GOOD GOVERNANCE& CIVIL SOCIETY

A . W. HUNTORO WIDJOJOMARSMA TNI PURNAWIRAWAN

POKOK BAHASAN

• PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE• MAKNA GOOD GOVERNANCE• ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA• MANFAAT GOOD GOVERNANCE• MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE• CIVIL SOCIETY• UU No 28 THN 1999

PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE

. SALAH SATU AGENDA REFORMASI BANGSA INDONESIA

. DIPOPULERKAN OLEH WORLD BANK, IMF, UNDP

. MTI ( MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA ) : SEBAB UTAMA SEGERA DILAKSANAKAN GOOD GOVERNANCE ADALAH : -KRISIS EKONOMI DAN POLITIK -MASIH BANYAKNYA KORUPSI (KKN) -KEBIJAKAN “OTONOMI DAERAH” MERUPAKAN HARAPAN BESAR

ASAS UMUM PEMERINTAH NEGARA YG BAIK : ASAS MENJUNJUNG TINGGI NORMA KESUSILAAN, KEPATUTAN DAN NORMA HUKUM, UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. (UU 28 THN 1999, TTG GAR NEG YG BERSIH DAN BEBAS KKN)

APA GOOD GOVERNANCE?

• GOVERN=MEMERINTAH, MENGUASAI?• GOVERNMENT=PEMERINTAH PEMBERI PERINTAH (KII:

JOHN M E& HASSAN SHADILY,1987)? • TO GOVERN =TO RULE or TO CONTROL BY THE RIGHT or

AUTHORITY(WEBSTER’S,1997)mengatur, mengontrol• MEMERINTAH,MENGUASAI # mengatur, mengontrol

tepatkah: GOVERNMENT diterjemahkan PEMERINTAH?

GOVERNMENT=PAMONG,ADMINISTRATOR, PENGURUS ! PELAYAN RAKYAT! MENGABDIAN PADA MASYARAKAT!! >PETERJEMAHAN YG KELIRUmemberikan kesan negatif

MAKNA GOOD GOVERNANCE

• Mengandung makna • Tata ke”pemerintahan” yg baik, • Pengelolaan “pemerintahan” yg baik,• Penylenggaraan Negara/Administrasi Negara yg baik• Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata ke”pemerintahan” yg baik dan benar secara umum

• Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara “pemerintah”, dunia swasta, dan masyarakat

“GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT”

• KINERJA SUATU LEMBAGA YANG BAIK (“PEMRINTAH”, ORPOL, ORMAS, PERUSAHAAN)

• ARAH, PENGENDALIAN, PENGARUH MASYARKT, PUBLIK, NEGARA UNTUK WUJUDKAN NILAI-2 YANG BAIK ITU, DLAM KEHIDUPN SEHARI-HARI

• DALAM PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS “GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT”

PENGERTIAN UNDPPELAKSANAAN KEGIATAN POLITIK, EKONOMI, ADMINISTRASI DLL, DIKELOLA SECARA SINERGIS DAN KONSTRUKTIF DIANTARA : NEGARA, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT SECARA BAIK, BENAR.

*DIKATAKAN BAIK BILA DILAKUKAN DENGAN: EFEKTIF, EFISIEN, RESPONSIF, DEMOKRATIS, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

ASAS-ASAS UMUM MELIPUTI:• KEPASTIAN HUKUM• TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA• KEPENTINGAN UMUM• KETERBUKAAN• PROPORSIONALITAS• PROFESIONALITAS• AKUNTABILITAS

• (UU 28 THN 1999, TTG PENYELENGGARAAN NEG YG BERSIH DAN BEBAS KKN)

GOOD GOVERNANCE ADALAH “PEMERINTAHAN” YANG BAIK DALAM PROSES MAUPUN HASIL-HASILNYA APABILA :

1. SEMUA UNSUR BERGERAK SINERGIS2. TIDAK SALING BERBENTURAN3. MENDAPAT DUKUNGAN RAKYAT4. BEBAS DARI TINDAKAN ANARKIS5. EFEKTIF DAN EFISIEN6. UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN7. PRODUKTIF8. KESEJAHTERAAN MENINGKAT9. TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

GOOD GOVERNANCEDPT TERWUJUD DGN

BAIK, BILA 3 PILARPENDUKUNGNYA

BERFUNGSI DGN BAIK

NEGARA

SWASTA

MASYARAKAT

5 ASPEK PRIORITAS DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

1. PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN ( MPR, DPR DAN DPD )

2. KEMANDIRIAN LEMBAGA PERADILAN3. APARAT PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL

DAN PENUH INTEGRITAS4. PENGUATAN OTONOMI DAERAH5. CIVIL SOCIETY YANG KUAT DAN PARTISIPATIF

MANFAAT GOOD GOVERNANCE

• BERKURANGNYA SECARA NYATA KKN• TERCIPTANYA KETATANEGARAAN, DAN

“PEMERINTAHAN” BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, PROFESIONAL, & AKUNTABEL

• TERHAPUSNYA DISKRIMINASI, BIROKRASI• PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, CIVIL

SOCIETY DALAM KEBIJAKAN PUBLIK• TERJAMINNYA KEPASTIAN HUKUM DALAM

PENEGAKAN KEADILAN

MEMBUTUHKAN MOTIVASI, KOMITMENT KUAT, DAYA TAHAN DAN WAKTU YANG TIDAK SINGKAT, DIPERLUKAN PEMBELAJARAN,PEMAHAMAN,SERTA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI “GOOD GOVERNANCE” KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA SELURUH “STAKE HOLDER”. (SWASTA, NEGARA “(PEMERINTAH)”, MASYARAKAT)

PERLU ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA, SERTA RASA OPTIMISTIK YANG TINGGI DARI SELURUH KOMPONEN BANGSA BAHWA “KEPEMERINTAHAN” YANG BAIK, DAN BENAR, DAPAT DIWUJUDKAN, DEMI MENCAPAI MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA YANG LEBIH BAIK.

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

9 ASPEK FUNDAMENTAL MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

1. PARTISIPASI2. PENEGAKKAN HUKUM3. TRANSPARANSI4. RESPONSIF5. ORIENTASI KESEPAKATAN6. KEADILAN7. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS8. AKUNTABILITAS 9. VISI STRATEGIS

10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE

1. PARTISIPASI2. PENEGAKAN HUKUM3. TRANSPARANSI4. KESETARAAN5. DAYA TANGGAP6. WAWASAN KEDEPAN7. AKUNTABILITAS8. PENGAWASAN9. EFISIENSI & EFEKTIFITAS10. PROFESIONALISME

9 ASPEK FUNDAMENTAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

& 10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE

1. PARTISIPASI=2. PENEGAKKAN HUKUM=3. TRANSPARANSI=4. EFISIENSI & EFEKTIFITAS=5. AKUNTABILITAS=6. RESPONSIF=7. ORIENTASI KESEPAKATAN8. KEADILAN9. VISI STRATEGIS

1. PARTISIPASI =2. PENEGAKAN HUKUM=3. TRANSPARANSI=4. EFISIENSI &EFEKTIFITAS=5. AKUNTABILITAS=6. DAYA TANGGAP=7. PENGAWASAN=8. KESETARAAN9. PROFESIONALISME 10. WAWASAN KEDEPAN

CIVIL SOCIETY :

meng”ideal”kan terciptanya suatu ruang gerak yg menjadi domain masyarakat, bebas dari intervensi negara ke dalamnya

• Adalah sebuah idealisasi masyarakat yang mempunyai keberdayaan ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.

• Masyarakat dalam konsep itu berdiri independen dan sama sekali tidak tersubordinasikan ke dalam kekuasaan negara.

“Counterweight to the power of state” (Ropke /1948)

PENYUSUNAN POLSTRANAS

SUPRA STRUKTURPOLITIK

INFRA STRUKTUR POLITIK

*PARPOL*ORPOL*ORMAS*MEDIA

*KPOK KEPTINGAN *KLPOK PENEKAN LEMBAGA PDIDIK

RAKYAT

MENTERI

KEMENTRIAN/DEP

PEMDA

PRESMPRDPRDPD

BPKMK,MA

KY

Civil society berbeda dg masy madani

>Masyarakat tersebut sebenarnya adalah sasaran pembangunan sendiri yaitu masyarakat maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

• Civil society adalah salah satu konsep yg berupaya utk mencapai sasaran itu dg memberdayakan masy, di luar dr apa yg dilakukan oleh negara

MASY MADANI (Masyakat Adab) ADALAH MASYARAKAT YANG DITANDAI DGN KEHIDUPAN YG AMAN, RUKUN, BERSATU, BERKESETARAAN, SALING HORMAT MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI DAN SALING MEMBANTU

UU 28 Tahun 1999 PENYELENGARAAN NEGARA YANG BERSIH BEBAS KKN

• PENYELENGGARA NEG : PEJABAT NEG YG MENJALANKN FUNGSI EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF & PEJABAT LAIN YG BERKAIT DGN PENYELENGARAAN NEGARA SESUAI UU YANG BERLAKU

• GARA NEG YG BERSIH: GARA NEG YG MENTAATI ASAS UMUM GARA NEG YG BEBAS KORUPI,KOLUSI, NEPOTISME SERTA PERBUATAN TERCELA LAINNYA

• KORUPSI :TINDAK PIDANA, SESUAI UU ANTI KORUPSI• KOLUSI : PERMUFAKATAN KERJASAMA MELAWAN HUKUM PENYLENGARA

NEGARA &PENYLENGGARA NEG, PENYLENGARA NEGARA & PIHAK LAIN, MERUGIKAN ORANG LAIN, MASYARAKAT DAN NEGARA

• NEPOTISME : PENYELENGARA NEGARA MELAWAN HUKUM MENGUN -TUNGKAN KEPENTINGAN KELUARGA, KRONINYA, DIATAS KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA

UU N0 25 THN 2009 PELAYANAN PUBLIKHak dan Kewajiban bagi Masyarakat

• (PASAL 18) Masyarakat berhak:• a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;• b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;• c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang Diajukan• d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan.dst• g. mengadukan pelaksana yang melakukan,penyimpangan standar pelayanan

dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman (UUD 37 thn 2008) ;

• (PASAL 19) Masyarakat berkewajiban:• a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;• b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan• c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)• *UURI NO.28 THN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI

KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME • *UURI NO.31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI • *UURI NO.20 THN 2001 PERUBAHAN UU NO.31 THN 1999 • *UURI NO.30 THN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI• 1. TAUFIEQURACHMAN RUKI 2003-2008• 2. ANTASARI AZHAR 2008- (NON AKTIF,dipecat:24-08-09), SSUAI PERPU 2009: PLT KETUA KPK TUMPAK HAT.PANGGABEAN 1 Desember 2011 (CPI) CORRUPTION PERCEPTION INDEX, indek persepsi korupsi (0-10) Singapur(9,2), Brunei(5,2), Malaysia(4,3) Thailand(3,4), Indonesia(3,0), Vietnam(2,9),

Philipina(2,6), Laos(2,2), Kamboja(2,1), Myanmar(1,5) (Indonesia peringkat 100 dunia183) *(KOMPAS ,1 DES 2011) 6 Des 2012, (CPI) 118 dari 176 negara *(TEMPO,6 Des 2012) Indonesia skor 32, Philipina skor 34, Vietnam skor 31 Thailand skor 37, malaysia skor 49, Singapore skor 87 Koran PR,3 Des 2013 (CPI) Corruption Perception Index: Indonesia/Mesir(32) Singapura(86),Taiwan(61),Brunei(60),Malaysia(50),Philipina(36) Etiopia,Kosovo,(33) Tertinggi :Denmark,Selandia Baru(91) (skor 1<100),177 negara Terendah : Somalia,Korut,Afganistan(8)

• *MENDAGRI DALAM MAJALAH TEMPO 2 DESEMBER 2012 : 474 PEJABAT PEMDA TERSANGKUT MASALAH HUKUM SEPARUHNYA Bupati&Walikota (281) umumnya MASALAH KORUPSI, 95 tersangka, 49 terdakwa 330 narapidana.

• Dengan adanya fakta terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telah membudaya sistemik dan endemik maka Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu corruption by needs, corruption by greeds atau corruption by opportunities.

• Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye antikorupsi dan island of integrity (daerah percontohan bebas korupsi).

• BAGAIMANA, DAN SIAPKAH CAMPUS ANDA?

>>>GOOD AND CLEAN GOVERNANCE<<<

REVOLUSI MENTAL BANGSA BESAR:

1. PERUBAHAN MENDASAR YANG MENYANGKUT, KESADARAN, CARA BERFIKIR, BERTINDAK, REVOLUSI MENTAL DARI SESUATU YANG NEGATIF MENJADI POSITIF,

2. PERUBAHAN KETIDAK PERCAYAAN DIRI MENJADI PENUH KEPERCAYAAN, MENYADARI DIRI BANGSA YANG BESAR, CARA BERFIKIR, BERTINDAK BANGSA YANG BESAR BUKAN BANGSA YANG BERMENTAL “JONGOS”(PADAHAL SUDAH MERDEKA)

3. POLA PIKIR DAN MENTALITAS INI HARUS DIRUBAH TIDAK TERGANTUNG BANGSA LAIN, KEMAKMURAN SEPERTI FATAMORGANA, HANYA INDAH DI TULISAN NAMUN KENYATAANNYA, SUMBER DAYA ALAM DINIKMATI ASING.

MERDEKA SEPENUHNYA:4. MENGHILANGKAN PERASAAN MINDER SEBAGAI BANGSA, TERUS TERANG (FAIRPLAY) TIDAK MUDAH MENYERAHKAN

SEGALA-GALANYA PADA BANGSA ASING5. MEMBELA KEBENARAN, TIDAK BERBOHONG, TIDAK MENFITNAH, MEMBANTU ORANG LAIN BILA ADA KESEMPATAN, BUKAN

MENCARI SELAMAT SENDIRI SENDIRI SAJA.6. KEMERDEKAAN BUKAN HANYA BERSIFAT KOLEKTIF, FORMALISTIK, PERAYAAN SIMBOLIK, SEHARUSNYA KEMERDEKAAN JIWA

DAN OTONOMI INDIVIDU DIDALAMNYA7. PENJAJAHAN DALAM ARTI YANG LUAS DILAKUKAN OLEH BANGSA SENDIRI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DENGAN

BERSEKONGKEL DENGAN BANGSA LAIN YANG BERDALIH UNTUK KEMAKMURAN NAMUN NYATANYA YANG TERJADI MALAHAN KETERTINDASAN

8. ROMANTISME PERJUANGAN DALAM BENTUK SOLIDARITAS KEBANGSAAN YANG AMAT KUAT LUNTUR, KARENA MEMBANGUN HARUS DILAKUKAN BERSAMA-SAMA, BUKAN ORANG PER ORANG, KELOMPOK PER KELOMPOK

9. REFORMASI SETENGAH HATI, KEBOBROKAN DAN KEPALSUAN DILESTARIKAN, TAKUT PERUBAHAN BERDALIH UNTUK MENJAGA KESOPANAN, TAKUT PADA PEMILIK UANG, UANG MENJADI SEGALA GALANYA, HUKUM DAN KEADILAN SERING DIKALAHKAN OLEH KEKUATAN POLITIK

10. KEMERDEKAAN ADALAH KEPEDULIAN UNTUK TERUS MENERUS MEMBERDAYAKAN MANUSIA AGAR MEMAHAMI DIRINYA SENDIRI SEKALIGUS MENGAKTUALISASIKAN KREATIFITASNYA DEMI MEMBANGUN KEMAKMURAN BANGSA DAN NEGARA

11. ATAS ITU SEMUALAH, REVOLUSI MENTAL DIPERLUKAN,BUKAN HANYA DALAM KATA-KATA NAMUN JUGA DALAM TINDAKAN YANG KONKRET UNTUK MENGEMBALIKAN INDONESIA SEBAGAI BANGSA BESAR YANG MENGELOLA KEKAYAAN ALAM UNTUK RAKYATNYA SENDIRI

ROMO MANGUN ROMO BENNY SUSETYO. , Koran Sindo, 10 Mei 2014

REVOLUSI MENTAL

1. DIPERLUKAN KARENA REFORMASI BELUM MENYENTUH PARADIGMA, MINDSET ATAU BUDAYA POLITIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANGSA (NATION BUILDING) BUKAN HANYA INSTITUSIONAL NAMUN MANUSIA DAN SIFATNYA

2. KORUPSI MASIH BERLANGSUNG, BAHKAN SEAKAN-AKAN BERLOMBA DENGAN KPK, MENGHALALKAN SEGALA CARA.3. INTOLERANSI TERHADAP PERBEDAAN, SIFAT KERAKUSAN, MENANG SENDIRI, KEKERASAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH, 4. PERTUMBUHAN EKONOMI YANG PESAT MEMICU KERAKUSAN KEINGINAN CEPAT KAYA, MENGHALALKAN SEGALA CARA , TERMASUK

PELANGGARAN HUKUM,PELECEHAN HUKUM, SIKAP OPORTUNIS, 5. REVOLUSI MENTAL PERLU MENDAPAT DUKUNGAN MORIL DAN SPIRITUAL 6. KONSEP TRISAKTI (BUNG KARNO,1963) INDONESIA BERDAULAT SECARA POLITIK, MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKEPRIBADIAN

SECARA SOSIAL BUDAYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM REVOLUSI MENTAL7. PENEGAKKAN KEDAULATAN SECARA POLITIK, PEMILIHAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, PENEGAKAN HUKUM, MENJADIKAN

INDONESIA NEGARA HUKUM, SISTEM POLITIK YANG AKUNTABEL, BERSIH DARI KKN DAN INTIMIDASI8. MANDIRI SECARA EKONOMI, KETERGANTUNGAN LUAR NEGERI DIKURANGI, EKONOMI LIBERAL DIHINDARI, KETAHANAN PANGAN,

KETAHANAN ENERGI DITINGKATKAN.9. MEMBANGUN KEPRIBADIAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA, KURANGI PENGARUH GLOBALISASI YANG TIDAK SESUAI BUDAYA BANGSA

KITA, SISTEM PENDIDIKAN DIARAHKAN MEMBANGUN IDENTITAS BANGSA YANG BERBUDAYA DAN BERADAB , YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI MORAL AGAMA YANG HIDUP DI NEGARA INI

10. AKSES KE PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERPROGRAM, TERARAH, DAN TEPAT SASARAN OLEH NEGARA DAPAT MEMBANTU MEMBANGUN KEPRIBADIAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN INDONESIA

11. DARI MANA KITA MULAI, JAWABNYA ADALAH DARI MASING MASING KITA SENDIRI, REVOLUSI MENTAL DIMULIA DARI KITA MASING- MASING, DARI LINGKUNGAN KELUARGA, LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL SERTA LINGKUNGAN KERJA DAN KEMUDIAN MELUAS MENJADI LINGKUNGAN KOTA DAN LINGKUNGAN NEGARA

JOKO WIDODO CALON PRESIDEN

DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SUMBER KOMPAS, 10 Mei 2014

REVOLUSI MENTAL (IMPLEMENTASINYA)

1. PASIF AKTIF DAN PEDULI /KEPEDULIAN MELAYANI2. SELALU PASIMISTIS OPTIMISTIS/ BERSEMANGAT3. KELUH KESAH MENCARI SOLUSI YANG BAIK4. MALAS BERUSAHA BEKERJA, MENCARI KERJA5. MUDAH MENYERAH PANTANG MENYERAH6. BERORIENTASI PADA HASIL UTAMA PADA PROSESNYA7. BERPERAN SEBAGAI PENONTON PERAN PELAKU (DARI OBYEK MENJADI SUBYEK)

REVOLUSI MENTAL MULAI DARI KITA MASING-MASING, LINGKUNGAN KELUARGA, LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL ,LINGKUNGAN KERJA, LINGKUNGAN KOTA DAN NEGARA.

KARAKTER ORISINIL BANGSA INDONESIA: SANTUN, BERBUDI PEKERTI, RAMAH, GOTONG ROYONG, YANG AKAN MEMBUAT BANGSA SEJAHTERA DENGAN :

MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN ETOS KERJA YANG BAIK, MENINGKATKAN DISIPLIN, DAN DENGAN TIDAK MELAKUKAN KKN (KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME),

***ROMO MANGUN ROMO BENNY SUSETYO JOKO WIDODO

SEKIAN SELAMAT BELAJAR DAN TERIMA KASIHSEKIAN SELAMAT BELAJAR DAN TERIMA KASIH