GOVERNING KAI - kip.kereta-api.co.idkip.kereta-api.co.id/files/Revisi Materi Website GCG.pdf ·...
Transcript of GOVERNING KAI - kip.kereta-api.co.idkip.kereta-api.co.id/files/Revisi Materi Website GCG.pdf ·...
GOVERNING KAI
A. Praktik Tata Kelola
B. Infrastruktur Tata Kelola
C. Whistleblowing System
D. Pengendalian Gratifikasi
E. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
F. Komite Audit
G. Komite Manajemen Risiko
H. Sekretaris Perusahaan
I. Internal Auditor
J. Auditor Independen (Eksternal Auditor)
K. Manajemen Risiko
L. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
M. Pengadaan Barang dan Jasa
N. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
O. Sistem Manajemen Mutu
P. Aktivitas BoD & BoC
Q. Evaluasi Praktik Tata Kelola
A. Praktik Tata Kelola :
PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
perkeretaapian di Indonesia. PT KAI (Persero) sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh
negara secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab
kemandirian, dan profesionalisme dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT KAI (Persero) sebagai suatu sistem dan
struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya
saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung
jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh
proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah
penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.
Selain dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, penerapan prinsip GCG juga dimaksudkan untuk memperhatikan
keseimbangan antara hak dan kewajiban stakeholders. Penerapan GCG juga mempercepat PT KAI
(Persero) dalam membentuk budaya perusahaan yaitu integritas, profesionalisme, keselamatan,
inovasi, dan pelayanan prima dilingkungan usahanya.
Penerapan GCG di PT KAI (Persero) untuk mencapai keberhasilan atas visi, misi, dan tujuan
Perusahaan, berlandaskan pada 5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG yaitu:
1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material
dan relevan mengenai Perusahaan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (independency) yaitu keadaaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku
Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan
Insan PT KAI (Persero) memahami dalam menerapkan prinsip GCG dapat mendukung tercapainya
tujuan Perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan keberlangsungan usaha
jangka panjang. Dengan demikian, Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholders,
meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Perusahaan, dan memberikan kontribusi optimal
bagi negara.
PT KAI (Persero) menyusun framework dan roadmap dalam mengimplementasikan GCG secara
berkesinambungan. Hal ini disusun dan dipahami oleh seluruh insan PT KAI (Persero) dan
diinternalisasikan keseluruh lapisan perusahaan dengan 3 (tiga) target maturity penerapan:
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Corporate Governance Road Map
Untuk mencapai hal tersebut, PT KAI (Persero) menyusun kerangka pengelolaan untuk menjamin
keberlangsungan penerapan GCG di perusahaan:
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Corporate Governance Framework
Kepemimpinan
Hukum dan Regulasi Eksternal
Organisasi
Monitoring & Pengendalian
Internal
Transparansi & Akuntabilitas
Kebijakan dan Peraturan Internal
Mission
Srategy
Plan
Performance Indicator
Vision
RUPS
BODBOC
B. CG Infrastructures
1. CG Structures
Kepengurusan perseroan PT KAI menganut sistem dua badan (two boards system), yaitu
Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai
fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-undangan. Selain itu Organ tata kelola PT KAI (Persero) di dalam Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
Perseroan telah memiliki infrastruktur yang diperlukan dalam rangka implementasi GCG. Di
jajaran Dewan Komisaris telah dibentuk komite-komite fungsional yaitu Komite Audit dan
Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu efektivitas fungsi kepengawasan. Demikian
pula di jajaran Direksi telah dibentuk unit kerja yang mengendalikan, mengawal dan
bertanggung jawab atas implementasi GCG dan juga bertugas sebagai mitra kerja dari komite-
komite di bawah Dewan Komisaris, sebagaimana bagan di bawah ini:
PT Kereta Api Indonesia (Persero) CG Hard Structures
2. CG Policy
PT Kereta Api Indonesia (Persero) CG Policy
PT KAI (Persero) menyusun Pedoman GCG untuk diterapkan secara konsisten di seluruh lini
dan aspek pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dipandang penting agar nilai-nilai yang
dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Stakeholders) dapat dioptimalkan untuk
menghasilkan pola hubungan yang saling menguntungkan.
Tujuan penyusunan Pedoman GCG, antara lain:
1. Optimalisasi peningkatkan daya saing perusahaan baik skala nasional maupun skala
global, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan Stakeholders;
2. Mendukung efektivitas kinerja Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan
Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Optimalisasi nilai Budaya Perusahaan bagi Pemegang Saham dalam hal ini pemerintah
dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan
pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan prinsip kehati-hatian (prudent),
akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan PT KAI (Persero) dalam menjalankan
pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta
memberdayakan fungsi peningkatan kemandiriandan kesadaran akan tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
PT KAI (Persero) selalu berusaha untuk memperbaiki penerapan praktik-praktik tata kelola
baik dalam pemenuhan standar minimal penerapan GCG maupun terhadap perbaikan
kebijakan maupun sistem/proses penerapan GCG yang telah dimiliki.
Dibawah ini merupakan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan penerapan GCG di PT KAI
(Persero):
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) 2014 - KEP.U-
OT.104-X-4-KA-
2014 Tentang
Pedoman Tata
Kelola
Perusahaan
(Code Of
Corporate
Governance).pdf
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 2014-Pedoman
Perilaku (Code
Of Conduct).pdf
Pedoman Etika (Code of Ethic) 2014-Pedoman
Kode Etik (Code
Of Ethic).pdf
Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) 2014- Pedoman
Benturan
Kepentingan
(Conflict Of
Interest).pdf
Pedoman Pengendalian Gratifikasi 2016 - Scan SK
Pedoman
Pengendalian
Gratifikasi.pdf
Pedoman Pelaporan Dugaan Kecurangan (Whistleblowing System)
Board Manual 2013- Board
Manual.pdf
C. Whistleblowing System
Sebagai wujud komitmen tersebut, PT KAI (Persero) menerapkan Whistleblowing System dalam
rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan PT KAI (Persero) dan stakeholders lainnya
untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan insan PT
KAI(Persero), terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika
yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik
untuk kepentingan perusahaan.
Penerapan WBS telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor
KEP.U/HK.215/II/2/KA-2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing
system) di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 24 Februari 2014. Pengembangan
WBS merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, serta
upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan PT KAI (Persero) dan para
pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan
kecurangan (fraud) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan. Segala
bentuk dugaan penyimpangan dapat dilaporkan melalui email: [email protected].
Dalam penerapan WBS, Perusahaan memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan atas
identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas
pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di Perseroan
dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.
Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah tindakan yang
meliputi:
1. Benturan Kepentingan;
2. Gratifikasi;
3. Perbuatan curang;
4. Kerugian Perusahaan;
5. Penyuapan;
6. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
7. Pemerasan;
8. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan.
Dengan melaporkan pelanggaran, Anda telah membantu mengurangi beban Perusahaan dengan
menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil dan jujur dalam bekerja.
D. Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di
dalam maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa
sarana elektronik.
Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh jajaran pegawai PT
KAI (Persero) atau Insan PT KAI (Persero) DILARANG untuk memberikan/meminta/menerima
pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh
stakeholders. Apabila diduga Insan PT KAI (Persero) memberikan/menerima pemberian
kepada/dari stakeholders dengan mengatasnamakan pribadi maupun PT KAI (Persero), dianjurkan
melapor kepada kami melalui email: [email protected].
Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan
mengatasnamakan PT KAI (Persero). PT KAI TIDAK PERNAH memungut biaya apapun dalam setiap
tahapan rekrutmen pegawai dan TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA dengan pihak manapun untuk
pengurusan akomodasi dan transportasi.
Pengendalian Gratifikasi Perseroan, merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1
Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance/GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta nilai-nilai
budaya Perseroan.
Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT KAI (Persero) terus berkembang, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian. Pada tanggal 27 September 2016 Direksi telah menetapkan
Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KC.202/IX/1/KA-2016 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi.
Setiap insan PT KAI (Persero) beserta keluarga wajib:
1. Menolak setiap gratifikasi yang patut diduga berhubungan dengan jabatan dan yang
berlawanan dengan kewajiban / tugasnya, dan
2. Melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. (Unit
Quality Assurance & Good Corporate Governance)
Sikap yang wajib dilakukan oleh Insan PT KAI (Persero) adalah:
1. Insan PT KAI (Persero) beserta keluarga wajib menolak semua bentuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali pada saat itu insan PT KAI (Persero) tidak memungkinkan untuk menolaknya.
2. Seluruh Insan PT KAI (Persero) wajib melaporkan praktik gratifikasi yang berupa penolakan atau penerimaan Gratifikasi yang dialami pribadi dan/atau Keluarga Insan PT KAI (Persero)
Komisaris
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komite Audit
UPG
(Unit Pengendalian Gratifikasi)
Penanggung Jawab/
Direktur Utama
melalui e-office.kereta-api.co.id paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Praktik Gratifikasi tersebut.
3. Bagi Insan PT KAI (Persero) yang tidak memiliki akses e-office dapat melakukan pelaporan melalui e-mail: [email protected]
E. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu kewajiban dari
penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya setalah dan sebelum
menjabat. Tujuan dari pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara adalah untuk
menciptakan lingkungan kerja dan insan perusahaan yang berintegritas dan transparan
berdasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Perundang-
undangan.
Sesuai Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tanggal 21
September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan
kebijakan melalui Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tanggal
9 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.
Kebijakan tersebut menetapkan Koordinator pengelolaan LHKPN di lingkungan PT KAI (Persero)
dilaksanakan oleh Vice President Quality Assurance and Good Corporate Governance dan
Corporate Deputy Director of Personnel Care and Control sebagai pengelola data wajib lapor.
Setiap pegawai PT KAI (Persero) yang telah ditetapkan menjadi wajib LHKPN oleh pengelola data
menyampaikan LHKPN kepada KPK RI.
F. Komite Audit
Komite Audit di PT KAI (Persero) dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugasnya
dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun
eksternal serta pengawasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance/ GCG). Komite Audit dibentuk pertama kali pada tahun 2003.
Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite
Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari satu orang anggota
Dewan Komisaris dan dua orang dari luar perusahaan (independen) dengan berbagai keahlian,
pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2015 tanggal
28 september 2015 susunan anggota Komite Audit Hingga 31 Desember 2015.
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AUDIT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Muchtar Arifin, Warga Negara Indonesia, lahir di Ule Gle, Aceh tahun 1949. Berdomisili di Jakarta.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia tahun 1975 dan meraih gelar
S2 Hukum di Universitas Padjadjaran tahun 2003. Perjalanan karir beliau, Pernah bekerja sebagai
Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahun 2002-2003 dan Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat tahun 2004. Menjabat sebagai Jaksa Agung Muda-Intelejen tahun 2005-2007 dan
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2007-2009. Beliau pernah juga menjabat sebagai
Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners. Diangkat sebagai Komisaris sejak
tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-
184/MBU/2013.
Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee
Charter) berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.01/KA/DEKOM/KAI/I/2013 tanggal 1
januari 2013 tentang Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) yang mengatur
pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, yaitu tujuan dan fungsi Komite Audit,
kewenagan, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, program kerja
tahunan, sistem pelaporan, dan evaluasi. Berdasarkan piagam Komite Audit, rapat Komite Audit
terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat
eksternal dengan unit kerja Perseroan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris
Berdasarkan Piagam Komite Audit tahun 2015, Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah;
1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak , terhadap
laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris;
2. Melakukaan penelaahan/kajian atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan
seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informas keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan/kajian atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-
undangan di bidang Peraturan Perundang-undangan lainya yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan
Manajemen Risiko oleh Direksi ;
5. Melakuakan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan
dengan Perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Selain tugas dan tanggung jawab Komite Audit juga memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan karyawan,
dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang bekaitan dengan tugas dan fungsinya
melalui kerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit;
2. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan penetapan pihak
lembaga lain (KAP)
G. Komite Manajemen Risiko (KPMR)
Tujuan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) adalah komite yang dibentuk
dan bertangung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris dalam
menjalankan tugas dan tanggung jwab pengawasan dan penasehatan.
Dasar pembentukan KPMR Komite manajemen risiko Perusahaan dibentuk dengan Keputusan
Dewan Komisaris No.SK.04/DEKOM/ PMR/I/1/2013 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan
Komite Pemantau Manajemen Risiko.
Berdasarkan Manual KPMR tahun 2015, Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPMR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan KPMR adalah 3 (dua) tahun dan dapat di perpanjang satu kali perpanjangan untuk waktu 2 (dua) tahun.
Anggota KPMR terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, termasuk Ketua Pemanatau Manajemen Risiko dan Ketua KPMR adalah Komisaris Independen Perusahaan serta dua orang profesional dari luar perusahaan (independen) dengan keahlian dan pengalaman di bidang manajemen risiko.
Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2015 tanggal 28
September 2015 susunan anggota Komite Peninjau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Danang Parkesit, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 3 Juni 1965. Berdomisili di
Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik, jurusan Teknik Sipil dari Universitas
Gadjah Mada (1988) dan gelar Doktor dari Institut fuer Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
Technische Univeristaet Wien, Austria (1996). Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 26
November 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-
262/MBU/11/2014.
Danang Parikesit
Ketua
Umiyatun
Hayati T
Anggota
Riza
Primadi
Anggota
Agunan P. Samosir
Anggota
Indra
Ni Tua
Anggota
Perjalanan karir beliau saat ini, menjabat sebagai Penasehat Kebijakan pada Kementerian
Pekerjaan Umum Republik Indonesia (sejak 2010), Anggota Board of Professor Universitas Gadjah
Mada (sejak 2007), Profesor bidang Perencanaan dan Rekayasa Transportasi; tenaga pengajar
Program Pasca Sarjana dan Fakultas Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada.
Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) bertugas melakukan pengawasan terhadap
penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen berpedoman pada Manual Komite
Pemantau Manajemen Risiko tahun 2015.
Tugas KPMR Dalam manual KPRM tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak terhadap
laporan capaian kinerja perusahaan/ hal-hal yang disampaiakan oleh Direksi kepada
Dewan Komisaris;
b. Melakukan kajian atas informasi proses bisnis dan investasi yang dilaporkan perseroan
seperti laporan keuanagan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
c. Melakukan kajian atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan
Manajemen Risiko oleh Direksi;
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan Perseroan;
f. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai kebijakan Manajemen Risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa
PT KAI (Persero) telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KPMR dengan pusat Manajemen
Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko, yang selanjutnya memberikan laporan kepada
Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di
perusahaan.
h. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategis Manajemen Risiko yang disusun oleh
manajemen secara tahuanan;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang
dicapai oleh KPMR;
j. Melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;
k. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (Penilaian) regulator kepada
Dewan Komisaris;
l. KPMR wajib melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan menejemen risiko
perusahaan dengan pelaksanaanya dan menyampaiakan laporan hasil evaluasi tersebut
kepada Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa PT KAI (Persero) telah mengelola
risiko-risiko secara baik dan terukur;
m. Anggota KPMR wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas
seluruh dokumen, data, informasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugasnya;
n. KPMR secara berkesinambungan wajib melakukan kajian terhadap fungsi KPMR dan pusat
manajemen risiko terutama dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan
pengawasan pada tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk
Management di PT KAI (Persero);
o. Sebelum tahun buku berjalan, KPMR wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja
dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
p. KPMR wajib membuat dan menyampaiakan laporan kepada Dewan Komisaris yang
ditanda tangani oleh ketua KPMR dan anggota KPMR sebagai berikut:
1) Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan
2) Laporan Triwulan, semesteran dan tahunan
q. KPMR wajib menjaga kerahasiaan dekomen, data, dan informasi perusahaan, baik dari
pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPMR dapat meminta dan memperoleh data
dan informasi yang dibutuhkan baik dari Direksi, pejabat, pekerja, maupun pihak eksternal
perusahaan. KPMR, melalui Dewan Komisaris, dapat meminta kehadiran Direksi, pejabat atau
pekerja dalam rapat KPMR. Bila diperlukan, KPMR melalui Dewan Komisaris dapat meminta
masukan, penjelasan, dan pendapat internal perusahaan, profesional, maupun dari pihak ketiga
untuk melakukan pengkajian terhadap rencana pengembangan perusahaan.
H. Corporate Secretary
Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) merupakan satuan organisasi di lingkungan Kantor
Pusat PT KAI (Persero) yang berkedudukan di Bandung. Sekretaris Perusahaan di pimpin oleh
seorang Excecutive Vice President Corporate Secretary (US) yang bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.
Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ
perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham, Pemerintah, dan Pemangku
Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-
undangan.
Sesuai dengan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KO.104/VI/1/KA-2016 tentang
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas
pokok dan tanggung jawab sebagai unit pendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan
informasi dan dokumen perusahaan, Corporate Social Responsibility, Corporate Public
Information and Communication, Corporate Culture, Corporate Office, Board of Directors
Administration & Protocol, memastikan kepatuhan atas pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) melalui sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System-WBS),
memastikan perseroan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan
pengungkapan dalam laporan tahunan, memastikan penerapan kebijakan manajemen mutu dan
pemantauan implementasi Kriteria Penialaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN di lingkungan
perusahaan, pengelolaan sarana telkomunikasi dan penatausahaan warta dinas (WAD) serta
mengintegrasikan dan mengkonsolidasi unit organisasi di bawahnya.
Struktur Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan bahwa EVP Corporate Secretary
membawahi lima VP (Vice President), yaitu:
1. VP Corporate Document Management;
2. VP Public Relation;
3. VP Quality Assurance and Good Corporate Governance;
4. VP Corporate Culture and General Facilities; dan
5. VP Corporate Social Responsibility.
I. Internal Auditor
Satuan Pengawasan Interen (SPI) merupakan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT KAI
yang berkedudukan di Bandung. SPI di pimpin oleh seorang Executive Vice President Internal
Audit/ Kepala Satuan Pengawas Intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/V/4/KA-2016 Tentang Organisasi dan Tata
Laksana Unit Internal Audit/satuan Pengawas Intern. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unit
yang independen terhadap unit-unit kerja lain dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama.
SPI memiliki fungsi strategis dalam sistem pengendalian intern perusahaan yang ditetapkan
penanggung jawab secara berjenjang sebagai berikut:
1. Pimpinan bidang (fungsi) harus menjabarkan dan menerapkan sistem pengendalian intern
termasuk sistem manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Pimpinan bidang (fungsi) dan
unit kerja melakukan prosedur pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan.
2. SPI melaksanakan pengujian dan reviu pengendalian intern perusahaan dan melaporkannya
kepada DirekturUtama dengan tembusan Komite Audit.
Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam
merumuskan dan menyusun program, melaksanakan audit internal di lingkungan PT KAI (Persero)
yang mencakup:
1. Audit Keuangan;
2. Audit Operasional;
3. Audit Kepatuhan;
4. Audit Khusus;
5. Audit Investigatif;
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
7. Review terhadap laporan keuangan;
8. Memberikan konsultasi;
9. Melaksanakan pendampingan terhadap eksternal auditor dan Komite Audit;
10. Monitoring tindak lanjut temuan audit dan arahan Pemegang Saham; dan
11. Penatausahaan dan administrasi SDM, keuangan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan
Pengawas Intern.
Dalam menjalankan tuga pokok dan tanggung jawabnya, Kepala Satuan Pengawas Interen di
bantu oleh 4 (empat) Vice President, yaitu:
1. Vice President General Audit 1;
2. Vice President General Audit 2;
3. Vice President Special Audit;
4. Vice President Evaluation, Monitoring and Administration .
Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Unit Satuan Pengawas Interen
berpedoman pada Internal Audit Charter yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi
No.KEP.U/OT.104/VII/1/KA-2012 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanggal 19
Juli 2012. Keputusan Direksi tersebut menggantikan Keputusan Direksi
No.KEP.U/OT.003/IV/4/KA-2004 tanggal 30 April 2004 tentang Internal Audit Charter KAI.
Internal Audit Charter memuat visi, misi dan tujuan, struktur, kedudukan, tugas, tanggung jawab,
wewenang, persyaratan auditor, kode etik, dan pola hubungan yang menjadi landasan formal
tertulis bagi Unit Internal Audit dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabanya
secara kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Internal Audit Charter disusun dengan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Satuan
Pengawasan Intern (SPF SPI) dan Kode Etik Pengawasan Intern BUMN yang ditetapkan oleh Forum
Komunikasi SPI, serta International Standards for Professional Practice of Internal Auditing yang
ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (lIA).
J. Independent Auditor (Eksternal Auditor)
Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas
laporan keuangan Perusahaan untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Penunjukan auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan ditetapkan
melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Auditor
eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kepatuhan Laporan Keuangan
Perusahaan yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
RUPST Perseroan tanggal 17 April 2015 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Khoir,
CPA dari KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perusahaan Tahun Buku 2015. Penunjukkan tersebut telah memenuhi ketentuan periode akuntan
publik dan KAP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa
Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 tanggal 3 April 2015 tentang
Praktik Akuntan Publik, yang menegaskan tidak ada pembatasan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk melakukan audit laporan keuangan di suatu perusahaan, adapun pembatasan hanya
berlaku untuk Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dan
KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir
ditunjukkan dalam tabel berikut.
No Tahun Buku
Kantor Akuntan Akuntan Publik Biaya Audit (Rp Miliar)
1 2011 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Drs. Hartono CPA 1,68
2 2012 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Drs. Theodorus Hirijanto, Ak, CA, CPA 1,79
3 2013 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Drs. Theodorus Hirijanto, Ak, CA, CPA 2,13
4 2014 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Abdul Khoir, CPA 2,69
5 2015 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Abdul Khoir, CPA 2,71
RUPS memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium. Auditor
Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan
guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk
menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
Tugas dan wewenang BPK adalah melakukan pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab
keuangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya,
BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan
negara. Salah satunya BPK melakukan Pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab Keuangan
di PT KAI. Karena PT KAI merupakan salah satu perusahaan yang berada di lingkungan BUMN.
Pemeriksaan yang dilakulkan oleh BPK antara lain pemeriksaan kinerja perusahaan dan keuangan
perusahaan.
K. Risk Management
Sebagai wujud komitmen PT KAI (Persero) dalam penerapan prinsip GCG, PT KAI telah membentuk
Pusat Manajemen Risiko (PMR) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/III/15/KA-
2016 Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Logistik dan Pengembangan Pusat Manajemen Risiko
tanggal 22 Maret 2016 yang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi
Nomor KEP.U/OT.203/I/1/KA-2012 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan PT KAI tanggal 12 Januari 2012.
PMR dipimpin oleh Corporate Deputy Director of Risk Management yang bertanggung jawab
kepada Direktur Utama dan mempunyai tugas pokok mengelola risiko usaha perusahaan secara
terpadu. Sehubungan dengan tugas pokoknya tersebut Corporate Deputy Director of Risk
Management bertanggung jawab atas:
1. Perencanaan dan pengusulan kepada Direksi tentang:
a. Kerangka manajemen risiko, yang meliputi Kebijakan, Rencana dan Pedoman Penerapan
(Manual) Manajemen Risiko, untuk diberlakukan di Perusahaan;
b. Penajaman serta penyesuaian kembali ‘Traktat (Charter) Manajemen Risiko
Perusahaan’;
c. Profil Risiko dan Batas Toleransi Risiko (Risk Tolerance) unit usaha dan unit lain-lainnya
beserta kompilasinya (profil risiko perusahaan), baik secara berkala dan sewaktu-waktu
bila terdapat perubahan yang signifikan.
2. Penyelenggaraan:
a. Proses manajemen risiko atas risiko-risiko kritis (corporate critical risk) atau risiko utama
yang ada di Kantor Pusat;
b. Pelaporan profil risiko perusahaan dan penanganannya bersamaan dengan laporan
berkala perusahaan;
c. Asesmen risiko untuk aktivitas perusahaan tertentu;
d. Proses manajemen risiko atas proses persetujuan/keputusan Direksi yang dianggap
mengandung Risiko Usaha (sesuai profil dan cakupan) yang dianggap paling berbahaya
dan/atau yang dalam kondisi ekstrem;
e. Pengukuran tingkat maturitas secara berkala dan usulan untuk peningkatan atas
penerapan manajemen risiko di Perusahaan;
f. Diseminasi, sosialisasi dan kegiatan capacity building manajemen risiko lainnya di
Perusahaan;
g. Proses advokasi pelaksanaan proses manajemen risiko di unit usaha dan unit lain-
lainnya.
3. Evaluasi dan Pengendalian:
a. Proses manajemen risiko yang dilakukan secara reguler oleh unit usaha dan unit-unit
lainnya;
b. Proses pengumpulan Rencana Tindak Lanjut Risiko dan Laporan Status Kemajuan Tindak
Lanjut dari seluruh unit kerja;
c. Ketaatan unit usaha dan unit-unit lainnya dalam hal melaksanakan proses manajemen
risiko usaha yang telah ditetapkan oleh Direksi.
4. Pemeliharaan dan Penumbuhan budaya sadar risiko di Perusahaan.
5. Pembinaan/peningkatan kompetensi pekerja di unit yang dipimpinnya.
Corporate Deputy Director of Risk Management dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3
(tiga) Vice President yang masing – masing memiliki tugas sebagai berikut:
1. VP Dissemination and Risk Management Procedure, merencanakan dan
mengimplementasikan kerangka manajemen risiko perusahaan serta melakukan proses
asesmen risiko atas risiko-risiko kritis (corporate criticalrisk) atau risiko utama yang ada di
Kantor Pusat.
2. VP Risk Control and Mitigations, memantau dan meninjau serta mengupayakan peningkatan
efektivitas implementasi kerangka danproses manajemen risiko serta menyelenggarakan
administrasi di Kantor Pusat Manajemen Risiko.
3. VP Investment Planning of Existing Business, menyusun tata cara dan tata waktu pengusulan
investasi bisnis eksisting, serta mengevaluasi dan melaporkan rekapitulasi usulan investasi
bisnis eksisting tahunan, menganalisis kelayakan finansial usulan investasi bisnis eksisting,
melakukan tata kelola administrasi dan pemantauan progress pelaksanaan investasi bisnis
eksisting.
L. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
PT KAI (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan implementasi Tata kelola Teknologi Informasi
dan Komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Implementasi IT Governance di perusahaan
telah dimulai sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor.KEP.U/OT.003/IX/4/KA-
2011 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Adapun
Penyusunan strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di PT KAI (Persero)
mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan
Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
Untuk mendukung pelaksanaanya, PT KAI telah menyusun kebijakan yang menjadi landasan bagi
seluruh proses proses pada domain pengelolaan Tata Kelola Informasi, Komunikasi dan Teknologi.
PT KAI memiliki Kebijakan Strategis IT berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor
KEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016 Tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi tanggal 2
Agustus 2016 dan Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor. KEP.U/OT.003/V/6/KA-2015
Pengelolaan Aset Teknologi Informasi tanggal 19 September 2016.
Guna memastikan bahwa IT Governance di Perusahaan terlaksana dengan baik dan menjamin
keselarasan dan koordinasi antara sisi bisnis (pengguna IT) dan pengelola (Divisi IT), maka
Perusahaan membentuk Komite Pengarah IT (KPIT) atau IT Steering Committee sesuai Keputusan
Direksi Nomor KEP.II/OT.103/III/14/KA-2015 Tentang Komite Teknologi Informasi tanggal 31
maret 2015. yang beranggotakan Direksi dan Pimpinan Divisi/Unit/Unit Bisnis.
Sesuai dengan Juklak GCG PT KAI tahun 2006 kebijakan sistem informasi dan komunikasi sebagai
berikut:
a. Pengembangan teknologi informasi di perusahaan harus berdasarkan rencana strategis
teknologi informasi yang sejalan dengan RJPP, sebab rencana strategis teknologi informasi
akan:
1) Memgambarkan gambaran tentang sistem informasi PT KAI;
2) Menjadi pedoman dan petunjuk dalam melakukan pembangunan sistem dan teknologi
informasi;
3) Sebagai sarana monitor dan evaluasi pembangunan teknologi informasi;
4) Melihat bagaimana hubungan bagaimana teknologi informasi mendukung visi, misi dan
program perusahan.
b. Dalam pengembangan proyek perangkat lunak, manajemen harus membuat Risk Mitigating,
and Management Plan (RMMM Plan) RMMM Plan mendokumentasikan semua kegiatan
yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengatur resiko.
c. Dalam pengembangan perangkat lunak maka manajemen harus memberikan jaminan
kualitas perangkat lunak (Software quality assurance-SQA)
d. Dalam melakukan perubahan aplikasi, maka manajemen harus memperhatikan Change
Management, yaitu dari sisi teknis dan psikologis.
e. Memastikan agar seluruh proyek-proyek dan pengadaan-pengadaan TI telah disetujui oleh
tingkat manajemen yang lebih tinggi dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
f. Softwere yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan kegiatan administrasi
harus mematuhi UU HAKI, sehingga harus memiliki lisensi atau menggunakan produk yang
open source, lisensi harus didokumentasikan oleh unit yang melakukan lisensi.
g. Implementasi aplikasi harus diikuti oleh Transformasi Standard Operating Prodcedures atau
budaya kerja keseluruhan yang formulasinya melibatkan unit kerja user yang bersangkutan.
h. Standarisasi untuk pengelolaan perangkat keras, yang meliputi pengadaan, pengelolaan,
sampai dengan diposalnya.
i. Manajemen perlu menerapkan standar keamanan untuk mengatasi kejahatan komputer.
M. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT KAI wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PT KAI senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam segala aspek kegiatannya. Untuk menekankan budaya K3 di PT KAI, Unit Kerja yang khusus menangani K3 yang bertanggungjawab kepada Direktur Keselamatan dan Keamanan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan oleh seluruh karyawan PT KAI karena merupakan pilar utama perusahaan.
Berikut adalah Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja di lingkungan PT KAI:
Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Sesuai dengan surat keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor : KEP.II/KO.104/IV/1/KA-2016
tentang Organisasi dan tata laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan. Direktorat
Keselamatan dan Keamanan di pimpin oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan yang
bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur keselamatan dan Keamanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama
mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab merencanakan, mengendalikan, dan
mengkoordinaksikan penyusunan kebijakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan
yang meliputi perumusan sistem dan regulasi keselamatan termasuk di dalamnya penyusunan
perumusan dinas, spesifikasi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan serta
perumusan dan penyusunan standarisasi keselamatan dan pengamanan meliputi: standar mutu
keselamatan, pelaksanaan dan pengamanan, monitoring atau supervise, evaluasi atau inspeksi,
audit dan peningkatan mutu keselamatan dan pengamanan yang berkelanjutan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggungjawabnya, Direktur Keselamatan dan Keamanan,
dibantu oleh:
1. Corporate Deputy Director of Security
SAFETY AND SECURITY DIRECTORATE
(D5/ S)
Candra Purnama
SECURITY
Mayor Jenderal Prang Verry Kunto
Guratno
SAFETY
Muhammad Ariffudin
SAFETY STANDARD
Hendra
OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY &
ENVIRONMENT
Aris Suharto
Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun kebijakan, merencanakan,
mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan, penertiban, pemantauan,
dan keamanan di atas kereta api, dan di lingkungan stasiun, objek vital atau aset produksi,
asset perusahaan serta melakukan pembinaan terhadap para Advisor Security, Senior
Manager pengumuman dan pembinaan kepada seluruh unsur pengamanan yang ada di
perusahaan termasuk anak perusahaan.
2. Vice President Safety
Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun perencanaan sistem manajemen
keselamatan, memantau pelaksanaan Safety Management System (SMS), supervisi dan
inspeksi, internalisasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem manajemen keselamatan
serta menyelenggarakan investigasi, audit, dan merekomendasikan pencegahan kecelakaan.
3. Vice President Occupational Health Safety and Environment
Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan,
mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan yang berbasis
keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dengan jalan inspeksi, supervisi,
investigasi dan audit serta memberikan masukan untuk perbaikan Safety Management
System (SMS)
4. Vice President Safety Standard
Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyusunan
standard keselamatan (SOP) yang meliputi standard keselamatan bidang infrastructure
maintenance, raiway traffic operation dan rollingstock maintenance, pemantauan
pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan standard keselamatan (SOP)
Kebijakan mengenai K3 di lingkungan PT KAI (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi Nomor:
KEP.U/KS.102/VIII/1/KA-2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pedoman Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT KAI (Persero) meliputi:
b. Penetapan Kebijakan;
c. Perencanan K3;
d. Pelaksanaan rencanan K3;
e. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
f. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT KAI (Persero)
dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pekerja dan serikat pekerja.
Komite Keselamatan adalah badan Pembina di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama
antar bagian untuk menerpakan dan mengembangakan prinsip-prinsip keselamatan.
Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/OT.103/III/7/KA-2014 tanggal 10 maret 2014
tentang pembentukan Komite Keselamatan di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak
Perusahaan di lingkungan KAI. Komite Keselamatan di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak
Perusahaan berkewajiban untuk:
1. Membuat program kerja dan melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action.
2. Membuat catatan temuan unsafe condition dan unsafe action disertai upaya tindak lanjut
perbaikan.
3. Melaporkan semua unsafe condition dan unsafe action dan menyampaikan upaya tindak
lanjut perbaikannya kepada EVP/VP/GM di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dengan tujuan
peningkatan program keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan di PT KAI
(Persero).
4. Menindaklanjuti perbaikan dan rekomendasi dari laporan investigasi kecelakaan.
5. Membuat dan menyusun profil risiko keselamatan di lingkungan DAOP/Divre/SubDivre/Balai
Yasa dan Anak Perusahaan serta melaporkan hasilnya ke VP Safety (SS) melalui email
[email protected] dan EVP/VP/GM di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa masing-
masing paling lambat tanggal 5 (lima) bulan setiap bulannya.
6. Melakukan pertemuan rutin minimal satu kali dalam satu bulan untuk membahas hal-hal
terkait dengan keselamatan operasional kereta api termasuk unsafe condition dan unsafe
action di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan selanjutya melaporkan
hasilnya ke VP safety (SS) melalui email [email protected] dan EVP/VP/GM daerah
masing-masing.
7. Dan selalu memperhatikan kebijakan keselamatan yang sudah ditetapkan dan juga
normal/ketentuan-ketentuan tentang teknis operasional di PT KAI (Persero).
N. Sistem Manajemen Mutu
Manajemen mutu merupakan hal penting yang mejadi komitmen PT KAI (Persero) dalam
menjalankan bisnis usahanya. Penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT KAI (Persero) bertujuan
untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen secara keseluruhan dalam rangka mencapai
tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan stakeholders.
Implementasi Sistem Manajemen Mutu pertama kali dimulai pada tahun 2010 dengan penerapan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di beberapa stasiun besar, Dipo Perawatan Sarana dan Balai
Yasa Sarana. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.106/IV/KA-2016 mulai tahun 2016
PT KAI menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Dalam menjalankan sistem ini unit Quality Assurance & GCG bertanggung jawab menyusun
kebijakan sistem manajemen mutu, mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu dan
mengelola peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu tugas pengendalian sistem manajemen
mutu melekat pada top management untuk konsisten menjalankan proses kerja di wilayah
tanggung jawabnya yang berpedoman pada kebijakan dan pedoman sistem manajemen mutu
yang telah ditetapkan.
Penerapan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 bertujuan untuk meningkatkan
efektifitas sistem manjemen secara menyeluruh, konsisten dan terpadu dalam rangka untuk
mencapai tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan stakeholders.
Prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ,
sebagai berikut;
1. Focus pelanggan (customer focus);
2. Kepemimpinan (leadership);
3. Keterikatan semua orang (engagement of people);
4. Peningkatan (improvement);
5. Keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making);
6. Manajemen hubungan (relationship management);
7. Pendekatan proses.
P. Aktivitas BoD & BoC
Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal dan Direksi dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Direksi dalam Rapat
Gabungan 2015 (Minta Ke USD/Sekdekom)
Peserta Rapat Jabatan Kehadiran (%)
Dewan Komisaris
Djoko Sarwoko
Komisaris Utama
41%
Umiyatun Hayati Triastuti
Anggota Komisaris
56%
Muchtar Arifin
Anggota Komisaris
56%
Danang Parikesit
Komisaris Independen 46%
Hermanto Dwiatmoko
Anggota Komisaris
Riza Primadi
Anggota Komisaris
52%
Direksi
Edi Sukmoro
Direktur Utama 100%
M. Kuncoro WIbowo
Direktur 96%
Slamet Suseno Priyanto
Direktur 98%
Bambang Eko Martono
Direktur 88%
Azhari
Direktur
Chandra Purnama
Direktur 94%
Apriyono Wedi Chresnanto
Direktur
Budi Noviantoro
Direktur
Dody Budiawan Direktur
Didiek Hartantyo
Direktur
Rapat BOD
Direksi melaksanakan rapat sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
Direksi juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Komisaris untuk membahas
kinerja Perusahaan yang disampaikan dalam Laporan Kinerja/Manajemen setiap bulan. Rapat
Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari
setengah jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Perusahaan telah dicatat dan didokumentasikan
dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan
didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan
pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat
disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Risalah rapat Direksi dicatat dan
didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.
Agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel Agenda Rapat Direksi 2015
No Tanggal Penyelenggaraan
Risalah Rapat Agenda
Nomor
1 8 Januari 2015
UM.210/I/7/KA-2015 Pengembangan Anak Perusahaan
Persiapan RKAP
Fasilitas Direksi
Mutasi
Evaluasi angkutan barang 2014 dan progres 2015
2 30 Januari 2015
UM.210/I/8/KA-2015 Mutasi
Laporan Keuangan
Laporan Kinerja dan Program Direktorat Prasarana
Laporan kinerja dan Program Direktorat Logistik dan Pengembangan
3 10 Februari 2015
UM.210/II/4/KA-2015 Penajaman RKAP 2015
SAP
Tunjangan Direksi
Perencanaan/pengembangan dan groundbreaking KA Basoetta
Evaluasi kontrak lingkup Kalog dan Perusahaan
Penyesuaian kelas stasiun & regenerasi crew KA & KS
Perbaikan infrastruktur • Rekrutmen • Pengusahaan Aset • Lain-Lain
4 17 Februari 2015
UM.210/II/5/KA-2015 Pembahasan laporan keuangan
5 3 Maret 2015
UM.210/III/1/KA-2015 Rencana peremajaan Kereta
Program pelayanan
Perkembangan Kereta Api Basetta, Sumsel, Sonangol
Tindak lanjut temuan BPK
6 3 Maret 2015
UM.210/III/2/KA-2015 Perkembangan Kereta Api Basetta, Sumsel, Sonangol
Tindak lanjut temuan BPK
Mutasi
Lain-Lain
7 5 Maret 2015
UM.210/III/9/KA-2015 Mutasi/pelantikan
Training SNCF ( Belanda dan Perancis)
8 10 Maret 2015
UM.210/III/4/KA-2015 Perubahan rencana anggaran biaya investasi Kereta
Penambahan satu direktorat yaitu Direktorat Pengembangan Usaha di PT Kereta Api Properti Manajemen
9 17 Maret 2015
UM.210/III/6/KA-2015 Arahan Direksi
Rencana membentuk satu Vice President di bawah Eexecutive Vice President Development khusus terhadap pengembangan usaha
10 19 Maret 2015
UM.210/III/7/KA-2015 Evaluasi kinerja divre III
Progres investasi
11 24 Maret 2015
UM.210/III/8/KA-2015 Investasi 2015
Rencana pembangunan Kereta Cepat
Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika
12 2 April 2015
UM.210/IV/1/KA-2015 Masalah yang akan dihadapi Direksi
Evaluasi kebutuhan pegawai
13 7 April 2015
* Daftar hadir saja Pembahasan bahan Rapat Dengan Pendapat Komisi 6 DPR RI
14 14 April 2015
* Daftar hadir saja Pembahasan materi rapat koordinasi teknis
15 21 April 2015
UM.210/IV/2/KA-2015 Rencana operasi lebaran 2014
Laporan kinerja operasi dan keuangan bulan Maret 2015
Laporan persiapan RUPS Laporan Manajemen 2014
16 28 April 2015
UM.210/IV/3/KA-2015 Kereta anjlok
Cara evaluasi Kepala Daerah Operasi/Kepala Divisi Regional
Prediksi laporan keuangan tahun 2015
Mutasi
17 8 Mei 2015
* Daftar hadir saja Pemaparan progres penilaian bidang tanah yang terkena jalur Bandara Soekarno – Hatta
18 19 Mei 2015
UM.210/V/5/KA-2015 Pembahasan sayembara
Penetapan tugas Direksi
Presentasi kinerja PT KA Logistik dan PT KA Pariwisata
Pembahasan pengangkatan TNI sebagai pegawai KAI
19 26 Mei 2015
UM.210/V/3/KA-2015 Laporan keuangan terbaru
Evaluasi peristiwa luar biasa hebat
Upaya efisiensi/pengendalian biaya perusahaan
Mutasi
Persiapan angkutan lebaran 2015
Exit meeting assesment GCG 2014
20 1 Juni 2015
UM.210/VI/1/KA-2015 Persiapan angkutan lebaran
Rencana perjalanan Kereta Inspeksi Gabungan Direktorat Jenderal Kereta Apidan Perusahaan
Antisipasi Peristiwa Luar Biasa Hebat
Pembahasan Fasilitas Umum Jabodetabek
21 12 Juni 2015
UM.210/VI/3/KA-2015 Persiapan angkutan lebaran
Kereta bandara Soekarno – Hatta
Kerjasama Perusahaan dengan Jakpro
Program angkutan kereta api gratis
Pelantikan
22 16 Juni 2015
UM.210/VI/4/KA-2015 Arahan Direktur Utama
23 24 Juni 2015
UM.210/VI/2/KA-2015 Persiapan angkutan lebaran
Diskon tiket
Kesiapan/progress KA Bandara dan kerjasama dengan Pemda DKI
Pelantikan
24 30 Juni 2015
UM.210/VI/5/KA-2015 Pembahasan materi rapat Dewan Komisaris-Direksi
25 05 Agustus 2015 UM.210/VIII/1/KA-2015 Mutasi
Pembatalan tiket (dipotong 30%)
Mobil dinas Direksi
Program HUT Perusahaan dan HUT RI
Standar kebersihan kereta dan stasiun
Program penambahan armada kereta
Program KA sehat
26 11 Agustus 2015
UM.210/VIII/2/KA-2015 Peningkatan kinerja anak perusahaan
Persiapan perayaan HUT RI dan HUT Perusahaan
Penegasan fasilitas Komisaris dan Direksi
Implementasi pembatalan tiket
Kondisi terkini penjualan tiket
27 25 Agustus 2015
UM.210/IX/1/KA-2015 RJPP
Revisi RKAP
Pengaruh kurs rupiah
Fasilitas Direksi
28 1 September 2015
UM.210/IX/2/KA-2015 Review keamanan perjalanan kereta api
Evaluasi target KRL 1,2 juta penumpang
Revisi RKAP
29 2 September 2015
UM.210/IX/3/KA-2015 Pembahasan mutasi
Pelantikan
Lain – lain
30 8 September 2015
UM.210/IX/4/KA-2015 Pembahasan KA Medium Speed
Progres KA Bandara, Tanjung Priok, Tanjung Emas
Release Struktur Organisasi
31 17 September 2015
UM.210/X/1/KA-2015 Persiapan operator KA baru (LRT)
Laporan kinerja keuangan s.d bulan Agustus 2015
Laporan kinerja operasi bulan Agustus 2015
32 22 September 2015
UM.210/X/7/KA-2015 Kinerja anak perusahaan: PT. KA Logistik dan PT. KA Properti Manajemen
33 29 September 2015
UM.210/X/2/KA-2015 Rapat konsolidasi Direksi terkait perubahan tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan dan penunjukan duta Perusahaan
34 4 Oktober 2015
UM.210/X/4/KA-2015 Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2016 terkait penyertaan modal perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSPI) dan
perubahan struktur organisasi Subdivre 1.1 Aceh
35 4 Oktober 2015
UM.210/X/5/KA-2015 Perpanjangan peron stasiun
Keikutsertaan Perusahaan dalam proyek KA cepat Jakarta – Bandung
Automatic Train Stop (ATP)
36 7 Oktober 2015
UM.210/X/6/KA-2015 Laporan Kinerja Operasi bln Agustus 2015
Laporan kinerja keuangan s.d bulan Agustus 2015
Laporan KA Anjlok
Pelantikan
37 15 Oktober 2015
UM.210/X/8/KA-2015 Persiapan ground breaking KA Bandara Soetta, personil training ke CRRC
Mutasi
38 13 Oktober 2015
UM.210/XI/2/KA-2015 Presentasi Tim Simplifikasi
Evaluasi Peristiwa Luar Biasa Hebat
Proyek KA Bandara Padang
Tim Proyek Angkutan Divre 1
39 20 Oktober 2015
UM.210/XI/1/KA-2015 Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2016
Laporan Kinerja Keuangan s.d September 2015
Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015
Progress dan Rencana KA Cepat
Pengembangan KA yang Profitable
40 3 November 2015
UM.211/XI/1/KA-2015 Revaluasi Aset
Evaluasi Peristiwa Luar biasa Hebat
Progress PWC
Lain-lain
41 5 November 2015
UM.211/XI/3/KA-2015 Program realisasi batu bara
Permasalahan angkutan di Sumatera Selatan
Lain-Lain
42 10 November 2015
UM.211/XI/4/KA-2015 Mutasi
Rangkuman rencana tindak lanjut hasil rapat dengan Menteri Perhubungan
Progress KA Basoetta, KA ke Pelabuhan, Tanjung Priok, KA Cepat
Laporan Tim Simplifikasi
Lain-lain
43 10 November 2015
UM.211/XI/6/KA-2015 Capaian terhadap target
Lain-lain
44 17 November 2015
UM.211/XI/5/KA-2015 Laporan Kinerja Keuangan s.d bulan Oktober 2015
Laporan Kinerja operasi s.d bulan Oktober 2015
Pembahasan PT KA Properti Manajemen dan persiapan Natal 2015
Lain-lain
45 24 November 2015
UM.211/XI/7/KA-2015 Pembahasan LRT dengan PWC
46 30 November 2015
UM.211/XII/3/KA-2015 Persiapan operasi angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016
Evaluasi permasalahan Daop/Divre
Lain -lain
47 3 Desember 2015
UM.211/XII/2/KA-2015 Persiapan operasi angkutan Natal 2015 & Tahun Baru 2016
Kondisi perkeretaapian saat ini
Lain - lain
48 8 Desember 2015
UM.211/I/1/KA-2016 Laporan kesiapan operasi angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016
Laporan kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan
Persiapan rekrutmen
Mutasi
Lain - lain
49 15 Desember 2015
UM.211/I/1/KA-2016 Laporan kinerja keuangan s.d Bulan November
Laporan kinerja operasi Bulan November 2015
Struktur Organisasi per Direktorat
Lain - lain Direksi telah merencanakan 24 kali rapat untuk tahun 2016, dengan fokus pembahasan antara lain evaluasi kinerja keuangan dan operasi Perusahaan, evaluasi kinerja Anak Perusahaan, evaluasi kinerja Direksi, pencapaian target RKAP dan lain-lain. Rapat BOC Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan dapat diadakan
setiap waktu jika dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
Rapat diselenggarakan untuk melakukan konsolidasi internal terutama berkaitan dengan
pembahasan laporan yang disampaikan oleh Direksi.
Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat.
Dalam risalah rapat tersebut dicantumkan juga bila ada pendapat yang berbeda (dissenting
opinion) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan
Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan
Komisaris menyimpan salinannya.
Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan 24 kali rapat termasuk 12 kali rapat
gabungan dengan Direksi. Rapat gabungan (koordinasi Dewan Komisaris- Direksi). Dilakukan
untuk mendapat keterangan dan penjelasan langsung mengenai hal-hal yang perlu dilakukan
pendalaman lebih lanjut. Dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dapat memberikan
arahan dan masukan kepada Direksi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan
penasihatannya.
Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas
permasalahan Perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian
rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 ditunjukkan dalam table berikut:
Tabel Agenda Rapat Dewan komisaris 2015
No Tanggal Penyelenggaraan
Risalah Rapat Agenda
Nomor
1 27 Januari 2015 20A/CG/KOM/I/2015 Diskusi Sinergi usaha logistik PT KAI-PT POS
2 16 Februari 2015 08A/CG/KOM/II/2015 Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris Januari 2015;
Pembahasan Permohonan Perpanjangan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah oleh Anak Perusahaan PT KALOG dan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah dengan PT Asia Mulla Perkasa
3 19 Maret 2015 11A/CG/KOM/III/2015 Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris bulan Februari 2015
Pembahasan Penjadwalan Tempat Rapat Dewan Komisaris-Direksi tahun 2015
Pembahasan kewenangan Dekom dalam memberikan persetujuan Pergeseran
Anggaran Investasi maksimum 10% dari total Investasi
Pemberian Ijin Dekom atas Permohonan Perubahan Organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi
4 29 April 2015 10/CG/KOM/IV/2015 Persiapan RUPS LM Tahun 2014
5 21 Mei 2015 05A/CG/KOM/2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015
Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015
Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015
6 15 Juni 2015 06A/CG/KOM/2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris Mei 2015
Pembahasan tanggapan Dekom atas Surat Direksi perihal Permohonan Keputusan Dewan Komisaris sebagai
Pengganti Rapat Dewan Komisaris terhadap Jaminan Pinjaman Sindikasi Bank untuk pembiayaan Pembangunan KA Bandara Soetta dengan jaminan pendapatan tiket dan non tiket KA Bandara Soetta
Pembahasan Tanggapan Dekom atas Surat Direksi Perihal Permohonan Persetujuan Dekom dalam Penetapan Nilai Kerjasama Pemanfaatan Aset Bekerjasama dengan Pemda DKI menggunakan tarif sosial.
Laporan KPMR dan KA atas kinerja TW-1 tahun 2015
Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Mei 2015
7 28 Juli 2015 20A/CG/KOM/I/2015 Laporan Kinerja Dekom Juni 2015
Evaluasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran 1436 H/ 2015 M
Prospek Angkutan Barang di Daop 3 CN
8 18 agustus 2015 08A/CG/KOM/II/2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Juli 2015
Pembahasan Draft RJPP 2015-2019 yang telah terintegrasi dengan Renstra Kemenhub, Kementrian BUMN dan RPJMN
9 7 September 2015 20A/CG/KOM/I/2015 Laporan Kinerja Administratif Dekom bulan Agustus 2015
Laporan Penyelesaian Kuesioner GCG untuk Dekom tahun 2015
Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko
Tindak Lanjut Hasil Asessment GCG tahun 2014 oleh BPKP Jabar
10 29 Okteober 2015 08A/CG/KOM/II/2015 Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan September 2015
Pembahasan Berakhirnya masa tugas Sekdekom dan Komite Audit
Lain-lain
11 30 November 2015 20A/CG/KOM/I/2015 Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan Oktober 2015
Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2016
Lain-lain
12 08 Desember 2015 05/CG/KOM/XII/2015 Wawancara Dewan Komisaris dengan Calon Anggota Komite Audit
Lain-lain Dewan Komisaris telah merencanakan 24 pertemuan untuk 2016, yang koordinasi/ konsultasi rapat, Dewan Komisaris intern pertemuan dan rapat Dewan Komisaris Komite. Rencana tersebut telah disetujui pada pertemuan Rencana Kerja Perusahaan dan Penganggaran (RKA) Dewan Komisaris pada tahun 2016. Namun, rencana pertemuan mungkin berubah jika ada permintaan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris Perseroan dan telah disetujui.
Rapat BOD-BOC Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 2015
No Tanggal Penyelenggaraan
Risalah Rapat Agenda
Nomor
1 15 Januari 2015 10A/CG/KOM/I/2015 Pemahaman tentang GCG
Pemahaman tentang Manajemen Risiko
Pemahaman Peraturan Menteri BUMN tentang Pendayagunaan Aset BUMN
2 17 Februari 2015 09A/CG/KOM/II/2015 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Januari 2015
3 10 Maret 2015 07/CG/KOM/III/2015 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan Bulan Februari 2015
Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI
Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014
4 29 April 2015 15/CG/KOM/IV/2015 Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014
Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan bulan Maret 2015
5 29 Mei 2015 10/CG/KOM/V/2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015
Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015
Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015
6 30 Juni 2015 15/CG/KOM/VI/2015 Laporan Kinerja Operasi bulan Mei 2015
Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan Bulan Mei 2015
Laporan Kinerja Keselamatan - tgl 28 Juni 2015
Laporan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 1436H/2015M
7 4 Agustus 2015 04/CG/KOM/VIII/2015 Laporan Kinerja Operasi bulan Juni 2015
Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan bulan Juni 2015
Laporan Evaluasi Angkutan lebaran 1436 H/2015 M
Rencana Penyesuaian RJPP dengan RENSTRA dan RPJM terkait dengan
Pengembangan Perkeretaapian Jabodetabek dan Pengembangan Perkeretaapian
di Daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jalur Ganda Muara Enim-Lahat
8 24 Agustus 2016 09/CG/KOM/VIII/2015 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Juli 2015
Pembahasan Sinkronisasi RKA Ditjen KA Tahun 2016 dengan RJPP PT KAI tahun2015-2019
9 28 September 07/CG/KOM/IX/2015 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Agustus 2015
Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perkeretaapian Nasional antara PT KAI (Persero) dengan Pemerintah, dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Pengarahan Menteri Perhubungan: 1. Peningkatan Keselamatan
Perjalanan KA 2. Persiapan Sarana dan Sumber
Daya Perkereta-apian lainnya dalam rangka penugasan penyelenggaraan perkeretaapian dari pemerintah
10 7 Oktober 2015 08/CG/KOM/X/2015 Laporan Kinerja Keuangan - bulan Agustus 2015
Laporan Kinerja Operasi bulan Agustus 2015
Lain-lain
11 22 Oktober 2015 11/CG/KOM/X/2015 Pembahasan RKAP 2016
Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015 Operating Performance Reports of September 2015
Laporan Kinerja Keuangan - bulan September 2015
12 27 November 2015 10/CG/KOM/XI/2015 Laporan Kinerja Keuangan - bulan Oktober 2015
Laporan Kinerja Operasi bulan Oktober 2015
Laporan Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2016
13 2 Desember 2015 13/CG/KOM/XII/2015 Lanjutan Rakor Dewan Komisaris – Direksi tanggal 27 November 2015
Lain-lain
14 15 Desember 2015 08/CG/KOM/XII/2015 Laporan Kinerja Keuangan - bulan November 2015
Laporan Kinerja Operasi bulan November 2015
Lain-lain
15 23 Desember 2015 14/CG/KOM/XII/2015 Pembahasan / Diskusi pendayagunaan Aset KAI di Laswi
Lain-lain
Executive Committee Pada tahun 2015 RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan
pemberitahuan maupun undangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
Selama tahun 2015, KAI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan tidak melaksanakan RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS tahun 2015 dapat dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel Pelaksanaan RUPS KAI Tahun 2015
Nama RUPS
Nomor dan
Tanggal Undangan
RUPS
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan
RUPS
Agenda RUPS
Keputusan RUPS
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014
Nomor: UM.209/ IV/189/KA- 2015 Tanggal 28 April 2015
Surat Kuasa Nomor SKU-132/ MBU/04/2015 tanggal 28 April 2015
1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
1.Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014:
a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk
dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014;
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014;
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 008/LAI-KAI/II/15 tanggal 17 Februari 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan;
c. Mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor.008/LAI-KAI/II/15 tanggal 17 Februari 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sepanjang tindakan
lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam laporan tersebut.
2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih sebesar Rp948.220.660.421 sebagai berikut:
a. Sebesar 25% atau sejumlah Rp237.055.000.000 sebagai dividen;
b. Sebesar 75% atau sejumlah Rp711.165.660.421 sebagai cadangan.
3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PKBL PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.
4. Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
RUPS Pengesahan RKAP 2015
Nomor: UM.209/I/45/ KA-2015 Tanggal 12 Januari 2015
1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2015;
3. Penetapan Key
1. Mengesahkan RKAP Tahun 2015 dengan pokokpokok sebagai berikut:
a. Target Operasional 1) Alat Produksi Utama (Siap
Operasi) Alat produksi sarana utama dengan kualifikasi siap operasi di tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut:
No Uraian Satuan Jumlah 1 Lokomotif Unit 467
2 KRDE/I Unit 129
3 KRL Unit 660
4 Kereta Unit 1.499
5 Gerbong Unit 6.599
2) Produksi Utama Produksi Utama
tahun 2015 yang memberikan kontribusi dominan pada
Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015;
4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015;
5. Persetujuan Kerjasama Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta;
6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Investasi.
pendapatan ditargetkan sebagai berikut:
No
Uraian Satuan
Jumlah
1 Angkutan Penumpang/
Volume Orang 329.757.584
Km Penumpang
000 km
21.759.716
2 Angkutan Barang/
Volume Orang 41.919.097
• Km Penumpang
000 km
14.571.101
b. Perhitungan Laba Rugi
Komprehensif (Konsolidasian) Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2015 dianggarkan sebesar Rp1.513,25 miliar dengan perincian anggaran pendapatan sebagai berikut:
Uraian Jumlah
Pendapatan angkutan KA Penumpang
Rp5.503.170.838 ribu
Pendapatan angkutan KA Barang
Rp6.435.842.041 ribu
Pendapatan pendukung angkutan KA
Rp360.100.808 ribu
Pendapatan non angkutan
Rp1.971.362.150 ribu
Kontribusi pemerintah (PSO)
Rp1.523.800.000 ribu
Jumlah Anggaran Pendapatan
Rp15.794.275.837 ribu
c. Posisi Keuangan (Konsolidasian) Posisi keuangan per 31 Desember 2015 dianggarkan mencapai total aset, liabilitas dan ekuitas sebesar Rp23.058,30 miliar.
d. Investasi yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp5.769,33 miliar.
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun 2015.
3. Menetapkan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagai berikut:
a. KPI Direksi disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian KinerjaUnggul (KPKU)
b. KPI Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
4. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015 sebagaimana usulan Dewan Komisaris No.06/ CH/KOM/2014 tanggal 9 Desember 2014, terdiri dari:
Indikator Bobot
1. Tingkat Keselamatan
10%
2. Tingkat Pelayanan a. KA Penumpang
Datang b. KA Barang
dating c. Keluhan
Penumpang
4%
4% 3%
3. Efektivitas Pemeliharaan a. Pemeliharaan
Sarana b. Pemeliharaan
Prasarana
4%
4%
4. Produktivitas SDM a. Produktivitas
SDM dari satuan Angkatan
b. Produktivitas SDM dari Pendapatan
3%
3%
Jumlah Bobot 35%
5. Menyetujui Kerja sama antara PT
KAI (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Railink untuk Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta via Tangerang sesuai dengan surat persetujuan Menteri BUMN No.S837/MBU/12/2014 tanggal 31 Desember 2014.
6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan perubahan anggaran investasi akibat perubahan kebijakan Pemerintah dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi termasuk perubahan item investasi RKAP tahun 2015.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan
seluruh anggota Direksi, Kepala Satuan Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, serta Pemegang
Saham. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, Pimpinan RUPS adalah Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan ditunjuk dalam rapat. Dalam setiap pembahasan agenda RUPS, Ketua
Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
dan pihak terkait lainnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum
keputusan diambil.
Pemegang Saham senantiasa memberikan respon mengenai informasi yang diterima dari Direksi
dan/atau Dewan Komisaris terutama terkait dengan gejala penurunan kinerja perusahaan yang
signifikan. Bentuk respon/tanggapan tersebut dapat dilakukan dengan pemanggilan untuk
meminta penjelasan mengenai penurunan kinerja, dan permintaan informasi/klarifikasi mengenai
hal tersebut.
Rapat Komite di bawah Komisaris
a. Rapat KPMR
Rapat KPMR terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perusahaan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris. Selama tahun 2015, KPMR melakukan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Agenda yang dibahas dalam rapat KPMR selama tahun 2015 adalah: Evaluasi progres pinjaman dana perbankan sampai dengan Desember 2014, terkait dengan
kebijakan antisipatif manajemen menghadapi dampak perkembangan nilai rupiah terhadap USD, perkembangan tingkat pinjaman serta perubahan harga BBM
Evaluasi progress pengoperasian KA Bandara Kuala Namu Peromohonan pengagunan konsesi KA Bandara Soeta untuk pinjaman pendanaan sindikasi Bank (BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA) Follow up rencana survei Bandara Kuala Namu Strategi monitoring dan pengendalian PMN Perusahaan Rp2,75 triliun dari APBN 2015 untuk
rolling stock Pembukaan akses rel Kereta Api ke Pelabuhan Tanjung Priok via Pasaso Monitoring dan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap PMN Perusahaan sebesar Rp2 triliun
dalam APBN-P 2015 Pergeseran Investasi Perusahaan tahun 2015 Penyusunan Laporan Tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Pembahasan sinergi kegiatan Pusat Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2015 dengan Komite
Pemantau Manajemen Risiko Pembahasan TAC dan IMO Dampak PP 11/2015 terhadap Perusahaan Rencana investasi Perusahaan terhadap KA Bandara Sudirman-Pluit-Soetta (KPS) Evaluasi Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Peristiwa Luar Biasa Hebat atau KA anjlok, dampak dan solusinya Penyerahan aset (hibah) Perusahaan ke Negara (Bandara Kualanamu, Bandara Soekarno Hatta,
dan Sumatera Selatan) Dewan Komisaris menyetujui pengagunan Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Bandara Soeta) Rencana tindak lanjut kunjungan ke Divre 3 (investasi, pengoperasian, perawatan, peristiwa
luar biasa/ peristiwa luar biasa hebat/KA anjlok dan rencana penyerahan aset) Data dan informasi pra survey Divre III Hasil kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Januari-Mei 2015 Pembubaran Balai Yasa Pulu Brayan Divre 1 Rekomendasi BPK terhadap Dana PSO tahun 2014 Isu Risiko di KPMR Tanggapan Laporan Manajemen Semester I tahun 2015 Pembahasan Program Kerja KPMR 2015 Review Investasi Perusahaan yang berskala besar Pembahasan penetapan nilai dan waktu kerjasama pemanfaatan aset yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris Pembahasan persetujuan Dewan Komisaris tentang pemanfaatan aset di Kawasan Manggarai
untuk rusunawa oleh Pemda DKI Tindak lanjut hasil rapat tanggal 06 Oktober 2015 Evaluasi dan Pembangunan Investasi Perusahaan
Sedangkan pada tahun 2016 KPMR memiliki rencana untuk mengadakan rapat minimal 22 (dua puluh dua) kali dalam setahun. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota KPMR. Berikit adalah Program Kerja KPMR (Reviu) hasil kegiatan Unit Pemantau Manajemen Risiko PT KAI 2016 periode bulan januari – Maret 2016:
Program Kerja KPMR (Reviu) hasil kegiatan Unit Pemantau Manajemen Risiko PT KAI 2016
Program jumlah Januari-Maret 2016
Program RKAP 2015
1 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengadaan Overhead Crane 5 ton Dipo KA
2 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengadaan Electric Lifting Jack 4x5ton Dipo KA
3 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap DED prmbangunan Balai Yasa Gerbong di rejosari
4 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadappembangunan jalur tanjung priok - pasoso - pelabuhan
5 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap relokasi SD Negeri 12 simpang
Pengalihan/ Revisi RKAP 2015
1 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap penambahan daya listrik PLN dan pendagaan trafo di BY Tg
2 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pekerjaan plester lantai los dan perbaikan talang di Balai Yasa Tegal
Diluar RKAP 2015
1 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap penambahan PNM tahun 2015 pada PT KAI untuk pengadaan sarana di jalur KA Trans sumatra
2 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap peningkatan tambahan setoran modal PT Railink tahun 2015 untuk pengadaan 10 trainset KRL
3 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap reviu investasi penambahan angkutan batubara di Sumsel
4 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengoprasian KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek
5 tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap rencana perjanjian sewa lahan jagka panjang area kalimas dengan PT KALOG
Monitoring MR carry over ke tahun 2015
77 Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Monitoring MR RKAP 2015
31 Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Monitoring MR diluar RKAP 2015
1 Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Ket. MR = mitigasi risiko Komite Audit
Berdasarkan piagam Komite Audit, rapat Komite Audit terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan
secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perusahaan
berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit
dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat
ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang
menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat
akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.
Selama tahun 2015, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Agenda
yang dibahas dalam rapat Komite Audit selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut.
Agenda Rapat Komite Audit 2015
Tanggal Agenda
16 Januari 2015 Pemaparan Progress Implementasi GCG dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asessment Penerapan GCG tahun 2014
21 Januari 2015 Pemaparan Progress Kegiatan Implementasi SAP Triwulan IV Tahun 2014
Pemaparan Progress Kegiatan SPI Triwulan IV Tahun 2014
27 Januari 2015 Pemaparan Program Kerja EH dan Realisasi Tahun 2014
29 Januari 2015 Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014
30 Januari 2015 Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014
02 Februari 2015 Rapat Terbatas Pembahasan Lanjutan Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014
13 Februari 2015 Pembahasan Draft Temuan Kepatuhan Anak Perusahaan KAP Hadori
23 Februari 2015 Exit Meeting General Audit PT KAI (Persero) Tahun Buku 2014 oleh KAP Hadori
29 April 2015 Pemaparan Progress Implementasi SAP Triwulan I Tahun 2015
Pemaparan Progress Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2015
21 Mei 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan
Laporan Kinerja Dewan Komisaris Bulan April 2015
Laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Triwulan I sampai dengan Bulan April 2015
15 Juni 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan
29 Juli dan 31 Juli 2015 Penambahan Dana Investasi di Unit EPF untuk Relokasi Expeditur Stasiun Semarang Poncol
07 Agustus 2015 Entry Meeting General Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
18 Agustus 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan
Laporan Kinerja Dewan Komisaris Bulan Juli 2015,
Pembahasan Draft RJPP 2015 – 2019 yang telah terintegrasi dengan Rencana Strategis, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan RPJMN dll.
26 Agustus 2015 Review Atas R encana Penghapusbukuan dan P enjualan ATDO KRL bekas
7 September 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan
15 September 2015 Pemaparan Kinerja SPI Triwulan II Tahun 2015
16 September 2015 Pembahasan Progress Implementasi SAP Triwulan II 2015
07 Oktober 2015 Pemaparan Progress Implementasi GCG s.d 30 September 2015 dan Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Assessment Penerapan GCG Tahun 2014
27 Oktober 2015 Pra Progress Meeting Pertama General Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015
5 November 2015 Rencana Review Atas Pelaksanaan Prosedur Usulan Penghapusbukuan Aset Bangunan di lingkungan Perusahaan
6 November 2015 Progres Meeting Pertama General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
10 Desember 2015 Pembahasan Progress Implementasi SAP Triwulan III 2015
14 Desember 2015 Pemaparan Kinerja SPI Triwulan III Tahun 2015
Komite Audit memiliki rencana untuk mengadakan rapat minimal 20 (dua puluh) kali dalam
setahun pada tahun 2016. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati
oleh seluruh anggota Komite Audit.
O. GCG Evaluation & Assessment
Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk
mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Asesor Independen. Selain dalam website Perusahaan, hasil penilaian tersebut diungkapkan
dalam Laporan Tahunan. Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan status perkembangan
penerapan GCG kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Penilaian yang dilakukan oleh PT
KAI menggunakan berbagai acuan standar praktik baik yang berlaku di Indonesia. Penilaian
tahunan oleh pihak independen sudah berjalan sejak tahun 2012 dan dalam pelaksanaanya
bekerjasama dan didukung penuh oleh seluruh organ Perusahaan. Hasil penilaian penerapan GCG
tahun buku 2015 sebagai berikut:
PARAMETER Penilai Capaian
2014 Capaian
2015
Corporate Governance Perception Index (CGPI) Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG)
80,35 -
BUMN Scorecard, SK-16/S-MBU/2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
84,04 -
BUMN Scorecard, SK-16/S-MBU/2012 Self Assessment - 84,98