Gambaran Umum SAP BLU 22112014 short
Transcript of Gambaran Umum SAP BLU 22112014 short
GAMBARAN UMUMAKUNTANSI & PELAPORAN
KEUANGAN BLU (PMK 76/PMK.06/2008) DANSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
GAMBARAN UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Dasar Hukum UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 68-69:
BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan.
Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh satuan perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
Dasar Hukum UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 68-69:
• Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/Lembaga/pemerintah daerah.
• Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA kementerian negara /lembaga/pemerintah daerah.
• Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara/daerah.
• Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.
Pengertian
• Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan
keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.
(Sesuai dengan PP No. 23
tahun 2005)
Kaidah Manajemen Keuangan Negara
• ORIENTASI PADA HASIL (Performance Based)
• PROFESIONALITAS (Let the Managers
Manage)• AKUNTABILITAS &
TRANSPARANSI (Accountability &
Transparency)
Jenis BLU
• BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
• BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan
• BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.
Mengapa BLU
• Peningkatan Pelayanan Publik dengan mewiraswastakan Pemerintah UU 17/2003
• Unit pemerintah yang tugas pokok memberikan pelayanan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksible UU 1/2004
• Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan penerapan praktek bisnis yang sehat
• Pengamanan Aset Negara yang dikelola.
Tujuan BLU
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas
Penerapan praktek bisnis yang sehat.
Psl 2 PP 23/2005
Karakteristik BLU
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas a la korporasi5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban
dikonsolidasikan pada instansi induk6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS8. Bukan sebagai subyek pajak
Persyaratan BLU
•Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan:•menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
•Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum; dan/atau
•Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat
•Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods);
•Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan.
Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik
• kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan menteri/pimpinan lembaga;
• kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis
• Persyaratan administratif digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menentukan suatu unit pemerintah dapat diberikan status Kandidat BLU atau BLU Penuh atau Bertahap.•pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
•pola tata kelola;• rencana strategis bisnis ; • laporan keuangan pokok; •standar pelayanan minimum; dan
• laporan audit terakhir (bila telah diaudit) atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen.
Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan
Penetapan BLU
Instansi/calon BLU
Menteri Teknis/ Pimpinan Lembaga
Menteri Keuangan
Persyaratansubstantif
memenuhi
Tidak diusulkan
Usulkan BLU
usulan
TelitiPersyaratan
teknisUsulkan
diteruskan
usulan
TelitiPersyaratan administrasi
Penetapan BLU Penuh
Penetapan
BLU bertahap Tdk
disetujui
Tdk diusulkan
tidak
yaya
tidak
tidak
ya
penuh
sebagi
an
Pencabutan BLU
Perbandingan BLU & Satker lainURAIAN SATKER BIASA BLU
(PP 23 th 2005) PERJAN BUMN(UU 19/2003)
Status Hukum
Tujuan
ManajemenOrganisasi
Status SDM
Sumber Pendanaan
Pengelolaan Keuangan
Badan hukum publik BagianKementerian/
Lembaga Kekayaan Negara yang
tidak dipisahkan
Non profit
• Birokrasi• Nomenklatur, struktur
sesuai dengan aturan umum organisasi pemerintah
PNS
Kewajiban pemerintah untuk mendanai
APBN
Tunduk pada aturan umum APBN (tidak fleksible/rigid)
Badan hukum publik Bagian
kementerian/lembaga Kekayaan Negara yang
tidak dipisahkan
Non profit oriented
Otonom ala korporasi Nomenklatur & struktur
manajemen sesuai dgn Instansi
PNS dan Non PNS
Kewajiban Pemerintah APBN Pendapatan Hasil
usaha
Pengecualian asas Universalitas (fleksibel)
Badan Usaha kekayaan negara yang
tidak dipisahkan.
Non profit oriented
Korporasi Direksi
PNS
APBN (belanja sesuai mekanisme APBN)
Pendapatan Hasil Usaha/Jasa
Bukan Pengecualian Asas Universalitas/bisinis
Badan Hukum Privat/kekayaan negara yang dipisahkan.
Profit oriented
• Korporasi, sangat otonom
• Nomenklatur dan struktur organisasi bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan bisnisnya
Non PNS
pendanaan bukan kewajiban pemerintah
Pendapatan Hasil Usaha/Jasa
APBN merupakan PMP
Pengelolaan keuangan otonom sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
Perbandingan BLU & BUMNURAIAN Satker Biasa BLU
(PP 23 th 2005)BUMN
(UU 19/2003)
Anggaran
Pelaksanaan Anggaran
Kontribusi kepada Pemerintah
Remunerasi
Bagian dari RKA K/L RKA
DiPA Penarikan dana dengan SPM Pendapatan disetor ke Kas
Negara Tidak boleh mengelola kas Pengadaan brg/jasa keppres 80 Tidak boleh mengelola utang Penyerahan jasa/barang dengan
kas Tidak boleh melakukan
investasi jangka pendek dan jangka panjang
• Kinerja pelayanan kepada masyarakat
• Sesuai dengan sistem penggajian PNS
Bagian dari RKA K/L RBA
DiPA Penarikan dana dengan
SPM Pendapatan digunakan lgs Boleh mengelola kas Pengadaan brg/jasa dari
pendapatan boleh tidak mengikuti Keppres 80
Boleh mengelola utang Penyerahan jasa/barang
dengan kredit (piutang) Boleh melakukan investasi
jangka pendek dan jangka panjang
Kinerja pelayanan kepada masyarakat
Mengurangi tekanan APBN
• Berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme
Bukan merupakan RKA K/LRencana Kerja Perusahaan
Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan aturan perusahaan yang berpedoman pada praktek bisnis yang sehat
Bagian laba BUMN/dividen yang disetor ke pemerintah
Berdasarkan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme
Perbandingan BLU & BUMNURAIAN Satker Biasa BLU
(PP 23 th 2005)BUMN
(UU 19/2003)
Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Pembinaan
Pengawasan/Pemeriksaan
Standar Akuntansi
Akuntansi sesuai dengan SAP
LK merupakan bagian LK kementerian/lembaga
• Menteri/Pimpinan Lembaga ybs
Pengawas internal (APIP)
Pengawas eksternal (BPK)
SAP
Akuntansi sesuai dengan SAK
LK merupakan bagian LK kementerian/lembaga
Pembina Teknis adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga ybs
Pembina Keuangan adalah Menteri Keuangan
SPI APIP Pengawas eksternal Dewas
SAK konversi SAP untuk Konsolidasi
Akuntansi sesuai dengan SAK
LK merupakan bukan bagian LK kementerian/lembaga
• Pembina adalah Menteri Negara BUMN
SPI Pengawas eksternal Dewan Komisaris
• SAK
Perencanaan dan Anggaran
BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL/ RPJMD
BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biayaRBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai
dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan.
RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL/RKA SKPD
Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran
RBA yang disetujui
sebagai dasar untuk
membuat dokumen
pelaksanaan anggaran.
Dokumen pelaksanaan
anggaran disahkan oleh
Menteri Keuangan/peja
bat pengelolaan
keuangan daerah
Dokumen pelaksanaan
anggaran merupakan
lampiran dari perjanjian
kerja antara pimpinan BLU
dengan kementerian/kepala daerah
Dokumen pelaksanaan
anggaran menjadi dasar
penarikan dana dari
APBN/APBD
Sumber Pendapatan
Penarikan dana dgn SPM
Dapat dikelola langsung sesuai RAB
Alokasi APBN
Imbalan Jasa BLU
Hibah Terikat
Hasil KerjasamaDgn Pihak Lain
PNBPK/L
Sesuai persyaratan pemberi hibah
Belanja
Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang
ditetapkan dalam RBA
Jika melampaui ambang batas hrs mendapat persetujuan Menkeu/kepala daerah
Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu/kepala
daerahBelanja BLU dilaporkan sebagai
belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga/pemerintah
daerah
Pengelolaan Kas Investasi
Pengelolaan kas
berdasarkan praktek
bisinis yang sehat
Penarikan dana APBN
dengan SPM
Rekening bank BLU
dibuka di bank
umum oleh
pimpinan BLU
BLU dapat melakukan investasi
jangka pendek
dalam rangka cash
management.
BLU tidak dapat
melakukan investasi
jangka panjang
kecuali atas ijin Menkeu/
kepala daerah.
Keuntungan dari
investasi pendapatan
BLU.
Pengeloaan Piutang dan Utang
• BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya.
• Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
• Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.
• Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu/kepala daerah
PIUTANG
• BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain
• Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
• Utang jangka pendek untuk belanja operasional
• Utang jangka panjang untuk belanja modal
• Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah
• Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLUUTANG
Pengelolaan BarangPengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehatdapat dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang berlaku bila terdapat alasan efektivitas dan efisiensiKewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu/kepala daerah.Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetap kecuali ijin pejabat yang berwenang. Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI
Standar Akuntansi
pmk76/PMK.05/2013
(1) BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
(2) DALAM HAL TIDAK TERDAPAT STANDAR AKUNTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) , BLU DAPAT MENGEMBANGKAN STANDAR AKUNTANSI INDUSTRI YANG SPESIFIK DENGAN MENGACU PADA PEDOMAN AKUNTANSI BLU SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
(3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menteri/pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan
PSAP dan PSAK
PSAP
Pernyataan Standar yang digunakan mengatur tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
PSAK
Pernyataan Standar yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan BLU (PSAK 45) yang selanjutnya disesuaikan dengan bidang Industri
PSAP dan PSAK
URAIAN SAP SAK PERLAKUAN DALAM LK K/L
PENDAPATAN Basis Kas Basis Akrual Konversi sesuai SAP
BELANJA Basis Kas Basis Akrual Konversi sesuai SAP
PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI
Diakui tetapi belum
diterapkan
Diakui dan diterapkan
Tidak masuk dalam Neraca K/L
ASET Akrual Akrual Dibukukan dalam LK K/L sebelum disusutkan
(harga perolehan)LAPORAN LRA
NERACACaLKLBMN
LONERACA
LAKCaLK
Konversi kecuali Neraca, dan LAK tidak
dikonsolidasikan dalam LK K/L
Posisi LK BLU dalam LKPP
Transaksi Keuangan
LK – K/L
Konsolidasi
Lampiran
PertanggungjawabanKonsolidasian
PP No.23UU No. 1/2004
PP No.8
LONeraca
LAKCaLK
LRANeracaCaLK
Standar Akuntansi
SAP
Standar Akuntansi
SAK
Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK
Laporan Realisasi Anggaran/Laporan
Operasional;Neraca;
Laporan Arus Kas;Catatan Atas
Laporan Keuanga; dan disertai
Laporan Kinerja
LAPO
RA
N K
EUA
NG
AN
Rekonsiliasi
BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan
belanja dengan kppn tiap triwulan
Penyampaian Laporan Keuangan
1. Laporan keuangan disampaikan secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga kepada menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun
2. Laporan triwulan terdiri dari LRA/LO, LAK, CALK dan laporan kinerja
3. Laporan semesteran, tahunan LRA/LO, LAK, neraca, CALK dan laporan kinerja
4. Penyampaian laporan keuangan : • Triwulanan paling lambat tgl 15 setelah triwulan berakhir• Semesteran palin lambat tgl 10 setelah semester berakhir• Tahuan paling lambat tgl 20 setelah tahun berakhir• Apabila tgl tersebut hari libur paling lambat disampaikan hari kerja
berikutnya
Akuntansi dan Pelaporan BLU - 1
Laporan Keuangan unit BLU dikonsolidasikan dan menjadi
lampiran LK BLULaporan Keuangan tersebut
disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhirLK BLU dikonsolidasikan dalam
Laporan Keuangan K/L dan dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
LK dan Lapoaran Kinerja BLU merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam LK dan Kinerja K/L.
Akuntansi dan Pelaporan BLU - 2BLU menyelenggaran akuntansi
sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi
industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri
KeuanganLaporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai
laporan kinerja.Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkalaLK tersebut menjadi bagian dari LK
kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.
Akuntansi dan Pelaporan BLU
LAP. KEUBLU
LAP. KEUK/L
Lampiran/ Dikonsolidasikan
Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (PASAL 2 PERDIRJEN 67/PB/2007)
BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib
menyusun laporan keuangan yang disusun berdasarkan Stándar Akuntansi Pemerintahan.
(PASAL 3 PERDIRJEN 67/PB/2007)
Laporan Keuangan BLU – Konsolidasi KL
• Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga
• Dalam rangka konsolidasi LK BLU dengan LK kementerian lembaga BLU menyampaikan laporan sesuai SAP setiap Semester dan tahunan
• Laporan tersebut adalah LRA, Neraca, Calk dilampiri LK sesuai SAK/standar akuntansi industri spesifik
• Tata cara konsolodasi sesuai pedirjen Perbendaharaan
Pengesahan SPM dan SP2D
PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU YANG SUMBER
DANANYA BERASAL DARI PENDAPATAN BLUDISAHKAN PALING SEDIKITNYA
SETIAP TRIWULAN UNTUK SELURUH PENDAPATAN DAN BELANJANYA
KEPADA KPPNSIFAT SPM PENGESAHAN BLU TIDAK
NIHILMENGGUNAKAN MATA ANGGARAN YANG SESUAI DENGAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO.67/PB/2007SELISIH ANTARA PENDAPATAN BLU
DENGAN BELANJANYA DIAKUI SEBAGAI KAS DIBLU (DANA LANCAR
BLU)
Konversi
COA - BLU
Standar Akuntansi Keuangan
Pendapatan - BelanjaAkrual
Kas (APBN - Operasional )
N e r a c aKas,Piutang,Persediaan,
AT, Investasi, UtangDepresiasi, Bad Debt, Tax
Aktiva Bersih
SPMPengesahan
MemoPenyesuaian
Standar Akuntansi Pem
erintah
Pendapatan - BelanjaAkrual
Kas (Operasional)
COA – PMK 91KON
VERSI
K P P N
Penyampaian
N e r a c aKas,Piutang,Persediaan,
AT, Investasi, UtangDepresiasi, Bad Debt, Tax
Aktiva Bersih
Standar Akuntansi
•Akun untuk menampung hasil konversi laporan neraca BLU yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ke dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.;
AKUN NERACA
•Akun untuk menampung semua penerimaan PNBP BLU yang dapat digunakan langsung untuk belanja operasional BLU.;
AKUN PENDAPATAN
•Akun untuk menampung belanja yang bersumber dari pendapatan BLU yang langsung dipergunakan untuk kegiatan operasional, sedangkan belanja yang bersumber dari APBN mempergunakan akun yang umum digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.;
AKUN BELANJA
Sistem Akuntansi BLU
Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan laporan Keuangan
Berdasarkan SAKSistem Akuntansi BLU dapat
menghasilkan Laporan keuangan untuk tujuan KonsolidasiSistem Akuntansi BLU dapat
menghasilkan ADK yang dapat digunakan untuk proses
penggabungan di Eselon I maupun untuk Rekonsiliasi dengan KPPNSistem Akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada
BLU
Sistem Akuntansi BLU
Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan Pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan Laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap
Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layana, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain yantu kepentingan manajerial
Sistem Akuntansi BLU
Sistem Akuntansi BLU
LRA
APBN
KL (PA)
BLU/KPA
DIPA-APBN
DIPA-PENDOPR
Estimasi Pendapatan
PAGU Belanja
Mapping SAP
Pengel PotBelanja Penerimaa
n
SPM Pengesahan
Rekening Oprasional BLU
KPPN
LRA PALRA
BELANJAAplikasi
SPM/SP2D SPM/SP2DPENGESAHAN
SPM
NERACA
MP
LAKLRA NERACA
Pelaporan BLU
BLUKPPN Dit. PPKBLU
UAPPA-E1
UAPA
Dit. APK
SAKSAP
Ringkasan,Face
Ringkasan,Face
Ringkasan,Face
LK LK
LK
Ringkasan LK
LK
LK
Keterangan
Standar Akuntansi BLU
• BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
• Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLU dapat mengembangkan standar akuntansi industri yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
• Standar akuntansi industri spesifik ditetapkan menteri/pimpinan lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
•
Sistem Akuntansi BLU
• Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
• Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
• Sistem Akuntansi BLU terdiri dari: sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk
keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan
manajemen aset tetap; dan sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit
layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
• BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan
• BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.
••
Sistem Akuntansi BLU
• Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
• Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
• Sistem Akuntansi BLU terdiri dari: sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk
keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan
manajemen aset tetap; dan sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit
layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
• BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan
• BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.
••
Sistem Akuntansi Keuangan BLU
Dirancang untuk menyajikan : informasi posisi keuangan blu, informasi kemampuan blu untuk memperoleh sumberdaya ekonomi dan beban dlm satu periode, informasi sumber dan penggunaan dana, informasi pelaksaan anggaran, informasi ketaatan peraturan per uu
Lap keu BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK
Karakteristik : basis akrual, pembukuan berpasangan, berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat
Untuk integrasi dengan Lap Keu K/L BLU mengembangkan sub sistem akuntansi sesuai SAP
Sistem Akuntansi Aset BLU
Sistem Akuntansi Aset Tetap minimal mampu menghasilkan : informasi jenis,kuantitas, nilai mutasi, kondisi aset tetap milik blu dan bukan milik blu yang ada di dalam penguasaan BLU
BLU dapat menggunakan sistem akuntasi BMN yang ditetapkan Kemenkeu
Sistem Akuntansi BLU
• Sistem akuntansi keuangan BLU paling sedikit menyajikan: – informasi posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu; – informasi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang
terjadi selama suatu periode; – informasi sumber dan penggunaan dana selama suatu periode; – informasi pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan – informasi ketaatan pada peraturan perundang-undangan
• Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU.
• Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: – basis akuntansi pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual; – sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan – sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai
praktek bisnis yang sehat. • Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan
Keuangan kementerian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai SAP.
•
•
Pengelolaan Aset BLU
Tanah Dan Bangunan Disertifikasi Atas Nama Pemerintah RI/Pemerintah Daerah
Aset Blu Dicatat Dan Dilaporkan Sesuai dengan Standar Akuntansi
KeuanganBlu Sepanjang Belum Memiliki Sistem Pencatatan Aset Dapat
Menggunakan Simakbmn Dengan Melakukan Penyusutan
Nilai Aset Tetap Dalam Konsolidasi Neraca K/L Dibukukan Sebesar Nilai Yang Telah Dilakukan Penyusutan
Dan Amortisasi
Pengelolaan Aset BLUMenteri/Pimpinan Lembaga Sebagai Pengguna Barang Milik Negara
Wajib Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Berupa Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan
BMN Yang Dikelola Oleh BLU Merupakan Bagian Dari BMN Kementerian Negara/Lembaga Yang Akan Dikonsolidasikan Menjadi
BMN Kementerian Negara/Lembaga
Satuan Kerja BLU Dapat Menggunakan SABMN Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban BMN Satker BLU
Barang Inventaris BLU Dapat Dialihkan Dan/Atau Dihapuskan Kepada Pihak Lain Dengan Cara Dijual, Dipertukarkan, Dihibahkan
Berdasarkan Pertimbangan Ekonomis Dan Dilaporkan Secara Berkala Kepada K/L
BLU Tidak Dapat Mengalihkan/Menghapuskan Aset Tetap Kecuali Atas Persetujuan Pejabat Yang Berwenang
Penerimaan Hasil Penjualan Barang Inventaris/Aset Tetap Merupakan Pendapatan BLU
Sistem Akuntansi Biaya BLU
Sistem akuntansi biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan:
• informasi tentang harga pokok produksi;• informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan;
dan• informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya
standar dan biaya sesungguhnya).
Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
• perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;• pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan• perhitungan tarif layanan BLU.
Sistem Akuntansi Biaya BLU
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan:
• Laporan Keuangan; dan• Laporan Kinerja.
Laporan Keuangan paling sedikit terdiri dari:
• Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;• Neraca;• Laporan Arus Kas; dan• Catatan atas Laporan Keuangan.
Reviu dan Audit Audit
Laporan Keuangan BLU sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern.Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga.Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.
Laporan Keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal.
PEDOMAN UMUMAKUNTANSI & PELAPORAN
KEUANGAN BLU (PMK 76/PMK.06/2008))
PEDOMAN UMUM
BAB I PENDAHULUAN
BAB II AKUNTANSI BLU
BAB III LAPORAN KEUANGAN
BAB IV AKUNTANSI PENDAPATAN
BAB V AKUNTANSI BIAYA
BAB VI AKUNTANSI ASET
BAB VII AKUNTANSI KEWAJIBAN
PENDAHULUAN
Latar Belakang
• Berdasarkan PP No. perlu menetapkan suatu pedoman akuntansi BLU sebagai pedoman pengembangan standar akuntansi di bidang industri spesifik dan/atau pedoman pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLU).
Tujuan Pedoman Akuntansi BLU bertujuan untuk:
• Acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLU dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLU.
• Acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLU sesuai dengan jenis industrinya.
Ruang Lingkup
• Pedoman ini menjelaskan gambaran umum, jenis dan ilustrasi format laporan keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas.
Sistem Akuntansi BLU
Sistem Akuntansi BLU
• Sistem akuntansi Keuangan.• Sistem Akuntansi Aset Tetap• Sistem Akuntansi Biaya
Komponen Sistem Akuntansi Keuangan BLU
• Kebijakan Akuntansi• Sub sistem Akuntansi• Prosedur Akuntansi• Bagan Akun Standar.
Laporan Keuangan
Tujuan Laporan Keuangan BLU
• menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.
Tanggung Jawab Laporan Keuangan• Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.
Laporan Keuangan
• Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Operasional• Neraca• Laporan Arus Kas• Catata atas Laporan Keuangan
Komponen Laporan Keuangan
• Nama BLU, Cakupan laporan• Tanggal, mata uang pelaporan rupiah, satuan mata uang
Penyajian Laporan Keuangan
• Laporan menggunakan SAP • Mapping klasifikasi
Konsolidasi LK BLU ke dalam LK Kementerian / Lembaga
• l
Ilustrasi dan Format Laporan Keuangan
Laporan Aktivitas
Laporan Aktivitas
Laporan Aktivitas
Catatan atas Laporan KeuanganPendahuluan a. Sejarah pembentukan BLU; b. Dasar hukum pembentukan BLU; c. Alamat kantor pusat BLU, unit vertikal BLU, dan unit usaha
BLU; d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama
BLU; e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU; f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah
karyawan selama periode yang bersangkutan.
Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan a. Pendahuluan; b. Kebijakan akuntansi; c. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi
Anggaran/laporan operasional; d. Penjelasan atas pos-pos neraca; e. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas; f. Kewajiban kontinjensi; g. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.
Pendapatan • Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan; • Hibah terikat dan tidak terikat; • Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama
dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;
• Pendapatan dari APBN, meliputi Pendapatan APBN Operasional dan APBN Investasi.
Biaya • Biaya Pelayanan: biaya pegawai; biaya bahan; biaya jasa
layanan; biaya pemeliharaan; biaya daya dan jasa; dan lain-lain.
• Biaya Umum dan Administrasi : biaya pegawai; biaya administrasi perkantoran; biaya pemeliharaan; biaya langganan daya dan jasa; biaya promosi; lain-lain.
• Biaya Lainnya : biaya bunga; biaya administrasi bank; dan lain-lain.
• Aset lancar, mencakup: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; • piutang usaha; persediaan; • uang muka; dan biaya dibayar di muka.
• Investasi Jangka Panjang • Aset tetap, mencakup: tanah; gedung dan bangunan;
peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.
• Aset lainnya mencakup: aset kerja sama operasi; aset sewa guna usaha; aset tak berwujud; dan aset lain-lain. Ekuitas Ekuitas BLU diklasifikasikan menjadi:
• Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas: ekuitas awal; surplus & defisit tahun lalu; surplus & defisit tahun berjalan; ekuitas donasi;
• Ekuitas Terikat Temporer; dan • Ekuitas Terikat Permanen.
• Kewajiban jangka pendek: utang usaha, utang pajak, biaya dibayar dimuka, pendapatan diterima dimuka, bagian lanjar utang jangka panjang, utang jangka panjang lainnya.
• Kewajiban jangka panjang• Komponen-komponen pelaporan arus kas • Kewajiban Kontijensi• Informasi Tambahan
Akuntansi Pendapatan
• arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.
Pengertian
• Pendatan usaha dari jasa layanan• Hibah• Pendapatan APBN• Pendapatan usaha lainnya• Keuntungan penjaulan aset non lancar• Pendapatan dari kejadian luar biasa
Klasifikasi
• Pada saat diterima atau hak menagih timbulPengakuan
• Usaha nilai wajar; APBN pengeluaran bruto, hibah nilai wajar / kas• Azas bruto
Pengukuran
• Disajikan terpisah untuk setiap jenis pendapatan• Rincian jenis pendapatan
Pengungkapan
Akuntansi Biaya
• penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih..
Pengertian
• Biaya layanan• Biaya umum dan adminisrasi• Biaya lainnya• Rugi penjaulan aset non lancar• Biaya dari kejadian luar biasa
Klasifikasi
• pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depanPengakuan
• Jumlah kas yang dibayarkan; biaya berjalan yang dibayar di masa depan, • alokasi sistematis, jumlah kerugian terjadi
Pengukuran
• Disajikan terpisah untuk setiap jenis biaya• Rincian jenis biaya pada catatan atas laporan keuangan
Pengungkapan
Akuntansi Aset
• sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Pengertian
• Kas dan setara kas• Investasi jangka pendek• Piutang usaha• Piutang lain-lain• Persediaan• Uang Muka• Biaya dibayar Dimuka• Investasi jangka panjang• Aset tetap• Aset lainnya
Jenis
Akuntansi Kewajiban
• utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU.
• Penyelesaian kewajiban: pembayaran, penyerahan aset, pemberian jasa dan penggantian kewajiban dengan kewajiban lain
Pengertian
• kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca
• Utang usaha• Utang pajak• Biaya yang masih harus dibayar• Pendapatan diterima dimuka• Bagian lancar utang jangka panjang• Utang jangka pendek lainnya
Kewajiban Jangka Pendek
• kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca
Kewajiban Jangka Panjang
Akuntansi Ekuitas
• hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.
Pengertian
• Ekuitas tidak terikat ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
• Ekuitas terikat temporer ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU
• Ekuitas terikat permanen ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.
Ekuitas
GAMBARAN UMUMSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2012PEMERINTAH DAERAH
Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004)Kesesuaian dengan Standar Akuntansi
PemerintahanKecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undanganEfektivitas Sistem Pengendalian Intern
Sumber: IHPS BPK, Untuk tahun 2013, berdasarka datan Rakerna Akuntanasi 2014, WTP 65,WDP 19 dan 3 TMP
Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014:“opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam
pengelolaan keuangan pemerintah”.
Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini
Kelemahan dalam pengelolaan kas
Kelemahan dalam pengelolaan persediaan
Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain
Kelemahan dalam pengelolaan investasi, dana hibah, penerimaa.
Ketidakpatuhan dalam
pengadaan barang dan / jasa belanja barang dan
belanja modal.
OPINILKP 2013
Psl 1 UU17/2003
• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Psl 36 ayat (1) UU 17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
Psl 70 ayat (2) UU 1/2004
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
DASAR HUKUM
• SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.
• Pertimbangan: – SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas
Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual,
– Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.
PENYUSUNAN SAP AKRUAL
KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL
• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi
74
Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahMenyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintahBermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik
Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik
Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset
TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
76
LAMPIRAN IBASIS AKRUAL
PP71/2010
LAMPIRAN IIBASIS CTAPP24/2005
PP 71 2010
• SAP Berbasis Akrual Lampiran I• Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dapat segera diterapkan• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 12 PSAP• Berlaku paling lambat TA 2015
• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005)
• Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP
• Tidak berlaku mulai TA 2015
Men
jadi
• Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
• Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
PUSAP(PASAL 6)
PMK No 238/PMK.05/2011Tentang
PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL 7)
• Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
• Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP
PERUBAHAN PSAP(PASAL 5)
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I)
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanPernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN II)
KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI
82
ANGGARAN
AKUNTANSI
BASIS AKRUAL
BASIS KAS
LO
Surplus/
Defisit-LO
Laporan
Perubahan
Ekuitas
Ekuitas
Neraca
LRA SILPA/SIKPA
Laporan
Perubahan SAL
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan
1. Laporan Realisasi Anggaran2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (SAL)
3. Neraca4. Laporan Arus Kas5. Laporan Operasional6. Laporan Perubahan Ekuitas7. Catatan atas Laporan Keuangan
KOMPONEN LK – PP 71/2010
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
– Saldo Anggaran Lebih awal,
– Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
– Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan,
– Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya,
– Saldo Anggaran Lebih Akhir.
LAPORAN PERUBAHAN SAL
PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)
85
NO URAIAN 20X1 20X0 1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
(XXX) (XXX)
3 Subtotal (1 - 2) XXX XXX
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) XXX XXX
5 Subtotal (3 + 4) XXX XXX
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX
7 Lain-lain XXX XXX
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX XXX
• LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional– Beban dari kegiatan operasional– Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada– Pos luar biasa, bila ada– Surplus/defisit-LO
LAPORAN OPERASIONAL
KONSEPSI BASIS
• Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CaLK
• Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi
• Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan.
KONSEPSI BASIS
88
Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan
Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomiMemprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif
Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional)
COST
Performace
Estimation
Equity
LO menyediakan informasi
mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya
PP 71/2010 AKRUAL Laporan
pendapatan dan beban akrual
PP 24/2005 CTAOpsional (Laporan Kinerja Keuangan)
• Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan
COST untuk setiap
program/kegiatan
Laporan Operasional
Beban pegawaiBeban belanja barang
Beban bungaBeban subsidiBeban hibah
Beban bantuan sosialBeban penyusutan
Beban transferBeban lain-lain
Perhitungan Cost
Labor cost
Material cost
Overhead cost
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL
Input (cost dari program/ kegiatan)
Output (keluaran)
efektivitas
efisien
ekonomi
Laporan Operasional
Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada.
Laporan Kinerja
Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif)
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL
Manajemen Kinerja
UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur
LAPORANKEUANGAN
LAPORANKINERJAEVALUASI KINERJA
Manajemen Keuangan
Aset & Kewajiban Pendapatan Cost KinerjaBeban
Mengaitkan cost dengan kinerja
STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL
92
• Pendapatan/Beban yg bukan n operasi biasa
• Tidak diharapkan sering/rutin terjadi
• Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs
• Sifat & jumlah diungkap dalam CalK
• Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang
• Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan
• menurunkan ekuitas
• berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
• Hak pemerintah• Diakui sebagai
penambah ekuitas• Dalam tahun anggaran
yg bersangkutan• Tidak perlu dibayar
kembali
Pendapatan-LO (dari kegiatan
operasional)
Beban (dari kegiatan
operasional)
Pos Luar Biasa
Kegiatan Non
Operasional
STRUKTUR DAN ISI
– Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • pos luar biasa, • surplus/defisit-LO,
– Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar
IDENTIFIKASI
Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b) cakupan entitas pelaporan;c) periode yang dicakup;d) mata uang pelaporan; dane) satuan angka yang digunakan.
INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
• Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
• Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
• Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban.
• Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
PENDAPATAN LO
• Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
• Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
AKUNTANSI BEBAN
AKUNTANSI BEBAN
• Beban diakui pada saat:– timbulnya kewajiban; – terjadinya konsumsi aset;– terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa. • Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
• Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
AKUNTANSI BEBAN
• Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
• Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL
• Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
• Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
• Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL• Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. • Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional
dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
POS LUAR BIASA• Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
• Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
SURPLUS / DEFISIT LO• Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
TRANSAKSI MATA UANG ASING
• Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
• Jika tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
• Jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
• Jika mata uang asing tersebut dibeli dengan menggunakan mata uang asing\, maka:
a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi.
TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA
• Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
• Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
LAPORAN OPERASIONAL
• Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan.
• Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja
• Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga :– Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca
mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan– Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan
laporan kinerja keuangan– Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan
tertentu– Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya
dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)
104
No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%)
KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) xxx xxx xxx xxx9 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxx xxx xxx xxx17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx xxx19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx xxx20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) xxx xxx xxx xxx22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xxx xxx25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) xxx xxx xxx xxx26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) xxx xxx xxx xxx28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx xxx30 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx xxx31 Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx xxx32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) xxx xxx xxx xxx33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) xxx xxx xxx xxx
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTALAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)
105
35 BEBAN 36 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx37 Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx38 Beban Jasa xxx xxx xxx xxx39 Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx40 Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx41 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx42 Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx43 Beban Hibah xxx xxx xxx xxx44 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx xxx45 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx46 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx47 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) xxx xxx xxx xxx
50 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48) xxx xxx xxx xxx51 52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53 Surplus Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx54 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx55 Defisit Penjualan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx56 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx57 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx58 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) xxx xxx xxx xxx59 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) xxx xxx xxx xxx60 61 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xxx62 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx63 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx64 POS LUAR BIASA ( 62-63) xxx xxx xxx xxx65 SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx
• LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:– ekuitas awal, – surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; – koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, – ekuitas akhir.
• Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTALAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)
107
NO URAIAN 20X1 20X0 1 EKUITAS AWAL XXX XXX2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX
3DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX6 LAIN-LAIN XXX XXX7 EKUITAS AKHIR XXX XXX
Laporan Finansial:LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca
Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL
HUBUNGAN ANTAR LAPORAN
KETERKAITAN LAPORAN
Pendapatan 500Beban (200)Surplus/Defisit Opr 300Kegiatan non operasional 60Surplus/Defisit LO 360
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal 1.000Surplus/Defisit LO 360Ekuitas Akhir 1.360
NeracaAset 2.000Kewajiban 640Ekuitas 1.360
LRA
Pendapatan 450Belanja (0)Surplus/(defisit) 450Pembiayaan 1.000SILPA 1.450
Laporan Perubahan SAL
SAL Awal 100Penggunaan SAL (30)SILPA 1.450SAL Akhir 1.520
TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN
• Pendapatan masih harus diterima
• Pendapatan diterima dimuka
• Beban yang masih harus dibayar
• Beban dibayar dimuka
• Beban Penyusutan
• TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENYESUAIAN CTA - AKRUAL
LRA
Pendapatan-LO SekaligusPendapatan-LRA
Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
BelanjaSekaligusBeban
Belanja dan Beban
Pend. Diterima Dimuka
Piutang Pendapatan
Pendapatan LO sudah
diterima Kas-nya
Belanja Dibayar Dimuka
Utang atas Belanja (YMHD)
Beban sudah dikeluarkan
Kas-nya/ Dibayar
LO LRA LO
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai Subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)
• Diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi (SAKTI)
• Untuk masa transisi di 2015 digunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
SAI
Akuntansi dan PelaporanKeuangan
Akuntansi dan Pelaporan
Barang Milik Negara
KELUARAN Laporan Keuangan dan laporan barang kementerian negara/lembaga
Gambaran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
√
mengatur prinsip2 akuntansi dan pertanggungjawaban pemerintah melalui SAPP
untuk digunakan sbg pedoman penyelenggara akuntansi, serta pengguna laporan keuangan.
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Namun, basis kas masih digunakan untuk LRA sepanjang anggaran disusun berdasarkan basis kas.
√√
1. Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai penetapan pilihan atau penjelasan rinci atas prinsip atau metode akuntansi yang diatur dalam SAP.
2. Pengaturan mengenai pilihan metode akuntansi atau petunjuk teknis pencatatan yang belum diatur atau PMK KABA diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya
3. Kementerian Negara/Lembaga dapat menetapkan petunjuk teknis akuntansi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dengan melalui pertimbangan dari Menteri Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan
PROSES BISNIS SAIBA1. GAMBARAN PROSES BISNIS SAIBA2. BUKU BESAR KAS DAN BUKU BESAR AKRUAL3. MIGRASI SALDO AWAL;4. TRANSAKSI ANGGARAN:
a) DIPA;b) SETORAN PENDAPATAN;c) BELANJA (SPM/SP2D);d) UANG PERSEDIAAN;e) PENGEMBALIAN
5. MAPPING AKUN DAN TAMPILAN LO 6. PENYESUAIAN7. REKLASIFIKASI8. KOMPLEKSITAS TRANSAKSI9. LAPORAN KEUANGAN
Proses Bisnis SAIBAStandar, Kebijakan, dan Sistem Akuntansi
DokumenSumber
Transaksi
Proses Akuntansi- Analisa Transaksi- Jurnal / Entries- Posting
- LRA- LO- Neraca- LAK- CaLK
- Relevan- Andal- Dpt
dibandingkan
- Dpt dipahami
Input
Process
Output
Saldo Awal
Transaksi Akrual
TransaksiAnggaran
Transaksi Lainnya
Transaksi Berjalan
Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual No Buku Besar kas Buku Besar Akrual
1. Mencatat transaksi realisasi anggaran seperti:• Est. Pendapatan yg dialokasikan• Alotmen Belanja• Realisasi Pendapatan LRA• Realisasi Belanja• Pengembalian Pendapatan LRA• Pengembalian Belanja
Mencatat transaksi akrual seperti:• Realisasi Pendapatan-LO• Realisasi Beban• Kas di Bendahara Pengeluaran• Kas di Bendahara Penerimaan• Penyusutan dan Amortisasi• Penyesuaian Lainnya
2. Menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menghasilkan Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca
Migrasi Saldo Awal
1. Saldo Akhir Neraca basis CTA menjadi Saldo Awal Neraca Basis Kas
2. Neraca pada basis akrual menganut konsep ekuitas tunggal,Akun ekuitas yang akan tersaji pada neraca hanya satu. Neraca pada basis kas menuju akrual yang menggunakan konsep berpasangan, yang artinya setiap akun aset akan memiliki akun pasangan pada kewajiban atau ekuitas.
3. Diperlukan migrasi pada awal pertama kali SAP berbasis akrual diterapkan dengan penyatuan struktur ekuitas pada basis CTA menjadi ekuitas tunggal
Migrasi Saldo Awal No Akun CTA Mapping Akun Akrual1. Aset Aset
2. Kewajiban(kecuali akun Pendapatan Ditangguhkan)
Kewajiban
3. Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana InvestasiEkuitas Dana Lainnya
Ekuitas
Sistem Jurnal Anggaran pada Buku Besar KAS Transaksi KAS ACCRUAL
Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr
Pencatatan Anggaran Pendapatan
Estimasi Pendapatan XXX yang Dialokasikan
X
Utang Kepada KUN X
Pencatatan Anggaran Belanja/ Beban
Piutang dari KUN X
Allotment Belanja PegawaiAllotment Belanja BarangAllotment Belanja Modal
X
XX
Sistem Jurnal Korolari dari Buku Besar Kas ke Buku Besar Akrual untuk Transaksi Berjalan
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
Uraian Dr Cr Uraian Dr Cr
Pendapatan Utang kepada KUN X Diterima DEL X
Pendapatan PajakPendapatan PNBPPendapatan Hibah
XXX
Pendapatan PajakPendapatan PNBPPendapatan Hibah
XXX
Sistem Jurnal Korolari dari Buku Besar Kas ke Buku Besar Akrual untuk Transaksi Berjalan
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
Belanja/ Beban
Belanja PegawaiBelanja Barang
Belanja Bunga UtangBelanja SubsidiBantuan SosialBelanja HibahBelanja lain-Lain
XX
XXXXX
Beban PegawaiBeban PersediaanBeban JasaBeban PemeliharaanBeban PerjalananBeban Brg. Diserahkan Kepada MasyarakatBeban Bunga UtangBeban SubsidiBantuan SosialBeban HibahBeban lain-Lain
XXXXXX
XXXXX
Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
Belanja Modal Belanja Modal XXX X Aset Tetap Sbl DiregisterAset Lainnya Sbl Diregister
XX
Piutang dari KUN X Ditagihkan KEL X
Penyediaan Uang Persediaan (UP/TUP)
Kas di Bendahara Pengeluaran
X
Uang Muka dari KPPN X
Pengembalian Uang Persediaan (UP/TUP)
Uang Muka dari KPPN X
Kas di Bendahara Pengeluaran
X
Pengembalian Pendapatan
Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP X
Utang Kepada KUN Diterima DEL X
Pengembalian Belanja
Piutang dari KUN Ditagihkan KEL X
Belanja Beban X
Transaksi Buku Besar Kas Buku Besar Akrual
Sistem Jurnal Korolari dari Buku Besar Kas ke Buku Besar Akrual untuk Transaksi Berjalan
FORMULA DAN TAMPILAN LO Surplus/Defisit LO pada LO diperoleh dari perhitungan realisasi
pendapatan dan beban, sementara itu pos Surplus/Defisit LO pada LPE diperoleh dari perhitungan jurnal tutupan akun-akun pendapatan dan beban, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme check and balance pada masing-masing laporan;
Beban Barang dikonversi ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan dan Beban Lainnya sesuai peruntukannya.
Penyajian persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga belanja-belanja yang berpotensi menghasilkan persediaan langsung dimapping ke beban persediaan, dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas nilai persediaan pelaporan. Selain itu, persediaan yang berasal dari transfer, pengakuan bebannya terdapat pada entitas yang menerima persediaan.
Ditambahkan pos Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada LPE untuk menampung transaksi koreksi nilai aset tetap yang tidak berasal dari kegiatan revaluasi;
Terdapat penambahan beberapa akun baru guna mengakomodasi penyajian pada LO dan LPE.
Perubahan Tabel Referensi Realisasi
Kolom perksai merupakan kolom existing dan tidak mengalami perubahan. Kolom perksai berfungsi sebagai cash ledger dan nantinya akan digenerate menjadi LRA
Kolom perkkor sebelumnya adalah kolom korolari. Pada SAIBA kolom perkkor diisi dengan posting rules akrual, sehingga berfungsi sebagai accrual ledger yang nantinya digenerate menjadi LO, LPE, dan Neraca.
8. Dilakukan perubahan pada tabel referensi posting rules realisasi dan tabel referensi posting rules neraca.
Perubahan Tabel Referensi Realisasi
• Secara umum, jurnal realisasi pendapatan sebagai berikut:
PENDAPATANCash LedgerD Utang kepada KUNK Pendapatan XXX
Accrual LedgerD Due FromK Pendapatan XXX
PENDAPATAN BLUCash LedgerD Utang kepada Kas BLUK Pendapatan XXX
Accrual LedgerD Kas BLUK Pendapatan XXX
Perubahan Tabel Referensi Realisasi
• Secara umum, jurnal realisasi beban sebagai berikut:
BELANJACash LedgerD Belanja XXXK Piutang dari KUN
Accrual LedgerD Beban XXXK Due To
BELANJA BLUCash LedgerD Belanja XXX BLUK Piutang dari Kas BLU
Accrual LedgerD Beban XXX BLUK Kas BLU
BELANJA MODALCash LedgerD Belanja Modal K Piutang dari KUN
Accrual LedgerD Aset Tetap Belum DiregisterK Due To
BELANJA MODAL BLUCash LedgerD Belanja Modal BLUK Piutang dari Kas BLU
Accrual LedgerD Aset Tetap Belum DiregisterK Kas BLU
Kelompok Transaksi Akrual/DeferalDengan Jurnal Penyesuaian
Kas di Bendahara Penerimaan
Pendapatan yang masih harus diterima/Piutang
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Pendapatan diterima di muka
Belanja dibayar di muka
Uang muka belanja
Belanja yang masih harus dibayar
Persediaan
Penyisihan Piutang
Penyusutan dan Amortisasi
Transaksi JURNAL PADA BUKU BESAR AKRUAL
Uraian Dr Cr
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan X
Pendapatan PNBP-LO X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan Satker yang masih ada pada akhir periode pelaporan mengindikasikan masih adanya penerimaan negara yang belum disetor ke Kas Negara. Penerimaan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan LRA, tetapi sudah harus diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional.
Transaksi JURNAL PADA BUKU BESAR AKRUALUraian Dr Cr
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang PNBP X
Pendapatan PNBP X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan pajak/atau bukan pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara
Transaksi JURNAL PADA BUKU BESAR AKRUAL
Uraian Dr CrKas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran X
Pendapatan PNBP X
Utang Kepada Pihak III X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari Uang persediaan, dapat berupa Bunga jasa giro yang belum disetor kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajak yang belum disetor
Transaksi ACCRUAL
Uraian Dr CrPendapatan DiterimaDi Muka
Pendapatan Pajak/PNBP X
Pendapatan Pajak/PNBP Diterima Di Muka X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Pendapatan Diterima Di Muka
Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan pajak/atau bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan
Transaksi ACCRUAL
Uraian Dr CrBelanja Dibayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) X
Beban XXXX X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Belanja Dibayar Di MukaBelanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlumelihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa
Transaksi ACCRUAL
Uraian Dr CrUang Muka Belanja Uang Muka Belanja X
Beban XXXX X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Uang Muka Belanja
Uang Muka Belanja adalah pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Apabila ada pembayaran Uang Muka Belanja sedangkan prestasi pekerjaan belum diselesaikan seluruhnya atau sebagian, atau pembayaran tersebut belum dikembalikan, maka terhadap pengeluaran belanja tersebut pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Uang Muka belanja dan mengkredit akun beban yang sesuai
Transaksi ACCRUAL
Uraian Dr CrBelanja Yang Masih harus Dibayar
Beban xxxxxxx X
Belanja xxxxxxx Yang Masih harus Dibayar X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Belanja Yang Masih harus Dibayar
Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan
Transaksi ACCRUAL
Uraian Dr CrPenyisihan Piutang tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih X
Penyisihan Piutang Tak Tertagih X
Penyusutan Beban Penyusutan X
Akumulasi Penyusutan X
Amortisasi Beban Amortisasi X
Akumulasi Amortisasi X
Sistem Jurnal Penyesuaian untuk Pelaporan Akrual – Penyisihan Piutang, Penyusutan, dan Amortisasi
Transaksi ACCRUAL
Uraian Dr CrReklasifikasi Bagian :Lancar
Bagian lancar TP/TGR X
Piutang Jangka Panjang TP/TGR X
Reklasifikasi – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Pada pos aset apabila terdapat aset non lancar yang kemungkinan dapat dicairkan dalam masa satu periode pelaporan dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar aset nonlancar.Termasuk dalam akun yang memerlukan reklasifikasi ini misalnya Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti rugi dan Tuntutan Perbendaharaan
Jurnal Neraca : Reklasifikasi dan Jurnal Aset
Pada pos aset apabila terdapat aset non lancar yang kemungkinan dapat dicairkan dalam masa satu periode pelaporan dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar aset nonlancar
Tanggal Jurnal Akrual Debet Kredit
Des 31 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) XXX
Tagihan Penjualan Angsuran XXX
Untuk mencatat reklafifikasi aset Tagihan Penjualan
Angsuran
Bagian Lancar TP/TGR XXX
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi XXX
Untuk mencatat reklafifikasi aset TP/TGR
Jurnal Aset
• Saldo awal• Pembelian, atau
pengadaan langsung• Perolehan/Pegembangan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
• Penyelesaian KDP• Transfer Keluar
• Transfer Masuk• Penghentian Aset• Penggunaan kembali Aset• Hibah Masuk• Hibah Keluar• Rampasan/Sitaan
Saldo Awal Aset
Transaksi saldo awal dalam basis akrual diakui sebagai bagian dari koreksi. Pencatatan aset tersebut akan menambah ekuitas pada periode berjalan. Dengan demikian pencatatannya adalah sebagai berikut:
Tanggal Jurnal Akrual Debet Kredit
1-31 Aset Tetap XXX
XX 20X1 Koreksi Saldo Awal XXX
Untuk mencatat Saldo Awal Aset
Pembelian dan pengadaan aset tetap:
Pembelian aset tetap yang belum dicatat dalam SIMAK BMN (diregistrasi) dan merupakan aset intrakomtabel
maka dalam SAIBA akan dicatat sebagai berikut:
Tanggal Jurnal Akrual Debet Kredit
Aset Tetap XXX
Aset Tetap yang belum diregister
XXX
KOMPLEKSITAS TRANSAKSI
a) Pendapatan Penjualan Aset Tetap (Kegiatan Non Operasional pada LO)
b) Persediaan dan Beban Persediaanc) Pendapatan atas recovery Piutang Tak Tertagihd) Jurnal Penyesuaian atas Kiriman ADK SIMAK-BMN dan
Persediaan. Contoh:
Transaksi SIMAK-BMN SAK-BA (Buku Besar Akrual)
Uraian Dr Cr Uraian Dr CrTransfer Masuk
Peralatan dan Mesin X Peralatan dan Mesin X
Diinvestasikan Dalam AT X Transfer Masuk X