LANDASAN TEORI

GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH

1) ANGGARAN

A. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Freeman dan Shoulders (2003) mendefenisikan anggaran “ Budgeting is the

proses of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budgetis a dollar-andcents

plan of operation for a specific period of time”. Dari defenisi di atas, diketahui bahwa

penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk

memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu, anggaran

merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.

Menurut Indra Bastian (2006:164 ) mengemukakan pengertiam anggaran adalah :

“Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang

diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiyainya dalam periode waktu

tertentu.”

Jadi berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang

diwujudkan dalm bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu

periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna

pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan

pertangungjawaban kepada public

B. Prinsip-Prinsip Penganggaran

1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi yang

jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu

kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang

sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat

juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan

anggaran tersebut.

2) Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada

setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran

harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia

anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

3) Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa Pedoman Penyusunan APBD Berbasis

Kinerja diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada

hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4) Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat

waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia

harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan

kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5) Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil

kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja

yang terkait.

2) Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan

daerah di Indonesia. Otonomi daerah, tentunya sangat berimplikasi pada perubahan dalam

system pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran

pemerintah daerah seperti APBD.

a. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan

APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Berdasarkan PP No. 58 Tahun

2005, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu system pengeleloaan

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari system pengelolaan

keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan

bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai

berikut:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar

tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan daerah;

d. Pengeluaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan

yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya dalam PP Nomor 58 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan peruandang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Terwujudnya pelaksanaan

desentralisasi fiskal secara efektif dan efisisen, salah satunya tergantung pada pengelolaan

keuangan daerah.

Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak

lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota

saja. Tapi, dalam Permendagri itu juga disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian

dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah produk hukum berupa Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh segenap

lembaga negara . APBN merupakan rencana pendapatan dan belanja negara untuk satu tahun .

APBN juga merupakan ujud tahunan dari rencana jangka panjang dan menengah Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirinci sebagai berikut:

A. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Pemerintah pusat

1. Pendapatan Perpajakan

a. Pajak Domestik

Pajak Penghasilan (PPh) (PPh Perorangan dan PPh Badan), Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak Lainnya.

b. Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk (Impor), Pajak Ekspor

2. Pendapatan Bukan Pajak

a. Sumber Daya Alam terdiri :Minyak dan Gas, Pertambangan umum, Kelautan dan

Perikanan, Kehutanan, dan Panas Bumi

b. Laba BUMN

c. Dan lain-lain.

B. Belanja Negara

Jenis belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :

1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

a) Belanja Pegawai terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, Honorarium, Lembur, Vakasi ,

dan kontribusi Sosial

b) Belanja Barang terdiri dari : Belanja Barang, Belanja jasa, Belanja Pemeliharaan,

dan Perjalanan Dinas

c) Belanja Modal terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan

Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan &

Irigasi, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

d) Pembayaran Bunga Utang terdiri dari: Bunga Hutang Dalam Negeri dan Bunga

Hutang Luar Negeri

e) Subsidi terdiri dari : Subsisi Perusahaan Negara (Lembaga Keuangan, Lembaga

Non Keuangan àBBM, Lembaga Non Keuangan à Non BBM, dan Lembaga

Non Keuangan à PSO), Subsidi Perusahaan Swasta (Lembaga Keuangan dan

Lembaga non Keuangan) dan Subsidi Pajak.

f) Belanja Hibah terdiri dari: Kpd Pemerintah Luar Negeri, Kpd Organisasi

Internasional, dan Kpd Pemerintah Daerah.

g) Belanja Sosial terdiri dari : Bantuan Kompensasi Sosial (Bantuan Kompensasi

Kenaikan BBM dan Bantuan Penanggulangan Bencana), Bantuan kepada

Lembaga Pendidikan dan Peribadatan (Block Grant Sekolah/Lembaga/Guru,

Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga, Bantuan Beasiswa, dan Lembaga

Peribadatan) dan Bantuan Sosial Lainnya

h) Belanja lain-lainnya terdiri dari : Belanja Pengeluaran Tak Tersangka, Belanja

Cadangan Umum, dan Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana

Kontinjensi)

2. Belanja (Transfer ke) Daerah

1. Dana Perimbangan

a) Dana Bagi Hasil

Pajak terdiri dari :Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan, dan PPh WPOPDN dan PPh Ps 21

Sumber Daya Alam terdiri dari: Kehutanan Untuk Reboisasi, Pertambangan

Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi,

dan Pertambangan Panas Bumi

b) Dana Alokasi Umum

c) Dana Alokasi Khusus

DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Infrastruktur,

DAK Bidang Bid.Kelautan & Perikanan, Bid.Pertanian, DAK Bid. Pras

Pemerintah dan Bid.Lingkungan Hidup

2. Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian

C. Pembiayaan

Apabila Rencana Belanja lebih besar dari rencana pendapatan (defisit), maka diperlukan

pembiayaan. Untuk Membiayai defisit, Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah,

diantaranya berhutang ke dalam dan luar negeri dan menjual perusahaan milik negara

Secara akuntansi, seluruh transaksi yang terkait dengan (1) pembayaran dan penarikan

hutang, (2) penjualan kepemilikan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan negara;

dicatat pada pembiayaan.Sehingga pembiayaan di APBN memuat item penerimaan dan

pengeluaraan, dimana penerimaan merupakan penarikan pinjaman dan penjualan kepemilikan

negara, sedangkan pengeluaraan merupakan pembayaran pokok pinjaman dan investasi

pemerintah

4) Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD)

a) Pengertian Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD)

Menurut Deddi Nordiawan (2007;39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

b) Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 15 dan 16) dijelaskan bahwa APBD

mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan ;

Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan;

Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,

serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;

Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

daerah.

c) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Draft Standar Akuntansi

Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Anggaran

Pendapatan, Anggaran Belanja, Pembiayaan, dan Tranfer

Struktur APBD diatur dalam :

PP No.105/2000à PP No.58/2005

Kepmendagri No.29/2002à Permendagri No.13/2006

a. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A. Pajak Daerah

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Galian Golongan C dan Pajak Parkir

B. Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Usaha

Pasar Grosir, Terminal, dan Pemakaian Aset Daerah

2) Retribusi Jasa Umum

Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan KTP dan Capil

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan

C. Hasil Usaha Kekayaan Daerah yang dipisahkan

D. Lain-lain PAD

2. Dana Perimbangan (Transfer dari Pusat)

A. Bagi Hasil Pajak dan SDA

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

C. Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah

A. Bagi Hasil dari Propinsi

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend.

Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor dan Bagi Hasil Pajak

Air Bawah Tanah

B. Bantuan dari Propinsi

C. Hibah

D. Dan Lain-Lain

Pendapatan yang bebas digunakan oleh Pemerintah Daerah:

– Pendapatan Asli Daerah (PAD)

– Dana Alokasi Umum (DAU)

– Bagi Hasil selain dari Bagi Hasil Kehutanan untuk Reboisasi

– Bagi hasil dari Propinsi Untuk Kabupaten/Kota

Pendapatan dari DAK hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditentukan

oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan Lain-lain berupa dana darurat dari Pusat hanya boleh

digunakan untuk kegiatan tanggap darurat pada bencana

E. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Jenis belanja Pemerintah Daerah menurut Permendagri 13/2006:

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi , Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil Kepada Desa, Belanja Bantuan Kepada Desa, dan Belanja Tak Terduga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

d. Proses Penyusunan APBD

Menurut Deddi Nordiawan (2007;43), setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan

APBD sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Setiap SKPD mengembangkan Rencana Strategis (Renstra) dengan mengambil program

yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan bidang SKPD tersebut, dan pada tahun

anggaran yang sama dengan yang tercantum pada RPJMD. Renstra tersebut kemudian

dikembangkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD pertahun, yang kemudian akan

dikompilasikan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPM).Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan Mendagri setiap tahun. Penyusunannya diawali dengan pembuatan

rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh

Sekretaris Daerah.

Rancangan KUA tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

a. Target pencapaian kerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh

pemda untuk setiap urusan pemerinath daerah.

b. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan

pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang berisi

seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran,dimana program

kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Penyusunan PPAS

diawali dengan pembuatan rancangan awal PPAS oleh TAPD yang disusun berdasarkan Nota

Kesepakatan KUA.

Tahapan penyusunan rancangan PPAS sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri 13

tahun 2006 sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;

b. Menentukan urutan prosram untuk masing-masing urusan, dan

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

KUA dan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama oleh kepala daerah dan

DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama. Berdasarkan nota

kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi kepala SKPD dalam menyusun RKA-

SKPD.

Permendagri 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa rancangan surat edaran kepala daerah ini

mencakup:

a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan

pembiayaan;

b. Sinkonisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai

dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

c. Batas waktu penyampaian RKA-skpd kepada PPKD;

d. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip

peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran

dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. Dokumen lampiran lain meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD,

analisis standar belanja dan standar harga satuan.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Menurut Suhanda (2007;56) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah

dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD, serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dalam Permendagri 13 tahun 2006 dikatakan bahwa RKA-SKPD disusun dengan

menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah

Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan

anggaran untuk progran dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

b. Pendekatan penganggaran terpadu

Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran

pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan

dokumen rencana kerja dan anggaran.

c. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi

dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

(Raperda APBD) adalah RKA-SKPD. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa setiap RKA-

SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin hal ini, TAPD harus membahas kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA,

PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan

lainnya yang relevan, target dan pencapaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran

kegiatan, standar analisis belanja, standar harga satuan, standar pelayanan minimal, serta

dokumen sinkronisasi progran dan kegiatan antar SKPD.

RKA-SKPD yang telah di evaluasi oleh TAPD tersebut kemudian dikompilasikan

menjadi dokumen kompilasi RKA oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD

kemudian membuat lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas:

a. Ringkasan APBD

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi)

c. Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan).

d. Rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, progran dan kegiatan, serta

keselarasan urusan dan fungsi).

6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi, dan disertai dengan:

a. Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD,

b. KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan pimpinan DPRD,

c. Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD,

d. Nota keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan

pada sidang DPRD.

Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemda

bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan. Raperda tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi

segera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.