GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN ORGANISASI … · GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN ORGANISASI...
-
Upload
duongkhuong -
Category
Documents
-
view
294 -
download
9
Transcript of GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN ORGANISASI … · GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN ORGANISASI...
1
GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEGIATAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2014
BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Latar Belakang
1. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sanata Dharma adalah
wahana dan sarana pengembangan potensi diri mahasiswa.
2. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sanata Dharma berfungsi
sebagai :
a. Sarana untuk berkegiatan dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan
akademis
b. Penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa serta menjalankan fungsi
advokasi
3. Untuk dapat operasional, mahasiswa Universitas Sanata Dharma perlu menyusun
dan menetapkan suatu Garis-garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan
Universitas Sanata Dharma.
Pasal 2
Pengertian
1. GBHK Kemahasiswaan adalah suatu haluan kegiatan yang merupakan
pertanyaan aspirasi mahasiswa yang dalam Kongres Mahasiswa, menetapkannya.
2. GBHK Kemahasiswaan pada hakikatnya suatu pola umum kegiatan
kemahasiswaan yang merupakan rangkaian program kegiatan kemahasiswaan
yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung selama satu periode
kepengurusan.
2
Pasal 3
Tujuan
Tujuan penetapan GBHK adalah:
1. Memberikan arah yang jelas, tepat, dan benar bagi kegiatan-kegiatan
kemahasiswaan dalam lingkup Universitas Sanata Dharma.
2. Mendinamiskan mahasiswa melalui kegiatan organisasi sehingga dapat berperan
dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pasal 4
Landasan
Penyusunan Garis-garis Besar Kegiatan berdasarkan:
1. Kongres Mahasiswa
2. SK. Mendikbud No. 155/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi
Kemahasiswaan Perguruan Tinggi
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sanata Dharma
Pasal 5
Pokok-pokok Penyusunan dan Penuangan Garis-garis Besar Haluan Kegiatan
Kemahasiswaan
Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan serta nilai-nilai dasar yang menjadi
landasan, maka GBHK perlu disusun sebagai berikut:
1. Pendahuluan
2. Pola Dasar Kegiatan Kemahasiswaan
3. Pola Umum Kegiatan Kemahasiswaan Jangka Panjang
4. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Jangka Pendek
5. Penutup
3
BAB II
POLA DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 6
Landasan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma
Dinamika Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma dalam pencapaian tujuan
penididikan tinggi dan selanjutnya merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan
nasional berdasar kepada:
1. Tridharma Perguruan Tinggi
2. Visi dan Misi Universitas Sanata Dharma
Pasal 7
Azas Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma
1. Azas Iman dan Taqwa
Kegiatan kemahasiswaan harus berazaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
2. Azas Manfaat
Kegiatan kemahasiswaan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi
peningkatan potensi diri mahasiswa serta dapat memberi manfaat kepada
masyarakat.
3. Azas Demokrasi
Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas dalam setiap langkah
organisasi.
4. Azas Adil dan Merata
Kegiatan kemahasiswaan dan hasil-hasilnya harus dapat dirasakan manfaatnya
oleh seluruh mahasiswa secara adil dan merata.
5. Azas Keseimbangan
Ada keseimbangan antara program kegiatan fisik, spiritual dan intelektual, dan
antara kepentingan individu dengan masyarakat.
6. Azas Kontinuitas dan Fleksibilitas
Dalam penyusunan kegiatan kemahasiswaan selalu memperhatikan
kesinambungan dan kesesuaian dengan perkembangan zaman seturut dengan visi
dan misi Universitas Sanata Dharma.
4
7. Azas Efektif dan Efisien
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan
efektifitas dan efisiensi kerja.
8. Azas Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus mengedepankan
keterbukaan dan menampung semua aspirasi yang berkembang di lingkungan
Universitas Sanata Dharma.
BAB III
POLA UMUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN JANGKA PANJANG
Pasal 8
Arah, Sasaran, dan Kebijakan Organisasi Kemahasiswaan
1. Arah
Untuk mencapai tujuan, kegiatan kemahasiswaan berlangsung secara terencana
dan terpadu, membentuk rasa tanggung jawab mahasiswa tanpa mengabaikan
kreativitas di luar bidang tersebut. Di samping itu, kegiatan kemahasiswaan tetap
menjadikan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang senantiasa tanggap
terhadap dinamika masyarakat.
2. Sasaran
a. Tercapainya suasana kehidupan kampus yang kondusif untuk pembinaan
kepribadian mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan humanis.
b. Tercapianya dinamika kampus yang demokratis, ilmiah, dan berkesadaran
sosial yang segenap mahasiswa Universitas Sanata Dharma mendukungnya.
c. Terciptanya iklim kreatif dan inovatif.
3. Kebijakan
a. Pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma
berlangsung terpola dan saling terkait di antara lembaga yang ada untuk
menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
b. Adanya hubungan timbal balik antara kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler dengan kegiatan kurikuler yang dapat meningatkan partisipasi
mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
c. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Sanata Dharma yaitu
DPMU, BEMU, DPMF, BEMF, UKM, dan HMJ/HMPS dengan fungsi dan
5
peranan masing-masing berjalan dengan saling membantu memberikan
masukan untuk meningkatkan kemampuan, dan menciptakan sistem kerja
yang baik sesuai fungsi dan struktur kelembagaan yang ada.
d. Kesadaran ilmiah, kesadaran moral, dan kesadaran sosial mendasari tujuan
organisasi.
BAB IV
PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN JANGKA PENDEK
Pasal 9
Pengertian
Pada dasarnya pedoman umum kegiatan kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma
jangka pendek merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman kegiatan kemahasiswaan
Universitas Sanata Dharma jangka panjang untuk satu periode kepengurusan.
Pasal 10
Tujuan
Meningkatkan kualitas kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan
kesadaran ilmiah, kesadaran moral, dan kesadaran sosial yang didukung sistem yang
mantap dan terpadu.
Pasal 11
Orientasi Kegiatan
1. Orientasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas adalah untuk meningkatkan
potensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai
kemanusiaan.
2. Orientasi kegiatan kelembagaan mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan/program
studi adalah untuk melatihkan kemampuan profesional mahasiswa sesuai dengan
bidang keilmuannya.
6
Pasal 12
Ruang Lingkup Kegiatan
Untuk meningkatkan kualitas kegiatan organisasi kemahasiswaan, perlu penciptaan iklim
yang kondusif melalui usaha-usaha yang penjabarannya melalui ruang lingkup kegiatan,
antara lain:
1. Pendidikan dan Penalaran
2. Minat dan Bakat
3. Kesejahteraan Mahasiswa
4. Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, dan Hubungan Alumni
5. Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Organisasi
6. Penyikapan Kebijakan Publik
Pasal 13
Parameter Keberhasilan
1. Tidak terjadinya penyimpangan GBHK dalam setiap kegiatan dan kebijakan-
kebijakan.
2. Tercipta sistem kaderisasi yang baik sehingga dalam waktu jangka panjang
terbentuk kader yang sehat dan profesional.
3. Tertib organisasi, termasuk pendanaan dan kesekretariatan serta tidak adanya
pengambilan peran antara lembaga kemahasiswaan.
4. Terlaksananya hasil musyawarah kerja.
5. Terciptanya peningkatan fungsi pelayanan bagi mahasiswa USD.
7
BAB V
PENUTUP
Pasal 14
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman Garis-garis Besar Haluan Kegiatan
Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma akan ditetapkan dalam peraturan lainnya
yang sesuai landasan GBHK.
2. Segala peraturan yang dibuat oleh lembaga kemahasiswaan universitas yang
bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas
Sanata Dharma dengan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.
8
KONSTITUSI ORGANISASI KEMAHASIWAAN (KOK)
2014
BAB I
PROGRAM UMUM
Pasal 1
Tujuan Umum
1. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang menjunjung tinggi nilai intelektualitas
dan kemanusiaan.
2. Menjamin hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan organisasi di Universitas
Sanata Dharma.
3. Menciptakan iklim kehidupan kemahasiswaan yang demokratis.
BAB II
PENGERTIAN DAN TUJUAN KONSTITUSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 2
Pengertian
Konstitusi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya
disebut KOK adalah pedoman dasar dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan
Universitas Sanata Dharma.
Pasal 3
Tujuan
Tujuan dibuatnya KOK Universitas Sanata Dharma adalah:
1. Memberikan pedoman dasar kegiatan organisasi kemahasiswaan.
2. Memberikan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan organisasi
kemahasiswaan.
3. Menciptakan keteraturan hidup kegiatan organisasi kemahasiswaan.
9
BAB III
PENGERTIAN, BENTUK, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN SERTA FORUM PERMUSYAWARATAN USD
Pasal 4
Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan
1. Organisasi kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma adalah perkumpulan
mahasiswa yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di semua
tingkatan Universitas Sanata Dharma.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) adalah dewan perwakilan tinggi
mahasiswa yang berkedudukan di universitas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) adalah badan eksekutif yang
berkedudukan di universitas.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) adalah dewan perwakilan
mahasiswa yang berkedudukan di fakultas.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah badan eksekutif mahasiswa
yang berkedudukan di fakultas.
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi
sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang berkedudukan di jurusan.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi mahasiswa yang
berfungsi sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang berkedudukan di program
studi.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan formal yang
menyelengarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi wacana penalaran, keilmuan,
bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang berkedudukan di universitas.
Pasal 5
Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Forum Permusyawaratan
1. Kongres Mahasiswa Universitas adalah forum perwakilan dan permusyawaratan
tertinggi pada tingkat universitas antar organisasi kemahasiswaan.
2. Kongres Mahasiswa Universitas (KMU) berkedudukan di universitas.
3. Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF) adalah forum perwakilan dan permusyawaratan
antar organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
10
BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 6
Fungsi Organisasi Kemahasiswaan
1. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) adalah:
a. Badan legislatif pada tingkat universitas.
b. Organisasi yang menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat
universitas.
c. Organisasi yang menyelenggarakan Sidang dan Kongres Mahasiswa Universitas
(KMU).
d. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Luar Biasa Universitas
jika diperlukan.
e. Organisasi yang memberikan rekomendasi atas kebijakan yang ditetapkan
BEMU. (Pasal penjelasan)
f. Organisasi yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BEMU.
g. Organisasi yang berkoordinasi dengan DPMF. (Pasal penjelasan)
h. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi kebijakan-kebijakan
universitas.
2. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) adalah:
a. Badan eksekutif pada tingkat universitas.
b. Organisasi yang mengakomodasi, mengkonsolidasi, dan mengkoordinasi
kegiatan mahasiswa dalam bidang kurikuler,kokurikuler, dan ekstrakurikuler
pada tingkat universitas.
c. Organisasi yang melakukan monitoring terhadap program kerja UKM.
d. Organisasi yang mengkaji dan menanggapi isu internal dan eksternal kampus
dalam masyarakat.
e. Organisasi yang mengeksekusi atau menjalankan hasil rekomendasi dari DPMU.
(Pasal penjelasan)
3. Fungsi Dewan Perwkilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) adalah:
a. Badan legislatif pada tingkat fakultas.
b. Organisasi yang menampung dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa di tingkat
fakultas.
11
c. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF).
d. Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Mahasiswa Luar Biasa Mahasiswa
Fakultas jika diperlukan.
e. Organisasi yang memberikan rekomendasi atas kebijakan yang ditetapkan
BEMF.
f. Organisasiyang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BEMF.
g. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi kebijakan-kebijakan fakultas.
h. Organisasi yang berkoordinasi dengan DPMU.
4. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah:
a. Badan eksekutif pada tingkat fakultas.
b. Organisasi yang mengakomodasi, mengkonsolidasi, dan mengkoordinasi
kegiatan mahasiswa dalam bidang kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
pada tingkat fakultas.
c. Organisasi yang memonitoring program kerja HMJ, HMPS, UKF.
d. Sebagai organisasi yang mengkaji dan menanggapi isu-isu dalam masyarakat
bersama BEMU.
5. Fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah:
a. Wahana dan sarana yang berfungsi menampung, menyalurkan, dan mengadakan
kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan
bidang keahlian mahasiswa pada tingkat jurusan.
b. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan tujuan dan
kegiatan pengembangan akademik dalam satu wadah.
6. Fungsi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah:
a. Wahana dan sarana yang berfungsi menampung, menyalurkan, dan mengadakan
kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan
bidang keahlian mahasiswa pada tingkat program studi.
b. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan tujuan dan
kegiatan pengembangan akademik dalam satu wadah.
7. Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah :
a. Wahana dan sarana yang berfungsi menampung, menyalurkan, dan
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat,
serta pengabdian masyarakat pada tingkat universitas.
b. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan
bakat dalam satu wadah.
12
Pasal 7
Tugas dan Wewenang
1. Tugas dan Wewenang DPMU:
a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) pada tingkat universitas selama satu periode.
b. Menyelenggarakan Sidang dan Kongres Mahasiswa Universitas (KMU).
c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dan
anggarannya dalam Sidang Mahasiswa Universitas.
d. Membentuk KPU tingkat universitas untuk regenerasi DPMU dan BEMU.
e. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEMU.
f. Merekomendasikan aspirasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh BEMU.
g. Melakukan pengawasan terhadap BEMU serta meminta keterangan terhadap
pelaksanaan kegiatan dan anggaran BEMU.
h. Merekomendasikan penyelenggraan Kongres Luar Biasa jika kinerja BEMU
bermasalah atau jika konstitusi dianggap kehilangan relevansinya.
i. Memfasilitasi terbentuknya organisasi tingkat fakultas (DPMF).
2. Tugas dan Wewenang BEMU:
a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) di tingkat universitas selama satu periode.
b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam Sidang
Mahasiswa Universitas.
c. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat universitas yang menyangkut
kepentingan mahasiswa.
d. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa hasil rekomendasi dari DPMU.
e. Mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan yang ada di bawah tanggung
jawab BEMU.
f. Mengkoordinir UKM.
g. Mengkoordinir BEMF.
h. Memberikan pertimbangan dan saran kepada UKM.
13
3. Tugas dan Wewenang DPMF:
a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) pada tingkat fakultas selama satu periode.
b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggarannya dalam Sidang
dan Kongres Mahasiswa Fakultas (KMF).
c. Membentuk KPU tingkat fakultas.
d. Memberikan rekomendasi sebagai acuan program kerja BEMF.
e. Merekomendasikan aspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti BEMF.
f. Melakukan pengawasan serta meminta keterangan terhadap pelaksanaan
kegiatan dan anggaran BEMF.
g. Merekomendasikan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa tingkat fakultas.
4. Tugas dan Wewenang BEMF:
a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) pada tingkat fakultas selama satu periode.
b. Mempertanggungjawabkan program kegiatan dan anggaran dalam Sidang
Mahasiswa Fakultas.
c. Terlibat dalam penentuan kebijakan pada tingkat fakultas yang menyangkut
kepentingan mahasiswa.
d. Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa hasil rekomendasi dari DPMF.
e. Mengkoordinir UKF.
f. Mengkoordinir HMJ/HMPS.
5. Tugas dan Wewenang HMJ:
a. Menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) dalam satu periode kepengurusan.
b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala
jurusan dengan sepengetahuan BEMF.
c. Mewadahi dan membuat kegiatan yang menunjang kegiatan kurikuler.
d. Bekerjasama dengan Wakajur dalam pengembangan akademik mahasiswa pada
tingkat jurusan.
6. Tugas dan Wewenang HMPS:
a. Menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) dalam satu periode kepengurusan.
b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala
prodi dan/atau diketahui oleh BEMF.
14
c. Bekerjasama dengan Wakaprodi dalam pengembangan kurikuler mahasiswa
pada tingkat program studi.
7. Tugas dan Wewenang UKM:
a. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan RKA.
b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan
anggaran UKM kepada rektorat dengan sepengetahuan BEMU.
c. Mewadahi kebutuhan anggota dalam mengembangkan minat dan bakat.
BAB V
PEDOMAN KEGIATAN, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN
Pasal 8
Bentuk Pedoman Kegiatan
1. Pedoman kegiatan lembaga dan organisasi mahasiswa USD mengacu pada KOK.
2. Kebijakan tertinggi organisasi mahasiswa USD adalah Sidang Mahasiswa USD.
Pasal 9
Perumusan, Perubahan dan Penetapan Pedoman Kegiatan, Kebijakan, dan
Peraturan
Perumusan dan perubahan KOK berlangsung dalam Kongres Mahasiswa USD yang
penetapannya dilaksanakan pada Sidang Mahasiswa Universitas.
BAB VI
PEMBENTUKAN, PENETAPAN SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
Pasal 10
Pembentukan DPMU dan DPMF
DPMU dan DPMF ditetapkan sebagai berikut:
1. DPMU terbentuk dari pendelegasian organisasi kemahasiswaan universitas yang
telah melalui proses seleksi.
2. DPMU ditetapkan dalam Sidang Mahasiswa Universitas.
15
3. DPMF dibentuk sesuai kebutuhan fakultas dengan sepengetahuan DPMU.
Pasal 11
Pemberhentian Kepengurusan DPMU dan DPMF
Pemberhentian kepengurusan DPMU dan DPMF sebagai berikut:
1. Sidang Mahasiswa menetapkan pemberhentian kepengurusan DPMU dan DPMF.
2. DPMU dan DPMF diberhentikan kepengurusannya apabila gagal menjalankan
tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam KOK.
3. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat Sidang atau RKA.
4. Secara bersama-sama, anggota sengaja merusak nama baik almamater.
5. Kongres Luar Biasa, menentukan pejabat sementara.
Pasal 12
Pembentukan BEMU dan BEMF
BEMU dan BEMF dibentuk sebagai berikut:
1. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum yang
diselenggarakan KPU Universitas dan difasilitasi oleh DPMU.
2. Gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui pemilihan umum yang
diselenggarakan KPU Fakultas dan difasilitasi oleh DPMF (jika ada). Apabila
tidak ada, menjadi otonomi tersendiri bagi BEMF.
3. Presiden terpilih dilantik oleh DPMU dan Gubernur terpilih dilantik oleh DPMF
(jika ada). Apabila tidak ada DPMF, menjadi otonomi bagi BEMF. (Pasal
penjelasan)
4. Presiden dan Wakil presiden memiliki hak untuk menentukan kementrian dalam
kabinetnya.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki hak untuk menentukan
kepengurusannya.
Pasal 13
Pemberhentian Kepengurusan BEMU dan BEMF
BEMU dan BEMF diberhentikan apabila:
1. Tidak mampu menjalankan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam KOK.
2. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat Kongres atau RKA.
3. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap GBHK.
16
4. Secara bersama-sama, anggota sengaja merusak nama baik almamater.
5. Pemberhentian ditetapkan pada Sidang Mahasiswa yang diselenggarakan oleh
DPMU.
Pasal 14
Pembentukan HMJ dan HMPS
HMJ dan HMPS dibentuk apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Pengusulnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang berasal dari
jurusan/program studi yang bersangkutan di USD.
2. Persetujuannya oleh kepala jurusan atau kaprodi di jurusan tersebut dan DPMF
dan/atau BEMF.
3. Memilliki format kepengurusan dan program kerja.
4. Penetapannya dalam Kongres Mahasiswa Fakultas.
Pasal 15
Pemberhentian Kepengurusan HMJ/HMPS
Suatu HMJ dan HMPS diberhentikan kepengurusannya apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1. Gagal menjalankan tugas-tugas yang tertuang dalam KOK.
2. Dalam 2 (dua) periode kepengurusan tidak aktif dalam melakukan program kerja.
3. Struktur kepengurusan tidak berjalan selama 2 (dua) periode kepengurusan.
4. Selama 2 (dua) periode kepengurusan tidak melakukan regenerasi kepengurusan.
5. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat Kongres atau RKA.
6. Pemberhentian kepengurusan dapat diusulkan ke Kongres Mahasiswa Fakultas
jika salah satu atau lebih dari kelima syarat di atas terpenuhi.
7. Terjadi penyelewengan terhadap GBHK.
8. Pemberhentian kepengurusan berlangsung sesuai dengan kesepakatan dalam
Kongres Mahasiswa Fakultas.
9. Kongres Luar Biasa menentukan pejabat sementara.
17
Pasal 16
Pembentukan UKM
UKM dibentuk sebagai berikut:
1. Pengusulnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang untuk UKM yang berasal
dari ½ jumlah fakultas di Universitas Sanata Dharma.
2. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk UKM yang
berasal dari ½ jumlah fakultas yang ada di Universitas Sanata Dharma.
3. Memiliki format kepengurusan dan program kerja.
4. Pembentukan UKM dilaksanakan pada forum UKM yang bersangkutan dengan
dihadiri oleh organisasi kemahasiswaan universitas.
5. Pembentukan UKM disahkan oleh menteri UKM BEMU, diketahui oleh DPMU,
dan disetujui oleh Wakil Rektor III.
Pasal 17
Pembubaran UKM
UKM dibekukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Gagal menjalankan tugas-tugas yang tertuang dalam KOK.
2. Dalam 2 (dua) periode kepengurusan tidak aktif dalam melakukan program kerja.
3. Struktur kepengurusan tidak berjalan selama 2 (dua) periode kepengurusan.
4. Selama 2 (dua) periode kepengurusan tidak melakukan regenerasi kepengurusan.
5. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap amanat Kongres atau RKA.
6. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap GBHK.
7. Pembubaran dapat diusulkan ke Kongres apabila salah satu atau lebih dari kelima
syarat di atas terpenuhi.
8. Pembubaran UKM berlangsung dalam Sidang Mahasiswa Universitas dengan
kesepakatan minimal ¾ (tiga per empat) dari jumlah UKM yang hadir dalam
sidang.
18
BAB VII
MASA JABATAN DAN PERIODE KEPENGURUSAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
Pasal 18
Masa Jabatan
1. Masa jabatan pengurus organisasi mahasiswa DPMU, BEMU, DPMF, dan
BEMF Universitas Sanata Dharma adalah 1 (satu) tahun.
2. Masa jabatan pengurus organisasi mahasiswa HMJ, HMPS, dan UKM,
Universitas Sanata Dharma maksimal adalah 2 (dua) tahun.
3. Ketua DPMU, Presiden BEMU, Ketua DPMF, Gubernur BEMF, Ketua HMJ,
Ketua HMPS, dan Ketua UKM pemilihannya hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
BAB VIII
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 19
Kepengurusan
1. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) terdiri dari:
a. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator komisi.
b. Terdapat lebih dari 15 mahasiswa yang berasal dari berbagai prodi dan UKM,
minimal semester 3 yang tidak menjabat dalam kepengurusan organisasi
kemahasiswaan lain.
c. Komisi-komisi dalam DPMU diserahkan kepada kepengurusan DPMU.
(Pasal penjelasan)
d. Utusan tiap prodi tidak boleh merangkap jabatan inti dalam struktur
organisasi kemahasiswaan lain dalam USD.
2. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) terdiri dari:
a. Presiden, wakil presiden, sekretaris, bendahara, dan menteri-menteri.
b. Kementerian-kementerian dalam BEMU diserahkan kepada kepengurusan
BEMU. (Pasal penjelasan)
19
c. Tidak boleh merangkap jabatan inti dalam struktur lembaga kemahasiswaan
lain dalam organisasi kemahasiswaan di USD.
3. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) terdiri dari:
a. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua komisi.
b. Komisi-komisi dalam DPMF diserahkan kepada kepengurusan DPMF.
c. Tidak boleh merangkap jabatan inti dalam struktur organisasi pada tingkat
fakultas.
4. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) terdiri dari:
a. Gubernur, wakil gubernur, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua bidang.
b. Bidang-bidang dalam BEMF diserahkan kepada kepengurusan BEMF.
c. Tidak boleh merangkap jabatan inti dalam struktur lembaga kemahasiswaan
lain dalam organisasi kemahasiswaan di USD.
5. Kepengurusan HMJ/HMPS terdiri dari:
a. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara,dan ketua-ketua divisi.
b. Divisi-divisi dalam HMJ/HMPS diserahkan kepada kepengurusan
HMJ/HMPS.
c. Pengurus inti tidak diperbolehkan menjabat dalam 2 (dua) kepengurusan
organisasi yang berbeda.
6. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari:
a. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
b. Dalam melaksanakan tugas, UKM dapat dilengkapi dengan kepengurusan
lain yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing UKM.
BAB IX
PERSIDANGAN DAN KEPUTUSAN
Pasal 20
Pengertian Sidang
Sidang adalah forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh DPMU
atau DPMF.
20
Pasal 21
Persidangan
Maksud dan tujuan persidangan:
1. Sidang diselenggarakan berkaitan dengan kinerja organisasi kemahasiswaan
universitas. (Pasal penjelasan)
2. Sidang diselenggarakan berkaitan dengan pengesahan, penetapan dan
pembubaran.
BAB X
SYARAT-SYARAT BAGI FUNGSIONARIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 22
Syarat-syarat Fungsionaris
Fungsionaris organisasi kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:
1. Kepengurusan organisasi DPMU, BEMU, DPMF, BEMF, HMJ dan HMPS
adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif USD maksimal semester 7.
2. Kepengurusan organisasi UKM adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif USD.
3. Fungsionaris yang menjadi Ketua Umum DPMU atau DPMF, Presiden BEMU
atau Gubernur BEMF, Ketua UKM, HMJ/HMPS, serta ketua komisi dan ketua
bidang harus memahami dan menghayati nilai-nilai dasar USD dan konstitusi
kemahasiswaan.
4. Fungsionaris yang menjadi Ketua Umum DPMU atau DPMF, Presiden BEMU
atau Gubernur BEMF, Ketua UKM, HMJ/HMPS, serta ketua komisi dan ketua
bidang tidak berstatus sebagai mahasiswa perguruan tinggi lain.
BAB XI
PEMBIAYAAN DAN OTONOMI KEUANGAN
Pasal 23
Pembiayaan Organisasi
Pembiayaan organisasi kemahasiswaan USD:
1. Anggaran organisasi kemahasiswaan di USD bersumber dari:
21
a. Anggaran kemahasiswaan USD
b. Swadaya mahasiswa
c. Sumber-sumber lain
Pasal 24
Otonomi Keuangan
Otonomi keuangan organisasi kemahasiswaan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Transparansi keuangan.
2. Pengelolaan keuangan oleh organisasi kemahasiswan.
3. Tanggung jawab keuangan oleh organisasi kemahasiswaan disampaikan kepada
rektorat.
4. Laporan keuangan DPMU, BEMU, dengan sepengetahuan DPMU diberikan
kepada rektorat dan ditransparansikan saat Sidang Mahasiswa, jika ada
penyelewengan ditindaklanjuti dengan segera.
5. Laporan keuangan UKM diserahkan kepada rektorat dengan sepengetahuan
BEMU, jika ada penyelewengan ditindaklanjuti segera.
6. Laporan keuangan DPMF, BEMF, dengan sepengetahuan DPMF diberikan
kepada dekanat dan ditransparansikan saat Sidang Mahasiswa di tingkat fakultas,
jika ada penyelewengan ditindaklanjuti dengan segera.
7. Laporan keuangan HMJ/HMPS diberikan kepada Kajur/Kaprodi dengan
sepengetahuan BEMF, jika ada penyelewengan ditindaklanjuti dengan segera.
BAB XII
KETENTUAN PERUBAHAN KONSTITUSI
Pasal 25
Perubahan Konstitusi
Perubahan konstitusi hanya dapat berlangsung dalam Sidang Mahasiswa atas usul
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) lembaga mahasiswa USD.
1. Sidang istimewa sah jika 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres
Mahasiswa USD hadir.
2. Keputusan sah jika 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir menyetujuinya.
22
BAB XV
PENUTUP
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman Konstitusi Organisasi
Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma akan ditetapkan dalam peraturan lainnya
yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh Universitas Sanata Dharma.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.
23
PASAL PENJELASAN
KONSTITUSI ORGANISASI MAHASISWA (KOK)
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
BAB I
PROGRAM UMUM
Pasal 1
Cukup jelas.
BAB II
PENGERTIAN DAN TUJUAN KONSTITUSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Tujuan
Cukup jelas.
BAB III
PENGERTIAN, BENTUK, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN SERTA FORUM PERMUSYAWARATAN USD
Pasal 4
Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan
Cukup jelas.
Pasal 5
Pengertian, Bentuk, dan Kedudukan Forum Permusyawaratan
Cukup jelas.
24
BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 6
Fungsi Organisasi Kemahasiswaan
1. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah pertimbangan dan persetujuan yang
diberikan oleh DPMU dalam penentuan kebijakan.
f. Cukup jelas.
g. Yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan DPMF adalah melakukan kegiatan
untuk membahas isu-isu terkait lingkungan universitas maupun fakultas secara
berkala.
h. Cukup jelas.
2. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Yang dimaksud dengan mengeksekusi atau menjalankan hasil rekomendasi dari
DPMU adalah menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan pertimbangan dan
persetujuan DPMU selaku organisasi yang memonitoring kegiatan BEMU.
3. Fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
25
g. Cukup jelas.
4. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
5. Fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
6. Fungsi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
7. Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
Pasal 7
Tugas dan Wewenang
1. Tugas dan Wewenang DPMU:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
g. Cukup jelas.
h. Cukup jelas.
i. Cukup jelas.
2. Tugas dan Wewenang BEMU:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
26
e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
g. Cukup jelas.
h. Cukup jelas.
3. Tugas dan Wewenang DPMF:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
g. Cukup jelas
4. Tugas dan Wewenang BEMF:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Cukup jelas.
f. Cukup jelas.
5. Tugas dan Wewenang HMJ:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
6. Tugas dan Wewenang HMPS:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
7. Tugas dan Wewenang UKM:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
27
BAB V
PEDOMAN KEGIATAN, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN
Pasal 8
Bentuk Pedoman Kegiatan
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
Pasal 9
Perumusan, Perubahan dan Penetapan Pedoman Kegiatan, Kebijakan, dan
Peraturan
Cukup jelas.
BAB VI
PEMBENTUKAN, PENETAPAN SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
Pasal 10
Pembentukan DPMU dan DPMF
DPMU dan DPMF ditetapkan sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
Pasal 11
Pemberhentian Kepengurusan DPMU dan DPMF
Pemberhentian kepengurusan DPMU dan DPMF sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
28
Pasal 12
Pembentukan BEMU dan BEMF
BEMU dan BEMF dibentuk sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Yang dimaksud dengan otonomi bagi BEMF adalah wewenang yang dimiliki
BEMF untuk memfasilitasi terbentuknya KPU fakultas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
Pasal 13
Pemberhentian Kepengurusan BEMU dan BEMF
BEMU dan BEMF diberhentikan apabila:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
Pasal 14
Pembentukkan HMJ dan HMPS
HMJ dan HMPS dibentuk apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
Pasal 15
Pemberhentian Kepengurusan HMJ/HMPS
Suatu HMJ dan HMPS diberhentikan kepengurusannya apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
29
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.
7. Cukup jelas.
8. Cukup jelas.
9. Cukup jelas.
Pasal 16
Pembentukan UKM
UKM dibentuk sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
Pasal 17
Pembubaran UKM
UKM dibekukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.
7. Cukup jelas.
8. Cukup jelas.
30
BAB VII
MASA JABATAN DAN PERIODE KEPENGURUSAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
Pasal 18
Masa Jabatan
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
BAB VIII
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 19
Kepengurusan
1. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) terdiri dari:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Yang dimaksud dengan poin tersebut adalah dewan inti, coordinator komisi, dan
anggota komisi merupakan hasil pendelegasian yang telah melalui proses
seleksi.
d. Cukup jelas.
2. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) terdiri dari:
a. Cukup jelas.
b. Yang dimaksud dengan poin tersebut adalah staf kementerian BEMU ditentukan
oleh kebijakan presiden, wakil presiden dan para menteri.
c. Cukup jelas.
3. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) terdiri dari:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
31
4. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) terdiri dari:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
5. Kepengurusan HMJ/HMPS terdiri dari:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
6. Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
BAB IX
PERSIDANGAN DAN KEPUTUSAN
Pasal 20
Pengertian Sidang
Cukup jelas.
Pasal 21
Persidangan
Maksud dan tujuan persidangan:
1. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah forum pengambilan keputusan yang
bersifat mendesak apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh
organisasi terkait.
2. Cukup jelas.
BAB X
SYARAT-SYARAT BAGI FUNGSIONARIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 22
Syarat-syarat Fungsionaris
Fungsionaris lembaga dan organisasi kemahasiswaan harus memenuhi syarat-syarat
berikut ini:
32
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
BAB XI
PEMBIAYAAN DAN OTONOMI KEUANGAN
Pasal 23
Pembiayaan Organisasi
Pembiayaan organisasi kemahasiswaan USD:
1. Anggaran organisasi kemahasiswaan di USD bersumber dari:
a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
Pasal 24
Otonomi Keuangan
Otonomi keuangan organisasi kemahasiswaan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.
7. Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PERUBAHAN KONSTITUSI
Pasal 25
Perubahan Konstitusi
Perubahan konstitusi hanya dapat berlangsung dalam Sidang Mahasiswa atas usul
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) lembaga mahasiswa USD.
33
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
BAB XV
PENUTUP
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
34
BAGAN ORGANISASI
Garis Tegas :
Garis Koordinasi :