GBPP-SAP Politik Desentralisasi Dan Otonomi Daerah by Ondo Riyani
-
Upload
tunggul-ki-bodronoyo -
Category
Documents
-
view
382 -
download
2
description
Transcript of GBPP-SAP Politik Desentralisasi Dan Otonomi Daerah by Ondo Riyani
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)DAN SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Disusun oleh :
Drs. H. Ondo Riyani, M.Si.Drs. H. A. Kadir Kastella, M.Si.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR
2012
POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
A. PengantarMata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk seluruh program studi pada Fakultas Politik Pemerintahan IPDN dengan beban 3 (tiga) SKS. Dalam kuliah ini dibahas tentang konsep desentralisasi dan otonomi daerah, perspektif dan tujuan desentralisasi (politik, administratif, fiskal, ekonomi, dan berkeseimbangan), tujuan desentralisasi dari perspektif negara-masyarakat (state-society relation), desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan dan negara federasi, sejarah perkembangan pemerintahan daerah dan perkembangan perundang-undangan otonomi daerah, pendekatan-pendekatan (approaches) implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, elemen dasar entitas pemerintahan daerah, pembagian kewenangan dan fungsi-fungsi dalam rangka desentralisasi, dan isu-isu kontemporer dan aktual implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dari perspektif politik.
B. Tujuan Pembelajaran
Kuliah ini memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang politik desentralisasi dan otonomi daerah dan berbagai masalah yang erat kaitannya dengan implementasinya. Dengan mempelajari mata kuliah ini, peserta didik (praja) diharapkan dapat memahami, mampu menjelaskan, membandingkan, dan menganalisis berbagai fenomena implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dari perspektif politik.
C. Metode Pembelajaran
Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan di atas, proses belajar dan mengajar dalam mata kuliah ini akan lebih menekankan pada kombinasi antara metode lecture, tutorial, dan case study. Metode lecture dilakukan dalam bentuk tatap muka di kelas untuk menguraikan konsep-konsep, teori, dan berbagai aturan normatif mengenai desentralisasi dan otonomi daerah serta implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode tutorial ditekankan pada tanya jawab selama perkuliahan dan diskusi kelompok tentang tema-tema politik desentralisasi dan otonomi daerah yang aktual dan telah disepakati. Sedangkan metode case study dilakukan dengan mendiskusikan beberapa contoh studi kasus dalam kaitannya dengan kontekstualisasi politik desentralisasi dan otonomi daerah.
Dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran sangat diharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta didik (praja) peserta kuliah. Dosen menjalankan fungsi sebagai fasilitator dengan mengungkapkan substansi, argumen, dan perspektif dari literatur yang dijadikan rujukan perkuliahan dan diskusi. Sedangkan peserta didik (praja) diharapkan lebih banyak belajar secara mandiri atau berkelompok dengan mendiskusikan berbagai topik dan materi yang telah dan akan dibicarakan di kelas, serta menambahkan beberapa literatur yang relevan dengan substansi materi perkuliahan. Dalam perkuliahan ini dikembangkan budaya akademik : reading ability, writing ability, speaking ability, dan accountability.
Agar proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge) dan keterampilan (transfer of skill) dapat berkesinambungan dan terjaga dengan baik, peserta didik diharapkan untuk selalu hadir dalam pertemuan kelas. Ketidakhadiran hanya diperbolehkan kalau ada pemberitahuan sebelumnya dan atau dalam keadaan yang mendesak. Di luar itu, untuk kepentingan menjaga konsistensi dan situasi perkuliahan secara kondusif di kelas, peserta didik diharapkan tidak terlambat. Toleransi keterlambatan disepakati maksimal 15 menit.
D. Materi Mata KuliahRencana perkuliahan (tatap muka) mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir dapat dilihat pada matriks GBPP dan SAP sebagai berikut:
2
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)
MATA KULIAH : POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAHNOMOR KODE :DESKRIPSI SINGKAT : Dalam kuliah ini dibahas tentang konsep desentralisasi dan otonomi daerah, perspektif dan tujuan desentralisasi
(politik, administratif, fiskal, ekonomi, dan berkeseimbangan), tujuan desentralisasi dari perspektif negara-masyarakat (state-society relation), desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan dan negara federasi, sejarah perkembangan pemerintahan daerah dan perkembangan perundang-undangan otonomi daerah, pendekatan-pendekatan (approaches) implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, elemen dasar entitas pemerintahan daerah, pembagian kewenangan dan fungsi-fungsi dalam rangka desentralisasi, dan isu-isu kontemporer dan aktual implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dari perspektif politik.
STANDAR KOMPETENSI : Setelah mengikuti perkuliahan ini, peserta didik (praja) diharapkan mampu memahami, dapat menjelaskan dan membandingkan, serta menganalisis tentang konsep dan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dari perspektif politik. Lebih lanjut diharapkan para peserta didik memiliki deskripsi dan kemampuan analisis mengenai berbagai permasalahan dan pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
No. Kompetensi Dasar Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Media Alokasi Waktu
Sumber Bacaan
1 2 3 4 5 6 71 Peserta didik (praja) dapat
memahami dan menjelaskan tentang pengertian-pengertian : Politik, Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pengertian Politik, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah
1. Pengertian Politik2. Pengertian Desentralisasi3. Pengertian Politik Desentralisasi4. Pengertian Otonomi Daerah5. Pengertian Politik Desentralisasi
dan Otonomi Daerah
LaptopInfocustOHPSlideWhite-boardSpidol
150 menit Miriam Budiardjo, 2008. Austin Ranney 1996. Diana Conyer, 1984.Parson, 1961Mawhood, 1987Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Slater, 1990Bhenyamin Hoessein,2003Ateng Syafrudin,
2006. S.H. Sarundajang, 2001.
2 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1. Konsep Desentralisasia. Definisi Desentralisasib. Bentuk-bentuk Desentralisasi
2. Konsep Otonomi Daeraha. Definisi Otonomi Daerahb. Model-model Pemerintahan
Daerah (the local democracy model dan the structural efficiency model)
c. Esensi dan Keberhasilan Otonomi Daerah
LaptopInfocustOHPSlideWhite-boardSpidol
150 menit Diana Conyer, 1984.Parson, 1961Mawhood, 1987Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Slater, 1990Bhenyamin Hoessein,2003Oentarto et al, 2004S.H. Sarundajang, 2001.
3 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Perspektif Desentralisasi
Perspektif Desentralisasi
1. Perspektif Desentralisasi Politik (political decentralisation perspective)
2. Desentralisasi Administratif (administrative decentralisation perspective)a. Dekonsentrasib. Delegasic. Devolusi
3. Desentralisasi Fiskal4. Desentralisasi Ekonomi (Pasar)5. Desentralisasi
Berkeseimbangan
LaptopInfocustOHPSlideWhite-boardSpidol
150 menit Diana Conyer, 1984.Parson, 1961Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Slater, 1990Sadu Wasistiono, 2010.Jennie Litvack dan Jessica Seddon, 1999.Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, 2001S.H. Sarundajang, 2001.
4
4 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang tujuan Desentralisasi dari Perspektif Desentralisasi Politik
Tujuan Desentralisasi (Perspektif Desentralisasi Politik)
1. Kepentingan Pemerintah Pusata. Pendidikan Politik (political
education)b. Pelatihan Kepemimpinan (to
provide training in political leadership)
c. Stabilitas Politik (to create political stability)
1. Kepentingan Pemerintah Daeraha. Persamaan Politik (political
equality)b. Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (local accountability)c. Responsivitas Pemerintah
Daerah (local responsiveness)
LaptopInfocustOHPSlideWhite-boardSpidol
150 menit Diana Conyer, 1984.Maddick, 1963.Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, 2001.Syarif Hidayat, 2006.S.H. Sarundajang, 2001.
5 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang tujuan Desentralisasi dari Perspektif Desentralisasi Administratif
Tujuan Desentralisasi (Perspektif Desentralisasi Administratif)
1. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Diana Conyer, 1984.Maddick, 1963Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Syarif Hidayat, 2006Bhenyamin Hoessein, 2001.Syarif Hidayat, 2006Sadu Wasistiono, 2010.Jennie Litvack dan Jessica Seddon, 1999S.H. Sarundajang, 2001.
6 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang tujuan Desentralisasi dari
Tujuan Desentralisasi dari Perspektif
1. Kepentingan Nasional a. Mempertahankan dan
memperkuat integrasi bangsa
LaptopInfocustOHP
150 menit Syarif Hidayat, 2006Diana Conyer, 1984.Maddick, 1963
5
Perspektif Hubungan Negara-Masyarakat (State-Society Relation)
Hubungan Negara-Masyarakat (State-Society Relation)
b. Sarana untuk training bagi calon-calon pemimpin nasional
c. Mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
2. Kepentingan Daeraha. Mewujudkan
demokratisasi di tingkat lokal (political equality, local accountability, dan local responsiveness)
b. Peningkatan pelayanan publik
c. Menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
White-boardSpidol
Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983
7 Peserta didik (praja) dapat memahami ,menjelaskan dan membandingkan tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan dan Negara Federal
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan dan Negara Federal
1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan
2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Federal
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
1 x 150 menit
Syaukani HR, Afan Gaffar dan M.Ryaas Rasyid, 2002Hasrat Arief Saleh, 2009.Agus Pramusinto, 2008.Rozali Abdullah, 2000.
8 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
1. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia
2. Perkembangan UU Otonomi Daerah (1945 s.d. sekarang)
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Josef Riwu Kaho, 1997Bagir Manan, 1994J. Kaloh, 2002S.H. Sarundajang, 2001.Sujamto, 1990
6
9 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Pendekatan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pendekatan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1. Hubungan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat-Daerah
2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Tri Ratnawati dan Ikrar Nusa Bhakti, 2001. Bagir Manan, 1994.Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008Djohermansyah Djohan, 2001.Sadu Wasistiono, 2003Ahmad Erani Yustika, 2008S.H. Sarundajang, 2001.
10 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Elemen Dasar Entitas Pemerintahan Daerah
Elemen Dasar Entitas Pemerintahan Daerah
1. Urusan Pemerintahan (function)
2. Kelembagaan (institution)
3. Kepegawaian (personnel)
4. Keuangan Daerah (local finance)
5. Perwakilan Daerah (representation)
6. Pelayanan Publik (public service)
7. Pengawasan(control/supervision)
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008.S.H. Sarundajang, 2001.Sadu Wasistiono, 2003Andy Ramses M, 2007.Ahmad Erani Yustika, 2008PP 38/2007
11 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Pembagian Kewenangan dan Fungsi-fungsi dalam rangka Desentralisasi
Pembagian Kewenangan dan Fungsi-fungsi dalam rangka Desentralisasi
1. Sistem Otonomi (Ajaran Rumah Tangga Daerah)
2. Desentralisasi Simetrik dan Asimetrik
3. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Sadu Wasistiono, 2003.Ateng Syafrudin, 1993Made Suwandi, 2007Bagir Manan, 1994PP 38/2007
7
Kabupaten/Kota dan Masyarakat 4. Pembagian Urusan Pemerintahan
a. Teori/Kerangka Pembagian Urusan Pemerintahan
b. Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan
12 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Isu-isu Kontemporer dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Studi Kasus)
Isu-isu Kontemporer dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Studi Kasus)
1. Masalah konseptual dalam Pembagian Urusan Pemerintahan
2. Konflik antar Susunan Pemerintahan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan
3. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Made Suwandi, 2007Sadu Wasistiono, 2002Syamsudin Haris, 2002.Riswanda Imawan, 2002PP 38/2007Naskah Revisi UU 32/2004
13 Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
1. Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Penataan Wilayah
2. Pemilihan Kepala Daerah3. UU Otonomi dan Integrasi
Nasional
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (eds), 2001Ramlan Surbakti, 2008.Andy Ramses, 2008.Tamrin Amal Tomagola, 2008Abdul Gaffar Karim (ed), 2003.Made Suwandi, 2007Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008.Naskah Revisi UU
8
32/2004
14. Peserta didik (praja) dapat memahami dan menjelaskan tentang Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD2. Akuntabilitas Pemerintahan
Daerah3. Kebijakan Otonomi Khusus di
Indonesia :a. Sejarah Politikb. Makna Otonomi
Khususc. Otonomi Khusus :
Aceh, Papua, dan Jakartad. Otonomi Khusus
(Istimewa) Yogyakarta
LaptopInfocustOHPWhite-boardSpidol
150 menit B.N. Marbun, 2005.Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (eds), 2001S.H. Sarundajang, 2001.Abdul Gaffar Karim (ed), 2003.Siswanto Sunarso, 2005
9
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)
MATA KULIAH : POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAHKODE MATA KULIAH :SEMESTER : VII (TUJUH)BEBAN SKS : 3 (TIGA)WAKTU : 150 MENITHARI/TANGGAL :TAHUN AKADEMIK : 2011/2012
Perte-muan
ke
Tujuan Pembelajaran Umum
Tujuan Pembelajaran
KhususPokok Bahasan Sub Pokok Bahasan
Kegiatan Belajar Mengajar
MediaSumberBacaanKegiatan
DosenKegiatan
Praja1 2 3 4 5 6 7 8 9I Memberikan
pemahaman tentang pengertian : Politik, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah
Memberikan pemahaman tentang pengertian : Politik, Desentralisasi, Politik Desentralisasi, Otonomi Daerah, Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pengertian Politik, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah
1. Pengertian Politik
2. Pengertian Desentralisasi
3. Pengertian Politik Desentralisasi
4. Pengertian Otonomi Daerah
5. Pengertian Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi
LaptopInfo-custOHP SlideWhite-boardSpidol
Miriam Budiardjo, 2008. Austin Ranney 1996. Diana Conyer, 1984.Parson, 1961Mawhood, 1987Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Slater, 1990Bhenyamin Hoessein, 2003Ateng Syafrudin,
10
2006. S.H. Sarun-dajang, 2001.
II Memberikan pemahaman tentang Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Memberikan pemahaman tentang konsep-konsep : desentralisasi, otonomi daerah, esensi dan keberhasilan otonomi daerah
Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1. Konsep Desentralisasia. Definisi
Desentralisasib. Bentuk-
bentuk Desentralisasi
2. Konsep Otonomi Daeraha. Definisi
Otonomi Daerahb. Model-
model Pemerintahan Daerah (the local democracy model dan the structural efficiency model)
3. Esensi dan Keberhasilan Otonomi Daerah
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Diana Conyer, 1984.Parson, 1961Mawhood, 1987Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Slater, 1990Bhenyamin Hoessein, 2003Oentarto et al, 2004Sarundajang, 2001.
III Memberikan pemahaman tentang Perspektif Desentralisasi
Memberikan pemahaman tentang Perspektif desentralisasi politik, administratif, fiskal, ekonomi (pasar), dan berkeseimbangan.
Perspektif Desentralisasi
1. Perspektif Desentralisasi Politik (political decentralisation perspective)
2. Desentralisasi Administratif (administrative decentralisation perspective)a. Dekonsentrasib. Delegasic. Devolusi
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Diana Conyer, 1984.Parson, 1961Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Slater, 1990Sadu
11
3. Desentralisasi Fiskal4. Desentralisasi
Ekonomi (Pasar)5. Desentralisasi
Berkeseimbangan
Wasistiono, 2010.Jennie Litvack dan Jessica Seddon, 1999.Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, 2001S.H. Sarundajang, 2001.
IV Memberikan pemahaman tentang Tujuan Desentralisasi (Perspektif Desentralisasi Politik)
Memberikan pemahaman tentang Tujuan Desentralisasi dari Perspektif Desentralisasi Politik, baik dari kepentingan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Tujuan Desentralisasi (Perspektif Desentralisasi Politik)
1. Kepentingan Pemerintah Pusat :a. Pendidikan
Politik (political education)
b. Pelatihan Kepemimpinan (to provide training in political leadership)
c. Stabilitas Politik (to create political stability)
2. Kepentingan Pemerintah Daerah :a. Persamaan
Politik (political equality)
b. Akuntabilitas Pemerintah Daerah (local accountability)
c. Responsivitas Pemerintah
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Diana Conyer, 1984.Maddick, 1963.Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, 2001.Syarif Hidayat, 2006.S.H. Sarundajang, 2001.
12
Daerah (local responsiveness)
V Memberikan pemahaman tentang Tujuan Desentralisasi (Perspektif Desen-tralisasi Administratif)
Memberikan pemahaman tentang Tujuan Desentralisasi dari Perspektif Desentralisasi Administratif
Tujuan Desentralisasi (Perspektif Desentralisasi Administratif)
1. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Diana Conyer, 1984.Maddick, 1963Mawhood, 1987B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983Syarif Hidayat, 2006Bhenyamin Hoessein, 2001.Syarif Hidayat, 2006Sadu Wasistiono, 2010.Jennie Litvack dan Jessica Seddon, 1999S.H. Sarundajang, 2001.
VI Memberikan pemahaman tentang Tujuan Desentralisasi dari Perspektif Hubungan Negara-Masyarakat (State-Society Relation)
Memberikan pemahaman tentang Tujuan Desentralisasi dari Perspektif Hubungan Negara-Masyarakat (State-
Tujuan Desentralisasi dari Perspektif Hubungan Negara-Masyarakat (State-Society
1. Kepentingan Nasional a. Mempertahankan
dan memperkuat integrasi bangsa
b. Sarana untuk training bagi
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi, presentasi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Syarif Hidayat, 2006Diana Conyer, 1984.Maddick, 1963Mawhood, 1987
13
Society Relation), baik bagi kepentingan nasional maupun kepentingan daerah
Relation) calon-calon pemimpin nasional
c. Mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
2. Kepentingan Daeraha. Mewujudkan
demokratisasi di tingkat lokal (political equality, local accountability, dan local responsiveness)
b. Peningkatan pelayanan publik
c. Menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
B.C. Smith, 1985Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, 1983
VII Memberikan pemahaman tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan dan Negara Federal
Memberikan pemahaman tentang desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan dan di negara federal
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan dan Negara Federal
1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan
2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Federal
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi, membuat tugas terstruktur dan presentasi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Syaukani HR, Afan Gaffar dan M.Ryaas Rasyid, 2002Hasrat Arief Saleh, 2009.Agus Pramusinto, 2008.Rozali Abdullah, 2000.
14
Ujian Tengah Semester (UTS)
VIII Memberikan pemahaman tentang Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Memberikan pemahaman tentang Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia dan perkembangan UU Otonomi Daerah sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang
Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
1. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia
2. Perkembangan UU Otonomi Daerah (1945 s.d. sekarang)
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi, presentasi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Josef Riwu Kaho, 1997Bagir Manan, 1994J. Kaloh, 2002S.H. Sarundajang, 2001.Sujamto, 1990
IX Memberikan pemahaman tentang Pendekatan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Memberikan pemahaman tentang hubungan kekuasaan antra Pemerintah Pusat-Daerah, dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah
Pendekatan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1. Hubungan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat-Daerah
2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Tri Ratnawati dan Ikrar Nusa Bhakti, 2001. Bagir Manan, 1994.Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008Djohermansyah Djohan, 2001.Sadu Wasistiono, 2003Ahmad Erani Yustika, 2008S.H. Sarundajang, 2001.
X Memberikan Memberikan Elemen Dasar 1. Urusan Menjelaskan, Menyimak, Laptop Dede Mariana
15
pemahaman tentang Elemen Dasar Entitas Pemerintahan Daerah
pemahaman tentang urusan pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan
Entitas Pemerintahan Daerah
Pemerintahan (function)
2. Kelembagaan (institution)
3. Kepegawaian (personnel)
4. Keuangan Daerah (local finance)
5. Perwakilan Daerah (representation)
6. Pelayanan Publik (public service)
7. Pengawasan(control/supervision)
memandu diskusi
diskusi Info-custOHPWhite-boardSpidol
dan Caroline Paskarina, 2008.S.H. Sarundajang, 2001.Sadu Wasistiono, 2003Andy Ramses M, 2007.Ahmad Erani Yustika, 2008
XI Memberikan pemahaman tentang Pembagian Kewenangan dan Fungsi-fungsi dalam rangka Desentralisasi
Memberikan pemahaman tentang sistem otonomi atau ajaran rumah tangga daerah, desentralisasi simetrik dan asimetrik, pembagian kewenangan, dan pembagian urusan pemerintahan
Pembagian Kewenangan dan Fungsi-fungsi dalam rangka Desentralisasi
1. Sistem Otonomi (Ajaran Rumah Tangga Daerah)
2. Desentralisasi Simetrik dan Asimetrik
3. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat
4. Pembagian Urusan Pemerintahana. Teori/Kerangka
Pembagian Urusan Pemerintahan
b. Kriteria Pembagian Urusan
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi, membuat tugas terstruktur
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Sadu Wasistiono, 2003.Ateng Syafrudin, 1993Made Suwandi, 2007Bagir Manan, 1994
16
Pemerintahan
XII Memberikan pemahaman tentang Isu-isu Kontemporer dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Studi Kasus)
Memberikan pemahaman tentang masalah konseptual dalam pembagian urusan pemerintahan, konflik yang terjadi antar susunan pemerintahan dalam pembagian urusan pemerintahan, dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah
Isu-isu Kontemporer dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Studi Kasus)
1. Masalah konseptual dalam Pembagian Urusan Pemerintahan
2. Konflik antar Susunan Pemerintahan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan
3. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi, presentasi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Made Suwandi, 2007Sadu Wasistiono, 2002Syamsudin Haris, 2002.Riswanda Imawan, 2002
XIII Memberikan pemahaman tentang Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
Memberikan pemahaman tentang pembentukan daerah otonom baru dan penataan wilayah, pemilihan kepala daerah, UU Otonomi dan Integrasi Nasional
Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
1. Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Penataan Wilayah
2. Pemilihan Kepala Daerah
3. UU Otonomi dan Integrasi Nasional
Menjelaskan, memandu diskusi
Menyimak, diskusi, presentasi
LaptopInfo-custOHPWhite-boardSpidol
Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (eds), 2001Ramlan Surbakti, 2008.Andy Ramses, 2008.Tamrin Amal Tomagola, 2008Abdul Gaffar Karim (ed), 2003.
17
Made Suwandi, 2007Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008.
XIV Memberikan pemahaman tentang Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
Memberikan pemahaman tentang
Isu-isu Kontemporer dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah(Studi Kasus)
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD
2. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
3. Kebijakan Otonomi Khusus di Indo- nesia :a. Sejarah
Politikb. Makna
Otonomi Khususc. Otonomi
Khusus : Aceh, Papua, dan Jakarta
4. Otonomi Khusus (Istimewa) Yogyakarta
Menjelaskan, memandu diskusi dan presentasi
Menyimak, diskusi, presentasi
LaptopInfocusOHPWhite-boardSpidol
B.N. Marbun, 2005.Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (eds), 2001Sarundajang, 2001.Abdul Gaffar Karim (ed), 2003.Siswanto Sunarso, 2005
Ujian Akhir Semester (UAS)
18
19
Sumber Bacaan :
Abdullah, Rozali, 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Melton Putra, Jakarta.
Cheema, G. S., dan D.A. Rondinelli (ed.), 1983. Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries, Beverly Hills, Sage.
Davey, Kenneth, 1989. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta.
Devas, Nick et al, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta
Djohan, Djohermansyah. 2006. Desentralisasi Asimetrik di Aceh, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 22, Jakarta.
-----------, 2001. Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 14, Jakarta
Conyer, Diana. 1986. Decentralization and Development : A Framework for Analysis
Eko, Sutoro et. Al. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta.
Haynes, Robert J. 1980. Organisation Theory and Local Government, The New Local Government Series 19, George Allen and Unwin, Boston-Sidney.
Hidayat, Syarif. 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah, LIPI Press dan Obor, Jakarta.
-----------, Syarif dan Bhenyamin Hoessein, 2001. Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Perbandingan, dalam Syamsudin Haris et al, 2001, Paradigma Baru Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P-LIPI), Jakarta.
Hoessein, Bhenyamin, 2003. Otonomi dan Pemerintahan Daerah : Tinjauan Teoretik, PPW LIPI, Jakarta
Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
Litvack, Jennie and Jessica Seddon (ed.), 1999. Decentralization : Briefing Noefing Notes, World Bank Institute.
Kaho, Josef Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Pers, Jakarta.
Kaloh. J., 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta.
Karim, Abdul Gaffar (eds), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.
Maas, Arthur (ed), 1959. Area and Power : A Theory of Local Government, The Free Press, Glencoe, Illinois.
Made Suwandi, 2007. Grand Design Penataan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 24, Jakarta.
Maddick, Henry. 1963. Democracy, Decentralization and Development, Asia Publishing House, London.
Manan, Bagir. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
20
----------, 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Marbun, BN, 2005. DPRD dan Otonomi Daerah, Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Muluk, M.R. Khairul, 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem), Bayumedia Publishing, Malang.
Mariana, Dede dan Caroline Paskarina, 2008. Demokrasi & Politik Desentralisasi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta
Mawhood, P. 1987. Local Government in The Third World : The Experience of Tropical Africa, John Wiley & Sons, Chicheser.
Nasution, Arif. 2000. Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.
Oentarto, I Made Suwandi, Dodi Riyadmadji, 2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta.
Pamuji, S., 1986. Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Politik 1, Gramedia, Jakarta.
Ramses, Andy M dan Yosmardin, 2006. Politik Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 22, Jakarta.
Ramses, Andy. 2008. Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 26, Jakarta.
Ranney, Austin. 1996. Governing : an Introduction to Political Science, Prentice Hall, New Jersey
Rasyid, M. Ryaas, 2001. Kebijakan Otonomi Daerah : Konsep, Implementasi, Masalah, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 14, Jakarta.
Ratnawati, Tri dan Ikrar Nusa Bhakti, 2001. Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia : Perspektif Sejarah, P2P LIPI, Jakarta.
Rondinelli, D.A., 1990. Decentralisation, Territorial Power and the State : A Critical Response, Developing and Change, Volume 21.
------------, D.A., et al., 1989. Analyzing Decentralisation Policies in Developing Countries : a Political-Economy Framework, Developing and Change, Volume 20.
Rondinelli, D.A., John R. Nellis, G. Shabbir Cheema, 1983. Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience, The World Bank, Washington D.C.
Ruland, J., 1993. Urban Development in Southeast Asia : Regional Cities and Local Government, Westview Press, Boulder.
Sarundajang, S.H., 2001. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Slater, D., dan J. Watson (1989) Democratic Decentralization or Political Consolidation : The Case of Local Government Reform in Karnataka, Public Administration and Development, Volume 9.
Slater, D., 1989. Territorial Power and The Peripheral State : Issue of Decentralization, Developing and Change, Volume 20 No. 3
21
------------, 1990. Debating Decentralization : A Reply to Rondinelli, Development and Change, Volume 21.
Sujamto, 1990. Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sunarso, Siswanto. 2005. Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah, Mandar Maju, Bandung.
Surbakti, Ramlan. 2008. Pemilu Kepala Daerah dan Calon Perseorangan: Urgensinya dalam Demokratisasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 26, Jakarta.
Syafrudin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
------------, 2006. Kapita Selekta : Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah.
Rasyid, M. Ryaas, 2002. The Policy of Decentralization in Indonesia, Paper prepared for GSU Conference : Can Decentralization Help Rebuild Indonesia, Atlanta, Georgia.
Santoso, Purwo, Asimetri Desentralisasi, Makalah Seminar Antar Jurusan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, tanggal 20 November 2012.
Syaukani HR, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar dan Puskap, Jakarta.
Tomagola, Tamrin Amal, 2008. Polarisasi Politik Lokal dan Konflik Pilkada (Perbandingan Kasus Maluku Utara dengan Sumatera Selatan), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 26, Jakarta.
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Edisi Kedua, Fokus Media, Bandung
-------------, 2010. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan, dalam ”Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek”, Jurnal Ilmu Politik, AIPI, Nomor 21, Jakarta.
Wasistiono, Sadu dan Ondo Riyani (eds), 2001. Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fokus Media, Bandung.
Yluisker, P., 1959. Some Criteria for a Proper Aerial Division of Government Power, in A. Maas (ed) Aerial Power : Theory of Local Government, The Free Press, New York.
Yustika, Ahmad Erani, 2008. Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Kajian Teoritis dan Realitas Empiris, Bayu Media Publishing, Malang
E. Sistem Evaluasi
Sebagai dasar kelulusan praja dalam mata kuliah ini digunakan sistem penilaian sebagai berikut:Nilai Ujian Tengah Semester 25%Nilai Ujian Akhir Semester 50%Nilai Tugas Terstruktur 15%Kehadiran 10% (dari jumlah perkuliahan riil yang dilakukan)
------- OR --------
22