GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara...

5

Transcript of GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara...

Page 1: GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara layanan, PI-N diwajibkan untuk memberikan pembinaan pelanggan dapat melakukan agar
Page 2: GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara layanan, PI-N diwajibkan untuk memberikan pembinaan pelanggan dapat melakukan agar
Page 3: GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara layanan, PI-N diwajibkan untuk memberikan pembinaan pelanggan dapat melakukan agar
Page 4: GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara layanan, PI-N diwajibkan untuk memberikan pembinaan pelanggan dapat melakukan agar
Page 5: GORONTALO - ombudsman.go.id...penetapan tim P2TL tersebut. TEMUAN Informasi Sebagai penyelenggara layanan, PI-N diwajibkan untuk memberikan pembinaan pelanggan dapat melakukan agar

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 - ombudsman.go.id filelaporan telah diselesaikan, selebihnya sedang proses penanganan. Selain mengawasi, Ombudsman RI memberikan diseminasi kepada masyarakat

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 - ombudsman.go.id filelaporan telah diselesaikan, selebihnya sedang proses penanganan. Selain mengawasi, Ombudsman RI memberikan diseminasi kepada masyarakat

ditkapel.dephub.go.idditkapel.dephub.go.id/assets/thumb_file/6bab3-surat_e-2015_06_23-11_53_08.pdf · diperbaharui terhadap lampiran l, seksi 9(b) — Sektor Horizontal pada P2TL

ditkapel.dephub.go.idditkapel.dephub.go.id/assets/thumb_file/6bab3-surat_e-2015_06_23-11_53_08.pdf · diperbaharui terhadap lampiran l, seksi 9(b) — Sektor Horizontal pada P2TL

New PELAN TAPAK... · 2020. 6. 2. · taklimat tidak diwajibkan lawatan tapak tidak diwajibkan dokumen dokumen sebutharga boleh dimuatturun di laman web rasmi iada pulau pinang ...

New PELAN TAPAK... · 2020. 6. 2. · taklimat tidak diwajibkan lawatan tapak tidak diwajibkan dokumen dokumen sebutharga boleh dimuatturun di laman web rasmi iada pulau pinang ...

ombudsman.go.id · OMBUDSMAN REPUBIK IND ONESIA LAPORAN TAHUNAN 2013 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ii SEKAPUR SIRIH Tiga belas tahun Ombudsman Republik Indonesia bekerjagunamewujudkan

ombudsman.go.id · OMBUDSMAN REPUBIK IND ONESIA LAPORAN TAHUNAN 2013 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ii SEKAPUR SIRIH Tiga belas tahun Ombudsman Republik Indonesia bekerjagunamewujudkan

proposal JIFFINA 2020.cdr Jiffina 2020.pdf · - Setiap calon sponsor yang berminat diwajibkan untuk menandatangani formulir sponsorship - Pihak sponsorship diwajibkan membayar uang

proposal JIFFINA 2020.cdr Jiffina 2020.pdf · - Setiap calon sponsor yang berminat diwajibkan untuk menandatangani formulir sponsorship - Pihak sponsorship diwajibkan membayar uang

Kata Pengantar - ombudsman.go.id · dilaksanakan antara lain melakukan kliping berita, dokumentasi foto-foto kegiatan, kunjungan media dan menyebarkan siaran pers, mengikuti pameran

Kata Pengantar - ombudsman.go.id · dilaksanakan antara lain melakukan kliping berita, dokumentasi foto-foto kegiatan, kunjungan media dan menyebarkan siaran pers, mengikuti pameran

Kepdir 1486 Ttg p2tl

Kepdir 1486 Ttg p2tl

BENGKULU - ombudsman.go.id filePeraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan untuk menghadapi permasalahan pembiayaan pendidikan dimana serta peran masyarakat/perserta

BENGKULU - ombudsman.go.id filePeraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan untuk menghadapi permasalahan pembiayaan pendidikan dimana serta peran masyarakat/perserta

I SALINAN I - ombudsman.go.id · Inspektorat. Bagian Kedua Biro Perencanaan dan Keuangan Pasa15 Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,

I SALINAN I - ombudsman.go.id · Inspektorat. Bagian Kedua Biro Perencanaan dan Keuangan Pasa15 Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan,

Keputusan Direksi PLN P2TL

Keputusan Direksi PLN P2TL

ombudsman.go.id · sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya; dan peristiwa,

ombudsman.go.id · sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya; dan peristiwa,

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 - ombudsman.go.id · laporan telah diselesaikan, selebihnya sedang proses penanganan. Selain mengawasi, Ombudsman RI memberikan diseminasi kepada masyarakat

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2018 - ombudsman.go.id · laporan telah diselesaikan, selebihnya sedang proses penanganan. Selain mengawasi, Ombudsman RI memberikan diseminasi kepada masyarakat

SUMATAERA UTARA - ombudsman.go.id

SUMATAERA UTARA - ombudsman.go.id

MENGEKALKAN KETAKWAAN DI MUSIM JAMUAN...puasa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183: “Wahai orang-orang yang beriman! kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan

MENGEKALKAN KETAKWAAN DI MUSIM JAMUAN...puasa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183: “Wahai orang-orang yang beriman! kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan

G Terhadap PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK · bermanfaat menunjang program penyuluhan hukum P2TL dilingkungan PLN. ... dan pengelolaan langsung oleh Departemen terkait, sehingga keuntungan

G Terhadap PENYALAHGUNAAN TENAGA LISTRIK · bermanfaat menunjang program penyuluhan hukum P2TL dilingkungan PLN. ... dan pengelolaan langsung oleh Departemen terkait, sehingga keuntungan

Pengesahan Sk Dir p2tl No.1486 Thn 2011 - Dirjen Ketenagalistrikan

Pengesahan Sk Dir p2tl No.1486 Thn 2011 - Dirjen Ketenagalistrikan

ASPEK HUKUM P2TL 1486 FIX.ppt

ASPEK HUKUM P2TL 1486 FIX.ppt

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2013 - ombudsman.go.id · wilayah bebas korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan langsung seperti seminar/workshop, melalui media cetak,

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2013 - ombudsman.go.id · wilayah bebas korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan langsung seperti seminar/workshop, melalui media cetak,

· Web viewMahasiswa yang mendapatkan hasil pretest kurang dari 65, maka diwajibkan mengerjakan ulang seluruh soal-soal pretest dengan hasil tidak kurang dari 70. Mahasiswa diwajibkan

· Web viewMahasiswa yang mendapatkan hasil pretest kurang dari 65, maka diwajibkan mengerjakan ulang seluruh soal-soal pretest dengan hasil tidak kurang dari 70. Mahasiswa diwajibkan

JAWA TENGAH - ombudsman.go.id · perundang-undangan yang berlaku. Melakukan analisis, evaluasi dan ... Perangkat Desa tertuju kepada Kepala Desa yang juga merangkap sebagai ... biaya

JAWA TENGAH - ombudsman.go.id · perundang-undangan yang berlaku. Melakukan analisis, evaluasi dan ... Perangkat Desa tertuju kepada Kepala Desa yang juga merangkap sebagai ... biaya