dan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis

rakyat/komunitas, dan dikelola sebagai usaha

bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui

optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.


2011-2015

179

(3) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program ini dititikberatkan untuk produktivitas dan

produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung

ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Kegiatan


(a). Peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil

pertanian dan perkebunan.

(b). Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi,

dan pengembangan komoditas pertanian bernilai

ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi.

(c). Pengendalian dan penanggulangan hama dan

penyakit.

(4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil

peternakan, untuk meningkatkan ketersediaan bahan

pangan asal hewan dari dalam negeri yang aman dan

sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(a). Peningkatan ketersediaan pangan hasil ternak

melalui peningkatan populasi ternak, produksi hasil

ternak yang aman dan sehat.

(b). Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

dan hewan lainnya.

(5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan dan

mengembangkan penerapan teknologi peternakan dalam

rangka peningkatan produksi, produktivitas serta efisiensi

usaha melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan

sumber daya manusia, serta penguatan lembaga

pendukungnya untuk meningkatkan posisi peternak.



2011-2015

180

(a). Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

peternakan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan

spesifik lokasi yang ramah lingkungan.

(b). Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan

pelatihan sumber daya manusia peternakan.

g) Urusan kehutanan

(1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini ditujukan untuk merehabilitasi hutan

(terutama hutan rakyat) yang telah rusak, dan

mempercepat pemulihan hutan. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan antara lain:

(a). Bantuan penghijauan lingkungan.

(b). Penanaman pohon pada hutan yang rusak.

h) Urusan Kelautan dan Perikanan

(1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini dititikberatkan untuk mengelola,

mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya

perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk

meningkatkan nilai tambah budidaya perikanan. Kegiatan


(a). Peningkatan usaha perikanan skala kecil yang

potensial dan peningkatan pemasaran, standar

mutu, dan nilai tambah produk perikanan.

(b). Pengembangan kawasan budidaya ikan kolam air

tawar.

i) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(1) Program penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif.

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi

terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara

ekonomi dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Kegiatan



2011-2015

181

(a). Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam

formalisasi badan usaha.

(b). Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi

dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM

dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi

terkait.

(c). Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi

UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan

informasinya.

(2) Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM.

Program ini dititikberatkan untuk mengembangkan jiwa

dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya

saing UKM.


(a). Peningkatan kegiatan koperasi siswa.

(b). Fasilitasi keberdayaan KSP/USP/Kopwan.

(3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas

kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi

mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati

dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi

anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga

citra koperasi menjadi semakin baik. Pendukung

pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas;

lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan

mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik semakin

berkembang di kalangan masyarakat luas. Kegiatan pokok


(a). Pemberian dukungan dan kemudahan kepada

gerakan koperasi melakukan penataan dan


2011-2015

182

perkuatan organisasi, serta modernisasi manajemen

koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan

pelayanan anggota.

(b). Pemberian dukungan dan kemudahan untuk

pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan

pelatihan, penyuluhan, penelitian dan

pengembangan, keuangan dan pembiayaan,

teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.

(c). Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan

pengelola koperasi, calon anggota dan kader

koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai

dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan

koperasi, yang mengatur secara jelas adanya

pembagian tugas dan tanggung jawab.

(d). Penyediaan insentif dan fasilitasi pengembangan

jaringan kerja sama usaha antar-koperasi.

(e). Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas

disertai pemasyarakatan contoh-contoh koperasi

sukses yang dikelola sesuai nilai-nilai dan prinsip-

prinsip koperasi.

(f). Mendorong perkembangan koperasi dan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis

rakyat/komunitas, dan dikelola sebagai usaha

bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui

optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

j) Urusan Pariwisata.

(1) Program pengembangan Destinasi Pariwisata.

Program ini diarahkan untuk pengelolaan destinasi wisata

dan aset-aset warisan budaya menjadi objek daya tarik

wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional,


2011-2015

183

kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta

memperkuat jaringan kelembagaan, dan mendorong

investasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(a). Mendorong pertumbuhan dan perkembangan

investasi industri pariwisata, melalui

penyederhanaan perijinan bagi investor.

(b). Mendorong pengembangan daya tarik wisata

unggulan, secara bersama dengan pemerintah

daerah, swasta dan masyarakat, untuk membuka

lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM).

(c). Peningkatan kualitas pelayanan tujuan wisata, dan

aset-aset warisan budaya sebagai objek daya tarik

wisata yang kompetitif.

(d). Pengembangan kawasan ekowisata (agrowisata)

diintegrasikan dengan pengembangan kawasan

agropolitan.

(2) Program pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dalam

rangka meningkatkan kinerja industri pariwisata. Kegiatan


(a). Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku

usaha pariwisata dalam membangun produk

pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata),

terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan

untuk memperluas lapangan kerja.

(b). Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat,

baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan.

(c). Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi

perjalanan wisata lokal.


2011-2015

184

(d). Pengembangan sistem informasi pariwisata yang

efisien dan efektif.

(e). Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata pada

tingkat regional, nasional maupun internasional.

k) Urusan Energi Sumber Daya Mineral

(1) Program Pengembangan Kemitraan


aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan sumber

energi, serta meningkatkan pengembangan dan

pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan. Kegiatan


(a). Monitoring dan pengawasan kegiatan migas, dan

usaha jasa penunjang.

(b). Fasilitasi keberlanjutan pelaksanaan konversi energi

dari minyak tanah ke gas elpiji.

(c). Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber

energi terbarukan.

(2) Program pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing

potensi Kabupaten Mojokerto dalam rangka menarik minat

para calon investor. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain :

Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

daerah yang terkait dengan investasi, termasuk

pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk

mendukung peningkatan investasi.

(3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan.

Program ini dititikberatkan untuk mendukung pemenuhan

energi, kelistrikan dan migas di pedesaan, serta


2011-2015

185

melakukan koordinasi, kerja sama dan sinkronisasasi,

serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan

penyedia listrik (PLN). Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain:

(a). Fasilitasi kerja sama dan koordinasi pengembangan

kelistrikan, energi dan migas.

(b). Sosialisasi dan publikasi pengelolaan kelistrikan,

energi, dan energi terbarukan.

l) Urusan Perumahan

(1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Program ini dititikberatkan pada pembangunan jalan

lingkungan dan saluran drainase.


(a). Pembangunan jalan lingkungan.

(b). Pembangunan saluran drainase.

(2) Program Pengembangan Perumahan

Program ini dititikberatkan untuk mendorong pemenuhan

kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan

terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan

berpendapatan rendah sekaligus pemberdayaan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan agar

tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan

berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan

permukiman yang sehat. Kegiatan pokok yang


(a). Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam

pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak,

sehat, dengan harga yang terjangkau.

(b). Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan

lingkungan permukiman.


2011-2015

186

(c). Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada

kawasan kumuh.

(3) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini dititikberatkan pada penyediaan dan kontruksi

jaringan air bersih.


(a). Penyediaan sarana air bersih.

(b). Pembangunan sanitasi masyarakat.

(4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran.

Program ini dititikberatkan untuk penanggulangan bahaya

kebakaran.


Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

m) Urusan Komunikasi dan Informatika

(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

massa.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu

pelayanan dan arus informasi kepada dan dari masyarakat

untuk mendukung proses sosialisasi dan partisipasi rakyat.


(a). Pengembangan dan pendayagunaan jaringan

teknologi informasi dan komunikasi.

(b). Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat

yang sadar informasi.

(c). Peningkatan operasional sandi dan telekomunikasi.

(2) Program Kerjasama Informasi dengan Media massa.


pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah dengan

media massa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara

lain :


2011-2015

187

Fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten dengan

Media massa.

n) Urusan Transmigrasi

(1) Program Transmigrasi Lokal dan Regional

Program ini dititikberatkan untuk menciptakan

transmigran yang mandiri.


Penyuluhan pembekalan transmigrasi lokal dan regional.

o) Urusan Lingkungan Hidup

(1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan

Lingkungan Hidup.

Program ini dititikberatkan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, air,

maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas

lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Termasuk dalam

program ini adalah kebijakan Clean Development

Mechanism (CDM). Kegiatan pokok yang dilaksanakan

antara lain :

(a). Pemantauan kualitas udara dan air tanah, khususnya

di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air

permukaan, terutama pada kawasan sungai padat

pembangunan secara berkesinambungan dan

terkoordinasi antar-daerah dan antar-sektor.

(b). Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi

atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan

berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (point

sources) dan sumber non-institusi (non point

sources).

(c). Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan serta

fasilitas pemantauan udara (ambient)


2011-2015

188

(d). Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-

efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan

transportasi.

(e). Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk

kompos yang berasal dari limbah domestik

perkotaan.

(f). Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk

organik di kawasan pedesaan, terutama yang

berbasis pertanian.

(g). Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen

pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang,

kajian dampak lingkungan, dan perijinan.

(h). Pengembangan teknologi yang berwawasan

lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam

pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah,

dan teknologi industri yang ramah lingkungan.

p) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini dititikberatkan untuk pengembangan lembaga

ekonomi perdesaan.


(a). Program Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), UP2K,

UPPKA, Kopwan.

(b). Membentuk lembaga simpan pinjam yang

berlandaskan hukum (Bumdes).

5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan

Lapangan Kerja, dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan



berikut:


2011-2015

189

a) Urusan Ketenagakerjaan

(1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja.

Program ini dititikberatkan pada pelatihan membangun

kewirausahaan masyarakat, pengawasan norma K3,

pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja untuk

meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pekerja

dengan mengadakan pembangunan Balai Latihan Kerja

sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

(2) Program Peningkatan Tenaga Kerja.

Program ini dititikberatkan untuk menciptakan lapangan

kerja seluas-luasnya, sehingga dapat menekan angka

pengangguran dengan cara pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan-pelatihan.

(3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

Program ini dititikberatkan untuk memfasilitasi

penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum

dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

b) Koordinasi semua program-program yang berkaitan dengan

pengentasan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN, APBD

Propinsi maupun APBD Kabupaten agar lebih tepat sasaran dan

efektif.

6. Kebijakan Peningkatan Kesalehan Sosial dan

Kerukunan Antar Umat Beragama



berikut:


2011-2015

190

a) Urusan Sosial

(1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini diarahkan untuk kelompok masyarakat yang

perlu mendapatkan pembinaan dan santunan dari

pemerintah serta pemberdayaan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial.


Mengadakan pembinaan terhadap eks penderita kusta,

penyantunan eks penderita kusta diluar permukiman serta

penanggulangan dan pemberdayaan anak-anak jalanan

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

(2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS.

Program ini dititikberatkan untuk peningkatan

kemampuan petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan, pelatihan ketrampilan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan antara lain:

(a). Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

lainnya.

(b). Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

dan PMKS.

(c). Pemberdayaan fakir miskin.

(3) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

napi, PSK, narkoba, dll)

Program ini ditujukan untuk pemberdayaan dan

pembinaan bagi masyarakat penyandang penyakit sosial.


Mengadakan operasi razia terhadap PSK (Wanita

Harapan) Gepeng dan Anjal yang akhirnya prosentase


2011-2015

191

penyandang penyakit sosial yang ada dapat berkurang

dengan adanya pembinaan dan berhasil hidup mandiri.

(4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial.

Program ini dititikberatkan pada peningkatan peran aktif

masyarakat dalam peningkatan jejaringan kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat,

sehingga ada peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

masyarakat.

7. Kebijakan Perencanaan pembangunan dan

penganggaran yang berbasis kinerja.



berikut:

a) Urusan Perencanaan Pembangunan

(1) Program Pengembangan Data / Informasi

Program ini dititikberatkan untuk memberikan informasi

kepada pemerintah daerah/masyarakat yang berkaitan

dengan pengambilan keputusan/kebijakan untuk

pelaksanaan pembangunan. Data sangatlah penting baik

di dalam perencanaan pembangunan maupun dalam

mengevaluasi dan pengawasan hasil-hasil pembangunan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

Menyusun Data Potensi Daerah, Produk Domestik

Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia,

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan, serta Pengendalian dan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan.


2011-2015

192

(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dititikberatkan pada mekanisme perencanaan

pembangunan yang dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah

yang dapat digunakan untuk dokumen perencanaan mulai

dari bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana.

Terhadap program perencanaan ini maka salah satu yang

menjadi perhatian adalah Rencana Aksi Percepatan

Pencapaian Pembangunan menuju Millenium Development

Goals (MDGs). Kegiatan-kegiatan pokok yang


(a). Penyusunan Dokumen Perencanaan, baik jangka

panjang, menengah, maupun tahunan.

(b). Mengadakan pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan mulai dari desa, kecamatan dan

kabupaten, serta mensinkronkan program-program

yang ada di provinsi maupun pusat.

(3) Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dititikberatkan untuk perencanaan

pengembangan wilayah terbangun, pengendalian

pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung, dan

penataan infrastruktur.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

Penyusunan kebijakan tentang rencana tata ruang

meliputi RTRW, RDTRK dan RTRK, serta evaluasi rencana

tata ruang.

(4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini dititikberatkan pada perencanaan pem-

bangunan daerah yang meliputi pertanian dan non

pertanian serta pertambangan, energi, pengembangan

dunia usaha, perdagangan, industri dan koperasi.


2011-2015

193


Perencanaan dan pembangunan potensi daerah, indikator

ekonomi makro dan pengembangan penanaman modal.

(5) Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini dititikberatkan untuk perencanaan pem-

bangunan sektor pendidikan, agama, pemerintahan,

kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi,

ketenagakerjaan serta kependudukan.


Pelaksanaan perencanaan pembangunan atas sektor-

sektor sosial budaya.

Disamping kebijakan yang ditetapkan secara terstruktur pada

masing-masing urusan dan dijabarkan dalam program-program

pembangunan, maka dalam rangka percepatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, Pemerintah Kabupaten

Mojokerto juga mengemas suatu paket program unggulan sebagai

berikut:

1. Gratis perijinan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Gratis biaya pengobatan di Puskesmas.

3. Gratis biaya melahirkan di Puskesmas.

4. Gratis biaya dasar pendidikan untuk SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA.

5. Gratis biaya pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran.

6. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

7. Gratis parkir berlangganan.

8. Menaikkan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai

Honorer dan Guru TPQ.

9. Gratis Akte Nikah.

10. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.

11. Gratis biaya TDL/Listrik untuk tempat ibadah.

12. Menciptakan Pemerintah yang bersih (Good & Clean Governance).


2011-2015

194

Dari kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah tersebut

di atas dapat dilihat tentang Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator

Kinerja, Capaian Kinerja, Program Pembangunan, Bidang Urusan dan

SKPD penanggungjawab sebagaimana tabel berikut :


2011-2015

195

Tabel 7.1Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Kabupaten Mojokerto

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja(outcome)

Capaian Kinerja ProgramPembangunan

Daerah

BidangUrusan

SKPD PenanggungJawabKondisi

AwalKondisi

Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1. Meningkatnyakualitas prasaranadan saranapendidikan dantenaga pendidik.

2. Meningkatnyakualitas prasaranadan sarana rumahsakit dan puskesmasserta peningkatantenaga medis danparamedis yangkompeten.

Peningkatanakses dankualitaspelayananpendidikandankesehatan

1. PeningkatanAksesibilitasdan KualitasPelayan-anPendidikan

2. PeningkatanAksesibilitas danKualitas Pelayan-an Kesehatan

APM SD/MI 99,80 99,90 Program WajibBelajar PendidikanDasar 9 Tahun

UrusanPendidikan

Dinas Pendidikan

APM SMP/MTs 94,56 94,61

APK SD/MI 100,46 100,50APK SMP/MTs 96,11 99,9

Persentase jumlahpenduduk usia > 15tahun yang melekhuruf

99% 99%

Jumlah siswa g a k i nSMP/MTs sasaranbantuan

15% 28%

persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yangmemadai (dariSDN/MIN = 501,SMPN/MTsN = 38)

30% 60%

APM SMA/MA/SMK 70,63 72,10 Program PendidikanMenengah

Dinas PendidikanAPK SMA/ MA /SMK 73,91 77,4

PersentaseSMKN berakreditasiminimal B (dari 8sekolah).

100% 100%

Persentase SMAN/MAN yang memilikilaboratorium fisika,

64 79


2011-2015

196

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kimia, dan biologi.

Persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yangmemadai (dari 12SMAN dan 2 MAN)

71% 93%

Persentase guruSD/MI berkualifikasiakademik S1/D4

49% 80% Program ManajemenPelayananPendidikan

Dinas Pendidikan

Persentase guruSMP/MTsberkualifikasiakademik S1/D4

85% 95%

Persentase guruSMAN/MANberkualifikasiakademik S1/D4

96% 100%

Persentase guruSMKN berkualifikasiakademik S1/D4

91% 100%

Persentase guruSMKN bersertifikatkompetensi

33% 70%

Persentase SMKNmenerapkanpembelajaranberpusat padapeserta didik yangkontekstual berbasisI T (dari 8 SMKN)

45% 70% ProgramPeningkatan MutuProses BelajarMengajar SMK

Dinas Pendidikan

Persentase SMKNmemiliki bengkelkerja kejuruan

63% 100%

Persentase butaaksara usia ≥ 15tahun yangterselesaikan

80% 100% Program PendidikanNon Formal

Dinas Pendidikan

Persentase UPT 50% 80%


2011-2015

197

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

yang telah memilikiTBM

Persentaseketersediaan obat danvaksin

100% 100% Program Obat danPerbekalanKesehatan

UrusanKesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah puskesmasyang memiliki fasilitasrawat inap (dari 27puskesmas)

15puskesmas

17puskesmas

Program UpayaKesehatanMasyarakat

Dinas Kesehatan

Persentase balita giziburuk yangmendapat perawatan

100 %86 kasus

100% Program PerbaikanGizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

Persentase balitaditimbang beratbadannya

83,15% 100%

Persentasepeningkatan kualitaspelayanan puskesmasdan Pustu (dari 27puskesmas dan 55Pustu)

100% 100% Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Saranadan PrasaranaPuskesmas /PuskesmasPembantu danJaringannya

Dinas Kesehatan

Gratis biayapengobatan diPuskesmas

20% 100%

PersentasePeningkatanPelayanan rumah sakit(standar BLUD danpeningkatan tipe )

0% 100% Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan PrasaranaRumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-paru / Rumah SakitMata

Dinas Kesehatan

Persentase ibubersalin yang ditolongoleh tenaga kesehatan

85% 100% ProgramPeningkatanPelayanan

Dinas Kesehatan


2011-2015

198

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Gratis ibu melahirkandi Puskesmas rawatinap

0% 100% Kesehatan Ibu danAnak

Persentase tenagakesehatan yangprofesional danmemenuhi standarkompetensi

100 % 100% Program SumberDaya kesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah peserta KBbaru /PB

23.597 24.597 Program KeluargaBerencana

UrusanKeluargaBerencana danKeluargaSejahtera

BPPKB

Jumlah peserta KBaktif/PA

186.647 187.147

Jumlah peserta KBaktif mandiri

115.068 116.318

pembinaankesehatan ibu dananak melaluikelompok kegiatan dimasyarakat

480kelompokposyandu

570kelompokposyandu

Program PromosiKesehatan Ibu danAnak

BPPKB

Jumlah inventarisasi,dan dokumentasikelompokbudaya

24kelompok

24kelompok

ProgramPengembangan NilaiBudaya

Urusankebudayaan

Disporabudpar

Jumlah fasilitasipergelaran budaya

2pergelaran

2pergelaran

Jumlah pagelaranbudaya daerah

2pergelaran

3pergelaran

ProgramPengelolaanKekayaan Daerah

Jumlah cabor yangaktif

24 cabor 25 cabor ProgramPeningkatan PeranSerta Kepemudaan

UrusanPemuda danOlah raga

Disporabudpar, KONI

Jumlah klub padasemua cabor

98 club 100 club

Jumlah pelatiholahraga pendidikanyang memilikikompetensi

24 orang 45 orang Program Pembinaandan Pemasyarakatan


2011-2015

199

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlahpenyelenggaraan/invitasi olahraga

10 kali 10 kali Olahraga

jumlah lembagaberbasis gender yangdiberdayakan

178lembaga

190lembaga

Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

UrusanPemberdayaanPerempuan

BPPKB

2 1. Terbinanyakesadaran hukum.

2. Terciptanya situasiaman, tertib danterkendali.

Peningkatankualitaskehidupanpolitik danpenegakanhukum

1. Penghormatan,Pengakuan danPenegakanHukum danHAM

2. PeningkatanKeamanan danKetertiban

Deteksi situasikeamanan wilayah danrawan bencana

petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan


ProgramPeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

UrusanKesatuanBangsa danPolitik DalamNegeri

Bakesbangpolinmas,Satpol PP, BadanPenanggulanganBencana Daerah

Terpeliharanyatrantibmas

Operasional Pol PP

Operasional Pol PP

ProgramPemeliharaanKamtramtibmas danPencegahan TindakKriminal

Bakesbangpolinmas,Satpol PP

Jumlah pembinaanwawasan kebangsaan

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

Program KemitraanPengembanganWawasanKebangsaan


Jumlah Operasitramtibmas

5 kali 5 kali ProgramPeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat


Jumlah pembinaanKadarkum

4 kali 4 kali Program MendukungProses PenegakanHukum danPerlindungan HAM

Bag. Hukum,Bakesbangpolinmas,Satpol PP

3 1. Meningkatnyaprofesionalismeaparatur,

PenerapanKonsepGood

Peningkatan KualitasSDM Aparatur danPelayanan Prima

tersedianya tanah asetPemerintah Daerah(RS, SMKN dan BLK)

RS = 2SMKN = 7BLK = 0

9 lokasi ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

UrusanPemerintahanUmum

DPPKA


2011-2015

200

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pelayanan prima,keterbukaan danperan sertamasyarakat

Governance(Tata KelolaPemerintahan yang Baik)

Pelatihan, pembinaandan aplikasipengelolaan keuanganserta aset daerah

semuaSKPD

semuaSKPD

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Dinas PendapatanPengelolaanKeuangan dan Aset

Pengendalian danevaluasi pelaksanaanpembangunan

semuaSKPD

semuaSKPD

ProgramPeningkatan SistemPengawasan internaldan PengendalianPelaksanaankebijakan KDH

Inspektorat, Bappeda,BKPP

Jumlah pendidikanfungsionalpengawasan

1 kali 1 kali ProgrampeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan

Inspektorat

Persentasepenangananpengaduanadministratif

100% 100% ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat

Inspektorat

Persentasepenerimaan/penanganan unjukrasa

100% 100%

Jumlah jenispelayanan prima

4 jenis 4 jenis ProgrampeningkatanPelayanan Prima

BPPT, Dispendukcapil,RS/Puskesmas, DinasPendidikan

Penerbitan Perda 0 8 perda Program PenataanPerundang-undangan

Setda (BagianHukum)

Jumlah pembinaankeagamaan bagikaryawan

5 kali 5 kali Program PembinaanMental Spiritual

Setda (Bag.Kesejahteraan rakyat)

Terbantunya TDL padatempat peribadatan

0 4671tempatibadah

Pendidikanpenjejangan dan

LPJ CPNS,pendidikan

Pendidikanpenjejangan/ fungsional

Program PendidikanKedinasan

UrusanKepegawaian

BKPP


2011-2015

201

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

teknis fungsional penjejangan/fungsional

Pengelolaanadministrasikepegawaian

semuapegawai

semuapegawai

Program Pembinaandan PengembanganAparatur

BKPP

Pengujian kesehatanpegawai/pejabatstruktural

Pegawaiusia > 40tahun


Peningkatanpembinaan disiplinpegawai melaluipembinaan waskatdan khusus

semuaSKPD

semuaSKPD

ProgramPeningkatan DisiplinPegawai danKualitas Personil

semua SKPD

Aplikasi jaringansistem informasiadministrasikependudukan (SIAK)

- mulai

dilaksanakan- dipungut

retribusi

- aplikasiSIAK

- tidakdipungutretribusi

Program penataanAdministrasiKependudukan

UrusanKependudukandan catatansipil

Dispendukcapil

Gratis pengurusanKTP, KK, Aktekelahiran anak ke 1 -2, Akte nikah

0% 100%

Jumlah program yangmelibatkan partisipasimasyarakat

4 program(PNPM,P3MD,Posyandu,TTG)

100% ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa

UrusanPemberdayaanmasyarakatdan desa

Bapemas

Terbinanya aparaturdesa

Pembinaan Kades (1kali)

Pembinaan Kades (1kali)

ProgramPeningkatanKapasitas AparaturDesa

Bapemas

Jumlah kegiatan yangdilaksanakanorganisasi wanita

2 kegiatan 2 kegiatan ProgramPeningkatan PeranPerempuan

Bapemas

Meningkatnya tertib 20% 90% Program Perbaikan Urusan Kantor Perpustakaan,


2011-2015

202

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

administrasi kearsipan Sistem AdministrasiKearsipan

Kearsipan Arsip danDokumentasi

Kapasitaspenyimpanan arsipyang memenuhi syarat

20% 100% ProgramPemeliharaanSarana danPrasarana Kearsipan

Kantor Perpustakaan,Arsip danDokumentasi

4 1. Terciptanyainfrastrukturperekonomian danlingkungan sosialyang mantab.

2. Berkembangnyausaha agroindustri,pariwisata,perdagangan danterciptanya lapangankerja.

Peningkatanpembangunan ekonomidaninfrastruktur

1. PembangunandanPemeliharaanInfrastruktur

2. RevitalisasiPertanian danPengembanganAgroindustri

3. PeningkatanIndustriPariwisata

4. Peningkatanperdagangan

Jumlah rencana tataruang (RTRW,RUTRK,/RDTRK,RTRK)

19dokumen

22dokumen

Programperencanaan TataRuang

UrusanPenataanRuang

Bappeda, DPU CiptaKarya

ProsentasePemanfaatan rencanatata ruang pada setiapperijinan

100% 100% Programpemanfaatan Ruang


Prosentase evaluasirencana tata ruang

0 100% Programpengendalian


Persentase jalankabupaten konstruksiaspal(dari 864 km)

94,43 % 99% ProgramPembangunan Jalandan Jembatan

UrusanPekerjaanUmum

DPU Bina Marga

Persentase jalankabupaten kondisi baik(dari 864 km)

71,86 % 77% Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan

DPU Bina Marga

Luas layanan jaringanirigasi teknis (Ha)

17.190Ha

17.190Ha

ProgramPengembangan danPengelolaan jaringanIrigasi

DPU Pengairan

Jumlah jaringan irigasiyang direhabilitasi

20 lokasi 20 lokasi

Jumlah kumu la t i fwaduk/ embung yangdinormalisasi

0 lokasi 15 lokasi ProgramPengembanganPengelolaan dankonservasi Sungai,Waduk dan SumberDaya Air lainnya

DPU Pengairan

Jumlah kumu la t i fsungai yangdinormalisasi

0 sungai 8 sungai

Jumlah desa terlayanijaringan PDAM

74 desa 80 desa ProgramPengembangan

PDAM, DPU CiptaKarya dan Tata Ruang


2011-2015

203

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Jumlah pelangganPDAM

12.117pelanggan

15.700pelanggan

Pengelolaan AirMinum dan AirLimbahKumulatif jumlah

prasarana sanitasikomunal

2 lokasi 19 lokasi

Jumlah desa statussangat maju dan maju(versi KPDT)

214 desa 216 desa ProgramPengembanganInfrastrukturPerdesaan

DPU Cipta Karya danTata Ruang

Persentase jalanlingkungankonstruksiaspal/paving/makadam (dari 2484,61 kmjalan lingkungan)

72,32% 74,5%

Persentase pusatpermukiman yangmempunyai jalanlingkungan berkualitasbaik (dari 1198dusun/lingkungan)

50% 100%

Kebersihan Kota (11IKK) danterpeliharanya LPJU(4400 titik LPJU)

70% 80% ProgramPengembanganWilayah Strategisdan Cepat Tumbuh


KumulatifPenambahan LPJU

0 100 titik

Persentase Kualitasdan kuantitas rambulalu lintas, RPPJ, APILLdan marka jalan

40 %,Sedangdan belummencukupi

65% Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

UrusanPerhubungan

Dishubkominfo

Persentase Prasaranapenunjang LLAJ(halte, guard drill)

25%,belummemadai

75%

Ketertiban angkutanumum dan perparkiran

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

ProgramPeningkatanPelayanan Angkutan

Dishubkominfo

Meningkatnya Jumlah 25% 70% Program Urusan Disperindag


2011-2015

204

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pengusaha industrikecil dan menengahyang sehat (dari 2790IKM)

pengembanganIndustri Kecil danMenengah

Perindustrian

Peningkatan kualitassentra industri kecil(pembinaan 5 sentra)

20% 80% ProgramPengembanganSentra-sentraIndustri Potensial

Disperindag

Peningkatanpengelolaan pasar(14 pasar)

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

UrusanPerdagangan

Disperindag

Persentasepenangananpengaduan konsumen

100% 100%

Jumlah mengikutikegiatan promosipasar regional,nasional, daninternasional

4 kali(TMII,JatimExpo,JabarFashiondan Craft)

4 kali ProgramPeningkatanKerjasamaPerdaganganInternasional

Disperindag,Bag.Perekonomian

Terbina dan tertatanyapedagang kaki lima

Pembinaan 1 kali

1 kali Program pembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan

Disperindag,Bag.Perekonomian

Kumulatif Jumlah desapenerima programpengembangan usahaagribisnis

94 desa 171 desa ProgrampeningkatanKesejahteraanPetani

UrusanPertanian

Dinas Pertanian

Peningkatan prasaranausaha tani

3 lokasi 50 lokasi ProgramPeningkatanKetahanan Pangan

Dinas Pertanian

Produksi padiJagungkedelai

303.875,47 ton151.701,03 ton2.08 ton

342.000ton159.000ton4.500 ton

ProgramPeningkatanProduksi Pertanian /Perkebunan

Dinas Pertanian


2011-2015

205

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ketersediaan bahanpangan daerahberas

180,449ton

194,000ton

Pembinaanpeningkatan usahaternak

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan

Dinas Peternakan danPerikanan

Persentasepeningkatan jumlahternakSapi potong (66.175ekor)Sapi perah (2.614ekor)Kambing (156.260ekor)Ayam potong(1.241.065 ekor)Ayam petelur(275.471ekor)Itik (246.018 ekor)

2 % 2 %

Pelestarianpenghijauan lahankritis dan hutankemasyarakatan

2 program(PLA,Rehabilitasi hutandan lahan450 ha)

2 program Program RehabilitasiHutan dan Lahan

Urusankehutanan

Dinas Hutbun

Pembinaan usahabudidaya ikan (5lokasi)

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

ProgramPengembanganBudidaya Perikanan

UrusanKelautan danPerikanan

Dinas Peternakan danPerikanan

Operasional BalaiBenih Ikan (BBI)

1 balai 1 balai

Terbinanya kelompokUKM

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

Program penciptaanIklim Usaha UKMyang Kondusif

UrusanKoperasi danUsaha KecilMenengah

Dinkop dan UMKM

Jumlah sasaran 10 10 Program Dinkop dan UMKM,


2011-2015

206

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pembinaankewirausahaan UKM

kelompok kelompok pengembanganKewirausahaan danKeunggulanKompetitif UKM

Disperindag

Persentasepembinaan usahakoperasi. (dari 747koperasi)

45,1 % 100 % ProgramPeningkatan KualitasKelembagaanKoperasi

Dinkop dan UMKM

Persentase koperasiyang menerapkanprinsip akuntabilitasdan pengendaliankoperasi.

35% 60%

Promosi skala regionaldan nasional

4 mediapromosi

4 mediapromosi

ProgrampengembanganPemasaranPariwisata

UrusanPariwisata

Disporabudpar

Peningkatan kualitasobyek wisata

2 lokasi 2 lokasi ProgrampengembanganDestinasi Pariwisata

Disporabudpar

Kumulatif jumlahprogram kemitraan

5 obyekwisata

5 obyekwisata

ProgramPengembanganKemitraan

Disporabudpar

Pembinaan kegiatanusaha pertambangan

4 wilayahkecamatan

18Kecamatan

Program pembinaandan PengawasanBidangPertambangan

Urusan EnergiSumber DayaMineral

Setda (Bagianperekonomian)

Pengembangan energialternatif terbarukan

3 lokasiPLTM

1 Lokasi Program Pembinaandan PengembanganKetenagalistrikan

Bappeda, BLH, Setda(Bagianperekonomian)

Pengembanganperumahan baru

3 lokasi 1 lokasi ProgramPengembanganPerumahan

UrusanPerumahan



2011-2015

207

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kumulatif jumlah desayang terlayaniPrasarana dan SaranaAir Bersih ( PSAB)

76 desa 98 desa Program LingkunganSehat Perumahan


Jumlah unit PMK 2 unit - ProgramPeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran


Meningkatnya jumlahsarana IT dan jenismedia informasi yangdigunakan (KIM, WikaFM, Tabloid Majatama,Web)

4kelompok

4kelompok

ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi dan Mediamassa

UrusanKomunikasidanInformatika

Dishubkominfo

Terjalinnya kerjasamadengan mass media(media cetak danelektronik)

80% 80% Program KerjasamaInformasi denganMedia massa

Setda (Bag. Humasdan Protokol)

Pembinaan kesiapanpeserta transmigrasi

Jumlahpesertatransmigrasi6 KK = 21jiwa

20 KK ProgramTransmigrasiRegional

UrusanTransmigrasi

Disnakertrans

Pembinaanpeningkatan kualitaslingkungan hidup danpelayanan uji lab

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

ProgramPengendalianpencemaran danperusakanLingkungan Hidup

UrusanLingkunganHidup

BLH

5 1. Muatan pendidikankeimanan danketakwaan (imtak)

Pengamalannilai-nilaiagama dan

1. meningkatkankualitaspelayanan dan

Persentase jumlahanak terlantar yangberhasil dibina baik didalam maupun diluar

90% 90% ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KAT danPMKS

Urusan sosial Dinas Sosial


2011-2015

208

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan ilmupengetahuanteknologi (iptek)pada sekolah.

2. Terjalin hubunganharmonis denganorganisasikemasyarakatankeagamaan, tokohagama dan tokohmasyarakat,sekaligus sosialisasinilai-nilaikeagamaan.

3. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budayabangsa yangberlandaskanPancasila dan UUD45.

budi pekerti pemahamanagama sertakehidupanberagama

2. meningkatkankerukunan intradan antar umatberagama

panti

Persentase PMKSpenerima manfaatyang mampumelaksanakanperanan dan fungsisosial

70% 80% Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

Jumlah operasitramtibmas

3 kali(opsrutin/tahun)

3 kali Program Pembinaaneks PenyandangPenyakit Sosial (eksnapi, PSK, narkoba,dll)

Dinas Sosial

Pekerja sosial dantenaga kerja sosialyangkompeten/terlatih

3 tenaga(1 dokter,2 perawat)

3 tenaga

Prosentase PMKSpenerima manfaatyang mampu berperandalampenyelanggaraankesejahteraan sosial(dari 80 orang)

70% 80% ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

MeningkatkanPembinaan OrganisasiKeagamaan

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

Program PembinaanMental dan Spritiual

Bagian Sosial

Jumlah Pengajian danSiraman Rohani

18 kali 18 kali

6 1. Pelibatanmasyarakat dalamprosesperencanaan danpelaksanaanpembangunan.

2. Penyediaaninformasi danpenciptaan lapangankerja.

Pemberdayaanmasyarakatdalamprosespembangunan

1. PemberdayaanekonomiKerakyatan(Koperasi,Usaha Mikro,Kecil, danMenengah)

2. PerluasanLapangan Kerja

3. Peningkatan

Jumlah Tenaga kerjayang memenuhiketentuan standarkompetensi kerja

100 orangtenagakerjaterlatih


UrusanKetenagakerjaan

Disnakertrans

Adanya sisteminformasi lapangankerja (AKAL, AKAD,AKAN)

100% 100% Disnakertrans

Pembinaan organisasiketenagakerjaan,pembinaan hubungan

3 kali 3 kali Disnakertrans


2011-2015

209

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. Peningkatan kualitasSumber DayaTenaga Kerja.

EfektivitasPenanggulanganKemiskinan

4. PeningkatanKesejahteraanSosial Rakyat

5. PeningkatanKualitasKehidupan danPeranPerempuan diSemua Bidang

bipartit,tripartit,dewan pengupahan% perusahaan yangmemenuhi normakerja perempuan dananak (dari 550perusahaan)

25 % 75%

7 1. PeningkatanPendapatanDaerah.

2. Perencanaanpembangunan yangberbasis kinerja.

3. Konsistensiperencanaanpembangunan.

Perencanaanpembangunan danpenganggaran yangberbasiskinerja

1. Perencanaanpembangunanyang berbasiskinerja

2. Penataan Ruang,pengelolaanSumber DayaAlam danpelestarianfungsiLingkunganHidup

Tersedianya data daninformasipembangunan

4 mediainformasi

4 mediainformasi

ProgramPengembangan Data/ Informasi

UrusanPerencanaanPembangunan

Bag. PDE, Bappeda

Tersusunnya RKPD ada ada ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Bappeda

Persentase kesesuaianRKPD dengan usulanMusrenbang

100 % 100%

Persentasekesesuaian antaramuatan RKPD denganRPJMD

80 % 100%

Persentase kesesuaianantara muatan RPJMDdengan visi, misi, danprogram Bupati terpilih

100 % 100%

TerdapatnyaPengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan

ada ada

Pengendalian danEvaluasi PelaksanaanPerencanaanPembangunan

tidak ada ada

Evaluasi HasilPelaksanaanPembangunan

ada ada


2011-2015

210

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perencanaan bidangekonomi pedesaan

tersusun tersusun ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Dinas Koperasi danUMKM, DinasPertanian, Bappeda

Perencanaan bidangsosial budaya

Tersusunnya datapendudukmiskin dankoordinasiprogramtaskinKab.Mojokerto

Kab.Mojokerto

ProgramPerencanaan Sosialdan Budaya

Bappeda


2011-2015

211

B. Program Lintas SKPDProgram-program yang direncanakan pada Subbab A tersebut diatas

sebagian besar merupakan program yang secara langsung ditangani SKPD

sesuai dengan tupoksinya. Disisi lain terdapat program yang tidak dapat

ditangani secara instansional / SKPD namun memerlukan kerjasama baik

pada tataran kebijakan, program ataupun pelaksanaan kegiatan, sehingga

program ini merupakan program lintas SKPD. Beberapa program lintas

SKPD adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.2Program Lintas SKPD

No Nama Program SKPD1 Pengentasan Kemiskinan Setda (Bagian Kesra), Dinas

Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM,Bapemas, Dinas Sosial, DinasPendidikan, Bappeda

2 Peningkatan KerukunanUmat Beragama.

Bakesbangpollinmas, Setda (BagianKesra), Kementerian Agama

3 Pemeliharaankamtrantibmas danpencegahan tindakkriminal.

Bakesbangpol, Satpol PP, Kepolisian

4 Penanggulangan bencanadaerah

Setda (Bagian Kesra, bagianpembangunan),BadanPenanggulangan Bencana Daerah,Bakesbangpollinmas, Dinas Sosial,Dinas PU Pengairan, Dinas PU CiptaKarya dan Tata Ruang, Dinas PU BinaMarga, Dinas Kesehatan, SatPol PP,Kepolisian, Kodim

5 Pembinaan dan penguatankelembagaan organisasinon-pemerintah

Bakesbangpol, Satpol PP

6 Peningkatan KualitasPelayanan Informasi.

Setda (Bagian HUMAS dan BagianPDE), Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika,Sekretariat DPRD

7 Peningkatan PendapatanDaerah.

Dinas Koperasi & UMKM,Disperindag, Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, DinasPU Bina Marga, Satpol PP, DPPKA,


2011-2015

212

BPPT, Disporabudpar, DinasPertanian, Disbunhut

8 Pengembangan KerjasamaDaerah.

Setda(Bagian Perekonomian),BAPPEDA

9 Peningkatan KetahananPangan

Kantor Ketahanan Pangan, BAPPEDA,Dinas PU Pengairan, Dinas Pertanian,Dinas Peternakan dan Perikanan,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,serta

10 Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian, Dinas Peternakandan Perikanan, BAPPEDA, Dinas PUPengairan, Dinas Kehutanan danPerkebunan, Dinas Perindustrian danPerdagangan

11 Peningkatan KesejahteraanPetani

Dinas Pertanian, Dinas Peternakandan Perikanan, Dinas Kehutanan danPerkebunan, Dinas PU Pengairan

12 Peningkatan Iklim Investasidan Kerjasama Investasi.

BPPT, Bappeda, BagianPerekonomian, Dinas Perindustriandan Perdagangan

13 Pengembangan Energi baruterbarukan

Badan LH, Dinas Pertanian, PerikananPeternakan, BAPPEDA, Dinas PUPengairan

14 Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian TataRuang.

BAPPEDA, Dinas PU Cipta karya &Tata Ruang, BPN

15 Pengembangan UsahaEkonomi Produktif.

Bagian Perekonomian, Bagian Kesra,Dinas Koperasi & UMKM,Disperindag.

16 PengembanganInfrastruktur Perdesaan(Kemitraan).

Dinas PU Bina Marga, Dinas PU CiptaKarya & Tata Ruang, Setda (BagianPembangunan)

17 Pengembangan,Pengelolaan, Rehabilitasidan Pemulihan SumberDaya Alam (Hutan, Lahandan Air) dan LingkunganHidup.

Badan LH, Dinas PU Pengairan, DinasPU Cipta Karya dan Tata Ruang,Dinas Kehutanan dan Perkebunan,BAPPEDA


2011-2015

213

C. Program KewilayahanProgram kewilayahan menempatkan beberapa program yang tak

hanya terbatas basis satuan kerja yang ada, melainkan juga lintas satuan

kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi,

penanggulangan banjir, pengembangan kawasan, juga penyediaan

infrastruktur merupakan isu yang harus ditangani secara kewilayahan. Jika

hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral, maka problematika

yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien.

Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus

terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network).

Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan

pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik.

Dalam lingkup perwilayahan, program kerja membutuhkan

kerjasama yang lebih luas dari sekedar lintas sektoral SKPD, Untuk itu

program kewilayahan akan menyajikan sinergisitas dari beberapa wilayah

kerja dalam penuntasan kebijakan atau program yang telah dibangun.


2011-2015

214

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANGDISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan program-program terpilih dari masing-masing urusan yang

mendukung kebijakan pembangunan daerah maka perlu disusun program

prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja pada setiap Tahun

Anggaran dan akhir periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya

dan SKPD pelaksananya. Indikasi rencana program prioritas disajikan

sebagaimana matrik berikut :


2011-2015

215

Tabel 8.1

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN PENDANAANPEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 – 2015

Kode

Bidang UrusanPemerintahandan Program

PrioritasPembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome)

KondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2010)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung

Jawab

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun2015Kondisi Kinerja

pada akhirperiode RPJMD

target Rp(ribu) target Rp

(ribu) target Rp(ribu) target Rp

(ribu) target Rp(ribu) target Rp (ribu)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I. Kebijakan PeningkatanKualitas PelayananPendidikan danKesehatan

1 01 Urusan Pendidikan

1 01 16 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar 9Tahun

APM SD/MI 99,80 99,80 33.956.529,6

99,80 38.210.029,6

99,85 38.375.500

99,85 38.375.500

99,90 40.000.000

99,90 188.917.559,2

DinasPendidikan

APM SMP/MTs 94,57 94,57 94,60 94,60 94,61 94,61 94,61

APK SD/MI 102,19 102,20 102,25 102,28 102,30 102,32 102,32

APK SMP/MTs 94,80 94,80 94,82 94,84 94,86 94,88 94,88

Persentase jumlah pendudukusia > 15 tahun yang melekhuruf

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Jumlah siswa g a k i nSMP/MTs sasaran bantuan

15% 20% 22% 24% 26% 28% 28%

persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yang memadai(dari SDN/MIN = 501,SMPN/MTsN = 38)

30% 35% 42% 48% 50% 60% 60%

1 01 17 Program Pendidikan APM SMA/MA/SMK 73,80 73,80 1.542.46 73,85 3.326.9 73,90 4.195.974 73,95 27.000. 74,00 39.500. 74,00 75.565.402 Dinas


2011-2015

216

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Menengah APK SMA/ MA /SMK 74,12 74,36 4 74,90 64 75,80 76,50 000 77,40 000 77,40 Pendidikan

PersentaseSMKN berakreditasi minimalB. (dari 8 sekolah)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase SMAN/ MANyang memiliki laboratoriumfisika, kimia, dan biologi.

64 64 71 71 71 79 79

Persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yang memadai(dari 12 SMAN dan 2 MAN)

71% 71% 79% 86% 93% 93% 93%

Gratis biaya dasarpendidikan

0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 % 100 %

1 01 18 Program PendidikanNon Formal

Persentase buta aksarausia ≥ 15 tahun yangterselesaikan

80% 85% 123.431 90% 188.431 95% 188.431 100% 188.431 100% 188.431

100% 877.155 DinasPendidikan

Persentase UPT yang telahmemiliki TBM

50% 60% 65% 70% 80% 80% 80%

1 01 22 Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Persentase guru SD/MIberkualifikasi akademikS1/D4

49% 55% 46.994.649,60

60% 46.994.649,60

65% 46.994.649,60

70% 46.994.649,60

80% 46.994.649,60

80% 234.973.248

DinasPendidikan

Persentase guru SMP/MTsberkualifikasi akademikS1/D4

85% 87% 90% 93% 95% 95% 95%

Persentase guruSMAN/MAN berkualifikasiakademik S1/D4

96% 97% 98% 99% 100% 100% 100%

Persentase guru SMKNberkualifikasi akademikS1/D4

91% 93% 95% 97% 99% 100% 100%

Persentase guru SMKNbersertifikat kompetensi

33% 40% 47% 55% 62% 70% 70%

1 01 23 Program PeningkatanMutu Proses BelajarMengajar SMK

Persentase SMKNmenerapkan pembelajaranberpusat pada pesertadidik yang kontekstual

45% 50% 1.000.000

55% 1.000.000

60% 1.000.000 65% 1.000.000

70% 1.000.000

70% 5.000.000 DinasPendidikan


2011-2015

217

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)berbasis I T (dari 8 SMKN)

Persentase SMKN memilikibengkel kerja kejuruan

63% 63% 75% 88% 88% 100% 100%

1 02 Urusan Kesehatan

1 02 15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaanobat dan vaksin

100% 100% 1.040.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 5.040.000 Dinas Kesehatan

1 02 16 Program UpayaKesehatan Masyarakat

Jumlah puskesmas yangmemiliki fasilitas rawat inap(dari 27 puskesmas)

15puskesmas

15puskesmas

1.136.000

16puskesmas

2.000.000

16puskesmas

2.500.000 16puskesmas

2.500.000

17puskesmas

2.500.000

17puskesmas

10.636.000 Dinas Kesehatan

1 02 20 Program Perbaikan GiziMasyarakat

Persentase balita gizi burukyang mendapat perawatan

100 %86 kasus

100% 100.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000


Persentase balita ditimbangberat badannya

83,15% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 25 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantudan Jaringannya

Persentase peningkatankualitas pelayananpuskesmas dan Pustu (dari27 puskesmas dan 55 Pustu)

100% 100% 6.428.620+955.805,4

100% 2.956.516,75

100% 2.700.000 100% 2.700.000

100% 2.750.000

100% 18.490.942,15

Dinas Kesehatan

Gratis biaya pengobatan dipuskesmas

20% 20% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 26 Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit / Rumah SakitJiwa / Rumah SakitParu-paru / RumahSakit Mata

Persentase PeningkatanPelayanan rumah sakit(standar BLUD danpeningkatan tipe )

0% 50% 2.267.500

50% 2.500.000

50% 2.500.000 50% 2.500.000

100% 2.500.000


1 02 28 Program KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan Ibu danAnak

Persentase ibu bersalin yangditolong oleh tenagakesehatan

85% 87% 0 90% 467.775 93% 467.775 96% 467.775 100% 467.775


Gratis ibu melahirkan diPuskesmas rawat inap

0% 25% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 33 Program Sumber Dayakesehatan

Persentase tenagakesehatan yang profesional

100 % 100 % 0 100 % 100.000 100 % 100.000 100 % 100.000 100 % 100.000

100% 400.000 Dinas Kesehatan


2011-2015

218

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)dan memenuhi standarkompetensi

1 12 Urusan KeluargaBerencana danKeluarga Sejahtera

1 12 15 Program KeluargaBerencana

Jumlah peserta KB baru /PB 23.597 23.597 1.953.020

23.997 2.000.000

24.199 2.000.000 24.397 2.100.000

24.597 2.200.000

24.597 10.253.020 BPPKB

Jumlah peserta KB aktif/PA 186.647 186.647 186.847 186.947 187.047 187.147 187.147

Jumlah peserta KB aktifmandiri

115.068 115.068 115.568 115.818 116.068 116.318 116.318

1 12 19 Program PromosiKesehatan Ibu, Bayidan Anak melaluiKelompok Kegiatan diMasyarakat

pembinaan kesehatan ibudan anak melalui kelompokkegiatan di masyarakat

480kelompokposyandu

500kelompokposyandu

100.000 520kelompokposyandu




150.000

570kelompokposyandu

600.000 BPPKB

1 17 Urusan kebudayaan

1 17 15 ProgramPengembangan NilaiBudaya

Jumlah inventarisasi, dandokumentasi kelompokbudaya

24 kelompok 24kelompok

475.000 24kelompok

500.000 24kelompok

550.000 24kelompok

600.000 24kelompok

600.000

24kelompok

2.725.000 Disporabudpar

Jumlah fasilitasipergelaran budaya

2 pergelaran 2pergelaran

2pergelaran

2pergelaran

2pergelaran

2pergelaran

10pergelaran

1 17 16 Program PengelolaanKekayaan Budaya

Jumlah pagelaran budayadaerah

2 pergelaran 2pergelaran

200.000 3pergelaran

250.000 3pergelaran

500.000 3pergelaran

500.000 3pergelaran

500.000

14pergelaran

1.950.000 Disporabudpar

1 18 Urusan Pemuda danOlah raga

1 18 16 Program PeningkatanPeran SertaKepemudaan

Jumlah cabor yang aktif 24 cabor 25 cabor 35.000 25 cabor 50.000 25 cabor 75.000 25 cabor 100.000 25 cabor 100.000

25 cabor 360.000 Disporabudpar,KONIJumlah klub pada semua

cabor98 club 99 club 99 club 99 club 100 club 100 club 100 club

1 18 20 Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahraga

Jumlah pelatih olahragapendidikan yang memilikikompetensi

24 orang 31 orang 50.000 35 orang 60.000 38 orang 75.000 41 orang 90.000 45orang

100.000

45 orang 375.000 Disporabudpar

Jumlah penyelenggaraan/ 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali


2011-2015

219

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)invitasi olahraga

1 11 UrusanPemberdayaanPerempuan

1 11 16 Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

jumlah lembaga berbasisgender yang diberdayakan

178 lembaga 182lembaga

50.000 186lembaga

50.000 190lembaga

60.000 190lembaga

75.000 190lembaga

75.000 190lembaga

310.000 BPPKB

II. Kebijakan PeningkatanKualitas Kehidupanpolitik dan PenegakanHukum

1 19 Urusan KesatuanBangsa dan PolitikDalam Negeri

1 19 15 Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

Deteksi situasi keamananwilayah dan rawan bencana

peta rawanbencana danlaporansituasikeamanan

peta rawanbencanadanlaporansituasikeamanan

642.160 petarawanbencanadanlaporansituasikeamanan




750.000


3.592.160 Bakesbangpolinmas, SatpolPP, BadanPenanggulangan BencanaDaerah

1 19 16 Program PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

Terpeliharanya trantibmas OperasionalPol PP

Operasional Pol PP

373.000 Operasional PolPP

500.000 Operasional Pol PP

550.000 Operasional Pol PP

650.000 Operasional PolPP

750.000

Operasional PolPP

2.823.000 Bakesbangpolinmas, Satpol PP

1 19 18 Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

Jumlah pembinaan wawasankebangsaan

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

125.000 se Kab.Mojokerto




300.000

se Kab.Mojokerto

1.075.000 Bakesbangpolinmas, Satpol PP

1 19 20 Program PeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat

Jumlah Operasi tramtibmas 5 kali 5 kali 75.000 5 kali 150.000 5 kali 200.000 5 kali 250.000 5 kali 300.000

5 kali 975.000 Bakesbangpolinmas, Satpol PP

1 19 23 Program MendukungProses PenegakanHukum danPerlindungan HAM

Jumlah pembinaanKadarkum

4 kali 4 kali 200.000 4 kali 200.000 4 kali 250.000 4 kali 250.000 4 kali 300.000

4 kali 1.200.000 Bag. Hukum,Bakesbangpolinmas, Satpol PP


2011-2015

220

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

III. Kebijakan PeningkatanKualitas Aparatur danPelayanan Publik

1 20 UrusanPemerintahanUmum

1 20 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

tersedianya tanah asetPemerintah Daerah

semua SKPD semuaSKPD

12.103.254,5+10.000.000

semuaSKPD

20.000.000

semuaSKPD

20.000.000

semuaSKPD

18.000.000

semuaSKPD

18.000.000

semuaSKPD

98.103.254,50

DPPKA

1 20 17 Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Pelatihan, pembinaan danaplikasi pengelolaankeuangan serta aset daerah


10.750.959

semuaSKPD

9.000.000

semuaSKPD

9.500.000 semuaSKPD

10.000.000

semuaSKPD

10.000.000

semuaSKPD

60.250.959 DinasPendapatanPengelolaanKeuangan danAset

1 20 20 Program PeningkatanSistem Pengawasaninternal danPengendalianPelaksanaan kebijakanKDH

Pengendalian dan evaluasipelaksanaan pembangunan


1.250.000

semuaSKPD

1.250.000

semuaSKPD

1.250.000 semuaSKPD

1.300.000

semuaSKPD

1.300.000

semuaSKPD

6.350.000 Inspektorat

1 20 21 Program peningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

Jumlah pendidikanfungsional pengawasan

1 kali 1 kali 50.000 1 kali 75.000 1 kali 100.000 1 kali 150.000 1 kali 150.000

1 kali 525.000 Inspektorat

1 20 24 ProgramMengintensifkanPenangananPengaduan Masyarakat

Persentase penangananpengaduan administratif

100% 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 250.000

100% 1.100.000 Inspektorat,BakesbangpollinmasPersentase penerimaan/

penanganan unjuk rasa100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 26 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan

Penerbitan Perda sesuaikebutuhan aktual

100 % 100 % 500.000+200.000

100 % 750.000 100 % 800.000 100 % 800.000 100 % 800.000

100 % 3.850.000 Setda (BagianHukum)

1 20 28 Program PembinaanMental Spiritual

Jumlah pembinaankeagamaan bagi karyawan

5 kali 5 kali 1.425.000

5 kali 1.500.000

5 kali 1.600.000 5 kali 1.700.000

5 kali 1.800.000

5 kali 8.025.000 Setda (Bag.Kesejahteraanrakyat)

Terbantunya TDL padatempat peribadatan

0 1004tempat

441.760 4671tempat

3.745.500

4671tempat

3.745.500 4671tempat

3.745.500

4671tempat

3.745.500

4671tempat

15.423.760 DPPKA


2011-2015

221

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)ibadah ibadah ibadah ibadah ibadah ibadah

1 20 Program peningkatanPelayanan Prima

Jumlah jenis pelayananprima

4 jenis 4 jenis 200.000 4 jenis 250.000 4 jenis 250.000 4 jenis 250.000 4 jenis 250.000

4 jenis 1.200.000 BPPT,Dispendukcapil,RS/Puskesmas,DinasPendidikan

1 21 UrusanKepegawaian

1 21 15 Program PendidikanKedinasan

Pendidikan penjejangan danteknis fungsional

LPJ CPNS,pendidikanpenjejangan/fungsional

LPJ CPNS,pendidikanpenjejangan/fungsional

500.000+1.000.000

Pendidikanpenjejangan/fungsional

1.000.000


1.000.000 Pendidikanpenjejangan/fungsional

1.000.000


1.000.000


5.500.000 BKPP

1 21 17 Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Pengelolaan administrasikepegawaian

semuapegawai

semuapegawai

1.410.000

semuapegawai

1.750.000

semuapegawai

1.750.000 semuapegawai

1.750.000

semuapegawai

1.750.000

semuapegawai

8.410.000 BKPP

Pengujian kesehatanpegawai/pejabat struktural

Pegawai usia> 40 tahun


Pegawaiusia >40 tahun



Pegawaiusia >40tahun


1 21 18 Program PeningkatanDisiplin Pegawai danKualitas Personil

Peningkatan pembinaandisiplin pegawai melaluipembinaan waskat dankhusus


100.000 semuaSKPD

100.000 semuaSKPD

100.000 semuaSKPD

100.000 semuaSKPD

100.000

semuaSKPD

500.000 semua SKPD

1 10 UrusanKependudukan dancatatan sipil

1 10 15 Program penataanAdministrasiKependudukan

Aplikasi jaringan sisteminformasi administrasikependudukan (SIAK)

- mulaidilaksanakan

- dipungutretribusi

- aplikasiSIAK

-dipungutretribusi

624.942,6+130.243,48335

- aplikasiSIAK


2.000.000

- aplikasiSIAK


950.000 - aplikasiSIAK


950.000 - aplikasiSIAK

- tidak

dipungutretribusi

2.000.000

- aplikasiSIAK


6.655.186,08

Dispendukcapil

Gratis pengurusan KTP, KK,Akte kelahiran anak ke 1 - 2,Akte nikah non muslim

0% 25% 100% 100% 100% 100% 100%

1 22 UrusanPemberdayaan


2011-2015

222

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)masyarakat dandesa

1 22 17 Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam MembangunDesa

Jumlah program yangmelibatkan partisipasimasyarakat

4 program(PNPM,P3MD,Posyandu,TTG)

100% 157.500 100% 200.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 250.000

100% 1.057.000 Bapemas

1 22 18 Program PeningkatanKapasitas AparaturDesa

Terbinanya aparatur desa PembinaanKades (1kali)

PembinaanKades (1kali)

100.000 Pembinaan Kades(1 kali)



150.000 PembinaanKades (1kali)

200.000

Pembinaan Kades(1 kali)

750.000 Bapemas

1 22 19 Program PeningkatanPeran Perempuan

Jumlah kegiatan yangdilaksanakan organisasiwanita

2 kegiatan 2 kegiatan 100.000 2kegiatan

100.000 2kegiatan

100.000 2kegiatan

100.000 2kegiatan

100.000

2kegiatan

500.000 Bapemas

1 24 Urusan Kearsipan

1 24 15 Program PerbaikanSistem AdministrasiKearsipan

Meningkatnya tertibadministrasi kearsipan

20% 60% 720.520 70% 230.000 80% 230.000 85% 230.000 90% 230.000

90% 1.640.520 KantorPerpustakaan,Arsip danDokumentasi

1 24 17 Program PemeliharaanSarana dan PrasaranaKearsipan

Kapasitas penyimpanan arsipyang memenuhi syarat

20% 100%. 0 100% 100.000 100% 100.000 100% 150.000 100% 150.000

100% 500.000 KantorPerpustakaan,Arsip danDokumentasi

IV. Kebijakanmembangun sistemekonomi kerakyatanyang mampumenggerakkan sendi-sendi perekonomianberbasis potensidaerah yang unggul,kokoh dan stabil.

1 05 Urusan PenataanRuang

1 05 15 Program perencanaanTata Ruang

Jumlah rencana tata ruang(RTRW, RUTRK,/RDTRK,

19 dokumen 20dokumen

400.000+200.000

22dokumen

800.000 22dokumen

800.000 22dokumen

800.000 22dokumen

400.000

22dokumen

3.400.000 Bappeda, DPUCipta Karya


2011-2015

223

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)RTRK)

1 05 16 Program pemanfaatanRuang

Prosentase Pemanfaatanrencana tata ruang padasetiap perijinan

100% 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 250.000 Bappeda, DPUCipta Karya

1 05 17 Program pengendalianPenataan Ruang

Prosentase evaluasi rencanatata ruang

0 100% 200.000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 200.000 Bappeda, DPUCipta Karya

1 03 Urusan PekerjaanUmum

1 03 15 ProgramPembangunan Jalandan Jembatan

Persentase jalan kabupatenkonstruksi aspal(dari 864 km)

94,43 % 95% 10.000.000

96% 10.000.000

97% 11.000.000

98% 10.000.000

99% 10.000.000

99% 51.000.000 DPU Bina Marga

1 03 18 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan Jembatan

Persentase jalan kabupatenkondisi baik(dari 864 km)

71,86 % 73% 33.748.160

74% 20.000.000

75% 25.000.000

76% 20.000.000

77% 20.000.000

77% 118.748.160,00

DPU Bina Marga

1 03 24 ProgramPengembangan danPengelolaan jaringanIrigasi, Rawa danJaringan Pengairanlainnya

Luas layanan jaringan irigasiteknis (Ha)

17.190 Ha 17.190 Ha 4.525.275

17.190Ha

5.000.000

17.190Ha

5.000.000 17.190Ha

5.000.000

17.190Ha

5.000.000

17.190Ha

24.525.275,00

DPU Pengairan

Jumlah jaringan irigasi yangdirehabilitasi

20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 100lokasi

1 03 26 ProgramPengembangan,Pengelolaan dankonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air lainnya

Jumlah kumu la t i f waduk/embung yang dinormalisasi

0 lokasi 7 lokasi 300.000 10 lokasi 500.000 10 lokasi 500.000 12 lokasi 500.000 15 lokasi 500.000

54 lokasi 2.300.000 DPU Pengairan

Jumlah kumu la t i f sungaiyang dinormalisasi

0 sungai 2 sungai 4 sungai 6 sungai 7 sungai 8 sungai 27sungai

1 03 27 ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah

Jumlah desa terlayanijaringan PDAM

74 desa 74 desa 0 77 desa 100.000 77 desa 100.000 80 desa 100.000 80 desa 100.000

80 desa 400.000 PDAM, DPUCipta Karya danTata Ruang

Jumlah pelanggan PDAM 12.117pelanggan

13.417pelanggan

13.417pelanggan

14.700pelanggan

14.700pelanggan

15.700pelanggan

15.700pelanggan

Kumulatif jumlah prasaranasanitasi komunal

2 lokasi 7 lokasi 10 lokasi 13 lokasi 16 lokasi 19 lokasi 19 lokasi

1 03 29 ProgramPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

Kebersihan Kota (11 IKK)dan terpeliharanya LPJU(4400 titik LPJU)

70% 70% 2.445.098,816

75% 3.000.000

75% 3.000.000 80% 3.500.000

80% 3.500.000

80% 15.445.098,816

DPU CiptaKarya dan TataRuang

Kumulatif Penambahan LPJU 0 0 50 titik 50 titik 100 titik 100 titik 100 titik


2011-2015

224

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 03 30 Program

PembangunanInfrastrukturPerdesaan

Jumlah desa status sangatmaju dan maju (versi KPDT)

214 desa 214 desa 21.287.280

214 desa 25.000.000

215 desa 25.000.000

215 desa 25.000.000

216desa

25.000.000

216 desa 121.287.280

DPU Cipta Karyadan Tata Ruang

Persentase jalan lingkungankonstruksiaspal/paving/makadam (dari2484,61 km jalanlingkungan)

72,32% 72,5% 73% 73,5% 74% 74,5% 74,5%

Persentase pusatpermukiman yangmempunyai jalan lingkunganberkualitas baik (dari 1198dusun/lingkungan)

50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

1 07 UrusanPerhubungan

1 07 16 Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana dan FasilitasLLAJ

Persentase Kualitas dankuantitas rambu lalu lintas,RPPJ, APILL dan marka jalan

40 %,Sedang danbelummencukupi

45% 373.220 55% 400.000 60% 400.000 60% 450.000 65% 450.000

65% 2.073.220 Dishubkominfo

Persentase Prasaranapenunjang LLAJ (halte,guard drill)

25%, belummemadai

25% 35% 50% 60% 75% 75%

1 07 17 Program PeningkatanPelayanan Angkutan

Ketertiban angkutan umumdan perparkiran

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto





450.000

se Kab.Mojokerto

2.205.090 Dishubkominfo

2 07 UrusanPerindustrian

2 07 16 ProgrampengembanganIndustri Kecil danMenengah

Meningkatnya Jumlahpengusaha industri kecil danmenengah yang sehat (dari2790 IKM)

25% 30% 1.770.744,381

40% 1.770.744,381

50% 1.770.744,381

60% 1.770.744,381

70% 1.770.744,381

80% 8.853.721,905

Disperindag

2 07 19 ProgramPengembanganSentra-sentra IndustriPotensial

Peningkatan kualitas sentraindustri kecil (pembinaan 5sentra)

20% 20% 100.000 40% 200.000 60% 200.000 70% 200.000 80% 250.000

80 950.000 Disperindag

2 06 UrusanPerdagangan

2 06 15 Program PerlindunganKonsumen dan

Peningkatan pengelolaanpasar

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

625.000 se Kab.Mojokert



625.000 se Kab.Mojokert

625.000

se Kab.Mojokert

3.125.000 Disperindag


2011-2015

225

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)PengamananPerdagangan

(14 pasar) o o o

Persentase penangananpengaduan konsumen

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 16 Program PeningkatanKerjasamaPerdaganganInternasional

Jumlah mengikuti kegiatanpromosi pasar regional,nasional, dan internasional

4 kali (TMII,Jatim Expo,JabarFashion danCraft)

4 kali 100.000 4 kali 200.000 4 kali 200.000 4 kali 250.000 4 kali 250.000

4 kali 1.000.000 Disperindag,Bag.Perekonomian

2 06 19 Program pembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan

Terbina dan tertatanyapedagang kaki lima

Pembinaan 1kali


1 kali 600.000 Disperindag,Bag.Perekonomian

2 01 Urusan Pertanian

2 01 15 Program peningkatanKesejahteraan Petani

Kumulatif Jumlah desapenerima programpengembangan usahaagribisnis

94 desa 111 desa 0 126 desa 100.000 141 desa 100.000 156 desa 100.000 171desa

100.000

171 desa 400.000 Dinas Pertanian

2 01 16 Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

Peningkatan prasaranausaha tani

3 lokasi 50 lokasi 15.020.470

50 lokasi 15.020.470

50 lokasi 15.020.470

50 lokasi 15.020.470

50 lokasi 15.020.470

250lokasi

75.102.350 Dinas Pertanian

2 01 19 Program PeningkatanProduksi Pertanian /Perkebunan

Produksi padiJagungkedelai

303.875,47ton151.701,03ton2.08 ton

312.000ton153.000ton4 ton

11.075.000

319.000ton154.000ton4.500ton

10.000.000

327.000ton156.000ton4.500 ton

10.000.000

334.000ton157.0000ton4.500 ton

10.000.000

342.000ton159.000ton4.500ton

10.000.000

342.000ton159.000ton4.500ton

51.075.000 Dinas Pertanian

Ketersediaan bahan pangandaerahberas

180,449 ton 184,000ton

186,000ton

190,000ton

194,000ton

194,000ton

194.000ton

2 01 22 Program PeningkatanProduksi HasilPeternakan

Pembinaan peningkatanusaha ternak

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto





200.000

se Kab.Mojokerto

1.000.000 DinasPeternakan danPerikanan

Persentase peningkatanjumlah ternakSapi potong (66.175 ekor)Sapi perah (2.614 ekor)Kambing (156.260 ekor)Ayam potong (1.241.065

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %


2011-2015

226

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)ekor)Ayam petelur(275.471 ekor)Itik (246.018 ekor)

2 02 Urusan kehutanan

2 02 16 Program RehabilitasiHutan dan Lahan

Pelestarian penghijauanlahan kritis dan hutankemasyarakatan

2 program(PLA,Rehabilitasihutan danlahan 450ha)

2 program 1.227.980

2program

1.250.000

2program

1.250.000 2program

1.250.000

2program

1.250.000

10program

6.227.980 Dinas Hutbun

2 05 Urusan Kelautandan Perikanan

2 05 20 ProgramPengembanganBudidaya Perikanan

Pembinaan usaha budidayaikan (5 lokasi)

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

1.606.100

se Kab.Mojokerto

1.700.000

se Kab.Mojokerto

1.700.000 se Kab.Mojokerto

1.700.000

se Kab.Mojokerto

1.700.000

se Kab.Mojokerto

8.406.100 DinasPeternakan danPerikanan

Operasional Balai Benih Ikan(BBI)

1 balai 1 balai 1 balai 1 balai 1 balai 1 balai 1 balai

1 15 Urusan Koperasidan Usaha KecilMenengah

1 15 15 Program penciptaanIklim Usaha UKM yangKondusif

Terbinanya kelompok UKM se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto





500.000

se Kab.Mojokerto

2.425.000 Dinkop danUMKM

1 15 16 ProgrampengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUKM

Jumlah sasaran pembinaankewirausahaan UKM

10kelompok

10kelompok

600.000 10kelompok

600.000 10kelompok

600.000 10kelompok

600.000 10kelompok

600.000

10kelompok

3.000.000 Dinkop danUMKM,Disperindag

1 15 18 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

Persentase pembinaanusaha koperasi. (dari 747koperasi)

45,1 % 60 % 125.000 70 % 200.000 80 % 200.000 90 % 200.000 100 % 200.000

100% 925.000 Dinkop danUMKM

Persentase koperasi yangmenerapkan prinsipakuntabilitas danpengendalian koperasi.

35% 40% 45% 50% 55% 60% 60%

2 04 Urusan Pariwisata

2 04 15 Program Promosi skala regional dan 4 media 4 media 100.000 4 media 150.000 4 media 150.000 4 media 150.000 4 media 150.00 4 media 700.000 Disporabudpar


2011-2015

227

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)pengembanganPemasaran Pariwisata

nasional promosi promosi promosi promosi promosi promosi 0 promosi

2 04 16 ProgrampengembanganDestinasi Pariwisata

Peningkatan kualitas obyekwisata

2 lokasi 2 lokasi 100.000+100.000

2 lokasi 250.000 2 lokasi 250.000 2 lokasi 250.000 2 lokasi 300.000

2 lokasi 1.250.000 Disporabudpar

2 04 17 ProgramPengembanganKemitraan

Kumulatif jumlah programkemitraan

5 obyekwisata

5 obyekwisata

0 5 obyekwisata

0 5 obyekwisata

0 5 obyekwisata

0 5 obyekwisata

100.000

5 obyekwisata

100.000 Disporabudpar

2 03 Urusan EnergiSumber DayaMineral

2 03 15 Program pembinaandan PengawasanBidang Pertambangan

Pembinaan kegiatan usahapertambangan

4 wilayahkecamatan

18Kecamatan

100.000 18Kecamatan

120.000 18Kecamatan

130.000 18Kecamatan

140.000 18Kecamatan

150.000

18Kecamatan

640.000 Setda (Bagianperekonomian)

2 03 17 Program Pembinaandan PengembanganBidang Ketenagalistrikan

Pengembangan energialternatif terbarukan

3 lokasiPLTM

- 0 - 0 1 Lokasi 0 - 0 1 Lokasi 0 5 lokasi 0 Bappeda, BLH,Setda (Bagianperekonomian)

1 04 Urusan Perumahan

1 04 15 ProgramPengembanganPerumahan

Pengembangan perumahanbaru

3 lokasi 1 lokasi 0 1 lokasi 0 1 lokasi 0 1 lokasi 0 1 lokasi 0 5 lokasi 0 DPU Cipta Karyadan Tata Ruang

1 04 16 Program LingkunganSehat Perumahan

Kumulatif jumlah desa yangterlayani Prasarana danSarana Air Bersih ( PSAB)

76 desa 82 desa 1.572.470

86 desa 1.500.000

90 desa 1.500.000 94 desa 1.500.000

98 desa 1.500.000

98 desa 7.572.470 DPU Cipta Karyadan Tata Ruang

1 04 19 Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

Jumlah unit PMK 2 unit - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000

- 500.000 DPU Cipta Karyadan Tata Ruang

1 25 Urusan Komunikasidan Informatika

1 25 15 ProgramPengembanganKomunikasi, Informasidan Media massa

Meningkatnya jumlah saranaIT dan jenis media informasiyang digunakan (KIM, WikaFM, Tabloid Majatama, Web)


900.000 4kelompok

900.000 4kelompok

900.000 4kelompok

900.000 4kelompok

900.000

4kelompok

4.500.000 Dishubkominfo

1 25 18 Program KerjasamaInformasi dengan

Terjalinnya kerjasamadengan mass media (media

80% 80% 1.985.000

80% 2.000.000

80% 2.000.000 80% 2.000.000

80% 2.000.000

80% 9.985.000 Setda (Bag.Humas dan


2011-2015

228

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Media massa cetak dan elektronik) Protokol)

2 08 UrusanTransmigrasi

2 08 17 Program TransmigrasiRegional

Pembinaan kesiapan pesertatransmigrasi

Jumlahpesertatransmigrasi6 KK = 21jiwa

10 KK 100.000 20 KK 100.000 20 KK 100.000 20 KK 100.000 20 KK 100.000

20 KK 500.000 Disnakertrans

1 08 Urusan LingkunganHidup

1 08 16 Program Pengendalianpencemaran danperusakan LingkunganHidup

Pembinaan peningkatankualitas lingkungan hidupdan pelayanan uji lab

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

1.043.400

se Kab.Mojokerto

1.000.000

se Kab.Mojokerto

1.000.000 se Kab.Mojokerto

1.000.000

se Kab.Mojokerto

1.000.000

se Kab.Mojokerto

5.043.400 BLH

V. KebijakanPenanggulanganKemiskinan, PerluasanLapangan Kerja, danPerbaikan IklimKetenagakerjaan

1 14 Urusan TenagaKerja

1 14 15 Program PeningkatanKualitas danProduktifitas TenagaKerja

Jumlah Tenaga kerja yangmemenuhi ketentuanstandar kompetensi kerja

100 orangtenaga kerjaterlatih


780.000 170orangtenagakerjaterlatih

780.000 170 orangtenagakerjaterlatih

780.000 170 orangtenagakerjaterlatih

780.000 170orangtenagakerjaterlatih

780.000

850orangtenagakerjaterlatih

3.900.000 Disnakertrans

1 14 16 Program PeningkatanKesempatan Kerja

Adanya sistem informasilapangan kerja (AKAL, AKAD,AKAN)

100% 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

100% 500.000 Disnakertrans

1 14 17 Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan

Pembinaan organisasiketenagakerjaan, pembinaanhubungan bipartit,tripartit,dewan pengupahan

3 kali 3 kali 50.000+ 50.000

3 kali 100.000 3 kali 150.000 3 kali 150.000 3 kali 200.000

3 kali 700.000 Disnakertrans

% perusahaan yangmemenuhi norma kerjaperempuan dan anak (dari

25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75% 75%


2011-2015

229

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)550 perusahaan)

VI. KebijakanPeningkatanKesalehan Sosial danKerukunan AntarUmat Beragama

1 13 Urusan Sosial

1 13 15 ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KAT dan PMKSlainnya

Persentase jumlah anakterlantar yang berhasil dibinabaik di dalam maupun diluarpanti

90% 90% 270.000 90% 270.000 90% 300.000 90% 300.000 90% 300.000

90% 1.440.000 Dinas Sosial

1 13 16 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Persentase PMKS penerimamanfaat yang mampumelaksanakan peranan danfungsi sosial

70% 70% 255.000 75% 255.000 75% 275.000 75% 275.000 80% 300.000

80% 1.360.000 Dinas Sosial

1 13 20 Program Pembinaaneks PenyandangPenyakit Sosial (eksnapi, PSK, narkoba,dan Penyakit Sosiallainnya)

Jumlah operasi tramtibmas 3 kali(opsrutin/tahun)


3 kali 750.000 Dinas Sosial

Pekerja sosial dan tenagakerja sosial yangkompeten/terlatih

3 tenaga(1 dokter, 2perawat)

3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga

1 13 21 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Prosentase PMKS penerimamanfaat yang mampuberperan dalampenyelanggaraankesejahteraan sosial (dari 80orang)

70% 70% 75.000 70% 75.000 75% 75.000 75% 75.000 80% 75.000 80% 375.000 Dinas Sosial

VII. KebijakanPerencanaanpembangunan danpenganggaran yangberbasis kinerja.

1 06 UrusanPerencanaanPembangunan

1 06 15 Program Tersedianya data dan 4 media 4 media 235.000 4 media 250.000 4 media 300.000 4 media 300.000 4 media 300.00 4 media 1.385.000 Bag. PDE,


2011-2015

230

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Pengembangan Data /Informasi

informasi pembangunan informasi informasi informasi informasi informasi informasi

0 informasi Bappeda

1 06 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tersusunnya RKPD ada ada 1.925.000

ada 2.000.000

ada 2.000.000 ada 2.000.000

ada 2.000.000

ada 9.925.000 Bappeda

Persentase kesesuaian RKPDdengan usulan Musrenbang

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Persentase kesesuaianantara muatan RKPD denganRPJMD

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Persentase kesesuaianantara muatan RPJMDdengan visi, misi, danprogram Bupati terpilih

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Terdapatnya Pengendaliandan Evaluasi PerencanaanPembangunan

ada ada ada ada ada ada ada

Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan PerencanaanPembangunan

tidak ada ada ada ada ada ada ada

Evaluasi Hasil PelaksanaanPembangunan

ada ada ada ada ada ada ada

1 06 22 Program PerencanaanPembangunanEkonomi

Perencanaan bidangekonomi pedesaan

tersusun tersusun 570.000 tersusun 570.000 tersusun 570.000 tersusun 570.000 tersusun 570.000

tersusun 2.850.000 DinasKoperasi danUMKM, DinasPertanian,Bappeda

1 06 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya

Perencanaan bidang sosialbudaya

Tersusunnyadatapendudukmiskin dankoordinasiprogramtaskin Kab.Mojokerto

Kab.Mojokerto

580.000 Kab.Mojokerto




580.000

Kab.Mojokerto

2.900.000 Bappeda

Total 259.837.647,38

255.181.080,33

262.804.043,98

279.533.069,98

295.162.569,98


2011-2015

231

Kebutuhan pendanaan tersebut lebih merupakan ancar-ancar atau

tentunya tidak bisa tepat karena masih banyak faktor yang mempengaruhi

seperti perkembangan perekonomian nasional, tingkat kemahalan

konstruksi, alokasi dana perimbangan dari Pemerintah (Pusat), ketentuan

dana perimbangan dan dana tugas pembantuan, kebutuhan lain yang

tidak bisa dihindarkan, serta situasi dan kondisi di daerah yang

memerlukan penanganan segera.


2011-2015

232

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah ditujukan untuk memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja daerah

dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih

indikator capaian kinerja. Ada 3 (tiga) aspek yang dipergunakan dalam

melihat indikator kinerja Daerah Tahun 2011-2015 yaitu Aspek

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya

Saing Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah disajikan sebagaimana

matrik berikut :

Tabel 9.1Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKabupaten Mojokerto

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/ INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNANDAERAH

KondisiKinerja padaawal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja

pada akhirperiodeRPJMDTahun

2010Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ASPEK KESEJAHTERAANMASYARAKAT

1. Kesejahteraan danPemerataan Ekonomi

1.1. Pertumbuhan Ekonomi 5.6 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.1

1.2. Pertumbuhan PDRB 5,18 5,30 5,40 5,62 5,78 5,90 5,90

1.3. PDRB per kapita 13.206.308,05

13.367.512,66

13.553.516,21

13.813.923,58

14.136.330,80

14.483.538,96

14.483.538,96

1.4. Indeks PembangunanManusia (IPM)

73.17 73.50 73.6 73.7 73.8 73.9 73.9

1.5. Tingkat Kemiskinan (%) 20.4 20.2 19.7 18.7 17.7 16.7 16.7

1.6. Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (%)

5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.3


2011-2015

233

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Pendidikan

1.1. Angka melek huruf 94,10% 95,50% 96,80% 98,10% 99,00% 100% 100%

1.2. APM SD/MI 99,80 99,80 99,80 99,85 99,85 99,90 99,90

1.3. APM SMP/MTs 94,57 94,57 94,60 94,60 94,61 94,61 94,61

1.4. APK SD/MI 102,19 102,20 102,25 102,28 102,30 102,32 102,32

1.5. APK SMP/MTs 94,80 94,80 94,82 94,84 94,86 94,88 94,88

1.6 APM SMA/MA/SMK 73,80 73,80 73,85 73,90 73,95 74,00 74,00

1.7 APK SMA/ MA /SMK 74,12 74,36 74,9 75,8 76,5 77,4 77,4

2. Kesehatan

2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) 68,5 68,5 68,5 69,0 69,5 70,0 70,0

2.2 Angka Kesakitan 17,00 17,00 16,50 16,50 16,00 16,00 16,00

2.3 Angka Kematian Bayi (per1000)

6,30 6,10 5,90 5,70 5,50 5,50 5,50

2.4 Persentase ketersediaan obatdan vaksin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.5 Jumlah Kasus Kematian Ibu 6 5 4 3 2 0 0

2.6 Prevalensi kurang gizi padaanak (%)

15,50 15,30 15,10 14,90 14,70 14,50 14,50

3. PemberdayaanPerempuan

3.1 jumlah lembaga berbasisgender yang diberdayakan

178 lembaga 182lembaga

186lembaga

190lembaga

190lembaga

192lembaga

192lembaga

4. Keluarga Sejahtera danKeluarga Berencana

4.1 Jumlah peserta KB aktif/PA 186.647 186.647 186.847 186.947 187.047 187.147 187.147

4.2 Jumlah peserta KB aktifmandiri

115.068 115.068 115.568 115.818 116.068 116.318 116.318

5. Sosial

5.1

Persentase jumlah anak danbalita terlantar yang berhasildibina baik di dalam maupundiluar panti

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

5.2

Prosentase PMKS penerimamanfaat yang mampuberperan dalampenyelanggaraankesejahteraan sosial

70% 70% 75% 75% 75% 80% 80%

5.3Rasio angka perceraianterhadap jumlah rumahtangga

0,200 0,200 0,190 0,180 0,175 0,170 0,170


2011-2015

234

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5.4 Pemakai narkoba (%penurunan)

2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0

5.5 Indeks penghuni panti sosial(2008 = 100)

99 99 98 97 96 95 95

6. Tenaga kerja

6.1

Jumlah Tenaga kerja yangmemenuhi ketentuanstandar kompetensi kerja

100 orangtenaga kerja

terlatih

170 orangtenaga

kerjaterlatih

170 orangtenaga

kerjaterlatih

170 orangtenaga

kerjaterlatih

170 orangtenaga

kerjaterlatih

170orang

tenagakerja

terlatih

170 orangtenaga

kerjaterlatih

6.2% perusahaan yangmemenuhi norma kerjaperempuan dan anak

25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75% 75%

7 Koperasi dan UMKM

7.1

Persentase koperasi yangmenerapkan prinsipakuntabilitas danpengendalian koperasi.

35% 40% 45% 50% 55% 60% 60%

7.2 Jumlah Koperasi aktif 598 598 598 598 598 598 598

ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Pendidikan

1.1.Rasio ketersediaansekolah/penduduk usiasekolah pendidikan dasar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2

Persentase kualitasprasarana dan saranapendidikan yang memadai(SDN/MIN = 501,SMPN/MTsN = 38)

30% 35% 42% 48% 50% 60% 60%

1.3

Rasio ketersediaansekolah/penduduk usiasekolah pendidikanmenengah

90% 90% 90% 95% 95% 100% 100%

1.4

Persentase kualitas prasaranadan sarana pendidikan yangmemadai (dari 12 SMAN dan2 MAN)

71% 71% 79% 86% 93% 93% 93%

1.5Persentase SMK memilikibengkel kerja kejuruan

63% 63% 75% 88% 88% 100% 100%

2 Kesehatan

2.1

Jumlah puskesmas yangmemiliki fasilitas rawat inap(dari 27 Puskesmas dan 55Pustu)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


2011-2015

235

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.2Persentase balita gizi burukyang mendapat perawatan

100 %86 kasus

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.3Persentase ibu bersalin yangditolong oleh tenagakesehatan

85% 87% 90% 93% 96% 100% 100%

3. Pekerjaan Umum

3.1Persentase jalan kabupatenkonstruksi aspal (dari 864km)

94,43 % 95% 96% 97% 98% 99% 99%

3.2 Persentase jalan kabupatenkondisi baik (dari 864 km)

71,86 % 73% 74% 75% 76% 77% 77%

3.3Luas layanan jaringan irigasiteknis (Ha)

17.190 Ha 17.190Ha

17.190 Ha 17.190 Ha 17.190Ha

17.190Ha

17.190Ha

3.4Jumlah kumulat i f waduk/embung yang dinormalisasi


3.5Jumlah kumulat i f sungaiyang dinormalisasi

0 sungai 2 sungai 4 lokasi 6 lokasi 7 lokasi 8 lokasi 8 lokasi

3.6Jumlah desa terlayanijaringan PDAM

74 desa 74 desa 77 desa 77 desa 80 desa 80 desa 80 desa

3.7

Persentase jalan lingkungankonstruksiaspal/paving/makadam (dari2484,61 km jalan lingkungan)

72,32% 73% 74% 74,5% 75% 75,5% 75,5%

3.8

Persentase pusatpermukiman yangmempunyai jalan lingkunganberkualitas baik (dari 1198dusun/lingkungan)

50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

3.9Kebersihan Kota (11 IKK) danterpeliharanya LPJU(4400 titik LPJU)

70% 70% 75% 75% 80% 80% 80%

4 Perumahan

4.1 Pengembangan perumahanbaru


5 Penataan Ruang

5.1Jumlah rencana tata ruang(RTRW, RUTRK,/RDTRK,RTRK)

19 dokumen 21dokumen

22dokumen

22dokumen

22dokumen

22dokume

n

22dokumen

5.2Prosentase Pemanfaatanrencana tata ruang padasetiap perijinan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.3 Prosentase evaluasi rencanatata ruang

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2011-2015

236

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 PerencanaanPembangunan

6.1Tersedianya data daninformasi pembangunan

4 mediainformasi

4 mediainformasi

4 mediainformasi

4 mediainformasi

4 mediainformasi

4 mediainformas

i

4 mediainformasi

6.2Persentase kesesua ianRKPD dengan usulanMusrenbang

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6.3

Persentase kesesua ianantara muatan RPJMDdengan v is i , mis i , danprogram Bupat i terp i l ih

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7. Perhubungan

7.1

Persentase Kualitas dankuantitas rambu lalu lintas,RPPJ, APILL dan marka jalan

40 %,Sedang dan

belummencukupi

45% 55% 60% 60% 65% 65%

7.2Persentase Prasaranapenunjang LLAJ (halte, guarddrill)

25%, belummemadai

25% 35% 50% 60% 75% 75%

8 Lingkungan Hidup

8.1Pembinaan peningkatankualitas lingkungan hidup danpelayanan uji lab

se kabupaten sekabupaten

sekabupaten

sekabupaten

sekabupaten

sekabupat

en

sekabupaten

8.2

Pengendalian bebanpencemaran air limbahindustri (% penurunan bebanpencemaran parameter kunciBOD, COD)

18 20 23 26 29 32 32

8.3

Pengendalian pencemaranemisi sumber tidak bergerak(% pemenuhan jumlahindustri baku mutu)

19 20 25 30 35 40 40

8.4pengendalian limbah B3 (%ketaatan terhadap per-UUPengelolaan Limbah B3)

19 20 25 30 35 40 40

9 Kependudukan danCatatan Sipil

9.1

Aplikasi jaringan SistemInformasi AdministrasiKependudukan (SIAK)

- mulaidilaksanakan

- dipungutretribusi

- aplikasiSIAK

- aplikasiSIAK

- aplikasiSIAK

- aplikasiSIAK

-aplikasi

SIAK

- aplikasiSIAK


10 sosial

10.1Pekerja sosial dan tenagakerja sosial yangkompeten/terlatih

3 tenaga(1 dokter, 2

perawat)

3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga 3 tenaga


2011-2015

237

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11 Tenaga Kerja

11.1Adanya sistem informasilapangan kerja (AKAL, AKAD,AKAN)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11.2 ILOR 0,080 0,080 0,085 0,090 0,095 0,095 0,095

11.3 Indeks jumlah kecelakaankerja (2008 = 100)

95,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 75,0

12 Koperasi dan Usaha KecilMenengah

12.1Terbinanya Kelompok UKM se Kab.

Mojokertose Kab.

Mojokertose Kab.

Mojokertose Kab.

Mojokertose Kab.

Mojokertose Kab.

Mojokerto

se Kab.Mojokerto

12.2

jumlah sasaran pembinaankewirausahaan UKM

10kelompok

(danaDBHCT)

10kelompok

(danaDBHCT)

10kelompok

(danaDBHCT)

10kelompok

(danaDBHCT)

10kelompok

(danaDBHCT)

10kelompok (danaDBHCT)

10kelompok

(danaDBHCT)

13 Kesatuan bangsa danpolitik dalam negeri

13.1

Deteksi situasi keamananwilayah dan rawan bencana

peta rawanbencana dan

laporansituasi

keamanan

petarawan

bencanadan

laporansituasi

keamanan

peta rawanbencana

dan laporansituasi

keamanan

peta rawanbencana

dan laporansituasi

keamanan

petarawan

bencanadan

laporansituasi

keamanan

petarawan

bencanadan

laporansituasi

keamanan

petarawan

bencanadan

laporansituasi

keamanan

13.2Jumlah pembinaan wawasankebangsaan

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokert

o

se Kab.Mojokerto

13.3 Jumlah pembinaan Kadarkum 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

13.4 Indeks korban kejahatan(2008 = 100)

99,5 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,5

13.5 Indeks tindak pidanapencurian dan pembunuhan

99,0 99,0 98,5 98,1 97,6 97,2 97,2

13.6 penurunan kecelakaan lalulintas (%)

1,5 1,5 1,7 2,0 2,4 2,8 2,8

13.7 indeks perkelahian antarpelajar (2008 = 100)

99,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 95,0

14 Pemerintahan umum

14.1 Tersedianya tanah asetPemerintah Daerah

Semua SKPD SemuaSKPD

SemuaSKPD

SemuaSKPD

SemuaSKPD

SemuaSKPD

SemuaSKPD

14.2Pelatihan, pembinaan danaplikasi pengelolaankeuangan serta aset daerah


semuaSKPD

semuaSKPD

semuaSKPD

semuaSKPD

semuaSKPD

14.3Pengendalian dan evaluasipelaksanaan perencanaanpembangunan


semuaSKPD

semuaSKPD

semuaSKPD

semuaSKPD

semuaSKPD


2011-2015

238

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

14.4 Jumlah pendidikan fungsionalpengawasan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

14.5 Jumlah jenis pelayanan prima 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis

14.6Terbantunya TDL padatempat peribadatan

0 1004tempatibadah

4671tempatibadah

4671tempatibadah

4671tempatibadah

4671tempatibadah

4671tempatibadah

14.7Rasio jumlah dan besarkerugian Negara terhadapAPBD

1,259 1,259 0,239 0,219 0,199 0,179 0,179

14.8 Rasio perda yang disahkan(%)

70 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0

15 Kepegawaian

15.1

Jumlah peserta pendidikanpenjejangan dan teknisfungsional

LPJ CPNS,pendidikan

penjejangan/fungsional

LPJ CPNS,pendidika

npenjejang

an/fungsional

pendidikanpenjejanga

n/fungsional

pendidikanpenjejanga

n/fungsional

pendidikan

penjejangan/

fungsional

pendidikan

penjejangan/

fungsional

pendidikan

penjejangan/

fungsional

15.2 Pengelolaan administrasikepegawaian

semuapegawai

semuapegawai

semuapegawai

semuapegawai

semuapegawai

semuapegawai

semuapegawai

16 PemberdayaanMasyarakat dan Desa

16.1

Terbinanya aparatur desa PembinaanKades (1 kali)


PembinaanKades (1

kali)

PembinaanKades (1

kali)


Pembinaan

Kades (1kali)


17 Komunikasi danInformatika

17.1

Meningkatnya jumlah saranaIT dan jenis media informasiyang digunakan (KIM, WikaFM, Tab. Majatama, Web)


4 kelompok 4 kelompok 4kelompok

4kelompo

k

4kelompok

18 Kearsipan

18.1 Meningkatnya tertibadministrasi kearsipan

20% 60% 70% 80% 85% 90% 90%

18.2 Kapasitas penyimpanan arsipyang memenuhi syarat

20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Transmigrasi

19.1

Pembinaan kesiapan pesertatransmigrasi

Jumlahpeserta

transmigrasi6 KK = 21

jiwa

10 KK 20 KK 20 KK 20 KK 20 KK 20 KK

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Kebudayaan


2011-2015

239

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1Jumlah fasilitasi pergelaranbudaya

2 pergelaran 2pergelara

n

2pergelaran

2pergelaran

2pergelara

n

2pergelar

an

2pergelara

n

1.2Jumlah inventarisasi, dandokumentasi kelompokbudaya


24kelompok

24kelompok

24kelompok

24kelompo

k

24kelompok

2 Pemuda dan Olahraga

2.1 Jumlah cabor yang aktif 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor 24 cabor

2.2Jumlah penyelenggaraan/invitasi olahraga

10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

3 Pertanian

3.1

ProduksipadiJagungkedelai

303.875,47Ton

151.701,03ton

2.08 ton

311.955ton

156.251ton

4.63 ton

319.442 ton160.17 ton4.917 ton

326.949 ton117.355 ton

5.200 ton

336.2 ton167.46 ton5.382 ton

346.322ton

170.472ton

5.705 ton

346.322ton

170.472ton

5.705 ton

3.2

Persentase peningkatanjumlah ternakSapi potong (66.175 ekor)Sapi perah (2.614 ekor)Kambing (156.260 ekor)Ayam potong (1.241.065ekor)Ayam petelur(275.471 ekor)Itik (246.018 ekor)

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 10 %

4 Energi Sumber DayaMineral

4.1Pembinaan kegiatan usahapertambangan

4 wilayahkecamatan

18Kecamata

n

18Kecamatan

18Kecamatan

18Kecamata

n

18Kecamat

an

18Kecamata

n

4.2 Pengembangan energialternatif terbarukan

3 lokasi PLTM - - 1 Lokasi - 1 Lokasi -

5 Pariwisata

5.1 program promosi skalanasional dan internasional

4 mediapromosi

4 mediapromosi

4 mediapromosi

4 mediapromosi

4 mediapromosi

4 mediapromosi

4 mediapromosi

5.2 Peningkatan kualitas obyekwisata


6 Kelautan dan Perikanan

6.1Pembinaan usaha budidayaikan (5 lokasi)

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokerto

se Kab.Mojokert

o

se Kab.Mojokerto

7. Perdagangan


2011-2015

240

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7.1

Jumlah mengikuti kegiatanpromosi pasar regional,nasional, dan internasional

4 kali (TMII,HUT

Prop.Jatim,Jatim Expo,

Jabar Fashiondan Craft)

4kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

8 Perindustrian

8.1

Meningkatnya Jumlahpengusaha industri kecil danmenengah yang sehat (dari2790 IKM)

25% 30% 40% 50% 60% 70% 70%

Dari tabel tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang

diartikan sebagai keadaan yang relatif berkecukupan atau

relatif tidak kekurangan, baik dari dimensi fisik atau materi,

tetapi juga dimensi rohani.

Dari aspek Kesejahteraan Masyarakat ini, terdapat

beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5

(lima) tahun ke depan yaitu :

a. Terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya dalam berbagai

urusan dan program pembangunan, agar mampu

mengurangi pengangguran terbuka menjadi 4,3 % pada

Tahun 2015. Sasaran ini dicapai dengan mendorong

kegiatan usaha perekonomian pada berbagai program

pembangunan seperti pertanian, perikanan, peternakan,

industri, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan

sebagainya. Perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6

% per tahun dengan mendorong perananan masyarakat

dalam membangun. Dalam kaitan ini prioritas

pembangunan diletakkan pada peningkatan investasi,

hubungan industrial yang harmonis, revitalisasi pertanian

dalam arti luas. Disamping itu dalam rangka ketahanan


2011-2015

241

ekonomi rakyat maka prioritas pembangunan diberikan

pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah; Peningkatan BUMD; Peningkatan kualitas SDM

tenaga kerja trampil.

b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan dan pendapatan

masyarakat. Dalam kaitan ini prioritas pembangunan

diletakkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan

dan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatnya

kualitas yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial

masyarakat. Untuk sasaran ini prioritas pembangunan

diletakkan pada peningkatan akses masyarakat pada

layanan pendidikan yang lebih berkualitas, layanan

kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan perlindungan

dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan

dan peran perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk,

pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil dan

berkualitas serta peningkatan kualitas kerukunan hidup

beragama. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan

mencapai 73,9 pada akhir tahun perencanaan, sedangkan

Angka Harapan Hidup diharapkan mencapai 70,0.

c. Membaiknya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan

Sumber Daya Alam yang mengarah pada prinsip

pembangunan yang berkelanjutan, dengan prioritas

pembangunan yang diletakkan pada perbaikan pengelolaan

Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

d. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh

meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana

penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan


2011-2015

242

kesejahteraan masyarakat, sehingga prioritas diarahkan

pada percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Aspek Pelayanan Umum

Secara umum tugas pemerintahan memang paralel

dengan pelayanan umum masyarakat. Kualitas pelayanan

umum lekat dengan pelayanan yang cepat, murah, berkualitas,

transparan yang lebih dikenal dengan pelayanan prima.

Beberapa indikator program pembangunan yang terkait erat

dengan pelayanan umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan

meningkatnya kualitas pendidikan yang antara lain ditandai

oleh : ketersediaan prasarana dan sarana sekolah yang

cukup (rasio dengan jumlah penduduk), kualitas prasarana

dan sarana, manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik,

termasuk menekan biaya dasar pendidikan. Untuk

mewujudkan terciptanya tenaga yang siap memasuki dunia

kerja maka peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan

merupakan pilihan strategis. Karenanya peningkatan jumlah

SMK masih diperlukan, disamping peningkatan ragam dan

kapasitas bengkel kerja kejuruan dalam rangka

menciptakan tenaga siap pakai maupun tenaga kerja yang

justru siap mandiri, wira usaha dan membuka lapangan

kerja. Penciptaan tenaga kerja terampil juga ditempuh

melalui pendidikan non formal pada Balai Latihan Kerja.

b. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk

memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu akses

atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Sasaran yang ingin

dicapai dalam pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun

ke depan adalah peningkatan jumlah puskesmas yang

memiliki fasilitas rawat inap mencapai 13.3 %, peningkatan


2011-2015

243

pelayanan balita gizi buruk hingga 100%, peningkatan

pelayanan ibu melahirkan 100 %, peningkatan kualitas

prasarana dan sarana puskesmas maupun rumah sakit.

c. Terciptanya rasa aman, tidak adanya ketegangan dan

ancaman konflik antar kelompok maupun golongan

masyarakat, menurunnya angka kriminalitas, pasti menjadi

harapan besar bagi warga masyarakat. Karenanya

pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan kadarkum

masih akan diselenggarakan pada setiap tahunnya.

d. Kualitas pelayanan umum tidak terlepas dari kualitas

sumberdaya aparatur, baik dari aspek

kemampuan/profesinalisme, kinerja, maupun mental

attitude aparatur. Aparatur yang bersih, akuntabel dan

bebas KKN sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan

umum yang baik. Karenanya pelatihan pengelolaan

keuangan daerah, pendidikan fungsional pengawas,

pelayanan prima, pembinaan keagamaan karyawan, serta

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Demikian juga dengan pengawasan melekat maupun

periodik fungsional, penindakan pelanggaran disiplin

pegawai, di tingkat kabupaten sampai tingkat desa akan

ditingkatkan.

e. Pelayanan umum yang berkaitan dengan administrasi

kependudukan ditingkatkan, baik yang menyangkut sarana,

sistem, kemudahan maupun pembeayaannya.

Direncanakan untuk pelayanan ini akan ditetapkan

kebijakan pelayanan KTP, kartu keluarga, dan akta

kelahiran gratis.


2011-2015

244

f. Untuk memberikan kepastian hokum dalam investasi

pembangunan, maka perencanaan tata ruang disiapkan,

baik pada tingkat tata ruang wilayah, tata ruang kota,

maupun pada kawasan-kawasan khusus. Demikian juga

dengan eveluasi pelaksanaan tata ruang, akan dilaksanakan

secara periodik.

g. Infrastruktur memang merupakan tulang punggung pada

kegiatan ekonomi. Prasarana perhubungan untuk kelacaran

distrubusi barang dan jasa, kelistrikan dan telekomunikasi

untuk peningkatan sektor produksi. Prasarana air irigasi, air

bersih sanitasi untuk sektor pemukiman. Namun demikian

infrastruktur ini juga menggambarkan tingkat kepedulian

dan pelayanan umum dari pemerintah kepada masyarakat.

Untuk infrastruktur ini maka sampai dengan tahun 2015

ditargetkan sebagai berikut : jalan kabupaten konstruksi

aspal mencapai kondisi baik adalah 77 %, jalam lingkungan

konstruksi aspal ataupun paving berkondisi baik 75.5 %,

penyediaan prasarana penunjang lalu lintas ditingkatkan

menjadi 75 %, penyediaan pelayanan air bersih pada

tingkat pelanggan ditargetkan meningkat menjadi 29.5 %.

h. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi

perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Hal ini semata-

mata untuk menjamin konsep pembangunan

berkelanjutan. Terhadap urusan ini maka target

pemerintah daerah adalah pembinaan pelestarian fungsi

lingkungan hidup dan pelayanan uji laboratorium

lingkungan yang bias menjangkau wilayah se Kabupaten

Mojokerto.

i. Pelayanan umum lainnya yang selalu menjadi perhatian

pemerintah daerah adalah informasi lapangan kerja, baik


2011-2015

245

angkatan kerja lokal, antar daerah, maupun antar Negara.

Untuk informasi dan pelayanan tenaga kerja ini ditargetkan

terpenuhi 100 % baik menyangkut jumlah informasi

maupun sosialisasi ke tingkat kecamatan.

3. Aspek Daya Saing Daerah.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi

besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama

sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja

utama. Di sisi lain harus disadari bahwa pembangunan daerah

tidak akan mungkin bisa diselenggarakan hanya oleh

pemerintah tanpa adanya investasi (pada semua bidang) yang

masuk ke Daerah. Daya saing Daerah merupakan resultante

berbagai fungsi di Daerah, antara lain potensi Daerah, kondisi

dan situasi perpolitikan, social, ekonomi dan infrastruktur di

daerah, kualitas-responsifitas dan kebijakan pemerintah daerah

yang secara bersama-sama membentuk daya keunggulan

komparatif dengan Daerah lainnya. Iklim inilah yang harus

diciptakan oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan

pembangunan di semua bidang. Terhadap aspek ini maka

indikator yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Terpeliharanya budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai

luhur untuk membuka ruang demokratis bagi dialog

kebudayaan dalam rangka menghindari benturan social

masih sangat diperlukan. Karenanya kesempatan

pengembangan, aktualisasi diri para pelaku budaya tetap

perlu disediakan, salah satu bentuknya adalah pagelaran

berbagai bentuk produk budaya secara periodik.

b. Industri kecil telah terbukti sebagai tulang punggung

kegiatan perekonomian masyarakat yang mempunyai

resistensi terhadap situasi kondisi perekonomian pada skala


2011-2015

246

makro. Karenanya kegiatan usaha industri kecil menengah

perlu ditingkatkan, terutama dari aspek produktifitas,

kualitas dan kontinuitas hingga mencapai kondisi sehat.

Industri kecil menengah kondisi sehat ditargetkan mencapai

75 % dari seluruh jumlah industri yang ada.

c. Di dunia perdagangan, promosi pasar masih menjadi kunci

andalan untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha.

Untuk promosi pasar ini pemerintah daerah akan tetap

memberikan kesempatan dan memfasilitasi para pelaku

usaha agar dapat ikut pada event promosi tingkat regional,

masional maupun internasional.

d. Produk pertanian di Kabupaten Mojokerto masih menjadi

primadona ketahanan pangan di tingkat regional Jawa

Timur. Karenanya produk pertanian tanaman pangan tetap

diupayakan meningkat dengan perkembangan tingkat

produksi mencapai 10 % pada akhir pembangunan jangka

menengah. Demikian juga dengan usaha budidaya ternak,

dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan daging, susu,

telor, maka populasi ternak diharapkan meningkat hingga 2

% per tahunnya.

e. Potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto sangat besar,

baik potensi wisata alam, sejarah purbakala maupun wisata

budaya. Sektor pariwisata ini justru merupakan pemantik

timbulnya kegiatan usaha di sector lainnya seperti

perdagangan, jasa transportasi dan perhotelan, maupun

tumbuhnya sektor informal, Untuk mendorong

pertumbuhan di sektor pariwisata ini maka kebijakan

dikemukakan adalah promosi wisata dan perbaikan kualitas

obyek wisata, serta pembangunan obyek wisata baru

bekerjasama dengan pihak ketiga.


2011-2015

247

f. Sumberdaya mineral, terutama jenis pertambangan mineral

sirtu dan batu, Kabupaten Mojokerto masih merupakan

potensi monopoli pasar pada tingkat regional Jawa Timur.

Untuk mengelola potensi besar ini sangat diperlukan

langkah yang cermat dan bijak mengingat masih banyak

kegiatan usaha pertambangan yang mengabaikan daya

dukung lahan dan prasarana umum yang pada gilirannya

akan merusak fungsi lingkungan hidup. Demikian juga

dengan masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan

yang liar oleh sebagian masyarakat. Untuk pengelolaan

sektor pertambangan ini maka kebijakan diarahkan pada

peningkatan tarif pajak/retribusi, pencermatan perijinan,

peningkatan pengawasan yang didukung pembinaan dan

penertiban. Kegiatan ini akan dilaksanakan dan

ditingkatkan terus sesuai dengan perkembangan pada

setiap tahunnya.


2011-2015

248

BAB X

PENUTUP

A. KesimpulanPerencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan

daerah untuk periode lima tahun. Penyusunan RPJMD memerlukan

pertimbangan mendalam yang mencakup berbagai unsur. Diawali

analisis kondisi daerah yang kemudian dapat terlihat isu-isu strategis

dalam pengembangan daerah. Proses analisis tersebut menjadi dasar

pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, maupun tujuan dan

sasaran pembangunan hingga arah kebijakan pembangunan.

B. Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

1. RPJMD merupakan panduan dalam penyusunan

Renstra bagi SKPD

RPJMD merupakan dokumentasi pemerintahan yang

berkaitan dengan beberapa turunan kebijakan perencanaan

pembangunan lainnya. RPJMD kabupaten Mojokerto yang

merupakan penjabaran visi dan misi yang telah dibuat oleh

pemerintah daerah untuk periode Tahun 2010 - 2015 adalah

pedoman bagi penyusunan renstra SKPD. Renstra SKPD yang


2011-2015

249

dibentuk wajib mengikuti koridor pembangunan yang telah

digariskan dalam RPJMD. Hal tersebut dilakukan agar setiap

program SKPD yang direncanakan dapat terintegrasi, sesuai

dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Sehingga visi dan misi Kabupaten Mojokerto dapat terlaksana

secara efektif hingga akhir periode pembangunan.

2. RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD

RPJMD kabupaten mojokerto ini akan digunakan sebagai

landasan dan rujukan dalam penyusunan RKPD. Implementasi

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus bersinergi

dengan RPJMD. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

3. Penguatan Peran para Stakeholders sebagai

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD

Peningkatan partisipasi publik yang kental dalam upaya

pengembangan iklim demokrasi merupakan salah satu langkah

yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan RPJMD.

Partisipasi tersebut juga berdampak pada proses penguatan

peran serta pihak-pihak pemangku kepentingan. RPJMD yang

telah disusun akan disosialisasikan kepada stakeholders secara

luas. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam Musrenbang.

Proses tersebut diupayakan untuk mendapatkan saran serta

kritik yang mampu memenuhi kualitas penyusunan RPJMD

secara utuh. partisipasi dan sensibilitas stakeholders dalam

penyusunan RPJMD merupakan salah satu langkah merangkai

deokrasi menyeluruh yang akan menjamin terlaksananya

RPJMD secara optimal.


2011-2015

250

4. Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD,

RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman

pada RKPD. Pendekatan prestasi kerja merupakan metode yang

digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah tahun berikutnya. kemudia Renja SKPD

nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan alat ukur dalam

mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sesuai

dengan rencana yang telah dibuat. evaluasi yang baik

merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaan visi dan misi

kepala daerah.

5. Pedoman Transisi

RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan

RAPBD Tahun Pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pemilukada) pada periode berikutnya.


2011-2015

251

LAMPIRAN

h2009f -...

Documents

Transcript of h2009f -...