GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc
-
Upload
indri-fitria-sari -
Category
Documents
-
view
13 -
download
4
Transcript of GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc
![Page 1: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/1.jpg)
LANDASAN TEORI
GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH
1) ANGGARAN
A. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Menurut Freeman dan Shoulders (2003) mendefenisikan anggaran “ Budgeting is the
proses of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budgetis a dollar-andcents
plan of operation for a specific period of time”. Dari defenisi di atas, diketahui bahwa
penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk
memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu, anggaran
merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang.
Menurut Indra Bastian (2006:164 ) mengemukakan pengertiam anggaran adalah :
“Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiyainya dalam periode waktu
tertentu.”
Jadi berdasarkan teori-teori diatas anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang
diwujudkan dalm bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu
periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna
pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan
pertangungjawaban kepada public
B. Prinsip-Prinsip Penganggaran
1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi yang
jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu
kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang
sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan
masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat
juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan
anggaran tersebut.
![Page 2: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/2.jpg)
2) Disiplin anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada
setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran
harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia
anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
3) Keadilan anggaran
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa Pedoman Penyusunan APBD Berbasis
Kinerja diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada
hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
4) Efisiensi dan efektifitas anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat
waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia
harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan
kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
5) Disusun dengan pendekatan kinerja
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil
kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.
Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja
yang terkait.
2) Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan
daerah di Indonesia. Otonomi daerah, tentunya sangat berimplikasi pada perubahan dalam
![Page 3: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/3.jpg)
system pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran
pemerintah daerah seperti APBD.
a. Pengertian Keuangan Daerah
Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan
APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Berdasarkan PP No. 58 Tahun
2005, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu system pengeleloaan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari system pengelolaan
keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan
bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai
berikut:
a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar
tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
![Page 4: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/4.jpg)
Selanjutnya dalam PP Nomor 58 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan peruandang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Terwujudnya pelaksanaan
desentralisasi fiskal secara efektif dan efisisen, salah satunya tergantung pada pengelolaan
keuangan daerah.
Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak
lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota
saja. Tapi, dalam Permendagri itu juga disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian
dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan
3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
APBN adalah produk hukum berupa Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh segenap
lembaga negara . APBN merupakan rencana pendapatan dan belanja negara untuk satu tahun .
APBN juga merupakan ujud tahunan dari rencana jangka panjang dan menengah Negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirinci sebagai berikut:
A. Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Pemerintah pusat
1. Pendapatan Perpajakan
a. Pajak Domestik
![Page 5: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/5.jpg)
Pajak Penghasilan (PPh) (PPh Perorangan dan PPh Badan), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Cukai dan Pajak Lainnya.
b. Pajak Perdagangan Internasional
Bea Masuk (Impor), Pajak Ekspor
2. Pendapatan Bukan Pajak
a. Sumber Daya Alam terdiri :Minyak dan Gas, Pertambangan umum, Kelautan dan
Perikanan, Kehutanan, dan Panas Bumi
b. Laba BUMN
c. Dan lain-lain.
B. Belanja Negara
Jenis belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :
1. Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis
a) Belanja Pegawai terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, Honorarium, Lembur, Vakasi ,
dan kontribusi Sosial
b) Belanja Barang terdiri dari : Belanja Barang, Belanja jasa, Belanja Pemeliharaan,
dan Perjalanan Dinas
c) Belanja Modal terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan
Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan &
Irigasi, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
d) Pembayaran Bunga Utang terdiri dari: Bunga Hutang Dalam Negeri dan Bunga
Hutang Luar Negeri
![Page 6: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/6.jpg)
e) Subsidi terdiri dari : Subsisi Perusahaan Negara (Lembaga Keuangan, Lembaga
Non Keuangan àBBM, Lembaga Non Keuangan à Non BBM, dan Lembaga
Non Keuangan à PSO), Subsidi Perusahaan Swasta (Lembaga Keuangan dan
Lembaga non Keuangan) dan Subsidi Pajak.
f) Belanja Hibah terdiri dari: Kpd Pemerintah Luar Negeri, Kpd Organisasi
Internasional, dan Kpd Pemerintah Daerah.
g) Belanja Sosial terdiri dari : Bantuan Kompensasi Sosial (Bantuan Kompensasi
Kenaikan BBM dan Bantuan Penanggulangan Bencana), Bantuan kepada
Lembaga Pendidikan dan Peribadatan (Block Grant Sekolah/Lembaga/Guru,
Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga, Bantuan Beasiswa, dan Lembaga
Peribadatan) dan Bantuan Sosial Lainnya
h) Belanja lain-lainnya terdiri dari : Belanja Pengeluaran Tak Tersangka, Belanja
Cadangan Umum, dan Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana
Kontinjensi)
2. Belanja (Transfer ke) Daerah
1. Dana Perimbangan
a) Dana Bagi Hasil
Pajak terdiri dari :Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, dan PPh WPOPDN dan PPh Ps 21
Sumber Daya Alam terdiri dari: Kehutanan Untuk Reboisasi, Pertambangan
Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi,
dan Pertambangan Panas Bumi
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
![Page 7: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/7.jpg)
DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Infrastruktur,
DAK Bidang Bid.Kelautan & Perikanan, Bid.Pertanian, DAK Bid. Pras
Pemerintah dan Bid.Lingkungan Hidup
2. Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian
C. Pembiayaan
Apabila Rencana Belanja lebih besar dari rencana pendapatan (defisit), maka diperlukan
pembiayaan. Untuk Membiayai defisit, Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah,
diantaranya berhutang ke dalam dan luar negeri dan menjual perusahaan milik negara
Secara akuntansi, seluruh transaksi yang terkait dengan (1) pembayaran dan penarikan
hutang, (2) penjualan kepemilikan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan negara;
dicatat pada pembiayaan.Sehingga pembiayaan di APBN memuat item penerimaan dan
pengeluaraan, dimana penerimaan merupakan penarikan pinjaman dan penjualan kepemilikan
negara, sedangkan pengeluaraan merupakan pembayaran pokok pinjaman dan investasi
pemerintah
4) Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD)
a) Pengertian Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD)
Menurut Deddi Nordiawan (2007;39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.
b) Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 15 dan 16) dijelaskan bahwa APBD
mempunyai fungsi sebagai berikut:
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan ;
![Page 8: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/8.jpg)
Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan;
Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,
serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
daerah.
c) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Draft Standar Akuntansi
Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Anggaran
Pendapatan, Anggaran Belanja, Pembiayaan, dan Tranfer
Struktur APBD diatur dalam :
PP No.105/2000à PP No.58/2005
Kepmendagri No.29/2002à Permendagri No.13/2006
a. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
A. Pajak Daerah
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Galian Golongan C dan Pajak Parkir
B. Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Usaha
Pasar Grosir, Terminal, dan Pemakaian Aset Daerah
![Page 9: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/9.jpg)
2) Retribusi Jasa Umum
Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan KTP dan Capil
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan
C. Hasil Usaha Kekayaan Daerah yang dipisahkan
D. Lain-lain PAD
2. Dana Perimbangan (Transfer dari Pusat)
A. Bagi Hasil Pajak dan SDA
B. Dana Alokasi Umum (DAU)
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah
A. Bagi Hasil dari Propinsi
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend.
Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor dan Bagi Hasil Pajak
Air Bawah Tanah
B. Bantuan dari Propinsi
C. Hibah
D. Dan Lain-Lain
Pendapatan yang bebas digunakan oleh Pemerintah Daerah:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD)
– Dana Alokasi Umum (DAU)
– Bagi Hasil selain dari Bagi Hasil Kehutanan untuk Reboisasi
– Bagi hasil dari Propinsi Untuk Kabupaten/Kota
Pendapatan dari DAK hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditentukan
oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan Lain-lain berupa dana darurat dari Pusat hanya boleh
digunakan untuk kegiatan tanggap darurat pada bencana
![Page 10: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/10.jpg)
E. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Jenis belanja Pemerintah Daerah menurut Permendagri 13/2006:
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi , Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil Kepada Desa, Belanja Bantuan Kepada Desa, dan Belanja Tak Terduga
Belanja Langsung
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal
d. Proses Penyusunan APBD
Menurut Deddi Nordiawan (2007;43), setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan
APBD sebagai berikut:
1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Setiap SKPD mengembangkan Rencana Strategis (Renstra) dengan mengambil program
yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan bidang SKPD tersebut, dan pada tahun
anggaran yang sama dengan yang tercantum pada RPJMD. Renstra tersebut kemudian
dikembangkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD pertahun, yang kemudian akan
dikompilasikan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPM).Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan
APBD yang ditetapkan Mendagri setiap tahun. Penyusunannya diawali dengan pembuatan
rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah.
Rancangan KUA tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu:
a. Target pencapaian kerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh
pemda untuk setiap urusan pemerinath daerah.
b. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan
pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
![Page 11: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/11.jpg)
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang berisi
seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran,dimana program
kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Penyusunan PPAS
diawali dengan pembuatan rancangan awal PPAS oleh TAPD yang disusun berdasarkan Nota
Kesepakatan KUA.
Tahapan penyusunan rancangan PPAS sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri 13
tahun 2006 sebagai berikut:
a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Menentukan urutan prosram untuk masing-masing urusan, dan
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
KUA dan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama oleh kepala daerah dan
DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama. Berdasarkan nota
kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi kepala SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD.
Permendagri 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa rancangan surat edaran kepala daerah ini
mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan
pembiayaan;
b. Sinkonisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai
dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. Batas waktu penyampaian RKA-skpd kepada PPKD;
![Page 12: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/12.jpg)
d. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip
peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran
dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
e. Dokumen lampiran lain meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD,
analisis standar belanja dan standar harga satuan.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Menurut Suhanda (2007;56) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah
dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD, serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Dalam Permendagri 13 tahun 2006 dikatakan bahwa RKA-SKPD disusun dengan
menggunakan pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk progran dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
b. Pendekatan penganggaran terpadu
Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan
dokumen rencana kerja dan anggaran.
c. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi
dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
![Page 13: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/13.jpg)
5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD
Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD
(Raperda APBD) adalah RKA-SKPD. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa setiap RKA-
SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Untuk menjamin hal ini, TAPD harus membahas kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA,
PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan
lainnya yang relevan, target dan pencapaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
kegiatan, standar analisis belanja, standar harga satuan, standar pelayanan minimal, serta
dokumen sinkronisasi progran dan kegiatan antar SKPD.
RKA-SKPD yang telah di evaluasi oleh TAPD tersebut kemudian dikompilasikan
menjadi dokumen kompilasi RKA oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD
kemudian membuat lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas:
a. Ringkasan APBD
b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi)
c. Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan).
d. Rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, progran dan kegiatan, serta
keselarasan urusan dan fungsi).
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi, dan disertai dengan:
a. Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD,
b. KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan pimpinan DPRD,
![Page 14: GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH.doc](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022020208/55cf8f7b550346703b9cd0f5/html5/thumbnails/14.jpg)
c. Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD,
d. Nota keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan
pada sidang DPRD.
Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemda
bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan. Raperda tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi
segera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.